METRO RIAU EDISI 09 OKTOBER 2020

Page 1

Berwawasan dan Berkepribadian

The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi

LuLus verifikasi faktuaL

BES

MATERA NEWSP

ri l 2 0 2 0 1 Ap

Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik

Dewan PeRS

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 201 3

THE

F SU

05

Diserahkan Langsung Oleh :

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN TO

1 Ap ril 20

GOLD WINN E

ARD A AW EDI

SIA DONE PRINT M R IN

AP

JUMAT, 9 OKTOBER 2020 M 22 SAFAR 1442 H

Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

DEMO TOLAK UU CIPTA KERJA DI PEKANBARU RICUH - Petugas kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Riau, di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/10). (antara)

Demo Rusuh di Berbagai Daerah

Pemerintah Tuding Demo Ditunggangi, Buruh Membantah

Polemik UU Cipta Kerja Pemerintah Minta Warga Jaga Ketertiban

PEKANBARU - Gelombang protes elemen masyarakat, buruh, mahasiswa, akademisi dan aktivis terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) memasuki masa puncak pada Kamis (8/10). Demonstrasi yang digelar di sejumlah daerah berujung rusuh. Di Kota Pekanbaru, ribuan demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), aliansi mahasiswa dari beberapa universitas di Riau serta serikat buruh menggelar aksi di depan Gedung DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman. Dalam aksinya, demonstran membentangkan poster bertuliskan protes atas pengesahan RUU Ciptaker oleh DPR. Bendera merah

putih dan bendera sejumlah organisasi juga tampak dikibarkan oleh massa aksi. Sementara itu, pagar kawat duri dipasang mengelilingi Gedung DPRD Riau. Aparat kepolisian juga berjaga mengawal jalannnya aksi itu. Dalam orasinya, perwakilan massa mengecam pengesahan RUU Ciptaker. Baca..... hal 7

Uji Materi UU Ciptaker

Hakim MK Diklaim Akan Jernih Berpikir MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengaku siap memproses uji materi atau judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang kemungkinan akan diajukan oleh berbagai elemen masyarakat tanpa terpengaruh peristiwa apapun. Sebelumnya, keraguan akan netralitas MK mencuat usai revisi UU MK dan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada MK untuk mendu-

君子爱财 取之有道 Jūn zǐ ài cái qǔ zhī yǒu dào Setiap orang mencintai harta benda, tetapi harus didapat dengan cara yang benar.

kung omnibus law. “MK memastikan selalu siap menerima dan memproses permohonan PUU (Pengujian UndangUndang),” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri MK Fajar Laksono, Kamis (8/10). Pihaknya juga mengaku tidak terlibat dalam dukungan bersikap terhadap UU tersebut. Baca..... hal 7

KURS TRANSAKSI BI KAMIS, 8 OKTOBER 2020

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

14,823.75 10,579.71 10,902.22 1,912.77 139.8467 3,570.27 17,438.66 2,183.24 Sumber www.bi.co.id

KERUSAKAN AKIBAT UNJUK RASA DI PEKANBARU - Satu unit mobil polisi rusak berat akibat aksi demonstrasi massa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Pekanbaru, Riau, Kamis (8/10). (antara)

Kasus Aktif Corona di Atas 1.000, Pekanbaru Disorot

JAKARTA - Pemerintah memantau perkembangan kasus virus corona (Covid19) di Indonesia. Ada 13 daerah, termasuk Kota Pekanbaru, yang menjadi perhatian pemerintah karena memiliki kasus aktif corona di atas 1.000 kasus. “Yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 13 kabupaten/kota dengan kasus lebih daripada 1.000, dan 13 kabupaten/kota tersebut relatif semuanya adalah kotakota besar,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (8/10). Wiku menyebut ke-13 kabupaten/kota ini berpenduduk relatif padat. 13 kabupaten/kota yang disorot pemerintah, yaitu Bekasi, Bogor, Kota Medan, Jakarta Utara, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Kasus aktif di 13 daerah tersebut menyumbang 30 persen dari kasus aktif corona di Indonesia. Wiku meminta pemerintah daerah setempat lebih memperhatikan penerapan protokol kesehatan. “Kasus di 13 kabupaten/kota ini menyumbang 30 persen dari total kasus aktif Indonesia saat ini. Jadi kepada 13 kabupaten/kota ini, dimohon untuk benar-benar bisa menjaga penerapan protokol kesehatan di seluruh sektor sosial ekonomi y a n g sudah berjalan,” ujar Wiku seperti dilansir detikcom. Masyarakat di daerah tersebut juga diminta tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Wiku meng-

ingatkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan virus corona. “Dan kepada masyarakat untuk tidak keluar rumah, Baca..... hal 7

244 KASUS BARU POSITIf CORONA DI RIAU l l l l l l l l l

Pekanbaru Bengkalis Kampar Dumai Pelalawan Siak Rokan Hilir Kepulauan Meranti Rokan Hulu

166 kasus 27 kasus 20 kasus 17 kasus 5 kasus 3 kasus 3 kasus 1 kasus 1 kasus

Sumber: Diskes Riau

MENTERI Koyang dituduhnya ordinator Bidang itu. “Sebetulnya, Perekonomian pemerintah tahu siapa yang demo Airlangga Hartaritu, kami tahu siato menyatakan depa yang menggemonstrasi buruh guna menolak perakkan, siapa sponngesahan Omnibus sornya, siapa yang Law Rancangan membiayai. PeUn dang-Undang Airlangga Hartarto merintah sudah tahu Cipta Kerja (RUU Cipta siapa tokoh-tokoh intelek Kerja) ada yang menung- di balik penggerak demo,” gangi. Pemerintah tahu yang ucap Airlangga di program menunggangi berasal dari Squawk Box CNBC Indonesia TV, seperti dilansir kaum elite dan intelektual. Namun, Airlangga tak mau merinci siapa pihak Baca.... hal 7

Fasyankes Diminta Patuhi Tarif Swab JAKARTA - Pemerintah telah menentukan harga maksimal tes usap atau swab test virus corona (Covid-19) mandiri. Pemerintah meminta fasilitas pelayan kesehatan atau Fasyankes mematuhi aturan itu. “Sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan, maka biaya tes usap mandiri atau swab test maksimal adalah Rp900 ribu, dan perlu ditekankan bahwa batasan tarif tersebut hanya berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan PCR secara mandiri,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Wiku Adisamito dalam konferensi pers daring, Kamis (8/10).

Wiku menegaskan, jika pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR dikarenakan penelusuran kontak erat dengan pasien positif corona atau karena pasien tersebut sudah terpapar corona, maka biaya swab test tak berlaku karena ditanggung pemerintah. “Dan tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus Covid-19 ke RS, yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan PCR dari pemerintah. Apabila PCR merupakan hasil penelusuran kontak, maka pembiayaannya dijamin pemerintah,” tegas Wiku seperti dilansir detikcom. Ia meminta kepatuhan dan sikap transparan penyelenggara fasilitas kesehatan terkait aturan biaya swab test corona tersebut. Baca.... hal 7

Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.