GOLD WINN E
ARD A AW EDI
SIA P DONE RINT M R IN
Berwawasan dan Berkepribadian
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
LULUS vERIFIKASI FAKTUAL Diserahkan Langsung Oleh : Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
BE
ST O
Dewan PeRS
0 13
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN AP F SU MATERA NEWSP
RABU, 9 JUNI 2021 M 28 Syawal 1442 H Eceran: Rp6.000.- per eksemplar luar Kota + Ongkos Kirim
Gubri: Harus Hati-hati
Sekolah Tatap Muka Mulai 1 Juli
PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah akan mulai dilaksanakan pada 1 Juli 2021. Ia meminta seluruh bupati/walikota se-Riau untuk dapat mengatasi penularan Covid-19 di daerah masing-masing. “Pada 1 Juli mendatang kita akan mulai melaksanakan sekolah tatap muka bagi seluruh anak-anak kita (siswa-siswi). Terlebih Presiden Joko Widodo juga menegaskan kepada kita melalui rapat kemarin (saat kunjungan kerja di Riau), agar semua kepala daerah ber-
hati-hati terhadap kemungkinan bertambahnya kasus positif (Covid-19) di daerah kita ini,” ucap Gubri. Gubri mengemukakan hal tersebut dalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Sulaiman, di Balai Pelangi, Kompleks
Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, Selasa (8/6). “Maka dari itu, Pak Presiden mengarahkan agar sekolah dibuka hanya untuk 25 persen anak per kelas. Sekaligus belajar dua jam paling lama, dan itu pun dilaksanakan dua hari dalam seminggu,” sambungnya. Gubri mengingatkan bupati/walikota di Riau memperhatikan arahan Presiden Jokowi tersebut agar kasus positif Covid-19 di Riau tidak bertambah banyak. “Ini arahan presiden, sebab itu harus menjadi perhatian kita semua untuk kepala daerah
Pada 1 Juli mendatang kita akan mulai melaksanakan sekolah tatap muka bagi seluruh anak-anak kita (siswa-siswi). Terlebih Presiden Joko Widodo juga menegaskan kepada kita melalui rapat kemarin (saat kunjungan kerja di Riau), agar semua kepala daerah berhati-hati terhadap kemungkinan bertambahnya kasus positif (Covid-19) di daerah kita ini
Baca..... hal 7
SyAmSuAr Gubernur Riau
Resmi Jadi Bupati-Wabup Rohil
Afrizal-Sulaiman Diminta Kerja Ekstra PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong dan Sulaiman. Pemimpin baru Negeri Seribu Kubah itu diminta bekerja ekstra di tengah pandemi Covid-19. Pelantikan Afrizal Sintong dan Sulaiman dilaksanakan di Balai Pelangi, Kompleks Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, Selasa (8/6) pagi. Acara tersebut menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat dengan tamu terbatas, mengingat saat ini masih pandemi Covid-19. Gubri Syamsuar dalam sambutannya mengatakan, pelantikan Afrizal Sintong dan Sulaiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 tahun 2021. Baca..... hal 7 PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROHIL - afrizal Sintong (tengah) dan Sulaiman (kanan) mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik sebagai Bupati dan wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), di Balai Pelangi, Kompleks Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, Selasa (8/6). (ist)
Diskes Pekanbaru Tarik Semua Vaksin Covid-19 dari RS PEKANBARU - Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru menarik semua vaksin Covid-19 dari 28 rumah sakit (RS) dan Puskesmas di Ibukota Provinsi Riau tersebut. Ada sekitar 1.800 vial vaksin Covid-19 yang ditarik. Diskes Pekanbaru beralasan penarikan vaksin tersebut lantaran ada ketidakcocokan data. “Data yang seharusnya terdapat dalam Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik (SMILE). Di mana, data vaksin di rumah sakit tidak se-
KURS TRANSAKSI BI SELASA, 7 JUNI 2021
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
14.342,36 11.115,33 10.838,33 1.848,89 131.1242 3.476,09 17.443,18 2.242,68 Sumber www.bi.co.id
成功,往往住 在失败的隔壁 Chéng gōng, wǎng wǎng zhù zài shī bài de gé bì Sukses, seringkali hanya berada di sebelah dinding kesuksesan
suai dengan jumlah persediaan dosis vaksin,” kata Kepala Diskes Pekanbaru Arnaldo Eka Putra, Selasa (8/6). Ia menyebutkan, pihak RS harusnya memasukkan data warga yang sudah suntik vaksin dalam data P-Care. Masyarakat yang sudah suntik vaksin mestinya tercatat. Petugas melakukan input dalam data P-Care. Petugas di RS juga seharusnya memasukkan data warga penerima vaksin secara manual ke data excel. Namun, vaksin yang terpakai di RS tidak
terdata dengan baik. “Datanya tidak cocok, Walikota (Pekanbaru) dan Dinas Kesehatan Provinsi (Riau) mempertanyakan itu. Sebab vaksin yang terpakai di rumah sakit tidak terdata dengan baik,” katanya. Selain itu, pemerintah pusat juga mengira stok vaksin di Pekanbaru masih banyak. Hal ini akan membuat Diskes sulit mengajukan permintaan vaksin jika pusat melihat data tersebut. Baca..... hal 7
Tarik Dana, Calon Jemaah Haji Kehilangan Antrean JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku siap mengembalikan dana calon jemaah haji yang ingin menarik kembali dananya setelah pembatalan haji 2021. “Pada prinsipnya kami akan mengembalikan permintaan untuk pembatalan dan pencairan, karena ini uangnya jemaah kami harus layani,” ujar Kepala BPKH Anggito Abimanyu seperti dikutip dari
Pemerintah Akan Buat Omnibus Law Elektronik JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemerintah tengah merancang pembuatan undang-undang (UU) atau omnibus law yang meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik. Berbeda dengan UU Informasi dan Transkasi Elektronik (ITE), kata Mahfud, UU ini akan mencangkup semua hal berkaitan dengan perkembangan digital. “Kita memutuskan untuk membuat omnibus law di bi-
Baca..... hal 7
Kalau ditarik tentu akan mengakibatkan kehilangan antrean, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya
Anggito AbimAnyu Kepala BPKH
Heboh 60 Persen Produk Nestle Tak Sehat
BPOM Pastikan Tak Terkait Mutu dan Keamanan
dang elektronik,” kata Mahfud saat menyampaikan keterangan pers secara daring, Selasa (8/6). Hal ini, kata Mahfud, dilakukan setelah pihaknya mendengar sejumlah paparan dari Badan Intelejen Negara (BIN) berkaitan dengan perkembangan digitalisasi yang semakin pesat. Apalagi, kata Mahfud, UU yang sudah ada saat ini tak lantas mengatur berbagai hal yang ada di dunia digital. Baca ...... hal 7
Antara, Senin (8/6). Kendati demikian, Anggito mengingatkan bagi calon jemaah haji yang menarik dana hajinya bakal kehilangan antrean pemberangkatan haji. “Kalau ditarik tentu akan mengakibatkan kehilangan antrean, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya,” ucapnya.
Mahfud MD
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan pemberitaan soal 60 persen produk Nestle tak memenuhi standar kesehatan pada dasarnya tidak terkait dengan keamanan dan mutu pangan. “Informasi produk tidak sehat yang disampaikan pada pemberitaan tersebut, tidak terkait dengan keamanan dan mutu pangan,” tulis BPOM dalam
keterangan tertulis seperti dikutip dari cnnindonesia.com, Selasa (8/6). BPOM menyebut informasi produk Nestle tak sehat itu lebih menyoroti soal kandungan gizi produk, khususnya kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL). Kandungan gizi produk (GGL), kata BPOM, adalah salah satu faktor risiko penyebab Penyakit Tidak Menular (PTM) jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com