GOLD WINN E
WARD IA A ED
SIA DONE PRINT M R IN
Berwawasan dan Berkepribadian
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
LuLus verifikasi faktuaL Diserahkan Langsung Oleh :
013
Dewan PeRS
BE
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN
ST O
AP F SU MATERA NEWSP
SELASA, 6 FEBRUARI 2018 M 19 JumadiL awaL 1439 H
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
demo ke dPRd Riau
Driver Online Merasa Belum Aman PEKANBARU - Ratusan pengemudi angkutan daring atau driver online melakukan demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Senin (5/2). Mereka merasa belum aman dalam menjalankan pekerjaannya karena kerap berselisih dengan pengemudi angkutan konvensional. Koordinator masa aksi driver online, Berta dalam aksi damai itu menyampaikan tuntutan kepada DPRD Riau untuk dapat melakukan mediasi atas polemik yang terjadi antara driver online dan driver konvensional. “Adanya perselisihan, tindakan perusakan atribut
driver hingga kekerasan dan pemukulan terhadap driver online di Riau maka kami mengajukan permohonan dari pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti secara cepat dan tanggap,” kata Berta dalam orasinya. Mereka mengecam berbagai aksi kekerasan yang telah menimbulkan keresahan bagi driver online dalam mencari nafkah. Sejumlah kasus sweeping, pengeroyokan, perusakan atribut disampaikan dalam orasi tersebut. Ia mengatakan mulai dari kasus pengeroyokan driver online di Mal SKA Pekanbaru oleh taksi konvensional pada 20 Agustus 2017 lalu. Baca..... hal 7
AKSI DAMAI DRIVER ONLINE - Ratusan driver online menggelar aksi damai di depan Gedung dPRd Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau, Senin (5/2). mereka meminta dPRd Riau segera menyelesaikan permasalahan antara driver online dengan driver konvensional. (wahyudi)
Gaji PNS Akan Dipotong 2,5 Persen Untuk Membayar Zakat JAKARTA - Pemerintah akan memotong 2,5 persen dari gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membayarkan zakat. Ketentuan itu berlaku khusus PNS Muslim dan akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres).
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, pemotongan gaji demi zakat bagi PNS Muslim itu tidak bersifat mandatory (wajib). Baca..... hal 7
YLKI Curiga Ada yang Ditutupi
nomor izin edar kedua produk itu,” kata Kepala BPOM, Penny K Lukito dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPOM, Jakarta Pusat, Senin (5/2). Meski demikian, BPOM masih memberikan kesempatan kepada kedua produsen untuk mengevaluasi
LAMBANNYA proses pengumuman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke publik terkait temuan DNA babi pada suplemen Viostin DS dan Enzyplex mendapat kritikan keras dari Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Menurut YLKI, BPOM seharusnya memberitahu publik sejak awal, begitu ada penggrebekan atau temuan seperti ini. “Apakah ada pertimbangan politis, saya tidak tahu, tapi menurut saya, ada yang ditutup-tutupi dalam hal ini,” kata Ketua YLKI, Tulus Abadi usai menghadiri konferensi pers di Kantor Pusat BPOM, Jakarta Pusat, Senin (5/2). Konferensi pers tersebut digelar pasca munculkan kegaduhan soal kandungan DNA babi pada Viostin DS dan Enzyplex. BPOM ikut mengundang YLKI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam acara ini.
Baca..... hal 7
Baca..... hal 7
Terbukti mengandung Babi
Izin Edar Viostin DS dan Enzyplex Dicabut
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengklaim telah memberikan sanksi tegas kepada produsen suplemen Viostin DS dan Enzyplex, yang terbukti mengandung DNA babi. BPOM juga menyatakan sudah memePenny K Lukito rintahkan produsen agar menghentikan proses produksi. “BPOM bahkan telah mencabut v
没有目标的人 永远为有目标 的人去 努力 Méi yǒu mù biāo dì rén yǒng yuǎn wèi yǒu mù biāo dì rén qù nǔ lì Orang yang tidak memiliki tujuan akan selalu bekerja untuk orang yang memiliki Tujuan
KURS
TRANSAKSI BI
SENIN, 5 FEBRUARI 2018
uSd aud SGd HKd JPY mYR EuR CNY
13,565.00 10,752.98 10,752.98 1,734.28 123.3967 3,482.67 16,893.85 2,152.53 Sumber www.bi.co.id
Ditjen Pajak Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit
JAKARTA - Rencana Direktorat Jenderal Pajak bisa intip data kartu kredit akhirnya bisa direalisasikan setelah sempat tertunda sejak 2016 atau dua tahun lalu. Hal itu ditandai dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bernomor 228/PMK.03/2017. PMK yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 29 Desember 2017 itu berisi tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan
Dengan Perpajakan. Dalam PMK ini diatur tentang siapa saja yang punya kewajiban menyampaikan data terkait transaksi kartu kredit. “Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak,” bunyi Ayat 1 Pasal 1 PMK tersebut seperti dilansir detikfinance, Senin (5/2). Baca..... hal 7
Sri Mulyani
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com