METRO RIAU EDISI 04 JUNI 2020

Harian Pagi

BES

F SUM

ATERA NE

1 Ap ril 2

LuLus verifikasi faktuaL Dewan PeRS

KAMIS, 4 JUNI 2020 M 12 SYAWAL 1441 H

Pemerintah Diminta Buat Standar Acuan Sekolah

JAKARTA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan pemerintah harus membuat standar acuan bagi pelaksanaan sekolah di masa pandemi virus corona (Covid-19). Kondisi yang memaksa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online ini, menurut PGRI, perlu lebih diatur agar tak keluar dari jalur utama pendidikan.

Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Cs Didakwa Rugikan Negara Rp16,8 T

要改变命运，首先 改变自己 Yào gǎi biàn mìng yùn, shǒu xiān gǎi biàn zì jǐ Jika ingin merubah nasib, pertama-tama harus merubah kita sendiri.

ri l 2 0 2 0 1 Ap

Diserahkan Langsung Oleh :

AP WSP

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa enam terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (AJS) telah merugikan keuangan negara Rp16,8 triliun. Jaksa mengungkapkan, angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun

05

Tingkatkan Kompetensi Menuju Terbaik

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 201 3

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN

Berwawasan dan Berkepribadian

ARD

GOLD WINN

E

W IA A ED

The POWeR Of innOvaTiOn TO

0

IA DONES PRINT M

R IN

2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Memperkaya diri terdakwa Hendrisman Rahim atau orang lain yaitu Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara yaitu sebesar Rp16.807.283.

375.000,00,” ungkap jaksa Bima Suprayoga saat membacakan surat dakwaan, di

“Pemerintah harus membuat standar pembelajaran pada masa pandemi. Kenapa, karena beda dengan standar pembelajaran pada masa normal, termasuk assesmentnya,” ujar Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi seperti dikutip dari tempo.co, Rabu (3/6).

Unifah mengatakan, PGRI

Pemko Pekanbaru Terbitkan SE Pengaturan Rumah Ibadah

Miliki Gejala Demam, Warga Dianjurkan Beribadah di Rumah PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerbitkan Surat Edaran (SE) Walikota terkait Pemberlakuan Perilaku Hidup Normal Baru (New Normal Life) pada penyelenggaraan kegiatan rumah ibadah di tengah pandemi

Unifah Rosyidi Ketua Umum PGRI

SUhERI TERTA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas, barang bukti, dan tersangka Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 Suheri Terta dalam kasus dugaan suap izin pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau tahun 2014, ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

“Hari ini (kemarin), penyidik KPK melaksanakan tamerdeka.com

Refund Biaya Haji Hanya untuk Uang Pelunasan

hap II, penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka Suheri Terta kepada jaksa penuntut umum (JPU),” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/6).

Ali mengatakan, JPU kembali melanjutkan penahanan terhadap Suheri selama 20 hari ke depan terhitung mulai 3 Juni 2020 sampai dengan 22 Juni 2020 di Rumah Tahanan KPK Kaveling C1

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk membatalkan keberangkatan ibadah haji tahun 2020. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Nizar menjelaskan, Kemenag membuka opsi agar jamaah haji dapat meminta kembali dana setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Namun ingat, yang bisa diminta kembali adalah dana setoran pelunasan, bukan dana setoran awalnya. Sebab, jika jamaah juga menarik dana setoran awal, berarti jamaah telah membatalkan rencana mendaftar haji.

“Permohonan pengembalian dana pelunasan ini, disampaikan melalui Kankemenag kabupaten/kota tempat mendaftar. Nantinya, Kankemenag yang akan memproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan selanjutnya diproses ke BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji),” kata Nizar

Baca..... hal 7

Baca..... hal 7

empat provinsi dan 25 kabupaten/ kota, serta SE Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan keagamaan di rumah ibadah di masa pandemi.

Baca..... hal 7

Suheri Terta Segera Diadili

RABU, 3 JUNI 2020

Sumber www.bi.co.id

virus corona (Covid-19).

SE bernomor 451/SE/1024/ 2020 tanggal 2 Juni 2020 itu berisi enam poin, merujuk pada arahan dan rilis pers Presiden RI tertanggal 26 Mei 2020 tentang Indonesia menuju hidup normal baru di

Kasus Alih Fungsi Hutan di Riau

KURS TRANSAKSI BI 14,316.23 9,921.15 10,235.38 1,847.18 132.0077 3,360.62 16,015.57 2,014.10

dangan yang berbeda-beda.

Dari sisi orang tua siswa, Unifah mengatakan, sekitar 85 persen di antaranya tak ingin sekolah dibuka dulu. Mereka khawatir anaknya terpapar saat berangkat sekolah. Adapun dari sisi siswa, 65 persen justru ingin sekolah tatap muka kembali dimulai.

Pemerintah harus membuat standar pembelajaran pada masa pandemi.

Kenapa, karena beda dengan standar pembelajaran pada masa normal, termasuk assesment-nya

SIDANG PERDANA KASUS KORUPSI JIWASRAYA - Enam terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6). Keenam terdakwa tersebut adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto. (detikcom)

Baca..... hal 7

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

membuat survei yang melibatkan 61 ribu responden pada akhir Mei 2020 lalu. Responden berasal dari mulai guru, siswa, juga orang tua murid. Dari pertanyaan tentang apa keinginan mereka terhadap pelaksanakaan aktivitas belajar mengajar, hasilnya antara ketiga unsur tersebut memiliki pan-

Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

Informasi langganan dan pengaduan Koran Metro Riau: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com

nasional

METRO RIAU kAMIs, 4 JUNI 2020

2

n Curi Sawit untuk Beli Beras

Ibu tiga anak Divonis Masa Percobaan

PEKANBARU - Rica Marya (31) hanya tertunduk lesu ketika palu hakim terdengar nyaring menutup persidangan. Tidak banyak kata terucap ketika hakim menghukumnya dengan pidana 7 hari penjara dengan masa percobaan selama 2 bulan.

Suara berisik ketiga anak-anaknya tak lagi sampai ke gendang telinga ketika hukuman dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Selasa (2/6). Dia dinyatakan bersalah telah mencuri tandan buah segar sawit milik BUMN, PTPN V. Majelis hakim menyebutkan Rica bersalah melanggar pasal 364 KUHPidana. Putusan itu tertuang dalam surat nomor 3/ pid.c/2020/pn atas nama Rica Marya Boru Simatupang. “Dijatuhi pidana penjara tujuh hari karena terbukti melakukan pencurian pidana ringan,” ujar Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto.

Hukuman tahanan itu tidak harus dijalani oleh Rica karena dia diberi masa percobaan selama dua bulan. Jika dalam masa percobaan, dia melakukan tindak pidana, maka akan ditahan sesuai putusan hakim.

Raharjo menjelaskan, Rica dikepergok mencuri bersama dua orang rekannya oleh sekuriti PTPN V Kebun Sei Rokan, Kabupaten Rohul, 31 Mei 2020.

Saat dikejar, dua rekan Rica berhasil kabur dan Rica ditangkap.

Rica dilaporkan ke Polsek Tandun dengan tuduhan mencuri tiga tanda buah sawit dengan kerugian Rp76.500. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, pencurian barang bukti di

Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 8.406 Orang Jakarta - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan sampai dengan 3 Juni 2020, pukul 12.00 WIB, pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 terus bertambah sebanyak 471 orang menjadi 8.406 orang dari 7.935 orang pada hari sebelumnya.

“Dari pemeriksaan ini kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 684 orang, sehingga totalnya menjadi 28.233 orang,” kata Yurianto dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, di Jakarta.

Yurianto mengatakan bahwa dari total positif tersebut, data yang dihimpun sampai dengan Rabu (3/6) pukul 12.00 WIB menunjukkan bahwa jumlah tertinggi dari hasil pemeriksaan pasien positif berada di Jawa Timur, sebanyak 183 orang. Meskipun dibandingkan dengan data pada hari sebelumnya terdapat penurunan.

Lebih lanjut, ia mengatakan terdapat 82 kasus positif baru di DKI, meningkat dibandingkan kemarin, Banten 71 kasus, Kalsel 64 kasus dan Pap-

ua sebanyak 39 orang.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan 8.405 pasien yang berhasil sembuh dari COVID19, Jawa Timur yang mencatatkan kasus positif tertinggi juga dapat melaporkan 100 orang yang sembuh. Kemudian DKI juga mencatat kasus sembuh sebanyak 187 orang dan Papua 78 orang.

Sementara itu, Yurianto juga mengatakan bahwa jumlah orang yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) saat ini adalah 13.285 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) sebesar 48.153 orang.

Pada Rabu ini, pemerintah, kata dia seperti dilansir dari antara.com, telah memeriksa sebanyak 11.970 spesimen dengan menggunakan pemeriksaan realtime PCR (polymerase chain reaction) dan tes cepat molekuler (TCM), sehingga total keseluruhan spesimen yang diperiksa menjadi 354.434 spesimen.

Sementara itu, seluruh provinsi di Indonesia, kata dia, sudah mencatatkan kasus positif Covid-19 dengan 418 kota/kabupaten terkena dampak Covid19. (mr/lda)

CURI SAWIT - Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, didampingi Kasi Penkum dan Humas, Muspidauan, memberikan penjelasan terkait kasus yang menjerat Rica Marya, Rabu (3/6). (lda) bawah Rp2,5 juta tidak bisa ditahan karena mengoyak rasa keadilan.

“Karena kurang dari nilai itu (Rp2,5 juta), maka penyelesaian kasus langsung diserahkan ke pengadilan oleh penyidik. Ini sesuai dengan pasal 205 KUHAP dan ancaman hukuman 3 bulan kurungan,” jelas Raharjo.

Proses penyidikan

perkara Tindak Pidana Tipiring dilakukan dengan skema acara pemeriksaan cepat.

Dia mengatakan penyidik kepolisian tidak melibatkan jaksa dalam pelimpahan berkas ke pengadilan.

“Jaksa hanya menerima dan melakukan putusan hakim,” ucap Raharjo.

Dalam perkara ini, Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

berperan sebagai eksekutor.

Artinya, Korps Adhyaksa lah yang akan memantau masa percobaan selama dua bulan terhadap Rica. Jika selama dua bulan dia terlibat pidana kembali, maka Rica bisa langsung dieksekusi untuk ditahan selama tujuh hari.

Kisah Rica sebelumnya menjadi sorotan setelah dia mengaku nekat mencuri

tandan buah sawit karena ketiga anaknya yang masih di bawah umur kelaparan.

Sementara, dia tidak lagi memiliki beras.

Pada saat kejadian, Junaidi, suami Rica yang merupakan buruh kebun disebut tidak lagi berada di rumah.

Rica pun mengaku kalut dan nekat mencuri sawit untuk mencuri beras.

Polisi sejatinya telah berusaha untuk memediasi kasus itu agar berujung damai. Namun, sekuriti perusahaan disebut tetap bersikukuh untuk melanjutkan kasus itu hingga bergulir ke pengadilan. Foto-foto Rica bersama tiga anaknya yang tengah menunggu sidang pun sebelumnya sempat viral di media sosial. (lda)

KPK Selisik Peran Nurhadi Urus Perkara di PN Jakut Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara bernama Pudji Astuti sebagai saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. KPK menggali dugaan keterlibatan Nurhadi dalam pengurusan perkara di PN Jakarta Utara (Jakut).

“Penyidik mengkonfirmasi keterangan saksi terkait dengan pendaftaran perkara di PN Jakarta Utara dan adanya perkara yang juga diduga ikut diurus oleh tersangka NHD (Nurhadi),” ungkap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (3/6).

Sebelumnya, KPK mengindentifikasi tiga dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yang berjumlah total Rp46 miliar. Salah satu dugaan sumber penerimaan

ialah terkait perkara perdata PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero).

Pada awal 2015, menantu Nurhadi yang juga tersangka Rezky Herbiono, diduga menerima 9 lembar cek dari tersangka Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto.

Pemberian itu diduga untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi No: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN (Persero) dan dalam proses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN oleh PN Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan.

Sementara itu, terkait dengan lanjutan penangkapan Nurhadi dan Rezky, KPK turut membawa tiga unit kendaraan dan uang dari lokasi persembunyiannya di sebuah rumah mewah di Jalan Simprug Golf 17 No 1, Kebayoran Lama,

Jakarta Selatan. Baca juga : KPK Angkut Mobil dan Uang dari Persembunyian Nurhadi Tim penyidik KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang diyakini sebagai bukti.

“Dari rumah Simprug, yang dibawa saat penangkapan tiga unit kendaraan, sejumlah uang, dan dokumen serta barang bukti elektronik,” imbuh Ali Fikri. KPK belum mau merinci hasil angkutan barang-barang, uang, dan dokumen yang dibawa penyidik tersebut.

Menurut Ali Fikri, tim penyidik masih menganalisa barang-barang tersebut untuk menentukan statusnya sebagai sitaan. Penyidik masih menggali keterkaitan hasil angkutan tersebut dengan kasus Nurhadi.

“Proses berikutnya penyidik akan menganalisa keterkaitan barang-barang tersebut dengan para ter-

DITANGKAP - Mantan Sekretaris MA, Nurhadi, saat ditunjukkan dalam konferensi pers KPK usai ditangkap, Selasa (2/6). (ist) sangka untuk kemudian dilakukan langkah hukum berikutnya,” ucap Ali Fikri seperti dilansir dari mediaindonesia.com.

Sebelumnya, tim yang dipimpin penyidik senior Novel Baswedan menangkap Nurhadi dan menantunya Riezky Herbiono di Simprug, Senin (1/6) malam

lalu. Keduanya ditangkap setelah berstatus buron selama hampir empat bulan.

Penyidik KPK melakukan upaya paksa membongkar gerbang dan pintu di rumah persembunyian Nurhadi setelah upaya persuasif dihiraukan. Keduanya kini ditahan di Rutan C1 KPK.

(mr/lda)

Dilema Pembelajaran Daring di Sekolah Kampung 8 Penulis : Zurliati sPd.sD Kepala Sekolah SDN 51 Bengkalis

H

aMPIr dua bulan Covid-19 melanda Indonesia. Jumlah penderita yang terdata belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, masalah semakin meningkat. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi penderita penularan Covid-19.

Bagi penduduknya digalakkan memakai masker, sering cuci tangan, dan jangan terlalu banyak berkumpul, serta jaga jarak, dan berdiam diri di rumah selama 15 hari atau lebih.

Sejumlah larangan segera diberlakukan. Pedagang dilarang berdagang kecuali menjual makanan.

Yang sangat menyedihkan,

banyak pedagang yang bukan berdagang makanan usahanya bangkrut.

Masyarakat dilarang pulang kampung atau mudik, Larangan berlaku juga dalam dunia pendidikan. Imbasnya, semua sekolah diliburkan. Pelaksanaan pembelajaran pun dilaksanakan secara daring, pembelajaran dalam jaringan alias memakai jasa internet.

Bagi sekolah yang letaknya di bahagian perkotaan mungkin saja dapat dilaksanakan. Namun, sekolah yang letaknya di kampung dan terletak di pinggiran atau perbatasan sangat sulit untuk menggu-

nakan jaringan. Untuk menelpon saja kadang-kadang dapat diterima, kadang-kadang tidak dapat diterima.

Masih banyak orang tua belum memiliki hp android.

Jangankan membeli hp, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih susah. Belum lagi dihadapkan dengan masalah jaringan yang tidak memadai.

Untuk menyiasati hal

tersebut, para guru melaksanakan pembelajaran hanya melalui luring (luar jaringan). Tekniknya, guru menyediakan materi dan contoh serta soal atau tugas yang digandakan/ mengkopi lalu diberikan ke rumahrumah siswa. Ada juga dengan melalui titipan karena tempat tinggal siswa yang sulit terjangkau.

Setelah dua minggu soal itu dikumpulkan kembali dan dilanjutkan dengan tugas kedua. Begitu seterusnya. Pelaksanaan pembelajaran berikutnya mendatangi rumah siswa untuk menjelaskan materi yang belum dipahami. Namun tidak semua siswa dapat terjaring dari rumah-ke rumah siswa, karena kondisi rumah siswa yang sulit dijangkau

oleh guru.

Masih ada juga kendala bagaimana pembelajaran agar tetap sampai kepada siswa. Guru-guru mengadakan rapat usaha apa yang akan dilakukan selanjutnya, yaitu dengan menitipkan soal atau tugas di kedai, tempat biasanya orang tua siswa belanja dalam keseharianya. Rupanya teknik ini dapat juga memperpanjang tangan guru untuk menyampaikan tugasnya.

Walau bagaimana pun usaha yang dilakukan tetap saja semua itu tidak seperti biasanya. Kelihatan pada wajah-wajah siswa yang sangat merindukan sekolahnya, merindukan temantemanya, merindukan gurugurunya. Semoga musibah ini cepat berlalu.**

Dewan Redaksi : Albi Budiman, Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, Redpel: Fajar W, Koordinator Liputan: Linda Novia Staf Redaksi : Santos, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Wisli Susanto, Novi Kawandi, Zamzami Delfi, Bengkalis : Zulkarnaen, Dumai: Bambang. Indragiri Hulu: Dasmun, Indragiri Hilir : Ayendra, Kampar : Adi Jondri, Kuantan Singingi : Idi Susanto, Pelalawan : Andi Indriyanto Rokan Hulu : Feri Hendarawan Rokan Hilir : Afrizal, Siak : Diana, Kepulauan Meranti : Ali Imron, Perwakilan Jakarta : Muksin Kabag Pracetak: Samsul Bahri, Riki Setiawan, Erwin Saputra, Teknologi Informasi: Oki Wibawa.

(terbit Sejak 1 april 2005)

PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN

: HERIC RAKASIWA : HM MASKUR

Manager Iklan : Herlina, Kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, Kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Perwakilan Iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: 021 95605611. Fax: 0217180747. Alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, Telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .Telepon Iklan: 0761-7865003. Telepon Distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, Rekening Bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - Bank Riau: No. AC101.08.00.759. Ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. Biro Usaha Inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.

: ADLIS FITRAJAYA : SAPARUDIN KOTO Harga langganan dalam kota: Rp150.000.-/bulan, untuk langganan luar kota ditambah ongkos kirim.

Relationship

METRO RIAU kAMIs, 4 Juni 2020

3

GUGUS TUGAS PROVINSI - Penyerahan paket sembako melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau di Balai Serindit pada 21 April 2020.

Salurkan Bantuan ke Tujuh Kabupaten/Kota

Kontribusi SKK Migas – PT CPI untuk Penanganan COVID-19

KALANGAN industri hulu migas turut bergerak dalam membantu penanganan Covid-19 di Provinsi Riau. SKK Migas – PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) telah mendistribusikan bantuan ke berbagai wilayah melalui koordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Sebagian besar bantuan kami salurkan melalui Gugus Tugas Penanganan COVID19 agar lebih terkoordinasi dan tepat sasaran,” jelas GM Corporate Affairs Assets PT

CPI Sukamto Tamrin.

Sejauh ini, bantuan yang telah dibagikan berupa 1.500 pakaian dekontaminasi (hazmat); 10.000 masker medis/bedah; 1.320 masker N95;

BENGKALIS - Penyerahan paket sembako melalui Pemkab Bengkalis yang diwakili oleh Camat Mandau pada 12 Mei. Bantuan sembako juga diberikan kepada enam kabupaten/kota lainnya di sekitar wilayah operasi PT CPI.

ROKAN HILIR - Penyerahan bantuan melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Rokan Hilir yang diterima langsung Bupati Suyatno pada 5 Mei.

5.040 botol hand sanitizer; 53 tempat tidur dan matras medis; 20 termometer tembak; dan 1.450 paket sembako.

Bantuan tersebut didistribusikan ke tujuh kabupaten/ kota di sekitar wilayah operasi PT CPI, termasuk rumah sakit, puskesmas, instansi teknis pemerintah daerah, TNI-Polisi, kecamatan, dan masyarakat yang terdampak.

Selain dari tingkat Perusahaan, para pegawai PT CPI

dan keluarganya juga bergerak melalui komunitas masingmasing. Mereka menyumbangkan berbagai jenis bantuan kepada ribuan penerima manfaat, seperti Alat Pelindung Diri (APD), multivitamin, susu, hand sanitizer, paket sembako, penyemprotan disinfektan, dan lain-lain. Termasuk memproduksi sekitar 3.000 face shield yang dibagikan ke berbagai fasilitas ksehatan. ”Kami mendorong semua

BENGKALIS - Penyerahan bantuan melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Bengkalis di RSUD Mandau pada 6 Mei yang juga dihadiri anggota komisi VII DPR RI asal Riau, Abdul Wahid, PT CPI juga memberikan bantuan 20 unit tempat tidur pasien untuk RSUD Mandau.

SIAK - Penyerahan melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Siak yang diterima langsung oleh Bupati Siak, Alfedri di RS Tipe D Minas pada 8 Mei 2020. PT CPI juga memberikan bantuan 10 tempat tidur pasien untuk RS tipe D Minas.

stakeholder yang bergerak di bidang migas dapat berpartisipasi untuk membantu kebutuhan masyarakat dan tenaga medis dalam rangka bersamasama melawan COVID-19.

Bantuan Chevron ini sangat berarti,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid dalam acara penyerahan bantuan di RSUD Mandau pada 6 Mei lalu.

Sementara itu, Pjs Kepala Perwakilan SKK Migas Sum-

bagut, Haryanto Syafri menyampaikan bahwa industri hulu migas selalu berperan aktif dalam mendukung program pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mencegah penyebaran COVID-19.

“Kita semua juga berharap agar pandemi COVID-19 ini tidak mengganggu operasional hulu migas yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan daerah,” ungkap Haryanto.*

KAMPAR - Penyerahan bantuan melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kampar yang diterima Kepala Dinas Kesehatan, Dedy Sambudi pada 11 Mei.

DUMAI - Penyerahan bantaun 23 tempat tidur pasien untuk RSUD Dumai, selain bantuan lain melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Dumai.

Bantuan-bantuan tersebut diterima langsung oleh Walikota, Zulkifli AS masing-masing pada 27 April dan 8 Mei.

ROKAN HULU: Penyerahan bantuan berupa APD (hazmat, face shield, masker), hand sanitizer, temperature gun, dan paket sembako ke Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu, pada 15 Mei.

KESUKARELAWANAN - Pegawai PT CPI yang tergabung dalam komunitas CreativeLab memproduksi sekitar 3.000 face shield yang dibagikan untuk tenaga medis diberbagai fasilitas kesehatan di Riau.

PEKANBARU - Penyerahan bantaun melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Pekanbaru yang diterima langsung oleh Walikota, Firdaus MT di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru pada 13 Mei. RSUD ARIFIN ACHMAD - Penyerahan masker N95 kepada RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yang diterima langsung oleh Direktur Utama, dr Nuzelly Husnedi MARS.

etalase

METRO RIAU KAMIS, 4 juni 2020

4

n Kartu 1ON+ Bonus Melimpah

Smartfren Kembali Luncurkan Varian Baru

PEKANBARU - PT Smartfren Telecom Tbk kembali meluncurkan varian baru, yakni Kartu Perdana 1ON+ dengan kelebihan bonus kuota semakin melimpah yang bisa dibeli dengan harga Rp40 ribu dan Rp60 ribu dengan masa aktif kartu 365 hari.

Pelanggan yang mengaktifkan Kartu Perdana 1ON+ Rp40 ribu akan mendapatkan benefit aktivasi kartu perdana sebesar 1,5 GB setiap bulannya secara otomatis selama 6 bulan dengan total kuota 9 GB sehingga 1,5GBnya hanya Rp6.600 sebulan.

Sedangkan Kartu Perdana 1ON+ seharga Rp60 ribu mendapatkan benefit aktivasi kartu perdana sebesar 3 GB setiap bulannya secara otomatis selama 6 bulan dengan total kuota 18 GB sehingga harga 3GB hanya 10ribu saja sebulan dan tentunya semua kuota berlaku 24 jam full service.

Selain bonus bulanan yang besar, pelanggan juga mendapatkan Bonus Kuota Mingguan yang melimpah hingga 52 GB dengan melakukan pembelian voucher atau paket data setiap minggunya tergantung pilihan denominasi paket data sesuai kebutuhan pelanggan dengan maksimal 52 kali pembelian selama 52 minggu atau setahun.

“Bonus kuota mingguan tidak berlaku kelipatan dan

tidak berlaku untuk pembelian voucher atau paket unlimited dan international roaming,” ujar Regional Head Central Sumatera Smartfren, Yoni Setiadi, dalam rilis Smartfren Pekanbaru, Senin (1/6).

Dia mengatakan, Kartu Perdana 1ON+ menjawab kebutuhan masyarakat yang Work Form Home, Online School atau kegiatan Dirumah Aja membutuhkan kuota banyak, apalagi dimasa seperti sekarang banyak dilakukan sistem online.

“Termasuk silaturahmi pun dilakukan lewat videocall, sehingga bonus kuota hingga 52 GB kita berikan. Setiap minggunya saat pelanggan membeli paket data, langsung dapat kuota tambahan,” sebutnya.

Dia mengatakan, ini satu terobosan terbaru dari Smartfren, belum ada produk lain dipasaran yang mirip. “Selain bonus kuota bulanan yang berlimpah, bonus mingguan yang fleksible sesuai kebutuhan pelanggan dan yang jelas pelanggan tidak perlu repot lagi memikirkan masa aktif

LIHATKAN KARTU - Smartfren memperlihatkan dua varian kartu perdana terbarunya. (nov) kartunya, karena Smartfren 1ON+ umurnya panjang aktif 365 hari,” katanya.

Dia menambahkan, untuk melengkapi Kartu Perdana 1ON+, Smartfren memiliki voucher data mulai dari Rp10 ribu dengan kuota 1 GB hingga voucher data sebesar Rp100 ribu dengan kuota 60 GB. Voucher dan berbagai pi-

lihan paket internet lainnya dengan denominasi lengkap dapat dibeli di Galeri Smartfren, outlet-outlet terdekat, USSI *123#, Smartfren Official Whatsapp di 0888-1212-888 atau melalui aplikasi MySmartfren.

“Dapat gratis masker setiap pembelian Kartu Perdana 1ON+ di outlet khusus Smartfren,” tutupnya. (nov)

ASUS ExpertBook B9450, Laptop Ringan Bidik Pebisnis JAKARTA - ASUS resmi meluncurkan ExpertBook B9450 di Indonesia. Laptop ini digadang cocok digunakan untuk keperluan seharihari. Memiliki bobot yang relatif sangat ringan, laptop ini ditawarkan mulai dari Rp27.499.000.

ASUS ExpertBook B9450 merupakan laptop 14 inci dengan bobot paling ringan, kata Jimmy Lin, ASUS Regional Director Southeast Asia, saat memperkenalkan produknya secara virtual, dilansir sindonews.com, Selasa (2/6).

Beratnya, terang Lin, hanya 1 kilogram. Meski begitu, laptop ini tetap memiliki daya yang kuat, berkat penyematan baterai yang diklaim tahan hingga 24 jam. “Kini dengan ExpertBook B9450, Anda tidak perlu lagi harus meluangkan waktu untuk mencari terminal listrik.

Anda pun dapat bekerja seharian tanpa harus terhubung ke sumber listrik, imbuhnya.

ASUS ExpertBook B9450 hadir dengan dua varian baterai. Varian yang menggunakan baterai 33Wh dapat bertahan hingga 12 jam penggunaan, sedangkan varian yang menggunakan

baterai 66Wh dapat bertahan hingga 24 jam penggunaan.

Laptop yang menyasar para pebisnis ini juga hadir dengan layar khusus berteknologi Panel Self Refresh (PSR). Teknologi ini memungkinkan layar pada ExpertBook B9450 mengkonsumsi daya jauh lebih rendah, dari layar standar yang digunakan di laptop pada umumnya.

Faktor lain yang membuatnya irit adalah berkat prosesor 10th Gen Intel Core terbaru. Prosesor generasi terbaru dari Intel tersebut kali ini hadir dengan optimalisasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya, sehingga mampu tampil lebih kencang namun tetap hemat daya.

ASUS ExpertBook

B9450 hadir dengan dua varian prosesor 10th Gen Intel Core. Varian yang menggunakan Intel Core i5-10210U cocok untuk pengguna dengan kebutuhan standar, sementara pengguna yang membutuhkan performa lebih dapat memilih yang menggunakan prosesor Intel Core i7-10510U. (int/mr)

Hotel Labersa Pekanbaru. (ist)

PEKANBARU Hotel Grand Elite Pekanbaru menghadirkan paket baru yang diberi nama Dapoer Kampoeng New Normal.

Dalam promo ini beragam pilihan paket tersedia.

“Ada pilihan menu untuk acara arisan, ulang tahun dan menjamu kolega bisnis ataupun reuni ke-

luarga hotel kita cocok menjadi pilihan,” ujar Director of Sales Grand Elite Hotel, Henni Rasmonowati, Rabu (3/6).

Menurutnya, Hotel Grand Elite tetap mengutamakan kepuasaan pengunjung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

“Kita ada hidangan terbaik khas nusantara, ditambah suasana yang didekorasi dengan style kampung tentu sangat cocok untuk pengunjung,” sebutnya.

Untuk menikmati menu khas nusantara cukup membayar Rp68,880 nett per pax dengan minimal pemesanan 15 pax. (nov)

Hidangan menu nusantara ala Hotel Grand Elite Pekanbaru. (ist)

HADIR - Penampakan ASUS ExpertBook B9450 yang hadir di Indonesia dengan harga mulai dari Rp27.499.000. (ist)

Juni, Hotel Labersa Tawarkan Promo Menginap PEKANBARU - Hotel Labersa Pekanbaru kembali melayani tamu yang menginap dan kegiatan event dengan menerapkan protokol kesehatan pada massa normal baru setelah dibukanya Pemberlakukan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah. Hotel ini menawarkan promo hingga akhir Juni ini.

“Hotel Labersa memas-

Hotel Grand Elite Sediakan Menu Khas Nusantara

tikan bahwa para tamu akan menginap dikamar yang benar-benar higienis dan nyaman,” ujar Marketing Comunication Labersa Grand Hotel & Convention Center, Renta Pakpahan, Rabu (3/6).

Menurut Renta, seiring dibukanya kembali hotel menawarkan promo menginap bagi para tamu di awal April 2020 berupa menginap dikamar Deluxe hanya

bayar Rp498 ribu nett, dan kamar Deluxe Elit bayar Rp598 ribu.

Dengan harga itu, para tamu sudah mendapatkan fasilitas istimewa diantaranya sarapan pagi untuk dua orang dengan hidangan spesial ala Chef di Croquette Restaurant.

“Promo juga sudah termasuk Wedang Jahe spesial dan berbagai jajanan re-

busan seperti jagun rebus, ubi rebus, kacang rebus dan lainnya,” sebutnya.

Selain itu, para tamu akan mendapatkan potongan harga 10 persen untuk menikmati menu-menu di Croquette Restaurant dilantai Lobby dan Orient Restaurant.

“Para tamu bisa memanfaatkan promo ini hingga akhir Juni 2020,” ucapnyanya. (nov)

Samsung Bawa Pengalaman Home Entertainment ke Luar Ruangan JAKARTA - Samsung Electronics Co Ltd mengumumkan ekspansi portofolio lifestyleHome Entertainment melalui penambahan The Terrace, QLED 4K TV, dan soundbar luar ruang pertamanya.

The Terrace adalah Samsung Smart TV yang dirancang khusus untuk menghadirkan keseluruhan pengalaman hiburan indoor ke luar ruangan.

Model baru saja diluncurkan untuk konsumen Amerika Serikat dan Kanada, kemudian akan diikuti dengan peluncuran di Jerman, Australia, Selandia Baru, dan kawasan lain dalam tahun ini. Dan untuk segmen bisnis, model profesional The Terrace akan diluncurkan pada musim panas tahun ini.

Tersedia dalam model 55 inci, 65 inci, dan 75 inci, The Terrace sangat cocok dengan area outdoor rumah manapun. Televisi menghadirkan teknologi layar QLED 4K dan fitur Smart TV Samsung.

Didesain dengan mempertimbangkan cuaca -dengan rating IP55- layar The

Terrace menawarkan ketahanan cuaca terhadap air dan debu, serta mudah dipasang di luar ruangan di berbagai situasi.

Saat ini, kebiasaan dan tren gaya hidup baru berkembang semakin cepat. Konsumen menggunakan layar untuk bekerja dari rumah, berolahraga menggunakan platform online, tetap terhubung dengan orang-orang terkasih, dan melakukan banyak kegiatan lainnya. Layar juga harus berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup ini,†kata Jonghee Han, President of Visual Display Business, Samsung Electronics, dilansir sindonews.com, Rabu (3/6).

Dengan diperkenalkannya The Terrace, lanjut dia, Samsung bersemangat untuk meningkatkan pengalaman ruang tamu yang terhubung, membawanya ke luar ruangan melalui terobosan teknik, dan pengalaman konten yang hanya dapat dicapai oleh perusahaan.

The Terrace menawarkan tampilan kristal untuk meningkatkan visibilitas

dalam segala kondisi luar ruangan. Memberikan tingkat kecerahan 2.000 nits, memastikan pengguna dapat menikmati konten dalam kualitas gambar yang tajam, bahkan di siang hari nan terik.

Jonghee Han menyatakan, layar QLED 4K-nya sempurna untuk penggemar tontonan olahraga dengan high motion rate, menghadirkan kualitas gambar jernih seolaholah hidup, dan ideal untuk konten dengan gerakan yang intensif. Juga, layar dilapisi dengan anti-refleksi dan teknologi adaptive picture yang mengoptimalkan konten dengan menganalisis lingkungan sekitarnya untuk meminimalisir glare/silau yang tidak diinginkan.

Selain itu, The Terrace juga telah mencapai standar tinggi dalam ketahanan air dan debu (IP55) untuk bekerja dengan baik di berbagai lingkungan. Produk ini menawarkan daya tahan bersamasama dengan desain yang ramping dan tipis, hanya 59,8 mm. (int/mr)

politik

METRO RIAU KAMIS, 4 JUNI 2020

5

Revisi Anggaran Pilkada Dibahas di RDP JAKARTA - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP secara virtual ,Rabu (3/6).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini membahas revisi anggaran Pilkada Serentak 2020.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, rapat kerja akan membahas tentang revisi anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. “Rapat soal revisi anggaran Pilkada saja,” kata Arwani ketika dikonfirmasi, Rabu (3/6/2020). Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa mengatakan, rapat kerja kali ini dilakukan secara tertutup.

“Tertutup, saya ikut secara virtual,” kata Saan.

Komisi II DPR Pekan lalu, Kamis (28/5), juga diadakan rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam kesempatan itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak di tengah pandemi ini, KPU provinsi membutuhkan penambahan anggaran, karena terdapat kebutuhan baru.

“Penambahan bilik suara termasuk memperluas

TPS menjadi 10x11 atau 8x13 dari semula 8x10, konsekuensinya akan terjadi penambahan anggaran logistik,” ujarnya.

Menurut Arief, dari hasil rapat KPU pusat dengan KPU provinsi, hampir semua KPU provinsi mengalami kesulitan untuk meminta penambahan anggaran kepada pemerintah daerah. “Hampir semuanya rasa-rasanya sulit untuk meminta tambahan anggaran ke pemerintah daerah, saya enggak tahu mungkin ada kebijakan khusus dari pemerintah dan DPR yang bisa mendorong poin pertama ini,” ucapnya.

Arief menjelaskan, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 535,9 miliar untuk Pilkada 2020, karena dilakukan saat kondisi pandemi Covid-19.

Penambahan anggaran ini, menurut Arief, digunakan untuk menyediakan masker, baju pelindung, tong air cuci tangan dan sabun, hand sanitizer, tissue, cairan disinfektan yang akan dibagikan di TPS dan patarlih. (mr/sri)

Senator Asal Riau Tolak Pilkada Serentak 2020

Misharti JAKARTA - Keputusan pemerintah, antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pilkada serentak mendapat sorotan banyak pihak. Salah satunya adalah dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Lewat surat pernyataan sikap DPD RI melalui Komite I juga telah menyatakan ada beberapa alasan penundaan pilkada serentak tersebut karena WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir.

Selain itu, pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden No12/2020, dan sampai saat ini status tersebut masih berlaku.

Anggota DPD RI asal Riau, Misharti menilai tidak efektif jika pemerintah tetap melanjutkan pelaksanaan pilkada serentak pada Desember mendatang, karena akan terkendala pada saat kampanye dan akan melanggar aturan pemerintah terkait fhysical distancing.

“Bagaimana mereka mengadakan sosialisasi atau kampanye jika mereka tidak mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. lni pasti akan terjadi,” katanya, Rabu (3/6).

Selain itu katanya, pelaksanaan pilkada memakan waktu tidak

sebentar dan menguras banyak tenaga.

Dalam keadaan normal saja pemilu banyak memakan korban jiwa di mana banyak petugas pemilu yang gugur apalagi dengan kondisi kesehatan masyarakat sangat rentan dengan tertutalarnya Covid-19.

“Untuk saat sekarang ini, saya pikir pemerintah konsentrasi dulu untuk menghadapi hajat hidup orang banyak dangan memperhatikan keselamatan rakyatnya,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin, Sultan mengingatkan KPU agar bertanggung jawab bila dalam proses Pilkada Desember nanti malah menghasilkan klaster baru Covid-19.

“Saya sudah mendengar penjelasan Mendagri bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

Tetapi saya ingatkan, tenaga medis yang sudah menggunakan APD saja bisa terpapar. Apalagi proses pilkada ini pasti melibatkan masyarakat luas, mulai dari calon dan timnya, pemilih serta panitia mulai dari awal pendataan pemilih sampai proses penghitungan suara berjenjang,” katanya.

Proses yang multi tahap dan melibatkan banyak orang itu menurut Sultan bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru penyebaran. Mengingat daya tular virus ini tergolong sangat cepat. Dan hingga hari ini, wabah ini belum dinyatakan selesai. Sebab, kurvanya relatif meninggi di beberapa daerah.

Prioritas Indonesia hari ini adalah kesehatan dan pangan sebagai penguat sosial-ekonomi masyarakat yang menderita. (mr/sri)

Ketua KPU Arief Budiman bersama Ketua DKPP Muhammad dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti RDP dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Rapat tersebut membahas rasionalisasi anggaran pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. (mr/antarafoto)

Coklit Data Pemilih Berbasis RT Rentan tak Akurat JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih berbasis Rukun Tetangga (RT) rentan tidak akurat dan tidak valid. Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur penyusunan daftar pemilih, tidak pernah ditafsirkan demikian sebelumnya.

“Akan ada pergeseran pengaturan luar biasa. Bisa saja dimaknai demikian namun memerlukan pengawasan dan pengawalan ketat sebab sangat rentan terjadinya tidak akurat dan validnya data,” ujar Titi, kemarin.

Proses coklit yang rentan itu karena pendataan pemilih hanya melalui RT. Petugas tidak melakukan tatap muka secara langsung dengan pemilih sebagaimana mekanisme yang berlaku sebelumnya.

Menurut Titi, situasi di tengah pandemi Covid-19 ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan terobosan se-

cara holistik terkait akses masyarakat atas data.

Masyarakat harus diberikan kesempatan memberikan masukan atau koreksi pada data, serta skema akuntabilitas lainnya.

Tantangannya, KPU harus bisa mendapatkan data yang akurat dan valid dalam menjalankan tahapan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 ini. KPU harus memperhatikan potensi pemilih yang sudah meninggal maupun pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun atau sudah menikah.

“Ini yang menjadi salah satu tantangan akurasi dan validasi coklit model ini.

Apalagi kecenderungan masyarakat kita kurang tertib dalam mencatatkan kematian dan pergeseran atau perpindahan domisili,” kata Titi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan forum grup diskusi terhadap rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana non-alam Covid-19. Dalam rancangan itu, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) melakukan coklit

Titi Anggraini data pemilih melalui RT dan tidak melakukan tatap muka secara langsung dengan pemilih.

“Iya, kita matangkan demikian. Coklit tidak berbasis PPDP per TPS (tempat pemungutan suara dan) tapi PPDP berbasis RT atau per RT,” ujar Komisioner KPU RI, Viryan Aziz, Rabu (3/6).

Menurutnya, hal ini ditempuh karena RT paling tahu kondisi warganya. Dengan demikian, meminimalisasi aspek kunjungan langsung ke pemilih atau door to door untuk mencegah penularan virus corona. “Bila pun ada yang tidak dikenal (pemilih) jumlahnya sedikit sekali,” katanya.

Dalam rancangan PKPU yang menyesuaikan tahapan

Pilkada Serentak 2020

Golkar Riau Desak DPP Terbitkan SK Bapaslon di 3 Daerah TELUKKUANTAN DPD I Golkar Riau mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menerbitkan Surat Keputusan untuk bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah di tiga kabupaten. Tiga kabupaten itu adalah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

Hal itu disampaikan Ketua DPD I Golkar Riau, Drs H Syamsuar MSi melalui virtual meeting dengan Badan Pemenangan Pemilu DPP Golkar.

Ketiga daerah itu dinilai kandidat calon yang direkomendasikan Golkar sudah memenuhi syarat. Seperti survei yang mengembirakan dan syarat parpol pencalonan yang sudah terpenuhi.

“Iya, Pak Syamsuar selaku Ketua Golkar Riau telah mengusulkan kepa-

da Pak Idris Laena selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera I, bahwa untuk Kabupaten Bengkalis, Kuantan Singingi dan Rokan Hilir, supaya segera dikeluarkan SK pencalonan pada Pilkada serentak tahun 2020. Ini disampaikan Pak Syamsuar saat media daring dengan DPP dan DPD I dan DPD II Sumatera I,” Sekretaris DPD II Golkar Kuansing, Masdar, usai virtual meeting di Sekretariat DPD II Golkar Kuansing, Telukkuantan, Selasa (2/6).

Masdar menyambut baik usulan yang disampaikan Ketua DPD I Golkar Riau, H Syamsuar, ke DPP Golkar. Hal ini guna memaksimalkan sosialisasi pencalonan kandidat Golkar di tiga daerah tersebut.

“Karena dari seluruh survey manapun, kandidat yang diusung Golkar

itu tinggi. Dan supaya bisa fokus sosialisasi, maka Pak Syamsuar minta SK tiga daerah itu dipercepat,” ungkap Masdar menyampaikan pesan Ketua Golkar Riau itu.

Diketahui, Golkar merekomendasikan Ketua DPD II Golkar Kuansing, Andi Putra SH MH sebagai Calon Bupati Kuansing dan Ketua DPC Hanura Kuansing Drs H Suhardiman Ambi Ak MM sebagai Calon Wakil Bupati Kuansing periode 2021-2026.

“Tentu kita di Kuansing berharap. Karena kalau surat tugas dari DPP itu sudah ada. Alhamdulillah, Pak Idris Laena selaku wakil dari DPP merespon, dan meminta supaya Golkar Riau segera mengirim surat ke DPP agar SK tiga daerah itu bisa lebih cepat dikeluarkan,” jelas Masdar lagi. (mr/sri)

dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih terdapat dalam Bab IV dan dimulai Pasal 22 sampail Pasal 37. Sementara, dalam hal terdapat keraguan terhadap identitas pemilih usai coklit ke RT, PPDP dapat mendatangi pemilih dan bertatap muka secara langsung. PPDP meminta pemilih menunjukkan kartu keluarga.

Namun, petugas harus menerapkan protokol Covid-19 sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 PKPU tersebut. Ketentuan mengenai kegiatan bertatap muka atau yang menimbulkan kontak fisik secara langsung dilakukan

dengan protokol Covid19, setidaknya menggunakan masker dan menjaga jarak fisik.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, daftar pemilih tetap diatur dalam Pasal 58. Pasal 58 Ayat 3 menyebutkan, daftar pemilih oleh PPS (panitia pemungutan suara) dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain. Kemudian, tambahan pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai lemilih paling lambat empat belas hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi. (mr/sri)

24 Penyelenggara Pemilu Dapat Sanksi Peringatan Dari DKPP JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan kepada 24 penyelenggara pemilu pada sidang putusan, Rabu (3/6). Sanksi tersebut untuk 8 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis DKPP, Muhammad, di Jakarta. “Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I Ania Trisna, teradu II Syarifudin, teradu III Wahyu Hidayat Setiadi, teradu IV Apandi selaku anggota KPU Kabupaten Musi Rawas serta teradu V Anasta selaku Ketua KPU,” kata Muhammad membacakan putusan dari salah satu perkara bernomor 40-PKE-DKPP/IV/2020.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan untuk lima penyelenggara pemilu, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Blora dengan nomor perkara 29-PKE DKPP/ III/2020. Kemudian, anggota, Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Mamuju, Ketua dan Anggota Bawaslu Kebupaten Wajo, serta Kabupaten Humbang Hasundutan juga mendap-

atkan sanksi yang sama.

Dari delapan perkara yang dibacakan putusannya, menurut dia, terdapat 32 teradu yang terdiri dari 17 penyelenggara pemilu dari jajaran KPU dan 15 penyelenggara pemilu dari jajaran Bawaslu.

Selain sanksi peringatan, DKPP juga memulihkan nama baik atau merehabilitasi tujuh penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, pada 4 dan 5 Juni 2020, DKPP mengagendakan akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu untuk perkara bernomor 46-PKE-DKPP/ IV/2020, 47-PKE-DKPP/ IV/2020 dan 48-PKE-DKPP/IV/2020.

Sidang akan berlangsung secara virtual sesuai Surat Keputusan (SK) 016/SK/K.DKPP/SET.03/ V/2020 yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang pada masa penanganan COVID-19. Ketua majelis akan berada di dalam ruang sidang DKPP Jakarta atau di kediaman, sementara para pihak terkait berada di daerah asal mereka masing-masing. (mr/sri)

advertorial

METRO RIAU kAMIs, 4 JUNI 2020

DPrD riau

6

Pusat Diminta Komitmen dengan Otonomi Daerah PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau meminta Pemerintah Pusat serius dalam memperhatikan nasib pemerintah daerah. Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi merespon lambannya pembayaran dana transfer pusat ke daerah. Baik ke pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.

Padahal sumbangsih Riau untuk pendapatan negara cukup besar. Sehingga sudah sewajarnya Bumi Lancang Kuning mendapat perlakuan khusus dari pusat.

“Pemerintah pusat kalau masih mau bernegara dengan baik ya perhatikan lah pemerintah daerah ini. Komitmen dengan otonomi daerah yang telah diatur sedemikian rupa,” sebut Husaimi, Selasa (2/6).

Ia menambahkan, lambannya pembayaran dana transfer pusat ke daerah sebetulnya bukan sebuah persoalan baru. Namun di tengah kondisi pandemi

Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi. (Adv)

Covid-19 saat ini, daerah benar-benar membutuhkan uang yang bisa dipakai segera. Apalagi, desakan masyarakat agar pemerintah daerah bisa memberikan bantuan sangat kuat.

Lebih jauh disampaikan Husaimi, pada triwulan saat ini jumlah dana transfer pusat ke provinsi yang baru masuk berjumlah Rp643 miliar. Jumlah tersebut sangat kecil bila dibanding kebutuhan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Apalagi, pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu menanggulangi kebutuhan pemerintah. Se-

hingga, bila hanya mengandalkan PAD, ia memastikan bakal terjadi defisit yang sangat besar.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan PAD,” sambungnya.

Kepada Gubernur Riau, Husaimi berpesan agar persoalan yang terjadi saat ini bisa menjadi pelajaran. Dimana ketika daerah betul-betul terdesak, maka PAD menjadi satusatunya yang bisa diharapkan.

Sehingga ke depan diharapkan pemprov bisa menggali lebih banyak lagi potensi pendapatan yang ada. Ia sendiri memastikan Komisi III DPRD Riau terus bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan.

“Beberapa langkah konkret sudah kami lakukan. Tinggal lagi OPD terkait. Jangan seolah-olah kami saja yang nyinyir. Padahal ini untuk kebaikan kita semua,” kata Husaimi. (Adv)

Dewan Desak Pemprov Segera Perbaiki Jalan Rusak PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Riau yang membidangi persoalan infrastruktur, Kelmi Amri mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera memperbaiki jalan rusak yang menjadi kewenangan provinsi.

Permintaan itu disampaikan Kelmi mengingat sudah banyak kondisi jalan milik provinsi di daerah yang rusak parah. Bahkan kondisi kerusakan jalan sudah sangat membahayakan masyarakat pengendara.

Jika dibiarkan, ia khawatir akan semakin banyak korban kecelakaan lalu lintas akibat lubang jalan yang cukup besar.

“Beberapa waktu lalu saya pantau beberapa ruas jalan yang kewenangan provinsi. Salah satunya di daerah Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu.

Sangat miris kami melihat kondisi jalan yang kedalamannya lubangnya sudah mengkhawatirkan,” ucap Kelmi.

Ia menjelaskan, Pemprov Riau dalam hal ini Dinas PUPR harusnya bisa merespon cepat seluruh keluhan masyarakat akan infrastruktur. Karena dana untuk perbaikan jalan itu sudah tersedia. Sehingga tidak ada alasan bagi dinas terkait untuk tidak memperbaiki. Ia meminta gubernur agar bisa tegas terhadap bawahannya yang tidak mendukung kinerja gubernur. Bisa dengan langsung mencopot pejabat

terkait, bula terbukti tidak becus menjalankan jabatan yang diamanahkan.

“Saya rasa tidak ada alasan untuk tidak memperbaiki. Dana swakelola kita ada kok. Tinggal dilaksanakan.

Kenapa dibiarkan? Kami juga mohon Pak Gubernur agar tegas terhadap bawahannya. Kalau enggak bisa kerja copot. Cari yang betulbetul bisa menunjang kinerja pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, Kelmi juga memastikan Komisi IV DPRD Riau yang membidangi infrastruktur akan memanggil seluruh pihak terkait. Karena persoalan kerusakan jalan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Rohul saja. Melainkan juga terjadi di beberapa daerah. Sehingga persoalan tersebut harus direspon secara serius. Jika tidak, yang menjadi korban adalah masyarakat. Karena seharusnya, uang APBD yang telah dianggarkan harus kembali ke masyarakat sehingga pajak yang dibayarkan masyarakat tidak sia-sia.

“Pajak dibayat masyarakat. Tapi yang menjadi hak masyarakat tidak terpenuhi. Ini kan agak sedikit miris kita melihatnya. Maka sekali lagi saya tegaskan, pemprov harus jadikan perbaikan jalan milik provinsi ini sebagai atensi utama. Jangan sampai ada kesan pembiaran,” kata Kelmi. (Adv)

DPrD Provinsi Riau menerima kedatangan Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam pertemuan di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. (Adv)

Pimpinan DPRD Riau Terima Kunker DPRD Bengkalis PEKANBARU - Kunjungan kerja (Kunker) Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis ke DPRD Provinsi Riau dalam rangka konsultasi sinkronisasi anggaran terkait surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terhadap kebijakan prioritas pembangunan daer-

ah, Kamis (28/5).

Bertempat di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, pertemuan ini dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet serta didampingi Wakil Ketua DPRD, Hardianto dan Ketua Komisi V, Eddy Mohammad Yatim.

Sebelumnya DPRD Bengkalis dijamu makan siang di kediaman Ketua DPRD Riau.

WaKil Ketua DPRD Riau, Hardianto memberi penjelasan pada pertemuan DPRD Riau dengan Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD Bengkalis di di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (28/5). (Adv)

Sementara kedatangan DPRD Kabupaten Bengkalis dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis beserta anggota dewan dari berbagai fraksi.

Dalam pertemuan itu, DPRD Bengkalis ingin mengetahui lebih banyak mengenai penjadwalan pimpinan dan anggota DPRD Riau di masa pandemi Covid-

19 termasuk mengetahui bagaimana regulasi perjalanan dinas sebagai salah satu kinerja anggota DPRD Bengkalis. Termasuk soal pergeseran anggaran yang terjadi di masa pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto dalam hal ini juga menjelaskan dengan detaikl detail semua pertanyaan dari DPRD Bengkalis. (Adv)

Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet duduk bersama anggota DPRD Bengkalis. (Adv)

Anggota DPRD Riau, Kelmi Amri SH. Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet memimpin pertemuan DPRD Riau dengan Badan Anggaran dan Badan Kehormatan DPRD Bengkalis di di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (28/5). (Adv)

Sambungan

METRO RIAU

KAMIS, 4 JUNI 2020

7

Pemerintah Hasil lebih seimbang muncul di sisi para guru. Sebanyak 57 persen menyatakan siap jika sekolah kembali dibuka, sedangkan 43 persen justru tak yakin pembukaan sekolah akan menjamin keselamatan murid.

“Mereka terbelah antara tugas dan tanggung jawab, kerinduan mengajar. Tapi di sisi lain sebagai orang tua memahami, sehingga pendapatnya terbelah,” kata Unifah.

Atas dasar itu, Unifah menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu untuk mengajak para ahli mendis-

kusikan bagaimana pembelajaran di rumah yang berkualitas. Ia mengatakan hal ini tak bisa diserahkan sepenuhnya kepada metode tiap guru, karena akan sangat riskan perbedaan persepsi dari masing-masing pengajar.

“Jadi kontennya, konsepnya, delievery-nya, itu harus part and parcel, jadi satu. Untuk menjadi guidance. Kalau enggak ada, kita bisa terlalu lepas,” kata Unifah.

Unifah juga menyebut saat ini wabah Covid19 masih membuat aktivitas belajar mengajar se-

cara langsung tak seharusnya dilakukan. Namun jika akhirnya situasi membuat sekolah kembali normal, ia mengatakan, pemerintah harus membuat beberapa gebrakan demi menjamin keamanan dan kesehatan di sekolah.

“Yang harus disiapkan adalah kesiapan pemerintah melindungi warga negaranya. Dalam bentuk infrastruktur yang memadai di sekolah dan pendanaan yang cukup,” kata Unifah.

Selama ini, ia mengatakan, fasilitas alat kesehatan umum berasal dari dana sekolah masing-mas-

Jaksa berpandangan saham yang dibeli PT AJS bukan merupakan saham yang likuid dan bukan saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik karena telah melalui kesepakatan tanpa ketetapan direksi sebelumnya.

“Dalam melakukan pengaturan pengelolaan Investasi Saham dan reksa dana PT AJS, terdakwa Hendrisman bersepakat dengan Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk memilih Manajer Investasi yang khusus mengelola dana PT AJS. Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto,” ucap jaksa.

“Sehingga, Manajer Investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti nama saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah saham yang ditempatkan ke dalam reksa dana,” lanjutnya.

Kemudian, jaksa mengatakan, Hendrisman, Hary dan Syahmirwan telah melakukan pembelian saham BJBR, PPRO dan SMBR walaupun kepemilikan saham tersebut telah melampaui ketentuan yang diatur dalam Pedoman Investasi yaitu maksimal sebesar 2,5 persen dari saham beredar.

Pembelian saham tersebut, jelas jaksa, dilakukan dengan tujuan mengintervensi harga yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Keenam terdakwa mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksa dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Padahal, kata jaksa, mereka mengetahui bahwa transaksi pembelian/penjualan instrumen keuangan yang menjadi underlying pada 21 produk yang dikelola 13 Manajer Investasi tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan

likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kejagung Kembangkan Penyidikan Kejagung belum menutup penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT AJS meskipun para tersangkanya mulai disidangkan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono menjelaskan, pihaknya masih melakukan pemanggilan sejumlah saksi pada Selasa (2/6). Hal itu untuk mencari tahu proses jual beli saham dalam pengelolaan dana investasi perusahaan pelat merah itu.

“Tim jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, kembali melakukan pemeriksaan tiga orang saksi,” kata Hari.

Hari menyebutkan para saksi yang dipanggil itu merupakan direktur utama dari tiga perusahaan sekuritas di Indonesia. Mereka adalah Direktur Utama PT Maybank Kim Eng Sekuritas Wilianto, lalu Direktur Utama PT CIMB Sekuritas HR Yudha Satyaamdarmo, dan terakhir Direktur Utama PT Valbury Sekuritas Benny Andrew Wijaya.

“Sebagai direktur utama perusahaan sekuritas, keterangan ketiga saksi dianggap perlu untuk mengetahui tentang bagaimana proses jual beli saham dalam pengelolaan dana investasi pada Jiwasraya,” jelas Hari.

Ia menjelaskan bahwa pemanggilan itu juga ditujukan untuk mencari dan menemukan pihak-pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas kerugian keuangan negara karena pengelolaan dana investasi di perusahaan itu. “Baik secara perdata maupun pidana,” pungkasnya. (mr/fjr)

Surya diduga juga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Suheri merupakan Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Surya, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.

Dalam penyidikan itu, diduga Surya merupakan beneficial owner PT Palma Satu bersama-sama Suheri Terta selaku orang kepercayaan Surya dalam mengurus perizinan terkait lahan perkebunan milik Duta Palma Gorup dan PT Palma Satu dan kawan-kawan sebagai korporasi yang telah memberikan uang Rp3 miliar pada Annas Maamun terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014.

Karena tersangka Surya

diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi, dan korporasi juga diduga mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.

Perkara itu merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 September 2014 lalu. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang dengan total Rp2 miliar dalam bentuk Rp500 juta dan 156 ribu dolar Singapura, kemudian menetapkan dua orang sebagai tersangka.

Dua tersangka itu, yakni Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau Gulat Medali Emas Manurung. (mr/fjr)

Benny Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/6).

Jaksa mengatakan, Hendrisman selaku Direktur Utama PT AJS sejak tahun 2008-2018 telah menggunakan dana hasil produk PT AJS berupa produk nonsaving plan, produk saving plan maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91,1 triliun.

Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Direktur Keuangan PT AJS, Hary Prasetyo dan Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014, Syahmirwan.

Ketiga pejabat PT AJS itu disebut melakukan pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel dengan melakukan kesepakatan tanpa penetapan Direksi PT AJS. Dalam kurun waktu 2008-2018, terang jaksa, Hendrisman membuat kesepakatan dengan Hary Prasetyo dan Syahmirwan agar pengelolaan dana PT AJS diserahkan kepada Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto untuk mengatur pengelolaan dana PT AJS. Kesepakatan itu dilakukan dengan sejumlah pertemuan.

Penyerahan pengelolaan dana PT AJS dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk subscription dan redemption pada reksa dana serta mengatur pihak lawan transaksi (counterparty) termasuk mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang hendak dibeli ataupun dijual kembali.

“Pengaturan dan pengendalian pengelolaan Investasi Saham dan reksa dana PT AJS yang diserahkan kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto yang seharusnya dilakukan oleh manajemen PT AJS tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya dan Komite Investasi difungsikan hanya sebagai alat untuk melegalisasi seluruh kegiatan,” ucap jaksa seperti dilansir cnnindonesia. com.

Suheri

berlokasi di Gedung KPK lama, Jakarta.

“JPU dalam waktu 14 hari akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru,” ujar Ali seperti dilansir Antara.

Selama proses penyidikan terhadap Suheri, juga telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 30 saksi.

Pada 29 April 2019, KPK telah menetapkan Suheri bersama PT Palma Satu dan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma Surya Darmadi sebagai tersangka.

Adapun hubungan antara korporasi dengan dua orang tersangka lainnya, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada bekas Gubernur Riau Annas Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.

ing. Dengan adanya eskalasi urgensi fasilitas kesehatan karena Covid-19, dana sekolah ia ragukan dapat memenuhi standar alat kesehatan yang dibutuhkan.

“Dana BOS (bantuan operasional sekolah) kan enggak bisa, enggak cukup. Jadi realokasi anggaran atau menyediakan anggaran, dan memastikan anggaran tak bocor ke manamana. Jadi anggaran untuk keselamatan sekolah,” kata Unifah.

Selain itu, ia juga menilai perlu ada perubahan sistem belajar, yang salah satunya dilakukan dengan restrukturisasi kelas. Kebutuhan untuk menghindari kerumuman untuk mencegah penularan, harus diimplementasikan juga di sekolah.

“Saat ini per kelas kan siswanya 30 sampai 50 orang. Artinya jumlah itu harus diperkecil. Ada shift pembagian guru, itu nanti implikasinya luas,” kata Unifah.

Namun ia mengatakan yang paling utama dan mendasar, adalah menerapkan kesadaran pada seluruh siswa, tenaga pengajar, dan pendukung di lingkungan sekolah, untuk menerapkan pola hidup sehat. Kesadaran ini tak bisa hanya dijadikan bagian dari tugas mereka saja. Unifah mengatakan perlu ada sosialisasi secara serius, agar kesadaran itu benar-benar menjadi bagian dari mereka.

“Kesadaran cuci tangan, kesadaran untuk antre, kesadaran hidup sehat, itu dibentuk oleh kebutuhan, jadi bagian dari dirinya. Dan itu perlu waktu sosialisasi. Itu sebabnya enggak perlu tergesa-gesa (untuk membuka sekolah),” kata Unifah lagi.

Sementara itu, Kemendikbud belum bisa memastikan kapan sekolah akan dibuka. Baik di tingkat, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Nizam menjelaskan, hingga kini keputusan kapan sekolah akan dibuka masih dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

“Masih dibahas dengan banyak pakar dan Gugus Tugas (Percepatan Penanganan Covid-19). Insyaallah segera keluar,” kata Nizam seperti dilansir kumparan. com, Senin (1/6).

Namun, ia memastikan keselamatan anak didik akan menjadi prioritas sebelum memutuskan kapan sekolah akan dibuka. Ia menjelaskan, pemerintah tak ingin terburu-buru membuat keputusan karena harus mempertimbangkan aspek keselamatan siswa.

“Ditunggu saja. Karena harus dipertimbangkan masak-masak betul. Kesehatan dan keselamatan anak-anak menjadi dasar pertimbangan utama,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Dikdasmen Kemendikbud, Hamid Muhammad menjelaskan, pihaknya masih terus membahas berbagai opsi soal kapan sekolah akan dibuka.

Diketahui, pemerintah memiliki dua opsi kapan sekolah kembali dibuka. Pertama, bulan Juli atau kedua Desember 2020. Hal ini pernah disampaikan Kemendikbud dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR. Rencana pembukaan sekolah memang menuai pro dan kontra. Banyak anggota Komisi X DPR menilai sebaiknya sekolah tidak dibuka pada Juli

2020. Mereka mengusulkan sekolah dibuka Desember, bahkan ada yang mengusulkan sekolah dibuka 2021.

Mereka khawatir penularan virus corona di sekolah justru tinggi karena interaksi antar-anak cukup dekat dan sulit dicegah. Banyak juga orang tua yang khawatir jika sekolah dibuka bulan Juli anak mereka justru akan terkena virus corona.

Aktivitas Sekolah di Riau Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, Kaharuddin menegaskan bahwa kebijakan belajar dari rumah dengan metode daring pada jenjang SD hingga SMA sederajat masih tetap berlaku sampai ada perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kaharuddin menyebutkan, hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 800/ Disdik/1.3/2020/5041 tanggal 2 Juni 2020 tentang layanan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencegahan penularan/ penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau.

“Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/ HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.879/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana non alam akibat Covid-19 di Provinsi Riau tahun 2020, dengan ini disampaikan kebijakan belajar dari rumah dengan metode daring pada jenjang SD sedarajat,

SMP sederajat, SMA/SMK sederajat masih tetap berlaku sampai ada perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah,” demikian bunyi Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 800/ Disdik/1.3/2020/5041 seperti disampaikan Kaharuddin, kemarin.

Kaharuddin menyatakan kebijakan itu berlaku untuk seluruh wilayah Riau. “Iya, itu untuk sementara waktu sambil menunggu kebijakan baru dari pemerintah,” ujarnya.

Adapun terkait persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 dan persiapan kenormalan baru atau new normal, Kaharuddin bilang, pemerintah memberikan izin kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan majelis guru dalam jumlah yang terbatas untuk masuk sekolah.

“Izin yang diberikan tersebut dikecualikan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan sedapat mungkin juga tidak melibatkan guru-guru yang berusia di atas 55 tahun,” terang Kaharuddin.

Aktivitas kegiatan itu, lanjut Kaharuddin, harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 antara lain dengan memeriksa suhu tubuh dengan thermo gun, menggunakan masker, mengatur jarak antar sesama peserta, menyediakan tempat cuci tangan (wastafel), menyediakan hand sanitizer dan disinfektan.

Sementara itu, terkait jadwal penilaian akhir tahun dan penyerahan rapor kenaikan kelas, Kaharuddin menyebutkan, berpedoman pada kalender pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaannya. (mr/fjr)

dalam keterangannya, Rabu (3/6).

Nantinya, lanjut Nizar, BPKH akan menerbitkan surat perintah membayar kepada Bank Penerima Setoran (BPS) agar mentransfer dana setoran pelunasan itu kepada rekening jamaah haji. “Kenapa BPKH? Karena dana sejak 2018 sudah diserahkan kepada dan dikelola sepenuhnya oleh BPKH,” paparnya seperti dilansir kompas.com.

Dana Haji Pengelolaan dana jamaah haji ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemer-

intah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 pada 13 Februari 2018. Peraturan tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sekarang, Kemenag sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. “Saat itu, (Februari 2018), tercatat dana haji mencapai Rp103 triliun, dan sejak itu semuanya sudah menjadi wewenang BPKH. Rilis terakhir

BPKH menyebut dananya sudah mencapai Rp135 triliun,” tuturnya.

Sebagai informasi, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, ada 198.765 jamaah haji reguler yang telah membayarkan dana setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441 H/2020 M. Jumlah ini tersebar di 13 embarkasi, yaitu Aceh (4.187 jamaah), Balikpapan (5.639), Banjarmasin (5.495), Batam (11.707), Jakarta-Bekasi (37.877), Jakarta-PondokGede (23.529), Lombok (4.505),

Makassar (15.822), Medan (8.132), Padang (6.215), Palembang (7.884), Solo (32.940), dan Surabaya (34.833).

Besaran dana setoran pelunasan yang jamaah bayarkan beragam, sesuai dengan embarkasi keberangkatan. Bipih terendah adalah Embarkasi Aceh (Rp31,45 juta) dan tertinggi Embarkasi Makassar (Rp38,35 juta).

Jika setoran awal jamaah haji adalah Rp25 juta, maka dana setoran pelunasan yang dibayarkan pada rentang Rp6,45 juta sampai Rp13,35 juta. (mr/fjr)

“Membiasakan pola hidup sehat sesuai protokol kesehatan dan slogan empat sehat lima sempurna, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, istirahat yang cukup dan makan yang bergizi,” demikian bunyi poin pertama SE Walikota Pekanbaru seperti dikutip pada Rabu (3/6).

Kedua, mengfungsikan kembali kegiatan rumah ibadah yang telah aman dari Covid-19 ditunjukkan dengan surat keterangan dari camat dan lurah setempat.

Ketiga, menerapkan protokol kesehatan secara ketat terhadap penyelenggaraan rumah ibadah dengan ketentuan: pengurus melakukan pembersihan/ sterilisasi secara berkala, penyemprotan disinfektan; pengurus rumah ibadah menyediakan fasilitas pencuci tangan, pengukur suhu tubuh, dan petugas pelaksananya menerapkan protokol kesehatan.

Kemudian, mempersingkat bacaan saat pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi kesempurnaan ibadah; melaksanakan ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan, bagi Muslim membawa saja-

dah dari rumah, menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari berdiam lama di rumah ibadah; bagi yang memiliki gejala demam agar beribadah di rumah; dan memberlakukan protokol kesehatan secara khusus kepada jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

Keempat, pelaksanaan pemakaman bagi umat Kristiani yang dilakukan di rumah ibadah maupun secara adat agar dilakukan dengan waktu yang seefisien mungkin. Kelima, menerapkan fungsi sosial rumah ibadah seperti menggelar pertemuan atau akad nikah supaya tetap melakukan protokol kesehatan.

Keenam, ikut peduli terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai ketentuan SE/imbauan dari organisasi lembaga keagamaan masingmasing tentang pencegahan Covid-19.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman mengatakan, SE Walikota terkait pengaturan kegiatan rumah ibadah dikeluarkan seiring menunggu regulasi yang mengatur kegia-

tan masyarakat dalam masa new normal yang dipertajam dengan Peraturan Walikota (Perwako) rampung.

“Jadi dikeluarkan dulu SE Walikota sampai Perwako kita selesai dibuat, karena seiring berakhirnya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) banyak rumah ibadah yang memulai kembali kegiatan,” kata Irba.

Hingga saat ini Perwako yang mengatur kegiatan masyarakat selama masa new normal masih disusun.

“Saat ini masih dalam harmonisasi, karena banyak melibatkan OPD yang misalnya mengatur sekolah, rumah ibadah, perdagangan, dan lainnya. Kita upayakan minggu ini selesai,” sebutnya.

4 Pasien Sembuh Pemerintah Provinsi Riau mengumumkan tidak ada penambahan kasus positif Covid-19 di Riau pada Rabu kemarin. Di sisi lain, jumlah pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh dan dipulangkan terus bertambah.

Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir mengatakan, total kasus positif Covid-19 di Riau saat ini tetap 117 orang, dengan rincian 15 orang masih dirawat di rumah

sakit, 96 orang sembuh dan dipulangkan serta enam orang meninggal dunia.

Ia menyebutkan, jumlah pasien sembuh menjadi 96 orang setelah ada tambahan empat orang. Adapun empat pasien sembuh tersebut yakni M, wanita berumur 40 tahun; R, wanita berumur 63 tahun; DH, wanita berumur 11 tahun; dan N, wanita berumur 57 tahun. Keempatnya merupakan warga Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Mereka merupakan pasien dari klaster kepulangan santri dari Magetan, Jawa Timur. Hasil swabnya dua kali negatif dan dinyatakan sembuh, boleh pulang,” ucap Mimi.

Sementara itu, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP), menurut Mimi, yang masih dirawat sebanyak 72 orang, PDP yang sudah sehat dan dipulangkan 1.198 orang, dan PDP yang meninggal dunia 157 orang. Total PDP di Riau sebanyak 1.427 orang.

“Orang dalam pemantauan (ODP) yang masih dalam proses pemantauan berjumlah 5.893 orang, ODP yang telah selesai pemantauan 63.508 orang, total ODP 69.401 orang,” jelas Mimi. (nov/rvo)

Refund

Miliki

董事主席 (PRESIDEN KOMISARIS) komisaris Pimpinan Umum Penanggung Jawab 编辑员 (REDAKTUR)

: 张联全 (HERIC RAKASIWA) : 张联明 (ALBI BUDIMAN) : 马思古 (MASKUR) : 褚世昇 (Santoso,SE) : Tim

METRO RIAU

2020年06月4日,星期四

8

图：实施大规模社区隔离期间，开斋节前夕，市场人潮仍然拥挤。

公共卫生专家称雅京特区尚不具备条件放 宽抗疫限制措施 Mei Bao

印度新冠病毒感染病例数已达207615 例，是世界上第7个总病例超20万例的 国家

【雅加达点滴 新闻网】截至 新闻截稿时间 为止，雅京特 区政府是否再 延 长 已 实 施 第三阶段的大 规模社区隔离 （PSBB）措 施，引发民众 的关注。众所 周知第三阶段 进入大规模社 区隔离措施将 于今天（6月 4日）结束， 然 而 迄 今 为 止，雅加达新 冠病毒疫情确 诊人数仍节节 上升。公共卫 生专家指出， 雅京特区尚不

具备放宽抗疫 限制措施的条 件，因为疫情 仍在蔓延，至 少需要延长至6 月中旬才能放 松限制措施。 医学专家协 会（IAKMI）主 席Ede Surya Darmawan评 价，在开斋节 结束后返回雅 京的民众更容 易感染新冠病 毒疫情，因此 雅加达近期内 还不可以放宽 疫 情 限 制 措 施。医学专家 协会支持政府 禁止居民返回 雅加达，因为

返回雅京的民 众可能将引发 雅 京 第 二 波 新冠病毒的袭 击。 此外，为切 断新冠病毒疫 情的扩散，医 学专家 协 会 也 支持雅京特区 政府实施大规 模区域性隔离 （PSBL）措 施，居民可以 在居委会实施 大规模区域性 隔离措施，这 个措施被视为 可以遏制新冠 病毒疫情持续 扩散传播。因 此，雅加达暂 时不要放宽疫

情限制措施。 Ede Surya Darmawan表 示 ， 根 据 世 界 卫 生 组 织 （WHO）对放 宽疫情限制措 施的标准 ， 假 如 新 冠 病 毒 患 者 数 字 逐 渐 下 降 ， 政 府 可 以 尽 量 放 宽 疫 情 限 制 措 施 ， 但 是 目 前的情况 却相反，因为 雅京特区新冠 肺 炎 患 者 人数 还持续增加。 另方面，假如 政府已对疫情 的问题采取有 效措施，居民

可以接受PCR检 测，还有政府 对疫情采取一 切有效措施， 政府可以放宽 疫 情 限 制 措 施。 此前报道， 大规模社区隔 离措施自4月 10日起开始实 施，本月4日即 将进入第三阶 段左后一天。 雅京特区 省 长 阿尼斯希望， 假 如 疫 情 患 者的人数逐渐 下降，第三阶 段 P SBB将为最 后的PSBB。。 (shangbaoindonesia.com) advertorial

Bupati Siak Apresiasi Bantuan APD dari RAPP

S

IAK - Dalam upaya percepatan penanganan virus corona (Covid-19), PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Siak yang telah menjadi gugus terdepan menangani wabah tersebut.

Bantuan yang diberikan RAPP tersebut tentunya mendapatkan apresiasi dari Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi dan dari tim medis.

Bupati mengucapkan terima kasih atas bantuan yang kembali diberikan oleh PT RAPP. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Siak, kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian PT RAPP terhadap para tim medis.

Hal ini tentunya sangat membantu sekali bagi kami,” sebut Alfedri.

Bantuan APD ini sangat bermanfaat, memang dibutuhkan bagi para pejuang medis kita saat ini. Barang ini termasuk langka, sebab bukan daerah kita yang perlu, tetapi seluruh Indonesia membutuhkan.

Menurut Alfedri, tantangan bagi pemerintah saat ini adalah sulitnya mendapatkan baju pelindung untuk medis, bukan karena tak punya anggaran tetapi memang barangnya sulit dicari. Beruntung, RAPP telah menyalurkan baju pelindung tersebut.

“Barang bantuan seperti ini yang paling berharga. Ibarat dalam kondisi perang sekarang, APD adalah perlengkapan perangnya. Jadi kita ber-

juang terima kasih kepada PT RAPP yang peduli terhadap petugas medis kita yang menjadi pejuang di garda terdepan untuk memindahkan wabah Covid19 ini,” katanya.

Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Siak menyediakan ruang ganti di RSUD Tengku Rafian. Lebih dari 10 ruang, kini tersedia 14 kamar.

Direktur Rumah Sakit Tengku Rafian, dr Beny mengatakan, bantuan yang diberikan RAPP terdiri dari sarung tangan medis sebanyak 10.000 potong, masker bedah 10.000 potong, kaca mata medis 50 potong, baju pelindung ICU 50 potong dan baju pelindung reguler 950 potong.

“Alhamdulillah, bantuan yang diberikan RAPP sangar bermanfaat bagi kita. Memang saat ini kita sangat membutuhkannya mengingat harga yang cukup mahal dan cukup susah didapatkan,” katanya.

Manajer PT RAPP, Syamsuriya M Hasyim mengatakan, bantuan ini merupakan awal dari percepatan penanganan Covid-19. Syamsuria akan mengirimkan bantuan lain kepada masyarakat yang terdampak dari wabah Corona.

“Tidak menutup harapan nanti akan ada bantuan lain. Ini sedang kami diskusikan di internal kami bersama menejemen mudah-meminta ada kebijakan-kebijakan dalam bentuk lain,” ucap Syamsuriya.

Dikatakan Syamsuriya,

pihaknya sangat prihatin terhadap tenaga medis yang ikut menjadi korban ketika menanggani pasien Covid-19.

“Kita prihatin bahwa jumlah pasien positif Covid-19 setiap harinya terus bertambah. Tenaga kesehatan sedang berjuang menangani wabah corona ini, dimana para dokter dan perawat kita melayani masyarakat tanpa kenal lelah ditengah keterbatasan dan kekurangan stok alat pelindung diri atau APD dalam situasi genting ini tidak boleh ada tenaga kesehatan yang ikut tertular pada saat melakukan perawatan tenaga kesehatan jangan sampai menjadi korban saat mereka menyelamatkan jiwa orang

lain karena ketidakadaan APD, karena mereka adalah harapan kita sebagai benteng pertahanan,” kata Samsuriya.

Samsuriya juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Siak yang telah memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk membantu pemerintah daerah dalam penangganan Covid-19.

“Terima kasih kepada Bupati yang juga selaku ketua satuan tugas percepatan penanganan Covid19 atas kesempatan yang baik ini diberikan kepada kami untuk bisa terlibat langsung mendukung Pemerintah Kabupaten Siak dalam upaya pencegahan wabah Corona ini,” ucap Samsuriya. (Diana Sari)

Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi menerima secara simbolis bantuan APD dari PT RAPP.

Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi menandatangani berita acara penyerahan bantuan APD yang disaksikan Manajer PT RAPP, Syamsuriya M Hasyim.

OTONOMI

METRO RIAU

KAMIS, 4 JUNI 2020

Menggali Potensi Memacu Prestasi

ASN Harus Patuhi Protokol Kesehatan di New Normal

PEKANBARU - Dalam menjalankan kehidupan biasa dalam situasi yang baru (new normal) guna mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap haru mematuhi protokol kesehatan. Karena hal itu sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, Nomor 440 - 842 Tahun 2020, Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Chairul Riski, Rabu (3/6) di Pekanbaru. Menurutnya, Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution telah berulang kali mengimbau ASN di lingkungan Pemprov Riau dan masyarakat Riau agar memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan dengan cara meningkatkan kedisiplinan dan selalu menerapkan pola hidup sehat.

“Menerapkan protokol kesehatan sangat penting bagi ASN juga masyarakat.

Bapak Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau telah berulang kali mengimbau, dalam upaya pencegahan COVID-19, kita wajib melaksanakan protokol kesehatan, supaya dapat terhindar dari covid-19,” ujarnya.

Adapun cara pencegahan Covid-19 kantor/tempat kerja ASN, sambung Riski, yakni ASN wajib menggunakan masker, memastikan suhu tubuh tidak melebihi 37,5 derajat celcius den-

gan menggunakan alat pengukur suhu tubuh/thermal scanner.

Kemudian, selalu menyediakan hand sanitizer di pintu masuk ruangan dan lift. Penyediaan sarana cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir di ruangan terbuka (halaman kantor), pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam lift, pengaturan dan pembatasan jumlah orang dalam ruangan kerja/ ruang rapat dan jaga jarak minimal 2 meter.

Lanjutnya lagi, pembersihan (sterilisasi) secara reguler/ rutin terhadap sarana, prasarana kerja, alat tulis kantor, serta perlengkapan pribadi lainnya yang dipergunakan selama bekerja di kantor.

“Menghindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik minimal 2 (dua) meter, cuci tangan setelah menyentuh barang atau objek yang disentuh orang/ barang milik publik memakai sabun dan air yang mengalir selama minimal 20 (dua puluh) detik, bila perlu gunakan hand sani-

tizer berbasis alkohol 700A atau klorin,” imbuhnya.

Lalu, jaga kebersihan area kerja dan 1akukan disinfeksi berkala, baik menggunakan disinfektan kimia atau menggunakan teknik pencahayaan berbasis sinar ultraviolet (UV) yang aman. Upayakan buka ventilasi dan gorden, agar ruangan terkena sinar matahari dan ada sirkulasi udara.

Bila sakit atau ada gejala batuk/flu/demam bekerjalah dari rumah.

Tidak meludah sembarangan, ucapnya lagi, batuk atau bersin memakai tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut, bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup.

“ASN wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undanga di bidang Kepegawaian. Namun demikian , untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid- 19, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Pegawai ASN dengan cara menjalankan protokol kesehatan dalam aktifiktas keseharian,” terangnya.

Dijelaskan lagi, penyesuaian sistem kerja dilaksanakan untuk mewujudkan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas guna meningkatkan kinerja Pegawai ASN. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dapat dilaksanakan melalui fleksibillitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi Pegawai ASN, tuturnya. (rvo)

Harga Sawit Naik Akibat Memasuki New Normal PEKANBARU - Harga sawit Riau mengalami kenaikan. Hal itu dipicu meningkatnya permintaan dalam negeri Indonesia dan permintaan dari luar negeri khususnya India yang kini akan segera memasuki masa kenormalan baru setelah berbulan-bulan menerapkan pembatasan sosial berskala besar dan karantina wilayah.

“Naiknya harga sawit Riau juga dipicu oleh kebijakan Malaysia yang memangkas bea keluar minyak sawit untuk bulan Juni menjadi nol dehinga turut menjadi sentimen positif sehingga harga CPO menjadi lebih kompetitif,” kata Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Defris Hatmaja di Pekanbaru, Rabu (3/6).

Menurut dia, naiknya harga sawit Riau periode ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan harga jual CPO dan kernel dari seluruh perusahaan yang menjadi sumber data. Tercatat rata-rata kenaikan harga jual CPO mencapai Rp174,05/ kg dan mencapai Rp100/kg untuk kernel. Untuk harga jual CPO, dari PT PTPN V mengalami kenaikan sebesar Rp238,57/Kg, dari PT Sinar Mas Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp61/Kg, dari PT Astra Agro Lestari Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp 134/Kg, dari PT Asian Agri Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp163,/Kg, dan PT. Citra Riau Sarana mengalami kenaikan sebesar Rp163,00/ Kg dari harga minggu lalu.

Sedangkan untuk harga

jual kernel, dari PT Astra Agro Lestari Group mengalami kenaikan sebesar Rp177,27/Kg, dari Asian Agri Group memiliki harga jual yang sama dengan minggu lalu sebesar Rp3.998,00, dan PT. Citra Riau Sarana mengalami kenaikan sebesar Rp123,61/ Kg dari harga minggu lalu.

“Harga TBS kelapa sawit penetapan ke 22 bulan Juni 2020 atau periode 3– 9 Juni 2020 tahun 2020 mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur kelapa sawit dengan jumlah kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 10 - 20 tahun sebesar Rp 33,90/Kg atau mencapai 2,38 persen dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp1.455,61/ Kg. (mr/sri)

9

ADVERTORIAL PEMKO DUMAI

Pemko Dumai Rapid Test Pedagang Pasar Dock Yard

WALIKOTA Dumai H Zulkifli As memantau langsung rapid test kepada pedagang Pasar Dock Yard Dumai.

DUMAI - Untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona, (Covid-19), Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Dumai melaksanakan rapid test di Pasar Tradisional Dock Yard Jalan Husni Tamrin, Rabu (3/6). Sasarannya adalah pedagang di pasar tradisional itu.

Walikota Dumai, H Zulkifli As memantau langsung kegiatan Rapid tes bagi pedagang pasar Dock Yard Dumai. Walikota didampingi Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Dumai dr. Syaipul dan Ketua Komisi I DPRD Dumai Hj Haslinar.

“Hari ini saya meninjau pelaksanaan Rapid Tes untuk Pedagang di Pasar Dock. Ini merupakan Pasar ketiga setelah Pasar BSM dan Pasar Senggol yg dilakukan Rapid Test Massal. Target kita hari ini ada sekitar 150 hingga 200 Pedagang yang mengikuti Rapid Test,” kata Zul AS. Walikota Dumai berharap hasil rapid test kepada pegadang negatif.

“Semoga hasilnya sama seperti pasar tradisional lain yang seluruhnya menunjukkan negatif Covid19,” harap Zul As. Lanjutnya, test cepat ini bertu-

juan mendeketsi secara dini penyeberan Covid-19 di Kota Dumai. Apalagi pasar memang tempat yang rawan dalam penyebaran Covid-19.

Untuk itu saya imbau warga Dumai menjaga jarak sosial atau physical distancing, gunakan masker saat keluar rumah dan cuci tangan menggunakan sabun.

“Kita tidak ingin ada klaster baru, seperti klaster pasar. Untuk itu kita lakukan rapid tes terhadap seluruh pedagang pasar dock yard. Sebelumnya rapid test sigelar di pasar senggol jalan Sudirman Dumai dan pasar Bunda Sri Mersing Jalan Ombak,” tambahnya.

Walaupun jumlah pasien Covid-19 sudah berkurang, namun pihaknya berharap agar seluruh masyarakat Kota Dumai tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sementara, juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Dumai, dr Syaipul menambahkan, sebanyak 200 alat rapid test digunakan untuk melakukan pemeriksaan pedagang di pasar dock, begitu juga di pasar senggol dan pasar Bunda Sri Mersing masing-masing 200 Rapid tes.

“Dari sekitar 200 alat rapid test yang di gunakan belum ada laporan

adanya pedagang yang reaktif terhadap corona virus,” terangnya.

Diakui Syaipul, memang belum semua pedagang di pasar tersebut di rapid, karena waktu memang cukup terbatas. “Kegiatan ini akan kami lakukan secara bertahap, sampai semua pedagang di pasar tradisional bisa di test semua,” tuturnya.

Syaiful mengatakan tim Gugus Tugas menyiapkan sekitar 1.000 alat rapid test untuk para pedagang di beberapa pasar tradisional di Kota Dumai. “Upaya ini di nilai sangat penting, demi memutuskan mata rantai penyeberan Covid-19 di Kota Dumai,” Ungkap Syaipul.

Ini untuk mencegah adanya kasus, sebab jika ada kasus baru Klaster pasar, ini akan cukup sulit untuk dilakukan tracing kontak, karena pasti pedagang tidak mengenal semua, siapa yang membeli barang dagangannya.

Namun, Syaiful berharap tidak muncul klaster pasar di Kota Dumai sehingga kasus Covid-19 di Kota tidak meningkat. “Kami juga meminta para pedagang untuk mengikuti anjuran pemerintah seperti sosial distancing, menggunakan masker, sarung tangan dan menjaga pola hidup bersih dan sehat,” pungkasnya. (bambang)

PEKANBARU

METRO RIAU KAMIS, 4 JUNI 2020

10

n Dugaan Korupsi Kredit Macet Rp1,2 Miliar

Mantan Dirut PT PER Jadi Tersangka

PEKANBARU - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), Irhas Pradinata Yusuf, ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi kredit bakulan senilai Rp1,2 miliar. Irhas merupakan tersangka keempat dalam kasus ini.

Yuriza Antoni

Irhas merupakan Dirut PT PER periode 2011-2015.

Penetapan tersangka terhadap dirinya dilakukan setelah Jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menemukan penyimpangan yang melibatkan Irhas.

Keterlibatan Irhas diketahui berdasarkan pengembangan penyidikan tiga tersangka sebelumnya yang telah dijebloskan ke Rutan Klas IIB Pekanbaru dan masih dalam proses persidangan.

Tiga tersangka sebelumnya adalah Irfan Helmi selaku mantan Pimpinan Desk PMK PT PER, Rahmawati selaku Analisis Pemasaran PT PER dan Irawan Saryono, salah seorang Ketua Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima dana kredit dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau itu.

Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Yuriza Antoni, membenarkan penetapan tersangka baru PT PER. “Sudah gelar. Sudah ada tersangkanya. Mantan seorang petinggi (PT PER) Inisial IPY,” kata Yuriza, Rabu (3/6).

Yuriza mengatakan surat penetapan tersangka telah

ditandatangani oleh Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru, Andi Suharlis.

“Hari ini ditandatangani Pak Kajari,” kata Yuriza.

Selanjutnya, kata Yuriza, jaksa penyidik akan melengkapi berkas perkara tersangka. Jaksa telah mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi guna mengumpulkan alat bukti lainnya.

“Kami akan panggil saksisaksi,” kata Yuriza.

Kredit macet di PT PER terjadi pada medio 2013-2017.

Kredit di Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau yang dikorupsi adalah penyaluran kredit bakulan atau kredit kepada UMKM pada Kantor Cabang Utama PT PER. Diduga terjadi penyimpangan atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pada tujuh perjanjian kredit atas nama tiga mitra usaha terkait perjanjian kredit sebesar Rp1.298.082.000, atas pencatatan laporan nominatif kredit 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017.

Penyimpangan pemberian tiga fasilitas kredit baru kepada dua mitra usaha yang dilakukan ketika angsuran atas fasilitas kredit sebelumnya belum lunas atau kredit macet.

Penggunaan fasilitas kredit yang diterima tiga mitra usaha itu tidak disalurkan ke anggota mitra usaha.

Kredit itu digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum PT PER yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebelumnya. Audit BPKP perwakilan Riau menemukan kerugian negara sebesar Rp1.298.082.000. (lda)

Butuh Kesadaran Tinggi Hindari Lonjakan Covid-19 PEKANBARU - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Jepta Sitohang menilai butuh kajian mendalam apabila Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ingin segera menjalankan new normal atau tatanan hidup baru. Pasalnya masih banyak yang mengabaikan social distancing dan phsycal distancing.

“Butuh keseriusan dan komitmen yang baik dalam menjalankan tatanan hidup baru dalam menyesuaikan diri kala pandemi corona masih berjalan,” kata Jepta, Rabu (3/6).

Menurut dia, dalam menjalankan new normal tidak semudah yang dibayangkan. Butuh kesadaran tinggi dari masyarakat, guna menghindari terjadinya lonjakan penderita pandemi akibat perubahan itu.

“Tidak mudah mengubah kebiasaan hidup.

Dibutuhkan komitmen kuat dalam arti sesungguhnya, termasuk juga sosialisasi dari Pemerintah lewat Peraturan Walikota (Perwako) harus benar-benar sampai kepada masyarakat,” kata Srikandi Demokrat ini.

Jepta mengatakan, dalam Perwako semua harus jelas, baik pengaturan

perdagangan, pendidikan sampai dengan rumah ibadah. Jadi, bukan hanya sekedar dibuat lalu hanya berwacana dan tak teralisasi di lapangan.

“Karena ada yang harus diwaspadai ketika kita terpaksa menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru dengan protokol kesehatan,” sebutnya.

Seperti aktivitas belajar mengajar jika sudah mulai diberlakukan dengan tatap muka, pastinya harus ada standar yang jelas, baik soal jumlah murid di dalam kelas, tempat duduknya, alat pelindung diri dan hand sanitizer. “Itu semua bagaimana, termasuk juga soal wilayah dan zona-zona Covid-19 harus dipikirkan,” katanya.

Oleh karena itu, Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI kembali mewanti-wanti sebelum tatanan baru tersebut berjalan, butuh pendekatan ekstra dari Pemerintah Kota lewat sosialisasi.

“Kita tidak mau tatanan baru ini malah menjadi ajang coba-coba. Karena jika salah langkah, dampaknya bisa jadi akan melahirkan the second wave of covid-19,” tegas Jepta. (nov)

CEK TEMPAT HIBURAN MALAM - Kasatpol PP Pekanbaru, Agus Pramono, memeriksa protokol kesehatan di salah satu tempat hiburan malam, Selasa (3/6). (nov)

Protokol Kesehatan Tempat Hiburan Malam Dicek PEKANBARU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru mengecek protokol kesehatan di sejumlah tempat hiburan malam, Selasa (2/6). Hasilnya, masih ada pengelola tempat hiburan malam menerapkan protokol kesehatan.

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Agus Pramono, mengatakan, ada lima tem-

pat hiburan malam yang dicek. Yakni, Grand Dragon KTV, Paragon KTV, MP Club, RP Club dan Hotel Grand Central.

“Kami melakukan pemeriksaan untuk memastikan pada tempat itu sudah menerapkan protokol kesehatan atau belum,” kata Agus Pramono, Rabu (3/6).

Agus mengatakan, berakhirnya Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB), masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk pelaku usaha yang mengumpulkan banyak orang.

“Pelaku usaha harus memfasilitasi penerapan protokol kesehatan pada pengunjung saat beroperasi,” sebutnya.

Dikatakan Agus, masih didapati pengelola belum

menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Hasilnya, pengelola tempat hiburan malam belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga arak dan belum ada tempat mencuci tangan.

Pada masa normal baru, berbagai aktivitas masyarakat yang dibatasi dan ditutup pada pelaksanaan PSBB dapat kembali

beroperasi, termasuk tempat hiburan malam. Semua harus menerapkan protokol kesehatan.

Sejumlah aturan harus diterapkan pengelola tempat hiburan malam, seperti memakai masker, mewajibkan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer di tiap ruangan, menerapkan jarak fisik, dan pengecekan suhu tubuh pengunjung. (nov)

Reses dan Sidang Paripurna dengan Protap Covid-19 PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru berencana melakukan beberapa agenda penting di pandemi Covid-19, di antaranya reses dan rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Pekanbaru ke-236 pada 23 Juni 2020. Agenda itu dilaksanakan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Untuk teknis pelaksanaan agenda, kami masih

menunggu aturan resmi dari pemerintah, terlebih lagi saat ini Kota Pekanbaru tengah melakukan pendekatan pada tatanan hidup baru menghadapi pandemi Covid-19,” kata Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani, Kamis (3/6).

Hamdani menyebut, dua agenda ini berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) Senin lalu.

“Ini masih rencana karena kami masih menunggu

aturan resmi dari Pemerintah,” sebutnya.

Ia menambahkan, dalam konsep awal seperti HUT Kota Pekanbaru, anggota dewan dan tamu undangan nanti harus tetap menjalankan tata cara dan prosedur yang harus dilalui sebelum masuk ke ruang rapat paripurna, termasuk juga agenda reses yang harus mengikuti protap kesehatan Covid-19.

“Pastinya protokol kes-

ehatan diterapkan, seperti jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan,” katanya.

Untuk kepadatan tamu atau undangan tambahnya, masih menunggu konsep atau Peraturan Walikota (Perwako) tentang normal baru.

“Tentunya agenda yang bakal kami lakukan harus mengikuti yang mengatur tentang aturan di dalam normal baru,” tutupnya. (nov)

Hamdani

Penyaluran Bantuan PSBB II Belum Tuntas PEKANBARU - Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap III telah berakhir hampir sepekan.

Namun, penyaluran bantuan pangan gelombang II dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kepada masyarakat terdampak Covid-19 belum tuntas.

Pemko Pekanbaru beralasan lambatnya penyaluran bantuan pangan gelombang II karena terkendala data tambahan yang akan disalurkan kepada 10 ribu KK yang masuk dalam kategori warga tidak mendapat bantuan pangan gelombang I. Juru Bicara Umum Gu-

gus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, mengatakan, masih menunggu data yang masuk dari setiap RT/ RW di masing-masing Kelurahan dalam melakukan pendataan warga yang belum sama sekali mendapat bantuan. “Penyaluran kita masih menunggu data. Pendataan belum selesai,” kata Ingot, Rabu (3/6).

Ingot tidak menampik saat ini penyaluran terhenti sementara waktu hingga pendataan rampung. Menurutnya penyaluran terhenti sementara waktu supaya tidak berulang dan leb-

ih efisien dalam biaya distribusi.

Ketika ditanya kapan penyaluran dapat diteruskan kembali, ia menyebut apabila data penerima sudah masuk sepenuhnya.

“Sekarang belum bisa saya pastikan. Tunggu datanya masuk semua,” katanya.

Penyaluran bantuan pangan gelombang II baru dilakukan di Kecamatan Sukajadi, dengan jumlah bantuan 13 ribu paket.

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Chairani mengatakan, dari 10 ribu KK penerima bantuan, masih ada sekitar 3 ribu KK yang belum divalidasi.

“Sekitar 3 ribuan KK lagi yang belum kita cocokan sebagai penerima bantuan. Kita melalui RT/RW harus memastikan betul bahwa penerima sama sekali belum mendapatkan bantuan selama masa pandemi Covid-19,” kata Chairani.

Chairani mengatakan, warga yang belum dapat bantuan itu yakni warga yang belum mendapat bantuan pangan dari Pemko Pekanbaru, maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui program PKH, BPNT, dan BLT. “Data sudah ada sama kita, tinggal kita memastikan yang 3 ribu KK ini.

Dalam minggu ini selesai,” sebutnya.

Pada bantuan pangan gelombang II, Pemko Pekanbaru menyiapkan 60.625 paket sembako, 10 ribu paket di antaranya diberikan untuk warga tidak mampu yang belum terdata pada bantuan pangan gelombang I. “Hal ini sudah sesuai instruksikan Walikota Pekanbaru, Firdaus yang meminta RT/RW menyisir kembali di wilayah masingmasing untuk mencari warga tidak mampu di wilayah nya yang tidak terdata dan belum mendapat bantuan pangan dari Pemko Pekanbaru,” sebutnya. (nov)

zona riau

METRO RIAU

KAMIS, 4 JUNI 2020

11

dumai

F1QR Lanal dan Kodim 0320 Amankan TKI dari Malaysia DUMAI - Fleet One Quick Response (F1QR) Lanal Dumai beserta personel Kodim/0320 Dumai mengamankan sebanyak 23 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sepang Malaysia yang masuk ke Kota Dumai secara ilegal.

TKI tersebut diamankan pada Selasa (2/6) pukul 06.00 WIB di Jalan Sukamaju, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut (P) Himawan MMSMC menyampaikan bahwa diamankannya sebanyak 23 orang TKI tersebut berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat pada 2 Juni 2020 pukul 05.00 WIB yang melihat adanya sejumlah orang yang diduga TKI ilegal dari Malaysia masuk ke Dumai di sekitar Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

Menindaklanjuti informasi tersebut, pukul 05.10 WIB, Tim F1QR Lanal Dumai dipimpin Dan Unit Intel Lanal Dumai Kapten Laut (P) Irwan bergerak menuju lokasi untuk melaksanakan pengecekan kebenaran informasi tersebut.

Selanjutnya pada pukul 06.00 WIB, Tim F1QR Lanal Dumai yang secara bersamaan tempat dan waktu dengan personel Kodim 0320/Dumai menemukan sebanyak 23 orang TKI yang sedang menunggu mobil travel di Jalan Suk-

amaju Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

“Selanjutnya Tim F1QR Lanal Dumai bersama personel Kodim 0320/Dumai mengamankan TKI tersebut,” kata Kolonel Himawan.

Kemudian, pada pukul 07.00 WIB, Tim F1QR Lanal Dumai dan personel Kodim 0320/Dumai membawa TKI menggunakan mobil truk menuju Hotel Mayang Suri (Posko Gugus Tugas Covid-19 Penanganan TKI ilegal) di Jalan Yos Soedarso Dumai.

Setelah dilaksanakan pengecekan/pemeriksaan barang bawaan oleh Tim Gabungan Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Dumai (Lanal Dumai, Kodim 0320 Dumai, Polres Dumai, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan BNPB Kota Dumai), tidak ditemukan adanya barang terlarang, dan selanjutnya Lanal Dumai dan Kodim 0320 menyerahkan 23 orang TKI yang semuanya berjenis kelamin laki-laki tersebut kepada Tim Gabungan Gugus Tugas Pencegahan Covid19 Dumai untuk dilaksanakan penanganan lebih lanjut berupa pengecekan kesehatan dan karantina selama 14

ANggOTA TNI AL Dumai membagikan masker kepada TKI asal Malaysia yang diamankan pihak TNI di Penginapan Mayang Suri Kota Dumai, Selasa (2/6). (Bambang)

hari sebelum diberangkatkan menuju daerah asal.

Adapun 23 TKI ilegal asal Malaysia yang dia-

mankan tersebut diduga dampak dari pemberlakuan lockdown Malaysia akibat Pandemi Covid-19 yang

Disdikbud Meranti Perpanjang Belajar di Rumah Hingga 18 Juni man penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid19) dan keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.879/v/2020 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana non alam akibat penyebaran Covid19 Provinsi Riau Tahun 2020.

Sehubungan hal tersebut diminta untuk menyampaikan kepada satuan pendidikan halhal yakni, belajar dari rumah untuk peserta didik mulai tanggal 3 sampai dengan 18 Juni 2020, pendidik dan tenaga kependidikan kembali masuk sekolah pada tanggal 3 sampai dengan 20 Juni 2020.

Dengan ketentuan kepala sekolah membuat pembagian shif masuk kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19 (selalu menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun).

Kemudian, selama kegiatan belajar di rumah pendidik diimbau untuk tidak memberikan tugas yang sifatnya memberatkan dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik, kondisi geografis, dan kondisi sarana prasarana pembelajaran dari rumah, kepala satuan pendidik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dari rumah dan melakukan supervise, evaluasi, pelaksanaan pembelajaran dari rumah, serta memastikan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan dengan efektif. (Ali Imroen)

nesia banyak kehilangan pekerjaannya sehingga memaksa dan memberanikan diri untuk kembali ke Indo-

nesia dengan menggunakan jalur tranportasi laut secara ilegal,” kata Danlanal.

(Bambang)

Kemenag Akan Surati CJH Terkait Batal Berangkat Haji

KEPULAUAN MERANTI

SELATPANJANG Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti memperpanjang proses belajar mengajar di rumah.

Hal itu dikatakan Kepala Disdikbud Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs H Nuriman Khair melalui Kepala Bidang Dikdas, Syafrizal. Dijelaskannya, langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pelajar mulai tingkat TK, SD hingga SMP agar terhindar dari virus Corona virus disiase atau Covid-19.

“Proses belajar mengajar di rumah diperpanjang sampai tanggal 18 Juni 2020. Masih tetap belajar dari rumah, ini dilakukan dengan melihat kondisi yang saat ini masih belum memungkinkan untuk proses belajar mengajar di sekolah,” ujar Syafrizal, Rabu (3/6).

Dijelaskan Syafrizal, meski tidak datang ke sekolah namun para pelajar tersebut tetap belajar atau mengerjakan tugas dari guru bersangkutan sehingga proses belajar tetap dilaksanakan di rumah masingmasing.

“Upaya ini diambil sebagai langkah mengantisipasi penyebaran virus Corona khususnya bagi pelajar di Kepulauan Meranti. Penyerahan rapor seperti biasa setelah hasil evaluasi penilaian oleh guru dan penyerahan diserahkan pada sekolah masingmasing,” katanya.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedo-

masih berjalan hingga tanggal 9 Juni mendatang.

“Situasi tersebut mengakibatkan TKI asal Indo-

KEPALA Kantor Kemenag Kota Dumai, Drs H Syafwan. (Bambang)

DUMAI - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Dumai akan menyurati Calon Jamaah Haji (CJH) musim haji 2020, terkait kebijakan pembatalan keberangkatan haji akibat pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kemenag Kota Dumai, Drs H Syafwan kepada wartawan, Rabu (3/6).

“Kemenag Kota Dumai menerima surat resmi dari Kementerian Agama RI terkait pembatalan keberangkatan jamaah haji musim haji 2020, kita segera ambil langkah-langkah, salah satunya menyurati CJH,” kata Syafwan.

Dijelaskan Syafwan, ada sekitar 171 CJH di Kota Dumai yang batal berangkat haji tahun ini.

“Kami mereka juga sudah baca berita namun akan kami sampaikan juga, karena ini kebijakan pemerintah pusat,” ucap Syafwan.

Diakui Syafwan, seluruh CJH Kota Dumai sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). CJH yang telah melunasi BPIH tahun ini akan diberangkatkan tahun depan. Ungkapnya Setoran BPIH itu akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Nilai manfaat

hasil pengelolaan setoran pelunasan BPIH itu nanti diberikan penuh oleh BPKH, dan itu nantinya BPKH yang mengurus,” terangnya.

Namun, dalam surat keputusan tersebut CJH bisa mengajukan permohonan pengembalian setoran BPIH. “CJH bisa mengajukan permohonan pengembalian setoran BPIH. Syaratnya bukti setoran pelunasan BPIH, fotocopy rekening tabungan, foto KTP dan menunjukkan yang asli, nanti akan kami lakukan verifikasi berkas permohonan pengembalian lunas BPIH,” katanya. (Bambang)

ROKAN HULU

IRT Pencuri 3 TBS PTPN V Dijatuhi Hukuman Percobaan PASIR PANGARAIAN Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), Rica Maria Boru Sumatupang alias Rika (31) menjadi terdakwa dalam perkara curi 3 Tandan Buah Sawit (TBS) di areal PTPN V Sei Rokan, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Di sidang tindak pidana ringan (tipiring) dengan Hakim Tunggal Rudy Cahyadi SH, Selasa (2/6) sore, menjadi perhatian banyak pihak bahkan viral di dunia maya.

Terdakwa Rika yang cuma mencuri 3 TBS di perkebunan plat merah tersebut, kasusnya terpaksa dibawa ke pengadilan.

Saat sidang Tipiring,

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pengaraian, Rudy Cahyadi, dengan Panitera Pengganti Suridah SH, menjatuhkan hukuman percobaan kepada Rika, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sudah lakukan tindak pidana pencurian ringan.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana ke terdakwa dengan pidana kurungan selama tujuh hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Kecuali di kemudian hari ada perintah lain pada putusan hakim yang sudah berkuatan hukum tetap karena tindak pidana lain sebelum percobaan selama dua bulan.

“Selama dua bulan masa percobaan, terpidana harus patuh untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi,” kata Majelis Hakim PN Pasir Pangaraian, Rudy Cahyadi didampingi Humas PN Pasir Pangaraian Irpan Hasan Lubis SH, Rabu (3/6).

“Bila dia kita tahan, maka siapa yang akan mengurus ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Karena rasa kemanusiaan kita menjatuhkan hukuman percobaan,” ucap Rudy dan dalam vonis itu Rika membayar biaya perkara Rp2.000.

Sebut Rudy, di dalam persidangan, Rika, warga Langgak Desa Koto Tand-

RIKA membawa serta ketiga anaknya saat hendak mengikuti sidang tipiring di PN Pasir Pangaraian. (Hendra)

un Kecamatan Tandun, sudah mengakui perbuatannya dan dirinya menyesal telah melakukan pencurian 3 TBS di areal PTPN V Sei Rokan itu untuk biaya kebutuhan membeli beras.

Kepada majelis hakim, Rika mengakui di tengah pandemi Covid-19 juga belum adanya kiriman dari suaminya yang sedang mandah di luar daerah.

Karena itu, dirinya tergiur ikut mencuri buah sawit di perkebunan PTPN V Sei Rokan karena diajak dua temannya.

Namun sial, saat tengah beraksi, Satpam perusahaan yang sedang patroli memergoki Rika dan dua temannya

yang sedang mencuri. Kedua temannya kabur, sedangkan Rika tertangkap dan diserahkan ke Polsek Tandun untuk diproses hukum.

Ketika ditangkap Satpam, barang bukti yang diamankan dari lokasi ada tiga TBS dengan nilai tidak sampai Rp100 ribu, termasuk sebilah egrek.

Humas PN Pasir Pangaraian Irpan Hasan Lubis SH mengakui, selama hukuman percobaan Rika tidak wajib lapor ke Polsek Tandun, namun selama dua bulan hukuman percobaan dirinya harus puasa melakukan segala bentuk tindak pidana terhitung 2 Juni hingga Agustus 2020. (Hendra)

BENGKALIS

METRO RIAU kAMIs, 4 JUNI 2020

12

Jabatan Direktur PDAM Diperpanjang

BENGKALIS - Jabatan Direktur PDAM Tirta Terubuk Bengkalis, Jufrizal, diperpanjang untuk periode kedua. Perpanjangan masa jabatan tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah selama masa jabatan periode pertama kinerja PDAM Titra Terubuk menunjukkan perkembangan positif.

Hal itu dikatakan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bengkalis, Bustami HY, di Kantor BPBD Bengkalis, Rabu (3/6). “Jabatannya kita perpanjang, dan itu diperbolehkan menurut peraturan,” ujar Bustami, saat ditanya masa jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bengkalis, Jufrizal, yang sudah habis pada bulan April lalu.

Bustami mengatakan, berdasarkan laporan dari hasil evaluasi kinerja PDAM Bengkalis selama dibawah kepemimpinan Jufrizal, menunjukkan perkembangan yang positif. Misalnya dalam penataan aset serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan, kemudian juga kualitas pelayanan air bersih ke pelanggan.

“Jadi evaluasi kinerja ini kita bandingkan dengan sebelumnya, kita lihat bagus. Itu sebabnya kita perpanjang untuk periode berikutnya,” kata Bustami.

Menurut Bustami, untuk melakukan proses seleksi dengan kondisi seperti sekarang ini sangat tidak memungkinkan. Disamping itu, jabatan Bupati Bengkalis saat ini juga akan berakhir kurang dari satu tahun.

“Dikhawatirkan saat terpilih bupati baru, nantinya tidak cocok dengan direktur yang sudah dipilih, sementara kita sudah mencurahkan waktu dan biaya selama proses seleksi,” katanya.

Sebelum dilantik pada periode pertama kepemimpinan, karyawan PDAM Bengkalis melalui surat pernyataan sikap menolak keras terhadap penunjukan Jufrizal SE, sebagai Dirut PDAM definitif oleh Bupati Bengkalis. Penolakan terhadap Jufrizal diduga karena memiliki track record yang hitam semasa dia memimpin PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat Medan.

Surat pernyataan sikap ini ditandangani oleh Plt Dirut PDAM, kepala bagian dan cabang yang ada di Kabupaten Bengkalis melalui rapat yang dilaksanakan pada 1 Juni 2016 di Kantor PDAM Bengkalis.

Jufrizal dilantik sebagai Direktur PDAM Bengkalis masa bakti 2016-2020 pada Selasa (19/7). Pada saat itu, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, memberikan tenggat waktu 2 tahun kepada Jufrizal untuk mempercepat kemajuan peningkatan kualitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara khusus, bupati juga meminta kepada Jufrizal untuk membuat terobosan-terobosan guna mengatasi ketersediaan air bersih dikawasan wisata pantai Rupat Utara. (zul)

Jufrizal

DITANGKAP - Syamsuardi alias Ardi, napi sebulan lebih kabur ditangkap petugas di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumut saat bersembunyi di rumah iparnya, Senin (1/6/20) lalu. (ist)

Kabur, Dua Napi Lapas Kembali Berhasil Diringkus BENGKALIS - Syamsuardi alias Ardi, perkara narkotika hukuman 7 tahun dan 6 bulan penjara denda Rp1 miliar subsidair 2 bulan penjara, beralamat Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, dan sempat kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bengkalis sejak 24 April 2020 silam atau sebulan lebih kembali berhasil diringkus petugas, Senin (1/6/20) lalu.

Selain dari Ardi, napi yang melarikan diri, Syafran alias Ran perkara narkotika dan pencurian hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsidari 2 bulan, dan 1 tahun penjara. Napi ini beralamat di Desa Sungai Batang, Kecamatan Bantan, dan kembali diringkus oleh petugas sehari setelah melarikan diri.

SIAK

Kepala Lapas Kelas IIA Bengkalis, Edi Mulyono AMd IPS Sos SH MH, melalui releasenya membenarkan, bahwa napi yang kabur atas nama Syamsuardi telah ditangkap di Berastagi, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Bekerjasama dengan Polres Tanah Karo pada Senin (1/6), sekitar pukul 11.30 Wib, tim melakukan pemetaan Syamsuardi dilokasi tinggalnya dan bersembunyi diketahui tinggal di rumah Mustakin yang merupakan saudara iparnya di Jalan Jamin Ginting Belakang SMIK Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, selanjutnya tim dipimpin KPLP Aris Yulianta dibantu Polres Tanah Karo bergerak menuju sasaran rumah

melaksanakan penangkapan,” terang Edi Mulyono.

Ternyata, sebut Edi, saat penggeledahan Syamsuardi berhasil melarikan diri serta bersembunyi di kebun tidak jauh dari rumah iparnya, setelah dilakukan penyisiran juga belum berhasil dibekuk, namun pada malam hari sekitar pukul 19.30 Wib, tim dapat info bahwa Syamsuardi kembali ke rumah.

“Dengan informasi tersebut tim langsung kembali ke rumah Mustakim dengan melakukan pengepungan. Menjelang dibawa ke Bengkalis, Syamsuardi dititipkan di Polres Tanah Karo,” tambah KPLP Aris Yuliyanta, yang mengaku masih di Berastagi, Sumut, Rabu (3/6), dilansir riauterkini.com.

Diberitakan sebelumnya, dua orang napi di Lapas Kelas IIA Bengkalis kabur atau melarikan diri, Kamis (23/4) sekitar pukul 16.00 Wib lalu. Dua napi tersebut kabur pada saat jam berangin, dengan cara menjebol terali saluran air, selanjutnya memanjat pagar dalam, naik ke genteng lanjut ke tembok yang menghubungkan bangunan dengan tembok, dari tembok terakhir dan turun melalui akur tembok keliling.

Kejadian diketahui pada saat jam masuk kamar, begitu petugas melaksanakan aplusan atau apel berkurang dua orang, selanjutnya mengecek melalui kamera pengintai atau CCTV pada pukul 17-19.00 WIB kemudian dipastikan telah melarikan diri. (mr/vi)

KEPULAUAN MERANTI n Ditetapkan Zona Merah Covid-19

Meranti Tak Terapkan PSBB, Hanya Terkunci di Satu Desa

SERAHKAN BANTUAN - Mantan Bupati Siak, H Arwin AS SH, menyerahkan bantuan APD dan masker di posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak, Selasa (2/6). (ist)

Mantan Bupati Berikan Bantuan APD dan Masker

SIAK - Mantan Bupati Siak, H Arwin AS SH, memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dan masker di Mess Pemda Siak, Selasa (2/6). Bantuan ini bentuk partisipasi dan kepedulian Arwin terhadap kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Bantuan terhadap tim medis tersebut diserahkan Arwin kepada Bupati Siak, Drs H Alfedri, yang akan diteruskan kepada Direktur Rumah Sakit Tengku Rafi’an Siak, dr Benny.

“Ini merupakan salah satu partisipasi dan kepedulian kami terhadap kondisi sekarang ini.

Salah satu bentuk pengabdi-

an yang bisa saya lakukan untuk Siak ini, dengan memberikan bantuan ini. Semoga ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Arwin, di posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak .

Selain APD, mantan Bupati Siak dua periode ini juga memberikan bantuan masker berjumlah 500 buah untuk masyarakat. “Saya harapkan bantuan masker tersebut dapat membantu gugus tugas menjalankan tugasnya dan Pak Bupati Siak dapat memanfaatkan bantuan ini untuk masyarakat,” kata Arwin.

Sementara Bupati Siak, Drs H Alfedri, mengucapkan terimakasih yang setulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Arwin yang telah peduli dan ikut membantu penanganan Covid-19 ini.

“Kami juga berharap Pak Arwin untuk tetap memberikan arahan dan bimbingan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, seluruh jajaran termasuk organisasi-organisasi sebagai infrastruktur pembangunan sehingga bisa meneruskan pembangunan untuk kearah yang lebih baik dan maju dimasa mendatang,” ucap Alfedri. (din)

SELATPANJANG - Kabupaten Kepulauan Meranti telah ditetapkan sebagai zona merah Corona virus disiase (Covid-19) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Penetapan itu didasari telah terjadinya peningkatan kasus positif Covid-19 dan adanya transmisi lokal yang terjadi di daerah tersebut.

Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid19 Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, mengatakan, transmisi lokal yang terjadi masih terkunci di Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putri Puyu.

“Terkait zona merah memang ada transmisi lokal dan terjadi lonjakan kasus Covid-19 di daerah Bandul. Hasil tracing dari Bandul masih dari kluster Magetan. Dari hasil analisa kami sampai saat ini belum ada transmisi virus di daerah lain, di mana saat ini masih terkunci di Bandul,” ujar Fahri, di kantornya, Rabu (3/6).

Oleh sebab itu, terang Fahri, status Pembatasan Sosial Skala Tertentu (PSST) di Desa Bandul masih diperpanjang hingga saat ini. Di mana, Desa Bandul diawasi secara ketat dan orang tidak bisa keluar maupun masuk ke desa tersebut, terkecuali ada keperluan mendesak.

Ditanya apakah ada rencana penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kepulauan Meranti, seperti yang diterapkan oleh kabupaten lainnya di Riau, Fahri mengaku, Tim Gugus Tugas belum memiliki rencana terkait hal tersebut. Karena hal itu bisa berakibat fatal bagi masyarakat yang tidak terimbas virus ini.

“Kondisi ini terjadi di daerah kita, maka kita yang tahu per-

sis. Kita tahu apa yang kita lakukan, tentunya mengikuti protap yang telah ditentukan. Namun mungkin istilahnya tidak seperti dibayangkan di daerah lain. Di mana transmisi lokal yang terjadi di Bandul tetap masih kita awasi secara ketat. Selain itu, PSBB juga tentu harus ada kajian yang mendalam karena geografis kita yang berpulau berbeda dengan daerah lain, selain itu pelaksanaannya juga pasti berpengaruh terhadap masyarakat,” papar Fahri.

Makanya, kata Fahri, walaupun terjadi transmisi lokal di Desa Bandul, secara umum Kepulauan Meranti yang ibukotanya Selatpanjang saat ini relatif masih terkendali dari virus. “Desa Bandul pulaunya sendiri dan terkunci di sana, selain itu seluruh cek poin juga sudah dijaga ketat di sana,” lanjutnya lagi.

Walaupun tidak adanya PSBB, Fahri mengatakan, seluruh pengawasan keluar masuk orang khususnya dari Selatpanjang sebagai pusat lalu lintas orang tetap dijaga ketat. “Pengawasan orang masuk maupun keluar tetap kita jalankan mulai dari screening, pe-

meriksaan fisik dan lainnya sesuai protap yang berlaku mengingat kita belum berlakukan PSBB,” sebutnya.

Meski begitu, Fahri tetap mengingatkan seluruh masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. “Kita tidak boleh lengah dan terus waspada dengan menjalankan secara disiplin protokol kesehatan yang telah ditetapkan, mulai dari cuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan dan lainnya. Itu yang terpenting,” jelas Fahri.

Selain itu, sambung Fahri, empat pasien positif Covid-19 di Kepulauan Meranti hari ini kembali dinyatakan sembuh dan direncanakan akan dibawa pulang dalam wakti dekat. “Total yang sembuh dengan yang kemarin ada 7 pasien yang sembuh.

Empat orang yang sembuh masih kita proses mungkin besok (hari ini, Kamis, red) bisa pulang. Saat ini 5 pasien positif lainnya masih dirawat intensif di RSUD, dan Puskesmas Selatpanjang,” pungkas Fahri. (ali)

LAKUKAN TRACING - Petugas dari Gugus Tugas Penanganan Percepatan Covid-19 Kepulauan Meranti yang melakukan tracing langsung ke rumah warga di Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putripuyu, baru-baru ini. (ist)

INHU

KUANSING

METRO RIAU kAMIs, 4 JUNI 2020

13

Bupati Tabur Ribuan Bibit Ikan di Pasir Kelampaian

RENGAT - Bupati Indragiri Hulu, H Yopi Arianto SE menabur sebanyak 5000-an bibit ikan di kolam masyarakat Desa Pasir Kelampaian, Kecamatan Sungai Lala. Kegiatan mendapatkan perhatian cukup besar dari masyarakat dan kelompok tani desa tersebut.

Turut mendampingi bupati, Anggota DPRD Inhu dari Fraksi Golkar, Elda Sahanura SH MH dan Kabag Protokoler Supandi S Sos MP. Kedatangan Bupati disambut Camat Sungai Lala, Kepala Desa Pasir Kelampaian beserta Kelompok Tani dan

Masyarakat, Selasa (2/5).

Bupati melaksanalan kunjungan dalam rangka memberikan bantuan benih ikan kepada masyarakat di Desa Pasir Kelampaian. Sehingga terjadi peningkatan gizi keluarga sekaligus peningkatan pendapatan ekonomi berbasis potensi yang ada pada masyarakat.

Potensi yang dimiliki daerah Pasir Kelampaian di nilai Bupati Inhu sangat bagus untuk budidaya perikanan, peternakan atau pertanian. Bupati menyampaikan agar budidaya perikanan nanti dikelola bukan hanya sebagai

bahan baku, tapi dapat juga diolah menjadi ikan salai atau ikan abon, sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Dapat menaikan pendapatan ekonomi masyarakat.

Pada kegiatan menabur benih ikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Inhu memberikan bantuan sebanyak 5000-an ekor benih ikan jenis nila dan patin.

Masyarakat antusias mengikuti kegiatan menabur benih ikan. Bupati berharap kedepannya antusias masyarakat tetap terjaga, sehingga bisa menjadikan program berkelanjutan dan terus berkembang.(das)

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kuansing menggelar rapat dipimpin Bupati Mursini, Selasa (2/6/2020) di Kantor Bupati. Membahas 12 bidang persiapan penerapan new normal. Adapun 12 bidang yang dibahas di antaranya bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan, transportasi dan perhubungan, kesehatan, Agama, Kamtibmas, pelayanan administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, pariwisata serta bidang kepegawaian.(riauterkini.com)

Stok Darah di RSUD Menipis TELUK KUANTAN - Stok darah di Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Teluk Kuantan saat ini menipis. Akibatnya kebutuhan darah untuk operasi diambil dari pihak keluarga pasien dan sukarela.

“Mengenai stok (darah-red) memang menipis sekali, karena biasanya stok darah kita dari dua sumber, pertama dari donor massal dan kedua donor pengganti,” kata Direktur RSUD Teluk Kuan-

tan, dr Irvan Husein, Rabu (3/6).

Terakhir, lanjutnya, kita ada stok dari donor massal di Polres.

“Yang sukarela juga jarang donor darah saat ini, karena Covid19,” tambahnya.

Dikatakannya, kalau ada kebutuhan darah saat ini diupayakan dari keluarga pasien atau donor sukarela yang ada didaftar lewat lewat WA UTD RSUD. Untuk mengatasi kekurangan darah ini, kata Irvan pihak

RSUD siap diundang jika ada ormas, instansi dan perusahaan mau melaksanakan bakti sosial (Baksos) donor darah.

“Kita malah sampai ke PT TBS diundang untuk donor darah guna meningkatkan stok darah.

Jika ada warga yang mendonor darah silahkan ke UTD RSUD. Kita siap melayani untuk meningkatkan stok darah yang sangat dibutuhkan pasien,” pungkasnya.(ids)

Bupati Inhu, H Yopi Arianto SE menebar benih ikan di Desa Pasir Kelampaian.(riaukarya.com)

PELALAWAN

KAMPAR

Bupati Serahkan BLT-DD di Pangkalan Kuras PELALAWAN - Bupati Pelalawan, HM Harris bersama Ketua DPRD Pelalawan, Adi Sukemi, menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk 1.865 warga terdampak Covid-19 se-kecamatan Pangkalan Kuras. Penyerahan secara simbolis dilakukan di tiga titik, Rabu (3/6).

Ketiga titik penyerahan bantuan, yakni di Desa Sido Mukti, Desa Beringin Indah dan Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras. Saat penyerahan bantuan, Bupati Harris menyampaikan kepada masyarakat berbagai hal, terutama menyangkut pandemi Covid-19.

“Ikuti anjuran pemerintah.

Di antaranya sesering mungkin mencuci tangan, baik sebelum kegiatan maupun sesudah melakukan aktivitas. Selalu memakai masker dan hindari kerumunan massa,” kata bupati. Jika tetap menghadiri kerumunan masa, ia meminta masyarakat mengatur jarak.

Apalagi, setelah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kata bupati yang dilanjutkan dengan era New Normal. Dimana pada era New Normal atau menghadapi tatanan hidup, mutlak menjalankan protokoler kesehatan.

Bupati mengakui bahwa pe-

nyaluran BLT di berbagai tempat terjadi keterlambatan. Hal ini hanya diakibatkan adanya persoalan teknis. Misalnya keterlambatan data masuk di setiap kecamatan.

“Kita akui ada keterlambatan pengiriman data dari kecamatan.

Namun sambil jalan data tersebut telah kita rampungkan. Dan selanjutnya dilakukan pembagian BLT,” tegasnya dilansir cakaplah.com.

Sementara itu, Ketua DPRD Pelalawan, Adi Sukemi ST MM yang turut mendampingi bupati mengatakan, pihaknya akan terus memantau dan mengawasi proses penyaluran bantuan agar sampai kepada yang berhak menerimanya.(int/wsl)

Penyerahan bantuan turut dihadiri Bupati Kabupaten Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH.(adi)

HK Peduli Bantu Warga Terdampak Covid-19

KAMPAR UTARA - HK Peduli kembali menyerahkan bantuan langsung tunai untuk 335 Kepala Keluarga. Bantuan diharapkan dapat berlanjut pada bulan-bulan yang akan datang.

Projeck Director Divisi Pengembangan Jalan Tol PT Hutama Karya (Persero), Bambang Eko, Rabu (03/06) kepada wartawan di sela menyerahkan bantuan di Kantor Camat Kampar Utara mengatakan, HK peduli kembali menyerahkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19.

“Kita serahkan bantuan berupa uang sebanyak Rp250.000/ bulan untuk tiga bulan, yakni bulan Juni, Juli dan bulan Agustus.

Semoga untuk bulan seterusnya kita bisa menyerahkan bantuan untuk masyarakat Kampar yang terkena dampak Covid-19,” ungkap Bambang.

Sementara itu, Manajer Tehnik PT Hutama Karya, M Razi mengatakan, bantuan tunai yang diberikan PT HK kepada masyarakat Kampar yang terkena dampak Covid-19 merupakan wujud komitmen manajemen perusahaan dalam membantu masyarakat yang berada di sektar daerah yang di lewati jalan tol Pekanbaru-Bangkinang.

“Bantuan sebanyak Rp250.000/bulan untuk tiga bulan tersebut diberikan kepada 335 KK untuk 12 desa dan 3 kelurahan yang berada di sepanjang Jl. Tol Pekanbaru-Bangkinang,” ungkap Razi.

Ditambahkannya, bantuan sosial HK sejalan dengan semangat Bupati Kampar dalam melakukan aksi sosial yang langsung turun ke tengah masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

HK menilai Bupati Kampar sangat serius dalam memperhatikan

kondisi masyarakatnya di tengah pandemi Covid-19.

Bupati Kabupaten Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH Datuk Rajo menyampaikan rasa bangga dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PT HK kepada masyarakat Kampar.

“Semoga bantuan yang diberikan bermanfaat dan meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tambahnya.

Dikatakannya, Kabupaten Kampar saat ini sudah berada di era new normal pandemi Covid-19. Pada era new normal masyarakat dituntut untuk meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan anjuran pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan.

Ia berharap agar seluruh kantor pemerintahan, fasilitas umum dan tempat usaha menyediakan tempat cuci tangan. (adi)

Bupati Pelalawan, HM Harris saat menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Pangkalan Kuras. (cakaplah.com)

Rokan hiliR

METRO RIAU

KAMIS, 4 JUNI 2020

negeri seribu kubah

33 Pejabat Ikuti TKM Assessment Eselon II

14

AdvERTORIAl PEMkAb ROhIl

n Kemenag Sosialisasikan Penundaan Keberangkatan Haji

Rohil Ada 274 Jemaah Haji

BAGANSIAPIAPI - Sebanyak 33 orang pejabat di Rokan Hilir (Rohil) mulai Rabu (3/6) mulai mengikuti Tes Kompetensi Manajerial (TKM) Assessment Eselon II. Plt Kepala BKPSDM Rohil, Roy Azlan AP MSi, mengatakan, TKM untuk eselon dua ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai Rabu (3/6) hingga Jumat (5/6).

“Sesuai hasil seleksi administrasi kemarin ada sebanyak 33 pejabat yang mengikuti assessment ini, semoga berlangsung sukses,” ujar Roy. Menurut Roy, pelaksanaan tes kompetensi manajerial itu bekerjasama dengan Assesment Center Polri, bertempat di assessmen center Polda Riau, yang dihadiri juga oleh Ketua Pansel, Prof Safrani MSi. Kendati demikian, pelaksanaan tes ini tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat.

“Dalam kondisi saat ini, kita tetap mengutamakan protokol kesehatan Covid-19. Dan ini kita terapkan dengan sangat ketat,” kata Roy. Adapun peserta dibagi sebanyak tiga kelompok selama tiga hari, setiap peserta tes wajib memakai masker dan di chek suhu tubuh oleh Tim Dokes Polda Riau. “Kita harapkan pelaksanaan tes manajerial ini berjalan dengan aman dan lancar,” katanya.

Adapun jabatan eselon II yang akan diisi ada sebanyak 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya, Sekwan DPRD, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Kemudian, BKPSDM, Bapenda, BPBD, Kesbangpol, Disparpora, Disnaker, PMD, Dispersip dan Diskominfotiks.

“Semoga seluruh OPD yang saat ini masih diisi oleh pelaksana harian (plt) segera diisi oleh pejabat eselon II defenitif,” tutup Roy. (zal)

BAGANSIAPIAPI - Keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020 secara resmi ditunda dan akan diberangkatkan pada 2021 mendatang. Untuk Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) ada 274 jemaah haji yang ditunda keberangkatannya tahun ini Hal ini dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kakan Kemenag Rohil, H Syakolan Khalil, di Bagansiapiapi, Rabu (3/6) . “Ini bukan pembatalan tapi penundaan ke tahun depan,” ujarnya.

Penundaan itu, terangnya, telah disampaikan

kepada para calon jemaah haji melalui Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kecamatan.

“Kita sudah kirimkan surat edaran dan panggil KUA setiap kecamatan untuk menyampaikan penundaan pemberangkatan haji tersebut,” katanya.

Syakolan Khalil Syakolan menerangkan, penundaan keberangkatan haji ini bukanlah tanpa alasan yang kuat.

Apalagi katanya, diten-

gah pandemi Covid-19 yang melanda saat ini dan ditambah lagi jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar bila dibandingkan dengan negara lainnya.

“Kita ambil hikmahnya penundaan ini, menteri juga sebelumnya sudah melakukan survei ke Arab Saudi memang tidak memungkinkan untuk memberangkatkan jamaah haji tahun ini,” paparnya.

Dia menambahkan, bagi jemaah haji yang ingin menarik kembali uang pelunasan dapat melakukan penarikan dengan mendatangi Kantor Kemenag Rohil.

“Untuk jemaah haji yang ditunda keberangkatannya jaga kesehatan untuk keberangkatan tahun depan. Antusias masyarakat Rohil untuk berangkat haji memang sangat luar biasa,” pungkasnya. (zal)

TELEPON PENTING EKA HOSPITAL PKu 0761-6989999 KANTOr BuPATI rOHIL 0767-24287 KANTOr DPrD rOHIL 0767-24567 AmBuLANcE 0767-21040 PEmADAm KEBAKArAN 0767-21130 rSuD BAGANSIAPIAPI 0767-21731 POLSEK BANGKO 0767-21110 KANTOr cAmAT BANGKO 0767-21010 KANTOr DISKES 0767-21710 KANTOr DISDIK 0767-23277 BAwASDA 0767-24960 BAPPEDA 0767-24918 PLN BAGANSIAPIAPI 0767-21280 HOTEL BAGAN 0767-21888

HOTEL KADES

DIAmANKAN - Pelaku berinisial RH, warga Jalan Parit Endang, Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Bangko, diamankan Polsek Bangko. Pelaku melakukan pencurian sepeda motor di Musala An- Nur, Jalan lintas Bagansiapiapi. (ist)

n Hasil Curian Dijual ke Warga Jalan Nelayan

Polsek Bangko Ungkap Kasus Curanmor di Musala An-nur

BAGANSIAPIAPI - Kepolisian Sektor (Polsek) Bangko berhasil mengamankan pelaku pencurian sepeda motor (curanmor), Selasa (2/6) kemaren. Pelaku yang diamankan berinisial RH, warga Jalan Parit Endang, Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Bangko.

Kapalsek Bangko, Kompol Sasli Rais SH, melalui Pasi Humas, Bripka Puji Anton Nugroho, mengatakan, pada Selasa (2/6) sekitar pukul 19.00 Wib, Bhabinkamtibmas Labuhan Tangga Kecil,

0767-23138

Bripka Syahrudin, menerima telpon dari perangkat desa Labuhan Tangga Kecil bahwa adanya pelaku pencurian sepeda motor yang diamankan warga.

Selanjutnya, Bhabinkamtibmas bersama piket SPKT Polsek Bangko melakukan koordinasi dengan Panit Reskrim Sek Bangko, Ipda Jonera Putra, serta melaporkan kejadian itu kepada Kapolsek Bangko.

Atas perintah kapolsek, piket SPKT menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Parit Endang. Setelah dilakukan in-

terogasi, pelaku mengaku bernama RH. Pelaku sebut Bripka Puji Anton, telah mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada Minggu (31/5) sekitar pukul 03.00 Wib di Musala An- Nur, Jalan lintas Bagansiapiapi.

Diterangkan, pada saat itu pelaku datang ke Musala An-nur dan melihat sepeda motor Honda Supra Fit X warna hitam terparkir diteras musala. Kemudian, pelaku RH masuk dan melihat korban tertidur dan

langsung mengambil satu unit handphone samsung A10 warna merah kombinasi hitam milik korban yang pada saat itu diletakkan korban diatas sajadah.

Kemudian, pelaku RH keluar dan mengambil sepeda motor berplat BM 5424 PI milik korban. Setelah diinterogasi, dari pengakuan pelaku diperoleh informasi bahwa pelaku telah menjual hasil 1 unit ponsel samsung A1 tersebut dan menggadai 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit X seharga Rp500 ribu kepada warga Jalan

Iklan MINI HEPI BENGKEL & SERVIS AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota.

Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191 LGG

JASA SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG

SKY WASH Melayani Cuci Mobil Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129 LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187.

LGG

AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6

BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor.

Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

PENJAHIT PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 LGG

PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru.

LGG

PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629.

LGG

LGG

BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit

R U PA - R U PA

Contact Person 0821-7127-0598

AN Elektronik

plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001

SAMIRA TRAVEL Umrah dulu, bayar belakangan.

Hanya untuk warga Riau Pekanbaru berangkat tanggal 6, 26 Februari 2020 13 hari dari Pekanbaru Madinah.

Segera daftar !!!

INFO 081270857879 WAG bit.ly/2RL7UOL. Telegram bit.ly/2RmZqOZ

Ud. MUSTAkIM

(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)

PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Dapatkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp.

0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C LGG

GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG

RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp.

Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.

Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.

Alamat: Jl. dt. Tabano No.12.A. hp: 08127696410.

LGG

SALON SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribonding, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian

SEWA & KONTRAK

DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom

Nelayan, Kelurahan Bagan Barat, Bangko.

Dari hasil intrograsi tersangka, sambung Bripka Puji Anton, unit opsnal dipimpin Aipda Ramadan langsung menuju Jalan Nelayan guna mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor yang dicuri pelaku serta satu unit handphone merk samsung A10 warna merah kombinasi hitam tersebut.

Saat ini pelaku beserta Barang Bukti (BB) d amankan di Mapolsek Bangko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. (zal)

Spesialist AC/ Alat Pendinginan

JUAL TANAH DIJUAL tanah dan bangunan gudang SHM. Jl. Siak II kel. Umban Sari, Rumbai Pekanbaru Hubungi HP 085371995555

AC

DI JUAL 1 Unit ruko 3 lantai, Full Keramik SHM, Lokasi Jln. Durian No. 33BSukajadi Pekanbaru. Cocok Utk Kantor dan Usaha Lainnya. Hub. HP/WA: 08127529143

Jual - Pemasangan Instalasi - Reparasi & Spare part

KEHILANGAN

Kehilangan BPKB Mobil Toyota Type Kijang STD KF 80 Jenis Minibus BM 32 M, Warna Hijau metalik, Nomor Rangka MHF11KF8010068246, Nomor Mesin 7K-0455306, Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Bagi yang menemukan Harap Menghubungi Fajri Umar, Handphone 082387825050.

LG – Panasonic - Sharp – Daikin – Mitshubisi ,dll C AL A RENTesta P

Jl. T. Tambusai No. 35 (Samp. Ex. Prambanan Motor) Telp. (0761) 31905 - Fax. (0761) 47446 HP 0852 7102 1111, 0821 7119 9200 Email : elektronik.an@yahoo.co.id

Mau Pasang Iklan...???

CONTAC PERSON RIKI SETIAWAN

082171270598

INDRAGIRI HILIR

METRO RIAU

KAMIS, 4 JUNI 2020

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

15

Bupati Inhil HM Wardan dan Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti, melakukan videi conference (vidcon) dengan seluruh pemerintah kecamatan (Pemcam), pasca libur Idul Fiti beberapa waktu lalu. (mr/dok)

Sektor Pariwisata Siap Hadapi New Normal Pasca Covid-19

TEMBILAHAN - Sektor pariwisata untuk menghadapi New Normal atau tatanan baru sesuai dengan Instruksi Presiden, Kementerian Pariwisata sedang menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan diterapkan di sektor Pariwisata.

Sektor Pariwisata Inhil perlu di persiapkan dalam menghadapi Tatanan Baru atau New Normal yang sesuai dengan SOP Kementerian Pariwisata RI. Dalam hal ini, ada beberapa yang perlu diexpose Pemkab Inhil dalam menghadapi New Normal Pasca Covid-19, seperti Pantai Solop, Produk Unggulan Coconut oil dan bidang-bidang pariwisata lainnya.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari Wak-

il Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Inhil H Syamauddin Uti di sela-sela pelepasan Kepala Dinas Pariwisata beserta staf menuju Pantai Solop, Rabu (3/6).

“Kita mendukung kegiatan yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam mengexpose kembali pariwisata di Inhil, seperti pantai solop dalam rangka Tatanan Baru atau New Normal Pasca Covid-19,” tutur Syamsuddin Uti. Wabup Inhil juga ber-

Pemdes Pulau Palas Salurkan Sembako ke 400 KK TEMBILAHAN - Pemerintah Desa Pulau Palas kembali menyalurkan bantuan oaket sembako melalui Dana Desa, setelah sebelumnya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST), Rabu (3/6).

Bantuan paket sembako ini berasal dari Dana Desa yang dibagikan kepada 400 Kepala Keluarga berbentuk beras 5 kg, minyak goreng 900 ml, telur 1 papan, gula 1 kg, Penerima adalah warga yang kurang mampu yang terdampak Covid -19.

Penyaluran paket sembako tersebut disaksikan Kepala Desa Pulau Palas Arifin, Ketua BPD Pulau Palas Syariful Anam,

Bhabinkamtibmas Pulau Palas Brigadir Nurfajri, Pendamping Desa Pulau Palas DMIJ, Kepala Dusun RT dan RW Desa Pulau Palas dan Warga Penerima Bantuan Sembako Sebanyak 400 KK Dalam pembagian sembako Kepala Desa Pulau Palas H Arifin menjelaskan bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu yang terdampak covid-19.

“Semoga bantuan sembako bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan sandang sehari-hari, semoga bisa menutupi kekurangan keperluan warga yang kurang mampu dimasa Pandemik ini,” katanya. (mr/sri)

harap apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Inhil dapat kembali mengaktif-

kan dan mengekspos pariwisata di Inhil. “Semoga dengan kegiatan-kegiatan

expose ini Pemkab Inhil benar-benar siap menghadapi New Normal khususnya

di sektor Pariwisata sesuai dengan SOP Kementerian Pariwisata dengan benar-

benar menerapkan Protokler Kesehatan,” pungkasnya. (adv/sri)

726 CHJ Asal Inhil Batal Berangkat Tahun Ini TEMBILAHAN - Menteri Agama Fachrul Razi memastikan bahwa keberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Akibat kebijakan itu 726 CHJ asal Inhil batal berangkat.

Hal tersebut dikonfirmasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Indragiri Hilir (Kakan Kemenag Inhil), H Harun, Rabu (3/6).

“Dengan terbitnya Keputu-

san Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 1441H/2020M, maka sebanyak 726 jamaah haji di Inhil juga terpaksa dibatalkan,” jelas H Harun.

Namun, Menag Fachrul Razi memastikan, jemaah haji yang sudah melunaskan setoran biaya haji dipastikan akan berangkat pada tahun depan. Hal ini seiring keputusan pembata-

lan keberangkatan haji 1441 H atau tahun 2020 karena pandemi Covid-19.

Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease19 (Covid-19) yang belum usai. “Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penye-

lenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M,” tegas Menag dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media, Selasa (2/6) lalu.

“Sesuai amanat Undangundang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi,” sambungnya.

Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam.

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. (mr/sri)

Disdukcapil Layani Urusan Admin Secara Online

Bupati Inhil, HM Wardan MP selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 meninjau Rumah Sakit Sementara Khusus Pasien Covid-19 Kabupaten Inhil yang berlokasi di Gedung Islamic Center Jalan Pendidikan Tembilahan, beberapa waktu lalu. (net)

TEMBILAHAN - Pemerintah menggaungkan penerapan tatanan kehidupan baru atau yang disebutnya sebagai new normal. Pemerintah mendapat laporan dari World Health Organization (WHO) bahwa Virus Covid19 kemungkinan tidak pernah hilang sampai vaksin ditemukan.

Terbaru, pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memperbolehkan 102 wilayah kabupaten/kota di tanah air untuk menerapkan kebijakan New Normal. Skenario new normal dijalankan dengan hidup seperti sedia kala namun tetap menjalankan Protokoler kesehatan covid-19 seperti pengecekan suhu tubuh, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak 1-2 meter.

Tak terkecuali pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabu-

paten Indragiri Hilir (Disdukcapil Inhil) yang saat ini kembali normal.

“Sesuai dengan protap Pemerintah dalam masa new normal maka layanan di Capil ini kembali buka, tapi hanya untuk perekaman e-KTP. Sementara untuk pelayanan yang lainnya seperti pembuatan akta kelahiran, akta Kematian, kartu identitas anak (KIA) masih sistem online,” kata Sekertaris Disdukcapil Inhil, Nursal, kemarin.

Dijelaskan Nursal bahwa pelayanan tersebut dikarenakan untuk menghindari kerumunan orang sebesar 50 persen dari pelayanan biasa.

“Kita tahu setiap hari jam kerja orang yang datang di Capil ini selalu ramai, dari itu untuk saat ini pelayanan langsung di Capil kita buka hanya 50 persen dari pelayanan biasa jadi hanya untuk perekaman e-KTP,” pungkasnya. (mr/sri)

Rokan HULU

METRO RIAU KAMIS, 4 JUNI 2020

negeri Seribu Suluk

16

AdvERTORIAl PEMKAb ROhUl

Heleni Filtri

Korban Penganiayaan Pelajar SMP Perlu Pendampingan PASIR PANGARAIAN - Psikolog yang juga Kepala Prodi PG PAUD FKIP Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Heleni Filtri MPsi memperkirakan NN, korban penganiayaan oleh pelajar SMP mengalami trauma berat. Karena itu, Heleni menyarankan perlu pengayoman dari pihak pemerintah daerah seperti Dinsos P3A yang akan memberikan terapi berbentuk pendampingan ke anak.

NN dianiaya oleh pelajar salah satu SMP di Kabupaten Rohul. Heleni menyatakan, korban penganiayan mengalami trauma berat. Itu terbukti dengan kondisi NN yang sering kali ketakutan saat melihat orang banyak, terutama laki-laki.

“Korban mengalami trauma berat, terbukti dirinya takut ketika bertemu orang banyak apalagi dengan laki-laki,” ungkap ahli psikolog Unilak ini.

Dikatakannya, bahkan justru trauma NN lebih mendalam dari yang terlihat. Apalagi korban umurnya masih belia 4 tahun, tentunya itu berpengaruh terhadap perkembangan anak dikemudian hari.

“Karena anak di usia 4 tahun adalah masa dimana dia mengenal baik dan buruk,” ucapnya.

Selain terganggunya perkembangan korban, Heleni juga mengatakan, hal terburuk yang akan terjadi pada korban adalah akan menjadi pribadi yang tertutup. Korban tidak ingin berjumpa orang lain sehingga mengganggu kehidupan sosialnya dikemudian hari.

“Terparahnya lagi karena perlakuan penganiayaan tersebut, korban akan membenci laki-laki yang berakibat buruk pada masa depannya. Bisa jadi tidak akan menyukai laki-laki atau anti sosial,” katanya.

Heleni berharap adanya pengayoman dari pemerintah daerah seperti Dinsos P3A yang nantinya memberikan terapi berbentuk pendampingan ke anak dan hal itu butuh kerja sama antara orang tua dan lingkungan sekitar anak tersebut tinggal.

“Untuk menyembuhkannya berat dan butuh waktu lama, namun berbagai pihak diharapkan mampu ikut mengembalikan keceriaan korban, terutama orang tua korban sendiri,” harap Heleni. (Hendra)

Bupati Rohul, H Sukiman menyerahkan BLT Dana Desa kepada masyarakat di enam desa di Kecamatan Kepenuhan. (Adv)

Bupati Serahkan BLT DD di Kepenuhan KEPENUHAN - Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman secara simbolis menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) kepada masyarakat di enam desa di wilayah Kecamatan Kepenuhan, Rabu (3/6). Dalam acara penyerahan BLT itu, Bupati didampingi Ketua TP PKK Rohul, Hj Peni Herawati, Kadis Kominfo, Drs Yusmar MSi dan Kaban Kesbangpol, Musri.

Dalam kesempatan itu, Bupati tidak lupa menyosialisaikan kepada masyarakat terkait penerapan New Normal yang

akan diberlakukan, dalam artian demi menuju masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19.

Bupati menambahkan,

bahwa hidup dalam New Normal bukan berarti menjalani aktivitas seperti biasa saja melainkan melakukan aktivitas bebas namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan jaga jarak, serta selalu mengonsumsi makanan yang bergizi.

“Seluruh masyarakat jangan sampai salah arti akan New Normal. Memang New Normal itu bebas beraktivitas akan tetapi

terpuruk akibat Covid-19.

Salah satu desa penerima bantuan melalui Kades Kepenuhan Barat, Mulya Damrizal menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati Rohul dalam penyerahan BLT DD di desanya.

“Secara tidak langsung dengan kehadiran Bupati tentu juga menambah semangat masyarakat menjalani kehidupan kembali karena mereka merasakan perhatian yang diberikan Bupati,” kata Mulya. (Adv/

tetap mentaati himbauan dan menerapkan pola hidup sehat sesuai protokol kesehatan, jangan lagi keluar rumah tanpa masker, supaya wabah ini bener bener bisa hilang dari Daerah kita,” kata Bupati.

Bupati juga tidak lupa mengucapkan mohon maaf lahir batin ke masyarakat, karena saat ini masih dalam bulan Syawal. Bupati berharap dengan bantuan ini bisa meningkatkan kembali perekonomian masyarakat yang sempat

Pemkab Rohul)

rul Razie, pemerintah terpaksa memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi tahun 2020 ini. Hal itu disebabkan Pemerintah Arab Saudi tidak kunjung membuka akses bagi jamaah haji dari negara manapun sehingga pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jamaah.

Ditutupnya akses itu seba-

gai langkah memutus mata rantai virus Covid-19.

Dengan batalnya pembarangkatan JCH Indonesia, tambah Syahrudin, maka 449 JCH Rohul secara otomatis juga pemberangkatannya tahun ini dibatalkan dan akan diberangkatkan tahun 2021.

“Sedangkan untuk manasik haji bagi 449 JCH Rohul akan diberikan tahun 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi mendatang,” kata Syahrudin. (Hendra)

449 JCH Rohul Batal Berangkat Haji Tahun Ini PASIR PANGARAIAN Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terpaksa harus batal menunaikan ibadah haji tahun 2020 ini. Hal itu dikarenakan keputusan Pemerintah RI yang membatalkan pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci Makkah tahun 2020 sebagai upaya antisipasi penyebaran virus Covid-19.

“Sebanyak 449 JCH Kabupaten Rohul sudah

melunasi pembayaran biaya haji dan jadwalnya seharusnya berangkat tahun 2020. Namun, karena pemerintah memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun ini, maka pemberangkatan JCH akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rohul, H Syahrudin MSy kepada wartawan, Rabu (3/6).

Dijelaskan Syahru-

Syahrudin

din, sesuai pernyataan resmi Pemerintah RI melalui Menteri Agama, Fach-