Koran Memorandum Edisi 29 November 2022

Terekam CCTV Musala

Ririn Ekawati

D

WANITA TEMPEL SUKOREJO ANIAYA LANSIA Surabaya, Memorandum Tak terima diejek, MN (54), wanita asal Jalan Tempel Sukorejo menganiaya Hariani (72), yang tak lain tetangganya sendiri. Hariani terluka di bagian wajah

ITEMUI saat peluncuran official poster film tersebut, Ririn Ekawati mengatakan jika keterlibatannya di film Alena Anak Ratu Iblis sampai

- Meng, antisipasi curanmor, sejumlah polisi pasang spanduk imbauan kunci ganda.

Si Mameng (Lelaki hidung belang)

FOTO: MEMORANDUM/DANNY

Saat ini, kasus yang belum diketahui pasti penyebabnya itu ditangani Reskrim Polsek Tegalsari. “Benar, sudah melapor, masih kami selidiki,” terang Kanitreskrim Polsek Tegalsari AKP Marji Wibowo, Senin (28/11).

(25/11) malam. Saat di perjalanan, MN menawarkan untuk memijat di rumah Hariani.

“Katanya mama (korban, red) karena ada tempelan koyo, terduga pelaku lalu menawarkan untuk memijat mama di rumah. Mama tidak curiga ya bilang iya saja,” kata Terry di sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) Polsek Tegalsari, Senin (28/11) sore.

Terry menambahkan, se-

telah bersepakat untuk pijat, keduanya menuju rumah korban. Saat itu terduga pelaku sempat mengunci pintu rumah dari dalam sebelum memijat Hariani dengan alasan agar tak ada orang yang masuk untuk mengganggu Karena percaya, korban tidak menaruh curiga. Usai dipijat, MN mengajak Hariani ke kamar mandi. Terduga pelaku beralasan, mencuci kaki korban agar tak pegal-pegal. Hariani yang percaya lantas mengikuti MN ke kamar mandi di rumahnya.

“Waktu di kamar mandi,

di kamar mandi, leher mama (Hariani) langsung dipegang lalu mencelupkan kepala ke bak mandi. Selain itu, terduga pelaku juga membenturkan kepala mama ke tembok. Beruntung mama sempat teriak minta tolong,”

Surabaya, Memorandum

Komplotan pembobol mesin ATM harus mendekam 2 tahun di penjara. Ini setelah ketua majelis hakim Sudar memvonis Solihin, Andika Dwi Nanda alias Reza Putra, Rido Riskea, dan Mirzani di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (28/11).

Modus yang dilakukan komplotan ini terbilang profesional. Hanya dengan modal obeng dan tongkat yang sudah dimodifi

Surabaya, Memorandum

Hati-hati dengan orang yang baru dikenal. Seperti yang dialami Fitriyah. Ia menjadi korban penipuan dengan modus bisa menyembuhkan santet di tubuhnya. Namun, itu hanya dalih Hendri Cavendis alias Indrawan dan Imran Mindani Kejora alias Arya yang akhirnya bisa menguras isi ATM korban sebesar Rp 20 juta.

dicek

Setelah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Diah Ratri Hapsari di hadapan ketua majelis hakim Suswanti, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.

ke

untuk

reskrimum

dalam

tragedi Kanjuruhan. “Kami dari grassroots Aremania yang kebanyakan di TKP, korban terba-

Puasa Mata di Saat Kebosanan Melanda SELASA WAGE, 29 NOVEMBER 2022

Win yang suka mendamaikan kliennya lantas minta Dudung bersabar dan pulang dulu. Dia juga berharap Dudung menjalankan nasihatnya bila benar-benar masih mencintai sang istri.

Korban yang diminta untuk tak membuka ATM yang dibungkus tisu selama tiga hari sebagai syarat ritual itu baru sadar saat komplotan ini tak bisa dihubungi HP-nya. Waktu

Rumah Tangga

Jaksa menghadirkan saksi Fitriyah dan suaminya. Dalam kesaksiannya, pada Senin (17/1) di Royal Plaza, ia bertemu dengan pria yang mengaku bernama Indrawan alias Hendri Cavendis dari luar

(2)

“Asal dia tak lagi suka uring-uringan,” kata Dudung. Win kembali tersenyum. “Sesampai di rumah nanti, mulai hari ini juga, saya minta Panjenengan menjaga pandangan mata secara maksimal,”

saran Win.

“Maksudnya?”

HARGA Rp 5.000,PENERBIT: PT. Memorandum Sejahtera  SIUPP: No. 098/SK/Menpen SIUPP/A6/1986  PELAYANAN IKLAN-PEMASARAN: 031-8275390  REDAKSI: 031-8275390  FAX: 031-8291078  LAYANAN PENGADUAN KORAN & IKLAN: 081-2325-2205 memorandum.co.id memorandum MemorandumTV & Memorandum Online memorandum memorandumonline & memorandumredaksi memorandumredaksi@gmail.com Ingin Terkam Istri, bak Singa Padang Pasir Bertemu Domba Joko Slamet Maling Motor Tertangkap Wajah

ke m-banking, ternyata saldo di salah satu ATM berkurang Rp 20 juta.

Surabaya, Memorandum

Tujuh orang perwakilan Aremania akar rumput grassroots) mendatangi Mapolda Jatim, Senin (28/11) siang. Kedatangan mereka

meminta

penyidik dan Dir-

Polda Jatim agar transparan

menangani

Aktris Ririn Ekawati diperkenalkan sebagai salah satu cast yang terlibat dalam film horor berjudul Alena Anak Ratu Iblis. Meski sudah cukup lama menjalani proses syutingnya, namun istri Ibnu Jamil itu masih ingat betul dampak yang dirasakan.

Film Horor Bersambung ke halaman 11  Bersambung ke halaman 11 curanmor,

diceburkan

ke bak mandi dan dibenturkan ke tembok.

Truk Modifikasi Pengangkut BBM Bersubsidi Dibongkar

Sidoarjo, Memorandum

Satreskrim Polresta Sidoarjo membongkar penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan cara memodifi kasi kendaraan pengangkut minyak.

Seperti yang diungkap di wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di SPBU Bungurasih, Waru pada Senin (28/11).

Di SPBU Bungurasih, Unit Piter Satreskrim Polresta Sidoarjo mengamankan satu unit truk Mitsubishi tahun 1984 warna kuning, tiga tandon warna kuning dengan satu tandon berisi solar sekitar 788 liter Solar dan dua tandon dalam keadaan ksosong, serta uang tunai Rp 4.640.000.

“Menindaklanjuti laporan masyarakat adanya sebuah truk yang dicurigai menyalahgunakan BBM bersubsidi, kembali berhasil kami ungkap. Dan didapati sebuah truk dimodifikasi diberi tandon untuk menampung BBM bersubsidi bio solar di SPBU Bungurasih Waru,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro pada wartawan, kemarin.

Terkait kasus ini, Polresta Sidoarjo mengamankan satu orang tersangka yakni A (49), asal Krajan, Kabupaten Pasuruan. Pelaku adalah sopir truk yang menyalahgunakan pengangkutan niaga solar bersubsidi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan kembali. Dengan cara dipindahkan muatannya ke truk yang dibawa Y (DPO).

“Dari hasil pemeriksaan terhadap A, Sdr A di upah oleh Y yang masih DPO, senilai Rp 300.000 setiap bongkar muat atau setiap 2- 3 hari sekali,” lanjut Kombes Kusumo.

Ancaman hukuman terhadap tersangka, sesuai Pasal 40 angka 9 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi  Rp.60.000.000.000. (bwo/jok/mik)

Dengan menggunakan bantuan alat berat forklift, reklame tersebut akhirnya berhasil diangkat dan seluruh kendaraan yang tertimpa bisa dievakuasi.

Polresta Sidoarjo Bermunajat untuk Keselamatan Bangsa

Sidoarjo, Memorandum

Sejumlah ulama, masyarakat, dan anggota Polri bermunajat berdoa untuk keselamatan bangsa atas bencana alam yang melanda Kabupaten Cianjur maupun beberapa tempat lainnya.

Munajat dan doa bersama untuk keselamatan bangsa tersebut, diadakan Majelis Maulid Wat Ta’lim Riyadlul Jannah Sidoarjo, Minggu (27/11) malam, di Masjid Al Ikhlas Polresta Sidoarjo.

Kegiatan dihadiri Habib Muhammad Ali Baraqbah, Habib Husein Alaydrus, Habib Salim Alaydrus, Habib Naqib Alaydrus, Habib Syeikh Assegaf dan sejumlah ulama atau habib lain dengan 300 jemaah.

Habib Muhammad Ali Baraqbah mengatakan, dengan bermunajat kepada

Ia berharap, segala musibah maupun bencana yang menimpa Negeri kita dapat segera membaik.“Semoga kita semua diberi kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi ujian Allah,” ujarnya.

Terkait kegiatan munajat dan doa bersama yang diadakan Majelis Maulid Wat Ta’lim Riyadlul Jannah tersebut, Iptu Kolil dari Takmir Masjid Al Ikhlas mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas kegiatan religi ini.

“Harapannya, dengan memohon kepada Allah kita semua senantiasa diberi perlindungan-Nya,” pungkasnya. (jok/mik)

Lima motor dan sebuah mobil yang berada di sekitar lokasi, tertimpa reklame. Seorang pemotor, Ramadhan (35), warga Laguna harus dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa besi reklame.

Peristiwa ini menyebabkan arus lalu lintas jalur Sidoarjo - Surabaya di kawasan Aloha macet dan lumpuh total akibat reklame yang ambruk persis di tepi jalan Raya Aloha tersebut.

Baliho ukuran raksasa ini ambruk dan menimpa 5 motor dan sebuah mobil pick-up yang kebetulan melintas dan berada disekitar lokasi kejadian.

“Tidak ada tanda-tanda, waktu hujan dan angin, baliho langsung ambruk begitu saja,” ujar Dian, saksi mata.

Sementara polisi dan Tim Basarnas yang tiba di lokasi langsung berusaha mengevakuasi bangkai kendaraan yang tertimpa reklame.

“Untuk korban sudah dilarikan ke rumah sakit, dengan kondisi luka luka,” ujar Kanit Gakkum Satlantas Polresta Sidoarjo, Iptu Ony Purnomo.

Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini seluruh bangkai kendaraan yang tertimpa reklame diamankan di mapolsek setempat. (bwo/jok/mik)

73.000.000,-

377.000.000,-

1.885.000.000,-

Allah SWT para ulama mengajak jemaah termasuk anggota polisi Polresta Sidoarjo diberi keselamatan dan kesehatan dalam tugasnya.

Ulama, warga, dan polisi berdoa bersama agar dihindarkan dari bahaya dan malapetaka untuk keselamatan bangsa.

Kapolresta Sidoarjo merilis terduga pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Antre Pagi, Dilayani Siang Hari

Wali Kota Ngamuk di RSUD dr

Surabaya, Memorandum

M Soewandhie

Hal tersebut diketahui wali kota usai bertanya kepada dua ibu lanjut usia (lansia) yang hendak pulang seusai mendapatkan perawatan di Poli Orthopedi.

“Bagaimana bu pelayanannya? Apakah lebih cepat atau bagaimana?” tanya Wali Kota Eri kepada ibu lanjut usia itu.

Saat itu, salah satu ibu menjelaskan bahwa pelayanannya sangat lama. Bahkan, dirinya juga menjelaskan kalau sudah antre sejak pagi dan baru dilayani siang harinya.

Mendapatkan keluhan itu, lalu dengan sopannya Wali Kota Eri mengajak dua ibu lansia itu menuju Poli Orthopedi lagi. Di poli tersebut, Wali Kota Eri langsung menanyakan kepada para perawat yang sedang bertugas tentang masalah lamanya antrean di poli tersebut.

Selain itu, wali kota juga menanyakan televisi yang menunjukkan nomor antrean, karena di poli tersebut tidak ada.

Kalau ini ternyata gagal, setelah dikasih makan, setelah dikasih susu tidak ada perubahan, ini yang salah yang mana? Apa cara pemberian makanan atau cara masaknya. Nah, ini harus ada manajemen risikonya yang dibuat oleh masing-masing leader

Pemimpin Harus Paham Manajemen Risiko

Surabaya, Memorandum

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh jajarannya agar menyiapkan rencana manajemen risiko. Perencanaan manajemen risiko ini diharapkan dapat disiapkan sebelum mulai menjalankan program dan kegiatan kerja pada tahun anggaran 2023 mendatang.

Hal ini disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi saat membuka acara Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Risiko yang diikuti seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah di Graha Sawunggaling, Gedung Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya, Senin (28/11).

Dalam sambutannya Eri menegaskan, seorang pemimpin atau leader harus tahu terhadap mana-

jemen risiko dari sebuah kegiatan yang akan dijalankan. Menurutnya, manajemen risiko ini harus dilakukan dan dipetakan sejak awal perencanaan sebelum anggaran dijalankan.

“Contohnya seperti akan memasang u-ditch saluran di kampung, itu juga harus dihitung manajemen risikonya. Misal ketika sudah digali tiba-tiba u-ditch habis, tiba-tiba u-ditch tidak terkirim, terus bagaimana? Inilah yang harus dihitung betul manajemen risikonya seperti apa,” tegas Eri.

Sama halnya dalam penyelesaian stunting, wali kota yang lekat disapa Cak Eri itu menyebut-

Perawat lantas menjelaskan bahwa yang membuat lama hingga ibu setengah baya itu baru bisa dilayani karena berkas rekam medisnya baru datang.

“Oh berarti ini perkara rekam medisnya yang lama,” kata Eri sembari meminta ajudannya untuk memanggil manajemen RSUD dr M Soewandhie.

Setelah manajemen datang, wali kota menanyakan alasan lamanya rekam medis itu dikirim ke Poli Orthopedi. Mereka pun mengakui bahwa berkas ibu tersebut sempat tidak ketemu di ruang berkas rekam medis. Wali Kota Eri pun tambah heran dan akhirnya mengajak mereka ke ruang berkas rekam medis.

“Ayo ke ruang rekam medis, saya

pengen tahu apa masalahnya,” tegasnya dengan nada yang mulai meninggi.

Tiba di ruang berkas rekam medis itu, Wali Kota Eri tambah marah karena pelayanan di tempat tersebut sedikit. Padahal, pasien yang membutuhkan berkas rekam medis sangat banyak.

Wali kota pun memasuki ruangan yang penuh berkas rekam medis itu. Eri semakin marah karena berkas-berkas itu miring-miring dan kurang tertata dengan rapi.

“Ya pantas saja lama carinya, wong penataannya begini, tidak teratur seperti ini. Kalian tahu nggak, itu ada yang rekam medisnya lebih cepat dikirim lalu dilayani, tapi yang tidak datang-datang rekam medisnya sampai lama tidak dilayani pemeriksaannya. Saya sudah bilang buatlah inovasi, ini wargaku yang kalian suruh nunggu lama, kalian tahu nggak?,” tanya Wali Kota Eri kepada para staf yang bagian mencari rekam medis di ruang tertutup itu.

Di ruangan tersebut, wali kota tampak sangat kecewa dengan para staf itu. Sebab, berkali-kali wali kota bertanya seakan tidak menemukan solusi. Rasa kecewa itu pun ditunjukkan dengan membanting berkas rekam medis itu ke lantai.

Di tengah suasana yang serba kurang enak itu, tiba-tiba ada salah seorang aparatur sipil negara (ASN) perempuan berbisik-bisik sesama staf lainnya. Mereka seakan membela diri soal penataan ruang rekam medis itu. Ternyata hal itu didengar oleh Wali Kota Eri. Akhirnya, ASN itu dipanggil oleh wali kota.

Nakes Se-Jatim Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Surabaya, Memorandum

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law masih menjadi perdebatan. Kali ini, ratusan tenaga medis dari berbagai ikatan profesi kesehatan di Jawa Timur melakukan aksi di DPRD Jatim, Senin (28/11).

KPU Imbau Segera Lengkapi Berkas

Surabaya, Memorandum

“Menjadi perhatian semua bagi seluruh pendaftar, agar terus mengikuti dan cek update terkini di akun Siakba. Terutama yang proses pendaftarannya belum selesai,” ujar Subairi, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Kota Surabaya, Senin (28/11).

Pria yang akrab dipanggil Bairi ini menerangkan, selain rutin untuk membuka akun Siakba, para pendaftar juga perlu melakukan langkah-langkah berikutnya. Yakni, klik menu kirim berkas yang ada di akun Siakba, lalu dilanjut dengan centang menu persetujuan, dan berikutnya disilakan untuk klik menu selesai.

Hingga H-1 penutupan, kata Bairi, masih banyak pendaftar PPK Pemilu 2024 yang status pendaftarannya dalam kondisi mengupload persyaratan melalui akun Siakba. Termasuk ada sebagian pelamar yang statusnya mengisi berkas melalu akun SIKBA. Karenanya agar tidak sampai terlewatkan, diimbau untuk secara rutin mengecek akun Siakba.

“Tentunya jangan sampai ada yang terlewatkan, sehingga sebelum penutupan pendaftaran kami terus melakukan himbauan. Nah, kalau berkas sudah lengkap segera serahkan ke kantor KPU Kota Surabaya,” tegas dia.

Pendaftaran PPK Pemilu 2024 sangat diminati oleh warga metropolis. Tercatat hingga Minggu (27/11) pukul 16.00 kemarin, total mencapai sebanyak 1.301 orang pendaftar.

Kini, kondisi kantor KPU Kota Surabaya pada Senin (28/11) terpantau ramai. Sebab para peserta yang hendak mengumpulkan berkas pendaftaran mulai berdatangan.

Tampak para pendaftar PPK Pemilu 2024 tertib dan teratur mengikuti antrian. Termasuk juga mengikuti arahan dari petugas penerima berkas pendaftaran.

Sementara itu, salah satu calon anggota PPK Pemilu 2024 asal Kecamatan Gayungan, Ati Husnah menyatakan bahwa pendaftaran online melalui Siakba sangat praktis dan efesien.

Dia juga mengaku sudah mengumpulkan berkas pendaftaran secara langsung. Tinggal menunggu hasil pengumuman untuk tahapan administrasi.

“Selain aplikasi Siakba yang mudah dipahami, syarat-syarat administrasi pendaftaran yang dikumpulkan juga tidak sulit,” ucapnya. (bin/ono)

Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur (IDI Jatim) Dr dr Sutrisno SpOG (K) menyampaikan, mereka datang ke gedung DPRD Jatim untuk menyuarakan kekhawatiran terkait RUU yang kabarnya telah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas DPR RI. Mereka kompak menyampaikan keberatan dalam audiensi di DPRD Jatim. Ratusan tenaga kesehatan ini memakai pengikat kepala bertuliskan penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law.

Dr dr Sutrisno SpOG(K) seusai pertemuan mengatakan, pihaknya sebagai organisasi profesi tidak dilibatkan dalam pembahasan naskah akademik terkait RUU Kesehatan Omnibus Law.

Para tenaga kesehatan ini mengaku membaca draf yang muncul di internet.

“Dan isinya, pasal demi pasal kami analisis memang luar biasa penuh koreksi,” katanya.

Dalam draf RUU, terkait profesi yang dikesampingkan. Padahal, lanjutnya, baik dokter, perawat dan seluruh nakes sangat penting untuk menjaga integritas dan etik. “Jika pelayan kesehatan tidak punya etik, sungguh berbahaya,” lanjutnya.

Disisi lain, dia juga mengaku khawatir potensi mudah masuknya tenaga kesehatan asing. Belum lagi, konsentrasi peraturan itu sesuai draft yang beredar hampir mayoritas bakal terfokus pada Kementerian Kesehatan. “Tentu saja, menurut saya itu tidak mungkin Kemenkes bisa mengurus semua ini,” terangnya.

Di Jawa Timur saja, 60 hingga 65 persen rumah sakit adalah swasta. “Dari 20 ribu dokter di Jawa Timur saja yang pegawai negeri itu tidak sampai sepertiga. Artinya, peranan organisasi profesi sangat penting,” tambahnya.

Para tenaga kesehatan berharap lebih baik regulasi yang telah ada disempurnakan. Lebih lanjut dia berharap nantinya mereka dapat dilibatkan dalam penyusunan regulasi. “Aspirasi ke DPRD Jatim untuk disampaikan ke tingkat pusat,” ucapnya.

Ratusan tenaga medis itu diterima pimpinan DPRD Jatim dan sejumlah anggota. Diantaranya, dua orang Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan Anik Maslachah. Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih dan dua orang anggota yakni Hadi Dediyansah serta Mathur Husyairi. Selain itu, turut hadir anggota DPRD Jatim lainnya, Freddy Poernomo, Ahmad Iwan Zunaih dan Muzammil Syafii.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengata-

kan,

“Tugas kami untuk menerima dan juga mendengarkan aspirasi dan menjadi tugas kami untuk meneruskan berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kekhawatiran mereka,” kata Sahat. (day/ono)

Kader Banser Dituntut Cerdas Hadapi Tantangan Zaman

Surabaya, Memorandum Kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Jawa Timur dituntut cerdik dan cerdas dalam menghadapi perkembangan zaman. Revolusi Industri 4.0 dan Gerakan Civil Society 5.0 merupakan perkembangan zaman dan menjadikan sarana untuk mempermudah aktivitas manusia baik secara personal maupun secara organisasi.

Derasnya Arus informasi di era transformasi  dan kecanggihan teknologi beserta dinamikanya pada era digital memiliki dampak yang sangat luas bagi kita semua, baik sisi positif dan negatif, yang sangat berpengaruh pada kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh personal, kelompok, korporasi, dan elemen  tertentu dengan motif penipuan berkedok bisnis, kejahatan penghimpunan dana bantuan kemanusiaan dikemas dengan lebel sosial dan lebel agama, dan bahkan kejahatan penyebarkan faham, ajaran, aliran yang bertujuan untuk memecah belah dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara dikemas dengan forum tertentu.

Dakwah agama pada saat ini sangat sering terjadi, menjadi ancaman yang sangat serius bagi keamanan, ketertiban, sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat kita. Semua modus keja-

hatan tersebut motifnya selalu berkembang, yang mengharuskan kita semua selalu waspada agar tidak terpengaruh dan tidak terjebak untuk melakukan tindakan dan perbuatan melanggar hukum, dan kejahatan cyber crime (perbutan melanggar hukum di dunia maya);  hacking, cyber bullying, menyebarkan informasi dan konten illegal.

“Karena itu kader Banser harus cerdik, cerdas, dan sanggup memilih, memilah dalam menghadapi perkembangan dan tantangan zaman dengan segala pernak pernik dinamikanya dengan tetap bersandar pada “qonun asasiy” (ketentuan  dasar berorganisasi

- Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gerakan Pemuda Ansor (PD/ PRT GP Ansor) - yang selaras dengan visi dan misi Nahdlatul Ulama untuk senantiasa merawat keberagaman dalam dimensi kehidupan, agar tidak terjebak dalam pengaruh faham aliran, perilaku dan gerakan  tidak beradab yang dapat mencederai prinsip dasar kemanusiaan,” ungkap Abdul Rasyid, Dewan Instruktur PW GP Ansor Jatim dalam kursus Banser lanjutan angkatan ke-38 Satkorwil Banser Jatim di LPM NU Hidayatul Ummah, Balongpanggang.

Ditambahkan, tugas dan tanggungjawab kader Banser sebagai garda ter-

depan GP Ansor di antaranya menjaga keberlangsungan Agama Islam ‘ala Ahlisunnah Wal-Jama’ah yang bersumber pada : Alquran, As-Sunnah, Al-Ijma’, Al-Qiyas di NKRI dari faham, aliran, dan gerakan yang menodai Islam yang rahamatan lil-’aalamiin aqiidatan wa syar’iyyatan.

Selain itu juga menjaga keberlangsungan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI yang berideologi Pancasila, berkonstitusi UUD 1945, ber-Bhineka Tunggal Ika yang merupakan konsensus bersama para pediri negeri. Dalam melaksanakan kedua tugas dan tanggungjawab tersebut, Banser sebagai Kader NU, harus selalu konsisten dan mengamalkan prinsip-prinsip Tawassuth dan I’tidal (sikap tengah berlaku adil), musyawarah, ukhuwah (persaudaraan), tasamuh (toleran), ittihad (persatuan), muwathanah (nasionalisme dan patriotisme) “Hubbul wathoni minal iimaan “, Akhlaq al-Karimah (budipekerti mulia), dan tawazun (balance) agar eksistensi Islam aswaja, organisasi GP Ansor dan Banser, serta NKRI selalu mendapatkan pertolongan, bimbingan, dan diselamatkan oleh Allah SWT dari segala hal yang dapat merusak keberlangsungan dan kesinambungan Republik Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. (mwr/ono)

Para pendaftar PPK Pemilu 2024 memadati kantor KPU Kota Surabaya. H-1

Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 akan ditutup Selasa (29/11) hari ini. Oleh karena itu, KPU Kota Surabaya mengimbau kepada seluruh pendaftar untuk segera melengkapi berkas di akun Siakba. Setelah seluruh persyaratan berkas administrasi ter-upload maka para pendaftar diminta menyerahkan berkas fisik ke kantor KPU Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD dr M Soewandhie, Senin (28/11) siang. Tiba di rumah sakit pemerintah itu, Wali Kota Eri marah besar. Sebab pelayanan kesehatan terbilang lamban. Pasien antre sejak pagi, namun baru dilayani siang hari.

Bersambung ke halaman 4

Wali Kota Eri dapati tumpukan rekam medis pasien yang kurang tertata rapi.

Bersambung ke halaman 4

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya

Eri

Abdul Rasyid bersama ratusan kader dalam kegiatan kursus Banser lanjutan.

secara otentik pihaknya memang belum menerima draft RUU tersebut. Sekalipun demikian, Sahat memastikan bakal meneruskan sejumlah aspirasi yang disampaikan nakes di Jawa Timur kepada pemerintah pusat maupun DPR RI.

Suasana hearing antara pimpinan DPRD Jatim dengan ratusan nakes.

“Masak penataannya seperti ini masih dibilang rapi? Ayo kalian semua ikut saya biar kalian tahu bagaimana warga saya yang sakit antre, kasihan warga saya itu,” kata Eri sambil mengajak dan menggandeng ASN perempuan itu naik lift menuju Poli Orthopedi.

Tidak hanya itu, Eri juga mengajak semua staf di ruang rekam medis itu untuk ikut serta ke Poli Orthopedi.

Tiba di depan Poli Orthopedi, Wali Kota Eri menunjukkan betapa lamanya antrean di poli tersebut hanya karena berkas rekam medis yang tidak dikirim-kirim oleh mereka.

“Ini dilihat. Mereka ada yang sudah antre dari pagi baru dilayani karena rekam medisnya nggak datang-datang. Kalian itu kerja di sini dibayari oleh APBD, jangan disia-siakan wargaku,” kata Eri dengan nada tinggi.

Tak lama kemudian, Wali Kota Eri meminta maaf kepada warga yang sudah antre lama. Setelah itu, dia langsung mengajak manajemen RSUD Soewandhie untuk rapat internal.

Dalam rapat internal itu, Wali Kota Eri meminta manajemen RSUD Soewandhie untuk menyiapkan berkas rekam medis sehari sebelum pasien berobat. Karena sebagian besar dari mereka sudah daftar satu hari sebelumnya di aplikasi mereka.

“Jadi, saya minta sebelum poli-poli ini buka, berkas rekam medisnya sudah harus ada di mejanya poli. Itu bagi yang sudah daftar online. Bagi yang baru daftar bisa dipisahkan dan langsung disiapkan juga dengan terpisah,”

tegasnya.

SURABAYA

Sambungan dari halaman 3

Tidak hanya itu, Eri juga meminta manajemen RSUD Soewandhie untuk menata kembali dokter-dokter yang bertugas di setiap poli. Kebutuhan dokter itu disesuaikan dengan banyaknya pasien yang datang setiap harinya.

“Misal poli ini butuh 4 dokter, jadi 4 dokter itu tidak boleh kemana-mana sampai semua pasiennya terlayani semua. Tolong itu ditata semua dan nanti akan kita masukkan ke kontrak kinerja para manajemen ini,” tandasnya.

Kala itu, Eri juga meminta mereka untuk menyiapkan televisi di setiap poli yang menunjukkan nomor antrean pasien, sehingga pasien bisa tahu nomor antrean yang sudah dilayani dan belum dilayani.

“Saya tidak mau tahu, pokoknya tiga ini harus sudah selesai seminggu ke depan, itu akan saya masukkan ke kontrak kinerja para manajemen RSUD Soewandhie, kalau sudah tidak mampu menyelesaikan itu ya sudah, bisa mengundurkan diri,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr M Soewandhi dr Billy Daniel Messakh memastikan pihaknya akan langsung melakukan perbaikan-perbaikan setelah pertemuan dengan Wali Kota Eri itu.

Bahkan, dia juga mengaku sudah menemukan beberapa solusi untuk memperbaiki pelayanan di rumahnya sakitnya itu.

“Habis ini kita akan langsung melakukan perbaikan-perbaikan,” cetusnya. (bin/ono)

kan, harus ada yang memastikan bayi tersebut mendapatkan bantuan makanan dengan asupan protein bergizi. Nah, ketika usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menyiapkan makanan, maka harus dapat dipastikan jika masakannya mengandung protein bergizi.

“Kalau ini ternyata gagal, setelah dikasih makan, setelah dikasih susu tidak ada perubahan, ini yang salah yang mana? Apa cara pemberian makanan atau cara masaknya. Nah, ini harus ada manajemen risikonya yang dibuat oleh masing-masing leader,” tambah Cak Eri mencontohkan.

Apalagi, pada 2023, anggaran pemkot sebesar Rp3 triliun digunakan untuk pemberdayaan UMKM, maka Cak Eri meminta agar manajemen risikonya harus jelas dan pasti. Oleh sebab itu, melalui kegiatan sosialisasi ini, dia meminta kepala PD, camat, dan lurah agar mempelajari manajemen risiko dengan jelas.

Di lain hal, Cak Eri juga berharap kepada jajarannya agar pada saat menjalankan program dan kegiatan tahun 2023, tidak segan untuk meminta pendampingan Inspektorat Surabaya. Termasuk juga meminta pendampingan BPKP bagi perangkat daerah yang memiliki risiko berat.

“Sehingga sebelum ada kejadian, kita sudah melakukan antisipasi. Dengan demikian maka ketika ada permasalahan-permasalahan dapat kita lewati dan menjadikan

Keterangan : Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening “ VA” (Virtual Account) harus sama dengan Nominal Jaminan yang disyaratkan. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Syarat Lelang :

1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id

2. Syarat dan Ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Tata Cara dan Prosedur” dan Panduan Penggunaan” pada domain tersebut di atas.

3. Barang yang dilelang menurut keadaan apa adanya (as is where is basis) pada saat ini, kami menganjurkan peminat untuk melihat obyek lelang sebelum mengikuti pelelangan.

4. Apabila terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang karena suatu hal maka peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Surabaya dan H. Edy Wijaya. Info Hubungi : 082131877470 . Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : Open Bidding.

2. Hari : Selasa.

Tanggal : 13 Desember 2022.

Jadwal Penawaran : Pukul 14.00 - 15.00 Waktu Server (sesuai WIB).

Domain : www.lelang.go.id.

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

Pelunasan harga lelang : 5 (lima) hari kerja setelah lelang.

Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang.

Bidding) pada alamat domain www.lelang.go.id Batas Akhir Penawaran: Selasa, 13 Desember 2022, Pk. 10.25 Waktu Server (sesuai WIB). Penetapan Pemenang: setelah batas akhir penawaran Pelunasan Harga Lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Bea Lelang Pembeli 2% dari harga lelang Tempat Pelaksanaan Lelang: KPKNL Surabaya, Jl. Indrapura No. 5, Surabaya.

Keterangan:

YA. an/SUGIARTO.da/BALONGSARI TAMA 3 BLOK 6-K/1 TANDES SBY.

082139300880.

HLG BPKB YAMAHA TH’ 2012 AE 5268 HS AN.NOVA ANANTHA YULI SYARASWATY D/A. DESA BUDURAN RW 02 RT 05 KEC. WONOASRI MADIUN.

KEHILANGAN

Antre Pagi, Dilayani Siang Hari

pemkot lebih baik dalam menjalankan program untuk umat di seluruh Kota Surabaya,” jelasnya.(bin/ono)

Pemimpin Harus Paham Manajemen Risiko Sambungan dari halaman 3

MADURA

150 Pasutri Jalani Isbat Nikah Gratis

Resepsi pernikahan dan penyerahan akte nikah diberikan secara simbolis kepada empat pasangan suami istri peserta isbat nikah yang langsung disambut oleh Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam.

Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam saat memberikan sambutan, turut mendoakan peserta isbat nikah agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah, harmonis, bahagia, dan rukun.

“Mari bersyukur dan banyak bersholawat agar fibrasi cinta

dalam mengarungi bahteta rumah tangga semakin masif sehingga menjadi keluarga yang harmonis pernikahan terwujut sakinah mawaddah warahmah,” doa bupati.

Ditambahkan bupati, jika di semua rumah di semua desa, rumah tangganya harmonis, maka akan ada harmoni di seluruh desa, kecamatan.

“Nantinya itu bisa menjadikan Pamekasan menjadi kabupaten yang sejuk  tenang, dan damai,” sambung Badrut Tamam.

Di sisi lain, Kepala Bagian (Kabag) Kesra Setkab Pamekasan Abrori Rais mengatakan, bahwa isbat nikah digelar bertujuan agar masyarakat mendapatkan hak-hak keluarga serta memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masing-masing suami isteri dan anak.

“Isbat nikah tahun 2022 merupakan kegiatan yang dianggarkan dari APBD Pamekasan. Pelaksanaan itsbat nikah telah dilakukan tahap pertama ada 128 pasang yang digelar di Kecamatan Pegantenan dan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pamekasan,” ungkapnya.

Lanjutnya, 150 pasangan peserta isbat nikah kedua ini berasal Kecamatan Pasean 10 pasangan, 12 pasangan dari Kecamatan

Palengaan, 10 Pasangan dari Kecamatan Larangan, 12 pasang dari Kecamatan Pakong, 20 pasangan dari Kecamatan Pegantenan, 11 pasangan dari Kadur, 10 pasangan dari Waru, 4 pasangan dari Pademawu dan 39 pasangan dari Kecamatan Proppo.

Abrori mengungkapkan, bahwa isbat nikah ketiga akan kembali digelar pada Desember 2022 untuk 22 pasangan yang berasal dari Kecamatan Palengaan sebanyak 7 orang dan 15 pasangan dari Kecamatan Proppo.

Dari pantauan memorandum, hadir dalam acara tersebut Bupati Pamekasan, Plh Seketaris Daerah, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Kepala Kemenag Pamekasan , Kepala KUA, dan seluruh camat se-Kabupaten Pamekasan. (adv/sjk/mik)

Sumenep, Memorandum

Optimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam kepengurusan pembuatan kartu keluarga (KK), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep, meluncurkan program Jemput Bola (Jempol).

Dalam program Jempol tersebut, Disdukcapil akan melakukan pendekatan humanis terhadap masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan bisa dengan mudah tercapai. Sehingga masyarakat semakin peduli akan pentingnya validasi identitas diri.

Pelayanan yang diberikan tidak hanya berkutat daerah daratan untuk sementara akan menyisir wilayah Kepulauan antaranya seperti, Pulau Gili Raja, Gili

Genting dan pulau lainnya.

“Keoptimalan pelayanan tidak terlepas dari refleksi dari jargon Bupati yakni, Bismillah Melayani,” kata Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumenep Wahasah, Senin (28/11).

Sambungnya, pelayanan  tidak hanya siang hari, melainkan  memberikan pelayanan di malam hari terutama aduan masyarakat, termasuk memproses berkas-berkas. Karena, layanan sigap dan cepat ini merupakan suatu kepuasan bagi masyarakat.

Dia optimis program berjalan sesuai harapan sebab tidak ada yang sulit dalam mengurus identitas keluarga. Dalam pelaksanaannya, petugas dipastikan membantu dan gratis karena layanan Jebol

Sumenep, Memorandum

DPRD Kabupaten Sumenep meminta pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap seluruh aset desa. Karena berpotensi disalahgunakan oleh oknum pemerintah desa.  Hal itu disampaikan anggota Komisi l DPRD Sumenep Suroyo.

Ia mengatakan ada dua kategori aset yang dimiliki oleh desa yaitu aset bergerak dan tidak bergerak. Contoh aset bergerak seperti mobil operasional dan yang tidak bergerak seperti tanah kas desa.

Menurut Suroyo, pimpinan desa itu bisa berganti dengan kurun waktu jabatan, maka mestinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mempunyai data valid yang melindungi seluruh aset yang dimiliki oleh 330 desa di Sumenep.

“DPMD juga harus melakukan verifikasi terhadap kevalidan data aset desa. Mestinya sudah ada data otentik yang dimiliki oleh Pemkab Sumenep, sehingga data-data yang dimiliki ketika diperlukan itu tidak kesulitan dan bisa dijadikan referensi. Termasuk persoalan-persoalan buku letter C,” urai dia.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Desa (Pemdes) DPMD Sumenep Supardi mengatakan, aset desa yang dimiliki 330 desa di Sumenep idealnya harus ada dokumentasi. Baik berupa catatan atau diupload pada aplikasi Sipades.

Rencana itu sudah disiapkan sejak tahun 2019. Tapi Supardi mengaku, dalam proses pembukuan butuh waktu dan sosialisasi yang

ini untuk kebutuhan data. Sebab setiap masyarakat  memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan maksimal.

Untuk lebih optimal  instansinya aktif koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), tujuannya, tidak lain sebagai penunjang demi seluruh identitas

masyarakat terpenuhi. Sebab, dinamika di lapangan cukup bervariasi. Terutama mengenai tingkat sumber daya manusia (SDM).

“Intinya kami sudah mengatur waktu yang disesuaikan. Kami tetap melayani meski di malam hari, seperti kemarin melayani masyarakat Pulau

Gili Raja,” katanya  Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumenep Wahasah mengatakan, keoptimalan pelayanan tidak terlepas dari refleksi dari jargon Bupati Sumenep Ra Achmad Fauzi. Yakni, Bismillah

Melayani. Bahkan, untuk pelayanannya tidak hanya berkutat di daerah daratan. Akan tetapi, juga akan menyisir daerah kepulauan. Seperti, Pulau Gili Raja, Gili Genting dan pulau lainnya. Sehingga masyarakat semakin peduli akan pentingnya validasi

identitas diri. Berbagai inovasi program mulai direalisasikan. Terutama untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pengurusan dan pembuatan kartu keluarga (KK). Sehingga masyarakat semakin peduli akan pentingnya validasi

identitas diri.

Keoptimalan pelayanan ini dikemas dengan program Jemput Bola (Jebol). Melalui program tersebut pendekatan humanis terhadap masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan bisa dengan mudah tercapai. (adv/uri/mik)

cukup intensif dengan desa.

Apalagi memang perubahan pemimpin desa itu juga menjadi salah satu faktor penghambat.

“Pemanfaatan aset butuh proses. Misalnya seperti balai desa yang sudah tidak terpakai, kendaraan, baik roda dua maupun mobil.

Termasuk pengadaannya juga sementara ini masih belum ada kontrol juga dari kami.

Mestinya harus ada, akan dipikirkan ke depannya,” terang Supardi.

Pardi mendesak agar kepala desa atau perangkat desa memberikan label atau tanda khusus kepada aset yang terpakai sebagai aset milik desa karena dikhawatirkan nanti ada pengalihan kepemilikan.

Pihaknya mempersilakan menggunakan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), termasuk dana desa (DD) untuk pengadaan aset. Dengan catatan laporan dan pemeliharaannya jelas dan sesuai dengan musyawarah desa (musdes). Karena sejauh ini keberadaan aset memang diharuskan berkontribusi terhadap pendapatan desa.

Tetapi aset tersebut harus ada tanda bahwa itu milik desa, biar bisa dinikmati berkelanjutan, minimal stiker atau cat, karena memang aset itu bukan main-main. Apalagi sejauh ini DPMD masih belum mengkover terkait aset-aset tersebut.

“Meskipun keberadaan aset masih belum terdeteksi, kami tetap mengimbau agar masyarakat dapat memantau keberadaan aset. Di tahun 2023 mendatang kami menargetkan separuh desa sudah mengantongi aplikasi aset desa,” tandas Pardi. (aan/mik)

Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo atas harta pailit CV Surya Naga Buana Jaya, Agus Liantono, dan Tri Dewi Sugiarto (Dalam Pailit) dalam kondisi apa adanya (as is) di tempat di mana aset-aset tersebut berada (where is), sebagai berikut: Sebidang tanah seluas 152 M² beserta bangunan di atasnya (Ruko) yang terletak di Jl. Jaya Negara No. 213, Ds. Kenanten atas nama AGUS LIANTONO, yang diletakkan Hak Tanggungan oleh PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK (d.h. PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, TBK). Harga Limit Lelang Rp. 1.125.000.000,Setoran Jaminan Lelang Rp. 225.000.000,(selanjutnya disebut sebagai “Objek Lelang”) Syarat dan Ketentuan Lelang: 1. Cara Penawaran Lelang dilaksanakan melalui internet dengan penawaran secara tertutup (closed bidding) yang dapat diakses pada alamat domain/website https://www.lelang.go.id, di mana syarat dan ketentuan untuk mengikuti lelang dapat dilihat di “Syarat & Ketentuan” pada pojok kanan atas di alamat domain/website tersebut di atas. 2. Pendaftaran Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain/website angka 1, dengan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan Nomor Rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan

a. Penawaran Lelang dapat dilakukan melalui domain/website di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan batas akhir penawaran lelang, yaitu pada: Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022 Pukul : 10.00 Waktu server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)

b. Penetapan Pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022 Pukul : setelah batas akhir penawaran lelang Tempat : Ruang Lelang KPKNL Sidoarjo Jalan Erlangga Nomor 161 Siodarjo. c. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain/website di atas. 4. Uang Jaminan Lelang a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil);

- Setoran Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum batas akhir penawaran lelang. b. Uang jaminan lelang disetor ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Adapun nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang tanpa pemotongan/utuh. Namun dimungkinkan pihak Bank akan mengenakan biaya kliring atau RTGS atas pengembalian uang jaminan kepada rekening antar bank. 5. Penawaran Lelang a. Penawaran harga lelang dapat dilakukan setelah uang jaminan lelang dinyatakan sah. b. Penawaran lelang dimulai dari limit. Penawaran lelang diajukan 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang, sampai batas waktu sebagaimana angka 3 huruf b. c. Dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap Objek Lelang, nilai penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi. 6. Pelunasan Lelang a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% (dua persen) dari harga lelang yang ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan. Apabila Pemenang Lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan, maka penunjukannya sebagai pemenang lelang dibatalkan dan uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

b. Pemenang lelang wajib membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau pajakpajak lain yang relevan dengan Objek Lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Objek Lelang

dilihat pada alamat domain di atas.

b. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau kuasanya mengambil Objek Lelang secara langsung ke penjual dengan melampirkan bukti pelunasan dan membuat tanda terima dan/atau Berita Acara Serah Terima Objek Lelang. Apabila dalam kurun waktu lebih dari 10 hari barang tidak diambil, maka penjual tidak bertanggung jawab terhadap barang tersebut. c. Adapun terkait dokumen-dokumen kepemilikan Objek Lelang yang tidak dikuasai oleh penjual akan diserahkan oleh Bank selaku pemegang jaminan kepada penjual setelah Objek Lelang laku terjual. 8. Karena satu dan lain hal, pihak

Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam menyambut ratusan pasang pengantin yang menjalani isbat nikah.

Pamekasan, Memorandum

Pemkab Pamekasan kembali menggelar isbat nikah kepada 150 pasangan suami istri (pasutri) yang berasal dari 13 kecamatan di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Senin (28/11).

Nampak aktivitas pelayanan di kantor Disdukcapil Sumenep.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep Suroyo

Rapat

Istimewa dengan agenda ‘Peringatan Hari Jadi ke-1262 Kabupaten Malang menjadi refleksi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam melaksanakan program pembangunan secara menyeluruh.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi ini merupakan salah satu dari 50 kegiatan yang menyemarakkan Hari Jadi ke-1262 Kabupaten Malang. Rapat ini dihadiri Bupati Malang Drs HM Sanusi, Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malang serta perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang, Senin (28/11).

Refleksi yang dilakukan pada rapat paripurna itu merupakan masa kepemimpinan Bupati Malang mulai 2021 hingga 2022. Terlihat bahwa pada masa kepemimpinannya, telah banyak melakukan pembangunan dan menorehkan prestasi yang ditandai dengan raihan penghargaan baik dari Kementerian maupun dari Gubernur Jawa Timur.

Ini menunjukkan Bupati Malang

Salah satunya adalah Bupati berhasil mendorong semua desa untuk berinovasi dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. “Hasil yang selama ini diraih bukan hasil Bupati, namun merupakan hasil bersama-sama yang selama ini kita perjuangkan,” kata Sanusi dalam sambutannya. Bupati mengakui terjadinya pa-

sang surut itu hal yang lumrah dalam sebuah perjuangan. Namun, hal ini menjadi pemicu untuk melakukan pembenahan. “Dengan begitu kita akan berhasil meraih WTP 8 kali, hampir 34 penghargaan berbagai bidang baik dari Kementerian maupun dari Gubernur Jatim telah kita terima,” imbuh Sanusi.

Atas semua yang telah dicapai Pemkab Malang selama ini, tak lupa Bupati mengucapkan terimakasih pada seluruh anggota DPRD yang telah mendukung kinerjanya selama ini. Terpisah, Wakil Ketua 2 DPRD

Wali Kota Sutiaji Ajak Linmas Sukseskan Gerakan Gempur Rokok Ilegal

Malang, Memorandum

Arahan dan pemberian motivasi bersamaan dengan ‘Sosialiasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Temabakau (DBHCHT)’, di Hotel Santika Kota Malang, Senin (28/11).

Wali Kota mengajak pada semua peserta sosialisasi untuk membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perundangan-undangan bidang cukai. Ini untuk mencegah terjadinya peredaran rokol ilegal.

Harapannya, Linmas dapat membantu melakukan pengawasan sehingga dapat mencegah adanya peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan pendapatan negara. “Linmas juga bisa mengawasi bahkan memberikan informasi atas adanya peredaran rokok ilegal,” harapnya.

Dikatakan, peran Linmas sangat penting karena berada langsung di tengah tengah masyarakat. Pengu-

atan literasi itu diberikan juga atas segera masuknya tahun 2023 yang berpotensi naiknya tensi politik.

“Kita perlu memberikan penguatan literasi kepada Linmas. Menjelang pemanasan suhu politik yang mulai meningkat. Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mengetahui kondisi lingkungan terdekat,” terang Walikota Malang Drs H Sutiaji.

Disampaikan pula, perlunya meningkatkan kewaspadaa dalam beberapa hal. Mulai bahaya alam dan faham-faham yang merugikan. Juga waspada dengan informasi tidak benar yang membawa situasi Kota Malang kurang kondusif. Apalagi, saat ini di Kota Malang, sedang sering terjadi penyampaian aspirasi di depan umum.

“Sedang marak masyarakat menyampaikan aspirasi secara terbuka di tengah masyarakat. Karena itu, saya minta Linmas untuk turut serta meng-

awasi dan mengamankan,” lanjutnya. Senada, Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyampaikan untuk di Kota Malang produsen rokok ilegal tergolong sangat kecil, yang terbanyak dari ekspedisi luar daerah. “Karena itu, peran Linmas sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang ada di lingkungannya,” katanya.

Sementara itu, Staf Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Malang Beni Setyawan menerangkan penindakan rokok ilegal telah dilakukan secara merata di wilayah Malang Raya.

Menurutnya, sebenarnya masyarakat mengetahui rokok ilegal, namun hal itu bisa terjadi karena sebuah keterpaksaan.

“Iya, yang pasti rokok ilegal itu lebih murah. Jadi kalau memang kondisi keuangan kurang memungkinkan, ya terpaksa membeli rokok yang di luar ketentuan cukai,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya tidak henti untuk memberikan sosialisasi, diantaranya di pasar dan lokasi keramaian. (edr/ari/lis)

Kabupaten Malang Dr Miskat mengharapkan yang dilakukan Pemkab Malang akan semakin baik. “Apakah itu dalam bidang pembangunan infrastruktur, pelayanan publik maupun kegiatan yang lainnya,” ujar Miskat. DPRD, menurutnya akan selalu mendukung dan mensupport anggaran yang diajukan oleh Pemkab Malang melalui Perangkat Daerah terkait. Terutama dalam rangka pembangunan yang mengarah pada peningkatan perekonomian, pelayanan publik dan program lain yang bermanfaat untuk masyarakat.

Legislatif dan eksekutif menurutnya harus saling bersinergi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang. DPRD tetap akan melakukan fungsi dan tugasnya, yaitu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan alokasi anggaran.

“Kita tetap pada koridor masing-masing, seperti DPRD tetap akan melakukan pengawasan dan kontroling atas kegiatan yang dilakukan Pemkab Malang dalam menjalankan anggaran APBD,” tegas Miskat.

Suasana rapat paripurna ini berbeda, kedatangan Bupati di Kantor DPRD

Pada puncak peringatan HUT ke 1262 ini dimulai dari ziarah ke makam Ki Ageng Gribik, selanjutnya diolaksanakan upacara, rapat paripurna, tasyakuran dan ditutup pagelaran wayang kulit yang bertempat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kecamatan Singosari. (adv/kid/ari/lis)

Malang, Memorandum

Paripurna

telah berhasil membawa perubahan Kabupaten Malang. Juga telah melakukan pelayanan publik yang lebih baik serta mampu menggerakkan perekonomian secara global di wilayah Kabupaten Malang.

disambut dengan sholawat Badar yang dilanjutkan dengan memberikan santunan pada 10 anak yatim di ruang rapat paripiurna. Pemberian santunan dilakukan oleh Bupati Malang, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang.

Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menyerahkan santunan.

Rapat paripurna istimewa Hari Jadi ke-1262 Kabupaten Malang.

Kasatpol PP Kota Malang Heru Mulyono (kiri) bersama pemateri dari KPPBC TMC Malang Beni Setyawan.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji memberikan penguatan literasi kepada ratusan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Malang. Salah satunya adalah mengenai pemahaman tentang cukai.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji mengharapkan peran aktif Linmas.

Duda Panggreman Ditemukan Gantung Diri

Mojokerto, Memorandum

Polisi mengolah TKP rumah Vivit Heru Setyo Kusumo (49) di Lingkungan Panggreman IV, Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Senin (28/11) dini hari. Hal ini menyusul penemuan korban yang tewas gantung diri. Dari kondisi jasad, kemungkinan duda sebatang kara tersebut sudah meninggal dua hari sebelumnya.

Jasad korban kali pertama ditemukan kakak kandungnya sekitar pukul 00.00. Kala itu, saksi tengah mencari keberadaan Vivit yang sudah dua hari tidak terlihat aktivitasnya sejak Sabtu (26/11) pagi. “Ditelpon kakaknya tidak on terus jendelanya dibuka paksa,” kata Ketua RT 03/02 Mohammad Haq.

Rumah dua bersaudara memang berdempetan. Warga mengira Vivit pergi ke Pacitan. Pria yang sehari-hari kerja serabutan sebagai tukang bangunan itu memang kerap sambang ke rumah saudaranya di sana. Namun, kecurigaan warga muncul lantaran motor korban terparkir di halaman rumah. “Rumahnya terkunci, jadi kakaknya memeriksa ke dalam dan ternyata sudah gantung diri itu,” tutur Haq.

Korban ditemukan dalam kondisi tewas di rumah bagian belakang. Kejadian itu lantas segera dilaporkan ke kepolisian. Tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto Kota bersama Polsek Prajurit Kulon langsung turun ke lokasi.

Di lokasi, proses olah TKP berlangsung hingga pukul 01.30. Jasad korban dievakuasi ke RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Kami bawa dulu ke rumah sakit,” ujar Kapolsek Prajurit Kulon Kompol M Sulkan.

Menurutnya, selama ini korban tinggal seorang diri sejak istrinya meninggal pada 2021. Dari olah TKP, tak ditemukan bekas luka kekerasan di tubuh korban. Warga mengaku tidak mengatahui pasti penyebab korban nekat mengakhiri hidup. Selama ini, almarhum dikenal jarang bersosialisasi. “Dia asli orang sini tapi jarang komunikasi. Tidak ada sakit apa-apa,” imbuh Haq. Menurut dia, korban juga tidak pernah bercerita terkait masalah yang dialami. (no/war/epe)

Cek Pengolahan Limbah, Komisi C Sidak PT Kimia Farma

Jombang, Memorandum

Komisi C DPRD Jombang sidak tempat pengolahan limbah milik PT Kimia Farma Plant Watudakon di Kecamatan Kesamben, Senin (28/11).

Wakil Ketua Komisi C Miftahul Huda mengatakan, sidak untuk mengetahui sejauh mana perusahaan melakukan pengolahan limbah. Apakah sudah sesuai atau sebaliknya.”Ini sebagian dari tugas kami untuk mencari tahu bagaimana perusahaan-perusahaan mengolah limbahnya,” ujarnya.

Huda menambahkan, setelah 6 tahun tidak melihat pengolahan limbah di PT Kimia Farma, ada perubahan yang luar biasa dalam sistemnya. ”Ini dibuktikan tadi cara pengolahan limbah mulai dari awal hingga dibuang ke Sungai Brantas itu sudah sesuai dengan aturan,” bebernya.

Bahkan, air limbah yang dihasilkan juga sangat jernih. Tidak ditemukan indikator limbah yang membahayakan. ”Hal ini harus dipertahankan Kimia Farma untuk pengolahan limbahnya. Jangan sampai limbah itu menimbulkan masalah,” tegasnya.

Manager Plant PT Kimia Farma Jombang, Budi Puspo menyebutkan, kedatangan komisi C memang membahas pengolahan limbah. ”Selama enam tahun lalu baru kali ini komisi C kembali melihat kondisi dan pengolahan limbah kami. Penilaian komisi C juga sudah bagus,” tuturnya. (wan/war/epe)

Komplotan Penggelapan Motor Leasing Digulung

Diotaki Warga Jombang

Mojokerto, Memorandum

Tindak pidana penggelapan itu berlangsung selama kurun dua tahun terakhir. Keempat tersangka memiliki peran masing-masing dalam aksi ini. Terduga pelaku Pujiono (42), warga Banjaragung, Bareng, Jombang jadi otak penggelapan. Dia bertugas mengajukan kredit sekaligus yang menjual motor dan membagi hasilnya dengan tiga tersangka lain.

Dalam mencari nasabah, Pujiono dibantu dua rekannya. Yakni, Sugeng Prabowo (43), warga Mojotengah, Bareng, dan Dani Fatkhurozi (36), warga Penggaron, Mojowarno, Jombang. Keduanya meminjam KTP dan KK nasabah untuk pengajuan kredit motor baru ke kantor leasing yang berada di Jalan HOS Cokroaminoto, Kota Mojokerto. “Data nasabah tersebut kemudian diserahkan kepada terduga pelaku Pujianto,” kata Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota AKP Rizki Santoso, Senin (28/11).

Pujiono mengajukan kredit

melalui Irwan, salah satu kaki tangannya yang merupakan surveyor kantor leasing. Separo dari uang muka (DP) kredit motor itu kemudian ditilap oleh keduanya. Misal, dari DP Rp 6 juta, hanya Rp 3 juta yang dimasukkan ke data oleh Irwan. “Sisanya dibagi dua oleh Pujiono dan Irwan,” imbuhnya.

Dalam sindikat ini, Sugeng dan Dani juga bertugas mendampingi nasabah saat proses survei. Aksi sindikat ini berlangsung ketika motor sudah keluar. Pujiono mengambil motor tersebut dari nasabah dan menjualnya secara bodongan tanpa BPKB. Para nasabah itu diberi fee atau bagian sebesar Rp 2 juta sampai Rp 3,5 juta tergantung tipe motor.

Uang hasil penjualan ini juga dibagikan ke Sugeng, Dani, dan Irwan. Dua pencari nasabah itu mendapat bagian Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta. Sedangkan, Irwan lebih sering diberi bagian dalam bentuk barang.“Pembagian pernah dikirim barang berupa chip

dan handphone,” jelas Rizki. Semua proses penjualan barang berikut pembagian hasil diatur Pujiono. “Dia diduga otak di balik jaringan ini,” cetusnya. Kasus ini mencuat setelah pihak leasing melaporkan ke polisi pada Juni lalu. Setelah serangkaian penyelidikan, tim yang dipimpin

Kanit II Satreskrim Polres Mojokerto Kota Ipda Muklisin akhirnya meringkus keempat tersangka.

Sejumlah barang bukti turun diamankan. Antara lain aplikasi fidusia nasabah, surat penyataan konsumen, serta berita acara penyerahan unit dari dealer ke nasabah. Tiga tersangka dijerat Pasal

378 KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan penipuan atau penggelapan. Sedangkan tersangka Irwan dalam berkas terpisah dijerat dengan Pasal 374 tentang penggelapan. “Empat tersangka saat ini sudah kami tahan,” tandas Rizki. (no/war/epe)

Tolak Omnibus Law, IDI Gelar Aksi Damai

Jombang, Memorandum Menolak pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di bidang kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jombang menggelar aksi damai, Senin (28/11). Regulasi itu dinilai bakal menghapuskan semua aturan yang selama ini sudah berlaku namun membuka potensi masuknya tenaga kesehatan asing.

“Harus diakui bahwa regulasi tersebut merupakan undang-undang sapujagad. Dengan diberlakukannya hal itu, semua aturan yang ada di atasnya seketika dihapuskan,” ujar Ketua IDI Jombang, dr Hexawan Tjahyawidada.

Sejumlah aturan yang dihapus tadi yakni keberadaan UU dokter, kebidanan, hingga keperawatan bakal dihapus. Demikian halnya, terkait keberadaan organisasi

yang menaungi profesi mulai dari IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta Persatuan Perawat Indonesia (PPNI). “Jika diberlakukan semua regulasi bidang kesehatan bakal dihapuskan, termasuk organisasi profesi yang menaungi. Nantinya, bakal dilebur hanya satu menjadi Tenaga Kesehatan Indonesia,” lanjutnya.

Setelah dicabut, lanjut Ketua IDI, organisasi profesi tadi bakal diambil alih negara. Inilah yang ditakutkan, karena dipastikan bakal mengakibatkan minimnya tingkat pengawasan. “Sebab berkaitan langsung dengan pengawasan,” lanjutnya.

Masih tidak kalah penting lagi, mengacu pada pemberlakuan omnibus law. Keberlangsungan surat izin praktek (SIP) bagi dokter, bidan, hing-

ga surat tanda registrasi (STR) bagi dokter spesialis tidak memiliki jangka waktu. “Selama ini, semua jenis izin mulai dari SIP hingga STR memiliki batas waktu lima tahun. Apabila cukup sekali, di mana letak pengawasannya?” tegas Hexa.

Sementara, regulasi masa

berlaku tadi diperlukan untuk mengetahui kondisi tenaga kesehatan yang bersangkutan. Sebabnya, setelah menjalani pemeriksaan terkait kondisi fisik serta mental tenaga medis saat proses registrasi ulang. Bakal diketahui apakah mereka layak untuk melakuka

Disdikbud Gelar Bimtek Guru SD Inklusif

Jombang, Memorandum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar bimbingan teknis (bimtek) penguatan guru SD inklusif. Dalam agenda yang digelar di Aula II Kantor Disdikbud tersebut, sebanyak 82 guru mendapat tambahan pengetahuan terkait anak berkebutuhan khusus (ABK), selama dua hari (28-29 November).

“Mengacu pada laporan satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Jombang, ternyata keberadaan siswa ABK hampir merata. Untuk menjawab fakta tersebut, kami kembali menggelar bimtek penguatan guru SD inklusif,” papar Kepala Disdikbud Drs Senen.

Disdikbud menghadirkan guru dari 82 lembaga pendidikan dasar di Kota Santri. Jumlah tersebut, merupakan sisa dari bimtek serupa yang digelar pada September lalu. Sebanyak 22 SD juga ditetapkan sebagai penyelanggara layanan ink-

lusif. Seiring proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022/2023, tingkat kebutuhan sekolah yang menerima sisa difabel ternyata harus ditambah.“Nah, setelah tahapan PPDB tahun ajaran 2022/2023 ternyata kebutuhan satuan pendidikan inklusif harus ditambah. Olehnya, persiapan tenaga pengajar harus disiapkan,” ujarnya.

Dalam bimtek yang digelar oleh Bidang Pembinaan SD Disdikbud itu, peserta menerima paparan tiga materi dasar. Masing-masing meliputi materi pengenalan, mekanisme pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran ABK.

Kembali perihal kebera-

daan siswa difabel yang terjadi hampir merata, Senen menyebut jika tenaga pengajar terkendala proses identifikasi. Sementara, jika hal itu terjadi maka secara otomatis satuan pendidikan bakal kesulitan untuk menentukan mekanisme pembelajaran yang harus diterapkan. “Kendala yang dihadapi satuan pendidikan saat ini yakni proses identifikasi siswa difabel. Padahal poin itu sangat penting, dalam menentukan treatment yang bakal diterapkan,” terang mantan Kepala BKP PP Jombang itu.

Ia menekankan jika hal itu linier dengan angka stunting di Kota Santri. Sementara salah satu ciri siswa difabel

yang langsung bisa dilihat, yaitu proses belajar mereka hanya maksimal pukul 09.00. “Harus diakui jika tingginya kasus stunting berpotensi menambah siswa ABK. Salah satu ciri yang bisa dikenali, yakni maksimal pukul 9 pagi mereka sudah labil,” pungkas Senen. (adv/wan/war/epe)

praktek pengobatan bagi masyarakat.

Aksi itu diterima anggota Komisi D DPRD Jombang, dr Luluk Cynthia Wahyuni. Ia mengatakan, UU Omnibus Law masih dalam tahap pembahasan. Maka seharusnya, harus memperhatikan pen-

tingnya keamanan praktik tenaga kesehatan.

Diakui, jika proses registrasi hanya perlu dilakukan sekali seumur hidup, posisi masyarakat sudah bisa dipastikan berada dalam kondisi berbahaya. Sebabnya, ketika ada malapraktik, hingga tenaga kesehatan yang sudah tidak displin serta layak praktek, tidak ada organisasi profesi yang dapat mencabut izin.

“Kenapa saya melihatnya berbahaya sebab ketika ada semisal malapratik, organisasi profesi tidak bisa mengambil tindakan. Sementara, yang bersangkutan dianggap menyalahi prosedur hingga tidak disiplin dalam menjalankan tanggung jawab,” tegasnya. Karena itu, aspirasi IDI Jombang akan diteruskan legislatif ke pusat. (wan/war/epe)

Komisi C memeriksa pengolahan limbah PT Kimia Farma Plant Watudakon.

Sindikat penggelap motor leasing diungkap polisi. Tiga broker dan satu karyawan perusahaan pembiayaan di Kota Mojokerto ditangkap. Mereka diduga telah berkomplot menggelapkan 28 unit motor.

Polisi Gelar Perkara Sodomi Bocah

Terduga Pelaku Diklaim Idap Gangguan Jiwa

Gresik, Memorandum

Kanit PPA Satreskrim Polres Gresik Ipda Hepi Muslih mengungkapkan, pihaknya masih terus menyelidiki dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada 30 April dan dilaporkan 23 Mei 2022 tersebut. Setelah mengumpulkan keterangan dan barang bukti, kini dilakukan gelar perkara.

“Hari ini hasil penyelidikan digelarkan (gelar perkara, red). Kami cek dulu, nanti hasiln-

ya akan kami informasikan,” terang Ipda Hepi Muslih, Senin (28/11).

Dalam kasus ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksisaksi. Serta tiga kali mengirim surat panggilan kepada terduga pelaku H (19).

Dua kali H mangkir dari panggilan polisi. Dari keterangan keluarga, terduga pelaku mengalami gangguan jiwa.

Namun untuk membuktikan hal tersebut, perlu bukti otentik dari dinas terkait. Oleh karenanya, unit PPA juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Gresik. “Penyelidikan masih terus kami lakukan. Mohon waktu, perkembangannya nanti kami kabari,” tutupnya.

Ssperti diberitakan, seorang bocah di Kabupaten Gresik mengalami trauma akut akibat kekerasan seksual. Korban dilaporkan disodomi tetangganya sendiri. Akibat kejadian itu, kondisi psikologis korban terganggu. Ditambah lagi sudah enam bulan berlalu, perkembangan kasus yang dilaporkan ke polisi itu masih buram. Keluarga korban menanti keadilan.

Korban yang masih duduk di bangku madrasah ibtidaiah, jadi sasaran terduga pelaku pada 30 April 2022. Kala itu, korban bersama teman sebayanya sedang mancing di pinggir pantai dekat rumah. Kemudian dihampiri AH (19).

Karena masih tetangga, korban tidak curiga ketika diajak ke tempat sepi, terpisah dengan dua temannya. Di sanalah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Secara paksa AH memasukkan alat kelaminnya ke mulut korban. “Tidak hanya itu, anak saya juga disodomi oleh pelaku. Jika tidak mau, pelaku mengancam akan mengikat tangan anak saya ke pohon,” jelas ST orang tua korban.

Tak ayal kejadian itu membuat AR trauma dan ketakutan. Korban lantas menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tuanya. “Setelah kejadian itu, satu bulan penuh anak saya tidak keluar rumah, hanya mengurung diri.  Sampai sekarang masih takut ketemu orang tidak dikenal dan tidak berani main jauh-jauh dari rumah,” imbuh ST miris.

Bahkan, lanjutnya, sekarang kalau lagi bermain dengan teman- temannya lalu ada H lewat area kampung, korban langsung lari ketakutan hingga menangis dan pulang ke rumah. Karena itu, ST berharap pelaku segera diproses hukum agar tidak ada korban lain. (and/har/epe)

Awas, Tinggi Air Waduk Pacal Lebihi Batas Normal

Bojonegoro, Memorandum

Pintu pembuangan air di Waduk Pacal macet. Hal itu membuat debit air cepat naik dan membuat bendungan waduk rawan ambrol. Guna mengantisipasi air susulan, BPBD terus berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait. Termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Kementerian PUPR untuk mengantisipasi dampak negatif.

tisipasi adanya banjir susulan dampak dari potensi curah hujan tinggi dan pintu air pengeluaran Waduk Pacal yang masih macet sampai saat ini,” tuturnya, Senin (28/11).

Gresik, Memorandum

Wajah

ke depan bakal hijau dan asri. Senin (28/11), sebanyak ribuan pohon ditanam di area belakang stadion bola kebanggaan warga Kota Pudak tersebut. Bertepatan dengan momentum Hari Menanam Pohon Indonesia.

Penanaman ribuan pohon itu diinisiasi Pemkab Gresik dengan melibatkan Real Estate Indonesia (REI) Gresik dan Paguyuban Pengusaha Kebomas. Serta diikuti anggita Gerakan Pramuka, Forum Pemuda Pelopor, Karang Taruna, dan anggota organisasi kepemudaan.

Bupati Fandi Akhmad Yani didampingi Wakil Bupati (Wabup) Aminatun Habibah memimpin langsung gerakan sekaligus kampanye penanaman pohon tersebut. Total ada 1.100 pohon ditanam yang terdiri dari jenis tabebuya, bunga sepatu, bunga amaranthus putih, dan bunga melati Jepang merah.

“Tepat di peringatan hari menanam pohon ini kita mengajak semua elemen untuk bersama-sama menanam pohon secara massal. Tujuannya adalah membentuk kepedulian terhadap lingkungan dan mengurangi dampak polusi serta menjaga kelestarian lingkungan,” kata Gus Yani.

Dirinya berharap pelaksanaan penanaman pohon kali ini, semakin memotivasi pengusaha lain dan masyarakat dalam menjaga alam.

Ketua DPD REI Gresik Widodo Feriyanto mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pengusaha pengembang perumahan dan paguyuban pengusaha Kebomas terhadap kelestarian lingkungan. “Di tengah pesatnya pembangunan industri maupun perumahan, keseimbangan alam sangat penting dijaga. Oleh karenanyam, ini bentuk kehadiran kami dalam rangka menciptakan lingkungan yang asri dan sejuk, serta bebas polusi. Kami ingin menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan,” kata Widodo Feriyanto. (and/har/epe)

Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Ardhian Orianto menjelaskan, genangan yang terjadi di wilayah hilir. Seperti di Kecamatan Temayang, Sukosewu, Kapas, dan Balen disebabkan debit air sungai Gondang (wilayah hulu) menuju ke Waduk Pacal yang meningkat akibat curah hujan tinggi. Sementara pintu air pengeluaran Waduk Pacal macet akibat tertimbun sampah dan sedimentasi. Sehingga elevasi tinggi muka air (TMA) waduk mencapai 116 meter, melebihi ambang batas normal setinggi 114 meter.

“Saat ini genangan air di wilayah-wilayah tersebut sudah mulai surut. Namun, kami mengimbau warga untuk an-

Ardhian menegaskan, beberapa hari terakhir telah menyarankan kepada BBWS agar dilakukan pembukaan secara paksa pintu air Waduk Pacal. Selain itu juga menyarankan pembongkaran saluran pelimpahan ( spillway ) waduk yang tidak dapat berfungsi akibat tertutup oleh jalan darurat dari pembangunan Jembatan Kedungjati, yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.

“Pembongkaran itu akhirnya dilakukan dengan risiko, jalur Bojonegoro-Nganjuk sementara terputus. BPBD juga menyarankan pembuatan sudetan air yang menuju ke Waduk Pacal,” sambungnya.

Ardhian juga menambahkan, untuk membuka paksa pintu air Waduk Pacal yang memiliki diameter 5 meter dengan ketebalan baja 15 cm tersebut harus dengan peralatan khusus. “Sampai saat ini pihak BBWS masih melakukan pembersihan

dan penyedotan sedimen di dasar waduk,” terangnya.

Sementara itu, terkait penyebab banjir sendiri, Ardhian menambahkan bahwa dampak dari pintu air Waduk Pacal yang macet, menjadikan luberan air tak bisa dikendalikan. Sebenarnya jika pintu air bisa dibuka-tutup maka air dari Waduk Pacal dapat dialirkan ke sungai-sungai tertentu agar tidak meluber ke permukiman

warga. “Sisi lain dengan kondisi wilayah terdampak yang sudah surut saat ini, seharusnya pintu air Waduk Pacal dapat dibuka sedikit untuk mengalirkan air ke sungai-sungai sesuai jalurnya masing-masing menuju Bengawan Solo. Selain itu dengan adanya normalisasi/pembangunan drainase sejak tahun lalu hingga saat ini di beberapa lokasi, sangat membantu kece-

patan surutnya air,” imbuhnya. Di sisi lain, Ardhian menginstruksikan jajarannya terus siaga dan melakukan pendataan warga terdampak. Karena hujan diprediksi akan terus turun dalam beberapa hari ke depan. “Warga di daerah rawan juga kami imbau menyiapkan tas siaga seperti makanan, minuman, obat, uang, pakaian, dan dokumen berharga,” pungkasnya. (top/har/epe)

Gresik, Memorandum

Ratusan lansia (lanjut usia) warga Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, terdeteksi menderita penyakit katarak. Mirisnya, banyak dari mereka yang tidak tahu bahkan tidak sadar bahwa menderita penyakit yang paling banyak mengakibatkan kebutaan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan mata dasar yang dilakukan Eyelink Foundation selama dua hari (24-26 November),

ditemukan 112 lansia terindikasi katarak dan 41 terindikasi pterygium. Pemeriksaan dilakukan terhadap 389 dari16 desa dan berlangsung di Puskesmas Tambak.

“Beberapa di antaranya memang mengeluh mata buram dan terkendala dalam beraktivitas, namun menganggap hal ini bukan suatu masalah besar,” tutur Koordinator Tim Eyelink Foundation Surya Bagus Jatmiko, Senin (28/11).

Ia menyebutkan, skrining atau pe-

meriksaan mata dasar ini merupakan agenda pembuka dari program “Membuka Lentera Bawean” Eyelink Foundation dengan melibatkan berbagai elemen.

Fokusnya, pemberantasan kebutaan karena gangguan penglihatan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan hingga akhir Desember 2023. “Selain operasi katarak gratis, kita juga berikan operasi pterygium gratis dan kacamata gratis bagi siswa sekolah,” jelasnya.

Karena penemuan penderita katarak yang cukup tinggi, pemeriksaan dilanjutkan di Puskesmas

Sangkapura kemarin. Sementara itu, salah satu warga Tambak Kurdi (64) mengaku terbantu dengan adanya pemeriksaan mata dasar ini. Gejala mata buram yang dialami akhirnya terjawab sudah. “Ternyata katarak ya!” celetuk warga TelukJati, Tambak Bawean ini.

Kepala Puskesmas Tambak dr Zulfiyan Nasrullah mengungkapkan, skrining ini sangat membantu masyarakat. Sebab, poli mata dan juga tindakan operasi katarak belum ada di Bawean. “Sedangkan akses untuk periksa ke Gresik kan membutuhkan biaya, mulai dari transportasi hingga penyewaan yang membutuhkan tambahan biaya,” terangnya. (and/har/epe)

Bojonegoro, Memorandum

Kodim 0813 bersama Polres Bojonegoro bersinergi untuk mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi hingga ke petani. Tujuannya, membantu petani agar ketersediaan pupuk tetap terpenuhi.

Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Arm Arif Yudo Purwanto mengatakan, instruksi itu sudah dijalankan jajaran babinsa untuk terus bersinergi dengan kepolisian dan dinas pertanian hingga tepat sasaran.

Selain itu, dengan adanya pengurangan pupuk bersubsidi, babinsa bersama petugas penyuluh lapangan (PPL) juga akan melakukan edukasi kepada petani terkait pengunaan pupuk berimbang dengan memanfaatkan pupuk organik. “Kodim 0813 Bojonegoro akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, khususnya di Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya. (top/har/epe)

Ilustrasi

Setelah enam bulan sejak pelaporan, Unit PPA Satreskrim Polres Gresik akhirnya melakukan gelar perkara kasus kekerasan seksual sodomi yang dialami AR, bocah berusia 9 tahun. Polisi memastikan penyelidikan kasus tersebut terus berlanjut.

BPBD meninjau ketinggian air di Waduk Pacal menyusul hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir.

BPBD Koordinasi Lintas Sektoral Tangani Pintu Air yang Macet

lingkungan Stadion Gelora Joko Samudro (Gejos)

Bupati Fandi Akhmad Yani turut menanam pohon di lingkungan Stadion Gelora Joko Samudro.

Peringati Hari Menanam Pohon Indonesia

Gandeng REI, Pemkab Gresik Tanam Ribuan Pohon di Gejos