GOLD WINN E
WARD IA A ED
SIA P DONE RINT M R IN
THE POWER OF INNOVATION Harian Pagi
SELASA, 5 JANUARI 2016 M 23 RABIUL AWAL1437 H
ER 2
BE
ST O
0 13
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN AP F SU MATERA NEWSP
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
8 Gugatan Diregistrasi MK KPU Riau Siap 100 Persen Hadapi Sidang Walikota Dumai Terpilih Dilantik Akhir Januari
PEKANBARU - Kisruh Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Riau berbuntut gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang diajukan delapan pasangan calon (paslon) pada Pilkada delapan kabupaten di Riau semuanya sudah diregistrasi oleh Panitera MK. “Setelah semua permohonan #PHPKada2015 dilengkapi, hari ini (kemarin) semua permohonan diregistrasi Kepaniteraan MK,” demikian pernyataan Hu-
mas MK melalui akun twitter resminya, @Humas_ MKRI, Senin (4/1). Seperti dikutip Metro Riau dari laman MK, www. mahkamahkonstitusi.go.id,
total ada sebanyak 147 permohonan PHP dari seluruh Indonesia, termasuk delapan asal Riau yang diregistrasi oleh Panitera MK. Kedelapan penggugat dari Riau yakni Paslon Bupati-Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu) nomor urut 1, T Mukhtaruddin-Aminah dengan nomor registrasi 45/PHP.BUP-XIV/2016; Paslon Bupati-Wakil Bupati Pelalawan nomor urut 2, Zukri-Abdul Anas Badrun (9/PHP.BUP-XIV/2016); Paslon Bupati-Wakil Bu-
pati Kuantan Singingi (Kuansing) nomor urut 1, Indra Putra-Komperensi (65/PHP.BUP-XIV/2016). Kemudian Paslon Bupati-Wakil Bupati Bengkalis nomor urut 3, Sulaiman Zakaria-Noor Charis Putra (103/PHP.BUP-XIV/2016); Paslon Bupati-Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) nomor urut 1, Hafith Syukri-Nasrul Hadi (106/PHP.BUPXIV/2016), Paslon Bupati-Wakil Bupati Kepulauan Baca..... hal 7
SENGKETA PILKADA 8 DAERAH DI RIAU
Ket:
Pemohon
T Mukhtaruddin-Aminah 45/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pilkada Inhu
Hafith Syukri-Nasrul Hadi 106/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pilkada Rohul
Zukri-Abdul Anas Badrun 9/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pilkada Pelalawan
T Mustafa-Amyurlis alias Ucok 144/PHP.BUP-XIV/2016
Indra Putra-Komperensi 65/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pilkada Kuansing
Suhartono-Syahrul 122/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pilkada Siak
Sulaiman Z-Noor Charis Putra 103/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pilkada Bengkalis
Herman Sani-Taem 92/PHP.BUP-XIV/2016 Perselisihan Hasil Pilkada Rohil
No Registrasi
Sumber: Mahkamah Konstitusi
Pokok Permohonan
Perselisihan Hasil Pilkada Kep Meranti
Pungutan BBM Ditunda
Premium Rp6.950, Solar Rp5.650
Baca..... hal 7
TOLAK PUNGUTAN DKE - Puluhan mahasiswa dari BEM Universitas Riau menggelar aksi unjukrasa di kawasan Tugu Zapin, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (4/1). Dalam aksinya, mereka menolak rencana pemerintah terkait pungutan Dana Ketahanan Energi. (yudi)
Jumlah ASN Bakal Dipangkas 37,1 Persen JAKARTA - Pemerintah akan memangkas jumlah Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saat ini, total ASN di Indonesia sebanyak 4,7 juta orang akan dipangkas menjadi hanya 3,5 juta orang atau sebesar 37,1 persen. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengemukakan hal tersebut di Jakarta, Senin (4/1). Perampingan jumlah PNS tersebut, menurut Yuddy, guna menghemat belanja pegawai di kementerian dan lembaga agar tidak lebih besar dari belanja pembangunan. “Jumlah aparatur sipil
negara akan dikurangi dari 4,7 juta menjadi 3,5 juta saja. Jumlah lebih sedikit dengan beban kerja yang sama. Jadi akan lebih berat dan dibutuhkan orangorang dengan kompetensi yang lebih,” kata Yuddy dilansir detikcom. Yuddy tidak menjelaskan lebih lanjut kapan target pemerintah mencapai angka jumlah PNS menjadi hanya 3,5 juta orang. Menurutnya, rata-rata anggaran belanja pegawai yang mencapai 42 persen masih terlalu gemuk. “Kita sedang melakukan kajian yang komprehensif, minggu ini kami sampaikan hasilnya. Kondisi saat Baca..... hal 7
KURS TRANSAKSI BI Senin, 4 Januari 2016
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
13,967.00 10,079.98 9,809.66 1,801.80 116.6639 3,233.10 15,179.34 2,147.71 Sumber www.bi.co.id
成功,往往住在 失败的隔壁
Chéng gōng, wǎng wǎng zhù zài shī bài de gé bì Sukses, seringkali hanya berada di sebelah dinding kesuksesan
JAKARTA Setelah mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menunda pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang semula akan berlaku mulai hari ini, Selasa (5/1) seiring penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar. Penundaan untuk menghindari kontroversi di masyarakat. Dengan demikian, harga Premium dan Solar lebih murah. “Presiden telah memberikan keputusan, kita siapkan aturan (terkait DKE) dan harus melalui mekanisme APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1). Sudirman menegaskan, penerapan DKE akan diber-
Harga Baru BBM Berlaku Mulai 5 Januari 2016 Premium Wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) Rp7.050/liter Luar Jamali Rp6.950/liter Solar Rp5.650/liter Pertalite Rp7.900/liter Elpiji 12 Kg Rata-rata nasional turun Rp5.800 per tabung.
lakukan bila telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sudah masuk dalam APBN Perubahan 2016 yang dibahas bersama dengan parlemen. “Maka itu dalam sidang (dengan DPR) berikutnya, DKE diusulkan dalam pembahasan APBN Perubahan. Ini untuk menghindari konBaca..... hal 7
JK: Golkar Sepakat Gelar Munas
PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL - Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi (ketiga kanan) didampingi Sesmen Dwi Wahyu Atmaji (kedua kanan) dan empat orang deputi memberikan keterangan pers yang salah satunya terkait kinerja kementerian/lembaga, di Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Senin (4/1). (antara)
Kinerja 16 Kementerian Disebut Buruk
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi melakukan manuver di tengah panasnya isu perombakan Kabinet Kerja jilid II. Yuddy membuat kejutan dengan merilis hasil penilaian terhadap akuntabilitas kinerja 77 kementerian dan lembaga.
Dari rilis itu, ada 16 kementerian dan lembaga yang masuk dalam kategori nilai paling rendah dalam penilaian. “Yang nilainya rendah karena tak ada laporan kinerja, tak ada hasil evaluasi,” kata Yuddy di Jakarta, Senin (4/1). Kementerian dan lembaga yang mendapatkan nilai rendah, di antaranya Kementerian Tenaga Kerja
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, Partai Golongan Karya (Golkar) kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie (Ical) sudah merumuskan penyatuan pengurus pusat setelah Mahkamah Agung (MA) tak mengesahkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Skema penyatuan pengurus sudah dirumuskan sejak akhir tahun lalu. “Itu sudah setuju. Ini kan hanya soal waktu,” ucap mantan Ketua Umum Golkar itu di Kantor Wapres di Jakarta, Senin (4/1). JK menunjukkan skema penyatuan pengurus yang telah disetujui
Agung dan Aburizal. Kesepakatannya, ujar JK, kedua kubu akan menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) untuk mempersiapkan musyawarah nasional (Munas). Skema tersebut diteken Aburizal, Agung dan JK pada 18 Desember 2015. Dalam skema tersebut, tercantum opsi-opsi yang akan diambil partai beringin berdasarkan putusan MA. “Jadi tinggal jalan saja sebenarnya. Ini pada akhirnya Munas ujungnya, sudah diteken,” tuturnya seperti dilansir tempo.co. JK mengatakan, Rapimnas dibutuhkan supaya dapat diputuskan tanggal pasti Baca..... hal 7
dan Transmigrasi; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemuda dan Olahraga; serta Kejaksaan Agung. Yuddy menjelaskan, kementerian dan lembaga yang memiliki nilai rendah karena tidak memiliki perencanaan yang Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com REDAKTUR: FAJAR W
LAYOUTER: M. YUSUF