GOLDWINN E
ARD IAAW ED
ESIA DON PRINTM RIN
th
THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi
o mp an K Tingkatk
ER 201 3
BES THE
METRO RIAU BERWAWASANDANBERKEPRIBADIAN
si M APR
IL 2 0
1 05 -
APRIL 2017
1
TO FSU AP MATERANEWSP
eten
Terbaik enuju
RABU, 5 APRIL 2017 M 9 RAJAB 1438 H
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
PELANTIKAN KETUA DPD - Ketua DPD RI terpilih Oesman Sapta Odang (kedua kiri) bersama Wakil Ketua I Nono Sampono (kiri) dan Wakil Ketua II Damayanti Lubis (ketiga kiri) diambil sumpah jabatan oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial M Syarifuddin (kanan) saat pelantikan Ketua DPD pada Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4). Oesman Sapta menjadi Ketua DPD menggantikan M Saleh. (antara)
JK Sebut DPD Coreng Citra RI Kericuhan di Sidang Memalukan
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan kericuhan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang membahas masa jabatan pimpinan sebagai hal yang memalukan. JK menyebut peristiwa mencoreng praktek demokrasi di Indonesia yang selama ini dianggap bagus. "Kami menyesalkan apa yang terjadi di DPD. Dan itu terus terang memalukan kita, baik dalam negeri, maupun luar negeri," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (4/4). JK menuturkan, kericuhan tersebut membuat banyak negara bertanya-tanya tentang sistem demokrasi di Indoensia. "Kita selama ini memuji-muji demokrasi kita, tapi yang dipertontonkan yang kurang baik. Tentu kita malu melihat itu," ucapnya. Menurut JK, persoalan di DPD adalah masalah hukum. "Ya terserahlah, kami tidak tahu. Ini antara urusan DPD dengan MA (Mahkamah Agung). Apakah MA mengambil sumpah atau apa, kami tidak tahu persoalannya," katanya. Menurut JK, polemik tersebut harus diselesaikan sendiri oleh DPD. "Tetapi agar memakailah kehormatan DPD sendiri sebagai lembaga negara yang baik, KURS
Baca..... hal 7
TRANSAKSI BI
Selasa, 4 Maret 2017
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
dan melalui demokrasi yang baik juga," ucapnya. Kericuhan di DPD terjadi sejak awal sidang membahas masa jabatan pimpinan DPD yang berlangsung pada Senin (3/4) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, DPD tak satu suara dalam menyikapi putusan MA terkait Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib. Putusan MA tertanggal 29 Maret 2017 itu membatalkan masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun ke 2,5 tahun. Kericuhan dalam sidang juga sampai menimbulkan adu fisik. Anggota DPD asal Yogyakarta, Afnan Hadikusumo, melaporkan rekan senatornya dari Sulawesi Utara, Benny Ramdhani dan senator asal Sulawesi Tengah, Delis Jujarson Hehi, ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Pengaduan itu terkait dengan kericuhan dan dugaan pengeroyokan
13,393.00 10,192.07 9,586.97 1,723.44 121.0174 3,024.62 14,290.33 1,941.21 Sumber www.bi.co.id
没有目标的人 永远为有目标 的人去 努力 Méi yǒu mù biāo dì rén yǒng yuǎn wèi yǒu mù biāo dì rén qù nǔ lì Orang yang tidak memiliki tujuan akan selalu bekerja untuk orang yang memiliki Tujuan
Oesman Dilantik Jadi Ketua Baru
Desakan Pembubaran DPD Menguat
KERICUHAN dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berujung pemilihan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD mendapat kritik dari sejumlah lembaga pemerhati parlemen. Mereka terus mendesak agar DPD dibubarkan. "Kami melihat ketika parpol (partai politik) berkuasa di DPD dan kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka tidak ada bedanya DPD dan DPR, maka saya sepakat kalau kita harus membubarkan
DPD," ujar perwakilan dari Komite Pemantauan Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Rozak, dalam jumpa pers di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (4/4). Anwar juga mengatakan ada dualisme kepemimpinan di DPD. Hal itu dinilai tidak kondusif bagi lembaga ini. "Terlepas sah-tidaknya (sidang paripurna) tadi malam (Senin), faktanya ada dualisme kepemimpinan di DPD. Ini menjadi hal yang buruk bagi DPD, kerja DPD menjadi tidak efektif, tidak ada situasi kondusif
untuk membuat kebijakan. Dualisme kepemimpinan harus diakhiri, di DPD didominasi partai politik," ucap Anwar. Senada dengan Kopel, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, tidak berkeberatan DPD dibubarkan jika tidak bisa menyelesaikan polemik yang terjadi saat ini. Namun ada proses panjang yang harus dilalui. "Pembubaran itu upaya terakhir kalau dia (DPD) tidak bisa selesaikan polemik Baca..... hal 7
CJH Diminta Siapsiap Lunasi BPIH
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2017. Keppres tersebut akan segera diundangkan. "Soal BPIH saya sudah cek, Keppres sudah ditandaLukman Hakim tangani Pak Presiden, bahkan sudah diberi nomor," kata Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4). Lukman mengatakan, Keppres tersebut akan segera dijadikan undang-undang oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan begitu, para calon jamah haji (CJH) yang sudah mendaftar dan ditentukan berangkat tahun ini bisa segera menyetorkan biaya hajinya ke 17 bank yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baca..... hal 7
Dugaan Korupsi Proyek e-KTP
KPK Sita 2 Mobil Mewah Andi JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil mewah milik tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dua mobil itu adalah Toyota Vellfire dan Range Rover. "Penyitaan dilakukan saat penggeledahan di Jalan Tebet Timur Raya," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Selasa (4/4). Febri mengatakan, rumah yang digeledah KPK itu bukan rumah Andi atau adiknya. Namun, dalam penggeledahan rumah yang dilakukan pada Jumat lalu itu, KPK juga menyita sejumlah dokumen aset tersangka. KPK melanjutkan penggeledahan terkait dengan Andi di
Jokowi Teken Keppres
Jalan Tebet Barat 1, Jakarta Selatan, pada Senin lalu. "Di sana, kami menyita dokumen-dokumen yang terkait dengan tersangka, salah satunya catatan keuangan," ujar Febri. Menyusul penyitaan dokumen itu, kemarin KPK memeriksa Andi sebagai tersangka. Febri menuturkan, pemeriksaan itu dilakukan untuk mengklarifikasi temuan catatan keuangan yang ditemukan KPK. Namun Febri enggan membeberkan rincian catatan keuangan tersebut. Baca..... hal 7
Trump Tuduh Indonesia Curang
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menuduh belasan negara sebagai negara yang curang dalam perdagangan bilateral. Salah satu negara itu yakni Indonesia. Trump meminta Menteri Perdagangan AS untuk melakukan investigasi pada negara yang ia nilai curang itu. "Mereka curang! Mulai sekarang, mereka yang melanggar aturan akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat," kata Trump seperti dirilis investvine.com. Meski begitu, Trump belum menjelaskan lebih rinci terkait tuduhannya tersebut. Sedangkan negara yang dituding curang, selain Indonesia, adalah Tiongkok, Jepang, Jerman, Meksiko, Irlandia, Italia, Korea Selatan, India, Perancis, Swiss, Taiwan, Kanada, Andi Narogong Vietnam, Thailand dan Malaysia. Trump menuding bahwa negara-negara Baca..... hal 7 antara
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com