GOLDWINN E
ARD IAAW ED
ESIA DON PRINTM RIN
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
ER 201 3
BES THE
METRO RIAU BERWAWASANDANBERKEPRIBADIAN TO FSU AP MATERANEWSP
KAMIS, 4 MEI 2017 M 9 SYA’BAN 1438 H
Eceran: Rp 4.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Ronaldo Trigol, Madrid Dekati Final
REAL MADRID KALAHKAN ATLETICO - Pemain Real Madrid, Cristiano Ronaldo melakukan selebrasi setelah ia mencetak gol keduanya pada leg pertama Semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid di Santiago Bernabeu, Rabu (3/5) dinihari WIB. Real mengalahkan Atletico dengan skor 3-0. (zimbio.com)
MADRID - Cristiano Ronaldo memborong semua gol Real Madrid dalam kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid pada leg pertama Semifinal Liga Champions di Santiago Bernabeu, Rabu (3/5) dinihari WIB. Kemenangan itu membuat satu kaki Los Blancos menapak di final. Transaksi serangan langsung tercipta di menit awal pertandingan Derby Madrid ini. Real mendobrak lebih dulu lewat pressing ketatnya, sementara Atletico mengandalkan serangan balik. Adapun tak ada gol tercipta dari percobaan pertama kedua tim. Gagal di percobaan pertama, El Real akhirnya sukses mencetak gol di menit ke-10. Umpan pantul Casemiro mengarah tepat ke tengah kotak penalti dan Ronaldo unggul dalam duel udara. Tandukannya sukses mengirim bola ke jala Jan Oblak. Alur pertandingan langsung berpihak pada Real setelah gol Ronaldo. Tekanan yang diberikan oleh laskar Zinedine Zidane tampak terlalu berat untuk Los Rojiblancos. Antoine Griezmann dan kawan-kawan bahkan dipaksa untuk bermain di areanya sendiri. Kunci dominasi Real ada di lini tengah. Kombinasi Toni Kroos, Casemiro, dan Luka Modric sukses membuat Koke cs kerepotan. Mobilitas dan antisipasi para gelandang Los Blancos jauh lebih unggul di paruh pertama. Baca..... hal 7
Heru Dituntut 8,5 Tahun Bui Kasus Dugaan Korupsi Dana Bansos Bengkalis
PEKANBARU - Bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, Heru Wahyudi, dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Heru dinyatakan terbukti ikut melakukan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang merugikan negara Rp31 miliar. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Budhi Fitriadi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, Rabu (3/5). JPU juga menuntut Heru membayar denda Rp500 juta atau subsider kurungan selama enam bulan. "Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp385 juta atau dapat diganti kurungan selama 4 tahun 6 bulan kurungan," ujar JPU di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Joni. Heru terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal memberatkan hukuman, antara lain tindakan terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Atas tuntutan itu, Heru melalui penasehat hukumnya, Razman Arif Nasution dan kawan-kawan menyatakan keberatan. Ia akan menyampaikan pembelaan Baca..... hal 7
Publik Tolak Hak Angket KPK JAKARTA - Rencana hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat penolakan dari publik. Berbagai kalangan bahkan menggalang dukungan untuk menggugurkan hak angket itu. Para akademikus dan aktivis antikorupsi juga mengecam sikap DPR yang ngotot meloloskan usul hak angket. Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Mahfud Md menilai pengajuan hak angket itu merupakan langkah yang tidak sah secara yuridis. Musababnya, Pasal 79 ayat 3 Undang-Undang KURS
Baca..... hal 7
TRANSAKSI BI
Rabu, 3 Mei 2017
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
Nomor 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3) menyatakan DPR hanya boleh melakukan hak angket kepada lembaga pemerintah. "Padahal, KPK bukan lembaga pemerintah," ujar Mahfud seperti dilansir tempo.co, Rabu (3/5). KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Mahfud meminta DPR tidak melanjutkan hak angket tersebut. Hak angket pertama kali mencuat dalam rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi Hukum DPR pada 19 April 2017 lalu. Ketika
13,363.00 10,050.31 9,595.72 1,717.37 119.2593 3,099.03 14,611.10 1,939.70 Sumber www.bi.co.id
没有目标的人 永远为有目标 的人去 努力 Méi yǒu mù biāo dì rén yǒng yuǎn wèi yǒu mù biāo dì rén qù nǔ lì Orang yang tidak memiliki tujuan akan selalu bekerja untuk orang yang memiliki Tujuan
PEMERIKSAAN IRVANTO HENDRA - Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo berjalan bergegas seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/5). Irvanto yang juga keponakan dari Ketua DPR Setya Novanto memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. (antara)
n Kasus e-KTP
Keponakan Novanto Dicecar Soal Tim Fatmawati
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa keponakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (eKTP), Rabu (3/5). Mantan
Direktur PT Murakabi Sejahtera itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Irvanto untuk mendalami soal Tim Fatmawati yang diduga dibentuk untuk merekayasa pengadaan e-KTP. "Kami da-
lami beberapa hal seperti terkait dengan Tim Fatmawati," ujarnya. Tim Fatmawati terdiri dari PT Java Trade Utama yang pernah mengerjakan proyek KTP Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran 2009; tim Percetakan Negara Repub-
lik Indonesia (PNRI); tim Andi Agustinus termasuk saudara kandungnya yakni Vidi Gunawan dan Dedi Priyono; tim Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT); PT Sandipala Arthaputra; PT Astra Graphia; PT Murakabi Sejahtera; dan beberapa vendor. Tim besutan Andi
Narogong itu beberapa melakukan kali pertemuan. Akhirnya diperoleh kesepakatan antara terdakwa kasus e-KTP yakni dua bekas pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Andi Narogong, Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini, dan tim FatBaca..... hal 7
n Demi Kepastian Hukum
PP Gambut Perlu Diperjelas dengan Juknis
PEKANBARU - Akademisi meminta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut untuk diperjelas dalam petunjuk teknis yang rinci sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan pengusaha. Hal itu disampaikan Peneliti Ekonomi Pedesaan Universitas Riau, Almasdi Syahza, yang juga Ketua Lembaga Pe-
nelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Riau (LPPM-UR), kepada pers di Pekanbaru, Rabu (3/5). Ia mengatakan, penerapan PP 57/2016 bisa berdampak baik atau buruk bergantung kepada aturan teknis nantinya. "Pemerintah harus perjelas bagaimana implementasinya di lapangan, jangan sampai masyarakat kecil yang memiliki kebun di kaBaca..... hal 7
WORKSHOP Pengelolaan Gambut - Sejumlah narasumber memberikan pemaparan pada workshop tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Rabu (3/5). (ist)
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.metroriau.com website: www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com