GOLD WINN E
WARD IA A ED
SIA DONE PRINT M R IN
Berwawasan dan Berkepribadian
The POWeR Of innOvaTiOn Harian Pagi
LuLus verifikasi faktuaL Diserahkan Langsung Oleh :
BES
TO
F SU
Dewan PeRS
Di Harris Hotel & Conventions Surabaya, Rabu, 1 November 2017
ER 201 3
THE
METRO RIAU BERWAWASAN DAN BERKEPRIBADIAN AP MATERA NEWSP
JUMAT, 1 NOVEMBER 2019 M 2 RABIUL AWWAL 1441 H
Eceran: Rp6.000.- per eksemplar Luar Kota + Ongkos Kirim
Menag Jangan Buat Gaduh
Soal Wacana Pelarangan Cadar
JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi melempar wacana pelarangan pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi pemerintahan demi alasan keamanan. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengimbau kepada Fachrul Razi untuk tidak membuat gaduh, karena masalah agama adalah masalah yang sensitif.
Pemerintah tidak boleh membuat kegaduhan. Untuk itu, kedepankanlah dialog dan musyawarah
AnwAr AbbAs Sekjen MUI
“Pemerintah tidak boleh membuat kegaduhan. Untuk itu, kedepankanlah dialog dan musyawarah,” kata Anwar Abbas, Kamis (31/10). Anwar menyatakan berbicara atas nama pribadi, bukan atas nama institusi MUI. Soal pengkajian cadar, MUI setuju. Namun pengkajian itu perlu melibatkan
pihak yang kompeten dalam hal agama. “Saya setuju-setuju saja kalau Kemenag untuk mengkaji. Tetapi di dalam mengkaji tersebut kalau menyangkut masalah agama dan keyakinan maka libatkan dan ajaklah para ulama dan ormas-ormas keagamaan untuk mengkajinya,” kata Anwar
seperti dilansir detikcom. Ia mengingatkan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 harus menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan. UUD 1945 telah menjamin kemerdekaan warga negara Indonesia untuk memeluk agama, beribadah menurut kepercayaan
masing-masing, hingga meyakini kepercayaannya masing-masing. Artinya, bila seorang warga negara meyakini bahwa cadar itu bagian dari perintah agamanya, maka negara harus melindungi warga negara itu tanpa terkecuali. Baca..... hal 7
Hari Ini, Idham Dilantik Jadi Kapolri JAKARTA - Komisaris Jenderal Idham Azis sah ditetapkan sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Kapolri) baru menggantikan Tito Karnavian dalam rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (31/10). Rencananya, Idham dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Jumat (1/11). “Kalau tidak ada aral melintang, besok (hari ini) saya kemungkinan besar akan dilantik oleh Bapak Presiden,” ujar Idham seusai rapat paripurna di Gedung DPR. Idham mengatakan, jabatan barunya ini akan diabdikan kepada negara dan masyarakat. Idham mensyukuri kepercayaan jabatan Kapolri yang diembannya saat ini. PENETAPAN KAPOLRI - Calon Kapolri Komjen Idham Azis bersama pimpinan DPR melambaikan tangan ke arah pers saat sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10). Sidang paripurna DPR menetapkan Komjen Idham Azis sebagai Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang kini menjabat Mendagri. (detikcom)
Periksa 6 Saksi Kasus Jembatan Bangkinang
KPK Dalami Aliran Dana
PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa enam orang saksi untuk tersangka Adnan (AN) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2015-2016. “KPK memeriksa enam orang saksi untuk tersangka AN dalam tindak pidana korupsi pengadaan
dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis (31/10). Pemeriksaan digelar di Markas Komando Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Riau di Kota Pekanbaru. Adapun enam saksi yang diperiksa adalah Direktur CV Dimiano Konsultan Rinaldi Azmi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kampar tahun 2015) Kholidah. Selanjutnya, pegawai honorer di Sekretariat Daerah Kampar Bagian Umum (sopir eks Bupati Kampar Jefry Noer) Azhari alias Datuk Supir, mantan Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2017 Syafrizal, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Pekanbaru (staf fungsional Bagian Hukum Setda Kota Pekanbaru) Edi Susanto alias Datuk Anto, dan Baca..... hal 7
Baca..... hal 7
Kasus Teror Air Keras
Novel Pesimistis Selesai di Tangan Kapolri Baru JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Komisaris Jenderal Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Kapolri) baru menggantikan Tito Karnavian dalam rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (31/10). Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mengaku pesimistis kasus penyiraman air keras yang menimpanya bisa selesai di zaman Idham. “Harapan harus punya, harapan cuma kan sekarang kan Pak (Kapolri) Id-
ham kan (sebelumnya) sudah berapa lama jadi Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri), beliau diam saja, beliau bukannya nggak tahu harusnya,” kata Novel di Jakarta, Kamis (31/10). Novel mengaku pesimistis kasus teror air keras dapat diselesaikan Idham. Baca..... hal 7
Novel Baswedan
Rekrutmen CPNS 2019
Instansi Diminta Umumkan Formasi
JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta instansi segera mengumunkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Saat ini, baru 67 instansi pusat yang menyelesaikan setting formasi di portal SSCASN. “Sedangkan untuk instansi daerah masih menunggu giliran setelah formasi CPNS detil diinjeksi ke dalam portal. Untuk
要改变命 运,首先改 变自己
Yào gǎi biàn mìng yùn, shǒu xiān gǎi biàn zì jǐ Jika ingin merubah nasib, pertama-tama harus merubah kita sendiri.
itu, instansi diminta untuk mempercepat proses ini agar masyarakat dapat segera melihat formasi yang tersedia di portal SSCASN,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan dalam keterangannya, Kamis (31/10). Selain itu, lanjut Ridwan, instansi diminta segera mengumumkan formasi CPNS melalui media yang mudah diakses masyarakat,
KURS TRANSAKSI BI KAMIS, 31 OKTOBER 2019
USD AUD SGD HKD JPY MYR EUR CNY
14,078.04 9,749.04 10,346.94 1,796.97 129.5724 3,371.99 15,719.54 1,998.16 Sumber www.bi.co.id
misalnya di situs web dan/ atau media sosial instansi. Pada tahun ini pemerintah membuka 152.286 formasi dengan rincian, instansi pusat sebanyak 37.425 formasi pada 68 kementerian/lembaga (K/L) dan instansi daerah 114.861 formasi pada 462 pemerintah daerah (Pemda). Ada dua jenis formasi yang dibuka pada CPNS tahun 2019 ini, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus meliputi cumlaude, diaspora, dan disabilitas pada instansi pusat dan daerah, serta formasi khusus putra putri Papua dan Papua Barat, dan formasi lainnya yang bersifat strategis pada instansi pusat. Baca..... hal 7
Informasi langganan dan pengaduan hubungi: Hendra Gunawan 081275375188 e-paper: www.epaper.metroriau.com website: www.metroriau.com - www.halloriau.com email: metroriau.redaksi@gmail.com