Berwawasan dan Berkepribadian
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
LuLus verifikasi faktuaL
05
ril 2 0 2 0 1 Ap
Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik
Diserahkan Langsung Oleh :
0 13
Dewan PeRS
BE
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 2
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN
ST O
1 Ap ril 20
GOLD WINN E
ARD A AW EDI
SIA P DONE RINT M R IN
AP F SU MATERA NEWSP
SABTU, 5 NOVEMBER 2020 M 19 raBiuL akHir 1442 H
eceran: rp6.000.- per eksemplar Luar kota + Ongkos kirim
Cakada Wanita Lebih Kaya 10 Cakada Terkaya dan ‘Termiskin’ JAKARTA - Laporan analisis data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah (cakada) tahun 2020 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan cakada wanita lebih kaya dibandingkan laki-laki. “Berdasarkan hasil perbandingan nilai harta kekayaan cakada tahun 2020 menunjukkan bahwa cakada perempuan mencatatkan rata-rata harta kekayaan mencapai Rp12,73 miliar atau 22 persen lebih tinggi dibanding rata-rata harta kekayaan cakada laki-laki,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers
di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12). Calon Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Suprianti Rambat, mencatatkan kepemilikan harta tertinggi yaitu Rp73,74 miliar. Sementara Calon Bupati Nabire, Papua, Yufinia Mote tercatat memiliki nilai harta terendah yaitu Rp15 juta. Pilkada Serentak 2020 di-
ikuti oleh 161 (10,91 persen) cakada perempuan dan 1.315 (89,09 persen) cakada lakilaki. Dari 161 orang tersebut, cakada perempuan dengan harta lebih dari Rp25 miliar berasal dari kalangan pengusaha (16 orang), birokrat (5 orang) dan legislatif 2 orang; cakada dengan kekayaan Rp10-25 miliar berasal dari kalangan pengusaha (29 orang), birokrat (6 orang) dan legislatif (6 orang). Sementara cakada dengan kekayaan Rp1-10 miliar berasal dari kalangan pengusaha (36 orang), birokrat (30 orang) dan legislatif (14 orang); Baca..... hal 11
10 Cakada TeRkaya
10 Cakada ‘TeRmiskin’ kaRena LhkPn minus
1. Calon Wakil Gubernur kalimantan selatan, Muhidin dengan nilai harta rp674.227.888.866 2. Calon Wakil Bupati karawang, Jawa Barat, aep syaepuloh dengan nilai harta rp391.744.609.664 3. Calon Wakil Bupati Paser, kalimantan timur, arbain M Noor dengan nilai harta rp289.813.510.845 4. Calon Bupati Bulukumba, sulawesi selatan, Muhtar ali Yusuf dengan nilai harta rp287.551.712.165 5. Calon Walikota Manado, sulawesi utara, andrei angouw dengan nilai harta rp273.575.845.945 6. Calon Walikota Palu, sulawesi tengah, Hadianto rasyid dengan nilai harta rp263.582.578.396 7. Calon Wakil Walikota tomohon, sulawesi utara, Wenny Lumentut dengan nilai harta rp222.007.796.662 8. Calon Walikota Makassar, sulawesi selatan, Moh ramdhan Pomanto dengan nilai harta rp197.522.838.457 9. Calon Gubernur sulawesi utara, Olly Dondokambey dengan nilai harta rp179.156.295.217 10. Calon Wakil Walikota Makassar, fadli ananda dengan nilai harta rp149.259.675.073.
1. Calon Wakil Bupati sinjunjung, sumatera Barat, indra Gunalan dengan nilai harta minus rp3.550.090.050 2. Calon Wakil Bupati Bangka Barat, kepulauan Bangka Belitung, Bong Ming Ming dengan nilai harta minus rp990.711.186 3. Calon Bupati Padang Pariaman, sumatera Barat, tri suryadi dengan nilai harta minus rp998 juta 4. Calon Bupati Pahuwato, Gorontalo, saipul a Mbuinga dengan nilai harta minus rp702.128.300 5. Calon Bupati indramayu, Jawa Barat, M sholihin dengan nilai harta minus rp667.024.043 6. Calon Bupati Wonosobo, Jawa tengah, afif Nurhidayat dengan nilai harta minus rp666 juta 7. Calon Wakil Bupati Pesisir selatan, sumatera Barat, Hamdanus dengan nilai harta minus rp295.890.837 8. Calon Bupati fakfak, Papua Barat, untung tamsil dengan nilai harta minus rp212.308.888 9. Calon Bupati tana tidung, kalimantan utara, Herman dengan nilai harta minus rp194 juta 10. Calon Bupati Lima Puluh kota, sumatera Barat, ferizal ridwan dengan nilai harta minus rp121.719.928. sumber: kPk
Adik Prabowo Bantah Terlibat Kasus Edhy JAKARTA - Keluarga Hashim Djojohadikusumo (adik kandung Prabowo Subianto/Menteri Pertahanan) dan putrinya Rahayu Saraswati Djojohadikusumo membantah terlibat dalam kasus dugaan suap dalam perizinan ekspor benih lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. Bantahan itu disampaikan melalui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukumnya. Hotman menegaskan tak ada sama sekali kaitan antara PT Bhima Sakti Mutiara milik Hasyim dan Rahayu dengan kasus ekspor benur yang didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya hingga saat ini Bhima Sakti Mutiara belum mendapat izin ekspor benih lobster dan tak ada upaya untuk melakukan sogok-menyogok dalam penerbitan izin tersebut. “Dalam kenyataannya sampai hari ini PT Bima Sakti Mutiara belum mempunyai atau masih menunggu kelengkapan izin ekspor,” ujar Hotman dalam konferensi pers di Jetstar Cafe, Jakarta Utara, Jumat (4/12).
Hotman menyatakan PT Bhima hingga saat ini juga masih perlu memenuhi empat sertifikat yang jadi syarat melakukan ekspor benur. Pertama, surat keterangan telah melakukan pembudidayaan lobster bagi eksportir. Kedua, sertifikat instalasi karantina ikan. Ketiga, sertifikat cara-cara pembibitan yang baik. Keempat, surat penetapan waktu pengeluaran. “Jadi empat kelengkapan surat izin ekspor dia belum dapat. Artinya, belum mempunyai izin ekspor yang lengkap artinya tidak pernah melakukan ekspor,” ucapnya seperti dilansir cnnindonesia.com. Dalam kesempatan yang sama, Hashim mengaku kecewa dengan pemberitaan terkait kasus ekspor benih lobster dengan perusahannya dan keluarganya. Padahal PT Bhima Sakti
Mutiara hanya memiliki izin budidaya lobster dan bukan izin ekspor. “Saya merasa dihina, difitnah,” jelasnya. Hashim menerangkan, perusahaan telah melakukan bisnis di bidang kelautan sejak 1986 yakni di bidang budidaya mutiara. Perusahaan miliknya juga bergerak di budidaya kelautan lain seperti teripang, kepiting dan kerapu. “Lima tahun yang lalu bisnis mutiara itu sedang mulai mengalami mandek. Merugi terus, terus terang saja kami memiliki 214 karyawan di Nusa Tenggara Barat. Timbul ide untuk melakukan Baca..... hal 11
Hashim Djojohadikusumo
detik.com
kPk Jemput Paksa eks Petinggi Garuda Guru Diminta Tak Langsung Mengajar sekolah Mulai Januari 2021
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjemput paksa tersangka eks Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia 20072012 Hadinoto Soedigno (HS). Hadinoto dijemput di kediamannya di Jakarta Selatan, Jumat (4/12). “Jumat, 4 Desember 2020, KPK telah jemput paksa HS selaku tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait PT Garuda Indonesia. Tersangka dijemput paksa penyidik di rumahnya di Jati Padang, Jakarta Selatan,” ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta. Sebelumnya, lanjut Ali, Hadinoto telah dipanggil KPK secara patut menurut hukum untuk diperiksa dalam penyidikan
成功,往往住 在失败的隔壁 Chéng gōng, wǎng wǎng zhù zài shī bài de gé bì Sukses, seringkali hanya berada di sebelah dinding kesuksesan
kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan RollsRoyce P.L.C pada PT Garuda Indonesia. “Namun, mangkir dari panggilan penyidik KPK. Saat ini, tersangka akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” ucap Ali seperti dilansir Antara. Diketahui, Hadinoto memang sempat beberapa kali mangkir dari panggilan KPK. Terakhir pada Kamis (3/12), tidak memenuhi panggilan tanpa konfirmasi untuk diperiksa sebagai tersangka kasus tersebut. Pada 7 Agustus 2019, KPK telah menetapkan Hadinoto sebagai tersangka dalam pengembangan Baca..... hal 11
KURS TRANSAKSI BI JUMAT, 4 DESEMBER 2020
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
14,252.91 10,591.34 10,686.74 1,838.73 137.298 3,505.39 17,308.73 2,176.95 Sumber www.bi.co.id
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta guru tak langsung mengajar materi ketika pembelajaran tatap muka dilakukan di sekolah mulai pada Januari 2021. Pada tahap awal, guru diminta memperhatikan kondisi psikososial peserta didik dan tenaga pendidik itu sendiri. “Jangan langsung guru mengajar materi. Terlebih dahulu perhatikan kondisi psikososial peserta didik dan guru itu sendiri,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril dalam peresmian seri webinar Guru Belajar, Jumat (4/12). Menurutnya, di hari pertama sekolah nanti, perlu ada pembinaan khusus yang dilakukan terhadap siswa karena sudah lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Ia menekankan, pembelajaran tatap muka tahun depan bukan proses belajar-mengajar normal, melainkan kegiatan sekolah di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Sehingga ada adaptasi yang perlu ditekankan
kepada siswa dan guru. Khususnya, sambung Iwan, perkara psikososial dan emosional. Guru harus memastikan siswa dalam keadaan mental yang stabil ketika mulai belajar tatap muka. “Yang perlu dilakukan justru membina kondisi psikososial mereka, sebelum mereka kemudian merasa siap untuk belajar atau menerima konten yang akan diberikan,” tuturnya seperti dilansir cnnindonesia.com. Baca..... hal 11
ketersediaan tempat tidur Pasien Corona
Diskes Riau Klaim Masih Aman
PEKANBARU - Kepala tidak terjadi lonjakan kaDinas Kesehatan (Kadissus secara signifikan,” kes) Provinsi Riau Mimi kata Mimi, Jumat (4/12). Yuliani Nazir menyataIa mengatakan, jumkan sampai saat ini kelah keseluruhan tempat tersediaan tempat tidur di tidur yang telah disediaruang isolasi pasien pokan pemerintah di ruang sitif virus corona (Covidisolasi di Pekanbaru seki19) di Kota Pekanbaru tar 1.300 unit. “Tempat masih mencukupi. Bah- Mimi Yuliani Nazir tidur yang sudah terpakai kan, menurutnya, masih ada seki- baru sekitar 400-an,” katanya. tar 900 unit tempat tidur yang Disebutkannya, tempat tidur tersedia. yang disediakan oleh Pemerin“Untuk jumlah tempat tidur tah Provinsi Riau itu terdapat di pasien di ruang isolasi kita masih gedung seperti LPMP, BPSDM, mencukupi. Dengan melihat jum- Bapelkes, dan Rusunawa. Selain lah sekarang, itu masih sangat cu- itu, setiap kabupaten/kota juga sukup untuk menampung pasien dah menyediakan gedung senditerkonfirmasi Covid-19 tidak ber- ri untuk dijadikan sebagai tempat gejala atau bergejala ringan, asal isolasi mandiri.
Jangan langsung guru mengajar materi. terlebih dahulu perhatikan kondisi psikososial peserta didik dan guru itu sendiri Iwan SyahrIl Dirjen Guru dan tenaga kependidikan kemendikbud
kasus surat Jalan Palsu
Djoko tjandra Dituntut 2 tahun Penjara
“Sejauh ini kami belum membutuhkan ruang isolasi mandiri tambahan, karena memang kapasitas yang terisi masih di bawah 30 persen,” kata Mimi. Sementara itu, untuk ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi di 48 rumah sakit rujukan pemerintah untuk pasien Covid-19 yang sudah terisi sekitar 42 persen. Artinya masih ada banyak tempat tidur yang belum terpakai. “Walaupun begitu, kami tidak berharap seluruh tempat tidur itu terisi semua. Namun untuk kesiapsiagaan kami terhadap kapasitas tempat tidur sejauh ini masih sangat memadai,” jelasnya.
JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan alias Djoko Tjandra dengan pidana dua tahun penjara atas kasus dugaan pemalsuan sejumlah surat, yakni surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan. Jaksa menilai Djoko terbukti bersalah menurut hukum karena menginisiasi pembuatan sejumlah surat palsu tersebut. Upaya itu dilakukan bersama-sama dengan pengacaranya,
Baca..... hal 11
Baca..... hal 11
Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com