METRO RIAU EDISI 03 OKTOBER 2019

The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi

BES

TO

F SU

Diserahkan Langsung Oleh :

Dewan PeRS

Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017

ER 201 3

THE

METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN

Berwawasan dan Berkepribadian

LuLus verifikasi faktuaL

ARD

GOLD WINN E

W IA A ED

SIA DONE PRINT M R IN

AP MATERA NEWSP

KAMIS, 3 OKTOBER 2019 M 3 SAFAR 1441 H

Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim

Pemilihan Ketua MPR

Golkar-Gerindra Adu Kuat JAKARTA - Sidang paripurna pemilihan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 rencananya akan digelar pada hari ini, Kamis (3/10). Dua partai politik adu kuat dalam perebutan kursi Ketua MPR. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Bambang Soesatyo

Perjuangan (PDIP) MPR, Ahmad Basarah menyebut, rapat antarpimpinan fraksi telah menyepakati pemilihan Ketua MPR dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Rapat tersebut digelar secara tertutup di salah satu hotel di bilangan Senayan, Jakarta pada Rabu (2/10). “Untuk itu, calon-calon yang ingin maju, disilakan

saling bermusyawarah. Baru setelah itu dilakukan paripurna menetapkan Ketua dan Wakil Ketua MPR,” ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Basarah mempersilakan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Baca..... hal 7

Ahmad Muzani

800 Perantau Minang Menunggu Dipulangkan

300 Orang Tetap Bertahan di Wamena PADANG - Sebanyak 800-an orang perantau Minang di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua masih menunggu jemputan kapal untuk bisa pulang ke Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Mereka memilih meninggalkan Wamena menyusul terjadinya kerusuhan di wilayah itu. “Informasi sementara saat ini, mereka sekitar 600 orang sudah di Jayapura dan 200 orang masih di Wamena. Secara bertahap kita akan pulangkan sesuai keinginan mereka,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit di Padang, Rabu (2/10).

Menurutnya, proses pemulangan akan dibantu oleh Ikatan Keluarga Minang (IKM) di Papua bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), menggunakan kapal milik PT Pelni. Bekal untuk mereka selama di perjalanan juga akan

dibantu hingga sampai di Padang menggunakan anggaran yang disumbangkan oleh masyarakat melalui rekening Sumbar Peduli Sesama. Hingga kemarin siang, menurut Nasrul, Pemerintah Provinsi Sumbar telah berhasil mengumpulkan sumbangan mencapai angka Rp4 miliar. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah mengingat penggalangan sumbangan masih terus dilakukan. Baca..... hal 7

Demo Berujung Rusuh

845 Orang Ditangkap, 535 Dibebaskan

JAKARTA - Kepolisian menyatakan menangkap 845

pengunjuk rasa dalam rangkaian aksi demonstrasi yang

要改变命 运，首先改 变自己

KURS TRANSAKSI BI

Yào gǎi biàn mìng yùn, shǒu xiān gǎi biàn zì jǐ Jika ingin merubah nasib, pertama-tama harus merubah kita sendiri.

RABU, 2 OKTOBER 2019

USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY

14,278.00 9,589.10 10,308.28 1,820.92 132.5473 3,407.23 15,615.85 2,018.69 Sumber www.bi.co.id

berujung rusuh di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta pada akhir September 2019. Kepolisian mengklaim sebanyak 535 orang di antaranya telah dibebaskan, sementara 310 orang sisanya masih diperiksa. “Polda Metro Jaya dan jajarannya menangkap 845 orang dan 535 dipulangkan, sisanya 310 orang masih Baca..... hal 7

KORBAN KERUSUHAN WAMENA - Kapolda Papua Irjen Pauls Waterpauw didampingi Kasdam XVII Cenderawasih Brigjen Irham Waroihan mengunjungi penampungan korban kerusuhan Wamena di Yonif 751 Raide Sentani, Papua, Selasa (1/10). (antara)

Nelayan Didakwa Suap Gubernur Kepri Rp112 Juta JAKARTA - Seorang nelayan bernama Abu Bakar didakwa menyuap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif, Nurdin Basirun sebesar Rp45 juta dan 11

ribu dolar Singapura (sekira Rp112 juta) agar menandatangani Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut. “Terdakwa Abu Bakar bersama-sama dengan

Kock Meng memberi uang sejumlah Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura kepada Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri melalui Edy Sofyan selaku Kepala Di-

nas Kelautan dan Perikanan Kepri dan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Baca..... hal 7

nasional

METRO RIAU

KAMIS, 3 oktober 2019

2

n Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Petani Plasma

KUD Makmur Lestari Terima Hibah Rp 8 Miliar

KAMPAR - Koperasi Unit Desa (KUD) Makmur Lestari menerima dana Rp 8 miliar dari pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk peremajaan kebun kelapa sawit. Penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit dilakukan di Desa Kenantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerja sama pada Februari 2019 lalu antara KUD Makmur Lestari, PT BRI Agroniaga Tbk serta BPDP-KS, Sinar Mas Agribusiness and Food melalui anak usahanya yang beroperasi di wilayah Riau, PT Ramajaya Pramukti. Perjanjian ini mengatur pemberian dana hibah peremajaan kebun kelapa sawit dengan total lebih dari Rp 8 miliar dari BPDP-KS untuk petani kelapa sawit anggota KUD. Tahap pertama peremajaan telah dilakukan di kebun plasma anggota KUD Makmur Lestari di Desa Kenantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar seluas 322 hektar

dari total lebih kurang 32.000 hektar kebun plasma binaan perusahaan di Riau. Program peremajaan sawit ini akan dilakukan secara bertahap dari tahun 2019 hingga 2027 untuk seluruh wilayah Indonesia. CEO Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food wilayah Riau, Franciscus Costan, mengatakan, saat ini tantangan yang dihadapi para petani plasma adalah tanaman yang sudah berusia tua dan pokok sudah terlalu tinggi sehingga produktivitas menurun dan memerlukan biaya panen yang cukup tinggi. “Dengan melakukan peremajaan kebun sawit melalui praktik agronomi yang baik, kami dapat membantu petani meningkatkan produktivitasnya tanpa harus membuka lah-

PENGUMUMAN PUBLIK

RENCANA PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC) PT AJA Sertifikasi Indonesia akan melaksanakan kegiatan Audit Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari dengan skema Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) pada : : CV Bhakti Praja Mulia : Jl. Sei Duku No. 333 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, Riau 28141, Indonesia : Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia Luas Area Hutan yang Disertifikasi : 5.800,00 hektar Waktu Pelaksanaan : 8 – 10 Oktober 2019 Nama Perusahaan Alamat Perusahaan Lokasi

Terkait dengan pelaksanaan Audit Resertifikasi di atas, kami meminta kepada seluruh Stakeholders untuk menyampaikan segala informasi, masukan dan saran mengenai CV Bhakti Praja Mulia kepada kami melalui alamat kontak di bawah ini sebelum pelaksanaan audit paling lambat tanggal 7 Oktober 2019 : PT AJA Sertifikasi Indonesia Jl. Majapahit No. 10, Petojo Selatan Jakarta Pusat 10160 Telpon/ Fax : 021 34830789/ 021 34830965 Email : publikkonsultasi.ifcc@ajaindonesia.com Pengumuman publik ini dapat pula dilihat pada website PT AJA Sertifikasi Indonesia yaitu www.ajaindonesia.com Jakarta, 26 September 2018 TTD Direktur PT AJA Sertifikasi Indonesia

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PT. Bank OCBC NISP Tbk, selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, akan melaksanakan lelang terhadap jaminan debitur : 1. Reza Muchri Sebidang tanah seluas 129 m2 & bangunan diatasnya SHM No. 107 an. Reza Muchri. Terletak di Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau (Harga Limit Rp. 338.000.000,- Setoran jaminan Rp. 100.000.000,- ) 2. Tri Herlinda Sebidang tanah seluas 950 m2 & bangunan diatasnya SHM No. 1422 an. Tri Herlinda. Terletak di Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau (Harga Limit Rp. 1.060.000.000,Setoran jaminan Rp. 300.000.000,- ) Lelang akan dilaksanakan pada : Hari/tanggal : Kamis/17 Oktober 2019 Waktu Penawaran : 14.00 s. d. 16.00 WIB Waktu Penetapan : 16.00 WIB Alamat Domain : www.lelang.go.id Tempat lelang : Kantor KPKNL Pekanbaru Jl. Jendral Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru Syarat-syarat lelang : 1. Cara Penawaran. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada domain www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Prosedur lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut. 2. Pendaftaran. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat diatas dengan merekam serta mengunggah soft copy KTP, serta memasukan data NPWP dan nomor rekening nama sendiri. 3. Uang Jaminan a. Peserta diwajibkan menyetorkan uang jaminan tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut : t +VNMBI OPNJOBM ZBOH EJTFUPSLBO IBSVT TBNB EFOHBO VBOH KBNJOBO ZBOH EJTZBSBULBO QFOKVBM EBlam pengumuman lelang ini ,disetorkan sekaligus (bukan dicicil) t 4FUPSBO VBOH KBNJOBO MFMBOH IBSVT TVEBI FGFLUJG EJUFSJNB ,1,/- TFMBNCBU MBNCBUOZB TBUV IBSJ sebelum pelaksanaan lelang. b. Uang Jaminan Lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing – masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta. 4. Penawaran Lelang t 1FOBXBSBO IBSHB MFMBOH NFOHHVOBLBO QBTTXPSE BLVO MFMBOH BUBV UPLFO ZBOH BLBO EJLJSJNLBO secara otomatis dari alamat domain diatas kepada alamat email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan serta memenuhi persyaratan. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit. t 1FOBXBSBO MFMBOH EBQBU EJLJSJNLBO CFSLBMJ o LBMJ TFTVBJ LFMJQBUBO ZBOH UFMBI EJUFUBQLBO EBOHBO NFOHgunakan password akun lelang atau token lelang yang dikirimkan ke alamat email Masing – masing 5. Pelunasan Lelang Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, pemenang lelang dikenakan sanksi uang jaminan disetorkan ke kas Negara. 6. Penjelasan lebih lanjut dapat meghubungi KPKNL Pekanbaru dan PT.Bank OCBC NISP, Tbk. Telp (021)-25533888. Pekanbaru, 03 Oktober 2019 KPKNL Pekanbaru

Ttd PT.Bank OCBC NISP Tbk

an baru. Mereka juga dapat bekerja sesuai standar rasio tenaga kerja dan mendapatkan upah sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu petani plasma juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sertifikasi ISPO yang sangat penting sebagai standar wajib tata kelola perkebunan sawit,” jelasnya. Program replanting merupakan bentuk dari komitmen perusahaan untuk mendukung industri kelapa sawit yang sukses dan berkelanjutan. Kesuksesan para petani adalah kesuksesan perusahaan. Manfaat yang besar akan didapatkan oleh para petani plasma jika mereka segera bergabung dalam program ini. Saat ini kondisi harga Crude Palm Oil (Minyak Sawit Mentah) relatif rendah dan mereka dapat meminimalisir hilangnya pendapatan jika melakukan peremajaan kebun sawit sekarang juga. Ketika tanaman memasuki masa panen nanti, produktivitasnya akan lebih tinggi karena menggunakan bibit yang lebih baik serta didukung oleh pengetahuan dan pengalaman dari para ahli di Sinar Mas Agribusiness and Food. “Para petani tak perlu ragu untuk segera mengikuti program replanting

HIBAH - Kepala Dewan Pengawas BPDP-KS, Rusman Heriawan, menyerahkan dana hibah pada perwakilan KUD Makmur Lestari, disaksikan Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, CEO Perkebunan Sinar Mas Agribusiness and Food wilayah Riau, Franciscus Costan, dan Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Musdalifah Mahmud. (ist) ini karena jika mereka cepat gabung, cepat untung. Perusahaan siap mendukung program peremajaan perkebunan kelapa sawit baik milik petani plasma maupun petani swadaya yang tengah digalakkan pemerintah, untuk meningkatan produktivitas kebun kelapa sawit dan kesejahteraan para petani serta tetap konsisten menjaga lingkungan,” tegas Franciscus Costan. Kepala Dewan Pengawas BPDP-KS, Rusman Heriawan, menyebutkan,

program sawit kemitraan dengan kebun plasma petani sangat strategis. Program ini memberi semangat baru bagi petani kelapa sawit. “Ini penanaman perdana, mementum awal bagi komitmen awal bagi kemitraan strategis,”ucapnya. Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto, menyambut baik terealisasinya penanaman perdana program peremajaan kelapa sawit ini sebagai upaya menjaga sawit sebagai komoditas strategis

nasional tetap berkelanjutan. “Kami sangat mendukung terlaksananya program ini dan tentu saja dukungan dari pihak perusahaan swasta sebagai mitra petani sangatlah penting. Program ini dapat meningkatkan pengetahuan serta keahlian para petani dalam praktik budidaya kelapa sawit dan memperbaiki kesejahteraan hidup mereka,” kata Catur. Sementara itu petani plasma sekaligus Ketua KUD Makmur Lestari Sudirman menjelaskan,

kelapa sawit merupakan tulang punggung ekonomi para petani. Dia menyatakan, peremajaan kebun memerlukan biaya yang besar. “Dana hibah dari BPDP-KS untuk program ini sangat membantu petani khususnya anggota KUD. Hal ini tak terlepas dari peran perusahaan sebagai mitra usaha strategis yang memfasilitasi dan melakukan pendampingan proses pengajuan hingga mendapatkan dana hibah tersebut,” jelas Sudirman . (lda)

n Hari Batik Nasional 2019

Karyawan RAPP Kompak Pakai Baju Batik

PANGKALAN KERINCI - Karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) serentak mengenakan baju batik guna memeriahkan Peringatan Hari Batik Nasional 2019 yang ditetapkan setiap tanggal 2 Oktober. Mill Complex HR Head RAPP, Fahrizal Tampubolon, mengatakan sejak beberapa tahun lalu, para karyawan sudah sering mengenakan batik untuk memperingati Hari Batik Nasional. Ia mengatakan karyawan cukup antusias memakai baju batik ketika bekerja lalu menggunggah foto mereka berpakaian batik ke media sosial masingmasing. Menggunakan tagar #keAPRILpakaibatik dan #LifeatAPRIL, para kary-

awan berlomba-lomba mengunggah foto mereka sekaligus merebut hadiah menarik dari perusahaan. “Ini sudah menjadi tradisi di RAPP setiap tanggal 2 Oktober ke kantor mengenakan batik. Tradisi ini berawal atas inisiatif karyawan untuk memakai batik pada Peringatan Hari Batik Nasional,” kata Fahri. Selain itu, lanjut Fahri, RAPP juga mendukung pelestarian batik dengan membina para pembatik di Rumah Batik Andalan (RBA) melalui Program Community Development (CD). “Seragam batik karyawan diproduksi oleh ibuibu pembatik di RBA yang juga dukungan terhadap batik khas Riau. Jadi saat ini karyawan RAPP semuan-

PAKAI BATIK - Karyawan PT RAPP mengenakan batik dalam Peringatan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober 2019. (ist) ya punya Batik Bono,” ujarnya. Peringatan Hari Batik merupakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2009 Tentang Hari Batik Nasional. Hal ini dilakukan untuk melestarikan batik yang telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan

Non-Bendawi pada Oktober 2009 lalu oleh United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).

(rls)

n Dugaan Korupsi Kredit Macet PT PER

Jaksa Agendakan Periksa Ahli dari Kemenkeu

PEKANBARU - Jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru masih melengkapi berkas perkara dugaan korupsi kredit macet di PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER). Salah satunya, meminta keterangan ahli dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Perkara ini melibatkan tersangka IH selalu Pimpinan Desk PMK PT PER, R selaku Analis Pemasaran, dan I yang merupakan salah satu Ketua Kelompok UMKM penerima kucuran kredit. Mereka dinilai paling bertanggung jawab atas kredit macet tahun 2014-2017. Kepala Seksi Pidana

Khusus Kejari Pekanbaru, Yuriza Antoni, mengatakan, pemeriksaan ahli untuk melengkapi berkas tersangka. "Kita telah berkoordinasi dengan ahli Kementerian Keuangan, dijadwalan pekan depan akan dimintai keterangan," ujar Yuriza, di Pekanbaru, Rabu (2/10). Yuriza menjelaskan, keterangan ahli dari Kemenkeu diperlukan terkait sumber dana PT PER. "Hanya untuk penegasan saja, terkait sumber dana," ucap Yuriza. Selain meminta keterangan ahli, Kejari Pekanbaru juga menunggu audit penghitungan kerugian negara dari Ba-

dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau. Setelah hasil audit didapat, jaksa penyidik akan melimpahkan berkas ke jaksa peneliti. Dugaan kredit macet ini dilaporkan oleh manajemen PT PER ke Kejari Pekanbaru. Kredit yang diusut adalah penyaluran kredit bakulan atau kredit kepada UMKM pada Kantor Cabang Utama PT PER. Diduga terjadi penyimpangan atas penerimaan angsuran pokok dan bunga pada tujuh perjanjian kredit atas nama tiga mitra usaha terkait perjanjian kredit sebesar Rp1.298.082.000, atas

pencatatan laporan nominatif kredit 31 Desember 2014 hingga 31 Desember 2017. Penyimpangan pemberian tiga fasilitas kredit baru kepada dua mitra usaha yang dilakukan ketika angsuran atas fasilitas kredit sebelumnya belum lunas atau kredit macet. Penggunaan fasilitas kredit yang diterima dua mitra usaha itu tidak disalurkan ke anggota mitra usaha. Kredit itu digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum PT PER atau digunakan untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebelumnya. Perkara ditingkatkan ke penyidikan pada 31 Mei

2019. Dalam proses penyidikan, penyidik Pidsus Kejari sudah memeriksa banyak saksi, di antaranya Direktur PT PER Rudi Alfian Umar, Kabag BUMD Biro Ekonomi Setdaprov Riau, Mardoni Akrom, mantan Direktur Utama PT PER Irhas Pradinata Yusuf, dan Direktur PT PER, Kusnanto Yusuf. Pemeriksaan juga dilakukan pada Analisis Pemasaran, Rahmiwati, kasir di PT PER, Sari Sasmita, Sri Wahyu Utama dari swasta, Ketua Koperasi Permata I Delima, Syardawati Idham, Yuli Rizki selaku kasir, dan Ketua Kelompok UMKM, Irawan Saryono. (lda)

Dewan Redaksi : Albi Budiman, Maskur, Adlis Fitrajaya, Saparudin Koto, Redpel: Fajar W, Koordinator Liputan: Linda Novia Staf Redaksi : Santos, Vivi Eliyati, Sri Lestari, Wisli Susanto, Wahyudi, Novi Kawandi, Zamzami Delfi, Delvi Adri, Karmawijaya. Bengkalis : Zulkarnaen, Dumai: Bambang. Indragiri Hulu: Dasmun, Indragiri Hilir : Ayendra, Kampar : Adi Jondri, Kuantan Singingi : Idi Susanto, Pelalawan : Andi Indriyanto Rokan Hulu : Feri Hendarawan Rokan Hilir : Afrizal, Siak : Diana, Kepulauan Meranti : Ali Imron, Perwakilan Jakarta : Muksin Kabag Pracetak: Samsul Bahri, Riki Setiawan, Erwin Saputra, Teknologi Informasi: Oki Wibawa.

(Terbit Sejak 1 April 2005)

PRESIDEN KOMISARIS PIMPINAN UMUM PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB PIMPINAN PERUSAHAAN

: HERIC RAKASIWA : HM MASKUR

Manager Iklan : Herlina, Kabag Sirkulasi: Hendra Gunawan, Kabag Piutang: Triono, Piutang/kolektor: Susanto, Perwakilan Iklan jakarta: Mukhsin, Santa Modem Market Ruang Expo LT. 2. Jl. Cipaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp: 021 95605611. Fax: 0217180747. Alamat Perusahaan: Metro Grha Pena Jl. Soekarno Hatta No. 20-28, Telp: 07617865001, 7865003, Fax: 07617865004 Pekanbaru-Riau- Indonesia .Telepon Iklan: 0761-7865003. Telepon Distribusi & Sirkulasi: 0761-1865002, 0761-1865003, 0761-1865001, Rekening Bank: Bank Kesawan: No. AC523.3000.7080 - Bank Riau: No. AC101.08.00.759. Ombusmen: Wahyu Awaluddin. SH., Ir. Sahala TP. Hutabarat , SH,MH. Biro Usaha Inhu : Agusyandra Ms, Alamat: Jl. Gerbang Sari No.10 B, Kel. Pematang Reba. Kec. Rengat Barat.

: ADLIS FITRAJAYA : SAPARUDIN KOTO Harga langganan dalam kota: Rp150.000.-/bulan, untuk langganan luar kota ditambah ongkos kirim.

ADVERTORIAL

METRO RIAU

kAMIs, 3 oktober 2019

PEMKAB KEPULAUAN MERANTI

3

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen Doni Bonardo, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), RI Nazir Foead dan Gubernur Riau, Syamsuar dan Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan berfoto di pohon sagu yang ditanam Presiden RI, Jokowi di Sungai Tohor.

Meranti Siap Penuhi Permintaan Tepung Sagu Nasional PERMINTAAN sagu nasional diprediksi akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu seiring usulan sejumlah daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kabupaten Penghasil Sagu Seluruh Indonesia (Fokus Kapassindo) ke pemerintah pusat. Demikian disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, belum lama ini. Bupati minta agar industri sagu lokal bersiap-siap menghadapi banjirnya permintaan tepung sagu dari luar daerah. “Kita telah minta pusat menurunkan impor tepung terigu untuk pangan sebanyak 10 persen dari kebutuhan nasional. Respon presiden sangat bagus, saat ini usulan itu sedang dibahas di tingkat pusat,” ujarnya. Menurutnya, sebagai pengganti kekurangan tepung terigu yang 10 persen tersebut, pemerintah akan menggunakan tepung sagu. Tepung impor hasil olahan biji gandum tersebut akan dioplos dengan tepung sagu produksi lokal. “Saat ini impor tepung terigu nasional untuk pangan mencapai 8 juta ton lebih per tahun. Jika 10 persen dari total impor terigu dioplos dengan sagu, pasti akan berdampak besar pada petani sagu di seluruh Indonesia,” ujar Irwan yang juga menjabat Ketua Fokus Kapassindo. Pernyataan Bupati Irwan bukan tanpa alasan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah pusat bahkan telah menggelontorkan anggaran Rp18,7 miliar untuk membangun Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur. Dimulai dengan pembebasan lahan pada tahun 2017, proyek tahun jamak itu ditargetkan beroperasi pada 2020 mendatang. Dia mengaku, pengembangan sagu memang menjadi prioritas pemerintah kabupaten untuk menjadikan Kepulauan Meranti sebagai bandar niaga. Selain menjemput program-program pusat, Pemkab

Meranti sudah berhasil menelurkan bibit sagu varietas unggul di sana. “Sagu adalah alternatif pegganti beras. Kita berharap sagu bukan lagi makanan tradisional, tapi dapat membantu sawasembada pangan nasional. Makanya harus menjadi fokus bukan hanya Pemda, tapi juga pusat,” harap bupati. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (Disdagperinkop-UKM) Kepulauan Meranti, Aza Fahroni. Menurutnya, finalisasi pembangunan Sentra Industri Kecil Menegah (IKM) Sagu Sungai Tohor memang menjadi skala usulan 2019 yang diharapakan dapat terealisasi pada tahun anggaran 2020 mendatang. Menurut Aza, finalisasi lanjutan pembangunan Sentra Sagu Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur dinilai perlu. Hal itu mengingat adanya beberapa fasilitas pendukung yang belum dibangun, seperti pagar, gapura, musholla, kantin hingga beberapa fasilitas lainnya. “Untuk studi kelayakan dan rencana kerja (Renja) sudah diusulkan. Mudah mudahan diterima, sehingga bisa masuk skala prioritas oleh perintah pusat tahun 2020 mendatang,” ungkapnya. Pembangunan pengembangan IKM Sagu Sungai Tohor sejauh ini telah mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah pusat. Hal itu tidak lain ditujukan guna meningkatkan nilai produksi sagu yang dihasilkan oleh masyarakat setempat hingga diharapkan menjadi pangan alternatif pengganti beras dimasa akan datang. “Jika selama ini yang dihasilkan sebatas sagu basah,

BUPATI Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir MSi mendampingi Kepala BNPB RI dan Gubernur Riau, Syamsuar ketika mengunjungi Sentra IKM Sagu Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur. dengan adanya fasilitas tersebut dapat memberikan ruang terhadap produk hilir sehingga berdampak langsung terhadap nilai ekonomi masyarakat,” ujarnya. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagperinkop UKM) Kepulauan Meranti, Rudi Alhasan S Ag, mengatakan ratusan ton tepung sagu basah tersebut berasal dari 14 unit pabrik sagu masyarakat sekitar Sentra IKM. Untuk menunjang kualitas tepung produksi, sentra ini dilengkapi dengan instalasi pengolahan air gambut sebagai sumber air bersihnya. “Jika sudah beroperasi, bisa jadi Sentra IKM di Sungai Tohor turut menyuplai kebutuhan tepung sagu dari luar daerah, mengingat fasilitas yang ada cukup lengkap. Produksinya juga lebih berkualitas,” ujar Rudi. Terlebih saat ini permintaan sagu di Meranti mulai meningkat, sedangkan sebagian besar pengusaha tepung sagu kering juga mulai kewalahan memenuhi permintaan pasar. Namun, tujuan utama dibangunnya Sentra IKM bukanlah sekedar memproduksi tepung sagu kering melainkan didesain untuk mengolah hasil sagu masyarakat, mulai hulu hingga ke hilir. “Sentra IKM ini akan mengolah berbagai jenis turunan

Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan didampingi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (Disdagperinkop-UKM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Aza Fahroni saat menerima kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen Doni Bonardo, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) RI, Nazir Foead dan Gubernur Riau, Syamsuar di Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) di Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur.

produk sagu, seperti mi sagu hingga gula sagu. Dengan begitu, pelaku usaha sagu di Meranti tak hanya menghasilkan tepung,” ujarnya. Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur merupakan wilayah yang ditetapkan oleh Pemkab Kepulauan Meranti sebagai sentra industri sagu terbesar. Berdasarkan data pemerintah daerah, produksi sagu basah dari 14 kilang sagu di Sungai Tohor mencapai 600-700 ton per hari. Dengan harga berkisar Rp2.000 – Rp3.000 per kilogram, sedangkan sagu kering atau tepung sagu dapat mencapai Rp8.000/Kg.

Beras Sagu Akan Diproduksi Massal PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab Kepulauan Meranti, Riau menargetkan pada akhir 2019 Sentra Industri Kecil Menegah (IKM) Sagu Sungai Tohor mulai beroperasi. Adapun salah satu produk unggulan yang menjadi prioritas dan akan diproduksi secara massal di sana adalah beras sagu. Target tersebut dibeberkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (DisdagperindagkopUKM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Aza Fahroni. “Kami menargetkan akhir 2019 sudah beroprasi. Dan semua produk akan diproduksi secara massal, terutama produk unggulan yang akan kita produksi juga beras sagu,” ungkapnya. Untuk itu, ia sangat berharap doa dan dukungan dan kerjasama yang baik dari masyarakat tokoh dan ormas agar rencana tersebut tidak ada hambatan. Terpisah, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir Msi mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan selalu berupaya maksimal dalam mengembangkan pangan lokal berbahan dasar sagu hingga ke tingkat nasional. Menurutnya, sagu yang

mempunyai peluang yang besar di pasar kebutuhan pangan nasional. Dampaknya timbulah gagasan Pemkab Meranti untuk menyulap sagu menjadi beras, yakni beras analog yang terbuat dari sagu. “Program diversifikasi pangan kita mulai berhasil untuk psikologi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Untuk itu, muncul sebuah produk dengan nama beras analog berbahan dasar sagu yang menyerupai bentuk beras asli, sehingga psikologi masyarakat yang mengkonsumsinya merasa mengkonsumsi beras. Mudah-mudahan tahun ini mulai diproduksi secara massal,” kata bupati Irwan mengajak masyarakat agar dapat mendukung program baik tersebut. “Pemerintah terus berupaya mendorong dan mendukung swasembada pangan mandiri dan ketahan pangan melalui kebijakan-kebijakan nasional. Untuk menuju ke sana, makanya kita harus kedepankan potensi sagu kita,” ujarnya. Dampak lain dari sagu memiliki kualitas gizi yang lebih baik dengan kadar gula yang lebih rendah jika dibandingkan dengan beras padi. Selain potensial sebagai sumber karbohidrat, beras yang dibuat dari sagu dinilai kaya akan serat sehingga sangat bagus untuk kesehatan. Tidak hanya beras analog, melalui teknologi yang sedang dikembangkan di sentra IKM Sagu Sungai Tohor juga akan menghasilkan jenis makanan, seperti mi instan dan beberapa produk makanan lain. Kedepan hendaknya pengembangan teknologi diharapkan mampu menjadi peluang usaha untuk membangkitkan perekonomian daerah terutama bagi masyarakat.

Mulai Disorot Pihak Rumah Sakit BELUM diproduksi secara masal, isu keberadaan beras sagu yang akan diproduksi secara massal oleh Industri Kecil Menegah (IKM) Sagu Sun-

gai Tohor, Kepulauan Meranti mulai disorot oleh pihak rumah sakit. Bahkan, kabarnya beberapa rumah sakit tersebut telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan calon managemen marketing Sentra IKM Sagu Sungai Tohor yang nantinya dikelola oleh Unit Pelaksana (UPT) dinas teknis terkait. “Belum diproduksi secara masal sudah ada beberapa pihak rumah sakit di Pekanbaru yang mau menjadi buyer tetap Sentra IKM Sagu kita. Bahkan, kabar yang saya terima, managemen Setra IKM Sagu kita sudah lakukan MoU kerjasamanya,” ungkap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah, (Disdagperinkop-UKM) Kabupaten Kepulauan Meranti, Aza Fahroni. Seperti diungkapkannya, target DisdagperinkopUKM Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap beras sagu akan diproduksi secara masal akhir 2019 mendatang. “Kami menargetkan akhir 2019 ini sudah beroprasi. Dan semua produk unggulan akan diproduksi secara massal, terutama terhadap beras sagu,” ungkapnya. Terpisah, Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan, Fahri mengaku ikut mendukung upaya tersebut. Menurutnya yang dikutip dari catatan Federasi Diabetes Internasional tahun 2015 menyebutkan, bahwa penduduk yang toleransi glukosa (TGT) terganggu mencapai 29 juta orang. TGT merupakan fase transisi antara gula darah normal dan kecenderungan berubah kearah diabetes. Bila hal ini tidak dilakukan tindakan preventif, maka jumlah penduduk banyak sekali terkena diabetes. “Seperti kita tahu bahwa diabetes merupakan induk segala penyakit yang dapat merambah merusak organ-organ tubuh yang lain secara diam-diam. Cepat atau lambat, bila diabetes tidak dikendalikan maka organ lain akan terganggu,” ungkapnya. Dalam mengatasi hal itu, sebagai upaya pengenalan konsumsi beras sagu menjadi suatu keharusan untuk selalu menjaga kesehatan secara preventif. Mengingat kondisi saat ini dengan meningkatnya pangan beras, disisi lain pun diiringi peningkatan jumlah penderita diabetes. “Meranti lumbungnya sagu dengan skala nasional dan internasional. Secara klinis dan empiris pun beras sagu telah memberi bukti nyata untuk dikonsumsi secara massal. Untuk itu, perlu kita dukung. Dan tidak salah jika RSUD Meranti mengambil langkah yang sama,” ungkapnya.(adv/ali)

5

UAIR ORTEM

etalase 9102 SUTSUGA 8 ,SIMAK

METRO RIAU

kAMIs, 3 okToBeR 2019

4

Sambut Ibu Kota Baru

Smartfren Luncurkan Dua Kartu Perdana

PONTIANAK - PT Smartfren Telecom mengumumkan kehadiran layanan dan kartu perdana khusus di Pontianak dan Singkawang. Kehadiran keduanya merupakan bagian dari komitmen Smartfren untuk terus menghadirkan akses telekomunikasi cepat berteknologi 4G LTE yang terjangkau bagi Indonesia. Chief Sales Officer Smartfren, Dedi Irawan menjelaskan, hadirnya Smartfren di Singkawang dan Pontianak merupakan bentuk dukungan untuk menghadirkan layanan dan infrastruktur telekomunikasi di Kalimantan Barat. “Pemerintah sudah mencanangkan Kalimantan sebagai ibukota baru Indonesia, karena itu selain kami ingin masyarakat dapat menghadirkan layanan yang cepat, berkualitas dan terjangkau. Masyarakat juga diharapkan merasakan jaringan 4G LTE yang cepat dan terjangkau,” katanya, dilansir sindonews.com, Rabu (2/10). Sementara Deputy CEO Mobility Smartfren, Sukaca Purwokardjono, menga-

oigeoS rewaL

takan, kartu perdana Smartfren Singkawang dan Pontianak ditawarkan seharga Rp60.000 untuk dua kartu. Setelah melakukan aktivasi, pembeli akan langsung mendapatkan total kuota internet 4G sebesar 30 GB. Dengan demikian, total bonus aktivasi untuk dua kartu adalah 60 GB. Selain itu, Smartfren juga memberikan bonus gratis telepon sepuasnya ke sesama nomor Smartfren, serta gratis menelepon ke operator lain selama 10 menit. Jika konsumen melakukan isi ulang minimal Rp30.000, otomatis langsung mendapatkan bonus kuota internet 10 GB (5 GB kuota 24 jam + 5 GB kuota malam). Sedangkan jika isi ulang Rp60.000, maka

bonus kuota internet yang diperoleh adalah 30 GB (15 GB kuota 24 Jam + 15 GB kuota malam). Dedi mengutarakan, untuk merayakan hadirnya Smartfren di Singkawang dan Pontianak, pengguna baru juga langsung dapat mengikuti kejutan undian WOW Smartfren. Cukup pakai Smartfren aktifkan paket dan raih kesempatan memiliki rumah, mobil, Vespa, smartphone hingga paket liburan, dan ratusan hadiah lainnya. Kesempatan menang sangat besar karena program promo Smartfren WOW diundi setiap bulan. “Selain itu, kami juga siapkan ratusan voucher pulsa dan voucher belanja yang siap dibagikan kepada pelanggan yang beruntung setiap bulannya lewat program ini,” janjinya. Saat ini Kartu Perdana Singkawang dan Pontianak sudah dapat diperoleh di outlet-outlet penjualan, serta konter handphone dan galeri Smartfren. (int/mr)

aya)ohiBdmdIunaBwKiwnaiehTDehDS(TIT

nawrAndroid iM Galaxy Tab S6,Tablet urabnakeP arethajeS .gg ayaJ naparaH .lJ agrauleK & Terbaik JAKARTA Sebagai pengguna iPad, rasa pesimis langsung menyelimuti ketika menjajal Galaxy Tab S6. Sebab selama ini belum ada tablet Android yang memberikan kepuasan yang sama ketika menggunakan tabletnya Apple. Hanya satu hal yang membuat kami penasaran. Adanya touchpad di keyboard Galaxy Tab S6. Seberapa membantunya ketika menulis dan mengupload artikel berita. Genap sebulan kami menggunakan tablet Galaxy Tab S6. Diawali keraguan, kini kami berani menilai inilah tablet

Android terbaik saat ini dan menjadi lawan sebanding iPad Pro 11 keluaran 2018. Apa yang menjadi alasan kami memberikan nilai tersebut akan dijabarkan secara singkat dalam ulasan berikut ini. Tampilan tablet ini tidak jauh berbeda dengan saudaranya yang dibanderol lebih murah, Galaxy Tab S5e. Cangkang bagian belakangnya terbuat dari aluminium. Seperti iPad Pro 11, dilansir detil.com, Rabu (2/10), bobot tablet ini ringan, tidak sampai 500 gram. Dimensinya pun tidak besar sehingga ketika memasukan ke dalam tas se-

olah membawa buku saja. Jadi tidak membuat pundak membuat pegal, asyik diajak mobilitas. Samsung membuat bezel tablet ini cukup tipis. Efeknya, layar jadi berukuran 10.5 inch. Padahal bodinya sama seperti tablet berukuran 10,1 inch. Ketebalan Galaxy Tab S6 tidak terpaut jauh dari iPad Pro 11. Alhasil nasibnya sama, kedua tablet ini tidak punya jack audio. Port yang tersedia hanya USB Type C. Lalu ada tombol power, pengaturan volume, smart connector dan SIM Card. (int/mr)

UMUMKAN - Manajemen Smartfren saat mengumumkan Kartu Perdana Singkawang dan Pontianak. (ist)

Xtend Pro Bikin Jaringan WIFi Makin Jauh dan Lancar

JAKARTA - Elegan, tanpa WiFi dead spot, daya jangkau jauh, dan bisa menampung banyak perangkat. Inilah Xtend Pro, Whole Home Mesh Networking Sistem yang ditawarkan oleh PROLiNK. “PROLiNK merupakan penyedia perangkat teknologi jaringan untuk konsumen dan untuk bisnis yang inovatif, solusi power back-up, dan gadget. Xtend Pro adalah Sistem Jaringan Mesh pertama yang kami tambahkan ke dalam lini produk Komunikasi Data PROLiNK,” kata Corporate Business Div Director PROLiNK, Yuriko Chen saat mengenalkan Xtend Pro aisenodnI aohgnoiT agraM laisoS nabdi uyuJakarta. gaP UAIR ITMSP Xtend Pro diyakini menghadirkan pengalaman koneksi nirkabel tanpa hambatan bagi pengguna guna menikmati live-streaming dengan kecepatan tinggi, kemampuan download lebih cepat, dan buffer-video minimal. “Tidak seperti routGalaxy Tab S6. (int) er tradisional, Xtend Pro mengadopsi sistem topologi yang menghilangkan ketergantungan akan koneksi terpusat, dan solusi terbaik untuk memperJAKARTA - Handphone rector vivo Indonesia. an data yang lebih banyak. luas jangkuan WiFi di ruvivo V17 Pro secara resmi Hadir dengan Dual Pop- vivo V17 Pro juga hadir elemah. Perangkat juga dapat sudah dapat diperoleh para Up Selfie Camera pertama gan dengan desain Ultimate menghilangkan WiFi deadpeminatnya di Indonesia di Indonesia, vivo V17 Pro All Screen, yakni tampispot yang membuat frustamelalui vivo official store, menawarkan berbagai fitur lan layar penuh berukusi para pengguna,” klaim e-commerce partner, dan unggulan sebagai respons ran 6,44 inci FHD+ Suretail partner resmi perusa- dari tren dan kebutuhan per AMOLED dengan rahaan diberbagai daerah se- konsumen. Di antaranya, sio layar 20:9. Ikut serharga Rp5,7 juta. 48 MP AI Quad Camera ta ke perangkat adalah “Setelah melalui masa dan 32 MP Dual Pop-Up USB Type-C dan Dualpre-order, vivo resmi mem- Selfie Camera dengan Su- Engine Fast Charging unulai penjualan perdana vivo per Wide-Angle Camera tuk mendukung mobiliV17 Pro dan menawar- untuk mendukung kebutu- tas para pengguna dalam JAKARTA - Setelah menkan berbagai promo me- han fotografi pengguna. melakukan transfer data datangkan realme 5 ke Innarik yang dapat diperoleh Handset dilengkapi dan pengisian daya yang donesia pada 19 Septemoleh para konsumen di se- RAM 8 GB dan ROM 128 lebih cepat, seperti dilanber lalu, pabrikan mengluruh Indonesia,” kata Edy GB untuk kegiatan mul- sir detik.com, Rabu (2/10). gelar flash sale online perKusuma, Senior Brand Di- titasking dan penyimpan- (int/mr) tamanya. Hasilnya, handphone konfigurasi quad camera, baterai 5.000 mAh dan Snapdragon 665 AIE itu mencatat mengirimkan 12.000 unit ponsel ke tangan konsumen. Capaian itu semakin memperkuat klaim mereka, bahwa realme 5 Series sebagai smartphone quad camera yang paling ditunggu dan dicari oleh anak muda di Indonesia. Beberapa pekan sebelumnya, realme 5 Pro juga berhasil terjual 5.000 unit hanya dalam waktu 3 menit di salah satu e-commerce nasional. Baik realme 5 dan realme 5 Pro membawa pengaturan quad camera HANdPHoNE vivo V17 Pro sudah bisa dibeli di Indonesia secara online dan offline. (ist)

noisserpmI BTY

Yuriko Chen, dilansir sindonews.com, Rabu (2/10). Teknologi yang intuitif dan tidak merepotkan ini memungkinkan pengguna untuk dapat bergerak bebas kapanpun dan di manapun tanpa harus mengkhawatirkan signal WiFi secara keseluruhan. Bahkan menghilangkan kerumitan pengguna untuk melakukan koneksi ulang ke jaringan penguat WiFi lainnya. “Didesain agar dapat diskalakan dengan sistem pengaturan plug and play yang mudah, pengguna juga dapat menambahkan titik mesh sesuai dengan ukuran rumah dan keluarga mas-

ing-masing. Ketika diletakkan pada posisi yang strategis, sistem mesh 3-unit yang sederhana ini dengan mudah dapat mendukung cakupan WiFi yang kuat dan stabil hingga 557 meter persegi,” katanya seraya menyebutkan satu unit mesh router bisa mendistribusikan jaringan WiFi kepada 16 perangkat secara bersamaan. Bentuk atau desainnya yang elegan, kata Nita Irene, Marketing Communications PROLiNK Indonesia, membuat Xtend Pro bisa ditempatkan di rak buku, di samping meja, atau bahkan di meja dapur. “Ini karena Xtend Pro da-

asuN ariW otO .TP

ayaJ latneirO .TP seskuS

alaggnaM ahaM .TP rumkaM

pat menyatu dengan mudah ke interior rumah dan dapat digunakan sebagai dekorasi karena penampilannya yang terlihat ramping, bersih, dan modern. Produk hadir dalam dua warna kontemporer bersahaja, Cotton White dan Zen Blue,” imbuhnya. Xtend Pro ditawarkan dalam dua penawaran, yakni Starter Kit (Twin pack) yang dilepas ke pasaran seharga Rp3.490.000 per unit. Lalu Single-unit Kit seharga Rp1.779.000. “Produk tersedia di Lazada, Blibli, Tokopedia, Shopee, Dinomarket, dan Blanja,” ucapnya. (int/mr)

liboM artiC

artiC yleP .tP idabA ayajnaS

Dijual Bebas, vivo V17 Pro Gelar Promosi

urabnakeP - ayraK artiM

adasreP ayaJ atpiC .VC

)nosnohJ(

ayaJ artuP taiK .TP

anavaH .DU

saidiuG nauT miK

repapllaW N

Flash realme asunamirP 5.TPHabiskan 12 - sirSale aL ayraK tPerdana akreB .TP silakgRibu neB Unit Handphone odnilabolG

agrauleK & amanruP rotoM lartneC .DU

iakA / kinkeT sugaB

g n aF n o s i d E agrauleK &

PERKENALKAN - Manajemen PROLiNK Indonesia saat memperkenalkan Xtend Pro, Whole Home Mesh Networking Sistem. (ist)

dengan konfigurasi kamera ultra-wide angle, kamera utama, lensa portrait dan lensa ultra-macro. “Kami sangat senang mengetahui bahwa realme 5 memiliki permintaan yang sangat tinggi di pasar oleh puluhan ribu konsumen Indonesia yang dibuktikan dengan terjualnya 12.000 unit pada flash sale online pertamanya,” kata Josef Wang, Marketing Director realme SEA, di Jakarta, dilansir sindonews.com, Selasa (1/10).Josef mengutarakan, ini akan menjadi langkah besar selanjutnya bagi realme untuk terus berinovasi dan menciptakan smartphone kamera terbaik untuk semua segmen di pasar Indonesia. Tidak hanya itu, realme juga akan terus mengembangkan serang-

kaian smartphone terbaru yang menghadirkan inovasi yang berani di sektor kamera dengan quad-camera dan desain menarik di segmennya.Unit realme 5 menjadi Quad Camera PowerHero dari realme yang dilengkapi prosesor Snapdragon 665 AIE berbasis 11nm. Handset dilengkapi peningkatan kinerja saat bermain game dan generasi ke-3 Qualcomm AI Engine. Handset ikut menghadirkan layar minidrop HD+ 6,5 inci yang lebih besar sehingga memberikan pengalaman bermain game, audio dan video terbaik. Ponsel mengimplementasikan desain diamond cuting generasi selanjutnya dengan tekstur dan gaya baru, menggunakan proses cermin-

mA A / ydnefuS

auH iuS eiL / otnatuS

i d a b A a m i rP o d n i l o r t a K )gnawA(

/ gneP gneT naT )kaiS( nipI

nano dan menggunakan efek holografik, sehingga membawa pengalaman baru dalam memotret dengan pengaturan quadcamera -lensa ultra wide-angle 119 derajat (8 MP), kamera utama (12 MP), lensa portrait (2 MP), dan lensa ultramacro (2 MP), serta kamera depan AI (13 MP). Mendukung kinerja handphone, realme 5 menghadirkan baterai 5.000 mAh untuk menikmati pengalaman pemakaian ekstra panjang dan berjalan pada sistem operasi Android 9.0 ColorOS 6.0. Unit tersedia dalam dua pilihan warna (Crystal Blue dan Crystal Purple) yang dapat menahan percikan air (splash proof) yang jarang terdapat di segmen harganya.

n a S g n i K / i l s oR & neidruS naifuS agrauleK

(int/mr)

UAIR ORTEM

politik

9102 SUTSUGA 8 ,SIMAK

METRO RIAU

kAMIs, 3 oktober 2019

4

5

DPD menggelar rapat paripurna untuk menentukan perwakilan unsur DPD yang duduk di kursi pimpinan MPR, Rabu (2/10) di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta. La Nyalla melakukan salam komando dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas usai rapat paripurna. (mr/detik.com)

KPU Larang Pelaku Tindakan Tercela Ikut Pilkada 2020

ortsaS namidraK

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan pemilihan gubernur, wali kota, maupun bupati pada Pilkada 2020. Dalam Pasal 4 ayat 1 huruf j PKPU tersebut diatur persyaratan calon kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Komisioner KPU RI, Evi Novida Manik mengatakan, perbuatan tercela banyak dimultitafsirkan termasuk oleh instansi yang mengeluarkan surat keterangan yang bersangkutan. Untuk itu, KPU menjabarkan yang dimaksud perbuatan tercela adalah judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkotika, berzina dan/atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. “Satu judi, karena ini ada dalam penjelasan undang-undang jadi kita penjelasan dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 kita cantumkan langsung dalam PKPU sehingga nanti tidak ada multitafsir yang dimaksud dengan perbuatan tercela ini,” ujar Evi dalam uji publik rancangan PKPU di kantor KPU, Rabu (2/10). Evi menjelaskan, peraturan tentang tidak diperbo-

yadeS .TP

lehkannya pelaku perbuatan tercela mengutip pasal 7 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sehingga, ia menegaskan tidak keluar dari aturan Undangundang sebelumnya. Kemudian, kata dia, pelarangan itu dituangkan dalam pasal 42 tentang dokumen syarat calon. Dalam pasal tersebut memuat surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela. “Jadi, nanti ini yang akan mengeluarkan surat keterangannya tidak berdasarkan asumsi-asumsi. Ada surat keterangan yang mendukung seseorang itu nameT atnijT nanupmiH pernah melakukan perbuaTTHW nad urabnakeP baC tan tercela sebagaimana diatur dalam undang-undang atau tidak,” ujar Evi. Ia menambahkan, surat keterangan yang menyatakan bakal calon tidak per-

ayaJ atreK .TP puorG amatU

PDIP Yakin Pimpinan Anyar DPR Tingkatkan Kualitas Parlemen JAKARTA - Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto optimistis pimpinan DPR periode 2019-2024 akan meningkatkan kualitas parlemen. Ketua DPR resmi dijabat Puan Maharani dibantu empat Wakil Ketua yakni Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. PDIP menyebut jika ditinjau dari komposisi personel yang memimpin DPR RI periode kali ini, empat berasal dari partai koalisi yang mendukung Jokowi dan satu orang dari Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad. “Mengingat persahabatan yang baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo, kami percaya bahwa kerjasama dengan Bung Dasco Ahmad akan berjalan baik,” kata Hasto Kristiyanto, Rabu (2/10). Dia mengatakan, wakil ketua umum Gerindra itu juga memiliki semangat yang sama. Ia mengatakan, melihat hal itu maka kepemimpinan DPR peri-

selucreH / namreH

agrauleK & ataH

/ ohS niwrE gniK A

nah melakukan perbuatan tercela adalah kepolisian daerah, kepolisian resor, hingga Polri untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang beda

idianuJ reteP

provinsi dari domisilinya. Perubahan dalam PKPU yang dimaksud yakni Pasal 4 ayat 1 berbunyi “Warga Negara Indonesia dap-

at menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota dengan memenuhi per-

syaratan sebagai berikut: Kemudian dalam Pasal 4 ayat 1 huruf j disebutkan, “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang meli-

puti: 1. judi; 2. mabuk; 3. pemakai atau pengedar narkotika; 4. berzina; dan/atau 5. perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.” (mr/sri)

Istana Tegaskan Pelantikan Jokowi GNOTetap IK KET K20 OH Oktober .DTIT NIY NAUK IAH MAN AYITEC

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung mengatakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin tetap dilaksanakan Minggu, 20 Oktober 2019. Waktu pelantikan tak bisa dimajukan atau dimundurkan satu hari lantaran sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Tidak boleh maju sehari, tidak boleh mundur sehari.

akan berlangsung 20 urabnakeP – VI natnauKJadi .lJ tetapsesuai Oktober jadwal KPU,”

kata Pramono di kantornya, Jakarta, Rabu (2/10). Pramono menyatakan Jokowi tak pernah meminta pelantikan dirinya maju satu hari. Menurutnya, Jokowi sangat paham tentang aturan ketatanegaraan. Mantan Wali Kota Solo itu hanya sebatas menerima usulan agar pelantikan maju menjadi 19 Oktober. “Sehingga itu tidak ada

NK.M ,HS ,AKOL KIWEDOL

(perubahan). Tetap pelantikan sesuai jadwal yang sudah diputuskan oleh KPU karena periodesasi DPR dan Presiden itu sudah fix lima tahunan,” ujar Pramono. Sebelumnya, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi bersikukuh meminta KPU menyetujui usulan pihaknya agar pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, Joko WidodoMa’ruf Amin menjadi 19

mukuH rotnaK srentraP & sirdnA

idajakuS aseD utaB tikuB

Oktober, dari yang sudah dijadwalkan 20 Oktober. “Kami berharap dan yakin KPU cukup bijak dalam hal ini,” kata Budi saat dikonfirmasi, Senin (30/9). Budi mengaku sudah mengusulkan kepada Jokowi agar pelantikan dimajukan satu hari. Mendengar usul itu, Budi menyebut Jokowi hanya tersenyum. Menurut Budi, memajukan waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpil-

ih tak akan mengganggu agenda kenegaraan dan pelantikan tetap berjalan lancar. Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 tetap dilaksanakan pada 20 Oktober. “Tetap 20 Oktober 2019,” ujar Hasyim kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (28/9), merespons usulan untuk menggeser jadwal pelantikan menjadi 19 Oktober. (mr/sri)

HS ,niffA

saM sabolG naPilkada gnaduSerentak greP 2020kinkeT nosliW

ode saat ini akan lebih solid dan mampu bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas dewan. Hasto mengatakan, kepemimpinan PDIP di DPR RI dengan seluruh alat kelengkapan dewan akan memperkuat posisi politik Presiden Joko Widodo. Dia optimistis jika konsolidasi politik dan hukum pemerintahan Jokowi akan berjalan baik. Apalagi, Hasto berpendapat jika ada harapan masyarakat Indonesia agar kebijakan DPR RI lebih sinergis dengan kebijakan presiden Jokowi. Dia mengatakan, penguatan konsolidasi politik dan hukum akan membuat seluruh tata pemerintahan berjalan lebih baik, stabil dan percepatan gerak pembangunan di segala bidang kehidupan dapat diwujudkan. “Terlebih pascapenguatan posisi politik presiden di dalam menentukan arah dan kebijakan politik hukum sebagai kepala pemerintahan dengan tersedianya mekanisme check and balances di dalam penegakan hukum,” katanya. (mr/sri)

hauB rasaP gnoisA

gnatnauyuY i g o l oxe l f eR

Proses penandatangan NPHD Pemilu 2020 oleh Bawalsu Riau yang dihadiri Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. (mr/antara)

Bawaslu Riau Tandatangani NPHD Enam Kabupaten

PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau tuntas tandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 di enam kabupaten/kota. Tiga kabupaten lainnya masih dalam proses. “Hingga hari ini sudah banyak enam kabupaten yang telah melakukan penandatanganan NPHD, dan sisanya tiga kabupaten masih dalam proses,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan saat menyampaikan laporannya kepada Bupati Bengkalis, di Pekanbaru, Selasa (1/10). Penandatanganan itu sendiri disaksikan Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan bersama anggota Bawaslu Riau Neil Antariksa dan Kepala Sekretariat Bawaslu Riau Anderson. Hadir juga Sekretaris KPU Provinsi Riau, Ilham M.Yasir, dan Rudinal, Bu-

eoH asakreP ordryH gnittiF & sciluardyH

pati Bengkalis, Amril Mukminin, Plh Sekda, Heri Indra Putra, kepala BPKD, Aulia, PltKepala BappedaUhelmi, dan Kepala KesbangpolHermanto Baran. Menurut Rusidi, besar nominal dana NPHD untuk Bawaslu kabupaten yang telah ditandatangani Bengkalis Rp10 miliar, Rokan Hilir Rp13 miliar, Pelalawan Rp13,9 miliar, Siak Rp10,8 miliar, Kepulauan Meranti Rp9 miliar, Kota Dumai Rp8,72 miliar. Sementara itu yang masih tahap pembahasan yakni Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hulu. “Usulan anggaran NPHD ini berdasarkan kebutuhan bukan keinginan dari penyelenggaraan pemilu. Melalui proses yang baik, KPU dan Bawaslu harus menggunakan ini dengan baik dan benar, sehingga pemilu terselenggara dengan sukses,” ujar Rusidi.

akgnaN draobayaJ okoT )haysnaidrA(

Rusidi menjelaskan bahwa di tiap-tiap kabupaten memiliki besaran nominal NPHD berbeda-beda. Hal ini disebabkan di tiap daerah atau kabupaten memiliki jumlah pengawas dan kebutuhannya yang berbedabeda pula,” ujarnya lagi. Sementara Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyampaikan harapannya agar pilkada nanti berkualitas, berintegritas serta menjaga netralitas, sehingga Pilkada dapat berjalan sukses. “Kita ingin Pemda, KPU, Bawaslu saling mengingatkan, berkoordinasi, dan berhati-hati menggunakan anggaran sesuai dengan kewenangan dan UU yang berlaku,” tambah bupati. Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abu Hamid, melalui Komisioner KPU Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan SDM, Hanafi mengatakan, dana hibah tersebut akan digunakan

L OTO B / D T R e i f f o K e t i h W k a w u L

& ardumaS anauB atpiC TP arethajeS rebmuS artiC TP

otnatsydpA/otrawnA/otnaigA/

untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada. Mulai dari pemutahiran data pemilih, Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, kampanye, pungut hitung dan lain-lain. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk badan penyelenggaraan adhock. Penyelenggara adhoc yang dimaksud meliputi tiga kelompok, yaitu Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dikatakan Hanafi, awalnya KPU mengusulkan Rp28 miliar namun disetujui Rp 22 miliar lebih. Namun anggaran tersebut dinilai sudah cukup untuk pesta demokrasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2020 mendatang. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Syamsurizal mengatakan pihaknya juga

itapajaG aratnuS .TP

telah mempersiapkan diri terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2020 mendatang. Dikatakan, untuk anggaran yang diusulkan, pihaknya menyampaikan usulan sebesar Rp 11 miliar, namun yang disetujui hanya Rp 9 miliar. Anggaran tersebut, dikatakan Syamsurizal akan digunakan untuk honorium mulai dari Panwascam, PPL tingkat desa hingga pengawas di setiap TPS. Selain itu anggaran yang diberikan juga dipergunakan untuk peningkatan kapasitas dan bimbingan kepada setiap panitia pengawas. “Anggaran yang direalisasikan itu sudah cukup. Nantinya anggaran itu akan digunakan untuk honor. Mulai dari Panwascam, PPL tingkat desa hingga pengawas di setiap TPS, selain itu anggaran ini juga digunakan untuk peningkatan kapasitas pada setiap panitia pengawas,” ungkpanya. (mr/sri)

AdvertoriAl

METRO RIAU

kAMIs,3 oktober 2019

6

AnggoTA DPRD Riau, Agung Nugroho menyampaikan jawaban atas tuntutan mahasiswa yang berdemo.

DPRD Riau Terima Tantangan Mahasiswa

Janji Tunaikan Seluruh Tuntutan PEKANBARU - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Riau Bermarwah mendatangi gedung DPRD Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (1/10). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama mengenai isu yang sedang berkembang saat ini. Yaitu, penolakan terhadap revisi UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Rancangan KUHP (RKUHP). Massa tiba di gedung wakil rakyat sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung berorasi tepat di depan gedung DPRD Riau. Karena dibatasi dengan kawat besi dari polisi, mahasiswa tidak bisa masuk ke dalam gedung dewan. Hanya dibolehkan melaksanakan aksi di depan pagar. Kondisi tersebut tidak membuat mahasiswa surut. Melainkan tetap menyampaikan sejumlah tuntutan yang dianggap penting untuk menuntaskan keresahan di masyarakat. “DPRD Riau jangan diam. Jangan bekerja tunggu terima gaji dulu. Bersuar-

alah! Sampaikan keresahan kami ke pusat sana. Dimana ada sejumlah aturan yang benar-benar sudah membuat resah,” kata salah satu perwakilan massa yang merupakan Presiden Mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Amir Aripin Harahap. Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa yang hadir pada saat itu tidak mau hanya sekedar menerima janji. Akan tetapi seluruh tuntutan, terutama penyampaian penolakan terhadap revisi UU KPK dan RKHUP disampaikan ke Pemerintah Pusat. Bahkan mahasiswa

AnggoTA DPRD Riau, Kasir dan Parisman mengambil lembaran tuntutan mahasiswa yang berdemo.

AnggoTA DPRD Riau, Agung Nugroho didampingi Kasir dan Parisman, sedang diwawancarai wartawan usai menemui massa pendemo.

AnggoTA DPRD Riau, Agung Nugroho, Kasir dan Parisman didampingi Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Susanto menemui massa yang berunjuk rasa.

berjanji akan kembali datang untuk menagih aspirasi yang telah disampaikan. Selain penolakan terhadap RKHUP dan revisi UU KPK, massa juga menuntut agar DPRD Provinsi Riau segera menuntaskan rancangan peraturan daerah (perda) tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena sampai saat ini belum ada payung hukum yang jelas atas penanganan karhutla di Riau. Jangan sampai kabut asap tebal kembali terjadi karena kinerja pejabat di daerah tidak baik. “Kami juga meminta DPRD Riau mendukung kinerja Kapolda Riau yang baru untuk menuntaskan persoalan karhutla dengan baik. Korporasi yang terbakar lahannya agar diumumkan ke publik. Tangkap dan adili segera,” tegasnya. Ia pun menantang DPRD Riau untuk dapat menyelesaikan seluruh tuntutan terse-

but. Yakni dengan menunjukan bukti bahwa apa yang disampaikan dikerjakan oleh dewan. Perwakilan DPRD Provinsi Riau di antaranya Agung Nugroho, Parisman dan Kasir menyambut baik kedatangan para mahasiswa. Bahkan ketiganya tak segan untuk duduk bersimpuh di jalan sejajar dengan para mahasiswa. Meski dibatasi oleh kawat berduri, para wakil rakyat sempat menyalami para mahasiswa. Bahkan tangan Agung Nugroho sempat berdarah ketika berupaya menggapai tangan mahasiswa di balik kawat berduri. Atas tuntutan yang disampaikan, Agung yang menjadi juru bicara saat itu memastikan seluruh tuntutan mahasiswa bakal ditindaklanjuti DPRD Riau. Ia juga sempat menjawab permintaan mahasiswa agar DPRD bekerja tidak menunggu gaji. Mengingat anggota DPRD Riau yang baru belum sampai satu bulan bertugas.

AnggoTA DPRD Riau, Agung NUgroho didampingi Parisman, menandatangani lembaran tuntutan pendemo.

“Kami di sini tidak mementingkan gaji sama sekali. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh aspirasi masyarakat terselesaikan dengan seluruh tenaga yang kami punya,” kata Agung yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau. Khusus untuk RKUHP dan penolakan revisi UU KPK, dikatakan Agung bahwa sejak awal aksi unjuk rasa terjadi di DPRD Riau, pimpinan sementara DPRD telah menjalin komunikasi kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini DPR RI. Bahkan pihaknya juga berkirim surat secara resmi menyampaikan seluruh tuntutan yang disampaikan ke Jakarta. Sedangkan untuk pengesahan rancangan perda karhutla, pihaknya meminta agar mahasiswa bersabar. Karena sampai saat ini pimpinan definitif DPRD Riau belum ada. Sehingga pembentukan alat kelengkapan dewan

seperti badan anggaran, komisi dan badan legislasi masih tertunda. Sampai itu ada, pihaknya baru bisa menjalankan tugas pokok dam fungsi legislator sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun dirinya memastikan pembahasan rancangan Perda Karhutla akan digesa dan diselesaikan. “Pasti. Itu memang menjadi keinginan kami juga. Melihat kondisi situasi karhutla lalu. Kami tentu tidak ingin hal itu kembali terjadi. Karena kami juga merasakan dampaknya. Menghirup asap,” kata Agung. Usai mendengarkan jawaban DPRD Riau, mahasiswa kemudian menyodorkan tuntutan yang dituangkan ke dalam surat dengan dibubuhi materai. Usai ditandatangani dewan, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib seraya menyampaikan terimakasih kepada polisi yang telah melakukan pengawalan dengan baik. (Adv)

SeJumlAh anggota DPRD Riau didampingi personel kepolisian menemui aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Riau Bermarwah.

Sambungan 800 Perantau Diupayakan agar perantau yang pulang dengan kapal bisa langsung sandar di Pelabuhan Teluk Bayur. Namun jika tidak memungkinkan, bisa sampai di Tanjung Priok, Jakarta dan dilanjutkan dengan transportasi lain ke Padang. “Sekarang dana sudah terkumpul cukup banyak. Kalau memungkinkan nanti, setelah turun di Tanjung Priok, ke Padang menggunakan pesawat,” ujar Nasrul seperti dilansir Antara. Persoalannya adalah kelengkapan administrasi dari perantau itu yang sekarang sudah tidak ada. Hal itu yang perlu dikomunikasikan dengan pihak Kementerian Perhubungan dan maskapai. Tetapi kalau memang tidak bisa, akan menggunakan alternatif lain yaitu bus. Sementara itu, sebanyak 297 orang perantau di Wamena itu sudah dalam perjalanan pulang. Mereka masing-masing dibantu oleh Kementrian Perhubungan melalui PT Pelni sebanyak 130 orang sekarang masih dalam perjalanan. Kemudian dibantu TNI menggunakan pesawat Hercules sebanyak 50 orang, direncanakan sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis (3/10), dan dibantu Aksi Tanggap Cepat (ATC) sebanyak 97 orang, sampai di Bandara Internasional Minangkabau, Padang hari ini. Selain itu ada pula yang pulang secara mandiri sebanyak 20 orang. 300 Orang Tetap Bertahan Sebanyak 300 orang perantau Minang yang semula menyatakan ingin pulang ke kampung halaman mengurungkan niat

dan menyatakan tetap ingin bertahan di Wamena. “Datanya terus berubah sesuai situasi di sana. Data terbaru ada 300 orang ingin tetap bertahan di Wamena,” kata Nasrul. Pemprov Sumbar menghargai keinginan dari perantau itu dan akan mencarikan solusi terbaik bagi semua. Salah satu alternatif untuk perantau yang tetap di Wamena diberikan semacam santunan, modal untuk berusaha kembali. Namun besaran santunan itu masih belum ditetapkan, disesuaikan dengan uang bantuan yang nanti tersisa setelah semua perantau yang ingin pulang di Wamena dipulangkan. Nasrul juga menyebut berdasarkan informasi dari pihak keamanan, kondisi di Wamena mulai kondusif. Ia berharap yang terbaik untuk semua perantau yang ada di Wamena baik yang ingin pulang maupun yang tetap ingin di Papua. Sebelumnya, Pemprov Sumbar memastikan sembilan dari 23 orang yang tewas dalam kerusuhan di Wamena pada Senin, 23 September 2019, berasal dari Ranah Minang. Kedelapan jenazah itu sudah dibawa dan dimakamkan di kampung halaman mereka di Kabupaten Pesisir Selatan, beberapa hari lalu. Sementara, satu jenazah dimakamkan di Wamena. Sembilan warga Sumbar yang meninggal dalam kerusuhan di Wamena adalah masyarakat dari Pesisir Selatan. Mereka adalah Syafrianto (36), Jefry Antoni (23), Hendra (20), Rizky (4), Ibnu (8), Iwan (24), Nofriyanti (40), Yoga Nurdi Yakop (28), dan Putri (30).

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 8.000 orang warga dilaporkan mengungsi pascakerusuhan di Wamena. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigadir Jenderal Yakobus Marjuki mengatakan, pengungsi tersebar pada 23 titik. Kerusuhan besar pecah di Wamena pada Senin (23/9) lalu. Aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan peserta itu berujung pada perusakan fasilitas publik hingga kantor bupati setempat. Polisi menyatakan pelaku kerusuhan di Wamena bukanlah warga asli. Menurut polisi, warga asli justru membantu perlindungan kepada para pendatang. Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal M Iqbal memastikan pelaku tidak mengincar etnis tertentu. Ia menuturkan, serangan dilakukan secara membabi buta. “Pelaku mencari korban tidak ditujukan ke etnis tertentu, tapi membabi buta,” ucapnya. Selain itu, Iqbal mengatakan, TNI dan Polri memastikan keamanan warga di Wamena. Tokoh-tokoh setempat, menurut Iqbal, dilibatkan dalam dialog untuk menjaga situasi kondusif di Wamena. “TNI-Polri menjamin keamanan di Wamena, tidak benar jika saat ini kondisi di Wamena tidak terkendali. Situasi kondisi Wamena pascainsiden, besoknya Forkompimda, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kepala suku dan tokoh terkait lainnya sudah beberapa kali melakukan dialogdialog degan tujuan untuk bersama menjaga Wamena dan sekitanya terus aman,” jelas Iqbal. (mr/fjr)

dan Perikanan Kepri,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yadyn di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (2/10). Pemberian uang itu dilakukan bertahap. Pertama, untuk uang Rp45 juta dimulai saat Abu Bakar mengenal Kock Meng sebagai pengusaha yang ingin mengurus izin pendirian restoran di daerah Tanjung Playu namun belum memiliki izin pemanfaatan ruang laut pada September 2018. Abu Bakar mengaku mengenal Budy Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri. Pada Oktober 2018, Abu dan Kock Meng menemui Budy di kantor Budy untuk mengajukan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut. Kock Meng mengajukan izin di Tanjung Playu, Batam seluas 50 ribu meter persegi sedangkan Abu Bakar mengajukan 20 ribu meter persegi di Jembatan Lima Barelang, Batam. Budy menyampaikan syarat pengajuan izin ada biaya pengurusan sejumlah Rp50 juta, dan biaya itu disetujui. Uang lalu diberikan oleh Kock Meng dan menyerahkan Rp50 juta kepada Abu Bakar di pelabuhan Sijantung. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan Rp45 juta kepada Budy di rumah Edy Sofyan sedangkan Rp5 juta digunakan Abu Bakar sebagai biaya operasionalnya. Setelah menerima uang dari Abu, Budy menyerahkan uang tersebut kepada Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri. Hasilnya, Izin Prinsip Pemanfaatan Laut untuk Abu Bakar dan Kock Meng ditandatangani Gubernur Kepri Nurdin Basirun. “Edy Sofyan kemudian menggunakan uang Rp45 juta itu untuk kepentingan Nurdin Basirun saat melakukan kunjungan ke pulau-pulau yang dilanjutkan makan bersama dengan rombongan. Edy Sofyan melakukan pembayaran untuk pengeluaran kegiatan tersebut atas sepengetahuan Nurdin Basirun,” tambah

jaksa Yadyn seperti dilansir Antara. Kedua, pemberian uang 5.000 dolar Singapura terkait dengan permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Tanjung Playu, Batam seluas 10,2 hektare yang diajukan Abu Bakar pada 22 Mei 2019 kepada Budy. Budy lalu meminta agar Abu Bakar menyiapkan dana Rp50 juta. Penyerahan uang dilakukan pada 30 Mei 2019 di pelabuhan Telaga Punggur, Batam oleh Abu Bakar kepada Budy di dalam amplop cokelat. Saat dihitung uang tersebut berjumlah 5.000 dolar Singapura. Setelah menerima uang tersebut, Budy menemui Edy Sofyan yang sedang berada bersama Nurdin Basirun di pelabuhan Pelantar I Tanjungpinang. Budy lalu menyerahkan amplop berisi uang itu kepada Edy dengan mengatakan “Pak ini ada titipan dari Abu Bakar”. Setelah menerima uang tersebut, Edy bersama rombongan Nurdin Basirun melakukan kegiatan safari Subuh ke pulau-pulau di Tanjung Pantun Sei Jodoh yang dilanjutkan sarapan ke kedai kopi, makan siang, dan kegiatan lainnya. “Setelah acara selesai, Edy Sofyan menemui Nurdin Basirun di Hotel Harmono Nagoya Batam dan di dalam kamar Nurdin Basirun, Edy Sofyan menyerahkan amplop uang tersebut sambil berkata ‘Pak ini titipan Abu’. Nurdin Basirun kemudian menerima amplop uang dari Edy Sofyan tersebut,” jelas jaksa Yadyn. Budy lalu menghubungi Shalihin untuk mengantar berkas izin prinsip ke Batam agar ditandatangani oleh Nurdin Basirun. Setelah menerima surat izin prinsip, Budy lalu menyerahkan surat izin tertanggal 31 Mei 2019 yang sudah ditandatangani Nurdin di pelabuhan Sijantung Jembatan Lima. Ketiga, pemberian uang senilai 6.000 dolar Singapura terkait izin prinsip melakukan reklamasi. Menurut Budy, lokasi yang diinginkan Abu Bakar tidak masuk

dalam 42 titik rencana Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisi dan PulauPualu Kecil) Kepri. Pada 5 Juli 2019, Budy menyampaikan kepada Abu Bakar untuk pembuatan data dukung ada biaya Rp75 juta di mana Rp25 juta akan diserahkan kepada Nurdin Basirun melalui Edy Sofyan. Abu Bakar lalu melaporkan kepada Kock Meng dan Kock Meng menyetujui dan menyerahkan uang Rp75 juta ke Budy. Staf Budy, Aulia, pada 6 Juli 2019 bersama dengan tim penyusun dari Universitas Maritim Raja Ali Haji lalu turun ke lokasi untuk menyusun data dukung rencana reklamasi. Lokasi yang diajukan adalah milik Kock Meng, namun pengajuannya menggunakan nama Abu Bakar. Dalam perjalanan ke rumah Edy Sofyan dari pelabuhan Feri Sri Bintan Tanjungpinang, Abu Bakar menyerahkan amplop kuning berisi uang sejumlah 6.000 dolar Singapura kepada Budy dengan tujuan agar data dukung yang dibutuhkan dapat segera diselesaikan sehingga areal dalam Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut yang dimohonkan dapat masuk titik reklamasi pada Ranperda zonasi. Budy lalu menemui Edy Sofyan di kedai Kopi Bahagia. Dari sana, keduanya menuju Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri untuk mengambil berkas proposal konsultan menuju pelabunan Sri Bintan Tanjungpinang. “Setelah keluar dari pelabuhan Sri Bintan Tanjungpinang, Budy diamankan petugas KPK dan ditemukan uang 6.000 dolar Singapura dalam mobil Avanza hitam milik Budy Hartono,” ungkap jaksa Yadyn. Atas perbuatannya, Abu Bakar didakwa pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada

Nelayan

METRO RIAU

KAMIS, 3 OKTOBER 2019

7

Ditanya Soal Perppu KPK, Jokowi Bungkam

JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti perayaan Hari Batik Nasional 2019 di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10). Saat bertemu media, Jokowi memilih bungkam saat ditanya mengenai perkembangan pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu KPK. “Ini kan kita sedang bicara tentang batik,” kata Jokowi. Ia enggan menjawab pertanyaan sejumlah wartawan mengenai rencana penerbitan Perppu KPK tersebut. Jokowi juga enggan menjawab pertanyaan mengenai rencana anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang hendak mencalonkan diri sebagai Walikota Surakarta. Ia memilih untuk menghentikan sesi wawancara tersebut. Dalam sesi yang sama, Jokowi bersedia melayani pertanyaan mengenai harapannya dalam peringatan sepuluh tahun pengakuan batik yang diberikan oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Ia juga bersedia berbicara perihal rencana pelantikannya. Terkait dengan jadwal pelantikannya sebagai presiden terpilih, Jokowi baru akan membicarakannya setelah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terbentuk. Sebab,

upacara pelantikan presiden merupakan wilayah kewenangan MPR. “Jangan tanya ke saya, yang punya kerja kan MPR,” katanya seperti dilansir tempo.co. Jokowi menyebut bahwa dia telah menerima banyak masukan dan usulan mengenai jadwal pelantikan. Salah satunya adalah dari para relawan. Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung juga enggan berkomentar banyak saat ditanya tentang kejelasan rencana Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK. Menurutnya, yang tahu nasib dari Perppu tersebut adalah Jokowi sendiri. “Presiden yang tahu, yang jelas urusan ini hanya Bapak Presiden yang tahu dan tidak perlu dimultitafsirkan,” kata Pramono di kantornya, Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Jokowi mengatakan mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Berkaitan UU KPK yang sudah disahkan, banyak sekali masukan pada kami utamanya masukan itu berupa penerbitan Perppu. Akan segera kami hitung, kalkulasi, dan nanti dan setelah kami putuskan akan kami sampaikan pada para senior yang

hadir,” katanya setelah bertemu dengan sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pekan lalu. Jokowi mengatakan bakal memutuskan hal ini dalam waktu sesingkatsingkatnya. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah ia bakal mengeluarkannya atau tidak. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh mengklaim Presiden Jokowi dan partai koalisi berpendapat senada tak akan mengeluarkan Perppu KPK. Paloh mengatakan hal ini dibicarakan dalam pertemuan lima pimpinan partai koalisi dengan Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat pada Senin malam kemarin. “Yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama,” katanya, kemarin. Paloh beralasan revisi UU KPK sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Adapun saat ini UU tersebut juga tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Paloh berpendapat agar proses judicial review itu berjalan terlebih dulu. “Untuk sementara enggak ada, belum terpikirkan mengeluarkan Perppu,” katanya. Paloh mengakui aksi unjuk rasa mahasiswa menolak hasil revisi UU KPK turut dibicarakan dalam pertemuan dengan Jokowi.

Menurutnya, polemik UU KPK ini terlalu dipolitisasi. Ia menilai justru salah jika presiden didesak mengeluarkan Perppu KPK sementara proses di lembaga yudikatif sedang berlangsung. Paloh pun menganggap harus ada pembicaraan dengan para pakar hukum tata negara terkait hal ini. “Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu. Salah-salah lho. Ini harus ditanya ahli hukum tata negara,” katanya. Sebelumnya, pakar tata hukum negara, Mahfud MD menyebut tidak ada konsekuensi pidana jika Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Ia mengatakan, Perppu merupakan kewenangan presiden. “Tidak ada konsekuensi pidana. Itu nakut-nakuti saja. Impeachment dari mana? Kalau Perppu nggak benar ya ditolak DPR,” kata Mahfud pada Senin lalu seperti dilansir detikcom. Jika mengacu pada salah satu poin putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, Perppu bisa diterbitkan dalam keadaan mendesak. Mahfud menjelaskan, presiden punya hak menilai apakah keadaan sudah masuk kategori genting atau belum. (mr/fjr)

diproses,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Jakarta, Rabu (2/10). Dedi menjelaskan, Polda Metro Jaya sebelumnya menahan 379 orang demonstran, lalu memulangkan 156 orang. Sementara Kepolisian Resor Jakarta Utara menahan 36 orang, Polres Jakarta Pusat 63 orang, dan Polres Jakarta Selatan menahan 197 orang. Menurut Dedi, semua tahanan di ketiga Polres itu sudah dipulangkan karena masih di bawah umur. Dedi melanjutkan, Polres Jakarta Barat turut menahan 170 orang, 83 di antaranya sudah dipulangkan, sedangkan sisanya masih ditahan. Dedi mengaku tidak dapat menjabarkan profesi dari orang-orang yang ditangkap tersebut. “Itu jumlah secara keseluruhan, tapi tidak bisa spesifik mengenai profesi,” katanya seperti dilansir tempo.co. Deputi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Feri Kusuma mengaku masih kesulitan memverifikasi jumlah demonstran yang masih ditahan oleh kepolisian. Ia juga mengatakan bahwa masih kesulitan menemui sejumlah tahanan.

Feri meminta kepolisian lebih terbuka dalam penanganan proses hukum para demonstran. “Kami perlu mengingatkan siapapun yang berperkara secara hukum berhak mendapatkan akses bantuan hukum dan dikunjungi keluarga,” katanya. Pembuat Grup WhatsApp Anak STM Ditangkap Kepolisian juga menangkap tujuh orang yang diduga pembuat dan admin grup WhatsApp anak STM. Salah satunya telah ditetapkan menjadi tersangka. “Ada beberapa yang kami tangkap, baik kreator atau adminnya,” kata Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Besar Rickynaldo Chairul, kemarin. Ricky mengatakan, satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka adalah pelajar berinisial RO asal Depok, Jawa Barat. Dia diduga menjadi kreator grup WA bernama STM/K bersatu. Menurut Ricky, melalui grup itu, RO menghimpun massa untuk berdemo di depan Gedung DPR menolak Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang sarat kontroversi. Selain RO, polisi juga menangkap enam orang lainnya yang masih berstatus saksi. Keenam orang

itu di antaranya, MPS (17) asal Garut, Jawa Barat yang menjadi admin grup STMSMK SENUSANTARA; WR (17), asal Bogor, Jawa Barat selaku admin SMK STM SEJABODETABEK; BH (17) asal Bogor sebagai pembuat grup JABODETABEK DEMOKRASI; dan MAN (29), asal Subang, Jawa Barat. MAN diduga menjadi admin grup WA STM SEJABODETABEK. Sementara dua orang lainnya ditangkap di Batu, Malang, Jawa Timur yakni THN (16), admin grup SMK STM se-jabodetabek; dan DI (32), admin grup SMK STM se-Jabodetabek. Polisi menyita barang bukti berupa telepon seluler dan tangkapan layar grup tersebut. Ricky mengatakan, semua grup itu mengumpulkan massa anak STM untuk berunjuk rasa di depan Gedung DPR pada 30 September 2019. Menurut Ricky, para administrator mengajak anak STM bergabung ke dalam grup dengan menyebarkan tautan atau link untuk bergabung ke dalam grup tersebut di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Ricky mengatakan, khusus untuk RO yang telah jadi tersangka, polisi menjerat remaja itu dengan

Pasal 160 KUHP tentang perbuatan menghasut untuk melakukan tindak pidana. Saat ditanya lebih jauh mengenai unsur provokasi untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan RO dalam grup yang dia buat, Ricky urung menjelaskan. “Saya belum bisa menyampaikan sekarang, kami masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti digital,” katanya. Situasi Indonesia memanas setelah DPR mengagendakan sidang paripurna pengesahan sejumlah UU kontroversial sejak pertengahan September 2019 lalu. Semua berawal ketika DPR mengesahkan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai UU pada Selasa (17/9). Kemudian, secara berturut-turut, DPR dikabarkan akan mengesahkan RUU KUHP, revisi UU Pemasyarakatan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Minerba serta RUU Pertanahan. Sikap DPR mendapat respons dari masyarakat sipil. Mahasiswa dan pelajar di berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di daerah masing-masing. Mereka juga menggelar aksi di depan Gedung DPR. Aksi tersebut berakhir ricuh. (mr/fjr)

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berembuk untuk mementukan siapa yang bakal menjadi Ketua MPR. Sebab, kedua partai tersebut yang paling alot. Gerindra mengajukan Ahmad Muzani dan Golkar mengajukan Bambang Soesatyo alias Bamsoet. “Mereka kami persilakan berembuk berdua, bermusyawarah. Selesai itu baru akan dilakukan penetapan ketua dan wakil ketua,” ujar Basarah seperti dilansir tempo.co. Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G Plate yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, dukungan terhadap Bamsoet untuk maju sebagai Ketua MPR sudah lebih dari 50 persen. “Bamsoet didukung oleh banyak fraksi. Kuat posisinya. Dan itu memberikan sinyal politik, kalau sudah lebih dari 50 persen,

ngapain kita voting. Lebih baik musyawarah mufakat,” ujar Johnny. Ketua Fraksi Gerindra, Riza Patria mengatakan, partainya belum menyepakati penetapan Ketua MPR secara musyawarah. “Belum (disepakati musyarawah), saya kan ketua fraksinya,” ujar Riza. Dalam pemilihan Ketua MPR periode 2019-2024 ini, diprediksi akan terjadi pertarungan antara Golkar dan Gerindra dengan calon Bamsoet dan Ahmad Muzani. Sebagian partai sudah memberi sinyal mendukung Bamsoet, beberapa juga memberi sinyal mendukung Muzani. Dengan lobi-lobi politik yang dilakukan Bamsoet, Gerindra mengaku tak surut untuk tetap mengusung Ahmad Muzani sebagai calon Ketua MPR. “Saya ingin garisbawahi, Gerindra dukung Bang Muzani seba-

gai Ketua MPR, jelas, sejak awal kami mencalonkan Ketua bukan Wakil Ketua MPR,” ujar Juru Bicara FMPR Gerindra, Andre Rosiade. Ketua F-Golkar MPR, Zainudin Amali optimistis Gerindra akan mengalah dan memberikan kursi Ketua MPR kepada Bamsoet. Amali terus melobi Ahmad Riza Patria agar pemilihan Ketua MPR bisa dilakukan tanpa voting. “Saya sudah komunikasi personal dengan Ketua Fraksi Gerindra, Pak Riza kan teman saya sesama Komisi II (DPR). Seperti pedekate (pendekatan), komunikasi berkali-kali kami lakukan,” ujar Amali. Kemarin, sidang paripurna MPR menyepakati agenda pemilihan pimpinan MPR digelar pada Kamis ini. Proses musyawarah dan usulan dari fraksi-fraksi terkait

pimpinan MPR akan dimulai pukul 19.00 WIB. “Besok (hari ini) kan rencana jam 19.00 WIB malam, ada paripurna. Kan proses itu dulu, ada usulan dari fraksi-fraksi. Ya prosesnya di situ jadi satu nanti. Mulai jam 19.00 WIB, nanti panjang lah kalau mau musyawarahmusyawarah,” kata Sekretaris Jenderal MPR, Ma’ruf Cahyono seperti dilansir detikcom. Semua fraksi di MPR, yang terdiri atas sembilan fraksi DPR dan satu fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPD), akan menyampaikan usulan pimpinan MPR dari fraksi-fraksi masing-masing yang kemudian akan dimusyawarahkan. Jika seluruh prosesnya selesai, pimpinan MPR akan dilantik malam itu juga. “Ya kalau selesai, bisa dilantik, malam itu juga. Rencananya begitu,” ujar Ma’ruf. (mr/fjr)

pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling

sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta. Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelau-

tan dan Perikanan Kepri Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kepri Budy Hartono dan pengusaha Kock Meng sebagai tersangka. (mr/fjr)

845 Orang

Golkar-Gerindra

董事主席 (PRESIDEN KOMISARIS) komisaris Pimpinan Umum Penanggung Jawab 编辑员 (REDAKTUR)

Mei Bao 寒冬将至床位告急 巴黎数千 名无家可归者称太难了 时 间 进 入 1 0 月，寒冬日益 临近。法国社 会 急 救 机 构 （Samu Social）发出警 告称收容床位 告急，巴黎大 批无家可归者 窘境堪忧。 据法国《巴黎 人报》报道，法 国总统马克龙 曾于2017年竞选 时提出“无家可 归者零计划” ，2018年承诺“ 年底之前消除街 头流浪现象”， 法国城市与住房 事务部长于连德 诺曼迪也于2018 年强调，要让所 有无家可归者找 到栖身之处，这 是“首要任务” 。但这一蓝图迄 今尚未实现。 法国“团结之 夜”于今年2月 进行的统计显 示，巴黎无家 可归者达3600 余人，其中400 多个家庭，约 1000人无法得 到收容床位， 找不到任何落 脚之处。越来 越多的儿童甚 至新生儿在母 亲的怀抱中露 宿街头。 法国社会急 救机构主席、 公益组织“曙

: 张联全 (HERIC RAKASIWA) : 张联明 (ALBI BUDIMAN) : 马思古 (MASKUR) : 褚世昇 (Santoso,SE) : Tim

8

临时国会议长Abdul Wahab Dalimunthe（右）为2019-2024 国会议长布安.马哈拉妮 (Puan Maharani)（右二)，左起: 副议长阿吉斯 (M Aziz Syamsuddin)，素米 (Sufmi Dasco Ahmad)，拉玛特.哥贝 (Rachmad Gobel) 和慕海敏.伊斯甘达 (Muhaimin Iskandar) 在2019-2020年国会宣誓就职典礼之后合影。 (shangbaoindonesia.com)

社論:房地产行业增速放缓

一些经济部门的增 长似乎放缓，显示 需求的疲软。另一 方面，外国金融债 务义务（KFLN）水 平继续上升，表明 债务负担继续增 加。 基于央行（BI） 记录，第二季度末 的净负债为3303亿 美元，而第一季度 为3291亿美元。我 国第二季度净债务 的增加与外国金融 债务义务水平的上 升一致，后者略大 于外国金融资产 （AFLN）的增加。 央行认为上述发展 还是安全的，但仍 须警惕第二季度我 国净债务对我国经 济造成的风险。 如果贷款的使用 重点放在生产部 门，那么外国债务 增加实际上不是问 题。然而，上述债 务是必须偿还的， 因此必须认真加以 管理。我国私营部 门的外债有所增 加，尽管最近的增 长速度低于政府和 国有企业。 我们在应对外债 (shangbaoindone- 增长方面似乎需要 sia.com) 更加谨慎，因为一 光协会”总干 事埃瑞克普里 耶表示，现在 距离“冬季计 划”启动及收 容中心开放已 经仅剩几周， 但根本没有足 够的位置容纳 街头无家可归 人群，该机构 的收容中心早 已饱和，街头 露宿者的数量 远远多于3600 人，实际数字 可能翻番，而 且与日俱增。 埃瑞克普里耶 呼吁政府执行“ 可抗辩住房权计 划”。该计划旨 在让政府成为住 房权担保人，为 合法常住法国但 没有能力获得住 房的人士提供援 助，使无家可归 者、贫困劳工、 带孩子的单身母 亲等弱势群体 享有最基本的居 住条件。埃瑞克 普里耶表示，该 机构收容中心有 25%的人是贫困 劳工，按照“可 抗辩住房权计 划”应可获得住 房。此外，他呼 吁政府增建房 屋，否则收容中 心爆满的局面 永远不会结束。

METRO RIAU

2019 年10月03日,星期四

些数据表明，国 内一些经济部门 的增长放缓，房 地产行业就是一 ushman&Wakefield 最近的研究说明， 在2019年第二季度 对工业区的需求下 降，2019年第二季 度被吸收的仅11.8 公顷土地，因此需 求比前一个季度下 降了88.21%。印尼 ushman&Wakefield 战略咨询总监Arief Rahardjo在其 研究报告中表示， 物流公司仍在工业 用地占有率中占主 导地位。 Bisnis.com 9月 29日引述Arief的 书面报告表示：“ 确有许多投资者仍 在等待，要等总统 走马上任之后。因 此预计在2019年第 三季度末，年度 需求才会再次增 长。” 在价格方面，工 业区在2019年第二 季度的价格较第一 季度小幅下降0.27% 。与去年同期每平 方米价格在256万盾 左右相比，则下降 3.71%。 Arief续称：“估

计直到2019年底， 价格还是稳定的， 与目前相比变化不 大，虽然电子商务 行业已有很多发 展。” 在雅茂德当勿 （Jabodetabek） 的所有工业区中， 与雅加达、当格朗 （Tangerang）、 勿加西（Bekasi） 、普哇加达（Purwakarta）、加拉 璜（Karawang） 和茂物（Bogor） 相比，瑟朗（Serang）的工业区需 求最高。 在瑟朗，Cushman & Wakefield指 出，有3095公顷的 供应，累计需求达 1452公顷。虽然每 季度的需求量约 为3公顷，但年初 至今需求量记录为 79.8公顷。 我们知道，我国 房地产业的发展对 国民经济增长也有 重大影响。建筑业 和房地产行业都有 很好的特点，因为 两者都能鼓励其他 行业更加发达（后 向和前向联系）。 这个部门能够通过 房贷（KPR）以及

其他商业参与者来 推动别的行业，如 建筑材料业、物流 业、服务业、甚至 金融和银行业。 房地产业的快速 增长也将对国家的 经济增长和创造就 业机会等产生影 响。这个乘数效 应大于1。也就是 说，如果这个行业 增长，其影响力是 巨大的。如果房地 产增长到1兆盾， 对建筑、地产业等 领域的影响将会很 大。问题是，国内 房地产业的表现在 过去5年里仅增长 3.5%。与增长5%左 右的国民经济成反 比。过去5年里， 该行业的表现一直 低于全国经济增长 率。因此，我们需 要警惕外债增加的 任何迹象，因为国 内使用外债的生产 率仍然很低。房地 产业的生产率主要 依靠政府设计的基 础设施发展项目支 持，而商业项目由 于消费者购买力没 有增加等各种因素 而显得不太活跃。 (shangbaoindonesia. com)

OTONOMI

METRO RIAU

KAMIS, 3 OKTOBER 2019

xxxx

Menggali Potensi Memacu Prestasi

9

n Usai Pelantikan Sekda

Gubri Langsung Assessment Pejabat Eselon II

PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar akan melakukan assessment pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Itu dilakukan setelah Sekdaprov Riau definitif dilantik. “Assessment Pejabat eselon II tunggu selesai pelantikan Sekda Riau definitif,” kata Gubri, Rabu (2/10). Pertimbangan menunggu pelantikan Sekda Riau, sebut Syamsuar, karena Sekda akan dilibatkan sebagai tim panitia seleksi (Pansel) Assessment nantinya. “Harapan saya Sekda sebagai kepala badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) bisa terlibat dalam pansel, bisa ketua atau anggota pansel,” paparnya. Disinggung apakah jabatan eselon II semua akan dilakukan seleksi, Gubri menyatakan nanti semua

pejabat eselon II akan dievaluasi. Kemudian dari evaluasi itu akan diketahui mana yang perlu diganti dan dipertahankan. “Dari evaluasi itu kita baru tahu, ada pejabat yang tetap, ada yang pindah tempat (OPD), ada juga yang pensiun,” sebutnya. Sebelumnya, Gubri menegaskan sebagai user, dia mengaku tidak memiliki hak prerogatif untuk memilih salah satu dari tiga calon Sekdaprov Riau. Menurut Syamsuar, penentuan Sekdaprov Riau definitif sepenuhnya hak Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo.

“Tidak bisa. Itu tiga nama diusulkan, nanti yang menentukan Presiden, Pak Jokowi,” kata Syamsuar, Selasa (1/10). Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini tiga nama calon Sekda ini diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan KASN akan menindaklanjuti usulan itu. “Tapi kita belum tahu apa hasilnya. Setelah itu baru kita usulkan ke presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” ujarnya. Disinggung soal tiga nama yang diusulkan tersebut, Syamsuar menilai ketiganya sama-sama memiliki kemampuan sesuai kreterianya, yakni memiliki jaringan di tingkat pusat. Ketiga nama itu adalah Yan Prana Jaya, Said Syarifuddin dan Asrizal. (mr/sri)

SK Pimpinan DPRD Riau Definitif Masih di Kemendagri PEKANBARU Surat Keputusan (SK) empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau 2019-2024 masih ‘nyangkut’ di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelantikan baru bisa dilakukan bila SK sudah turun. Hal itu diungkapkan Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Kaharuddin, Rabu (2/10). “Terakhir kami cek masih di Biro Hukum Kemendagri, kita sifatnya menunggu saja,” kata Sekwan. Jika SK tersebut turun dari Kemendagri dan masuk ke Pemprov Riau, nantinya Pemprov yang akan mengirimkannya ke Sekretariat DPRD Riau, Kemudian baru digelar paripurna pelantikan. “Selesai di sana (Kemendagri) dikirim ke gu-

bernur baru ke kita. Kalau sudah turun, paling perisiapan sekitar satu minggu untuk persiapan pelantikan, undangan dan hal teknis lainnya,” cakapnya lagi. Ia menambahkan, nantinya pimpinan definitif tersebut akan dilantik sekaligus berempat, satu orang ketua dan tiga wakil ketua. “Dilantiknya sekaligus, karena kemarin sewaktu mengajukan usulan dalam waktu yang bersamaan,” imbuh Sekwan. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau sementara, Sukarmis menyebutkan dengan belum turunnya SK pimpinan definitif tersebut, maka DPRD Riau tidak bisa membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi, Badan Musyawarah (Banmus),

Badan Kehormatan (BK) dan Badan Anggaran (Banggar). “Karena belum ada AKD, kita belum bisa membahas APBD 2020. Nanti kalau sudah ada SK pimpinan definitif dan dilantik, pasti AKD segera kita bentuk, agar pembahasan APBD 2020 bisa segera dilakukan,” tambahnya. Sebelumnya, DPRD Riau telah mengumumkan empat nama pimpinan definitif periode 20192024 melalui rapat paripurna. Adapun keempat nama tersebut adalah Indra Gunawan sebagai ketua DPRD Riau dari Golkar, dan Zukri Misran (PDIP), Asri Auzar (Demokrat) dan Hardianto (Gerindra) sebagai wakil ketua DPRD Riau. (mr/sri)

WAKIL Gubernur Riau, Edy Natar Nasution menjadi narasumber dialog interaktif Wajah Daerah dengan tema “Kemanunggalan TNI Percepat Pembangunan Daerah Riau”, di Studio Pro 1 FM 99.1 MHz RRI Pekanbaru, Rabu (2/10). (hmspemprov)

n Riau Rawan Korupsi

Wagubri Minta ASN Kerja Sesuai Aturan

PEKANBARU - Survei Penilaian Integritas (SPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan Pemerintah Provinsi Riau sebagai daerah yang termasuk dalam kategori rawan korupsi di Indonesia. Untuk itu, Wakil Gubernur Riau minta Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja sesuai aturan. Menurutnya, Pemprov Riau menduduki indeks terendah dengan skor nilai

62,33 dan indeks tertinggi dimiliki Jawa Tengah dengan skor 78,26. “Harusnya kita dapat mencontoh Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah mampu menjadi indeks tertinggi dari hasil SPI dan kenapa Riau tidak mampu,”sebut Edy Natar. Dijelaskan, tujuan survei ini untuk mengidentifikasi area yang rentan korupsi serta sekaligus menjadi indikator keberhasilan dalam pencegahan korupsi. Edy Natar Nasution meminta kepada semua pejabat dan ASN di lingkungan Pemprov Riau untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Edy juga mengingatkan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Riau agar menjaga integritasnya. “Bekerjalah sesuai dengan aturan main yang ada. Apa yang menjadi aturan harus diikuti. Kuncinya sebenarnya itu saja,” kata mantan Danrem 031 Wirabima ini. Ke depan, supaya pe-

merintah Provinsi Riau tidak lagi dicap sebagai provinsi yang rawan korupsi. Seluruh pemerintah Riau harus menerapkan, menjalankan dan bekerja sesuai prosedur dan tertib. Edy juga menjelaskan, pelanggaran yang selama ini terjadi itu sebetulnya karena aturan tidak dijalankan dan tidak tegas. “Pemprov Riau mempersilahkan KPK mendampingi dan memantau ASN. Demi untuk mewujudkan pemerintah Riau yang baik,dapat mengemban tanggung jawab dengan sungguh-sungguh tanpa korupsi,” tutupnya. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura, Kasir mengatakan harus ada beberapa hal yang mesti dilakukan Pemprov Riau agar tingkat rawan korupsi ini bisa dihindari. Yang pertama, kata Kasir, pejabat dalam bekerja harus dimulai dari niat. Jika niat dalam bekerja baik maka korupsi pasti bisa dihindari. “Tergantung nawaitunya. Kalau niatnya baik

pasti enggak akan terjadi korupsi itu. Maka dari itu yang pertama adalah niatnya dulu, perlu iman,” kata Kasir, Rabu (2/10). Wakil Ketua Fraksi Gabungan PPP, Nasdem, Hanura ini mengingatkan juga, bahwa jika pejabat Pemprov melakukan korupsi harus diingat setelah ditangkap, siapa yang akan merasakan uang korupsi tersebut. Pasti tak ada gunanya lagi untuk si pelaku korupsi. “Untuk itu, kita imbau dan ajak, seluruh pejabat daerah melaksanakan tugas dengan baik. Kerja baikbaik, laksanakan pekerjaan itu dengan baik dan benar, jangan sampai memakan duit rakyat,” sebutnya lagi. Selanjutnya, ia juga memberi saran ke KPK harus menggiatkan pencegahan, salah satunya adalah secara berkala memberikan Bimtek ke pejabat. “Pencegahan KPK digiatkan lagi. Jangan hanya menangkap terus, kita harapkan hal ini efektif,” tukasnya. (sri/rvo)

PEKANBARU

METRO RIAU

kAMIs, 3 OkTOBer 2019

10

n Disinyalir Rugikan Negara Rp 18 Miliar

Kejati Usut Dana Tunjangan Profesi di Disdik Kuansing

PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengusut dugaan korupsi dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Dugaan penyimpangan ini disinyalir merugikan negara miliaran rupiah. Dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing 2015-

2016. Penyimpangan dana ini awalnya telah ditelaah oleh Bagian Intelijen Kejati Riau. Setelah gelar perkara, penanganan perkara

diserahkan ke Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejati. Perkara sudah masuk tahap penyelidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik). Asisten Pidsus Kejati Riau, Hilman Azazi, tidak menampik pihaknya menangani perkara dugaan korupsi dana tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru di Disdik Kuansing. “Kita usut,

masuk tahap penyelidikan,” ujar Hilman, Rabu (2/10). Ia mengatakan, pihaknya melakukan pendalaman dengan memanggil pihak-pihak terkait pencairan dana itu. “Kita dalami lagi,” tutur Hilman. Diterangkannya, kegiatan untuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru itu, dilakukan pada tahun 2015 sampai

2016. Dana yang digelontorkan Rp 56 miliar. “Kegiatan itu sebesar Rp56 miliar tetapi yang terealisiasi Rp38 miliar. Artinya kan ada sisa sebanyak sekitar Rp18 miliar,” ungkapnya. Menurut Hilman, pihaknya segera membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. “Kami segera lakukan klarifikasi terhadap pihak terkait,” tutur Hilman. (lda)

PADAMKAN API - Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Pekanbaru memadamkan api yang membakar umah di Jalan Nelayan Kecamatan, Rumbai Pesisir Pekanbaru, Rabu (2/9). Kebakaran yang menghanguskan empat petak rumah tersebut belum diketahui penyebabnya, tidak ada korban dalam peristiwa itu. (yud)

n Saat Kabut Asap Landa Pekanbaru

Sekretaris Disdik dan Belasan Kepsek Plesiran ke Tiongkok

PEKANBARU - Sebuah foto Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru Muzailis beredar di Whatsapp Grup. Ia bersama belasan kepala sekolah dasar sedang berpose di sebuah bangunan. Diduga foto itu diambil saat Ia bersama rombongan pergi “plesiran” ke Shenzhen, Tiongkok ketika kondisi kabut asap menutupi Kota Pekanbaru. Saat itu seluruh aktivitas sekolah diliburkan lantaran tercemar kabut asap. Saat itu, aktivitas pendidikan di sekolah lumpuh. Meski sekolah diliburkan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tetap mewajibkan Kepala sekolah dan guru masuk. Namun, sejum-

lah Aparatur Sipil Negara (ASN) itu malah melakukan perjalanan wisata. Mayoritas rombongan yang pergi wisata ke Negeri Tirai Bambu itu adalah para kepala sekolah SD di Pekanbaru. Ada 18 orang kepala sekolah yang ikut dalam pelesiran itu. Ada yang membawa serta keluarga dalam perjalanan selama empat hari. Mereka seharusnya bertugas sesuai jam kerja yang ada. Sebab, surat edaran yang dikeluarkan Pemko Pekanbaru para kepala sekolah dan guru tetap masuk sekolah. Muzailis saat dikonfirmasi tidak menampik dirinya ikut dalam rombongan itu. Ia mengaku, saat pergi

PEKANBARU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru mengincar oknum mantan pimpinan DPRD Pekanbaru, Desmianto. Instansi penegak Peraturan Daerah (Perda) itu bakal menarik mobil dinas yang dikuasai Desmianto. Data yang diperoleh, Desmianto saat ini diduga masih menguasai mobil dinas jemis Toyota Vellfire. Mobil dengan nomor polisi BM 2 A itu Ia pegang saat menjadi pimpinan DPRD

Kota Pekanbaru. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Agus Pramono, menyebut sampai kini masih melacak keberadaan unit mobil. Namun, ia belum bisa memastikan dimana keberadaan mobil itu. “Kita masih terus memantau karena tugas belum selesai, ada satu lagi mobil dinas yang masih dikuasai oleh oknum mantan anggota dewan,” ungkap Agus, Rabu (2/10). Agus menduga, unit mobil sudah berpindah

dirinya sedang cuti. “Kebetulan mereka libur. Libur kabut asap,” kata Muzailis, Rabu (2/9). Ia mengaku, plesiran ini sudah seizin dari Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru. Dia mengakui, perjalanan itu tidak ada kunjungan resmi. Selu-

ruh biaya perjalanan adalah biaya pribadi. Kata dia, rombongan yang ada dalam foto itu juga sudah pulang. Ia menyebut tidak ada masalah dirinya dan para kepala sekolah ke luar negeri saat libur kabut asap. Apalagi, kata dia, plesiran itu sudah dua minggu yang lalu. Ia merasa para peserta didik tidak dirugikan karena perjalanan saat libur kabut asap. “Untuk apa ditulis, orang sudah pulang kok,” kata dia. Sementara itu, Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Abdul Jamal tidak menampik bahwa sekretaris dinas dan kepala bidang di dinasnya cuti tiga hari kerja. Jamal mengaku itu ada-

lah hak dari ASN. Ia menyebut tidak ada larangan ASN ke luar negeri dalam agenda pribadi. “Kalau dia pergi pribadi siapa yang larang. Kalau cuti itu tidak ada hubungannya dengan kerja,” jelasnya. Ada 18 ASN yang pergi. Jamal menegaskan dirinya tidak pernah memberi izin perjalanan ke luar negeri. “Tidak ada izin dari saya, yang dari saya hanya izin cuti tahunan,” jelasnya. Jamal menyebut bahwa ASN bisa pergi ke mana saja jika sedang cuti. “Kalau yang perlu izin itu jika dia pergi dalam dinas dan menggunakan uang negara. Itu ada prosedurnya,” kata dia. (del)

tangan ke orang lain. Sebab, selama tiga bulan pemantauan, unit mobil mewah itu tidak berada di tangan Desmianto. “Sudah tiga bulan lebih kita pantau, mobilnya tidak ada sama dia, tidak ada di Kota Pekanbaru ataupun di Provinsi Riau. Kita menduga sudah dipindahtangankan,” ungkap Agus. Agus menyebut, unit mobil itu sempat terdeteksi di wilayah Sumatera Barat. Namun, ia belum memastikan siapa yang membawa

unit tersebut. Ia menyebut, jika keberadaan unit mobil sudah dipastikan, bukan tidak mungkin Satpol PP akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menarik mobil itu. “Nanti setelah kita berhasil lacak, mudah-mudahan kalaupun berada di tangan orang lain, orang itu mau memberikan baik-baik. Kalau tidak, maka kita koordinasikan dengan pihak kepolisian,” tegasnya. Sebelumnya, Satpol PP

Pekanbaru berhasil menarik mobil dinas yang dikuasai oleh mantan anggota DPRD Pekanbaru, Afrizal DS. Mobil itu ditarik dari rumah Afrizal di Jalan Durian Kota Pekanbaru. Dua hari sebelum berhasil menarik mobil jenis Toyota Innova itu, sebenarnya Satpol PP sudah lakukan penarikan di wilayah Kabupaten Kampar. Namun, lantaran unit mobil dipegang orang lain, Satpol PP gagal membawa ke Pekanbaru. (del)

Abdul Jamal

Satpol PP Incar Mobil Dinas Eks Pimpinan DPRD

Tujuh Pengelola JPO Belum Lengkapi Administrasi PEKANBARU - Tujuh pengelola Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Pekanbaru masih membandel. Mereka sampai kini belum melengkapi administrasi sebagai legalitas keberadaan JPO. Kepala Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru, Tengku Ardi Dwisasti, mengatakan kembali melayangkan surat pemanggilan ketiga terhadap tujuh pengelola. Dijelaskannya, dari surat pemanggilan kedua, lima pengelola sudah menyerahkan dokumen. Namun, dokumen yang diberikan belum lengkap sedangkan dua pengelola lagi sama sekali tidak merespon. “Jika selang seminggu setelah surat pemanggilan ketiga disampaikan, pengelola tidak juga merespon atau belum juga melengkapi dokumen administrasi yang diminta kita segera akan melalukan pendindakan,” kata Ardi, Rabu (2/10). Ardi menegaskan, pengelola wajib menghibahkan JPO kepada Pemko Pekanbaru karena kontrak kerjasama sudah berakhir. Jadi mereka diminta menyampaikan segera administrasi yang berhubungan dengan JPO. “Dokumen administasi JPO yang dimaksud

terdiri dari surat perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman antara Pemko Pekanbaru dengan pihak yang membangun JPO. Kemudian, surat izin pelaksanaan pembangunan JPO, Izin Mendirikan Bangunan, surat permohonan pengelolaan JPO,” jelasnya. Pengelola juga diminta menyampaikan dokumen administrasi, seperti surat perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan JPO dengan Pemko Pekanbaru. Ada juga seluruh surat yang berhubungan kontrak pengelolaan JPO dan lain-lain. Dari 11 JPO yang ada di Kota Pekanbaru, empat di antaranya sudah dihibahkan ke Pemko Pekanbaru, yakni JPO di Jalan Sudirman, dekat Ramayana, Awal Bros, dekat Sudirman Square dan di sekitar lokasi gelanggang remaja. Dari empat JPO tersebut baru satu yang satu yang sudah melakukan perjanjian sewa menyewa, tiga lagi sisanya masih proses. “Surat yang kita layangkan itu untuk pengelola 7 JPO yang saat ini perjanjian kontraknya sudah habis, makanya kita minta mereka menyampaikan dokumen administrasinya. Kalau sampai tiga kali surat kita beri tapi tak juga direspon, kami rekomendasikan agar dibongkar saja,” tegasnya. (del)

Masih Ada Wajib Pajak Belum Lunasi PBB

Zulhemi Arifin PEKANBARU - Sampai kini masih ada Wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Padahal, batas waktu pembayaran sudah habis pada Senin (30/9) lalu. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, tidak menampik masih adanya Wajib Pajak yang menunggak PBB, bahkan ada yang bertahun-tahun. “Kami sudah invetarisir, petugas kami juga ditargetkan untuk menagih dan koreksi PBB yang ada,” kata Zulhelmi, Rabu (2/10). Pria yang akrab disapa Ami itu mengatakan, ada beberapa kendala mengapa PBB tidak bayar. Kata dia, ada yang beralasan tidak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Ada juga Wajib Pajak yang keberatan bayar pajak lantaran luas tanah yang terhutang tidak lagi

sesuai lokasi sebenarnya. “Misalnya di SPPT satu hektar tapi tanah miliknya sudah terjual dan luasnya pun berkurang. Tentu tidak mau bayar yang satu hektar,” jelasnya. Ami menjelaskan, Bapenda akan mengoreksi kasus tersebut. Proses pembayarannya pun bisa bertahap. Ami juga tidak menampik bahwa ada sejumlah wajib pajak besar yang menunggak. Salah satu Wajib Pajak besar itu saat ini dalam proses penilaian, seperti PT Angkasa Pura II Pekanbaru. Bapenda melakukan penilaian kembali karena ada bukti baru terkait luasan tanah dan luasan bangunan. “Ada proses pemberkasan untuk melakukan penelitian berkas untuk turun ke lapangan, guna memastikan luas tanah dan bangunan sebenarnya,” ujarnya. Ami juga mengungkap, capaian PBB sampai 30 September lalu mencapai Rp116 miliar. Jumlah itu melebihi target di triwulan III, yaitu sebesar Rp86 miliar. “Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang taat pajak. Nantinya pajak ini mendukung program pembangunan kota,” kata Ami. Mantan Camat Rumbai itu menyebut, untuk capaian 11 sektor pajak, kini hampir tembus angka Rp500 miliar. “ Capaian pajak daerah hingga triwulan III mencapai Rp473,7 miliar,” pungkasnya. (del)

SIAK

METRO RIAU

kAMIs, 3 oktober 2019

11

INFOTORIAL

Bupati Lantik 54 Bapekam dan 2 Pj Penghulu di Tualang SIAK - Sebanyak 54 anggota Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dan dua Penjabat (Pj) Penghulu dilantik oleh Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi, Selasa (1/10) di GOR Tualang. Bupati mengatakan pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan beberapa daerah di Kecamatan Tualang. 54 anggota Bapekam yang dilanti berasal dari enam kampung, sedangkan dua pj penghulu yaitu Putri Indriyanty sebagai Pj Penghulu Merempan Hulu dan Mulyadi sebagai Pj Penghulu Benteng Hulu. Dalam sambutannya, Bupati berharap pj penghulu kampung yang dilantik dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dengan sisa masa tugas beberapa bulan lagi, pj penghulu diharapkan bisa mendukung dan mendorong pemilihan penghulu kampung yang akan dilaksanakan secara seren-

tak se-Kabupaten Siak. “Kita berharapkan masyarakat dan aparat kampung mendukung penuh pejabat yang dilantik agar roda pemerintahan kampung dapat berjalan dengan lancar, begitu juga dengan Bapekam agar menjalankan tugas dengan baik serta mengawasi roda pemerintahan kampung,” kata Bupati. Camat Tualang, Zalik Effendi juga berharap anggota Bapekam yang dilantik bisa bekerja sama dengan penghulu dan masyarakat dalam pembangunan pemerintah kampung. (adv/Diana Sari)

Bawaslu Buka Sekolah Pengawasan SIak - Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Siak mulai membuka pendaftaran bagi para kawula muda yang ingin menjadi kader pengawasan pada Pilkada Siak mendatang. “Sekolah Kader Pengawasan (SKP) Bawaslu Kabupaten Siak sudah dibuka. Adapun masa pendaftarannya dibuka bagi para calon kader sejak tanggal 1 hingga 11 Oktober. Siapapun boleh ikut mendaftarkan diri, baik pelajar maupun mahasiswa hingga masyarakat umum dengan batasan usia maksimal 30 tahun,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Siak, Moh Royani, seperti dilansir dari Infosiak.com. Di hari pertama

pendaftaran, antusias peserta yang mendaftarkan diri cukup besar. Soal fungsi dan tujuan dibukanya sekolah pengawasan untuk para kader pengawasan tersebut, Royani dengan tegas mengatakan bahwasanya itu bertujuan untuk merekrut para “Agen Pengawas” yang nantinya akan membantu Bawaslu dalam menyebarluaskan informasi terkait pentingnya pengawasan ke masyarakat. “Sesuai dengan visi dan misi sekolah pengawasan, antara lain meningkatkan partisipatif masyarakat dan peserta terhadap penyelenggaraan pemilukada, kemudian memberikan pemahaman terhadap pengawasan pemilukada serta membina kader-kader pengawasan pemilu yang berintegritas dan profesional,” katanya.

Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi melantik 54 anggota Bapekam dan 2 Pj Penghulu di Kecamatan Tualang, Selasa (1/10) di GOR Tualang. (Riaubernas.com/Adv)

Dinkes Siak Jalankan WBK dan WBBM SIak - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Siak, H Tonny Candra menandatangani Pakta Integritas (PI) pada pencanangan Zona Integritas (ZI) sebagai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Rabu (2/10) di halaman kantor Dinkes Siak. Kegiatan yang juga diikuti sejumlah pejabat di lingkungan Dinkes Siak itu disak-

sikan Asisten Administrasi Umum Sekdakab, H Jamaluddin. Menurut Jamaluddin, dengan adanya penandatanganan ini menunjukkan pihak Dinkes Siak berkomitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. “Deklarasi zona integritas ini merupakan niat

baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Siak beserta jajaran untuk berbuat yang terbaik. Komit untuk tidak melakukan korupsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ucap Jamaluddin. Korupsi bukan sematamata hanya uang atau dalam bentuk material saja, tapi juga bisa korupsi waktu. Misalkan korupsi waktu jam kerja yang dimulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Dan bila

seorang ASN tidak mengikuti aturan tersebut, itulah korupsi waktu. “Jadi sebagai pegawai di lembaga bhakti husada, salah satu tugas kita adalah melayani masyarakat di bidang kesehatan,” katanya. Jamaluddin menambahkan, sesuai dengan motto kesehatan yaitu melayani sepenuh hati, yang dimulai dari dinas, rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu hingga di tingkat yang

paling rendah. Kepala Dinkes Kabupaten Siak, Tonny Chandra mengatakan, dalam melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat harus betul-betul melayani murni tanpa pungutan yang tidak resmi. “Kami berharap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat, tepat sehingga masyarakat puas dengan pelayanan yang kami berikan,” katanya. (Diana Sari)

DinKeS Kabupaten Siak menandatangani PI dan pencanangan ZI untuk mewujudkan WBK dan WBBM, Rabu (2/10). (Infosiak.com)

(Int/Diana S)

Bupati Ingin Adopsi smart kampung SIak - Salah satu indikator smart kampung ialah pelayanan publik dengan pendekatan teknologi informasi, selain juga pengembangan ekonomi desa dan pengentasan masyarakat dari kemiskin. “Dengan program itu pula, saat ini inovasi tumbuh subur. Desa-desa berlomba menampilkan inovasi masing-masing sehingga warga desa kian mudah dan murah mengakses layanan publik,” kata Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan penjabat penghulu di Tualang, Selasa (1/10). Ketertarikan Alfedri dengan inovasi berbasis online smart kampung yang saat ini sedang eksis di Kabupaten Banyuwangi selalu disampaikannya dalam setiap kesempatan. Melalui program smart kampung, kata Al-

fedri mendorong desa untuk mengadaptasi kemajuan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan. Desa yang selama ini dianggap kampungan dan tertinggal ingin diubah dengan sentuhan digital. “Kami mendorong program smart kampung agar dapat diterapkan di Kabupaten Siak. Inovasi Ini dimungkinkan dengan keberadaan UndangUndang nomor 6/2014 tentang kampung, yang mana desa atau kampung diberi kewenangan dan keleluasan untuk berinovasi dan kreatifitas. Inovasi ini kita harapkan dapat meningkatkan semua potensi yang ada di kampung-kampung,” sebut Alfedri. Lanjutnya, smart kampung di sana (Banyuwangi,red) sangat membantu dan permudah untuk melihat hasil dari penggunaan dana mulai

dari 5 persen hingga sudah digunakan dengan target 100 persen. “Dana kampung dapat di akses di beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun berjalan, mulai dari progres 10-50 sampai dengan 100 persen kita tahu bupatinya pun dapat mengetahuinya,” ungkap Alfedri. Selain itu kata Alfedri, smart kampung juga dapat mempermudah dalam penyusunan APBKam meskipun aplikasinya sudah duluan dibuat oleh kementerian terkait. Kemudian dengan smart kampung data penduduk miskin by namenya kita bisa tahu setiap penduduk, dimana tempat tinggalnya. Bisa dilihat dan diketahui dari 14 variabel data penduduk miskin. “Kita dapat mengetahui berapa pendapatannya, ukuruan rumahnya, lantai rumahnya terbuat dari apa

dan lain-lain. Semuanya sudah ada dapat di akses melalui aplikasi tersebut. Kemudian apa saja bantuan yang sudah diberikan baik dari pemerintah daerah, maupun dari swasta, kalau kita di Siak melalui forum CSR juga melalui BAZNas ini bisa kita akses semua. Tujuannya dari data yang ada mereka cepat kita bantu,” terang Bupati. “Smart Kampung juga dapat digunakan tempat pemasaran produk unggulan UMKM yang ada di setiap kampung, kami harap kepada penghulu untuk kembali mendata berapa jumlah pelaku UMKM dan produk ekonomi kreatifnya yang ada di kampungnya masing-masing. Bagaimana ke depan melalui produk UMKM berdaya saing dengan memperhatikan kemasan dan kualitas produk melalui online dapat di pasarkan,” jelas Bupati. (Diana Sari)

Bupati Siak, Drs H Alfedri MSi berkeinginan mengadopsi program smart kampung yang kini eksis diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. (Infosiak.com)

BENGKALIS

METRO RIAU

kAMIs, 3 oktober 2019

12

n Jelang MTQ Riau

LPTQ Bakal Lakukan Pembinaan Peserta Terbaik

BENGKALIS - Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bengkalis bakal melakukan pembinaan peserta menjelang pelaksanaan MUsabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat ke-38 tingkat Provinsi Riau, di Kampar, November mendatang. Hal ini dikatakan Sekretaris Umum LPTQ Bengkalis, H Hambali, usai menyelenggarakan rapat bersama pengurus, di Sekretariat LPTQ, Selasa (1/10) malam. Sesuai rencana, katanya, waktu pelaksanaan pembinaan peserta MTQ tingkat Provinsi Riau ini mulai tanggal 25 Oktober hingga 3 November 2019 mendatang. “Ini sebagai salah satu persiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui LPTQ untuk memaksimalkan kualitas para qari-qariah berprestasi kita menjelang pelaksanaan MTQ ke-38 tingkat Provinsi Riau yang bakal diselengg-

arakan pada minggu terakhir November nanti di Kampar,” ujar Hambali. Menurutnya, dengan dilakukan pembinaan ini diharapkan kelemahan atau kekurangan peserta yang telah dinilai pada MTQ Kabupaten Bengkalis oleh majelis hakim dapat diminimalisir. Sehingga di tingkat Provinsi Riau nantinya dapat lebih baik dan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Hambali yang juga menjabat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bengkalis ini mengungkapkan, setelah diselenggara-

BENGKALIS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis menyetujui program pembentukan peraturan daerah yang terdiri dari 15 program menjadi program peraturan daerah, dan ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Bengkalis. Program pembentukan peraturan daerah ini tertuang dalam Surat Bupati Bengkalis Nomor 180/HK/2019/108 Tanggal 9 September 2019. Hal itu terungkap dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, H Khairul Umam, Selasa (1/10). Sementara dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bidang Keuangan Ekonomi

kan pembinaan oleh LPTQ, kegiatan akan dilanjutkan dengan Training Center (TC) tajaan Kesra. “Setelah pembinaan selama lebih kurang 10 hari, para duta Kabupaten Bengkalis yang akan mengikuti MTQ tingkat provinsi ini akan lanjut mendapatkan TC yang diselenggarakan pemkab melalui kesra. Insya Allah akan berlangsung 4-15 November,” paparnya. Hambali menambahkan, setelah mengikuti pembinaan dan TC, para perserta nantinya diperkenankan pulang ke kampung masing-masing menjelang keberangkatan menuju Kampar yang direncanakan pada 20 November. Mengingat 23 November 2019 seluruh peserta sudah harus mengikuti rangkaian kegiatan pendaftaran ulang. “Rapat yang kita lakukan ini masih bersifat me-

PIMPIN RAPAT - Sekrestaris Umum LPTQ Bengkalis yang juga Kabag Kesra Setdakab setempat, H Hambali, memimpin rapat persiapan pelaksanaan pembinaan dan TC peserta terbaik, persiapan menjelang MTQ ke-38 tingkat Provinsi Riau, Selasa (1/10) malam. (ist) nyusun mekanisme kegiatan LPTQ dan kesra dalam memberikan pembinaan sekaligus penguatan kepada peserta terbaik yang dimiliki Bengkalis, un-

tuk persiapan MTQ tingkat Provinsi Riau. Hasil dari ini kita sampaikan ke pimpinan sehingga dapat disetujui,” jelas Hambali lagi.

Jika pun terjadi perubahan, sambungnya, kemungkinan hanya terkait jadwal pelaksanaan pembinaan dan TC ini. Sedangkan kegiatannya tetap akan dilang-

DPRD Setujui 15 Program Peraturan Daerah

dan Pembangunan, H Indra Gunawan. Ada pun 15 program ini adalah, Pemekaran Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bengkalis, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengarustamaan Gender, Penanaman Modal, Pokok-Pokok Penggelolaan Daerah, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Lalu, Pembentukan dan Susunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Penyelenggaraan Kearsipan, Penanggulangan Bencana, Kerjasama Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan

PIMPIN PARIPURNA - Sidang paripurna DPRD Bengkalis dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, H Khairul Umam, terkait program pembentukan peraturan daerah, Selasa (1/10). (ist) APBD 2019, Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis 2020-2024, Pen-

dUMAI

gelolaan Air Limbah, serta Penyertaan Modal ke PT Bumi Siak Pusako (Pengesahan).

“Hasil penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD Kabupaten dan Pemkab Bengkalis disepakati menjadi program peraturan daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis,” kata Khairul Umam. Khairul Umam menambahkan, dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan rapat pada 1 Oktober 2019 tentang Pembahasan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bengkalis tahun 2020 berkaitan dengan Surat Bupati Bengkalis Nomor 180/HK/2019/108 Tanggal 9 September 2019 tentang Usulan Prolegda Tahun 2020.

n Belum Genap Sebulan Dilantik

BERI SAMBUTAN - Wako Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi, memberi sambutan pada acara pelantikan pengurus KONI Kota Dumai periode 2019-2023, di Gedung Pendopo, Jalan Putri Tujuh Dumai, Rabu (2/10). (hms)

SELATPANJANG - Belum genap satu bulan mengucapkan sumpah janji jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti periode 20192024, sejumlah politisi sudah menggadaikan SK mereka ke bank. Fenomena anggota DPRD ramai-ramai menggadaikan SK untuk mendapatkan dana segar dari bank itu sudah menjadi rahasia umum. Sekretaris DPRD (Sekwan) Kepulauan Meranti, H Irmansyah, mengatakan, sejauh ini sudah ada sepuluh anggota dewan yang mengajukan plafon penggadaian SK sebagai salah satu syarat peminjaman ke bank. “Sekarang baru 10 anggota dewan yang mengajukan pinjaman dengan menggadaikan SKnya. Berkas pengajuan pinjaman sedang dalam proses pengurusan dari Sekretariat DPRD ke bank Riau Kepri,” ujar Irmansyah, Rabu (2/10). Irmansyah mengatakan, jum-

‘Gandeng Perusahaan Jadi Bapak Angkat Cabor’

ode 2019-2023, semoga amanah,” ucap wako. Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Riau, Emrizal Pakis, berharap kepengurusan KONI Kota Dumai yang baru saja dilantik dapat memberikan sumbangsihnya kepada dunia olahraga. Kerja sama yang baik antar pengurus tentu diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai pembina olahraga, di mana tugas utama yakni melakukan pembinaan terhadap olahraga yang ada di Kota Dumai. Emrizal mengatakan, pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan prestasi dibidang olahraga agar mampu mengukir prestasi hingga tingkat nasional sesuai dengan fungsi dan tugas KONI sebagai induk cabang olahraga. “Pengurus KONI serius lah melakukan pembinaan atlet. Yang penting ada keseriusan, kerja sama yang baik dan ada kemauan memajukan olahraga.” pesannya. Sedangkan Ketua KONI terpilih, H Khairuddin, menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pengurus cabang olahraga di Kota Dumai yang

Untuk itu badan pembentukan peraturan daerah mengusulkan beberapa ranperda antara lain, ranperda Pengelolaan Anak Yatim Piatu, Panti Asuhan dan Panti Jompo, ranperda Pengelolaan Kelistrikan Kabupaten Bengkalis, ranperda Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin, ranperda Pemekaran Kecamatan Baru, dan ranperda tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pulau Rupat kedalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2020. “Semoga usulan prolegda tahun 2020 yang kita bahas pada saat ini nantinya dapat segera dijadikan Perda Kabupaten Bengkalis,” ucap Khairul Umam. (zul)

KEPULAUAN MERANTI

n Wako Hadiri Pelantikan Pengurus KONI

DUMAI - Walikota (Wako) Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi, menghadiri pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Dumai periode 2019-2023, di Gedung Pendopo, Jalan Putri Tujuh Dumai, Rabu (2/10). Katanya, pengurus KONI hendaknya dapat menggandeng perusahaan menjadi bapak angkat cabang olahraga (cabor). “Jalin kerja sama yang baik dengan perusahaan di Kota Dumai. Jadikan mereka bapak angkat untuk memajukan olahraga di daerah ini,” ujar Zulkifli. Menurut wako, pengurus yang baru dilantik ini adalah orang-orang yang tepat dan terpilih untuk menduduki jabatan di KONI Kota Dumai. “Saya berharap kepada pengurus yang baru dilantik dapat menyusun program kerja yang baik dalamkemajuan olahraga di Kota Dumai,” lanjut Zulkifli, seraya mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus KONI Kota Dumai periode 2019-2023. “Atas nama Pemko Dumai, saya mengucapkan selamat atas pengukuhan dan pelantikan pengurus KONI Kota Dumai peri-

sungkan mengingat para peserta terbaik yang dimiliki dinilai memerlukan persiapan maksimal menjelang MTQ di tingkat Provinsi Riau tahun ini. (zul)

telah memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin KONI empat tahun ke depan. “Saya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan pengurus cabor di Kota Dumai, saya akan mengemban amanah ini dengan baik sebagai ketua KONI untuk periode kedua,” janjinya Khairuddin mengatakan, dirinya akan memajukan olahraga di Dumai. Untuk itu, dirinya butuh dukungan semua pihak, khususnya pengurus KONI dan seluruh pengurus cabang olahraga di Dumai. “Dengan kerja sama yang baik dan dukungan dari semua pihak, saya yakin ini bisa memajukan olahraga di Dumai untuk meraih prestasi,” pungkasnya. Pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Kota Dumai dilakukan Ketua KONI Provinsi Riau, Emrizal Pakis, dan disaksikan Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi, dan undangan lainnya. Pengurus KONI yang dilantik adalah H Khairuddin sebagai Ketua KONI, Ujang Said sebagai Sekretaris, Amrizal sebagai Bendahara, dan pengurus KONI lainnya. (bam)

Anggota DPRD Ramai-ramai Gadaikan SK lah anggota DPRD yang akan menggunakan fasilitas kredit itu dipastikan bertambah mengingat tahun lalu hampir semuanya melakukan pinjaman ke bank. “Trennya pasti bertambah yang akan minjam ke bank, di mana tahun lalu saja anggota DPRD yang minjam ada 25 orang,” katanya lagi. Irmansyah menambahkan, anggota dewan yang mengajukan pinjaman akan memilih plafon besaran pinjaman yang akan diambil. Dengan tenggat waktu maksimal lima tahun sesuai dengan masa periode anggota dewan. Irmansyah juga mengatakan, rata-rata pinjaman berkisar dari Rp400 hingga Rp500 juta, walaupun periode tahun ini plafon pinjamannya bisa mencapai Rp1 miliar. “Rata-rata pinjaman mereka Rp500 juta. Asumsinya potong gaji selama 5 tahun yang diangsur setiap bulan, di mana angsuran perbulannya mencapai Rp20 juta. Sementara to-

tal pendapatan anggota DPRD mencapai Rp27 juta,” ungkap Irmansyah. Saat ditanyakan, apa alasan mereka ‘menyekolahkan’ SK ke bank, Irmansyah mengatakan, wakil rakyat akan menggunakannya untuk modal usaha serta urusan privat lainnya. Salah seorang mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti periode 2014-2019 yang enggan disebut namanya juga mengakui hal tersebut. Dia juga melakukan hal sama saat dilantik sebagai anggota DPRD Kepulauan Meranti 2014 silam. Politisi Partai Hanura ini menjelaskan, pinjaman telah disepakati dengan pihak bank tersebut, sistem pembayarannya langsung potong gaji sebagai anggota DPRD selama lima tahun. “Besaran kita pinjam tergantung kesepakatan dan kesanggupan kita melunasi hingga selesai angsurannya. Kalau saya, angsuranya sudah selesai, menjelang sebelum masa akhir jabatan saya,” ucapnya. (ali) PASANGKAN TOPI - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir, memasangkan topi kepada salah seorang peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat Angkatan XXV Gelombang V Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019, di Lapangan Afifa Futsal, Selatpanjang, beberapa waktu lalu. (mr/dok)

KUANSING

INHU

METRO RIAU

kAMIs, 3 oktober 2019

13

Tim Karhutla Sosialisasi Cegah Kebakaran Hutan RENGAT - Hujan yang turun beberapa hari lalu telah mematikan berbagai titik api yang terdapat di Indragiri Hulu (Inhu). Titik api ataupun juga hotspot yang terjadi sebelumnya telah menimbulkan kabut asap yang cukup tebal dan mengganggu aktifitas masyarakat. Agar hal tersebut tidak terulang kembali, Tim Karlahut Koramil 03/Seberida, Rabu (2/10) tetap melaksanakan patroli dan sosialisasi karhutla ke Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Idra-

giri Hulu (Inhu). Tim Karlahut tim 8 dipimpin Dantim 8 Pelda Harlen Harianja mengatakan, ada titik api di wilayah kerja kita. “Saya dan anggota mengecek titik host pot di wilayah Kecamatan Batang Gansal, yang tertedeksi oleh satelit lapan,” ujarnya. Menutnya, pihaknya tidak bosan untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya asap bagi kehidupan alam, terutama umat manusia. Jadi kepada masyarakat sadarlah jangan membuat penyakit karena asap,

dimana asap merupakan pengirim penyakit untuk kehidupan alam dan umat manusia itu sendiri. Sambungnya, membakar lahan hanya dilakukan manusia yang berjiwa apatis. “Maka dari itu kita tidak bosan bosannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara di bakar. Serta tetap waspada menjaga desa masing- masing agar tidak sampai ada yang terbakar lahannya, apalagi lahan gambut,” harapnya. (das)

Bupati Kuansing, Mursini MSi memberikan pengarahan usai melaksanakan shalat subuh berjamaah di Masjid Al Hidayah Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik, belum lama ini. (riau24.com)

Bupati Ajak Warga Memakmurkan Masjid

KUANSING - Bupati Kuantan Singingi, Mursini MSi mengajak agar umat Islam meramaikan masjid. Masjid dibangun untuk meningkatkan amal ibadah. “Kita mampu membangun masjid, tapi juga harus mampu meramaikan masjid itu sendiri. Untuk melaksanakan shalat berjamaah,” ungkap Bupati Kuansing, Mursini MSi saat shalat subuh berjamaah di Masjid Al Hidayah Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik, belum lama ini, dilansir riau24. com. Untuk itu, bersempena dengan pelantikan MUI Kecamatan Kuantan Mudik ini, maka diharapkan kepada MUI untuk

dapat turun ke desa-desa. “Kita harapkan MUI dapat melaksanakan turun ke desa desa, agar terasa Islami,” ujarnya. Sementara itu, Ketua MUI Kuansing, Syarfeli menyebutkan, kondisi umat Islam saat ini sedang mengalami lemah aqidah dan akhlak. “Saat ini peran MUI sangat dibutuhkan, agar umat lebih rajin beribadah dan meningkatkan diri kepada Allah SWT,” paparnya. Sehubungan dengan pelantikan MUI Kuantan Mudik ini, Syarfeli mengingatkan agar jangan hanya sekedar pengukuhan semata, akan tetapi nantinya harus aksi nyata, dengan melakukan kunjungan ke desa-

desa. Camat Kuantan Mudik, Sadarisnah MSi menyebutkan, program shalat subuh berjamaah untuk lebih meningkatkan silaturrahmi antara pemerintah dengan masyarakat Kuantan Mudik. “Tantangan kita di tengahtengah masyarakat sekarang ini sangat besar, khususnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti penyakit masyarakat (pekat),” jelasnya. Turut hadir Waka DPRD Kuansing, Kapolres AKBP, Kakan Kemenag, Asisten, OPD, Camat Kuantan Mudik, kapolsek, kepala desa serta ratusan Jemaah yang menghadiri shalat subuh berjamaah. (int/wsl)

PELALAWAN

Sekda Inhu, Hendrizal foto bersama Keluarga Besar Polres Inhu dalam acara pisah sambut Kapolres dari AKBP Dasmin Ginting SIK ke Kapolres baru AKBP Efrizal SIk, belum lama ini. (spiritriau.com)

KAMPAR Pemkab Berkomitmen Turunkan Angka Stunting BANGKINANG KOTA – Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto membuka secara resmi Rembuk Stunting dengan tema Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kampar, Selasa (1/10). Turut dihadiri Forkopimda, Kabid Kesmas Dinkes Provinsi Riau dan ratusan undangan dari seluruh elemen masyarakat yang di laksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar. Berdasarkan data Juli 2019 terdapat 3654 anak stunting yang terdiri dari 10 desa, di antaranya Desa Aur Kuning 60 anak, Desa Terusan 33 anak, Desa Gajah Bertalut 33 anak, Desa Tanjung Karang 47 anak, Desa Sungai Bunga 6 anak, Desa Bangun Sari 79 anak, Desa Danau Lancang 1247 anak, Desa Ranah Singkuang 155 anak, Desa Pulau Jambu 152 anak, Desa Pandau Jaya 1842 anak. Sehingga dipandang perlu

menetapkan program bersama agar dapat menurunkan jumlah stunting dengan cepat dan terprogram melalui masing-masing OPD terkait. Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto dalam sambutannya menyampaikan di tahun 2019 sebanyak 160 Kabupaten se-Indonesia mendapatkan intervensi penanganan stunting, dimana salah satunya adalah Kabupaten Kampar. “Perlu dilakukan penggalangan komitmen para pengambil kebijakan dalam melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi,” kata bupati dilansir kamparkab.go.id. Kondisi ini, lanjutnya, menuntut kita semua untuk melakukan upaya menekan stunting melalui upaya peningkatan gizi ibu hamil dan anakanak. Stunting merupakan program nasional baik dalam hal peningkatan gizi, terutama 1000

hari mulai dari kandungan, kita harus bersama-sama dan segera dalam melakukan penanganannya. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah kecukupan gizi sesuai standar, fasilitas sanitasi yang baik dan pertumbuhan balita, sehingga diharapkan untuk segera melakukan mobilisasi dan penanganan dan apabila memiliki berat yang tetap maka dapat dilakukan tindakan secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan serta perlakuan khusus. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama Rembuk Stunting Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kampar oleh Bupati, Sekda, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Desa, Mahasiswa, Pelajar dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kampar. (int/wsl)

Komit terhadap dunia pendidikan, PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) melakukan langkah nyata untuk meningkatkan lulusan yang siap kerja. Salah satunya melalui Community Development (CD) lewat Program SMK Vokasi mengadakan Workshop Penyelarasan Kurikulum. kegiatan berlangsung di Hotel Unigraha, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, belum lama ini. (ist)

Pemkab akan Lelang Mobil Dinas

PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan berencana melelang Mobil Dinas (Mobnas) dan kendaraan dinas jenis sepeda motor. Mobil dinas yang bakal dilelang berusia di atas tujuh tahun. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, H Devitson Saharuddin SH, Rabu (2/10) dilansir cakaplah.com. Saat ini, pihaknya sedang menginventarisir mobil-mobil dinas yang berusia tujuh tahun.

Begitu juga kendaraan dinas jenis sepeda motor. Namun untuk kendaraan dinas yang rusak berat, meskipun tak sampai tujuh tahun, tetap direkap. “Jika ada kendaraan dinas yang rusak berat, meskipun satu tahun langsung kita data. Kalau layak dilelang kita lelang, jika tidak kita masukkan ke daftar penghapusan aset. Upaya ini kita lakukan untuk menghindari beban daerah,” imbuhnya. Meskipun belum bisa merinci berapa jumlahnya, Devitson menargetkan pelelangan itu

dilakukan pada November 2019 mendatang. “Inikan target kita, seraya inventalisir berjalan kita targetkan November dilelang,” tambahnya. Sementara proses lelang sendiri dilakukan secara terbuka bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kerjasamanya, mulai dari penetapan harga per unit kendaraan hingga proses lelang melalui website KPKNL. “Nanti lelangnya secara online bisa di akses di website KPKNL,” ungkapnya. (int/wsl)

Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto saat menghadiri Rembuk Stunting dengan tema Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Kampar. (kamparkab.go.id)

Rokan hiliR

METRO RIAU

kAMIs, 3 oktober 2019

negeri seribu kubah

Bawa Sabu, Pria Asal Sumut Ditangkap Polisi

AdvERTORIAl PEMkAb ROhIl

PUJUD - Polsek Pujud, Polres Rokan Hilir (Rohil) berhasil menangkap seorang pelaku tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu-sabu, dan berhasil menyita barang bukti seberat 46,07 gram, di Pasar Lapangan C, Kelurahan Tanjung Medan Barat, Kecamatan Tanjung Medan. Pelaku HS Alias Hendri (28), warga Dusun VI Bandar Pasir Mandoge Desa Bandar, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini ditangkap tim opsnal Polsek Pujud, Senin (30/9), sekitar pukul 18.00 Wib. Kejadian berawal sekitar pukul 14.00 Wib, tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Lapangan C sering terjadi transaksi jual beli narkotika. Berkat informasi diperoleh, sekitar pukul 17.00 Wib, Kapolsek Pujud, Iptu Amru Abdullah SIK, memerintahkan kanit reskrim dan anggota untuk membuat penyelidikan. Dilokasi tim opsnal Polsek Pujud, melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, lalu anggota mendatangi pelaku dengan berpura-pura sebagai pembeli, tanpa curiga, tersangka menunjukan 1 buah kotak rokok sempurna mild warna putih dibawah meja dekat tersangka duduk. Dengan kesigapan anggota Polsek Pujud akhirnya berhasil menangkap pelaku narkoba, tidak sampai disitu pelaku disuruh mengambil lalu dibuka bungkus kotak rokok tersebut yang berisikan satu bungkus besar dugaan narkotika jenis sabu-sabu. Kapolres Rokan Hilir, AKBP Muhammad mustofa SIK MSi, melalui Kasubag Humas, AKP Juliandi SH, membenarkan adanya kejadian penangkapan tersebut. “Setelah ditangkap pelaku diintrogasi, dan menurut pengakuannya, pelaku disuruh temannya yang bernama ACN (DPO) mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang di Pasar Lapangan C Tanjung Medan Barat. Dia diupah sebesar Rp500 ribu,” ucap AKP Juliandi. Sementara barang bukti ikut diamankan berupa uang kertas Rp50 ribu, 1 unit HP nokia warna hitam, 1 kotak rokok sempurna mild warna putih, dan 1 bungkus paket klip merah. “Saat ini pelaku sebagai pengedar dan pemakai dibawa ke Mapolsek Pujud guna proses pengusutan lebih lanjut,” pungkas AKP Juliandi. (zal)

HADIRI ACARA - Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil), Drs H Jamiluddin, menghadiri acara Sima’an Alquran, didepan halaman BPKAD Rohil, Rabu (2/10). (hms)

n Sempena HUT ke-20 Rohil

Wabup Hadiri Sima’an Alquran

BAGANSIAPIAPI - Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir (Rohil), Drs H Jamiluddin, menghadiri acara Sima’an Alquran, didepan halaman BPKAD Rohil, Rabu (2/10). Kegitaan tajaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil ini dilakukan dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Rohil.

2021, Setiap Kecamatan Miliki Puskesmas BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menargetkan pada 2021 mendatang setiap kecamatan sudah harus memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Dibangunnya puskesmas disetiap kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dikatakan Bupati Rohil, H Suyatno AMp, di Bagansiapiapi, baru-baru ini. Katanya, untuk Kecamatan Bangko sudah memiliki dua puskesmas, yang satu Puskesmas Bagansiapiapi terletak di Jalan Jambu, dan satu lagi Puskesmas Bagan Punak terletak di Jalan Kecamatan. “Untuk Puskesmas Bagan Punak itu nantinya akan dibangun lebih besar lagi tepatnya didekat gong, Batu Enam,” ujar Suyatno. Menurutnya, untuk puskesmas yang akan dibangun pada 2020 nanti adalah Puskesmas Tanah Putih Tanjung Melawan dan Puskesmas Sedinginan. Sementara Puskesmas Kecamatan Kubu akan dibangun pada 2021. Dengan begitu, ke depan tidak ada lagi kecamatan yang tidak memiliki puskesmas. Selain itu, sambung Suyatno, pelayanan RSUD dr RM Pratomo juga sudah sangat baik. Di mana beberapa waktu lalu, rumah sakit itu mendapatkan predikat terbaik di Riau, yakni predikat madia. “Mudah-mudahan ke depan kita mampu mendapatkan predikat akreditasi paripurna,” harapnya, sembari mengatakan RSUD dr RM Pratomo saat ini sudah memiliki alat pencuci darah. (mr/dok)

Selain wabup, turut hadir Sekdakab Rohil, Drs H Surya Arfan MSi, Kapolsek Bangko, Kompol Sasli Rais SH, perwakilan Kodim 0321, Kakan Kemenag Rohil, para asi-

aten, kepala OPD dan diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), muallaf, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan OKP, para siswa mulai dari tingkatan SD hingga SMA.

“Melalui acara ini kita ingin membangkitkan kembali tradisi lama masyarakat Melayu yang selalu menggelar acara Sima’an Alquran dalam rangka memperbaiki bacaan dan sekaligus menghatamkan bacaan Alquran,” ungkap Jamiluddin. Menurut wabup, acara ini juga sebagai bentuk rasa syukur masyarakat, di mana Kabupaten Rokan Hilir telah berusia 20

tahun, dan semoga daerah yang dicintai ini terus mendapat rahmat dari Allah dan di ridhoi-Nya segala usaha dan upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat Rokan Hilir. “Ada pun tujuan kegiatan ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala, bermacammacam usaha yang kita laksanakan pagi hari ini seperti menyimak bacaan ayat Alquran, artinya orang yang membacakan Alquran, ke-

BENGKEL & SERVIS

LGG

JASA SETIA JAYA STAINLESS INTERIOR SPESIALIST ALUMUNIUM JL. SOEKARNO HATTA NO. 28 TELP. 0761 - 571185, 0813 7169 7999 LGG

SKY WASH Melayani Cuci Mobil Dan Motor, Jl. Soebrantas Kayu Manis No. 15 D. Telp 081378271129 LGG

BINTANG TEKNIK AC Service & Perbaikan, Berbagai Macam Merk Elektronik Service AC Bongkar PsgPsg Baru, Freon, Klks, M.Cuci, M.DAP, dll. Melayani Antar ke dlm & luar Kota. Hub : 085355713187. LGG

AGISTY SERVICE ELECTRONIK Melayani Service VCD, Mesin Cuci, Kipas Angin, TV dll. Hub: 0761 9816311. Jl. Belimbing No. 6 LGG

BII LOKET & COFFE SHOP AL MAN Melayani Pembayaran Listrik, Telepon, Pulsa Online, Pembayaran Kredit BII, Auto WOM, Internet Speedy Menyediakan Minuman Jus Herbal dll. Jl. Katio No. 12 A. Tlp: 0761 44489 LGG

H H S M O T O R Cuci Steam, Mobil & Motor. Jl. Durian. No. 53. Pekanbaru.

PENJAHIT

mudian yang menyimak diteruskan oleh anak anak,” ucap Jamiluddin. “Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan banyaknya membacakan Alquran ini. Kita harapkan negeri ini menjadi aman dan sejahtera. “Kegiatan Sima’an Alquran ini salah satu untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya pentingnya membaca alquran,” pungkasnya. (zal)

Over Kapasitas, Rutan Dihuni 824 Napi BAGANSIAPIAPI Kondisi Rumah Tahanan (Rutan) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Bagansiapiapi hingga saat ini masih sangat memprihatinkan. Pasalnya, rutan tersebut yang seharusnya hanya diisi 125 orang tahanan, namun saat ini dihuni sebanyak 824 orang napi, atau over kapasitas hingga 680 persen. “Beberapa bulan lalu dilakukan pengecekan ulang oleh kanwil, hunian

Rutan Bagansiapiapi seharusnya hanya diisi sekitar 125 orang. Kalau dikalkulasikan, over capacity di kita sekitar 680 persen,” ujar Kepala Rutan Bagansiapiapi, Jufri Jabbar, melalui Humas, Zuhdi Febriyanto, baru-baru ini. Zuhdi menjelaskan, dari 824 narapidana dengan kasus yang beragam, penahanannya juga tidak dapat dibedakan dan berbaur menjadi satu. Berbeda dengan rutan lain yang

memiliki beberapa blok. “Mengingat kondisi bangunan rutan hanya satu blok, napi tidak dapat dibedakan ruangan penahanannya. Semua tipe kejahatan digabung. Karena kondisinya memang demikian,” sebutnya lagi. Secara nomenklatur, terang Zuhri, Rutan Bagansiapiapi memang sudah naik tingkat menjadi Lapas IIA. “Tapi secara fisik bangunan, kita belum berubah,” jelasnya.

Ada wacana yang menguat dalam pemindahan Rutan Bagansiapiapi ke Ujung Tanjung. Sebab, katanya, kakanwil sebelumnya melakukan koordinasi dengan Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno. “Wacana sekarang menguat pemindahan ke Ujung Tanjung, karena kemaren ada komunikasi antara kakanwil kita dengan Pak Bupati,” tambahnya. Sementara dalam melakukan pembinaan ter-

Iklan MINI HEPI AWAL TEKNIK Special Air Condisioner Melayani Service Panggilan Dalam dan Luar Kota. Alamat: Jl. Inpres/Kartama. Smpng 3 Marpoyan. HP: 0812 6825128 / 0813 6547 9191

14

PENJAHIT BIMA Menerima Jahitan Khusus Seragam Sekolah Mulai dari SD, SMP, SMA dan Menerima Tender Kecil Sampai Besar. Hub: 0812 7699 4836. Jl. Kaharudin Nasution. No. 25 LGG

PENJAHIT /KONVEKSI SUKAJAYA TAYLOR Menerima Jahitan Seragam Sekolah & Kaos Olahraga TK, SD, SMP, SMA & Menerima Partai Besar/Kecil Hub : 08127604455. Jl.Suka Jaya No. 8A Soekarno Hatta Pekanbaru. LGG

PENJAHIT VINTA SINAGA, Menerima Pakaian Wanita dan Anak-anak. Pakaian Kebaya Pengantin & Busana Melayu-Jas. Menyediakan Bahan borkat, Songket dll. Menerima Segala Jenis Bordiran. Jl. Durian No. 15 A. Sebelah Kantor PLN. HP: 0812 7663139 / 0813 65907629. LGG

R U PA - R U PA PT. EVEREST TOUR & TRAVEL Dapatkan Tiket Pesawat Murah. Harga Sesuai dari Airline. Tidak Ada Biaya Adm Untuk Boking. Hubungi Sekarang Juga Merketing Kami. Telp. 0852 6596 5980 / (0761) 7098808 7098788 - 34017. Jl. T. Umar No. 57 C

LGG

MITRA GANDA Menjual Perlengkapan TNI,POLRI, SECURITY, POL - PP, Seragam Sekolah. Alamat : H.Imam Munandar No. 207 A. Pekanbaru - Riau. Email : AfrizalTanjung76@yahoo.com. Telp. 0852 78513020 / 0761 4857062 LGG

PLAZA DECOR, Spesialist Wallpaper, Gordyn, Karpet, Lantai kayu. Hub: SOFIAN/ AYEN (0812 7656 2919). Almt : Jl. Soekarno Hatta/Arengka (Smpg Hino) No. 168 E. Telp/Fax. (0761) 34453 - (0761) 8331688 LGG

S A LO N SALON UNITY Menerima Perawatan Kecantikan Smoting, Ribonding, Catok, Pria dan Wanita. Jl. Rajawali No. 18 A Smpg Lampu Merah Jl. Durian

LGG

LGG

GRAND HOTEL TEMBILAHAN: Jl. Batang Tuaka No.32 (samping SPBU) Telp. 0823 8679 8888. Harga kamar terjangkau, Bersih, Aman dan Nyaman LGG

RAHMI & SON PARFUM Menjual Grosiran & Enceran Parfum Refill Merk Terbaru. Jl. S. Parman. No. 23 (Simp.

UD. MUSTAKIM

(Toko Pertanian terbesar di Kota Bangkinang)

Menjual Berbagai macam: • pupuk, • obat-obatan, • dan alatalat pertanian yang dijamin Asli.

Alamat: Jl. Dt. Tabano No.12.A. Hp: 08127696410.

JUAL TANAH

LGG

PANGKAS RAMBUT BAHAGIA Segala Model Potongan Rambut Pria Dewasa dan Anak - anak. Alamat : Jl. Surabaya / Harapan Raya. Tlp. 0812 7658165

SEWA & KONTRAK DISEWAKAN 1 UNIT RUKO Jalan Srikandi Kom plek Sekuntum Bisnis No. H Sudah Dikeramik. Listrik 2200 Watt. Rp. 25.000.000 Pertahun. Peminat Serius Hub. 0853 7625001

Contact Person 0821-7127-0598

AN Elektronik

Sukajadi Pekanbaru. Cocok Utk Kantor dan Usaha Lainnya. Hub. HP/WA: 08127529143

Thamrin). HP: 0813 7472 5525 / 0761 830 7600.

DIJUAL tanah dan bangunan gudang SHM. Jl. Siak II kel. Umban Sari, Rumbai Pekanbaru Hubungi HP 085371995555 DIJUAL kebun sawit SHM No 1364 an Wagimun beralamat di Jl Kebun Kelompok VII Paket D Desa Kencana, Kec Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir. Hub: 0853 6568 4653. DI JUAL 1 Unit ruko 3 lantai, Full Keramik SHM, Lokasi Jln. Durian No. 33B-

DIJUAL kebun sawit SHM No 1227 an Pasiyanto beralamat di Jl Kebun Blok A, Desa Panca Tunggal, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir. Hub: 0853 6568 4653. DIJUAL rumah SHM No 43 an Yusrizal beralamat di Jl Pemuda Darat No 29 Kel Simpang Tetap DI, Kec Dumai Barat, Kota Dumai. Hub : 0853 6568 4653 DIJUAL Kebun Sawit SHM No. 1592 an Wagimun beralamat di Jl Kebun Kelompok V Paket D Desa Kencana, Kec. Bagan Sinembah, Kab Rokan Hilir, Provinsi Riau. Hub: 0853 6568 4653

hadap para narapidana, jelas Zuhdi, pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Apalagi dengan kondisi bangunan lapas yang tidak memungkinkan untuk dijadikan pusat-pusat kreatifitas WBP. “Dengan keterbatasan ruang kosong untuk membangun pusat-pusat kreatifitas WBP, pihak rutan hanya bisa membina para napi lewat rohani dengan beribadah dan fisik serta olahraga,” pungkasnya. (mr/dok)

AC

Spesialist AC/ Alat Pendinginan

LG – Panasonic - Sharp – Daikin – Mitshubisi ,dll C AL A RENTesta P

Jual - Pemasangan Instalasi - Reparasi & Spare part Jl. T. Tambusai No. 35 (Samp. Ex. Prambanan Motor) Telp. (0761) 31905 - Fax. (0761) 47446 HP 0852 7102 1111, 0821 7119 9200 Email : elektronik.an@yahoo.co.id

KEHILANGAN Kehilangan surat tanah SKGR : No Reg. 2767/BR / 2003. Tgl. 2 Desember 2003. - Sebidang tanah dengan ukuran 55 meter x 40 meter (2200 meter persegi) Lokasi di Jalan Pesantren, Gg Rumpun Melayu, RT 003 RW 01 Industri Tenayan. Tenayan Raya - Pekanbaru. Dengan Nama Pemilik Tanah: Drs H Ondi Sukmara MSi. Bisa menghubungi 0811755001

INDRAGIRI HILIR

KAMIS, 3 OKTOBER 2019

Advertorial Publikasi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

15

PatI Inhil, HM Wardan MP menyalami pejabat setelah menjadi irup peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10). (ist)

Jadi Irup Upacara Kesaktian Pancasila

Bupati Minta Masyarakat Menerapkan Nilai Pancasila

MBILAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inagiri Hilir (Inhil) melaksanakan upacara hari Perinan Kesaktian Pancasila, Selasa (1/10) pagi. Bupati hil, HM Wardan MP yang bertindak sebagai inspektur acara berpesan agar masyarakat Inhil menerapkan ai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dua Ekor Harimau umatera Teror Warga Inhil

MBILAHAN - Dua or harimau Sumatera berapa hari belakann ini menampakan diri pemukiman warga SiDanau, Desa Tanjung mpang, Kecamatan Pegiran, Kabupaten Ingiri Hilir (Inhil). Aktnya murid sekolah ar yang ada di Sinar nau diliburkan, serta syarakat sekitar lumh beraktifitas. Diketahui harimau matera tersebut perh muncul sejak bebertahun terakhir dan newaskan korban saat kerja di kebun, kini mbali menampakkan . Minggu (29/9) haau tersebut menamkan diri dekat rumah s warga sekitar. Senin /9) kembali menampan diri di sekitaran dandekat rumah salah satu u sekolah dasar. Kepala Dusun SiDanau, Desa Tanjung mpang, Rayo Ridho saat onfirmasi awak media, asa (1/10) melalui samngan seluler mengatan ia dan warga sekitar rasa binggung kenapa

harimau sumatra tersebut berkeliaran berkeliaran dipemukiman warga. “Dengan terpaksa murid sekolah dasar diliburkan. Kami sudah surati Bupati, Dandim dan Kapolres untuk segera menangkap harimau tersebut, agar di evakuasi karena sudah meresahkan masyarakat,” kata Rayo Ridho. Dikatakannya, harimau sudah memakan lima korban jiwa terhitung dari tahun 2016 sampai 2019 ini. “Saat ini pihak BKSD Provinsi Riau sudah turun di lokasi. Tetapi belum ada titik terang tentang evakuasi harimau tersebut. Apakah ditembak atau dipasang perangkap,” ungkapnya. Dia berharap Pemerintah Kabupaten Inhil bahkan Provinsi Riau segera mengatasi masalah ini. “Saat ini perekonomian disini lumpuh, karna takutnya warga untuk beraktifitas diluar rumah. Untuk saat ini kami selalu ronda bergilir, tetapi pihak kepolisian dan lainnya blum ada menemani kami ronda,” tutupnya. (yendra)

Dalam kegiatan yang bertindak sebagai komandan upacara IPDA R Samosir dan tema “Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia” itu bupa-

ti mengatakan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktifitas lainnya. Termasuk dalam kegiatan dan juga dalam rangka

merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itu, sudah menjadi agenda tahunan untuk memperingati hari Kesaktian Pancasila. “Dengan melaksanakan upacara yang kita

laksanakan pada hari ini semoga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu benar-benar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari,” pesan bupati. Selain bupati, upacara

juga dihadiri Wakil Ketua DPRD, Sekda Inhil, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 0314/Inhil, Kapolres Inhil, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Bea Cukai dan pejabat lainnya. (adv/sri)

n Sidak Empat Kantor Lurah

Wabup Minta Pelayanan Masyarakat Ditingkatkan

TEMBILAHAN - Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Syamsuddin Uti melakukan Kunjungan Kerja ke Kecamatan Kempas dan Tempuling. Dari kunker ini, wabup melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke empat kantor kelurahan. Empat kantor kelurahan yang jadi sasaran adalah Kantor Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kelurahan Tempuling, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kelurahan Kempas Jaya dan Kecamatan Kempas. “Kami ingin mengetahui

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di daerah ini,” kata Wabup yang didampingi Kurniawansyah Putra, Kabid Pengembangan, Kompetensi, Pengembangan Kenerja dan Penghargaan Aparatur (PKPKPA), BKPSDM, Selasa (1/10). Dikatakan Wabup, Pemkab Inhil akan terus melakukan pengawasan dan peningkatakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, ia meminta kepada camat, lurah dan seluruh pegawai di kantor kecamatan dan kelurahan untuk mem-

berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. “Kami akan berusaha sebaik mungkin, baik dalam hal pembangunan kantor dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelayanan secara bertahap,” ujar wabup. “Layani masyarakat dengan baik, jangan marahmarah. Tidak ada lagi sistem tidak dilayani , semua dilayani dengan senyum, salam dan sapa, masyarakat juga lengkapi semua persyaratan ketika berurusan di kelurahan,” tegas wabup. (adv/sri)

WaKIl Bupati Inhil, H Syamsuddin Uti sidak di salah satu kantor kelurahan di Kecamatan Tempuling. Wabup minta pelayanan untuk masyarakat ditingkatkan. (ist)

Sekda Puji Stan Bazar MTQ Inhil ke-49 TEMBILAHAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin berkesempatan mengunjungi stan bazar MTQ ke-49 di Terminal Laksamana Indragiri, Senin (30/9) petang. Sekda memuji stan yang ada di lingkungan astaka MTQ tersebut. Saat itu, sekda didampingi Kepala Kejaksaan

Negeri (Kajari) Inhil H Susilo dan beberapa orang lainnya. Rombongan mengunjungi satu persatu stan bazar yang ada di lokasi tersebut. Sekda mengatakan banyak materi pameran tersebut berbahan baku dengan produk khas kearifan lokal masing-masing kecamatan. Seperti bahan dari kelapa, kerupuk dan nipah.

“Produk yang disajikan ini cukup luar biasa. Semua dari bahan yang berasal dari kearifan lokal yang kita miliki,” puji Sekda. Kajari Inhil H Susilo merasa bangga dengan adanya pelaksanaan MTQ kali ini. Melalui iven tersebut, diharapkan dapat melahirkan hasil positif bagi masyarakat Indragiri Hilir. Terutama di bidang

keagamaan. “Mudah-mudahan kegiatan ini menghasilkan para qori dan qoriah terbaik yang nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam MTQ tingkat provinsi,” harapnya. Untuk diketahui, pelaksanaan MTQ juga sejalan dengan program keagamaan yang telah dibuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil. Antara lain, pro-

gram Maghrib Mengaji dan Kampung Quran, atau yang lebih dikenal dengan Rumah Tahfiz Quran. Hal tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah cukup konsen terhadap program peningkatan sumber daya manusia (SDM). Termasuk program kerja lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. (mr/sri)

Rokan HULU

METRO RIAU

kAMIs, 3 oktober 2019

negeri Seribu Suluk

Meriahkan HUT, Instansi Pemerintah Diimbau Pasang Umbul-umbul PASIR PANGARAIAN - Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman melalui Kabag Umum Setdakab Rohul, Abdullah SE mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut memeriahkan? Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Kabupaten Rohul yang akan diperingati pada 12 Oktober 2019. Salah satu cara memeriahkannya yaitu memasang umbul-umbul mulai 1 Oktober sampai 13 Oktober 2019. Imbauan ini tertuang dalam surat edaran Bupati Rokan Hulu Nomor 033.1/ SETDA.UM/54.17 tanggal 2 Oktober 2019. Dalam suratnya, Bupati mengintruksikan seluruh instansi pemerintahan, termasuk BUMD, perusahaan, dan sekolah untuk mempercantik serta menghias kantornya dengan umbul-umbul. “Imbauan memasang umbul umbul adalah untuk mempercantik kantor masing-masing, sekaligus memeriahkan hari jadi Kabupaten Rokan Hulu,” jelas Abdullah, seperti dilansir dari Riauterkini.com, Rabu (2/10). Abdullah mengungkapkan dalam surat edaran Bupati, seluruh ASN atau PNS di instansi vertikal, termasuk karyawan perusahaan, BUMD juga diimbau untuk mengenakan busana Melayu terhitung 7-12 Oktober 2019, sedangkan untuk non muslim untuk menyesuaikan. “Selain itu ada imbauan ke seluruh camat, lurah dan kepala desa untuk melaksanakan berbagai lomba, memperingati hari jadi Kabupaten Rohul agar lebih meriah. Untuk waktunya disesuaikan masing masing,” katanya. (int/efi)

RSUD Sudah Bisa Layani Pasien Cuci Darah PASIR PANGARAIAN - Inovasi yang dilakukan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu (Rohul) akhirnya membuahkan hasil. Kini, RSUD Rohul sudah bisa melayani pasien yang harus dilakukan tindakan cuci darah atau Hemodialisa (HD). Sebagaimana dikatakan Direktur RSUD Rohul, dr Novil Raykel, pelayanan cuci darah itu setelah keluarnya rekomendasi Pernefri (Perhimpunan Nefrologi Indonesia) Sumatera Tengah dalam memberikan pelayanan HD untuk RSUD Rohul. Rekomendasi pengoperasian layanan HD di RSUD Rohil setelah dilakukan Visitasi oleh Koordinator Wilayah Pernefri Sumbar Riau Kepri yang berkunjung dan melihat langsung Instalasi HD ke RSUD Rohul pada Senin (5/8) lalu. “Dari tindaklanjut MoU pada Senin (5/8) itu, Korwil Pernefri Sumbar Riau Kepri melakukan visitasi di instalasi pelayanan HD RSUD Rohul, melihat kelayakan dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta operasional HD di RSUD Rohul. Alhamdulilah, instalasi HD RSUD Rohul sudah bisa melayani pasien HD setelah diterimnya rekomendasi dari Pernefri Sumatera Tengah,” ucap dr Novil kepada wartawan di Pasir Pangaraian. Novil menargetkan, pelayanan instalasi HD RSUD Rohul sudah bisa dioperasionalkan dan melayani pasien cuci darah. Layanan HD RSUD Rohul dilengkapi empat unit alat hemodealisis, yang dapat melayani pasien yang ingin melakukan cuci darah nantinya. “Untuk ruangan unit layanan HD telah tersedia, untuk peralatan RSUD Rohul melakukan kerja sama dengan HD B-Braun, dalam bentuk KSO dengan penyedian 4 unit tempat tidur pencucian darah dan sarana prasana lainnya,” katanya. (Hendra)

16

AdvERTORIAl PEMkAb ROhUl

Bupati Rohul, H Sukiman didampingi Bunda PAUD Rohul, Hj Peni Herawati, bersiap melepas balon ke udara pada acara pembukaan praktek manasik haji pelajar RA se-Rohul, Rabu (2/10) pagi. (Adv)

Bupati Buka Manasik Haji Pelajar RA

PASIR PANGARAIAN - Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman membuka secara resmi praktek manasik haji pelajar Raudhatul Athfal (RA), Rabu (2/10) pagi. Acara itu diikuti 1.206 pelajar dari 46 RA di Kabupaten Rohul. Bupati menyambut baik acara yang diprakarsai oleh Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kabupaten Rohul tersebut. Menurutnya, praktek manasik haji ini tentunya juga memberikan pengetahuan baru kepada anak

usia RA tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji sebenarnya di tanah suci Mekkah. “Ini upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anak-anak kita ke depan sehingga mulai kecil dikenalkan dengan

agama. Mudah-mudahan semakin besar anak kita menjadi anak yang shaleh dan shalehah, taat kepada orang tua, baik kepada kawan dan saudara,” sebut Bupati. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rohul, Drs H Syahrudin MSy mengatakan, praktek manasih haji ini merupakan kegiatan rutin tahunan. “Praktek manasik haji ini juga bertujuan sebagai

ajang saling kenal bagi anak-anak kita di Raudhatul Athfal se-Rohul dan sebagai pembinaan generasi muda Qur’ani,” kata Syahrudin. Ketua Ikatan Guru RA Kabupaten Rohul, Siti Rohmah SPd mengatakan, praktek manasik haji tahun ini diikuti ribuan murid dari 46 RA se-Rohul. “Harapan kami dengan kegiatan ini terjalin ukhuwah Islamiyah di antara para pendidik serta menin-

gkatkan persatuan dan kesatuan untuk menuju ridho Allah SWT,” ucap Siti. Siti Rohmah menyebut bahwa kegiatan praktek manasik haji ini bisa terlaksana berkat iuran dari para wali murid Raudhatul Athfal se-Rohul. “Tiga tahun berturutturut IGRA tidak tidak menerima bantuan dari Pemkab Rohul. Dan kegiatan ini iuran dari wali murid,” katanya. (Adv/ Pemkab Rohul)

Ketua PN Lantik Tiga Pimpinan DPRD

PASIR PANGARAIAN - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pangaraian, Sunoto SH MH melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji tiga pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) masa bhakti 2019-2024, Rabu (2/10) siang dalam sidang paripurna DPRD Rohul. Acara itu dihadiri Bupati Rohul, H Sukiman, Forkompinda, Sekdakab, H Abdul Haris SSos MSi, anggota DPRD Rohul 2019-2024, tokoh masyarakat dan agama serta komisioner KPU dan Bawaslu Rohul. Tiga pimpinan DPRD Rohul yang dilantik yaitu, Novliwanda Ade Putra dari Partai Gerindra sebagai Ketua, Hardi Candra dari PDIP dan M Syahril Topan dari PAN masing-masing menjabat sebagai Wakil Ketua. Sedangkan calon Wakil Ketua dari Partai Golkar menyusul. Bupati Rohul, H Sukiman dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada tiga pimpinan DPRD Rohul yang sudah diambil sumpah

Prosesi pengambilan sumpah dan janji tiga pimpinan DPRD Rohul dalam sidang paripurna DPRD Rohul, Rabu (2/10). Prosesi itu dipandu Ketua PN Pasir Pangaraian, Sunoto SH MH. (Adv) dan janji jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Rohul masa bhakti 2019-2024. Bupati beharap setelah diambil sumpah dan janjinya, agenda pembahasan dilakukan DPRD segera bisa dilaksanakan terutama untuk pembahasan APBD tahun anggaran 2020. Sukiman juga berharap ke depannya Pemkab Rohul dan anggota DPRD masa bhakti 2019-2024

tetap bersinergi untuk memajukan pembangunan daerah yang dijuluki Negeri Seribu Suluk. Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Rohul, Novliwanda Ade Putra menerangkan, banyak agenda yang akan dilakukan wakil rakyat setelah dilantiknya tiga pimpinan. Di antaranya, menuntaskan rancangan yang telah dibentuk sewaktu dirinya masih

status pimpinan sementara. “Ada agenda membentuk pansus, kegiatan HUT Rohul, orientasi DPRD, dan pembahasan APBD 2020 pada bulan ini juga, Insya Allah terlaksana lancar,” jelas Novliwanda. Novliwanda menargetkan pembahasan APBD 2020 sudah disahkan oleh DPRD Rohul sebelum 30 November 2019. Mengenai belum dilantiknya calon pimpinan dari Partai Golkar, Novliwanda mengaku pihaknya telah dua kali menyurati DPD II Partai Golkar Kabupaten Rohul. “Hal itu dikarenakan Golkar Rohul belum menerima surat keputusan dari DPD I Riau ataupun DPP. Jadi, DPD II Golkar Rohul belum bisa mengusulkan nama untuk diumumkan menjadi pimpinan dari Partai Golkar,” jelasnya. Novliwanda menambahkan, belum dilantiknya calon pimpinan dari Partai Golkar tidak akan mengganggu agenda DPRD Kabupaten Rohul ke depannya. (Adv/Humas Pemkab Rohul)