GOLD WINN E
WARD IA A ED
SIA DONE PRINT M R IN
Berwawasan dan Berkepribadian
THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi
LULUS VERIFIKASI FAKTUAL Diserahkan Langsung Oleh :
013
DEWAN PERS
BE
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN
ST O
AP F SU MATERA NEWSP
KAMIS, 8 FEBRUARI 2018 M 21 JUMADIL AWAL 1439 H
Guru Honor Dipastikan Jadi PNS
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memastikan pemerintah menyetujui pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengangkatan rencananya dilakukan pada tahun ini. JK mengungkapkan hal tersebut ketika memberikan pengarahan dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2018 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Depok, Jawa Barat, Rabu (7/2).
Saya sudah bicarakan dan presiden sudah setuju untuk mengangkat guru (honorer) yang puluhan ribu itu, kita angkat, tidak menjadi soal
JK mengatakan, ia sudah berbicara dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur tentang kekurangan guru. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir jumlah
JUSUF KALLA
Wakil Presiden RI
Baca..... hal 7
Mahasiswa Riau ‘Kartu Merah’ Presiden PEKANBARU - Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Riau menggelar demonstrasi menolak kebijakan pemerintah pusat melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand. Dalam aksinya, mereka memberikan ‘kartu merah’ untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aksi ‘kartu merah’ tersebut dilakukan saat para demonstran mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Rabu (7/2). ‘Kartu merah’ yang terbuat dari kertas karton diangkat bersama-sama saat mereka berorasi. Ketua HMI Komisariat Fakultas Hukum UIR, Ricky Amir dalam orasinya mengecam rencana impor beras. Baca..... hal 7 TOLAK IMPOR BERAS - Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Riau menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Riau, Pekanbaru, Rabu (7/2). Demonstran menolak kebijakan pemerintah pusat melakukan impor beras. (wahyudi)
PEKANBARU - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Inspektur Jenderal Nandang menyatakan siap menjawab tantangan Presiden Joko Widodo (Jo-
kowi). Presiden menyatakan akan mencopot Kapolda dan Komandan Resor Militer (Danrem) yang dinilai gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla). “Bukan ancaman yang saya lihat, ganti mengganti. Kalau ganti mengganti Baca..... hal 7
Pemotongan Gaji untuk Zakat
PNS Bisa Menolak JAKARTA - Kementerian Agama memastikan rencana pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat tidak bersifat wajib (mandatory). Pasalnya, pemerintah sebetulnya tidak berhak untuk memaksa PNS menyetorkan zakat. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerangkan, PNS perlu memberikan pernyataan tertulis yang berisi ketersediaan menyisihkan pendapatannya untuk zakat. Sebaliknya, jika ada PNS yang menolak, maka mereka bisa mengajukan surat keberatan. Dengan demikian, menu-
没有目标的人 永远为有目标 的人去 努力 Méi yǒu mù biāo dì rén yǒng yuǎn wèi yǒu mù biāo dì rén qù nǔ lì Orang yang tidak memiliki tujuan akan selalu bekerja untuk orang yang memiliki Tujuan
KURS
TRANSAKSI BI
RABU, 7 FEBRUARI 2018
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
13,601.00 10,743.43 10,320.99 1,739.64 124.2895 3,486.54 16,843.48 2,162.94 Sumber www.bi.co.id
rut Lukman, diperlukan akad antara instansi pemerintahan dan PNS sebagai bukti bahwa PNS beragama Islam ikhlas berzakat. “Tentu akan ada akadnya. Kami tidak mungkin memotong gaji PNS tanpa ada ketersediaan dari aparatur itu sendiri,” jelas Lukman, Rabu (7/2). Akad tersebut, menurut Lukman, hanya akan dilakukan satu kali setelah PNS menyatakan ketersediaannya. Saat ini, pemerintah tengah memikirkan mekanisme maupun sistem akad tersebut. Selain itu, menurut Lukman, penyisihan gaji
untuk zakat bagi PNS ini juga harus memperhatikan kaidah mengenai batas minimal jumlah penghasilan yang wajib dizakati atau biasa disebut nishab. Baca..... hal 7
Lukman Hakim
antara
Kapolda Siap Jawab Tantangan Jokowi
Nazaruddin Dikirim ke Pondok Pesantren JAKARTA - KoTim Pengamat Pe masyarakatan misi Pemberantasan Korupsi (TPP) telah mene(KPK) telah merima pengajuan nerima surat perasimilasi atau masa pembaumintaan rekomendasi dari Direkran narapidana torat Jenderal Pedi luar lembaga pe masyarakatan masyarakatan Kementerian Hukum (Lapas) sebelum M Nazaruddin dan Hak Asasi diberikan pembeManusia untuk pembebasan basan bersyarat kepada bersyarat bekas Bendaha- Nazaruddin. ra Umum Partai Demokrat, TPP Ditjen PAS juga sudah menentukan lokasi Muhammad Nazaruddin. Dalam surat tersebut, asimilasi Nazaruddin de-
ngan melaksanakan kerja sosial di sebuah pondok pensantren, di Bandung, Jawa Barat. “Asimilasi kerja sosial tersebut ini berdasarkan TPP pusat ya, di sebuah pondok pesantren di Bandung. Pondok pesantren di Bandung lokasi asimilasi kerja sosialnya,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/2). Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com