THE POWER OF INNOVATION
MINGGU, 9 NOVEMBER 2014 16 Muharram 1436
Harian Pagi
ER 201 3
BES THE
METRO RIAU BERWAWASANDANBERKEPRIBADIAN TO FSU AP MATERANEWSP
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
JJokowi! Joko Jo okowi! kkowi! kow owi wi! i! Tahan Ta Taha han han Dulu D llu Kenaika Kenai Kenaik Ke K Kenaikan aiikan BBM Kalkulasikan Data secara Matang
Dipreteli Gubernur Non-Aktif
Mendagri Tolak APBD Riau
SEMA M RANG - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla jangan terburu-buru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Karena penerapan kebijakan kenaikan harga BBM itu membutuhkan konsep yang matang dan alokasi peruntukkannya jelas.
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tidak akan menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dicurigai telah ‘dipreteli’ Gubernur Riau (Gubri) non-aktif, Annas Maamun. Malah Mendagri meminta APBD Riau itu diteliti kembali dan dikonsultasikan dengan DPRD. “Tadi, pejabat Riau meminta putusan Mendagri jangan kami ini diTjahjo Kumolo salahkan. Saya bilang kamu salah, karena APBD itu diputuskan? bersama DPRD. Apa yang sudah diparaf dan DPRD meminta persetujuan Mendagri untuk acc harus sama dengan yang diputuskan. Ini kok tahu-tahunya diubah. Katanya bukan kami yang ubah tapi Pak Gubernur (Annas Maamun),� ujar Tjahjo usai menerima kedatangan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/11) kemarin. Menurut Mendagri, salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah indikasi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2015 yang dilakukan Gubernur non-aktif, Annas Maamun. Karena itu dirinya bakal menolak terkait anggaran yang berpotensi adanya kecurangan. “Ya saya bilang ditolak. Suratnya enggak mau saya paraf. Makanya saya panggil Plt Gubernurnya. Ini besar. Enggak mungkin soal receh. Jadi sekarang dikembalikan,� kata man-
‘’SSaya kira, belum waaktunya w u harga BBM diinaaikkan. Santai saja d dulu u. Masih banyak tugas yang harus dilakukan (peem merintah Jokowi-JK, red), tid dak hanya sekedar men naikan harga BBM,� FFahri Hamzah W Wakil Ketua DPR
“Saya kira, belum waktunya harga BBM dinaikan. santai saja dulu. Masih banyak tugas yang harus dilakukan (pemerintah Jokowi-JK, red), tidak hanya sekedar menaikan harga BBM,� kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah di sela kegiatan rapat pimpinan wilayah Partai Keadilan Sejahtera di Jawa Tengah sekaligus sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika bagi kader PKS Jateng di Semarang, Sabtu (8/11).
Politikus PKS itu menjelaskan, ini kan tahun pertama Jokowi menjadi presiden. Sehingga belum perlu menaikkan harga BBM. Nanti kalau menginjak tahun kedua, tidak masalah. Asalkan konsep dan peruntukkannya jelas Fahri mengungkapkan, kritikan untuk pemerintahan JokowiJK terkait dengan rencana kenaikan harga BBM ini bukan sebagai bentuk penolakan pada kebijakan pemerintah, tapi kecintaan pada pimpinan negara.
Baaca.. ca.................. ...... ...... hhal al 6
Soal Sooal Su Sum Sumber um mber Pe Pen Pendanaan enndan daannaann“““Kartu Ka Kar arrtu Sa Sakti� akti�J i��Jo Jokow Jookoow wi
Presiden Pre Pr reesi sid ide deen hhingga ingg in gga ga Me Menteri ente ntteeri Ta Tak ak Ko Kompa Kompak ompak mppak
Baaca.. ca.......... .............. ha hal 6
Muntah Lihat Menteri Blusukan WAKIL Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan, t k gaya bl blusukan k menteri t i di pemerintahan Presiden Joko Widodo tak mesti berkorelasi dengan produktivitas kerja. Nurul menegaskan, blusukan atau turun ke bawah bisa juga dimaknai sebagai pencitraan. “Saya ingin muntah lihat pejabat yang sering blusukan,� kata Nurul dihadapan sekitar lima ratusan pemuda dari seluruh Indonesia dalam acara Indonesian Youth Conference di Annex Building, Wisma Nusantara, Sabtu (8/11). Tanpa menyebutkan nama, bekas artis di era 1990-an ini menyebut ada seorang menteri kabinet Jokowi yang melompati pagar ke sebuah penampungan tenaga kerja Indonesia di Tebet, Jakarta Selatan. Baca......... Ba aca.. ca....................... hal hal 6
Nuru Nu Nurul rull Ar A Arifin rifi ififin ifin
HTI Tolak Kenaikan harga BBM. (yudi)
JAKARTA - Sumber pendanaan tiga kartu yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya, mulai dari menteri hingga Presiden tak satu suara. Presiden Joko Widodo juga mengaku bahwa kartu-kartu itu berasal dari APBN. Namun, Jokowi tidak mengetahui persis komponen yang dipakai dalam anggaran itu. Tak hanya itu, PDI-P sebagai partai pemerintah pun memastikan anggaran itu berasal dari APBN. PDI-P menilai tidak ada masalah dalam anggaran yang digunakan untuk kartu tersebut. Meski menggunakan APBN, Jokowi menilai dirinya tidak perlu meminta izin dari DPR. “Kita ini ya, maunya kerja
cepat, kerjanya cepat. Kalau kerr ja lambat, nanti begini (sambil tangannya memeragakan gerakan simbol orang bicara). Eh, sudah kerja cepat, masih begini juga (melakukan gerakan yang sama),� keluh Jokowi. Kalaupun harus ke DPR, Jokowi mengaku bahwa kondisi DPR saat ini serba sulit. “Ke DPR, saya harus ke mana? Ketemu dengan siapa? Ke komisi yang mana? Alat kelengkapan Dewan yang mana? Apa saya harus menunggu terus?� jawab dia. Lalu, dari mana sebenarnya sumber pendanaan tiga “kartu sakti� Jokowi itu? Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebutkan, sumber pendanaan itu berasal dari Anggaran Pendapatan Baaca.. ca........... ........ .... ha hal 6
Kisruh di DPR
Antara KIH H dan KMP, P Siapa ‘Nakal’? AKHIR PEKA K N LALU, U sejumlah petinggi partai di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan kisruh di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segara berakhir. Mereka menyebut akhir pekan ini atau paling lambat pekan depan fraksi-fraksi di dua kubu yang berseteru akan mencapai titik temu. Yang menjadi pertanyaan publik, kisruh di DPR antara KIH dan KMP itu, siapa yang ‘nakal’?
RAPAT paripurna dengan agenda penetapan nama-nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan berlangsung ricuh terkait dualisme internal fraksi PPP DPR. (antara)
Seorang politisi di DPR RI menyebut, KIH dan KMP awal pekan ini memang mencapai kata sepakat tentang komposisi di alat kelengkapan dewan. Namun kemudian kesepakatan itu bubar karena permintaan dari KIH berubah. “Saya bingung mereka (KIH) maunya apa?. Diberi 5 pimpinan di alat kelengkapan DPR kan tidak mau,� kata seorang politisi yang tidak mau disebutkan namanya saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (8/11). Lima pimpinan di alat kelengkapan DPR untuk Koalisi Indonesia Hebat itu, menurut sumber tersebut, merupakan Baaca.. ca.................. ...... ...... hhal al 6
! !
" !" $ ! " " "
" # ! "
* -%)".,- "00" + %)",#".1
$$$ !
REDAKTUR: ZULMIRON
,&-.+"/( "$(-*-'( 1/0-+%. ".% 20
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188
LAYOUTER: WAW AWAN