Koran Memorandum Edisi 8 Juni 2023

Pengaruh

Endorse

Jokowi

ke Capres

Rendah

Jakarta, Memorandum

PRAKTIK JUAL-BELI JABATAN KEPALA SMA/SMK DI JATIM

KENAL DEWAN, SK TURUN

Surabaya, Memorandum n tak modal saja pendid m da di pinggir u kase harus merog h Seper SM in semp an pos persyar

Praktik jual-beli jabatan kepala sekolah (kasek) masih ada di Jatim. Untuk bisa menduduki kursi orang nomor satu di SMA/SMK tak hanya mengandalkan modal uang saja. Tetapi faktor kedekatan dengan orang berpengaruh di dunia pendidikan juga menjadi salah satu prioritas memuluskan langkahnya.

Harga kursi di masing-masing jabatan kasek tergantung dari lokasi sekolah. Jika lokasi sekolah strategis dan di tengah kota pasti ‘mahar’ yang dikeluarkan berbeda dengan sekolah pinggiran. Kabarnya untuk bisa menduduki kursi jabatan kasek di kawasan tengah kota harus merogoh kantong hingga ratusan juta rupiah. Sedikitnya harus menyiapkan uang hingga Rp 400 juta. Seperti yang dikatakan salah satu kepala SMA yang namanya dirahasiakan ini. ia menceritakan, bahwa ia sempat menanti ketidakpastian posisi sebagai kasek padahal persyaratan sebagai orang nomor ndum akal es) Koalisi edan, atakan, tak ko Widodo ndorse Anies e aid nyak aswedan ri ebagai menteri mpanye Jokowi J jkAiit

“Tidak menteri (periode b gubern

Juru Bicara bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan, tak ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) meng-endorse Baswedan untuk Pilpres 2024. Sudirman Said awalnya menyebutkan, banyak jasa yang diberikan Anies Baswedan untuk Jokowi. Mulai dari pengalaman Anies menjabat sebagai menteri hingga juru kampanye Jokowi. “Tidak hanya jadi jurkam, Anies itu menteri (periode) pertama Jokowi yang berprestasi lho, tidak ada yang bilang Anies tidak berprestasi. Kemudian dipilih jadi gubernur kan. Dan selama jadi

e) pertama Jokowi nur

 Bersambung ke halaman 2

Marion Jola

Banjir Pujian

 Bersambung ke halaman 2

MASIH kosongnya jabatan kapsek SMA/SMK juga menjadi perhatian DPRD Jatim. Karena Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim mengabaikan urusan wajib yaitu pendidikan warga Jatim.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husairi menuturkan, sampai detik ini dirinya belum mendapat laporan dari Disdik Jatim, angka pasti jumlah kasek SMA/SMK yang kosong.

Namun masih banyak posisi kepala sekolah yang dijabat pelaksana tugas (plt). Hal ini Disdik Jatim mengabaikan urusan wajib yaitu pendidikan. Ini preseden buruk.

“Namun masih banyak posisi kepala sekolah yang dijabat pelaksana tugas (plt). Hal ini Disdik Jatim mengabaikan urusan wajib yaitu pendidikan. Ini preseden buruk,” tegas Mathur. Politisi asal Pulau Garam Madura ini menyampaikan, jika posisi kepala sekolah juga menjabat pelaksana tugas di sekolah lain maka jabatan itu sangat berat.

Mathur Husairi  Bersambung ke halaman 2

Bukan Kesalahan Sistem

isa dibilang Marion Jola adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang sering mencuri perhatian publik. Tak heran jika beberapa waktu lalu, ia menjadi pusat perbincangan publik setelah menyanyi dangdut saat tampil di acara Dahsyatnya Awards 2023.

M Marion s salah satu Indom mencuri T Tak heran lalu, ia di acara 2023.

ISU adanya praktik jual-beli jabatan kasek di Jatim kian bergulir. Menanggapi ini, anggota Dewan Pendidikan Jatim Isa Anshori menyebut praktik yang menyalahi sistem seharusnya ditindaklanjuti dan direspons cepat oleh dinas pendidikan (disdik) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Isa Anshori berpendapat

kasus seperti ini merupakan praktik yang tidak bisa dilihat. Namun, pada kenyataannya orang-orang tertentu mengalaminya. “Saya kira dalam sistem kan tidak mungkin hal ini terjadi. Semestinya ada prosedur yang dilewati apabila seseorang dari jabatan tertentu menuju jabatan tertentu.

Isa Anshori  Bersambung ke halaman 2

Pada kesempatan tersebut, penyanyi cantik kelahiran 12 Juni 2000 ini membawakan lagu terbarunya yang berjudul Cup Of Tea. akrab disapa Lala ini tampil tampil cantik dengan mengenakan bernuterlihat mengenakan dengan model dilengkapi dengan

i yang

Perempuan yang akrab disapa Lala ini hooded dress s ansa bling-bling. Marion Jola dress s asimetris yang dilengkapi dengan tudung di kepalanya. Dress itu s tampak didesain

Bersambung ke halaman 2

- Meng, tanggapi kabar jual-beli jabatan kepala SMA/SMK, kadisdik Jatim mengatakan seleksi dilakukan ketat.

- Ketat dan diyakini tidak mungkin bocor! Termasuk informasi berapa mahar kalau sudah jadi kan?

Si Mameng (Pedagang jimat)

Rayakan HUT Ke-77 Bhayangkara Sinergi dengan Memorandum

Polres Tanjung Perak Siap Gelar Fun Run 2023

Memorandum bersama

Surat Kabar Harian (SKH) Me k membaha juk Fun Run 2023 dalam rangka HU HU yang jatuh 1 Juli itu di kom Minggu (23/7) mendatang.

menunjuk SKH Memorandum s m zer r P

Polres Pelabuhan Tanjung Perak kembali memupuk sinergi. Pertemuan kali ini membahas even olahraga bertajuk Fun Run 2023 dalam rangka HUT ke-77 Bhayangkara. Kegiatan untuk merayakan HUT ke-77 Bhayangkara digelar di kompleks Kenjeran Park, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Herlina sebagai event organi(EO) dalam kegiatan massal tersebut. Sedangkan Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Wahyu Norman didapuk sebagai panitia acara.

Bersambung ke halaman 2

Demi Anak, Istri Terjerembab ke Jurang Kemusyrikan (3)

Jiwanya Tidak Stabil, Tidak Bisa Diajak Berdialog

Kejiwaan Laksmi semakin tidak stabil. Mentalnya mudah terguncang oleh kabar sekecil apa pun. Padahal, belum jelas apakah kabar tersebut merugikan atau justru menguntungkan.

Kondisi seperti ini berlangsung berbulan-bulan. Terakhir perempuan berambut ikal sebahu ini bahkan sudah tidak bisa diajak berkomunikasi. Sepertinya Laksmi hidup di dunia lain yang tak bisa dirasakan orang lain.

“Setiap diajak omong A, misalnya, jawabannya bisa B atau C bahkan D. Sulit ditebak,” kata Dirham. Upaya Dirham untuk memulihkan kejiwaan sang

Bersambung ke halaman 2

Wahyudi

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Herlina berbincang santai dengan pimpinan SKH Memorandum

Jajaki Malaysia dan Singapura

UMKM Sumenep Tes Pasar Internasional

Sumenep, Memorandum

Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kabupaten Sumenep mulai merambah pasar Internasional salah satunya yakni melakukan tes ekspor market produk ke Malaysia.

Tes ekspor produk keluar negeri didukung penuh Bupati Sumenep sebagai upaya pemasaran produk UMKM Sumenep mengembangkan jaringan pemasaran yang lebih luas, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ini merupakan langkah awal untuk dilanjutkan menembuas internasional. Nantinya jika produk UMKM diterima di pasar internasional otomatis meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha menengah.

Diharapkan, pelaku UMKM menjaga kualitas tujuannya untuk meningkatkan mutu produknya, seperti rasa dan kemasan, karena produk yang baik tentu saja memberikan kepuasan terhadap konsumen serta memiliki nilai jual yang tinggi.

Kenapa harus menjaga kualitas untuk meningkatkan kepercayaan pasar hingga memiliki tingkat loyalitas yang tinggi kepada konsumen?

“Jika sudah mendapat kepercayaan dari konsumen akanmemberikan keuntungan kepada UMKM,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi,

kemarin. Tidak hanya meningkatkan kualitas, potensi-potensi produk dan komoditas yang ada di daerah juga dilakukan untuk diekspor ke luar negeri. “Yang diutamakan produk jadi, jangan bahan mentah agar mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi,” imbuhnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, untuk memperluas jaringan pemasaran hingga ekspor ke luar negeri

Sementara, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Perindustrian Perdagangan (Perindag) Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid mengatakan, produk UMKM produk yang dites market ke luar negeri antara lain, tepung maronggi, stik maronggi rasa bawang, stik maronggi rasa original, maronggi celup, jagung palotan, rengginang goreng, amplang stik, sambal lombok hijau, sambal petis, keriping pisang mani, dan krispy ikan kering.

“Rencananya, tes UMKM market tahap selanjutnya ke Malaysia dan Singapura, hanya saja jenis produknya berbeda dengan tes ekspor market produk perdana,” katanya. (uri/ono)

Warga Desa Gapura Tengah dan Tamidung Gelar Penggalangan Dana

Puluhan Tahun Jalan Rusak Tak Diperbaiki

Sumenep, Memorandum  Tidak kunjung diperbaiki, puluhan pemuda tergabung dalam Gerakan Pemuda Segitiga Desa (GPS Desa) menggelar aksi menggalang dana tepat di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) kabupaten setempat.

Para pemuda ini kecewa karena jalan rusak yang menghubungkan Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura dengan Desa Tamidung Kecamatan Batang-Batang tak kunjung diperbaiki.

Aksi ini juga sebagai sindiran kepada pemerintah yang tidak kunjung memperbaiki kerusakan jalan yang menghubungkan dua desa di kecamatan berbeda.

“Kurang lebih 14 tahun jalan poros itu tidak diperbaiki padahal jalan itu akses penting masyarakat dalam menjalankan kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan ekonomi, “ terang koordinator aksi, Nur Hayat, Rabu (7/6).

Kata Nur Hayat, selama puluhan tahun masyarakat bersabar dengan kondisi tersebut. Namun, kesabaran warga akhirnya habis. Mereka kemudian mengambil langkah dengan menggelar penggalangan dana mirip amal masjid di depan kantor terkait  Langkah ini sebagai bentuk protes serta kepedulian  terhadap nasib akses jalan selama selama bertahun-tahun tidak diperbaiki. Maka dari itu. selama 24 jam, GPS Desa

menggelar penggalangan dana, dan hasilnya digunakan untuk membeli material seperti semen, pasir guna perbaikan jalan rusak.

Aksi ini diharapkan menjadi momentum menggugah kesadaran pemerintah terkait pentingnya memperhatikan perbaikan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Sekaligus menjadi titik awal perubahan yang lebih baik dalam penanganan jalan rusak di Sumenep.

“Harapan kami aksi ini memberikan dampak positif dan mendorong perubahan nyata demi kemajuan Sumenep,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang Bina Mar-

ga Dinas PUTR Sumenep, A A Hidayat berjanji mengupayakan pengalokasian anggaran perbaikan jalan poros seperti yang diminta GPS Desa. Anggarannya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran atau (PAK).  Hidayat menyebut, untuk nominal anggaran belum diketahui secara pasti. “Yang kami anggarkan bukan untuk di Gapura Tengah saja melainkan seluruh kabupaten,” paparnya.

Kemarin, petugas daru Dinas PUTR juga mengirim alat berat sebagai upaya penimbunan jalan rusak sebagai respons terhadap aksi yang dilakukan GPS Desa.(uri/ono/ono)

Disbudporapar Sumenep Ajak Komunitas dan Paguyuban Usulkan Kalender Event 2024

Sumenep, Memorandum

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar)

Sumenep akan membangun sinergi bersama sejumlah komunitas dan paguyuban guna meningkatkan kualitas kalender event 2024.

Kepala Disbudporapar Sumenep, Mohammad Iksan berjanji akan memberi

kesempatan kepada setiap komunitas atau paguyuban untuk mengusulkan kegiatan baik event seni budaya, dan olahraga, hingga yang berhubungan dengan festival.

“Kami berharap kalender event 2024 adalah hasil kerja sama atau kolaborasi bersama komunitas dan paguyuban di Sumenep. Agar kita bisa bersama-sama mengenalkan Sumenep kepada pihak luar,”

ujar Iksan.

Menurut dia, bentuk partisipasi dan sinergi itu nantinya bisa dituangkan dalam proposal resmi sesuai dengan jenis event yang diusulkan masing-masing komunitas atau paguyuban.

Iksan menjelaskan, Disbudporapar membuka usulan dari komunitas ataupun paguyuban dari tanggal 1 hingga 30 Juni

2023 sebagai bahan penyusunan kalender event tahun depan yang akan di-launching akhir 2023. Pihaknya berharap, dari beberapa masukan yang akan diusulkan komunitas atau paguyuban pada event 2024 dapat memberikan nuansa menarik dibanding tahun ini. Sehingga realisasinya dapat menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang se-

kaligus dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Pemerintah daerah dan elemen masyarakat harus saling mendukung membangun sinergi untuk menggelar acara, guna menunjang kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk turut menyukseskan berbagai kegiatan kalender 2024,” pungkas Iksan. (adv/aan/ono)

KLIWON, 8 JUNI 2023 BIRO MADURA RAYA MELIPUTI: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. KABIRO: Herry Sunaryo. WAKABIRO: Sujak

Event carnival pelangi di Sumenep yang digelar setiap tahun.

Festival Paralayang salah satu event Sumenep 2023.

Bupati Sumenep hadir dalam tes ekspor market produk ke Malaysia.

HUT Ke-77 Bhayangkara

Ratusan Warga Tulungagung Ikuti Penghapusan Tato

Tulungagung, Memorandum

Ratusan warga Kota Marmer mendaftarkan diri ikut program penghapusan tato yang diselenggarakan Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung dalam rangka HUT ke-77 Bhayangkara tahun 2023.

Hal ini disampaikan oleh Ketua

Panitia HUT ke-77 Bhayangkara, Iptu dr Lucky Hauriza. Lucky mengatakan, ada lebih kurang 130 pendaftar dalam program ini. Namun berdasarkan screening awal yang telah dilakukan oleh pihaknya, hanya 90an pendaftar yang bisa mengikuti program penghapusan tato. “Kita lihat ukuran dan warna tato-

nya, yang bisa kita layani saat ini, yang tato warna hitam saja dan yang ukuran tidak besar. Itu kita lakukan screening-nya,” ujarnya, Rabu (7/6). Lucky menjelaskan, tidak ada syarat khusus yang harus disiapkan oleh pendaftar. Pemohon hanya cukup menunjukkan KTP dan mendaftar sesuai aturan yang ada. “Cukup menunjukkan KTP saja, langsung daftar,” jelas dia.

Selanjutnya, menurut Lucky, pendaftar bisa terus mengkonsultasikan kondisi tato di tubuhnya sampai selesai dengan RS Bhayangkara Tulungagung di poli yang ada. “Sehari ini selesai. Tapi pemohon masih bisa datang lagi untuk memastikan kondisi pascapenghapusan tato,” terangnya.

Sementara itu, Joy (41) warga Tulungagung yang ikut dalam program penghapusan tato mengakui dirinya sengaja ikut karena ingin hijrah dari kehidupan sebelumnya. “Mau hijrah mas. Saya sudah bikin tato sejak tahun 1999 kalau tidak salah,” ucapnya. Dirinya mengaku malu dengan

anak-anaknya yang sudah mulai tumbuh besar. Oleh sebab itu Joy sangat ingin menghapus tato yang ada di lengan kanannya. Sementara itu, pemohon lainnya, Deva mengaku sengaja menghapus tato miliknya karena akan pergi keluar negeri. Menurutnya, rasa nyeri yang dia rasakan selama menghapus tato lebih sakit dibandingkan saat membuatnya. “Kalau saya alasannya karena mau ke luar negeri, makanya tatonya dihapus,” jelasnya. (fir/mad/yok)

Petugas RS Bhayangkara Tulungagung menghapus tato.

Bupati Maryoto Birowo Berangkatkan 1.170 Jemaah Haji

Tulungagung, Memorandum

Pemkab Tulungagung mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun ini dengan menyalurkan subsidi APBD sebesar Rp 600 juta. Subsidi itu diwujudkan dalam bentuk akomodasi keberangkatan dan kepulangan jemaah haji asal Kota Marmer.

Pada 2023 ini, total sebanyak 1.170 jemaah haji asal Tulungagung telah diberangkatkan pada Senin (5/6) sore dan Selasa (6/6) malam. Bupati Tulungagung Maryoto Birowo memimpin langsung keberangkatan rombongan tamu Allah tersebut ke tanah suci.

Di temui usai pemberangkatan, Bupati Maryoto mengatakan, tahun ini ada 34 ASN di lingkup Pemkab Tulungagung yang juga berangkat menunaikan ibadah haji. Para ASN itu telah mengajukan cuti untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan aturan yang ada.

“Ada 34 orang yang mengajukan cuti untuk berangkat haji tahun ini. Semua sudah sesuai dengan prosedur dan sudah ditandatangani,” jelasnya. Bupati Maryoto berharap, para ASN dan sejumlah petugas haji dari daerah bisa membantu kebera-

daan jemaah haji Tulungagung, terutama lansia. Itu mengingat, jumlah lansia di atas 60 tahun pada ibadah haji tahun ini mendominasi.

“Harapannya demikian, bisa beribadah dengan baik dan bisa membantu sesama jemaah asal Tulungagung saat ada di sana,” ucapnya. Bupati Maryoto mendo-

Kompetisi Nakes Teladan Jawa Timur 2023

Magetan, Memorandum

Setelah bersaing dengan 38 tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) se-Provinsi Jawa Timur, dr Rahma Anindita SpA, kini memperebutkan jawara sebagai nakes teladan tingkat Provinsi Jawa Timur 2023.

Dokter Spesialis Anak di RSUD dr Sayidiman tersebut kini bersaing dengan nakes dari RSUD Gambiran, Kota Kediri dengan Inovasi Thalasemia. Dengan mengusung inovasi stunting, Rahma Anindita diharapkan dapat meraih jawara kompetisi Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Jawa Timur tersebut. “Kami semua di RSUD dokter Sayidiman sangat mendukung sekali dokter Rahma Anindita, karena ini memang pertama kalinya kita mengirimkan perwakilan dalam ajang tersebut,” kata dr Rochmad Santoso, Direktur RSUD dr Sayidiman Magetan, Rabu (7/6).

Rochmad Santoso juga berharap, langkah dr Rahma Anindita akan merangsang nakes -nakes untuk melahirkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk rakyat Kabupaten Magetan. “Harapan kami, ini akan memacu inovasi-inovasi

yang lain,” ungkap Direktur RSUD dr Sayidiman, Magetan. Bupati Magetan Suprawoto, berharap yang terbaik untuk dr Rahma Anindita. Kang Woto sapaan Bupati Magetan, meminta seluruh nakes untuk selalu bekerja dengan baik dan berani berinovasi.

“Saya minta bekerja yang baik dan penuh inovasi nanti penghargaan akan datang dengan sendirinya,” ujar Bupati Magetan. Apapun hasil yang akan diraih dr Rahma Anindita dalam kompetisi pemilihan Nakes Teladan Jawa

Timur tersebut, Bupati Magetan meminta RSUD dr Sayidiman untuk terus menelurkan inovasi demi kemajuan layanan kesehatan untuk masyarakat khususnya warga Kabupaten Magetan. “Saya berharap apapun hasilnya, program dan inovasi yang dilakukan harus tetap terus jalan dengan perbaikan dan inovasi baru,” beber Suprawoto. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Nakes Teladan Jawa Timur dr Ahmad Zaini, kehadiranya di Kabupaten Magetan untuk mengklarifikasi inovasi yang dipaparkan dr Rahma Anindita di lapangan. “Kita ini lagi melihat dan mengklarifikasi

apakah yang disampaikan dokter Rahma Anindita apakah sama dengan yang di lapangan dengan yang disampaikan, itu akan kita lihat,” tegas Ahmad Zaini.

Diakui Ahmad Zaini, inovasi penanganan stunting dari Rahma Anindita merupakan program nasional, yang saat ini menjadi kewaspadaan seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia. “Apa yang dinilai adalah inovasinya, inovasi itu yang akan mengangkat derajat dan kesehatan masyarakat secara umum. Apalagi yang ditonjolkan oleh nominator dari rumah sakit dokter Sayidiman ini adalah stunting, itu salah satu program nasional,” paparnya.

Selain inovasi, tim penilai dari provinsi Jawa Timur tersebut juga akan melihat dukungan dari stakeholder atas inovasi dr Rahma Anindita tersebut. “Poin yang dinilai selain inovasi tadi adalah dukungan stakeholder yang ada di Kabupaten Magetan, mendukung nggak program ini, dan akan kita lihat peran dokter ini bergerak untuk merangsang agar mendukung inovasinya tersebut,” pungkas dr Ahmad Zaini. (rik/adv/yok)

kan, ribuan jemaah haji asal Tulungagung yang berangkat tahun ini bisa menjadi haji mabrur, dan bisa kembali dari tanah suci dalam keadaan sehat wal afiat.

Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Tulungagung Muh Nasim mengatakan, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada jamaah lansia yang berangkat haji tahun ini. Mereka mendapatkan perhatian dari petugas haji dan fasilitas dari pemerintah yang ramah lansia.

“Ada fasilitas khusus untuk lansia, seperti kursi dorong, kemudian jalan masuk ke pesawat yang khusus dan lain-lain. Termasuk lokasi penginapannya di lantai bagian dasar. Jadi tidak perlu naik turun lift atau sebagainya,” ucapnya. Nasim mengungkapkan, pihaknya mengingatkan kepada jemaah haji agar mempersiapkan kondisi fisik selama berada di tanah suci. Termasuk mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan cuaca yang tidak sama dengan di Indonesia. “Kita sudah sampaikan agar beradaptasi dengan baik, apalagi cuacanya tidak sama,” pungkasnya. (fir/mad/yok)

Pemenang Setelah batas akhir penawaran Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas. Syarat-syarat lelang 1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.

2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: https://lelang.go.id.

3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.

4. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian

5. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.

7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.

8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).

10.Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas

Puluhan Perempuan dan Anak Korban KDRT dan Seksual Akibat

Magetan, Memorandum

Kelompok perempuan dan anak di Kabupaten Magetan hingga saat ini masih saja menjadi korban kekerasan mulai fisik, psikis maupun seksual. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PP dan PA) Kabupaten Magetan mencatat, periode Mei 2023 sudah ada 13 kasus yang dialami perempuan dan anak.

“Tahun 2022 ada 58 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan tahun 2023 sampai Juni ini ada 13 kasus,” kata Miftahudin, Sekretaris Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan, Rabu (7/6).

Dibeberkan Miftahudin, berbagai kasus dialami perempuan dan anak di Kabupaten Magetan mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, perebutan hak asuh, anak berhadapan dengan hukum (ABH) sampai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). “Paling rendah 14 tahun untuk kasus buliying, 16 tahun untuk kasus seksual, 20 sampai 35 tahun kasus KDRT, rerata kasus paling banyak adalah KDRT yang sedang kami dampingi yang awal mulanya memang adalah pernikahan yang terlalu dini,” jelasnya. Sekretaris Dinas (Sekdin) PPKB PP dan PA Magetan ini juga menegaskan, satuan kerjanya telah berupaya melakukan pendampingan mulai tingkat bawah hingga home visit sampai proses hukum. “Memastikan hak-hak korban terpenuhi dan kerahasiaan identitas korban juga terlindungi,” pungkasnya. Sebagai informasi, bocah perempuan berusia 9

tahun di Kabupaten Magetan harus mengalami trauma seumur hidup setelah menjadi korban pencabulan seorang kakek berusia 56 tahun asal Kecamatan Maospati. Kelakuan bejat terduga pelaku bernama Lamidi itu terbongkar setelah korban mengeluh sakit di bagian dadanya karena diremas-remas oleh Lamidi yang tidak lain adalah teman kakeknya sendiri. (rik/yok)

Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Harga Limit Rp. 563,500,000.-; uang jaminan lelang Rp. 113,000,000.-) Pelaksanaan Lelang Hari, Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023 Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.30 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB Alamat Domain : www.lelang.go.id Tempat Lelang : KPKNL Surabaya, Jl. Indrapura No. 5, Surabaya

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas. Syarat-syarat lelang

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.

2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: https://www.lelang.go.id.

3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.

4. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian

5. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.

7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.

8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat

Bupati Maryoto bersama Kemenag dan Forkopimda Tulungagung memberangkatkan rombongan jemaah haji.

Kantor Dinas PPKB PP dan PA Kabupaten Magetan.

Kasus Gagal Ginjal Akut Dilimpahkan ke Kejari Kota Kediri

Bareskrim Tetapkan 4 Tersangka

Kediri, Memorandum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara gagal ginjal akut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri. Penyerahan tahap dua tersebut menyeret empat

Keempat tersangka berinisial APH selaku direktur utama, NSA manajer pengawasan mutu (quality control/QC), AS manajer pemastian mutu (quality assurance/QA), dan IS selaku manajer produksi PT Afi Farma.

Kasi Intelijen Kejari Kota

Kediri Harry Rachmat mengatakan, pelimpahan tahap dua ini dilakukan bareskrim dalam perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pada PT AFI Farma.

Perusahaan tersebut dalam kurun 2020 sampai 2022, mem-

produksi dan mengedarkan kurang lebih 60 merek obat. Di antaranya, obat sirup paracetamol 3 dan obat sirup paracetamol drop. “Bahwa setelah dilakukan produksi obat dengan menggunakan bahan tambahan Propilen Glikol (PG) USP yang telah tercemar Etilen Glikol (EG),” jelasnya, Rabu (7/6). Selanjutnya obat-obat tersebut didistribusikan melalui PBF yang telah bekerja sama dengan PT Afi Farma hingga pendistribusian sampai dengan masyarakat. Hingga muncul fenomena konsumen, khususnya anak mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) atau

Kediri, Memorandum Polres Kediri Kota bersama Relawan Suket Teki Nusantara (RSTN) menggelar bakti sosial pengobatan gratis untuk lansia di Desa Puhsarang, Kecamatan Semen, permukiman di lereng Gunung Wilis, Rabu (7/6). Bakti sosial ini digelar karena merupakan kegiatan dalam rangkaian program HUT ke-77 Bhayangkara.

Dalam kegiatan itu juga memberikan bantuan berupa paket sembako untuk masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. “Kami datangkan tenaga medis dari RS Bhayangkara dan prioritaskan untuk masyarakat lanjut usia,” kata Kapolres Kediri Kota AKBP Teddy Chandra.

AKBP Teddy menuturkan, pihaknya memberikan pemeriksaan dan obat-obatan secara gratis untuk memaksimalkan sehingga kebutuhan mereka dapat terfasilitasi. Kemudian, dalam kegiatan ini ada banyak lansia yang menderita tekanan darah tinggi.

acute kidney injury (AKI). Setidaknya, sebanyak lima korban meninggal dunia.

“Sesuai dengan surat keterangan data pasien meninggal GGGAPA dari RSUP Nasional dr

Menurutnya, para lansia ini sangat antusias mengikuti kegiatan yang digelar oleh Polres Kediri Kota bersama para relawan. “Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat sehingga para lansia ini bisa terbantu dengan kegiatan yang kita gelar,” tuturnya. Sementara itu Ketua Umum RSTN Nanda Prameswati mengungkapkan bahwa akan bersama Polri akan terus hadir di tengah masyarakat. Baik di kota maupun kabupaten dengan tujuan untuk membantu kesulitan mereka. Selain itu, pihaknya dan relawan juga hadir secara langsung untuk membantu kegiatan tersebut. “Kita ingin hadir langsung di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat yang termarjinalkan, tanpa embel-embel apapun,” ucapnya.

Sedikitnya ada 200 lansia yang datang untuk diperiksa kesehatannya. Usai diperiksa, mereka diberi bantuan sembako gratis. (mon/epe)

Cipto Mangunkusumo Nomor: YR.01.02/VII.4/8169/2023 tanggal 24 Februari 2022,” ungkap Harry Rachmat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat sebagaimana diatur dan

diancam pidana pertama Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Ketiga Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara itu akan ditangani 10 jaksa penuntut umum (JPU) yang merupakan tim gabungan dari Kejaksaan Agung dan Kejari Kota Kota Kediri. Tim bahkan telah memeriksa tersangka dan menerima barang bukti sejumlah 167 buah berupa barang dan dokumen.

“Keempat tersangka ditahan di Lapas Kediri selama 20 hari mulai 6 Juni 2023. JPU akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk segera disidangkan,” tutupnya. (mon/epe)

Kasatlantas Polres Tuban Dapat

Penghargaan dari Polda Jatim

Tuban, Memorandum

Kasatlantas Polres Tuban AKP

Kadek Aditya Yasa Putra mendapatkan penghargaan dari Dirlantas Polda Jatim atas keberhasilan ungkap kasus tabrak lari periode triwulan I 2023. Penghargaan diberikan dalam rapat lintas sektoral analisa dan evaluasi (anev) Operasi Ketupat Polda Jatim di Kota Batu pada 5 Juni 2023. AKP Kadek Aditya Yasa Putra mengatakan, penghargaan itu adalah suatu bentuk apresiasi dari organisasi. Dengan adanya penghargaan, menjadi cambuk untuk lebih maksimal dalam ungkap kasus dan permasalahan yang

belum terselesaikan. “Dengan mendapatkan penghargaan juga sebagai salah satu cambuk Satlantas Polres Tuban untuk lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” terangnya kemarin. Kiat mendapat penghargaan, lulusan Akpol 2013 itu membeberkan rahasianya. Yakni, kecepatan mendatangi lokasi kejadian ditambah informasi dari masyarakat. “Dengan kecepatan menuju TKP dan informasi dari masyarakat kepada petugas sehingga kejadian dapat segera ditindak lanjuti,” imbuhnya. Pada triwulan I 2023, terdapat 23 kasus tabrak lari. Satlantas Pol-

res Tuban berhasil mengungkap 2 kasus tabrak lari yang berada di Kecamatan Montong dan Palang. Dalam ungkap kasus tabrak lari, Satlantas Polres Tuban tentunya mendapat beberapa kesulitan seperti minimnya saksi di lokasi kejadian. “Kendala ungkap kasus tabrak lari kurangnya informasi saat di TKP, minimnya saksi, dan CCTV,” imbuhnya.

Selanjutnya, Kadek mengimbau agar warga Tuban selalu mengutamakan keselamatan berkendara, dan selalu mematuhi rambu lalu lintas, karena kecelakaan diawali dengan pelanggaran. (top/epe)

Tanah Ditandatangani secara elektronik

Menakar Untung Rugi Pemilu

Sistem Coblos Partai atau Caleg

BELAKANGAN polemik pemilu sistem proporsional terbuka alias coblos caleg dan tertutup atau coblos partai kembali mencuat. Usai, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengungkap putusan MK soal permohonan gugatan tersebut. Bahkan, sistem pemilu ini membuat hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kembali panas. Lantas, bagaimana untung rugi sistem proporsional terbuka dan tertutup tersebut. Sistem proporsional terbuka dan tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memang memungkinkan bagi rakyat untuk menentukan sendiri wakil rakyat yang diharapkannya. Calon anggota legislatif bertarung dan memperebutkan suara rakyat secara langsung. Model ini memang lebih memungkinkan hadirnya interaksi langsung antaranggota legislatif dengan rakyat sebagai konstituen. Begitu pula, peran kontrol dari rakyat dapat dilaksanakan secara langsung.

Dalam sistem proporsional terbuka peran partai politik tidak lebih sebagai kendaraan politik yang memberikan rekomendasi perjalanan. Iklim politik menjadi individual, karena figur calon anggota legislatif menjadi lebih sangat dominan. Akibatnya, tak heran banyak calon anggota legislatif yang kurang kompeten, namun memiliki tingkat popularitas tinggi dan modal politik lainnya. Sementara itu, dalam sistem

proporsional tertutup, peran partai politik, utamanya dalam kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi lebih dominan dan efektif. Sehingga penentuan kader yang mengisi kursi di legislatif, dengan mempertimbangkan proses dan jenjang kaderisasi dan kecakapan.

Dalam hal ini peran partai politik tidak saja sekadar kendaraan politik, tetapi juga sebagai institusi politik yang bertanggung jawab untuk pendidikan politik. Kelemahan dari sistem proporsional tertutup ini juga bersifat fundamental, karena akan ada demarkasi antara anggota legislatif yang dipilih oleh partai politik dengan konstituen yang mencoblos partai politik.

Anggota legislatif terpilih terkesan hanya mewakili kepentingan partai politik dan bertanggungjawab kepada partai politik. Sebab partai politik lah yang memilihnya untuk menjadi anggota legislatif.

Contoh soal diskursus sistem politik campuran atau hybrid Sistem ini bisa menjadi alternative atau jalan tengah dari perdebatan antara sistem propor-

sional terbuka dan tertutup. Sistem alternatif ini akan lebih kompleks dan lebih rumit karena menggabungkan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup.Tentu diperlukan fokus dan perhatian serius untuk mengkaji lebih jauh sistem campuran ini. Harus ada pendalaman dan pengkajian secara lebih komprehensif. Karena sistem pemilu campuran tentu tidak sederhana, karena melibatkan berbagai faktor-faktor tertentu yang dapat dipertimbangkan. Karena menggabungkan dua unsur sistem nya mengawinkan ling berlawanan. ja jangka panjang ketidakcocokan di kelebihan dari

Rombongan dari Bareskrim Mabes Polri tiba

KOTA SURABAYA

PKS Surabaya Target 10 Kursi Legislatif

Anak Muda Jadi Andalan Menangkan Hati Warga

Surabaya, Memorandum

Menyongsong kontestasi pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya intens bergerak di tengah masyarakat. PKS Surabaya optimistis dapat merealisasikan target 10 kursi di DPRD tingkat kota pada pileg. Bagaimana apa PKS merealisasikan target tersebut?

Ketua PKS Surabaya Johari Mustawan menyampaikan, target tersebut naik 100 persen dibandingkan perolehan pada Pemilu 2019 yang hanya meraih 5 kursi. Meski demikian, Bang Jo, sapaan akrabnya, yakin target tersebut dapat terwujud. Sebab, bacaleg yang didaftarkan sesuai harapan, ditambah lagi unsur milenial dan kaum perempuan turut mewarnai komposisi.

“Banyak bacaleg milenial yang kami daftarkan. Ini menjadi perhatian kami terhadap anak muda agar berkontribusi dalam pembangunan kota,” kata Bang Jo, Selasa (6/6).

Dari 50 daftar nama bacaleg yang diajukan ke KPU Surabaya, 36 persen di antaranya merupakan bacaleg perempuan. Kemudian 15

persennya adalah bacaleg milenial.

Pihaknya mengaku optimis bahwa dalam kontestasi Pileg 2024 nanti, target tersebut bisa terpenuhi. “Jadi rata-rata memang wajah baru dan kami siap untuk bersaing,” tandas Bang Jo yang maju sebagai bacaleg DPRD Surabaya asal dapil 5 ini.

Soal strategi, PKS Surabaya telah menyiapkan berbagai program kesejahteraan untuk memenangkan hati masyarakat. Seperti misalnya, program Lumbung Pangan. Selain itu, partai berlambang bulan sabit kembar ini juga rajin turun menyapa masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital.

aksi dengan masyarakat. Terutama pemilih milenial dan gen Z. Di sisi lain, kami juga mendorong bacaleg muda PKS Surabaya untuk turun menyapa, duduk bersama, dan menyerap aspirasi masyarakat,” tuntas Bang Jo. Di bagian lain, pengamat politik Dr Moch Mubarok Muharam menyampaikan, PKS sebagai partai politik peserta Pemilu 2024, akan banyak melakukan upaya mengembangkan suaranya. Salah satunya melalui koalisi pilpres 2024 yang juga mengusung Anies Baswedan. Menurut Dr Mubarok, koalisi yang dibangun PKS dengan NasDem, dan Demokrat, menjadi pesan

p b Bersambung ke halaman 10

“Kami memanfaatkan media sosial untuk berinter-

Bangun Interaksi via Medsos

Untuk RT/RW/LPMK, dan Bunda Paud

Surabaya, Memorandum

Ketua RT yang ter-cover BPJS Ketenagakerjaan sudah mengambil kartu kepesertaan pada Rabu (7/6) lalu. Kartu diambil melalui perwakilan Ketua

RT setempat.

Hal itu, disampaikan Ketua RT 09/RW XII, Keputran Kejambon II, Kecamatan Genteng, Husni. “Pemberitahuan sudah disampaikan di WhatsApp forum komunikasi,” ungkap Husni.

Husni mengaku, mendapatkan kartu BPJS

Ketenagakerjaan dari Pemkot Surabaya dan diundang langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Namun, ia tidak mengetahui apakah BPJS

Ketena- gakerjaan akan dipotong

dari honor Ketua RT atau bagaimana. Dan berapa bayarnya per bulan.

Husni mengaku senang karena merasa diperhatikan oleh Pemkot Surabaya karena diberi honor selama menjabat Ketua RT dan di-cover BPJS ketenagakerjaan. “Karena dulu sebelumnya tidak pernah,” jelasnya.

Husni berharap, pengurus RT juga mendapatkan honor dan BPJS ketenagakerjaan juga.

Karena selama ini dia tidak bekerja sendiri dan menggandeng wakil RT dan pengurus lainnya.

“Jika saya dapat honor selalu saya bagi kepada pengurus,” harapnya.

Sementara itu, Bergas dari BPJS Ketenagakerjaan Surabaya ditemui di kantornya Jalan Karimunjawa mengatakan, setiap peserta mendapatkan santunan sebesar Rp 42 juta. Dan akan di-cover oleh Pemkot Surabaya melalui per kecamatan pada saat di launching oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Untuk dana diambil dari APBD. Tapi itu kewenangan dari Pemkot Surabaya yang menjelaskan.

Kalau BPJS hanya meng-cover bila peserta sudah terdaftar dan membayar.  Bergas mengungkapkan, BPJS Ketenagakerjaan ada dua program, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). JKK

itu ketika peserta meninggal dunia di luar huhungan kerja itu di-cover dan ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar Rp 42 juta.  Kemudian bila JKM, jika peserta berangkat dan pulang kerja jika mengalami kecelakaan maka akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan semuanya per orang. “Iurannya sebesar Rp 16.800 per bulan dapat dua program tersebut,” jelas Bergas.

Kedua program itu merupakan program nasional. Yang Bergas tahu, kebijakan oleh

Pemkot Surabaya. Maka dari itu pegawai

nonASN didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh pemkot dan dianggarkan dari dana

APBD.(rio/ono)

Surabaya, Memorandum Wakil rakyat di Indrapura siap

memanggil KONI Jatim dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terkait karut- marut target Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Porprov VIII Jatim yang akan diselenggarakan pada 2023.

Anggota Komisi E DPRD Jawa

Timur Mathur Husairi menegaskan, dirinya mendengar kabar banyak cabang olahraga (cabor) di Jatim yang tidak ikut Porprov mendatang. “Porprov banyak yang ngak ikut,” ungkap

BACALEG milenial PKS Surabaya Rizki Wanda Budiman, mengaku siap menyambut pesta demokrasi Pemilu serentak 2024. Bacaleg asal dapil 3 ini telah menyiapkan serangkaian strategi untuk memaksimalkan perolehan suara. Terutama ceruk suara dari kalangan milenial dan generasi Z.

“Untuk bisa menggaet suara anak muda atau kalangan milenial dan gen Z, tentu salah satunya dengan mengandalkan media sosial (medsos). Media sosial saya optimalkan untuk intens berinteraksi dengan anak-anak muda,” beber Rizki, Selasa (6/6).

a k

a m n n k er

ay a Rizki enyamtak 2024. nyiapkan simalkan r uk

Maju ke Senayan, Reni Astuti Buka Jalan Politisi Milenial

Politisi muda berusia 35 tahun ini optimistis dapat merengkuh suara yang cukup banyak. Selain memanfaatkan medsos, dia juga rajin turun menyapa masyarakat secara langsung di dapilnya. Juga bergerak aktif bersama komunitas-komunitas yang ada.

Bersambung ke halaman 10

TOKOH perempuan inspiratif sekaligus kader PKS Surabaya dicalonkan maju ke tingkat DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo). Dia adalah Reni Astuti, yang kini aktif sebagai wakil ketua DPRD Surabaya.

Bersambung ke halaman 10

Iuran BPJS Dibayar Kecamatan Spirit Menyukseskan Pembangunan Kota

Surabaya, Memorandum Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan spirit pemberian BPJS Ketenagakerjaan karena selama ini para pengurus kampung dinilai ikut menyukseskan pembangunan kota dengan beragam risiko pekerjaan.

“Untuk spiritnya tentu kemudian yang pertama adalah memberikan para RT/RW/LPMK, dan Bunda Paud yang berperan terhadap pembangunan kota. Ini merupakan perhatian pemerintah Kota Surabaya terhadap tokoh masyarakat yang memiliki andil pembangunan kota,” kata Khusnul diwawancarai Memorandum. Khusnul menyatakan, mereka masuk golongan pekerja rentan yang perlu mendapatkan jaminan melalui BPJS Ketenagakerjaan sehingga para pengurus kampung lebih prima dan bersemangat lagi dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat tanpa perlu khawatir jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan.

“Yang kedua adalah menjaga dan menjamin agar para tokoh masyarakat tersebut dalam menjalankan tugas dia tidak perlu was-was. Semisal ketika melakukan pendataan, terus tiba tiba mengalami kecelakaan. BPJS Ketenagakerjaan ini bisa dimanfaatkan,” bebernya.

Perluasan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi para pegiat masyarakat tersebut telah terakomodir melalui APBD Kota Surabaya 2023. Informasi ini menyusul substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

“ Jadi memang sudah dianggarkan dari

Prestasi Olahraga Jatim Terancam Mandek

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam launching kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk RT/RW/LPMK, dan Bunda Paud beberapa waktu lalu.

APBD 2023,” jelasnya. Lebih lanjut, pihaknya mempertegas urgensi jaminan perlindungan pengurus kampung. Terlebih jaminan kecelakaan kerja, dan kematian. “Hanya saja menurut saya yang belum tinggal bagaimana para pengurus kampung ini diberikan informasi apa saja yang ter-cover dalam BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Katakan kalau misalnya ada lima manfaat. Antara lain, jaminan kecelakaam kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun,” ujarnya. Kemudian yang perlu dipastikan, bagaimana mekanisme pencairan jika seseorang mengalami hal yang tak diinginkan seperti kecelakaan.

“Harus diberitahu juga cara pencairan atau mengklaim-nya seperti apa. Ada baiknya mereka mereka diberikan buku panduan supaya bisa dimanfaatkan. Jangan sampai tidak dapat dimanfaatkan

padahal sudah dianggarkan,” ungkapnya. Sementara disinggung bagaimana jika pengurus kampung sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dari tempat kerja yang bersangkutan, menurutnya, bahwa frame ini dibayarkan langsung ke BPJS Ketenagakerjaan, tentu kemudian tidak bisa rangkap dua.

“Tapi sekali lagi bisa jadi di perusahaan beliau beliau (pengurus kampung yang sudah memiliki BPJS) hanya mengikuti dua dari lima manfaat jaminan BPJS ketenagakerjaan tadi. Kan begini ukurannya ketika yang bersangkutan mengalami kecelakaan itu ketika sedang apa. Semisal ketika sedang melayani masyarakat mengalami kecelakaan atau hal-hal yang tidak diharapkan lainnya. Maka kemudian itu bisa dimanfaatkan. Saya ingin sampaikan, Ketua RT RW juga diberitahu apa saja yang di-cover dari BPJS yang diberikan pemkot. Lalu bagaimana cara mengklaim kan. Perlu juga diberikan informasi sehingga tahu jika kartu BPJS ini bisa dimanfaatkan,” pungkasnya. (alf/day/ono)

Dewan Jatim Siap Panggil KONI dan Dispora

Mathur Husairi. Kabar itu, didengar Mathur dari sejumlah cabang olahraga. “Alasannya anggarannya kurang,” tandas dia. Karena itu, persiapan cabang olahraga (cabor) menjadi titik penting suksesnya pelaksanaan prestasi olahraga. Apalagi KONI Jatim mengajukan anggaran hingga Rp 73 miliar ternyata direkomendasikan Pemprov Jatim Rp 50 miliar. Anggaran berkurang ini, dipastikan menganggu agenda meraih target Jawa Timur sebagai langganan juara umum. “Segera kami panggil KONI dan Dispora,” tegas Mathur.

Politisi PBB ini menilai, harusnya KONI melakukan tata kelola yang baik

dan transparan. “Kebutuhan cabor dikurangi. Sementara anggaran KONI tetap gemuk. Honor gaji, SPPD kunjungan tidak dikurangi, punya cabor dikurangi. “Ada apa dengan KONI, coba berpikir pengabdian,” tutup Mathur. Sementara itu, Dewan Kehormatan KONI Jatim, Gatot Tantra menyampaikan, harusnya KONI sebagai penanggungjawab prestasi cabang olahraga dan Dispora Jatim bersama secara intens melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke cabor. “KONI harus ikut turun melihat cobar, ada agenda mengenai latihan. Ada tim monitoring memantau kemajuan prestasi dilakukan secara intens,” kata Gatot Tantra, sa-

lah satu pencetus Program Jatim 100 itu. Caleg NasDem dapil 1 DPRD Jawa Timur ini berharap, dibentuk tim cabor untuk ikut monev. Penggagas Jatim 100 di PON di kepemimpinan Ketua KONI Jatim sekaligus mantan Gubernur Imam Utomo ini mendorong harus segera ada formasi melakukan pencarian bibit atlet prestasi. “ Tim mencari bibit berprestasi unggul harus dimasukkan puslatda. Menyiapkan atlet. Dispora juga ikut turun ke bawah. Jangan diam saja,” tegas dia. Sebab, gagalnya PON maupun Porprov maka dispora dan KONI Jatim bertanggungjawab. Gatot menyampaikan, dimasa dirinya menjadi pengurus

KONI Jatim, muncul gagasan Jatim 100. Dimana saat itu, Jatim ditargetkan minimal 100 medali harus dicapai. Terbukti Jawa Timur juara umum PON Kalimantan tahun 2008, di tahun 2000 di Jatim, Di Palembang juara ke dua. Lalu kembali juara umum. “Saat itu, Pak Imam Utomo sebagai Gubernur Jatim ikut turun ke bawan (turba), mendukung monitorong, memfungsikan dispora pro aktiv. Dispora Jatim jangan jalan di tempat terhadap pembinaan cabor. Sehingga cabang olahraga secara teknis operasional menjadi tanggungjawab cabor,” tutup mantan anggota DPRD Jatim periode 2014-2019. (day/ono)

Ketua PKS Surabaya Johari Mustawan

Rizki Wanda Budiman

a j Khusnul Khotimah

Reni Astuti (tengah) di kelilingi emak-emak Wonokromo.

Komisi C DPRD Sidak Proyek Rp 30 Juta yang Belum Dibayar

Tidak Ada Ti k Temu, Kontraktor segera Kirim Somasi dan Ancam Bongkar Pos Jaga Pendopo

Sidoarjo, Memorandum

Komisi C DPRD Sidoarjo sidak pos jaga pendopo kabupaten yang heboh karena hingga 2 tahun rekanan yang merehab belum dibayar pemkab. Sidak pada Rabu (7/6), itu dipimpin Ketua

Komisi C DPRD Sidoarjo H Suyarno, SH MH.

Wakil Ketua Komisi C DPRD

Sidoarjo H Anang Siswandoko, ST dan seorang anggota komisi C juga tampak ikut dalam sidak ini. Sidak juga diikuti H Beni Siswanto, kontraktor yang merehab pos jaga pendopo kabupaten pada awal 2021 lalu, atau beberapa saat sebelum pelantikan bupati dan wakil bupati pada 26 April 2021.

Sidak ini untuk mengecek bentuk fisik proyek yang hingga kini belum dibayar pemkab.

Mempertemukan pejabat terkait dan rekanan yang menggarap untuk mencari win-win solution agar kedua belah tidak ada yang dirugikan.

Dewan berharap rekanan yang telanjur menggarap proyek senilai Rp 30 juta tersebut segera dibayar. Dewan juga meminta kejadian ini tidak terulang dan penggarapan proyek di lingkungan pemkab dilengkapi SPK (surat perintah kerja).

Sayangnya hingga sidak berakhir belum ada tanda-tanda ada titik temu. Kabag Umum

Heni mempersilakan pos jaga pendopo yang direhab Beni dibongkar bila rekanan itu mau membongkar. Pemkab tidak mau membayar karena tidak ada SPK untuk pembangunan ruang jaga di pendopo.

Suyarno, Ketua Komisi C

DPRD Sidoarjo dalam kesempatan ini meminta kontraktor Beni untuk mensomasi pemkab agar proyeknya segera dibayar. Sementara itu, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Yudi Irianto saat diwawancarai mengatakan, ia menurut apa kata dewan.

“Saya manut kata Pak Dewan,” kata Yudi.

Sedangkan Beni Siswanto di tempat yang sama, di sela-sela mengikuti sidak dewan mengatakan akan segera melayangkan surat somasi. “Kalau somasi tidak dijawab, saya akan membongkar bangunan yang 2 tahun lalu saya garap,” ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya sial dialami kontraktor Sidoarjo H Beni Siswanto.

Mantan ASN pemkab dan mantan Kades Bluru Kidul yang kini juga aktif di DPC parpol besar itu harus gigit jari karena proyek penunjukan langsung (PL) pemeliharaan pos jaga pendopo senilai Rp 30 juta yang digarapnya awal 2021 lalu belum dibayar sampai sekarang. Siapa yang bertanggungjawab atas pembayaran proyek itu, faktanya sampai Juni 2023 ini uang proyek itu belum mengucur dan Beni masih terus berjuang agar proyeknya dibayar pemerintah. “Saya dijanjikan terus sejak 2021. Tapi sampai sekarang belum dibayar,” ujar Beni kepada Memorandum, Senin (5/6) siang.

Mantan ASN Bagian Rumah Tangga Pemkab Sidoarjo ini mengisahkan panjang lebar seputar masalah tersebut. Berawal ketika pendopo bakal punya gawe karena 26 Februari 2021 ada pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Kala itu Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Sidoarjo dijabat Aan. Sebelum pelantikan, Beni diminta Aan untuk menggarap proyek pemeliharaan rutin pos jaga pendopo kabupaten senilai Rp 30 juta. Janjinya anggarannya bakal dicairkan saat PAK. Singkat cerita, tutur Beni,

proyek penunjukan langsung Rp 30 juta itu tuntas seminggu sebelum pelantikan bupati dan wakil bupati. Sebelum proyek itu cair, tepatnya sebelum PAK, Aan digeser ke dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLHK).

Sebagai gantinya adalah

Yudi Irianto. Beni kemudian menanyakan anggaran proyek itu ke Yudi. “AwalnyaYudi bilang anggaran PAK habis. Dia berjanji cair tahun depan (2022),” papar Beni. Namun, lanjut Beni tahun 2022 belum bisa cair karena ada pandemi Covid-19. Setiap ditagih, Yudi selalu berjanji dan berjanji terus. “Saya dijanjikan terus. WA Yudi saya simpan. Ini WA dari Yudi,” jelasnya seraya menunjukkan bukti dari Yudi Irianto selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pemkab Sidoarjo. Selain lewat WA, menurut Beni, secara lisan, Yudi juga berjanji akan membayar proyek itu. “Dia bilang dinunutkan perawatan pendopo. Namun sampai sekarang nol.

Hanya janji-janji saja. Faktanya proyek itu belum dibayar pemkab hingga 2 tahun ini,” tandas Beni.

Sementara Ketua Komisi

C DPRD Sidoarjo H Suyarno menanggapi masalah ini. Suyarno mendesak pemkab

segera membayar anggaran proyek pemeliharaan Pos Jaga Pendopo Kabupaten Sidoarjo itu. “Tidak ada alasan untuk tidak membayarnya. Kasihan rekanan yang telanjur menggarap,” pinta Suyarno. Suyarno menambahkan, tanpa perintah dari pemkab, tidak mungkin rekanan menggarap proyek dari pemkab. Apalagi yang digarap pos jaga pendopo kabupaten. “Tanpa perintah dari pemkab, tidak mungkin rekanan menggarap proyek pendopo. Jadi sudah menjadi kewajiban pemkab untuk membayarnya karena faktanya proyek sudah digarap,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Komentar senada dilontarkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H Anang Siswandoko. Politisi Partai Gerindra itu juga mendesak agar pemkab membayar rekanan yang sudah menggarap proyek itu. “Nanti kita agendakan hearing untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita mediasi agar ada titik temu di antara kedua belah pihak,” ujar politisi yang dikenal vokal mengkritisi Pemkab Sidoarjo. Kalau tidak ada titik temu, Anang meminta agar proyek yang sudah digarap rekanan dan belum dibayar pemkab

agar segera dibongkar. “Ini sebagai pembelajaran agar tidak ada kejadian yang sama di kemudian hari. Kasihan rekanan kalau diperlakukan seperti ini. Sudah setengah mati menggarap proyek sampai 2 tahun belum dibayar,” tegas Anang. Sebelum dibongkar, masih kata Anang rekanan bisa mensomasi pemkab. Memberi tenggang waktu agar segera membayar proyek itu. Kalau masih belum dibayar, ya dibongkar saja proyek tersebut,” pungkasnya.

Klarifikasi Pemkab

Ramai kabar ada proyek senilai Rp 30 juta tidak dibayar, sebelumnya sudah dibantah Kepala Bagian Protokol dan

Komunikasi Pimpinan Pemkab Sidoarjo Yudi Irianto. Klarifikasi ini sudah dimuat di sejumlah media massa belum lama ini.

Dalam klarifikasinya kepada wartawan, Yudi mengatakan sebetulnya sejak awal ia tidak tahu menahu masalah ini. Kontrak tekstualnya seperti apa, Yudi juga tidak tahu.

Itu terjadi, menurut Yudi kepada wartawan dugaannya ketika pejabat sebelum dirinya. “Ketika saya menjabat di situ, tahu-tahu ada Pak Beni menemui saya, mengklarifikasi terkait pekerjaan pemeliharaan pos jaga pendopo kabupaten belum dibayar. Ini kan aneh,” ungkap Yudi, Rabu (24/5).

Rekanan tersebut lalu diminta menunjukan bukti-bukti apa yang dimilikinya. Namun tidak bisa menunjukkan buk-

ti-bukti perintah pekerjaan proyek penunjukan langsung (PL) tersebut.

“Saya sampaikan kira-kira punya bukti apa yang berkaitan dengan pekerjaan itu ada atau tidak. Jika tidak ada, bagaimana saya harus mempertangungjawabkan hal itu,” ungkap Yudi yang baru menjabat pada 1 Juli 2021. Berdasarkan hasil investigasi, diketahui pemeliharaan pos jaga di pendopo kabupaten dikerjakan awal 2021. Sebelum Yudi menjabat kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan, pejabat lama diketahui bernama Aan Alifauzansyah, kabag protokol dan rumah tangga. Sekarang informasinya pindah ke DLHK Pemkab Sidoarjo. (kri/jok/nov)

KEPALA BIRO: Budi Joko Santoso. WARTAWAN: Akhmad Junaidi, Ahmad Zaenal Abidin, Agus Waluyo. PEMASARAN/IKLAN: Keristion, Suprianto, Afin Mauludin. TELEPON/SMS REDAKSI/IKLAN

Komisi C DPRD Sidoarjo sidak lokasi proyek pos jaga pendopo kabupaten yang 2 tahun terakhir belum dibayar dan bangunan pos jaga pendopo kabupaten yang direhab kontraktor H Beni Siswanto.

MOJOKERTO-JOMBANG

MOJOKERTO-JOMBANG: M Anwar; WARTAWAN: Suparno, Ferdy Eko C, Hermawan S; HP: 082257535345. ALAMAT BIRO MOJO: Griya Permata Ijen A2/17 Magersari, Kota Mojokerto. MemorandumTV & Memorandum Online memorandum memorandumonline & memorandumredaksi

Diduga Cabuli Bocah 5 Tahun

Polisi Ringkus Bandar Miras Jatirejo

Mojokerto, Memorandum

Selain menjual minuman keras (miras) tanpa izin, ulah pria berinisial AG (48) membuat warga di lingkungannya geleng-geleng kepala. Sebab, ia dilaporkan ke polisi karena tega mencabuli bocah perempuan yang masih berusia 5 tahun.

Mojokerto, Memorandum

Desa Segodorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.

Pemilik warung es degan, Subkan (39) mengatakan, korban sudah terlihat di depan warung sejak Selasa (6/6) malam. “Korban datang

sus itu kini ditangani Unit

PPA Satreskrim Polres Mojokerto. “Kami limpahkan ke PPA. Sampai sekarang, polisi masih melakukan proses penyelidikan. Sebelumnya, orang tua korban juga telah dipanggil untuk dimintai keterangan,” ujarnya, Rabu (7/6). Dari penelusuran ko-

ke warung untuk minta tolong. Berhubung saya tidak tahu maunya apa, saya tanya lagi,” ungkapnya kemarin. Subkan sempat menanyakan maksud permintaan itu. Jawabannya, korban mengeluh tidak bisa jalan

dan hanya bisa berdiri. Ketika diminta jalan, baru satu langkah korban terjatuh. “Setelah jatuh kemudian saya gandeng ke tempatnya meninggal itu, posisinya masih duduk. Dia masih main handphone dan saya

ran ini, dugaan pencabulan itu dilakukan ketika korban berkunjung ke warung kopi (warkop) milik AG.

Dugaan pencabulan itu kali pertama dilaporkan ke Mapolsek Jatirejo oleh WK, ibu korban. Ironisnya, rumah korban dengan pelaku hanya berjarak beberapa meter. WK mengetahui perbuatan bejat

itu setelah korban bercerita. “Ada bukti hasil visumnya juga,” cetus WK ketika dikonfirmasi di mapolres. Aksi itu tentu sangat mengagetkan keluarga korban. Sebab, sehari-hari korban biasa bermain ke sana. Apalagi pacar AG memiliki anak seusia dengan korban sehingga keduanya sering

FOTO: MEMORANDUM/ADV

kasih minum, pas mau tutup warung setelah saya beres-beres, dia minta air degan. Saya kasih air degan, kemudian saya tutup. Sekitar 02.30, saya main handphone

di teras rumah, korban kembali minta tolong,” katanya. Curiga korban mengalami gangguan jiwa, Subkan memutuskan masuk rumah. Namun setelah subuh, ia ka-

bermain bersama. Ketika musibah itu terjadi, kondisi warkop sepi. ”Pas kondisi warung memang sepi,” sebut seorang warga setempat.

Perlakuan bejat itu membuat korban tak nyaman hingga akhirnya dia bercerita kepada ibunya. Keluarga korban lantas membawa bocah itu ke rumah sakit

untuk visum dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Warga menyebut pelaku sempat mengupayakan langkah mediasi. Namun, perlakuan pria yang dikenal sebagai penjualan miras itu tak diterima keluarga besar korban. Pencabulan tersebut membuat korban mengalami trauma. (no/war/epe)

FOTO: MEMORANDUM/NO

get diberitahu ada orang meninggal di depan warungnya. Kapolsek Prajurit Kulon Kompol M Sulkan membenarkan terkait penemuan mayat di Penarip. “Hasil

identifikasi, korban merupakan warga Dusun Klampisan, Desa Segodorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang,” jelasnya. (no/war/epe)

Kaji Peningkatan Kesejahteraaan Pemerintah

Jombang, Memorandum

Desa Komisi A DPRD Jombang

Kunker ke Rembang

Mencari formulasi untuk meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa (pemdes), Komisi A DPRD Jombang kunjungan kerja (kunker) ke Rembang.

Salah satu yang dibahas adalah adanya jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

“Sampai hari ini kami masih terus mencari formulasi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan pemdes. Sebab menurut kami, hal itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari peningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Komisi A Kartiyono, Rabu (6/7).

Hasil dari kunker itu, komisi A mendapati fakta jika untuk jaminan

ketenagakerjaan serta kesehatan di BPJS, di-cover sepenuhnya melalui alokasi dana desa (ADD). “Itu bagi kepala desa (kades) serta perangkatnya. Semua di Rembang masuk kepesertaaan BPJS dan di-cover melalui ADD. Harapan kami, formulasi ini bisa dijadikan opsi yang nantinya ditetapkan di Jombang,” jelasnya. Politisi PKB itu melanjutkan, terkait penghasilan tetap (siltap) kades serta perangkat desa disesuaikan dengan upah minimum kabupaten (UMK). “Apabila dikalkulasi, besarannya tidak jauh berbeda dengan yang saat ini diterapkan,” lanjutnya. Kendati mendapati sejumlah persamaan, untuk wilayah ada perbedaan cukup signifikan. Desa di Rembang nyaris separuh lebih se-

dikit dari Jombang yang memiliki 302 desa. Namun, komisi A tetap berharap kebutuhan bagi pemdes di-cover sepenuhnya oleh APBD. Realisasinya, melalui ADD. “Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ADD diatur oleh peraturan bupati. Maka untuk merealisasikan hal itu, harus dilakukan perubahan perbup yang mengatur,” sebutnya. Harapan tadi bukan tanpa alasan. Jika kesejahteraan pemdes tidak ter-cover maksimal, sudah tentu berimbas pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. “Sudah tentu jika kesejahteraan pemerintah desa tidak maksimal, berimbas pada pelayanan masyarakat. Opsi paling logis, yakni peningkatan kesejahteraan,” tuturnya. (adv/wan/war/epe)

Diskusi peningkatan kesejahteraan pemdes yang menjadi agenda utama kunker.

Mojokerto, Memorandum Tahun ajaran 2023-2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Mojokerto memberikan bantuan seragam sekolah gratis untuk siswa SD/MI-SMP/ MTs negeri dan swasta. Selain seragam, bantuan juga berupa sepatu dan tas gratis dengan total pagu anggaran mencapai Rp 3,85 miliar.

Kepala Disdikbud Kota Mojokerto Amin Wachid mengungkapkan, pengadaan seragam gratis bakal dibagikan kepada siswa baru yang diterima dari hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Tahun ini, untuk jenjang SD/ MI dan SMP/MTs dianggaran sebesar Rp 2,28 miliar dengan

tampung di kelas VII. Disebutkannya, pengadaan ketiga paket bantuan perlengkapan sekolah gratis itu kini telah memasuki tahap kontrak melalui e-katalog. Disdikbud menargetkan seluruh bantuan bisa tersalurkan setelah PPDB tahun ajaran baru 2023-2024 rampung awal Juli ini. (war/epe) memorandum.co.id memorandumredaksi@gmail.com memorandum

Closed Bidding www.lelang.go.id) www.lelang.go.id. Closed Bidding www.lelang.go.id ) www.lelang.go.id. Closed Bidding Disdikbud Bagikan Seragam dan Sepatu Gratis untuk SD-SMP Amin Wachid

total estimasi siswa baru sebanyak 8.905 anak. Setiap anak akan mendapat tiga setel kain seragam. Sehingga, total pengadaan kain seragam mencapai 26.715 setel.

FOTO: MEMORANDUM/WAR

Kapolsek Jatirejo AKP

Kunker komisi A ke Kabupaten Rembang.

Proses evakuasi jasad korban.

Pemkab Tegaskan Aktivitas Galian C di Ngancar Ilegal

Ngawi, Memorandum

Sumber Daya Alam dan Energi Bagian Administrasi Perekonomian Setda

Ngawi Yosef Dani menegaskan, aktivitas tambang galian C di Desa Ngancar, Kecamatan Pitu ilegal.

Sebab, galian C di Desa Ngancar tersebut tercatat tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu, berdasarkan konfirmasi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Jatim, tidak ada pengajuan izin usaha pertambangan baru di Desa Ngancar, Kecamatan Pitu. “Info dari ESDM kemarin, Kecamatan Pitu tidak termasuk wilayah pertambangan,” katanya.

Aktivitas tambang galian C yang sempat ditutup warga itupun kini mendapat sorotan kalangan DPRD setempat. Rencananya, dewan akan meminta keterangan para pihak. “Kita koordinasikan dulu dengan anggota lain untuk menyikapi masalah tambanga tersebut,” kata Ketua komisi IV DPRD Ngawi Haryanto.

Debit Air Waduk Dawuhan Menyusut

Madiun, Memorandum

Debit air Waduk Dawuhan di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun pada musim kemarau tahun ini menyusut.

Petugas operasi Bendungan Dawuhan Agung Wirasat mengatakan, waduk Dawuhan merupakan bendungan tadah hujan yang memiliki daya tampung normal sekitar 3,9 juta meter kubik.

Air waduk ini untuk mengairi 1.273 hektare lahan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Madiun, Wonoasri dan Balerejo pada saat musim kemarau. “Saat ini penyusutan sekitar 35 persen, dari daya tampung normal 3,9 juta meter kubik,” ungkapnya.

Pintu air akan selalu dibuka tidak memperhatikan jam, namun besar kecilnya debit air menyesuaikan kebutuhan pertanian. Pun, akan ditutup oleh manajemen waduk jika volume air tersisa sekitar 200 ribu meter kubik. Penutupan

Aktivitas tambang galian C di Desa Ngancar, Kecamatan Pitu yang dinyatakan ilegal oleh Pemkab Ngawi.

PPDB Kuota Khusus 10 SDN dan 4 SMPN Madiun Terpenuhi

Madiun, Memorandum

Pendaftaran secara offline pada Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) kuota khusus di 10

SD negeri dan empat SMP negeri telah berakhir.

Sejak dibuka 5 Juni sampai 7 Juni 2023 hingga pukul 12.00, pagu 30 persen kuota khusus di empat SMP negeri terpenuhi bahkan melampaui target.

Yaitu di SMPN 8, 9, 12, dan 14. Sedangkan dari 10 SDN, lima sekolah terpenuhi 30 persen. Yaitu SDN 03 Josenan, SDN Kuncen, SDN 01 Madiun

Lor, SDN Sukosari, serta SDN 01 Kanigoro.

Sementara lima sekolah lainnya pagu 30 persen tidak terpenuhi maksimal. Masing-masing di SDN 01 Demangan, SDN Kejuron, SDN 02 Taman, SDN 02 Winongo, dan SDN 02 Kartoharjo.

memberikan kesempatan siswa mengenyam pendidikan di Kota Madiun.

“Yang offline itu kan rata-rata dari luar kota. Ini artinya, Pemkot Madiun tidak memberikan skat layanan pendidikan, sehingga masyarakat Madiun dan sekitarnya bisa merasakan fasilitas pendidikan di Kota Madiun,” ujarnya, Rabu (7/6).

Hariyadi menyatakan, bagi calon peserta didik yang belum terakomodir di jalur offline, nantinya masih ada kesempatan mendaftar di jalur online Yaitu tahap 1 jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi baik dari hasil lomba maupun nilai rapor dibuka mulai 12-14 Juni.

Kondisi debit air di Bendungan Dawuhan Kabupaten

pintu air dilakukan agar genangan air tidak sampai habis untuk pemeliharaan tubuh bendungan.

Kenaikan Harga Telur Kerek

Madiun, Memorandum

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut tingginya harga telur ayam ras memicu inflasi pada Mei 2023 di Kota Madiun. Berdasarkan pencatatan petugas BPS di lapangan, pada Mei ini harga telur ayam ras mengalami inflasi 8,97 persen dengan andil 0,09 persen.

Kepala BPS Kota Madiun Dwi Yuhenny mengatakan, kenaikan harga telur terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya permintaan tinggi, sedangkan ketersediaan di pasaran terbatas.

“Kenaikan harga telur ini terjadi karena faktor cuaca. Kemudian ada program bantuan dari pemerintah yang membutuhkan komoditas telur, sehingga dari produsen ini diborong. Kemudian harga pakan ternak naik, jadi memicu kenaikan harga telur di pasaran,” ujarnya, Rabu (7/6).

Selain telur ayam ras, beberapa komoditas lain juga mengerek inflasi pada Mei 2023 di Kota Madiun. Di antaranya naiknya harga bawang merah dan putih, rokok kretek filter, daging ayam ras serta naiknya harga ayam hidup.

Sedangkan sejumlah komoditas penekan inflasi di antaranya menurunnya tarif angkutan antarkota, tarif kereta api. Kemudian turunnya harga cabai rawit, minyak goreng serta beras.

Henny menjelaskan, pada Mei ini inflasi Kota Madiun sebesar 0,07 persen. Angka itu jauh di bawah inflasi gabungan delapan kota penghitung inflasi di Jatim 0,18 persen dan inflasi nasional 0,09 persen.

“Inflasi terendah sejak Januari sampai Mei ini terjadi

“Biasanya masuk di bulan Agustus, sampai saat ini masih bisa mengairi,” katanya. (dry/lis)

Kepala Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa, dan Sastra, Dindik Kota Madiun, Slamet

Hariyadi mengatakan, kuota khusus tersebut diperuntukkan bagi calon peserta didik dari luar Kota Madiun. Upaya itu dilakukan untuk

Selanjutnya tahap 2 jalur zonasi dibuka mulai 19-21 Juni. Hariyadi mengimbau orang tua tidak bingung untuk menyekolahkan putra-putrinya. Sebab ia memastikan bahwa akses dan fasilitas pendidikan di Kota Madiun semuanya sama. “Ini terus kita lakukan pemantauan, kita analisa, dan terus kita kawal,” pungkasnya. (mas/lis)

Pemkab Ngawi Lindungi 7.616 Petani Tembakau dengan BPJS Ketenagakerjaan

Ngawi, Memorandum Sebanyak 7.616 petani tembakau, buruh dan pekerja rentan di Kabupaten Ngawi mendapat jaminan kecelakaan kerja dan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan sosial ini diberikan Pemerintah Kabupaten Ngawi dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

Secara simbolis diberikan langsung oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono kepada perwakilan petani tembakau di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, Selasa (7/6).

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan, kepersertaan petani tembakau pada BPJS ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Salah satu pedagang telur di pasar Madiun.

pada Februari lalu sebesar 0,04 persen, dan Mei ini 0,07 persen,” terangnya. Sementara itu dari delapan kota penghitung inflasi nasional di Jatim seluruhnya mengalami perubahan harga (inflasi). Tertinggi terjadi di Sumenep 0,66 persen, Kediri 0,32 persen.

Kemudian Probolinggo 0,26 persen, Malang 0,25 persen, Jember 0,24 persen. Berikutnya Banyuwangi 0,22 persen, Surabaya 0,14 persen, dan Madiun 0,07 persen. (mas/lis)

“Untuk anggaran yang kita siapkan berasal dari DBHCHT tahun 2023 ini mencapai Rp 900 juta untuk mencover 7.616 bagi petani tembakau, buruh tembakau dan pekerja rentan,” kata Bupati Ony.

Ke depan, secara bertahap jumlah peserta akan ditambah. “Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan ini bersumber dari DBHCHT Tahun 2023,”kata Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK) Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingrum.

Desa Ngancar, Kecamatan Pitu terpaksa ditutup warga. Diduga penambangan galian C tersebut belum mengantongi perizinan. Kepala Desa Ngancar Nurhadi Mahmudi menyampaikan, aktivitas tambang sudah beroperasi dua hari dan menimbulkan protes warga. “Aksi warga ini untuk menghentikan sementara aktivitas tambang galian C yang diduga belum memiliki izin beroperasi,” katanya. Senin, (5/6). Terpisah, Sumadi, pengusaha tambang galian C mengakui jika tambang ini tidak berizin dan hanya melakukan kesepakatan bersama dengan pemilik lahan. Pihaknya menerima apa yang menjadi permintaan warga untuk mengurus surat izin beroperasi dan menghentikan sementara. (aa/lis) Closed bidding Closed Bidding

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyerahkan santunan BPJS kepada perwakilan petani tembakau di Pendopo Wedya Graha Ngawi.

Dikatakan, jaminan sosial tenaga kerja ini memang sangat penting sekali untuk memberikan kenyamanan bagi petani tembakau, buruh tani tembakau dan pekerja rentan yang ada dilapangan agar bisa bekerja secara nyaman.

“Adanya jaminan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kecelakaan kerja dan kematian bagi mereka,” pungkasnya. (adv/aa/lis)

Madiun.

KEPALA BIRO: Andhika Abdillah, SH. WARTAWAN: Aris Purniawan, Feby Dian Nurrahayu, Radifa Aliya Putri. ALAMAT: Jl. Ronggolawe No. 6 Pelem Ngawi. TELP: (0351) - 4477338

Inflasi di Kota Madiun

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi melalui Koordinator Subbag

Anggota DPR RI Anggia Erma Rini Gelar Bimtek Hor kultura

Dorong Akselerasi Ekspor

Blitar, Memorandum

Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Anggia Erma Rini menggelar Bimbingan

Teknis Peran Karantina Pertanian untuk Mendorong Akselerasi Ekspor

Hortikultura di Kabupaten Blitar di Grand Mansion Hotel, Rabu (7/6).

Agenda ini merupakan kolaborasi antara DPR RI, Kementerian Pertanian, dan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Turut hadir pula, Wawan Widianto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar. Anggia mengatakan acara ini digelar dengan tujuan meningkatkan akselerasi ekspor produk hortikultura petani di Kabupaten Blitar. Budidaya hortikultura biasanya dilakukan untuk produksi dalam skala besar. Yakni bertujuan memenuhi permintaan pasar. Pada umumnya, pemilihan komoditas tanaman didasarkan pada nilai ekonomis yang tinggi.

“Dalam rangka promote atau mengajak masyarakat untuk tahu bagaimana caranya mengekspor.

Langkahnya seperti apa, bagaimana

tikultura ini, telah terbukti berhasil di beberapa daerah. Melihat potensi Blitar yang besar, dirinya berharap itu bisa dimanfaatkan secara optimal, agar masyarakat dapat mendapatlan manfaat ekonominya

RAYA

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

Blitar, Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar

menggelar rapat paripurna bersama Bupati Blitar dengan agenda

Penyampaian Pertanggungjawaban Raperda Pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 2022, di Graha

Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin (5/6).

Rapat paripurna dipimpin

langsung Ketua DPRD Kabupaten

Blitar Suwito Saren Satoto didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad

Rifa’i, Wakil Ketua Mujib dan Susi Narulita beserta sejumlah anggota DPRD. Turut hadir Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Izul Marom, Forkopimda dan sejumlah kepala OPD.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto dalam

menyampaikan selamat kepada

Pemkab Blitar telah mendapatkan

penilaian keuangan Wajar Tanpa

Pengecualian dari BPK RI ketujuh kalinya berturut-turut.

“Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pemkab

Blitar atas menerima penghargaan, sehingga mendapat predikat opini

WTP dari BPK RI atas upaya dan bekerja dengan baik,” imbuhnya. Disampaikan Suwito, bahwa rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari surat Bupati nomor B/90/188/409/2023 tertanggal 30 Mei 2023.

Bupati Blitar Rini Syarifah dalam rapat tersebut menyampaikan, bahwa pencapaian Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 yang ketujuh kalinya secara berturut-turut, adalah bentuk kerja bersama juga kerja sama dengan legislatif dan seluruh stakeholder.

“Bentuk pencapaian predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut merupakan hasil kerja bersama bukan hanya antar perangkat daerah, namun juga berkat kerja sama dengan legislatif dan semua stakeholder,” ungkapnya.

Penghargaan Opini Wajar Tan-

pa Pengecualian tersebut tentu ke depan harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya, dengan terus melakukan evaluasi-evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Rini juga menyampaikan, bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 88 Tahun 2021. Demikian juga dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Blitar Nomor 130 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 142 tahun 2022.

“Dengan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, serta kerjasama dan dukungan dari legislatif, termasuk komitmen pimpinan dan jajaran Pemkab Blitar agar predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” pungkas Bupati Blitar Rini Syarifah. (adv/nus/zan/lis)

meningkatkan kualitas sehingga laku di pasar internasional. Bahkan badan karantina itu mendampingisampai siap ekspor,” ujarnya.

Anggia menjelaskan, peserta yang hadir sebagian besar dari generasi muda. Tujuannya adalah melakukan transfer knowledge pada generasi muda, terkait seluk beluk ekspor komoditas pertanian.

“Yang datang mostly milenial, kalaupun toh ada yang kolonial, paling satu dua orang. Ada yang punya usaha, ada yang baru merintis. Memang tujuannya memberikan informasi pada mereka, kalau yang namanya ekspor itu, tidak harus muatan besar,” terang Anggia.

Lebih lanjut, Anggia menyebut strategi akselerasi ekspor produk hor-

“Contoh di beberapa tempat, terutama di Kediri itu ada nanas sama tanaman hias itu loh. Ekspornya juga muatannya kecil-kecil, gak perlu minimal berapa. Jadi mereka dibina dan didampingi oleh badan karantina. Kalau di Blitar ini, kita punya pisang, kopi, belimbing, duren, dan lainnya. Jadi di sini potensinya sangat besar,” paparnya.

“Intinya, dalam Bimtek ini, kami menerangkan how to export our commodities. Makanya, tadi saya pesan pada peserta, nanti pulang dari sini, yang rumahnya ada pekarangan, bisa mulai untuk budidaya hortikultura,” imbuh Anggia.

“Kita juga pernah dampingi komunitas anggrek, perputaran uangnya gak main-main loh, bisa miliaran.” pungkasnya. (nus/zan/lis)

JEMBER-LUMAJANG

Ratusan Warga Curahnongko Luruk Kantah

Desak Penyelesaian Reforma Agraria

Jember, Memorandum Tak sabar menunggu penyelesaian konflik lahan dengan PTPN XII, ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pertanahan (Kantah) Jember, Rabu (7/6) siang.

Mereka yang tergabung dalam Wadah Aspirasi Warga Petani (Wartani) meminta

Kantah ATR/BPN Jember segera

melakukan percepatan sengketa tanah di Desa Curahnongko, Kecamatan Tempurejo.

Ratusan warga tiba di Kantah

Jember menumpang tujuh truk untuk menggelar unjuk rasa soal percepatan reforma agraria dan menolak bayar ganti rugi kepada pihak PTPN XII.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Yateni mengatakan, demo ini untuk mendesak BPN mempercepat menyelesaikan sengketa tanah di Desa Curahnongko. “Kami juga menolak adanya bayar ganti rugi kepada pihak PTPN. Sebab, warga sudah lima puluh tahun telah menduduki tanah tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, warga sudah

25 tahun berjuang untuk memperoleh hak tanah seluas 332 hektare. Mengingat, puluhan rumah penduduk sempat digusur oleh PTPN XII. “Padahal

tanah tersebut menjadi mata pencaharian warga. Tetapi tibatiba kami diusir. Dan sekarang ada reforma agraria, kami malah diminta ganti rugi,” tambah Yateni. Yateni menegaskan dalam aksi kali ini, Wartani tidak berafiliasi dengan organisasi lain. Katanya, hal tersebut dilakukan murni atas nama warga Desa Curahnongko. “Kalau ada organisasi lain di luar Wartani mengatasnamakan

warga Desa Curahnongko, itu adalah pihak yang ingin cari keuntungan pribadi dari isu sengketa agraria di Desa Curahnongko,” katanya. Maka dari itu, Yateni meminta agar BPN Jember segera menerbitkan surat hak

kepemilikan tanah kepada warga Desa Curahnongko. Karena, sudah tidak ada lagi jalur perjuangan yang bisa dilakukan. “Jalur hukum sudah kami lakukan, mau dengan apa kami harus berjuang. Kami meminta, sebelum Presiden Joko Widodo selesai jabatannya, hak kepemilikan tanah tersebut bisa diberikan kepada warga,” tuturnya. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Pertanahan Jember Akhyar Tarfi mengatakan bahwa masalah sengketa tanah di Desa Curahnongko menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Bahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan BPN juga sudah melakukan peninjauan.

Pemkab

Jembrana Usulkan Puri Agung Negara Jadi Cagar Budaya

Jember, Memorandum Pintu masuk Pulau Dewata Bali Wilayah barat adalah Kabupaten Jembrana yang tidak jauh dari Pelabuhan Gilimanuk ke timur beberapa kilometer adalah Kota Negara yang menyimpan sejarah berdirinya Puri Agung Negara.

Perjalanan singkat wartawan Memorandum, semalam di Kota Negara bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana Bali Anak Agung Komang Sapta Negara dan Anak Agung Bagus Gede Hardja Waskita Hari Sutedja, Cucu Raja ke-7 Jembrana anak tunggal Ide Anake Agung Bagus Negara, untuk melihat bangunan yang berdiri kokoh yang menyimpan sejarah untuk diusulkan menjadi cagar budaya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana Bali Anak Agung Komang Sapta Negara didampingi oleh Hari Sutedja Cucu Raja ke-7 Jembrana Ide Anake Agung Bagus Negara sekaligus putra bungsu Gubernur Bali Pertama Anak Agung Bagus Sutedja, di pelataran Puri Agung Negara.

“Karena itu juga masuk lahan aset milik BUMN dan sudah tercatat di Kementerian Keuangan. Sehingga harus diselesaikan bersama dengan lintas kementerian,” katanya. Akhyar mengatakan Kementerian ATR/BPN sudah bersurat kepada dua Kementerian tersebut, agar lahan milik PTPN XII diserahkan kepada warga Desa Curahnongko. “Tetapi sampai sekarang, belum ada tindak lanjut dari dua kementerian tersebut,” paparnya. Meski demikian, Akhyar kan mencatat semua tuntutan pengunjuk rasa. Bahkan kalau perlu, BPN Jember dan Warga Desa Curahnongko untuk bertemu pengambil keputusan ke Jakarta untuk mengawal program ini.

“Kami akan mencatat semua tuntutan warga Curahnongko. Dan akan kami sampaikan pada pimpinan kami yang ada di pemerintah pusat,” janjinya. (edy/lis)

“Untuk menambah destinasi wisata budaya Puri Agung Negara yang memiliki historis sejarah yang patut dilestarikan dan dijadikan dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah. Selain yang telah ada yakni di pegunungan, sentra tenun, pusat oleh-oleh dan sirkuit, “ ujarnya.

Menurut Anak Agung Komang Sapta Negara, Puri Agung Negara layak masuk cagar budaya menjadi wisata sejarah bisa diwariskan pada generasi penerus. Sehingga Puri Agung Negara ini bisa mengenang kembali sejarah pada masyarakat Bali dan Indonesia umumnya.

“Bupati Jembrana memberikan amanah penuh pada dinas pariwisata untuk mengurus dan melestarikan kegiatan pariwisata budaya, bagaimana bangunan sejak tahun 1830 yang masih kokoh, klasik nuansa eropa, yang memiliki historis peninggalan sejarah dijadikan cagar budaya,” ungkap Anak Agung Komang Sapta Negara yang juga masih kerabat dari Puri Agung Negara. Anak Agung Komang Sapta Negara menambahkan, baik bangunan tempat sejarah dan banyak peninggalan pusaka yang sempat hilang yang kini sudah banyak yang dikembalikan oleh

masyarakat, bisa dijadikan museum untuk dikenalkan pada wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. “Sebanyak 13 pusaka yang ada di antaranya tombak, keris, trisula dan pusaka logam sejenisnya. Dilaksanakan prosesi tradisi adat tumpek landep, dengan harapan tercatat sebagai cagar budaya untuk menjaga dan melestarikan tapak tilas jaman kerajaan,” pungkasnya. Sementara Anak Agung Bagus Gede Hardja Waskita Hari Sutedja, Cucu Raja ke 7 Jembrana anak tunggal Ide Anake Agung Bagus Negara mengatakan, Puri Agung Negara sebagai keluarga ingin menjaga bangunan, kebudayaan dan pusaka di jadikan cagar budaya.

“Bangunan yang berdiri sejak tahun 1830 yang berdiri di tanah seluas empat hektar yang banyak menyimpan sejarah dan budaya. Bisa dicatatkan sebagai cagar budaya agar tetap terjaga sebagai peninggalan sejarah,” tutur putra bungsu dari 11 saudara Gubernur Bali pertama Anak Agung Bagus Sutedja.

Sekilas sejarah singkat perjalanan permerintahan Djembrana menjadi bagian integral Provinsi Bali sesuai UU Nomor 60 Tahun 1958 tanggal 14 Augustus 1958. I Gusti Alit Takmung menjadi Radja Djembrana | Obhiseka Ide 1 Gusti Agung Ngurah Djembrana pada tahun 1705. Suksesi Radja/Pengelingsir Kerajaan Djembrana sejak insepsi tahun 1705 berbasis garis ketrahan diawali suksesi Radja Djembrana 1 tahun 1755. Suksesi terin-

trupsi oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan pengangkatan Punggawa I Gusti Ngurah Made Pasekan menjadi Regent Djembrana (tahun 1861-1867) dalam Wilayah Karesidenan Banyuwangi Jawa

Timur pasca Puputan Benteng Djagaraga Buleleng tahun 1849 dan suksesi rekayasa makar Punggawa | Gush Ngurah Made Pasekan tahun 1855.

Lokasi Keradjaan Djembrana terletak di bagian barat Pulau Bali seluas 841.80 kilometer persegi setara 14.94 persen dari 5,632.84 kilometer persegi luas Pulau Bali dan tataran batas barat Selat Bali, batas timur Kerajaan Tabanan, batas utara Kerajaan Buleleng dan batas selatan bentangan Samudra Hindia. Pada 1710, Radja Djembrana I membangun Pura Tjandi Raw di Banjaranyar Djembrana untuk pusat peribadatan dan keagamaan.

Tabel matriks periodikal suksesi Radja/Pengelingsir Kerajaan Djembrana tahun 17055-2002 tertera berikut: Radja Djembrana I Ide I Gusti Agung Ngurah Djembrana, Radja Djembrana II Ide I Gusti Agung Gde Djembrana, Radja Djembrana III Ide I Gusti Agung Putu Agung, Radja Djembrana IV Ide I Gusti Agung Gde Seloka, Radja Djembrana V Ide I Gusti Agung Putu Ngurah, Radja Djembrana VI Ide I Gusti Agung Made Rai, Radja Djembrana VII Ide Anake Agung Bagu Negara dan Pengelingsir (Gubernur pertama Bali) Djembrana Anak Agung Gde Agung. (adv/edy/lis)

Bupati Blitar Hj Rini Syarifah

Bimbingan Teknis Peran Karantina Pertanian untuk Mendorong Akselerasi Ekspor Hortikultura di Kabupaten Blitar.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana Bali Anak Agung Komang Sapta Negara menunjukkan peninggalan foto Radja Djembrana.

Warga Desa Curahnongko Demo di depan Kantor Pertanahan Jember.