Koran Memorandum Edisi 3 November 2022

Khusnul Mracangan

SURAT Kabar Harian (SKH) Memorandum bukan media yang baru dikenal Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya H Budi Leksono SH. Politisi senior PDI Perjuangan Su-

rabaya ini sudah mengenal Memorandum sejak 1984. Saat dirinya menjadi loper koran. Yang dijajakan termasuk koran Memorandum Hingga waktu bergulir, Buleks, sapaan lekat Budi Leksono tak menyangka. Kini

MESKI mempunyai jabatan sebagai Kapolres Madiun, tidak membuat AKBP Anton Prasetyo, SH, SIK, MSI lupa kepedulian terhadap sesama. Jika sebagian memandang sebelah mata atau abai terhadap penderitaan orang lain, tapi bagi

KHUSNUL

Chotimah kini menjanda. Buka warung mracangan. Di rumah kontrakannyi di Sidoarjo, sekitar 3 kilometer dari SMA Muhammadiyah, tempatnya sekolah sejak TK dulu. Modal warung itu didapat dari April, wanita Swiss keturunan Tionghoa yang sejak awal membantunya berobat sampai ke Australia.

Setelah suaminyi tewas ditembak polisi, Khusnul memenuhi keinginan sang suami: menggunakan uang Rp 15 juta di lemari itu (Lihat Disway kemarin) untuk biaya kuliah anak mereka yang nomor dua.

Khusnul pun pergi ke Untag Surabaya. Dia ingin bertanya apakah anaknyi masih boleh meneruskan kuliah. Khusnul ragu. Anak itu sudah tidak kuliah selama dua tahun. Bahkan tidak membayar uang kuliahnya lebih lama lagi.

Bersambung ke halaman 11

Dua Kali Janda

Kisah cinta Celine Evangelista tidak sebaik dan seindah kariernya di dunia entertainment. Sudah dua kali menikah dan punya empat anak, pernikahannya selalu berujung perceraian.

- Meng, pemerintah janji mengubah bantaran Mrutu Kalianyar.

- Iya. Masak mrutu. Mbok agak keren dikit. Nyamuk kek...

Si Mameng (Penjual semprotan)

Surabaya, Memorandum Cekcok pasangan suami istri (pasutri) di bawah tower PT Bumi Menara Internusa (BMI) Margomulyo, Tandes, berujung penusukan. Lis Sugiarti terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat delapan tusukan pisau dan obeng di bagian perut, dada, dan punggung

oleh suaminya Ribut Winarko (41). Kini warga Dukuh Bungkal, Sambikerep, yang diamankan pihak sekuriti PT BMI meringkuk di tahanan Mapolsek Tandes. Sedangkan korban yang awalnya dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Muji Rahayu dirujuk ke RS Mitra Keluarga Satelit karena kondisi luka yang parah.

Surabaya, Memorandum

Sidang penjualan barang sitaan satpol PP kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (2/11). Kali ini jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Surabaya menghadirkan enam saksi.

Mereka adalah Sunadi (Cak Sun), Yateno (Yatno), Mohamad S Hanjaya (Abah Yaya), dan Slamet Sugianto (Sugi). Keempatnya merupakan makelar yang mencarikan pembeli. Lalu koordinator satpol PP Kota Surabaya Abdul Muin, dan pembeli

Abdul Rahman.

Ada yang menarik dalam persidangan yang dipimpin AA Gede Agung Parnata. Di mana, Sunadi alias Cak Sun, salah satu saksi sempat menerangkan bahwa dirinya dihubungi Ferri Jocom (mantan Kabid Pengen-

dalian Ketentraman dan Penertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya) bahwa Asisten 2 Irvan Widyanto meminta bertemu di ruangannya karena penjualan barang sitaan di gudang Tanjung Sari yang sempat terjual Rp 500 juta tersebut bermasalah.

Dhe (pakde—sapaan Sunadi oleh Ferri Jocom, red) ini ada masalah. uang disuruh mengembalikan. Saya ditelepon pak Ferri untuk menghadap

Surabaya, Memorandum Ditundanya rilis hasil ungkap 25 kg sabu dan ribuan butir ekstasi oleh Polrestabes Surabaya menuai kritik Indonesia Police Watch (IPW). Menu-

“Ada delapan luka di bagian dada, perut, punggung akibat ditusuk pisau dan obeng oleh terduga pelaku. Karena yang ditemukan di TKP dua benda tersebut,” kata Kapolsek Tandes Kompol Danu Anindhito Kuncoro, Rabu (2/11).  Danu mengungkapkan, suami

rut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, bahwa dalam hal ini polisi memiliki strategi tertentu didalam mengungkap kejahatan. Meski alasannya masih akan dilakukan pengembangan dan dijanjikan ung-

kap jaringan narkotika yang lebih besar.

“Sehingga mengenai belum dirilisnya hasil pengungkapan kasus menurut IPW tidak masalah. Tetapi polisi harus terbuka terhadap media ketika ada

pertanyaan berapa banyak barang bukti sabu yang disita dan jenis narkotika lain yang disita, kemudian waktu penangkapan, siapa saja yang ditangkap walaupun

Kejari Jombang menyiapkan enam jaksa untuk menjadi jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan AH (51), oknum jaksa cabul. Enam jaksa itu terdiri dari Kajari Jombang Tengku Firdaus yang akan memimpin sebagai JPU. Kasi Intel Deny Saputra Kurniawan, Kasi Datun Hany Adhi Astuti, dan tiga jaksa fungsional Korps Adhyaksa Jombang.

“Rencana dakwaan sudah selesai namun kami akan matangkan lagi, termasuk akan melakukan ekspos. Dan surat dakwaan segera

Sepatu dan Sandal Tiba-Tiba Terlempar dari Pohon Mangga

Memorandum mengira anak tadi ikut duduk—karena ada tiga cangkir di nampan, ternyata tidak. Ia pamit kembali masuk. “In syaa Allah Pak RT nanti ikut gabung,” kata Tomi.

SEBELUM

Pak RT datang, Tomi menyatakan yakin gugatan cerai yang dilayangkan sang istri akan dicabut. Minimal mereka akan berdamai setelah masuk proses mediasi. “Dia hanya ketakutan,” kata Tomi, yang

menambahkan bahwa ketakutan itu akan hilang tidak lama lagi. Tomi meyakini itu karena saat ini dia sedang minta tolong temannya yang seorang ustaz

Jombang, Memorandum

Anton malah sebaiknya.

ke halaman 11

menjadi bintang tamu di kanal YouTube Dapur Bincang Online beberapa waktu lalu, Celine Evangelista mengaku insecure saat dirinya karena

Celine Evangelista

Oleh: Dahlan Iskan

Membeli Rumah Amat Murah tapi Angker Dekat Waduk (5)

Meng,pemerintah

Jalan Raya Porong Banjir, Kendaraan Pilih Lawan Arus

catering nasi ke Gempol Pasuruan,” kata Syanroni, warga selitar lokasi Jalan Porong, Rabu (2/11).

Akibatnya, semua kendaraan terpaksa melawan arus. Genangan air itu terlihat mulai dari Jalan Flamboyan ke arah utara sepanjang 100 meter. Ketinggian air di bahu jalan sekitar 30 cm,

sementara di badan jalan sekitar 15 cm.

“Air mulai mengenangi jalan raya Porong lama sisi barat ini mulai Rabu (2/11) dini hari, saat saya pulang dari mengantarkan

Hal yang sama disampaikan oleh Santiso (35), pengguna jalan asal Pandaan. Ia mengaku, untuk menghindari sepeda motornya mogok, Ddia memilih melawan arus.

“Untuk menghindari sepeda motor saya mogok, saya memilih melewati jalah arah berlawan,” kata SantosoWarga Pandaan yang

akan bekerja di Waru Sidoarjo.  Sementara itu dari penelusuran, asalnya air yang mengenangi jalan raya Porong lama dari sisi barat di duga dari intensitas curah hujan yang deras di sekitar Porong.

Sedangkan di lokasi terlihat ada dua pompa air kecil yang memindahkan air ke pon penampungan air sebelah sisi barat yang dikelola oleh PPLS. (bwo/jok/mik)

Sidoarjo Penyokong Ekspor Jawa Timur

Sidoarjo, Memorandum

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang dianggap memberikan kontribusi bagi peningkatan ekspor Jatim. Wilayah yang dijuluki Kota Delta itu termasuk penyokong ekspor Jawa Timur.

Atas kontribusinya itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi penghargaan kepada Pemkab Sidoarjo sebagai salah satu Kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekspor Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diterima oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Selasa (1/11) di Novotel Samator, Surabaya, dalam kegiatan EJEF 2022.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu juga menyiapkan pelayanan konsultasi, informasi regulasi serta kebijakan perdagangan luar negeri. Khofifah juga memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha ekspor, instansi dan tokoh pendukung ekspor di Jawa Timur.

Pada kesempatan itu Gubernur Khofifah melepas ekspor senilai USD 1,46 juta di 4 negara, yaitu Jepang, Belanda, Chile dan Korea Selatan. Pemprov Jatim komitmen mendukung perusahaan yang berkeinginan merambah pasar luar negeri dengan memfasilitasi eksportir.

“Melalui pelepasan ini hara-

pannya memberikan semangat bagi pelaku usaha di Jawa Timur, bahwa ekspor mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja,” ujar Khofifah.

Khofifah juga menekankan bahwa potensi ekspor harus terus didorong dari berbagai sektor dan komoditas. Upaya itu dilakukan untuk memperluas jaringan usaha dan terjalinnya kolaborasi bisnis bagi pelaku usaha.

Sementara Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor usai menerima penghargaan menyampaikan, Pemkab Sidoarjo sebagai daerah industri dan kawasan perdagangan serta sebagai kota UMKM senantiasa terus mendukung program peningkatan ekspor Jawa Timur.

Hal itu kata Gus Muhdlor

sesuai dengan programnya yakni UMKM Naik Kelas. Termasuk juga mendukung peningkatan ekspor yang dilakukan industri menengah dan besar, seperti PT Sekar Laut Tbk dengan produk Kripuk Finna dan sambal Uleg yang di ekspor ke Belanda, PT Santos Jaya Abadi (Kopi Kapal Api) di ekspor ke Korea Selatan,  dan PT Insera Sena yang memproduksi sepeda merk Polygon yang di ekspor ke Jepang dan Chile.

“Pemkab Sidoarjo komitmen mendukung peningkatkan ekspor terhadap industri perdagangan besar, menengah maupun UMKM. Pemkab juga mendukung mereka yang berkeinginan untuk ekspansi menembus pasar global,” ujar Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor juga menyampaikan bahwa, bentuk komitmen yang dilakukan Pemkab Sidoarjo yakni dengan memastikan kemudahan dalam proses perizinan maupun fasilitasi kepada para eksportir.

“Pada prinsipnya kami memberikan kemudahan, membantu fasilitasi dalam proses izin ekspor,” katanya.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,74%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,4%. Pertumbuhan ekonomi ini kata Kepala  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi  Jawa Timur Dr. Ir.  Drajat Irawan, dibangun dari variabel investasi, belanja konsumsi, belanja pemerintah serta ekspor dan impor.  (kri/ jok/mik)

PT. Soen Indo General Supplier yang berkedudukan di Sidoarjo, terletak di Kel.Semolowaru, Kec. Sukolilo, KotaSurabaya(Harga Limit Rp. 1.229.867.000,-/Uang jaminan Rp. 495.000.000,-) 3.Tanah dan bangunan SHGBNo. 3322,luas 66m2,an. PT. Soen Indo General Supplier yang berkedudukan di Sidoarjo,

Sejumlah kendaraan yang melintas melawan arus untuk menghindari genangan air.

Sidoarjo, Memorandum

Jalan Raya Porong lama sisi barat dari arah Malang ke Surabaya, tergenang air. Hujan deras yang mengguyur kawasan Sidoarjo dan sekitar beberapa hari terakhir, membuat kemacetan luar biasa.

Para penerima penghargaan salah satunya Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor foto bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Gubernur Khofifah Bersama DPRD Jatim Sepakati Empat Perda

Surabaya, Memorandum

Empat rancangan peraturan daerah (raperda) disepakati DPRD Jawa Timur bersama Pemprov Jawa Timur. Empat rancangan itu adalah Raperda P4GN, Pemberdayaan Ormas, Pengelolaan Sampah Regional dan Kerja Sama Daerah.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim Sahat Tua Simanjuntak bersama A Iskandar dan seluruh fraksi di DPRD Provinsi menyetujui Raperda tersebut menjadi peraturan daerah melalui pendapat akhir yang kemudian dilakukan pengambilan keputusan .

Sahat Tua Simandjuntak menyebutkan, pembahasan emoat raperda telah dilaksanakan serangkaian pembahasan, studi komparasi, dan pengayaan materi serta konsultasi dengan pemerintah pusat, hingga lahirnya keputusan DPRD yang disepakati dalam paripurna.

“Keempat Raperda dimaksud dapat disetujui bersama antara DPRD Provinsi dan Pemprov Jatim untuk ditetapkan menjadi Perda,” ungkap Sahat Tua Simandjuntak.

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, Raperda Jawa Timur resmi disahkan melalui rapat paripurna. Sebelum disahkan terlebih dulu disampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi.

Perda tersebut meliputi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kemudian Perda kedua, tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Ketiga Perda tentang Pengelolaan Sampah Regional. Dan Perda keempat tentang Kerja Sama Daerah.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Keempat

Raperda yang disepakati tersebut yaitu fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dan prekursor narkotika, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pengelolaan sampah regional dan kerjasama daerah.

Gubernur menjelaskan, Keempat Raperda ini merupakan usulan dari DPRD dan tahap pembahasannya telah dimulai pada saat penyampaian Nota Penjelasan DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap masing-masing Raperda tersebut.

Secara khusus, Khofifah menjelaskan terkait Raperda tentang Fasilitasi P4GN, Pemprov Jatim berkomitmen untuk meminimalkan angka penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Jatim. Namun perlu adanya aturan secara tegas misalnya saja mengenai intensitas kegiatan sosialisasi, edukasi, dan/atau pemeriksaan berkala di lingkungan pemerintah, badan usaha, dan satuan pendidikan yang belum diatur secara tegas.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, terkait Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, sampai dengan saat ini organisasi kemasyarakatan dengan segala bentuknya telah hadir, tumbuh, dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Peran dan rekam jejak organisasi kemasyarakatan yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara,” urainya.

Khofifah menambahkan, pada ketentuan Pasal 40 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Fraksi Gerindra Bukan Sekadar Perubahan

Nomor 82/PUU-XI/2013, dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemprov dan DPRD Provinsi Jawa Timur berkomitmen mengambil peran dan tanggung jawab dalam pemberdayaan organisasi kemasyarakatan melalui penyediaan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

“Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan organisasi kemasyarakatan di Jawa Timur dapat

kotika harus benar-benar disiapkan baik dari rencana kerja, pendanaan, hingga sumber daya manusia.

lebih berkinerja, mandiri, dan memiliki kepastian terhadap keberlangsungannya,” tegasnya.

Menurut Khofifah, Raperda tentang Pengelolaan Sampah Regional yang disepakati hari ini merupakan sebuah upaya bersama bahwa pengelolaan sampah di Jatim sampai dengan saat ini masih menjadi masalah bersama.

Beberapa permasalahan terkait pengelolaan sampah jelas Khofifah, antara lain mengenai keterbatasan lahan di perkotaan, keterbatasan biaya operasional dan manajerial, keterbatasan teknologi, dan beban pengelolaan yang terus meningkat, timbulan sampah yang terus meningkat. Serta,

adanya keterbatasan armada pengangkut, keterbatasan sumber daya manusia, hingga kelembagaan pengelolaan sampah regional itu sendiri.

“Di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kewenangan pemerintah provinsi dalam bidang pengelolaan sampah meliputi penanganan sampah di TPA/TPST dan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional,” terangnya.

Selain untuk melaksanakan kewenangan tersebut, penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya – Sidoarjo -Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan, Raperda tentang Kerja Sama Daerah yang disepakati, Khofifah menuturkan bahwa Jatim sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia memiliki beban tugas yang besar untuk memajukan daerah dan masyarakatnya. Kemajuan ini tidak akan optimal tanpa disertai percepatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakatnya.

Pembentukan Perda tentang Kerja Sama Daerah merupakan hal yang penting mengingat Prov. Jatim memerlukan percepatan dalam pembangunan yang bertumpu pada fleksibilitas dalam pelaksanaan kerja sama daerah. (*/day/ono)

Fraksi PDI-P Apresiasi Kerja Keras Pengusul Perda

Hadi menyebutkan, usulan empat raperda telah sejalan dengan masukan bersama. Baik dari Fraksi Gerindra maupun dari Gubernur. “Bahwa ada banyak

substansi yang perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru,” jelasnya.

Hadi menambahkan beberapa

hal yang kiranya perlu mendapat perhatian yaitu peran sentral Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPO) dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran nar-

“Peredaran gelap narkotika di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk pada data statistik Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2020 terdapat 833 kasus peredaran gelap narkotika yang terungkap, sementara pada tahun 2021 hanya turun sedikit menjadi 766 kasus. Kondisi yang lebih menyedihkan bahwa Jawa Timur termasuk dalam zona merah dengan 47 kasus pada tahun 2021 dan menjadi provinsi nomor dua terbanyak dalam jumlah kasus setelah Sumatera Utara dengan 54 kasus,” terangnya. (*/day/ono)

FRAKSI PDIP mengapresiasi kerja keras pengusul rancangan peraturan daerah (raperda) hingga menghasilkan peraturan daerah (perda).

Anggota Fraksi PDIP, Daniel Rohi mengatakan, apresiasi kerja keras Komisi A selaku Pengusul dan Pembahas Raperda tentang Fasilitasi P4GNPN serta Bapemperda yang telah melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Fasilitasi P4GN-PN ini.

“Merujuk pada Permendagri nomor 12 tahun 2019, tampak

bahwa terdapat setidaknya tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian atas pengaturan yang tidak ada pada Permendagri nomor 21 tahun 2013, yaitu pertama, akupan aturan bukan hanya pencegahan, namun juga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika,” katanya. (*/day/ono)

Hal itulah yang kemudian memunculkan pemikiran dari politisi Partai Gerindra itu untuk menghapus MBR dengan jalan mencarikan solusi yang rasional. Belum lagi beragam program pemberdayaan MBR yang dirancang Pemkot Surabaya, sejauh ini ternyata banyak yang tak tepat sasaran.

Bukti itu terlihat dari angka MBR di Kota Surabaya yang mencapai 934.026 jiwa. Jumlah itu setara dengan 32 persen dari total penduduk Surabaya. Data tersebut seperti yang disampaikan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkot Surabaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony mengatakan, seharusnya angka MBR bisa berkurang secara signifikan. Sebab, sejak 2020 hingga sekarang, pemkot sudah memberikan banyak intervensi. Termasuk kegiatan pemberdayaan dari kalangan dunia usaha. Singkatnya, jumlah MBR yang sangat besar ini jadi tanda tanya.

Pemberdayaan MBR juga melibatkan sejumlah OPD serta tentunya menelan anggaran besar. Bukan hanya dinas sosial (dinsos), organisasi perangkat daerah (OPD) lain juga ikut serta meminimalisasi jumlah warga yang tidak mampu itu.

“MBR itu erat sekali dengan program yang sudah kita canangkan bersama wali kota, kita akan mengalokasikan dana Rp 3 triliun di APBD 2023. Program itu disampaikan untuk pemulihan ekonomi. MBR itu ada disitu tempatnya, karena mereka berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

Kalau nanti program pemulihan ekonomi ini bisa dilaksanakan dengan baik dan sukses, otomatis akan berdampak pada penurunan MBR secara luar biasa. Sehingga untuk melakukan ini perlu ada langkah-langkah besar. “Sekarang saya melihat upaya untuk menyelesaikan MBR itu spiritnya lebih ada pada pemerintah kota, tapi tidak ada di masyarakat itu sendiri. Masyarakat inginnya justru tetap menjadi MBR. Ini bertolak belakang, walaupun tidak semuanya begitu,” jelasnya.

Masih kata Thony, MBR sejauh ini kan diberikan bantuan, dan yang perlu dicatat ini bukan sebuah tunjangan yang

berkesinambungan. Jadi artinya harus ada pembatasan limitasi waktu, tidak boleh berterus-terus begitu. Karena pemerintah kota pun punya kemampuan yang terbatas.

Thony juga menjelaskan kalau dana yang tersedia cuma Rp 11 triliun, dana ini angka yang menurut orang-orang katakan besar, tetapi kalau kita komparasi dengan dana yang beredar di masyarakat Surabaya sekitar Rp 500 triliun, tidak ada apa-apanya. Tetapi dana 11 triliun menjadi cukup strategis karena itu bentuk dari intervensi pemerintah dalam bidang perekonomian.

Bahwa pemerintah memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan intervensi dalam rangka pengendalian ekonomi. Agar ekonomi itu bangkit dan berjalan seperti normal kembali. Untuk ini ada banyak program, harapan kita dari masing-masing dinas menyusun dengan roadmap yang jelas, kemudian dengan output yang terukur, dan yang tidak kalah penting program yang dibuat itu harus terbentuk mata rantai dan jangan hanya sepotong-sepotong seperti yang sekarang ini terjadi.

Kalau terpotong-potong maka tidak

akan menemukan outcome dari program yang dibuat. Hal lain yang mesti harus dipikirkan bagaimana cara membangkitkan masyarakat, supaya masyarakat itu tidak terjebak dalam zona nyaman. “Perlu ada sebuah revolusi mental, spirit, dan mereka perlu mendapatkan suntikan, perlu mendapatkan infus tentang semangat untuk bangkit keluar dari MBR,” paparnya.

Jadi jangan kemudian mereka merasa termanjakan di dalam program ini, dan lagi untuk itu keterlibatan wali kota sebagai dirigen kota perlu memulai. Kalau perlu adalah semangat Sumpah Pemuda yang kemarin baru saja kita rayakan, kemudian

JURU bicara Fraksi Partai Gerindra Hadi Dediansyah mengatakan, usulan mengenai pembaruan atas Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika patut diapresiasi. “Terlebih pembaruan dilakukan dengan penggantian perda yang lama, bukan sekadar hanya perubahan,” terang Hadi Dediansyah.

Gubernur Khofifah didampingi pimpinan DPRD Jatim melakukan tanda tangan empat perda.

Anggota DPRD Jatim menyerahkan pandangan akhir fraksi ke pimpinan sidang paripurna.

Daniel Rohi

MASIH tingginya angka MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) di kota Surabaya menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony. Pasalnya, meski pemerintah kota telah melakukan sejumlah intervensi yang masuk dalam program pemulihan ekonomi, namun ada indikasi seolah sebagian masyarakat inginnya justru tetap menjadi MBR.

10 November sebagai bentuk perlawanan Surabaya terhadap penjajah. “Kita jadikan spiritnya guna membangkitkan semangat para MBR untuk keluar dan bangkit menjadi pelaku-pelaku ekonomi atau masyarakat yang lebih baik. Tidak kemudian seperti sekarang,” tegas Thony. Thony pun juga mengusulkan agar untuk mengikis mental MBR itu, maka tidak salah kiranya dilakukan semacam deklarasi dengan mengumpulan seluruh MBR di Surabaya di satu tempat, di mana pada intinya memberi semangat mereka agar bangkit dari keterpurukan ekonomi dan tidak bangga menjadi MBR. (*/yok/ono)

Perlu ada sebuah revolusi mental, spirit, dan mereka perlu mendapatkan suntikan, perlu mendapatkan infus tentang semangat untuk bangkit keluar dari MBR.

Janji Mengubah Bantaran Mrutu Kalianyar

Lurah Wonokusumo Inisiasi Kerja Bakti

Surabaya, Memorandum

Hal tersebut disampaikan langsung Bram Bennito ketika sidak ke lokasi bersama jajaran dan pengurus kampung RW 4, Rabu (2/11) pagi.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan kerja bakti massal di sepanjang jalur alternatif Mrutu Kalianyar. Kita sudah sosialisasikan bersama RT dan RW secara door to door. Nanti akan kita buat surat pemberitahuannya supaya dapat segera disampaikan menyeluruh,” ujar Bram.

Hasil tinjauannya di lokasi, Bram mengakui bahwa jalur alternatif Semampir-Kenjeran di titik Mrutu Kalianyar perlu ditata lebih baik lagi. Yang semrawut dirapikan. Lalu manakala ada barang-barang yang malang-melintang, maka diatur supaya tak menghalangi jalan.

Oleh sebab itu, dia memastikan pada pertengahan November ini akan dihelat kerja bakti. Bram ingin mengajak masyarakat untuk hidup lebih nyaman dan bersih. Selain itu, ke depan kelurahan juga berkomitmen mengubah kawasan bantaran Mrutu Kalianyar yang kumuh menjadi lebih asri.

“Untuk mengawalinya kita mengajak masyarakat kerja bakti terlebih dahulu. Mengajak untuk lebih peduli dan mencintai lingkungannya. Baru setelah itu kita akan memikirkan rencana ke depan. Salah satunya merevitalisasi kawasan tersebut menjadi tempat wisata,” urai Bram.

Menurut telaahnya, sangat mungkin bantaran Mrutu Kalianyar disulap menjadi lebih cantik. Akan tetapi hal tersebut membutuhkan gotong royong dan dukungan seluruh elemen masya-

rakat. Terutama peran aktif dari warga bantaran untuk semakin menghargai lingkungan sekitar bantaran.

“Makanya mari kita bangun bersama-sama supaya kawasan ini menjadi lebih baik,” ajak lurah.

Sementara itu, ketua RW 4 H Kustana mengapresiasi jajaran kelurahan yang melakukan giat sosialisasi langsung lokasi. Alhasil sebagian masyarakat mulai memahami. Terlebih cara penyampaian jajaran Kelurahan Wonokusumo dilakukan secara humanis dan persuasif.

“Terima kasih Bapak Lurah sudah berkenan turun ke lapangan. Melihat langsung kondisi sekitar. Masyarakat Mrutu Kalianyar sebenarnya kepeduliannya itu tinggi. Makanya ketika jajaran kelurahan tadi turun, komunikasi berjalan baik dan disambut positif sama warga,” kata Kustana.

Soal rencana kerja bakti, pengurus kampung sepakat. Dirinya berharap nanti dapat berjalan lancar. Namun menurut Kustana, yang perlu disiapkan adalah truk untuk memuat hasil kerja bakti. Diharapkan limbah kerja bakti dapat

segera terangkut.

“Kita siap untuk kerja bakti. Tapi nanti hasil sampah kerja bakti ini kita harap segera terangkut. Tidak sampai menumpuk,” harapnya.

Jalur alternatif Semampir-Kenjeran peninggalan eks Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dibuat semrawut. Hal ini disebabkan oleh warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai Mrutu Kalianyar yang dengan sengaja memenuhi akses jalan dengan perabotan rumah tangga. Mulai dari jemuran yang malang- melintang hingga badan jalan yang ‘dimakan’ dipan, kandang binatang, WC, gubuk, dan gudang perkakas.

Ketua RW 4 Mrutu Kalianyar H Kustana menjelaskan bahwa, pihaknya telah memberikan imbauan tertulis hingga sosialisasi door to door tentang pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan jalur tersebut. Akan tetapi direspons acuh. Terutama oleh masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Mereka enggan diatur.

“Pengurus kampung, mulai dari tingkat RT dan RW, sudah mendorong agar jalur alternatif tersebut bebas hambatan. Tetapi ketika dikandani (diberitahu), warga yang tinggal di sepanjangan bantaran sungai cuek. Mereka tidak

PENGUMUMAN

mau. Angel tuturane (susah dibilangi). Malah kita yang diseneni (dimarahi).” kata Kustana, Selasa (1/11). Menurut Kustana, ada banyak

manfaat apabila jalur tersebut dikembalikan fungsinya sedia kala. Misalnya, bisa jadi tempat untuk olahraga lari hingga bersepeda. Jadi

akses alternatif apabila jalan utama kampung ditutup. Bahkan memudahkan alat berat yang hendak melakukan normalisasi sungai.(bin/ono)

Lurah Wonokusumo Bram Bennito langsung merespons keluhan masyarakat mengenai kondisi jalur alternatif Semampir-Kenjeran yang semrawut. Setelah diberitakan Memorandum, ia berencana menggelar kerja bakti massal di sepanjang bantaran sungai Mrutu Kalianyar.

Lurah Wonokusumo Bram Bennito sidak ke jalan alternatif Semampir-Kenjeran.

Komisi IV DPRD Sumenep Soroti Anggaran Disdik Ratusan Miliar

masih banyak masalah, mulai dari kualitas SDM anak didik, sarana prasarana, hingga kasus penyelewengan anggaran pendidikan.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku ingin berdialog

jumlah masalah pendidikan. Misalnya ada beberapa sekolah dasar (SD) yang sudah tidak sehat dan tidak layak masih dipertahankan, padahal jumlah siswanya sedikit.

Selain itu, ia menyebut tenaga

menep tidak bisa berkembang maksimal.

“Kami berharap, dengan anggaran yang besar bisa berdampak besar pula pada etos pendidikan

Kepala Dinas Kesehatan ( Dinkes) H Sudiyo memastikan bahwa di Bangkalan hingga kini tidak ada temuan balita menderita gagal ginjal akut.

”Kepada masyarakat, kini tidak usah resah, galau dan apa lagi panik. Tidak ada temuan balita penderita gagal ginjal akut di Bangkalan,” tegas Yoyok, Rabu (2/11).

Sebelumnya, dalam dua pekan terakhir ini, sebagian rakyat Bangkalan yang tersebar di 18 kecamatan, disinyalir dilanda keresahan dan dan kecemasan yang menggetirkan.

Itu terjadi setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui jubirnya, Syahril, menggelar konferensi pers dihadapan awak

media, Kamis (19/10).

Substansi materinya sangat mengejutkan. Setidaknya dalam dua bulan terakhir ini, terdeteksi temuan bahwa balita kisaran usia 1 s/d 5 tahun, tiba-tiba banyak mengalami gagal ginjal akut.

Saat itu, Kemenkes merilisis hingga Rabu 18 Oktober ada temuan sedikitnya 206 balita tiba-tiba menderita gagal ginjal akut tanpa dikethui apa latar pemicunya. Itu tersebar di 20 provinsi.

Angka kematiannya-pun relatif tinggi. Tercatat 99 anak balita meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Belum diketahui apa latar penyebabnya. Pihak Kemenkes dan BPOM masih intens melakukan penelitian.

Untuk sementara ada dugaan bermula dari obat sirup (cair) yang bahan bakunya

mengandung senyawa yang berpotesi merusak ginjal. Imbasnya, untuk sementara semua apotik dan rumah sakit tidak diperkenankan memberikan ragam jenis obat sirup yang kaprah digunakan untuk balita. Sebagian besar produknya ditarik dari peredaran. Realita inilah yang kemudian memantik kepanikan di kalangan masyarakat.

Menyikapi hal itu Kadinkes Bangkalan, H Sudiyo, segera merespon dengan

sigap. Pihaknya bersama tenaga kesehatan (nakes) di 22 Pukesmas yang tersebar di 18 kecematan, BPOM dan OPD terkait, intens melakukan inspeksi mendadak ke seluruh pusat layanan kesehatan. Termasuk RSUD, RS Swasta dan Klinik.

Tidak hanya sebatas itu. Dinkes dan BPOM sempat menemukan lima jenis sirup obat batuk, pilek dan penurun panas yang terdeteksi mengandung cemaran/senyawa etilen glikol

secara keseluruhan berapa sekolah yang sehat dan kurang sehat sehingga alokasi anggaran tepat sasaran,” tandas Abu Hasan. (adv/aan/mik)

Sumenep, Memorandum  Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyoroti besarnya anggaran untuk pendidikan yang mencapai sekitar Rp 800 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep.

Komisi IV ep Abu i, anmbo aa s a ien di n peng

dibandin gk nas yang pendi besa ma

( 8 m me yan hadap dikan di H

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumenep Abu Hasan

Gedung DPRD Sumenep.

Bangkalan, Memorandum Warga Bangkalan, khususnya yang memiliki anak balita, bisa bernapas lega.

melebihi ambng batas yang sudah ditentukan, setelah usai meneliti secara radom sampling terhadap 39 bets dari 26 jenis sirup obat. ” Semuanya sudah kami amankan,” tegas Yoyok—

sapaan akrabnya. Lebih melegakan lagi, sesuai hasil sidak di lapangan, sejauh ini belum ada temuan tentang adanya anak balita penderita gagal ginjal akut di Kabupaten Bangkalan.

”Jadi kepada warga tidak usah resah, galau dan apa lagi panik. Tidak ada satupun temuan anak balita yang menderita gagal ginjal akut,” beber Yoyok. (ras/mik)

Pekerja Serabutan Nyambi Jualan Pil LL

ditahan di Mapolres Tulungagung guna proses hukum lebih lanjut,” ujarnya, Rabu (2/11).

Anshori menjelaskan, penangkapan tersangka yang sehari-hari sebagai pekerja serabutan itu bermula dari keresahan warga terkait peredaran narkoba di Desa Gedangsewu.

Kasihumas Polres Tulungagung, Iptu Anshori mengatakan, tersangka ditangkap ketika bersembunyi di rumahnya. “Saat ini tersangka

Kemudian polisi melakukan pendalaman. Hingga akhirnya nama tersangka muncul terlibat. “Awalnya kita dapat informasi dari masyarakat. Kemudian kita lakukan pendalaman

dan kecurigaan mengarah kepada tersangka,” ucapnya.

Dari tangan HY, polisi berhasil mengamankan 61 butir pil LL, 1 bungkus rokok tempat menyimpan pil, dan sebuah HP. “Untuk pasal yang kita kenakan itu 197 sub pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo pasal 60 ke 10 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” pungkasnya. (fir/mad/lis)

Perusahaan Pakan Ternak Belanda Berinvestasi di Pasuruan

Pasuruan, Memorandum

Masa pandemi Covid-19 yang sudah mulai reda membuat dunia industri kembali menggeliat. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu perusahaan besar Eropa yang mulai berani menanamkan investasinya di Kabupaten Pasuruan. Peluang bisnis ini dimanfaatkan oleh De Heus, perusahaan produksi pakan ternak. De Heus merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Belanda. Munculnya De Heus di Pasuruan salah satunya karena permintaan pasar akan pakan ternak masih relatif tinggi. Kendati persaingan di dunia industri peternakan serta perikanan juga semakin menyebar di Indonesia.

De Heus mulai masuk Indonesia pertama kalinya pada 2018 lalu. Mengawali investasinya di Mojokerto dan Jawa Barat. Kemudian kini mengembangkan sayapnya di kawasan berikat, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Peresmian De Heus dilakukan oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, Rabu (2/11) siang. “Atas nama pemerintah Indonesia, kami sangat mendukung berdirinya perusahaan ini. Dan kerja sama dengan pemerintah yang sudah berjalan dengan baik semoga selalu ditingkat-

kan,” tegas Syahrul.

Syarul menambahkan, Indonesia saat ini memiliki program swasembada jagung untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan adanya program pemerintah tersebut, De Heus ke depan akan melakukan kerja sama kemitraan dengan petani jagung melalui beberapa asosiasi serta kelompok tani untuk pengembangan, pemberdayaan serta pengembangannya.

Menurut Edi Wahyu Cahyono, Commercial Director, De Heus berkomitmen tetap mempertahankan serta memperkuat kemitraan kewirausahaan mandiri dalam bidang peternakan dan perikanan.

“Kita tidak akan monopoli, kita tetap bermitra dengan para peternak dan petani ikan. De Heus akan menjadi mitra usaha lokal mikro kecil menengah,” terang Edi Wahyu Cahyono.

Sementara Kay De Vreese, Presiden Direktur De Heus Indonesia mengatakan, perusahaannya bangga bisa memberikan kontribusi besar terhadap bangsa dan negara Indonesia. Mengingat kerja sama yang baik dengan pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah berjalan dan terjalin dengan baik.

“Di perusahaan yang baru ini mesin kita

datangkan dari Eropa dengan sistem digitalisasi, dengan demikian proses produksi kita akan tercapai sesuai dengan target,” terang Key De Vreese.

De Heus menempati lahan seluas 5 hektare di kawasan industri PIER Pasuruan. Perusahaan pakan ternak asal negeri kincir angin ini menanamkan investasinya sebesar Rp 400 miliar dengan target awal produksi sampai Juni tahun depan 25 ribu ton per bulan. Dan target untuk target produksi selanjutnya akan ditingkatkan sampai dengan 50 ribu ton per bulan. Hal ini mengingat pasar produksinya meliputi Indonesia bagian timur sampai ke Papua.

Di sisi lain kenapa harus berinvestasi dengan membangun pabrik pakan ternak di Pasuruan. Sedangkan De Heus sendiri sudah mempunyai tiga perusahaan di antaranya di Mojokerto, dan dua lainnya berada di Jawa Barat.

Hal tersebut dijawab oleh Edi Wahyu Cahyono bahwa pabrik pakan ternak yang berada di Pasuruan hanya memproduksi pakan ayam saja, mengingat pasar untuk pakan ternak ayam lebih banyak berada di wilayah timur dan ini untuk efisiensi anggaran transportasi. (kd/mh/lis)

Pemkab Tulungagung Data Anak Korban Longsor

Tulungagung, Memorandum

Kunjungan Menteri Sosial Tri Rismaharini beberapa waktu lalu kepada keluarga korban tanah longsor di Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, telah memberikan angin segar.

Sebab pada saat kunjungan itu, Tri Rismaharini meminta agar Pemkab Tulungagung mendata anak-anak dari tiga korban tanah longsor. Kini, pemkab pun telah menindaklanjuti apa yang diperintahkan Menteri Sosial.

Hal itu dikatakan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo kepada sejum-

lah awak media. “Pendataan saat ini tengah dilakukan. Nama-nama yang masuk dalam pendataan tersebut akan disetorkan ke Kemensos,” terangnya, Selasa (2/11).

Namun demikian, Bupati Maryoto tidak bisa memastikan jenis bantuan apa yang akan diberikan. “Nanti apa jenis bantuannya, itu yang lebih tahu dari Kemensos,” ucapnya.

Pihaknya berharap, bantuan yang akan diterima dapat bermanfaat bagi keluarga para korban. Khususnya bagi masa depan anak-anak itu. (fir/mad/lis)

Rp. 1.000.000.000,Rp. 200.000.000,-

tertulis atas nama BENI SURYANI, beserta bangunan dan segala sesuatu yang melekat berdiri di atasnya, terletak di Desa Karangwidoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dikenal sebagai : Rumah di Desa Karangwidoro, Kec. Dau, Kab. Malang, Jawa Timur.

Keterangan : - Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. - Setoran Uang Jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Malang selambatlambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

- Dihimbau kepada calon peserta lelang agar tidak melakukan penyetoran uang jaminan lelang diatas pukul 22.00 WIB karena terkait mekanisme End Of Day (EOD) rekening bank penerima yang mempengaruhi pencatatan penyetoran uang jaminan.

- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Persyaratan Lelang : 1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website http://www.lelang.go.id

2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.

3. Objek lelang tersebut diatas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang.

4. Apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap salah satu atau beberapa barang/obyek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Malang maupun Koperasi Serba Usaha Unggul Makmur.

5. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada Koperasi Serba Usaha Unggul Makmur, Jalan

Pelaksanaan

081-515-154-014 atau 089-838-96295

Bupati Maryoto Birowo dan Wabup Gatut Sunu Wibowo.

Tulungagung, Memorandum Satreskoba Polres Tulungagung menangkap terduga pengedar pil dobel L berinisial HY (25), warga Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo pada peresmian pabrik pakan ternak De Heus.

Owner Arisan Online Mojosari Dipolisikan

Embat Uang Member Rp 5 Miliar

tian warga Desa Balongmasin, Kecamatan Pungging.

Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP Gondam Pringgodani membenarkan laporan itu. “Ada beberapa korban arisan online yang dikelola terlapor berinisial ES. Sementara kasus ini masih kita lidik,” katanya, Rabu (2/11). Persoalan itu mencuat setelah Memorandum menerima

aduan dari beberapa member arisan. Seperti yang disampaikan Leny Kusfianti (25), warga Dusun Bajangan, Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging, Fifit Sri Wulandari, warga Dusun Jurangjero, Desa Singowangi, Kecamatan Kutorejo, Kurnia Prastyo warga Kecamatan Jatirejo, dan M Sep-

“Eva mempunyai daya tarik untuk menambah peminat arisan online Arisol Mojosari. Caranya dengan memberikan doorprize berupa TV, perhiasan emas, dan membebaskan uang pendaftaran bagi pendaftar baru,” terang Leny.

Tak heran, beberapa orang terpikat jadi korban bujuk rayu Eva. Apalagi beberapa member lama meyakinkan jika arisan yang dikelola Eva selama ini amanah dan terpercaya. Menurut korban, Eva selalu tegas dalam mengelola dan menagih

Komisi

tepat waktu.

Mojokerto, Memorandum

Pantau pembangunan proyek prestisius pemkot, Komisi II DPRD Kota Mojokerto sidak ke lokasi, Rabu (2/11). Sidak itu menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan DLH dan DPUPR sehari sebelumnya.

Dengan menyasar proyek pembangunan Jalan Empunala, skywalk, dan pembangunan tugu alun-alun.

Proyek Jalan Empunala menjadi jujugan pertama rombongan komisi yang membidangi pembangunan itu. Dipimpin ketua Komisi II Agus Wahjudi Utoma dan pendamping komisi sekaligus ketua DPRD Sunarto.

Proyek fantastis senilai Rp 101,4 miliar ini dinilai dewan proporsional dari sisi anggaran. Bahkan wakil rakyat optimis jika proyek yang dikerjakan PT PP Presisi TBK ini bakal selesai

Puas meninjau proyek Jalan empunala, sidak bergeser ke proyek tugu alun-alun dan skywalk. Di lokasi proyek yang bersebelahan itu, dewan memberikan sejumlah catatan. Di antaranya terkait IPAL dan ketersediaan air bersih untuk skywalk dan perubahan desain ornamen untuk tugu alun-alun.

“Tadi kita tanyakan sarana IPAL dan air bersih kepada DPUPR selaku pengampu skywalk. Dan katanya sudah masuk dalam perencanaan sehingga tak perlu dikhawatirkan lagi,” ungkap Agus Wahjudi Utomo.

Pun demikian dengan tugu alun-alun, pihaknya juga menanyakan terkait perubahan desain ornamen tugu. “Kalau tugunya masih sama dengan perencanaan awalnya, hanya ornamennya saja yang berubah total.

Tadi kita juga tanyakan terkait keberadaan kolam, karena dalam gambar desainnya muncul, tapi realisasinya kok tidak ada,” ungkapnya.

Politisi Partai Golkar ini meminta kepada DLH selaku dinas penaungnya untuk tidak hanya melakukan pengecatan tapi juga mempercantik dengan ornamen batu bata. “Kalau pilar tugu hanya di cat saja, itu tidak cantik. Harusnya diberi ornamen batu bata majapahitan biar lebih manis,” tegasnya.

Menanggapi koreksi dewan, Kepala DLH Bambang Mujianto mengatakan pelaksanaan proyek sudah sesuai perencanaannya. Bahkan ia berani memastikan jika proyek senilai Rp 2,7 miliar ini bakal selesai tepat waktu. “Semua sudah on progres, kita optimis on time,” sebutnya. (adv/war/epe)

Mojokerto, Memorandum Sebanyak 41 kepala desa (kades) periode 2022-2028 dari 15 kecamatan, dilantik Bupati Ikfina Fahmawati di Pendapa Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto, Rabu (2/11). Pelantikan kades definitif itu hasil pilkades serentak yang berlangsung 14 September 2022.

Bupati Ikfina Fahmawati berharap, kades yang dilantik dapat menjalankan tugas sesuai kewenangan, amanah, jujur, adil, dan bermartabat. “Selamat kepada 41 kepala desa yang baru dilantik dari 15 kecamatan,” katanya.

member yang nunggak pembayaran arisan. “Bahkan sampai nyewa pengacara,” cetus Leny.

Kinerja itu yang membuat pedagang sayur itu kepincut dan bersedia jadi anggota Arisol Mojosari. “Pembayaran korban arisan ini bervariasi ada yang Rp 150 ribu sampai Rp 4 juta dalam satu bulannya. Padahal arisan ini sudah berjalan hampir satu tahun lebih, dan pembayaran selalu dilakukan secara transfer ke rekening pribadi milik Eva. Harusnya, pembayaran arisan online ini terakhir pada 25 Oktober 2022 lalu,” bebernya.

“Memang Eva sempet memberhentikan arisan ini dengan alasan off sementara. Ternyata, para member telah membayar semua. Ketika kami cek esok harinya (26/10), Eva sudah kabur dari rumahnya,” timpal Fifit. Leny dan kedua temannya mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 60 juta. “Yang sangat membuat saya jengkel, sama dua teman saya ini tidak pernah menunggak pembayaran arisan,” sergahnya dengan nada masih tidak percaya uangnya amblas dibawa kabur Eva. (no/war/epe)

Prestisius

Jombang, Memorandum

Bupati Hj Mundjidah Wahab memberangkatkan ekspor perdana daun talas rajangan kering ke Australia, Rabu (2/11). Pelepasan satu kontainer berisikan kurang lebih 7,5 ton daun talas kering itu dilakukan di Kantor Kecamatan Kabuh.

Di Australia, komiditi itu bakal digunakan sebagai ganti tembakau. Ini menyusul, kebijakan zero nikotin. Bupati menyebutkan, ekspor ini merupakan hasil inovasi Dinas Pertanian (Dispertan) Jombang. “Saya mewakili Pemkab Jombang benar-benar bersyukur atas capaian luar biasa yang telah dilakukan dispertan,” katanya.

Apalagi sesuai keterangan ekportir, permintaan itu bakal berkelanjutan. Mencapai 10 kontainer per bulan. Untuk memenuhi kuota itu, ia berharap masyarakat turut berperan dalam membudidaya talas.

Kepala Dispertan Mochammad Rony menyebut, ekspor perdana itu hasil bimbingan intensif yang selama ini dilakukan. Ditunjang dengan adanya eksportir yang ternyata warga Kota Santri. “Sekaligus

sesuai arahan gubernur serta Bupati Jombang,” ujarnya.

Mengacu pada arahan itu, Rony menyebut inovasi perlu dilakukan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dengan cara, memanfaatkan sumber daya yang ada. “Jadi yang selama ini masyarakat tahunya bahwa talas hanya bisa dimanfaatkan pada umbi dan batangnya. Setelah mengetahui tingginya permintaan daun rajangan kering, kami harapkan mindset mereka berubah,”

terangnya.

Selama ini talas hanya dipandang sebelah mata. Bahkan tidak sedikit, yang mengganggap gulma. Ternyata, daunnya juga punya nilai ekonomis cukup tinggi. Satu kontainer daun talas kering seberat 7,5 ton, dibanderol Rp 250-300 juta. Nilai tinggi itu akan ditindaklanjuti dengan memanfaatkan lahan milik Perhutani. “Rencana kami ke depan agar ada pemanfaatan lahan di sekitar area milik Perhutani. (adv/wan/war/epe)

Ikfina menerangkan, otonomi daerah telah memberikan keleluasaan atau kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah berdasar atas prakarsa serta kemampuan daerah. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mendorong terselenggaranya otonomi desa bagi desa-desa yang berada di wilayahnya.

“Sehingga penyelenggaraan pemdes dapat mencapai tujuannya, yakni peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat desa,” terangnya.

Ikfina memaparkan,

dalam rangka menyelenggarakan kewenangan desa dimaksud, maka dibutuhkan kepemimpinan seorang kepala desa yang mumpuni, memahami kebutuhan desa, serta masyarakatnya.

Proses pilkades, lanjut Ikfina, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mekanisme serta persyaratan yang diharapkan mampu memunculkan kepala desa yang tidak hanya mendapatkan legitimasi sebagian besar masyarakatnya.

“Namun juga mempunyai kemampuan manajerial yang efisien dan efektif,” paparnya.

Ikfina juga berpesan, dalam pengelolaan keuangan

desa harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Bekerja dan laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan, fungsi, dan tugas.

“Jalin komunikasi yang baik dan harmonis antara pemerintah desa, BPD dan lembaga yang ada di desa maupun lembaga lain, yang terkait dengan pemdes, serta beri pelayanan yang baik kepada masyarakat,” pungkasnya. (war/epe)

Mojokerto, Memorandum Satreskrim Polres Mojokerto menyelidiki dugaan penggelapan uang member arisan online Owner arisan Eva Atika Sari (37), warga Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari dipolisikan karena membawa kabur uang sekitar 200 member arisan. Total uang yang diembat mencapai Rp 5 miliar.

Bupati

Kepala Dispertan Muchammad Rony

Pengelola arisan online Eva Atika Sari dipolisikan anggotanya.

Bupati Ikfina Fahmawati menyematkan pin kepada kades yang dilantik.

Ketua Komisi II Agus Wahjudi Utomo sidak pembangunan Jalan Empunala.

Bojonegoro, Memorandum

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP)

Bojonegoro mengumumkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk formasi guru. Total ada sekitar 2.190 formasi mulai dari jenjang guru SD hingga SMP. Kepala BKPP Muchamad Aan Syahbana memebenarkan hal tersebut. Namun pengumuman rekrutmen PPPK masih diperuntukan untuk formasi guru. “Formasi lain segera menyusul, “ ujar Aan sapaan akrabnya, Rabu (2/11).

Diketahui, sebelumnya  kuota yang diterima Bojonegoro cukup banyak. Mencapai 4.807 formasi. Terdiri atas 3.942 formasi guru, 854 tenaga kesehatan, dan 11 dokter hewan. Namun, jumlah itu sedikit menurun dari yang diusulkan sebanyak 5.034 formasi. Saat ini para guru tengah sibuk untuk mendaftar online Untuk penentuan PPPK, tidak dilakukan CAT. Karena itu, pendaftar formasi guru berpeluang besar lolos menjadi PPPK. (top/har/epe)

Hari Ini, Jalan Sekitar Alun-Alun Satu Arah

Gresik, Memorandum

Penataan kawasan AlunAlun Gresik terus dilakukan.

Terbaru, pemerintah kabupaten (pemkab) memberlakukan satu arah di sepanjang jalan yang mengitari alun-alun mulai hari ini, Kamis (3/11).

Keputusan itu setelah melalui kajian dan kesepakatan sejumlah pihak.

Pemberlakukan satu arah di jalan sekitar alun-alun dibenarkan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik, Imam Basuki. “Betul mas, mulai diberlakukan satu arah di jalan sekitar alun-alun,” tandasnya kemarin.

Sistem satu arah diambil dari hasil analisa kajian perhitungan di lapangan dan pertimbangan yang matang. Di antaranya banyak PKL yang mangkal di tepi jalan dan parkir yang tidak tertib. Kondisi itu tentu perlu penataan.

Sosialisasi melalui media sosial dan pemasangan penunjuk arah di sekitar alun-alu juga sudah dilakukan. Langkah itu diharapkan bisa mengatasi sengkarut lalu lintas di kawasan itu. Apalagi, sekitar area alun-alun bakal menjadi Kawasan Wisata Heritage Kota Bandar Grissee.

Kanit Turjagwali Satlantas Polres Ipda Bross Tito Dharmawan mengungkapkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan dishub terkait pemberlakuan satu arah tersebut. “Kami diminta membantu melakukan penjagaan. Besok (hari ini, red) mulai diberlakukan,” tandasnya.

Bangun

Bojonegoro, Memorandum

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) terus membangun sanitasi limbah dan penyediaan air minum bersih melalui Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di sejumlah kawasan. Program ini bertujuan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Data DPKPCK, pada 2022 pemkab telah membangun 520 unit sanitasi limbah. Tersebar di 26 desa. Sementara untuk HIPPAM, penyediaan air bersih tersebar di 28 titik.

Kabid Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) DPKPCK Iwan Maulana, menjelaskan pembangunan sanitasi limbah diperuntukkan bagi MBR. Sementara HIPPAM untuk mengatasi kesulitan air bersih dan layak minum khususnya di daerah terdampak kekeringan.

“Upaya ini juga sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro. Juga dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat hingga ke pelosok,” ujarnya, Rabu (2/11). (top/har/epe)

Pihaknya menyebut pemberlakuan tersebut ranah dishub. Namun yang pasti, satlantas siap membantu penjagaan selama awal penerapan satu arah. Harapannya, ketertiban lalu lintas, parkir, dan persoalan lain di sekitar alun-alun Gresik tetap terjaga. (and/har/epe)

Persentase Tinggi, Pemkab Gresik Percepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Gresik, Memorandum

Penurunan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, menjadi fokus program kerja Pemkab Gresik. Utamanya dalam hal penghapusan kemiskinan ekstrem. Sesuai instruksi pemerintah pusat, seluruh dserah di Indonesia harus terbebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Guna mengawal Inpres itu,Wakil Bupati (Wabup) Aminatun Habibah merapatkan barisan bersama seluruh elemen di Pemkab Gresik.

Saat ini, wabup juga menjadi koordinator tim koordinasi penanganan kemiskinan (TKPK) Kabupaten Gresik. Dia mengajak semua dinas untuk turut serta mengambil peran. Sebab, persoalan kemiskinan sangat kompleks. Perlu kerja sama dari banyak pihak.

“Saat ini Kabupaten Gresik posisinya ada di nomor 7 tingkat Provinsi Jawa Timur. Meskipun tren kemiskinan terus turun dari tahun sebelumnya, tetapi kita ingin ini terus diakselerasi lagi agar penurunannya semakin masif,” tegas Bu Min,

Pendaftar PPK dan PPS Wajib

Parpol

mekaran.

Bojonegoro, Memorandum Tahapan Pemilu 2024 terus berjalan. KPU Kabupaten Bojonegoro segera merekrut panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Setiap kecamatan membutuhkan 5 PPK. Otomatis, untuk kebutuhan seluruh kecamatan akan direkrut 290 PPK. Kemudian, untuk PPS setidaknya butuh tiga tiap desa/kelurahan. Di Bojonegoro sendiri ada sekitar 434 desa maupun kelurahan. Jumlah itu sudah termasuk desa yang akan disahkan setelah mengajukan pe-

Gresik, Memorandum

Pemkab Gresik telah menyelesaikan capaian universal health coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi warganya. Sebagai bentuk kesinambungan, ada program lain yang harus segera dituntaskan. Yakni pembangunan RS Gresik Selatan.

Rencana pembangunan rumah sakit ini sudah masuk dalam draf RAPBD 2023. Legislatif pun mendorong program tersebut bisa terlaksana. Selain program prioritas Nawa Karsa, pembangunan RS Gresik Selatan sangat dibutuhkan masyarakat.

Seperti pandangan umum yang disampaikan Fraksi Golkar DPRD Gresik, memandang penting keberadaan rumah sakit umum daerah di wilayah Gresik selatan yang berbatasan dengan Kota Surabaya, Mojokerto, dan Sidoarjo. Bahkan sudah menjadi kebutuhan mendesak.

“Pada 2023 harus diprioritaskan, karena kepadatan penduduk dan jarak tempuh ke RSUD Ibnu Sina yang letaknya di pusat Kabupaten Gresik tentunya menjadi pertimbangan utama,” kata Jubir Fraksi Golkar DPRD Gresik Lusi Kustianah.

Penilaian senada juga disam-

Ketua KPU Bojonegoro Fatkhur Rahman membenarkan adanya rekrutmen PPK dan PPS dalam waktu dekat. Namun pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci terkait apa saja persyaratannya. “Belum turun juknisnya,” jelasnya, Rabu (2/11).

KPU hanya mengimbau masyarakat jika ingin mendaftar untuk tidak terdaftar di partai politik. Kemudian, masyarakat diminta untuk mengecek di http://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_ nik (top/har/epe)

sapaan akrab wabup.

Wabup mengingatkan, semua program yang dijalankan pemkab muaranya untuk kesejahteraan warga. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dievaluasi apakah program sudah terealisasi sebagaimana mestinya.

Bu Min menjabarkan berbagai per-

masalahan di lapangan terkait penghapusan kemiskinan ekstrem. Antara lain, belum pulihnya ekonomi pasca pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka TPT) yang cukup tinggi mencapai 8 persen dari total angkatan kerja, dan permasalahan seputar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)

yang disertai tumpang tindih sasaran program.

“Dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, bersama-sama kita bisa mengambil solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik bisa lebih diakselerasi,” pungkas wabup Gresik perempuan pertama dalam sejarah itu.

Senada, Sekdakab Achmad Washil Miftahul Rachman menjelaskan, penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas pembangunan daerah.

“Dengan sinergi semua pihak, harapannya bisa didapat strategi yang bisa kita terapkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ektrem di Kabupaten Gresik,” terang Washil. Kepala Bappeda Misbahul Munir menjelaskan, Gresik memiliki modal yang bagus dalam rencana akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem. Yakni, capaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3,79 persen. Di atas Provinsi Jawa Timur (3,57 persen), bahkan nasional (3,69 persen). (and/har/epe)

paikan Jubir Fraksi PDI Perjuangan Achmad Kusrianto Pujiantoro saat menanggapi nota keuangan RAPBD 2023. “Tertuang dalam RPJMD 20212026. Sehingga masyarakat Gresik selatan tidak lagi kesulitan mengakses pelayanan kesehatan,” tandasnya.

Penganggaran RS Gresik Selatan sudah dimulai sejak 2022. Total anggaran yang digelontorkan sebesar lebih dari Rp 10 miliar untuk perencanaan dan pembebasan lahan. Sedangkan pada 2023, alokasi yang dibutuhkan sebesar Rp 82 miliar untuk pembangunan RS tipe C itu. (and/har/epe)

pembatalan / penundaan lelang maka pembeli peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL Surabaya Kurator Tan Charolus Tanjung (Dalam Pailit) ;

2. www.lelang.go.id dan Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang melalui

virtual account yang dapat diperoleh melalui website tersebut dan besarnya uang jaminan harus sama dengan jumlah yang disyaratkan serta segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta ;

3. Uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, dengan mencantumkan nama terang peserta lelang dan objek lelang pada slip setoran ;

4. Harga lelang belum termasuk bea

Aan Syahbana

Sumber air bersih yang sudah dikelola pemkab.

Kesehatan

Fatkhur Rahman

Wabup Aminatun Habibah dan Sekdakab Gresik Achmad Miftachul Rachman membeberkan upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Kondisi ruas jalan sekitar alun-alun yang mulai hari ini ditetapkan satu arah.