Koran Memorandum Edisi 24 September 2022

tersebut ialah saat Syifa Hadju ditembak oleh Rizky Nazar untuk menjadi kekasihnya. Menariknya, Syifa ternyata mengaku Hati

Permasalahan di Alexa Club & KTV bertambah kompleks. Tidak hanya persoalan kebisingan yang dirasakan warga sekitar Jalan Raya Mastrip yang sudah di-hearing dengan DPRD Kota Surabaya, tetapi masalah kriminalitas pernah terjadi di sana.

Seperti yang dikatakan Kapolsek Karangpilang Kompol Eko Sudarmanto kepada Memorandum bahwa pihaknya pernah menerima laporan terkait pencurian HP dan dashboard milik pengunjung.

“Ada laporan soal pencurian HP dan dashboard milik pengunjung beberapa bulan lalu yang kami terima,” ujar Eko, Jumat (23/9).

Eko menambahkan, untuk tindak kriminalitas seperti tawuran pengunjung, transaksi narkotika, hingga prostitusi terselubung, pihaknya selama menjabat sebagai orang nomor satu di Mapolsek Karangpilang tidak pernah terjadi.

“Tidak ada selama saya menjabat,” tegas pamen dengan

Hubungan cinta pasangan artis muda Syifa Hadju dan Rizky Nazar ternyata memiliki kisah menarik yang mungkin masih jarang terdengar. Terdapat momen tak terlupakan dari pasangan yang telah menjalin hubungan selama dua tahun tersebut.

Surabaya, Memorandum  Toko spare part (onderdil) mobil milik Andre di kompleks

Ruko Mega Sukses Blok 3A/50-U Jalan Kedungdoro, terbakar, Jumat (23/9) sekitar 17.30.

Belum diketahui penyebab kebakaran. Ditaksir kerugian mencapai miliaran.

Sekuriti Ruko Mega Sukses, Bayu Anggara mengungkapkan, kebakaran terjadi sebelum azan

Surabaya, Memorandum

Belasan pelajar di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri terlibat tawuran di Jalan Upa Jiwa, Kamis (22/9) malam. Atas insiden itu, dua orang jadi korban.

Mereka berinisial RK (17), warga Jalan Bo-

Magrib. Saat itu dia sedang kontrol wilayah disekitar lokasi sekaligus bersih-bersih. Kemudian ke depan ruko.

Tak lama kemudian Bayu diberitahu penghuni ruko lain bila

Sidak dan Tambah Sekuriti

KEBISINGAN yang ditimbulkan dari Alexa Club & KTV meresahkan warga Jalan Kedurus. Selain itu, pada saat tutup, sering terjadi keributan antarpengunjung. Hal itu membuat para warga mengajukan dengar pendapat ( hearing ) ke DPRD kota Surabaya.

Menanggapi hal itu George Handiwiyanto, Ketua Himpunan Pengusaha Rumah Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu) Surabaya menyampaikan permasa-

terjadi kebakaran di toko onderdil mobil berlantai 4. Selanjutnya dia menghubungi pemilik toko dan langsung telepon petugas PMK.

“Saya melihat titik api di lantai 1 toko spare part (onderdil) mobil.

Surabaya, Memorandum

Saat kejadian sudah tutup dan tidak ada aktivitas di toko. Untuk penyebab kebakaran saya tidak tahu,” ungkap Andre.

SEJAK

Tak terima dilarang menggunakan WiFi di warung kopi (warkop) yang sudah tutup, Jalaludin (27), asal Jalan Dupak Masigit Timur yang tidak terima mengancam korban sambil mengacungkan celurit.

Akibat ulahnya, terduga pelaku diringkus anggota Reskrim Polsek Krembangan saat berada di rumahnya. Polisi menyita celurit dengan panjang 40 sentimeter dari terduga pelaku. enggunawarkop) (27), kor

menikah, keinginan Dahlan dan Ike untuk segera menimang momongan tidak segera terkabulkan. Pada tahun-tahun pertama sih masih bisa mereka lalui dengan santai. Cuek bebek. Gojlokan para famili ditanggapi dengan Brigadir J, sang ajudan, tinggal menunggu babak akhir. Perjalanan kasus ini banyak keruwetan, ujungnya tampak PENCURIAN

Sedangkan progres jalan simpang tiga Pasar Tulangan, kemudian ruas Tulangan-Kepadangan dan ruas Kepadangan-Bulang realisasi pengerjaan 3,60 persen.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) usai melakukan sidak di beberapa ruas jalan yang dibeton, salah satunya di simpang tiga Pasar Tulangan, Sabtu (17/9/2022), menyampaikan, progresnya sangat baik, pencapaian pekerjaannya melebihi dari target.”Progres sudah 3,60 persen, lebih cepat dari target yakni 2,25 persen. Deviasi surplus 1,36 persen,” ujar Gus Muhdlor.

Proyek tersebut sudah memasuki minggu kelima (4-10 September) dari target selesai pengerjaan 21 minggu sesuai dengan SPK yang dikeluarkan Dinas PU Bina Marga dan SDA Pemkab Sidoarjo.

Gus Muhdlor menegaskan, lebih cepat selesai lebih baik, namun ia bakal memastikan pengerjaannya sesuai dengan perencanaan. Untuk itu, ia terus memantau dengan melakukan sidak (inspeksi mendadak). “Proyek selesai lebih cepat baik, karena kemacetan juga bisa segera teratasi. Catatannya satu, cepat selesai dan pengerjaannya sesuai dengan spesifikasi perencanaan proyek,” jelasnya.

Plt Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga dan SDA, Rizal Asnan mengungkapkan, selain lima proyek betonisasi yang sudah dirampungkan, satu proyek pembangunan saluran di Bangah, Gedangan juga sudah tuntas pada minggu pertama September lalu. “Kemudian betonisasi ruas jalan Gedangan-Sedatigede progresnya sudah sampai 60,48 persen. Targetnya

akhir bulan ini rampung,” ujarnya.

Kemudian untuk ruas jalan PilangTulangan, lanjutnya, progresnya sudah 31,28 persen. “Lebih cepat dari target, surplus atau deviasi 9 persen. Sesuai dengam SPK selesai kontrak bulan November,” jelasnya.

Betonisasi sejumlah jalan di Sidoarjo, termasuk Pilang-Tulangan dan Wonoayu-Candinegoro, serta titik ruas jalan lainnya, mendapat dukungan dari kalangan wakil rakyat kota Delta.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H Bambang Riyoko SE, misalnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini meminta agar pemkab serius menggarap proyek jalan dan betonisasi jalan.

Tidak hanya itu, H Bambang Riyoko SE juga mendesak agar proyek jalan dan betonisasi itu segera dituntaskan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi rakyat setelah dilanda pandemi Covid-19. Dengan didukung infrastrukur yang baik, perekonomian bakal tumbuh pesat. “Rakyat juga bisa menikmati hasil pembangunan. Sehari-hari mereka melintasi jalan yang bagus dan mulus. Tidak rusak sanasini seperti sebelumnya,” ujar politisi berpenampilan kalem yang tinggal di Taman itu.

H Bambang Riyoko juga menyebutkan, DPRD Kabupaten Sidoarjo akan selalu mendukung pembangunan yang prorakyat. Pembangunan untuk kepentingan rakyat seperti perbaikan dan betonisasi jalan pasti akan didukung karena untuk kepentingan orang banyak. DPRD Kabupaten Sidoarjo juga akan mengawal proyek-proyek itu agar berjalan sesuai rel-nya. “Mulai proses lelang hingga pelaksanaannya tentu

akan dikawal wakil rakyat agar tidak menyimpang dan sesuai spek,” urainya.

Hal senada dikemukakan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo H Suyarno SH. Politisi PDI Perjuangan yang tinggal di Prambon itu mengatakan, Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo menjalankan tugas dan fungsinya. Termasuk dalam hal proyek jalan dan betonisasi jalan. “Mulai awal hingga akhir proyek itu selalu kita kawal,” ujar H Suyarno.

Politisi murah senyum itu menyebutkan, mulai perencanaan, proses lelang, pelaksanaan proyek hingga paskapelaksanaan proyek, semuanya selalu dalam pengawasan dan pemantauan Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo. Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo juga kerap hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sidak ke lapangan dalam rangka pengawasan dan pemantauan proyek yang didanai pemerintah. “Kita cek ke lapangan apakah proyek itu sesuai spesifikasi dan apakah terjadi penyimpangan atau tidak,” ujar H Suyarno.

H Suyarno yang juga tercatat sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo menambahkan, sebelum pelaksanaan proyek pun, tepatnya ketika masih lelang, Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo juga melakukan pengawasan untuk memastikan proses lelang berjalan sesuai aturan main yang ada. Begitu pun juga saat pelaksanaan dan paskapelaksanaan proyek. Pengawasan terus dilakukan dengan maksud agar proyek itu berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan,” beber H Suyarno.

Masih menurut Abah Yarno, sapaan akrab H Suyarno, dewan mendukung pembangunan, perbaikan dan betonisasi jalan karena proyek ini ditunggu masyarakat dan manfaatnya juga bakal dirasakan orang banyak. Kalau jalan jelek, rusak di sana-sini dan selalu tenggelam ketika musim hujan tiba, rakyat akan menderita dan

pemulihan ekonomi karena pandemi Covid-19 tidak bisa berjalan dengan cepat. Sebaliknya, dengan jalan yang baik, infrastruktur yang memadai, pemulihan ekonomi bakal bisa berjalan dengan cepat. “Jeritan rakyat beberapa waktu lalu soal jalan Sidoarjo yang penuh lubang juga akan hilang. Rakyat bisa menikmati hasil pembangunan berupa jalan yang baik di Sidoarjo. Mereka juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan nyaman karena infrastrukturnya sudah diperbaiki oleh pemerintah,” jlentreh Abah Yarno.

Dalam beberapa kesempatan kepada Memorandum, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo H Anang Siswandoko ST juga mengemukakan hal senada.

Politisi Partai Gerindra yang dikenal vokal dan tegas terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo itu mengatakan, Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo mengawal proyek jalan mulai awal sampai akhir. Mulai perencanaan, proses lelang dan pengerjaan tidak luput dari pengawasan Komisi C DPRD Sidoarjo. “Semua itu kami lakukan agar proyek berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Kami akan berteriak lantang ketika terjadi penyimpangan atau proyek yang berjalan tidak sesuai

rencana dan spesifikasi,” ujar H Anang Siswandoko.

Politisi yang berangkat dari profesi kontraktor itu menyebutkan, kadang sikap tegas itu dinilai lain oleh  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo. Namun, yakin H Anang Siswandoko, semua itu dilakukan pihaknya semata-mata agar proyek berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan yang bisa berimplikasi masalah hukum. “Kami bersikap tegas demi kebaikan. Agar pelaksanaan proyek tidak terjadi penyimpangan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” jelas H Anang Siswandoko.

Proyek seperti perbaikan dan betonisasi jalan, masih kata H Anang Siswandoko, manfaatnya sangat banyak. Kalau proyek itu dijalankan sebagaimana mestinya, jalan tidak mudah rusak dan bisa dimanfaatkan rakyat bertahun-tahun (dalam jangka waktu lama). Sebaliknya bila digarap serampangan, jalan bakal mudah

rusak dan dalam waktu singkat sudah harus diperbaiki lagi. “Betonisasi bila digarap dengan baik membuat jalan bisa bertahan bertahun-tahun. Karena itulah penggarapannya benarbenar kita pantau agar sesuai rencana dan spesifikasi,” jlentreh H Anang Siswandoko.

Lanjut H Anang Siswandoko, dengan infrastruktur yang baik, jalan yang baik, maka rakyat bisa merasakan hasil pembangunan. Pemulihan ekonomi bakal bisa berjalan dengan cepat karena didukung dengan infrastruktur yang baik. “Sidoarjo termasuk kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup tinggi. Dana ada untuk pembangunan, seperti pembangunan jalan. Tinggal pelaksanaannya saja di lapangan bagaimana. N ah, di sini Komisi C DPRD Sidoarjo akan menjalankan tupoksinya. Wakil rakyat akan selalu mengawasi jalannya pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan,” tandas H Anang Siswandoko.(adv/kri/zam/jok/mik) Pemkab Tuntaskan dan Tulangan

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo H Bambang Riyoko SE

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H Suyarno SH Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H Anang Siswandoko ST Wonoayu-Candinegoro

Proyek jalan di Wonoayu yang tengah digarap.

Proyek Jalan Simpang Tiga Pasar Tulangan disidak Bupati Sidoarjo.

Kualitas Harus Tetap Terjaga

Surabaya, Memorandum

Kualitas paving yang dihasilkan warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari kelompok padat karya di Surabaya rupanya melebihi ekspektasi. Sebab, produksi paving yang dihasilkan rata-rata di atas K300 (kuat tekannya mencapai 300 kilogram per meter persegi). Ini menjadi awal manis pemberdayaan warga MBR di Surabaya, khususnya Tambaksari.

Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebelumnya telah memberikan pelatihan padat karya pembuatan paving kepada warga MBR. Program padat karya ini

sebagaimana instruksi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

“Untuk sebenarnya

Suharso Mundur, KIB Tak Terpengaruh

Surabaya, dari KIB, Wakil Sekretaris PPP Jawa Timur Ahmad Zazuli menegaskan tidak ada pengaruh terhadap solidnya KIB. Sebab hubungan

Diangkatnya pak Mardiono sebagai Plt Ketum PPP malah dapat merangsang kesolidan KIP di level kabupaten/kota.

SYAIFUL Anam (38), salah satu warga MBR yang tergabung dalam kelompok usaha padat karya pembuatan paving mengaku, taraf hidupnya kini jauh lebih meningkat.

“Sebelumnya saya bekerja ojek online. Lalu buka warung kopi, tapi kena pandemi Covid-19 akhirnya sepi. Dan sekarang ikut padat karya pembuatan paving,” kata Anam, panggilan lekat

Surabaya, Memorandum

Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) bersama Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya hadir langsung di lokasi.

Tampak Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono ditemani jajaran Komisi D membunyikan sirine manual dari zaman belanda sebagai tanda dibukanya acara. Dalam sambutannya, Co-Founder IVF Khusnul Khotimah mengatakan, gelaran IVF 4 South East Asia Collector

Feast dapat terselenggara berkat kerja keras, gotong royong, dan semangat dari para panitia yang merupakan

arek-arek Suroboyo.

“ Alhamdulillah , teman-teman dapat mengemas even IVF yang keempat ini dengan sangat baik. Kemudian dapat berkolaborasi dan menggandeng banyak komunitas di seluruh Indonesia. Dengan adanya even ini, kita berharap bisa menjadikan Surabaya sebagai kota yang ramah pemuda, sekaligus membangkitkan perekonomian para pelaku usaha, khususnya pengusaha barang antik,” ucap Khusnul Khotimah. Khusnul, yang juga Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini menegaskan, saat

warga Jalan Krampung Gang 2 Nomor 16, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari ini. Bapak dua anak ini bercerita, awalnya mendapatkan informasi program padat karya dari kecamatan. Dia pun langsung mendaftar untuk mengikuti pelatihan padat karya pembuatan paving yang digelar oleh Pemkot Surabaya.

Selama dua bulan, Anam bersama

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDI-P)

Jawa Timur matangkan persiapan jelang Pemilu 2024. PDI-P melakukan proses penjaringan bakal Daftar Calon Sementara (DCS).

Ketua DPD PDI-P Jatim Kusnadi mengatakan, perintah dari DPP PDI-P untuk segera melakukan pendaftaran bakal DCS.

“Jadi ini masih bakal atau boleh dibilang embrionya. Pendaftarannya mulai 1 September sampai 30 September, yakni melalui online,” ungkap Kusnadi.

Kusnadi menambahkan, tidak hanya masyarakat yang tidak mengetahui penjaringan ini, namun juga anggota internal juga tidak mengetahui adanya penjaringan ini.

“Jadi penjaringan atau pendaftaran bakal DCS ini banyak yang tidak diketahui oleh internal. Karena waktunya sangat pendek, maka kader atau pengurus ini diundang untuk kami jelaskan bahwa mereka diusulkan oleh DPC maupun DPD PDI-P untuk menjadi bakal DCS. Ini hak mereka bersedia atau tidak, kalau tidak bersedia ya kita akan ganti yang lain. Kalau bersedia ya harus segera daftar. Karena banyak

ini pihaknya bersama Pemkot Surabaya sedang berupaya memaksimalkan peran pemuda. Melalui event yang digalakkan IVF, diharapkan tercipta ruang yang semakin luas bagi komunitas untuk berkreasi di Kota Pahlawan.

“Semangat kegiatan ini yakni, untuk mendukung dan memaksimalkan kreatifitas di kalangan anak muda dan

peserta pelatihan lainnya digembleng. Mulai dari tahapan komposisi bahan, cara kerja mesin press, hingga bagaimana agar mendapatkan kualitas paving yang baik.

“Pelatihannya itu hampir 2 bulan sampai kita bisa. Sebelumnya, saya belum pernah mengikuti pelatihan,”

Alhamdulillah, setelah mengikuti padat karya pemkot, taraf hidup saya sekarang meningkat. Dulu istri saya kerja, sekarang di rumah jaga anak.

Syaiful Anam Warga MBR Tambaksari

yang belum daftar dan diketahui banyak yang belum mengisi form pendaftaran,” katanya.

Lebih lanjut Kusnadi menamabhkan, syarat pendaftaran ini cukup mudah yakni hanya membawa KTP dan kartu anggota kepartaian.

“Pengumpulan form pendaftaran ini jangan terlalu lama, paling lama 27 September ini sudah selesai. Karena 30 September sudah harus diserahkan ke DPP PDI-P,” terangnya.

Menurutnya, dalam rakor tersebut, bakal DCS juga ditawarkan daerah pemilihan (dapil). Namun bakal DCS ini juga diper-

bolehkan memilih dapil jika ada peluang.

“Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita untuk daerah yang tidak dia kenal peluangnya, ini justru malah kasihan kalau benar-benar dipaksakan,” tegasnya.

Dijelaskan Kusnadi, yang mencalonkan melalui PDI-P harus menjadi anggota PDI-P dan syarat untuk menjadi DCS dari partai dan KPU jelas berbeda.

“Jadi ketika DCS tidak disetujui oleh KPU, maka dengan adanya rakor penjaringan bakal DCS ini, kita sudah siapkan pengganti, tidak perlu mencari-cari lagi,” terangnya.

Nantinya, lanjut Kusnadi, setelah penjaringan, para bakal DCS ini akan dibekali dengan sekolah partai dan tes psikologi pada Desember mendatang. Untuk jumlah yang direkrut oleh PDI-P sebagai bakal DCS ini sebanyak 120 persen dari total jumlah kursi pada masing-masing DPRD baik kabupaten/ kota, provinsi maupun pusat.

“Yang harus dipahami bakal DCS ini adalah masa kampanye sangat pendek, yakni 2,5 bulan atau 75 hari. Yang kami khawatirkan adalah masyarakat ini memilih

Dalam event IVF 4 yang berlangsung 23-25 September 2022 ini, total ada sekitar 140 stan yang memamerkan barang antik. Mulai dari mobil kuno,

sepeda motor lawas, sepeda onthel zaman belanda, lukisan, hingga pernak-pernik jadul lainnya.

Sejak pagi, pengunjung terus memadati lapak para pedagang. Mereka yang menjajakan koleksi antik tersebut berasal dari seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga pelosok nusantara. Bahkan ada pula pedagang yang datang dari negeri tetangga, Malaysia.

Owner IVF, Firman Angga mengungkapkan, Surabaya kembali dipilih sebagai lokasi keempat perhelatan festival barang lawas skala nasional ini. Sebelumnya, dia sukses menggelar di Semarang dan Solo.

“Pertama digelar di Surabaya pada 2019, lalu tahun 2020 di Solo, kemudian pada 2021 di Semarang. Tahun ini kembali diadakan di Surabaya. Untuk selanjutnya, IVF kelima akan berlangsung di Jakarta,” tutur Angga.

Adapun untuk omzet, Angga memperkirakan setiap lapak dapat meraup Rp10 juta tergantung pada item yang

ditawarkan. Semakin antik dan kuno, maka harga barang akan semakin melejit.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono bersama rombongan berkeliling stan usai membuka acara. Sesekali wajah politisi PDI-P ini tampak semringah dan takjub. Dia bahkan menyempatkan untuk menjajal beberapa barang. Seperti telepon jadul, kacamata model lama, hingga mesin permainan era 80-an.

“Memang hobi itu menyatukan semuanya. Di even IVF ini terdiri dari beragam komunitas, yang kemudian bisa saling bekerja sama mengadakan even besar.

Kebetulan Surabaya tengah konsen memulihkan ekonomi, dan adanya even sangat mendukung program pemerintah, sebab pasti perputaran uang bagi para pelaku usaha,” paparnya.

“Semoga IVF dapat terus eksis dan bertumbuh sebagai sebuah even besar guna menciptakan ekosistem perekonomian yang baik,” sambung Adi. (ono) SURABAYA

komunitas. Supaya Kota Surabaya ke depan dapat maju, tumbuh lebih baik dengan dukungan dan peran serta dari anak-anak muda yang hebat,” tegas Khusnul.

Warga MBR Tambaksari gotong royong garap usaha padat karya pembuatan paving.

Ahmad Zazuli Wakil Sekretaris PPP Jawa TimurBersambung ke halaman 4 Jatim Siapkan Bacaleg Sementara

Bersambung

Bersambung

Rapat koordinasi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mempersiapkan DCT Sementara.

Perang Melawan Ujaran Kebencian

Khofifah Ajak Akademisi dan Praktisi Komunikasi

Surabaya, Memorandum

Menurut gubernur, fenomena ujaran kebencian dan perundungan sudah menjadi tren global di seluruh dunia, yang terus mengalami peningkatan kasus.

“Kemajuan teknologi yang sangat pesat, termasuk media sosial, menjadi pemicu, semakin mudahnya seseorang dalam menyebarluaskan berbagai informasi termasuk ujaran kebencian dan melakukan aksi perundungan,” ujar Khofifah saat pelantikan Pengurus Pusat Asosisasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) periode 2022-2025, dan Seminar Nasional di Auditorium Dian Universitas Ciputra Surabaya.

Khofifah menambahkan, yang perlu dikhawatirkan dalam konteks ujaran kebencian ini adalah dampaknya di mana masyarakat rentan termakan isu-isu yang bisa menimbulkan kekerasan, perpecahan, dan konflik.

“Sedangkan dalam kasus perundungan akan menyebabkan tekanan sosial, stres, trauma, bunuh diri pada korban dan juga berpotensi membunuh orang lain,” tambahnya.

Khofifah menyebut, ujaran kebencian yang banyak bertebaran di media sosial bertolak belakang dengan

konsep kesantunan berbahasa, sama halnya dengan etika berkomunikasi.

Kebebasan di media sosial, lanjut Khofifah, menjadi penyebab individu tidak merasa takut melakukan aksi ujaran kebencian di postingan atau berita. Anonimitas yang disediakan platform media sosial juga menyebabkan banyak orang merasa aman saat melakukan aksi tersebut.

“Tidak sedikit yang menghujat, menghina, dan mencaci maki berdalih sebagai bentuk kritik. Parahnya lagi, komentar negatif tersebut dilakukan demi mendapatkan like, terlihat keren, atau mengikuti tren, tanpa mengetahui apa yang terjadi dan inti permasalahannya,” imbuhnya.

Khofifah menyampaikan bahwa, perang melawan ujaran kebencian dan perundungan adalah sebuah pekerjaan besar bersama. Masyarakat, harus terus diedukasi bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak.

Termasuk bagaimana cara bersosialisasi dan berkomunikasi dengan individu dan kelompok lain sehingga potensi konflik bisa diredam. Selain itu, tambah Khofifah, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak tersandung UU Informasi

dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Literasi digital bukan sebatas kemampuan untuk mengoperasikan suatu teknologi pada kehidupan sehari-hari. Tetapi para pengguna juga dituntut untuk bisa bertanggung jawab ketika menggunakannya,” tuturnya.

Kendati begitu, Khofifah mengatakan, bukan berarti masyarakat tak lagi bebas untuk berpendapat atau berekspresi. Hanya saja, perlu ada batasan-batasan untuk bebas mengeluarkan pendapatnya. Gubernur Khofifah optimistis keterlibatan akademisi dan praktisi komunikasi dapat meningkatkan toleransi dan moderasi yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. (day/ono)

Sambungan dari halaman 3

Diminta Kerja Profesional

Surabaya, Memorandum

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Ubaidillah berharap, tiga komisioner Bawaslu Jatim yang baru dilatik dapat mengemban amanahnya. Bawaslu sebagai salah satu bagian dari penyelenggara pemilu, diharapkan bekerja profesional. “ Mereka harus bekerja profesional sesuai amanah UUD,” kata Ubaidillah.

terhadap bawahan untuk profesional dalam menjalankan tugas. “Karena mensukseskan pemilu merupakan tugas bersama,” urai dia.

dari yang kita tetapkan. Kita sudah melakukan uji di ITS dan sudah keluar, rata-rata (di atas) K300,” kata Adi Gunita, Jumat (23/9).

Menurut Adi, secara campuran dan komposisi, memang untuk mutu paving yang akan dihasilkan adalah minimal K175. Tapi faktanya, produk paving yang dihasilkan MBR justru melebihi ekspektasi dengan rata-rata di atas K300.

“Pada waktu kita memberikan edukasi, secara campuran sudah sesuai dengan tepat. Jadi memang di luar ekspektasi kita juga hasilnya,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya selalu menekankan kepada kelompok usaha padat karya pembuatan paving agar tidak mengabaikan segi kualitas. Walaupun secara kuantitas, produksi paving yang akan dihasilkan mereka

itu nantinya banyak.

“Yang penting kita tekankan mutu agar tetap dijaga. Soalnya terkadang kita genjot secara produksi, akhirnya dari sisi kualitas terabaikan. Itu yang mungkin kontrolnya dari kami kepada teman-teman MBR,” tutur Adi.

Adi juga menjelaskan, kualitas paving K300 tersebut standar digunakan untuk jalan yang biasa dilintasi oleh kendaraan mobil, pikap, truk kecil, dan motor. “Jadi kalau K300 itu seperti di jalan-jalan yang memang bisa dilintasi oleh kendaraan. Dalam hal ini mobil itu bisa,” kata dia.

Sementara kualitas paving K175 ini, kata Adi, diperuntukkan bagi jalan yang biasa dilintasi pejalan kaki serta kendaraan roda dua. Artinya, paving kualitas K175 dengan ukuran 10x20x6 sentimeter tersebut, digunakan untuk pembangunan jalan yang memiliki

lebar kurang dari 2 meter.

“Rencana hasil produksi (K175) teman-teman ini sebenarnya untuk lebar jalan yang kurang dari 2 meter, atau biasa dilalui pejalan kaki. Tapi dalam prosesnya, mereka bisa menghasilkan rata-rata K300,” jelas Adi.

Dengan melihat kualitas paving yang dihasilkan MBR, pihaknya mengaku optimistis, produk mereka ke depan pemasarannya dapat lebih luas. Artinya, paving yang dihasilkan kelompok usaha padat karya ini ke depan diharapkan tak hanya dipasarkan di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Bisa jadi dalam jangka panjangnya produksi paving mereka ini tidak hanya dipasarkan di lingkungan Pemkot Surabaya sendiri, tapi bisa jadi ke swasta juga,” tambahnya. (bin/ono)

Politisi PKB Jatim ini menjelaskan, kesuksesan dan keabsahan hasil dari Pemilu 2024 mendatang, salah satunya di tangan Bawaslu. “Karenanya sangat penting menjaga independensi dan berperilaku adil demi meminimalisir kemungkinan kecurangan,” urai dia.

Mensukseskan Pemilu dan Pilpres 2024 nanti juga menjadi tanggungjawab Bawaslu kota/kabupaten. Sebab, memperkuat demokrasi dan menjaga independensi dengan memilisir kecurangan. Bawaslu dituntut tegas dalam memberikan arahan

Disisi lain, Nur Elya Anggraini mengatakan, setelah dilantik pihaknya harus segera gaspol memastikan optimalnya tugas pokok dan fungsi Bawaslu Jatim sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu. Begitu selesai pengambilan sumpah dan jabatan, berbagai tugas sudah menanti apalagi tahapan saat ini tengah berjalan.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia melantik tiga orang anggota komisioner Bawaslu Jawa Timur. Pelantikan digelar di Jakarta dan berbarengan dengan komisioner dari provinsi se-Indonesia.

Ketiga komisioner Jatim tersebut yakni, Nur Elya Anggraini, A Warist dan Rusmifahrizal Rustam. Sebelumnya, mereka dinyatakan lolos serangkaian tes seleksi hingga uji kelayakan

KIB saat ini berada di tangan Mardiono. Sementara hubungan Mardiono dengan Ketum PAN dan Golkar sebagai anggota KIB masih baik-baik saja.

“Diangkatnya pak Mardiono sebagai Plt Ketum PPP malah dapat merangsang kesolidan KIP di level kabupaten/kota,” kata Zazuli, Jumat (23/9).

Koalisi dibangun atas kehendak partai, bukan berdiri diatas

sosok ketum partai. “KIB akan terus berjalan siapapun pemegang tampuk kepartaiannya,” bebernya.

Leader PPP sepakat setia terhadap Mardiono setelah Kemenkumham mengesahkan hasil mukernas yang mengangkat Mardiono sebagai Plt PPP Jatim.

“InsyaAllah tidak ada pengaruh apa-apa,” urai dia.

Zazuli menuturkan, kepemimpinan PPP saat ini lebih diterima

warga Nahdliyin, khusunya lingkungan pesantren. Sebab, secara historis orang tua Mardiono sendiri adalah santri salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Wahab Hasbullah.

“Kami lihat Ketum lebih diterima di dunia pesantren, karena masih memiliki nasab keilmuan dari mbah Wahab Hasbullah,” kata mantan fungsionaris IPNU Jatim ini. (day/ono)

cerita Anam.

Pascadua bulan mengikuti pelatihan, Anam lantas membentuk kelompok usaha pembuatan paving bersama lima rekan lainnya. Mulai dari perizinan usaha, alat press, hingga modal untuk pembelian bahan, semuanya difasilitasi oleh pemkot. Bahkan, dia bersama rekan-rekannya juga difasilitasi pemkot untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Alhamdulillah, setelah mengikuti padat karya pemkot, taraf hidup saya sekarang meningkat. Dulu istri saya kerja, sekarang di rumah jaga anak,” kata dia.

Dalam sehari, kini Anam bersama rekan-rekannya mampu memproduk-

si paving rata-rata 40 meter persegi. Paving yang diproduksi ini memiliki ukuran 10x20x6 sentimeter. Dari hasil produksi paving itu, dalam sebulan Anam mendapatkan penghasilan sekitar Rp 6 juta. “Sekarang pendapatan Rp 6 juta. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa kerja di sini (padat karya),” terangnya.

Tak lupa, Anam juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang telah memberikan lapangan kerja. Dia bersyukur, setelah mengikuti program padat karya pembuatan paving, kini taraf hidup keluarganya lebih meningkat.

“Terima kasih kepada pemkot yang telah memberikan kami lapang-

an pekerjaan. Terutama kepada Pak Wali Kota Eri terima kasih banyak karena telah membantu MBR,” ujarnya.

Anam pun berpesan kepada masyarakat khususnya MBR agar jangan pernah menyerah. Sebab, dengan penuh kesabaran, dia bersama rekan-rekannya akhirnya mampu membuktikan bagaimana memperoleh pendapatan di atas UMK melalui program padat karya.

“Buat teman-teman MBR, yang penting kita harus kerja keras dan sabar. Kalau ingin menuju gaji UMK itu tidak ada yang mudah, harus kerja keras. Fasilitas sudah ada dari pemkot, jadi tinggal kita mau bekerja keras atau tidak,” tandasnya. (bin/ono)

PDI-P Jatim Siapkan Bacaleg Sementara

tapi tidak kenal dengan yang dipilih, ini tidak baik dan harus dihindari. Maka dari itu kami meminta kepada seluruh kader PDI-P, ayo mulai kerja dari sekarang. Dekati masyarakat mulai saat ini, kalau ada keluhan dari masyarakat harus kita bantu menyelesaikan. Prinsipnya witing tresno jalaran soko kulino, kalau kita aktif mendekati masyarakat pasti akan dipilih dengan sendirinya,” tuturnya.

Kusnadi memaparkan, terkait target Pemilu 2024 adalah memper-

tahankan kemenangan. Ia menambahkan, kemenangan pada Pemilu mendatang harus sempurna.

“Kenapa saya bilang kemenangan kemarin belum sempurna, karena antara suara dengan secara kursi beda. Suara kita kalah namun kita menang. Selisih satu kursi dengan partai lain. Nah 2024 mendatang akan kita sempurnakan menang suara juga menang kursi,” ungkapnya.

Ketika disunggung terkait koalisi yang dilakukan oleh partai lain, Kusnadi mengatakan koalisi itu baik,

namun harus dilihat apa yang dikerjasamakan.

“Nah Pemilihan Legilatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) itu kan berjalan pada waktu yang sama. Untuk koalisi pada Pileg ini bagaimana? kan pada Pileg ini kita dituntut mencari suara sebanyak-banyaknya. Jadi apa karena koalisi suara kita bagikan dengan partai lain? kan tidak begitu. Jadi untuk itu kita akan mencoba berdiri pada kaki sendiri. Artinya tidak berkoalisi,” pungkasnya. (day/ono)

Kualitas Harus Tetap Terjaga

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak akademisi dan praktisi komunikasi turut memerangi ujaran kebencian dan perundungan yang makin marak akhir-akhir ini.

Sambungan dari halaman 3

Suharso Mundur, KIB Tak Terpengaruh

Sambungan dari halaman 3

Pelatihan Dua Bulan, Taraf Hidup Meningkat

Sambungan halaman

Gubernur Khofifah Indar Parawansa di acara

pelantikan Pengurus Pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM).

dan kepatutan untuk kebutuhan tiga kursi kosong lantaran habis masa jabatan tahun ini. (day/ono)

Mereka harus bekerja profesional sesuai amanah UUD.

UBAIDILLAH

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur

Anggota Baru Komisioner

Sumenep, Memorandum

Untuk menyetabilkan harga, garam harus masuk menjadi kebutuhan pokok dan barang penting dengan cara melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Pengajuan revisi Perpres sudah dilakukan untuk memasukkan garam menjadi kebutuhan pokok dan, barang penting. Apabila garam masuk kedalam kategori itu garam memiliki ketetapan harga jual atau harga pokok penjualan (HPP).

Dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 garam tidak masuk didalamnya, makan dari itu PT Garam mengusulkan untuk dilakukan revisi agar garam masuk dalam kategori.

“Kalau nanti masuk, Badan Pangan Nasional yang akan menentukan berapa harga garam yang pantas.” kata Dirut PT Garam Kalianget, Sumenep Arif Haendra, Jumat (23/9).  Sambungnya, upaya tersebut telah dilayangkan bahkan mendapatkan izin prakarsa ada dari Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dan progresnya memasuki tahap pembahasan.

Nantinya tambah dia, untuk ditugaskan tidak harus dari PT Garam bisa dilakukan Bulog maupun pihak lain karena izin prakarsa sudah ada dari Mensesneg tanggal 8 September untuk merevisi Perpres Nomor 66 tahun 2021.

“Kami berharap bisa duduk bersama dan dilibatkan dalam pembahasan revisi tersebut. Juga para pemangku kebijakan bisa mengakomodir garam masuk menjadi kebutuhan pokok dan barang penting.” Harapnya.

Arif Haendra kembali berharap karena saat sekarang dalam pembahasan, PT Garam memohon untuk menjadi bagian dari pembahasan tersebut kedati bukan kewenangannya namun akan berusaha garam masuk dalam kategori itu. (uri/mik)

Sumenep, Memorandum

DPRD Sumenep meminta

Pemkab Sumenep mendukung penuh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program strategis yang tepat sasaran. Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Sumenep Masdawi. Menurutnya, dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengangkat UMKM bisa mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Sumenep.

“Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 perlu digalakkan. Tujuannya, supaya perekonomian masyarakat segera pulih sehingga dapat hidup normal kembali. Prioritas utama program pemerintah harus kepada pelaku UMKM,” pinta Masdawi, Jumat (23/9).

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, pelaku UMKM perlu disupport pemerintah  agar usahanya terus berkembang. Bentuk dukungan itu bisa berupa bantuan modal, pinjaman dengan bunga nol persen, hingga promosi produk.

“Pemerintah daerah harus jemput bola, perbanyak sosialisasi. Selama ini UMKM yang dibina

Selain itu, arus lalu-lalu lintas juga lumayan ramai. Lokasi pasar berdekatan pula dengan komplek perkantoran, beberapa sekolah SD Negeri dan SMPN Tragah.

”Karenanya, setiap hari polsek rutin menurunkan beberapa personal untuk kawal keaman-

an pasar,” kata Kapolsek Tragah, Iptu Eko Siswanto, Jumat (23/9). Seperti Kamis (22/9) dan Jumat (23/9) pagi, di bawah koordinasi Bripka Susilo, polsek menurunkan sedikitnya tiga personel untuk nyambangi pasar tradisional Tragah.

Mereka mulai ngepam sejak

pukul 06.00. Salah beban tugas mereka mengurai kemacetan arus lalulintas yang kaprah terjadi di ruas jalan depan pasar.

“Itu rutin kami lakukan. Sebab arus lalu-lalang kendaraan motor, mobil truk angkutan barang , becak, bentor dan dokar, lamayan padat pada kisaran pukul 07.00 s/d 09.00,” kata Bripka Susilo.

Itupun berbarengan dengan hilir-mudik ASN dan siswa yang berangkat ke kantor dan sekolah. Tujuannnya, agar arus lalu-lintas terurai lancar. Juga untuk mengantisipasi kemun-

gkinan terjadinya laka-lantas.

Selain itu, personel Polsek menggunakan pengeras suara mobil patroli, lantang pula menyuarakan beberapa pesan terkait stabilitas kamtibmas sekitar pasar.

“Anggota diantaranya rutin menyarakan pesan agar pengujung dan pedagang pasar, utamanya yang mangkal di tepi jalan raya, agar ekstra hati-hati bagi kemungkinan terjadinya aksi 3C. Yani curat, curas, curanmor, jambret dan semacamnya,” tandas Bripka Susilo.

Setidaknya dua personel

Polsek, juga ketiban amanah blusukan ke dalam kompleks pasar . Mereka menyisir beberpa los pasar, untuk mengedukasi pedagang dn pengunjung dengan pesan yang sama. Termasuk tambahan pesan agar mewaspadai peredaran upal (uang palsu-red).

Lebih dari itu, pesan agar warga tetap disiplin menerapkan prokes, setidaknya wajib pakai masker, menjadi bagian dari pesan rutin yang disisipkan. Sebab meski sudah terkendali, pandemi covid 19 belum sepenuhnya berakhir. (ras/mik)

hanya yang dekat dengan instansi terkait, atau pelaku usaha kecil yang memiliki pengalaman mengakses program pemerintah. Padahal masih banyak UMKM yang murni bergerak sendiri tanpa bantuan siapapun,” urai Masdawi.

Sementara itu, ketua Komisi

II DPRD Kabupaten Sumenep H Subaidi mengatakan, dukungan legislatif terhadap pelaku UMKM adalah regulasi yang sedang digodok. Yaitu rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

“Regulasi itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi. Khususnya para pelaku usaha kecil di Kabupaten Sumenep. Kami berusaha untuk segera merampungkannya,” ujar legislator yang akrab disapa Haji Idi tersebut.

Guna mematangkan

“Kami juga sharing tentang program-program yang dapat diimplementasikan Kabupaten Sumenep. Karena pondasi utama kemandirian ekonomi daerah dimulai dari peningkatan

kesejahteraan masyarakat,” urai dia. Haji Idi menegaskan, saat ini pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk menggalakkan kebangkitan ekonomi

menjadi penopang utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19.  “Ekonomi kreatif ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Tapi itu harus

dibarengi dengan regulasi yang bagus usaha mereka bisa meningkat. pengangguran

Polres Tulungagung Jaring Asmas Ngantru melalui Kandani

Acara dihadiri langsung Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto, Wakil Bupati Gatut Sunu Wibowo, serta forkopimda lainnya. Kemudian Forkopimcam Ngantru, para kepala desa, tokoh masyarakat, dan juga para tokoh agama.

Dikatakan Eko Hartanto, Kandani di Ngantru ini merupakan yang keempat kalinya dilaksanakan. Di mana pada hari sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan dengan

melibatkan berbagai komunitas dan masyarakat.

“Kandani adalah salah satu program unggulan dari bapak Kapolda Jawa Timur Irjenpol Dr Nico Afinta. Kandani adalah komunikasi anda dengan polisi, dalam rangka untuk menyerap informasi dari masyarakat kita di daerah di tingkatan kabupaten. Kami implementasikan di skala yang lebih masif lagi dengan skala yang lebih luas,” terangnya.

Eko Hartanto memaparkan, Kandani tidak hanya komunikasi dengan polisi saja, atau dengan kapolres saja. Namun juga dengan seluruh jajaran

forkopimda. Semua pihak sama-sama menampung permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

“Semuanya guyub rukun kerja

sama, saling komunikasi dan koordinasi, kolaborasi yang baik bersama-sama mengatasi permasalahan di masyarakat, untuk menciptakan kamtibmas, sehingga seluruh masyarakat di Tulungagung merasa aman, nyaman guyub rukun, ayem tentrem mulyo lan tinoto,” pungkasnya.

Di kesempatan sama, Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyampaikan, untuk mengatasi permasalahan kamtibmas di seluruh wilayah Kota Marmer, pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan polres.

“Kami selaku pemerintah daerah selalu berkolaborasi dengan polres Tulungagung. Agar situasi kamtibmas lebih baik, aman dan terkendali, maka

dibutuhkan komunikasi yang baik. Utamanya dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah kecamatan masing-masing,” ungkapnya. Maka, lanjut Gatut Sunu, dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, diharapkan bisa tercipta kamtibmas di wilayah kabupaten semakin baik pula, serta selalu kondusif sesuai harapan bersama.

Kemudian, menanggapi keluhan-keluhan masyarakat Ngantru, Gatot Sunu berjanji akan menindak lanjutinya. “Kita akan lakukan pembahasan lebih lanjut melibatkan berbagai pihak, agar semua permasalahan bisa terselesaikan dengan baik,” tuturnya. (kin/mad/lis)

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali mencatatkan pencapaian dan prestasi prestisius di tingkat nasional. Pemkot Malang, 11 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyerahkan secara langsung penghargaan tersebut kepada Wali Kota Malang Sutiaji, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Kamis (22/9/2022). Ini bersamaan dengan acara bertajuk ‘Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022’.

Sutiaji secara khusus menyampaikan rasa terima kasih kepada ASN di lingkup pemkot atas kerja sama dan kinerja yang baik, sehingga mampu membawa Kota Malang kembali mendapatkan capaian opini WTP.

“Ini bukan sesuatu yang mudah untuk mempertahankan. Syukur alhamdulillah

pencapaian 11 kali berturut-turut ini menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas kinerja dari para ASN di Pemkot Malang,” katanya.

Wali kota yang akrab disapa Sam Sutiaji ini menyoroti tantangan dan peluang masa mendatang yang harus dihadapi oleh Pemkot Malang untuk terus menjaga konsistensi dalam hal kepatuhan kinerja dan pelaporan keuangan.

“Kepatuhan itu tidak bisa sifatnya instruksional, tapi justru dari bawah. Saya kira kepatuhan akan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) itu bukan hanya input dan output saja, tetapi sekarang sudah melalui capaian, ada outcome atau tidak, semuanya harus terukur, frame inilah yang harus terus dijaga konsistensinya,” terangnya.

Diharapkan, konsistensi perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan sampai di tahap pengawasan dapat memberikan benefit dan menjadikan budaya yang positif.

“Kedepannya, perangkat daerah harus

mampu menerapkan konsistensi ini, karena keberhasilan ini tidak lepas dari konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terukur yang akhirnya memberikan benefit dan behavior,” urainya.

Hal itu, menurut Sam Sutiaji, yang akan terus menerus dikuatkan sehingga capaian ini dapat terjaga dengan baik. “Bahkan sekarang ada pemeriksaan kinerja dan seterusnya, yang mana ini secara akumulatif memberikan hasil yang baik ini,” ujarnya.

Sutiaji mengatakan perlu penyikapan yang tepat dalam memaknai pencapaian opini WTP ini, sehingga mampu memberikan stimulus bagi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang.

“Jangan kita maknai bahwa hasil WTP sebagai formalitas saja, bukan saja cuma di tulisan, tapi lebih dari itu bahwa makna WTP perlu diimplementasikan dalam role model kegiatan sehari-hari,” pungkasnya. (*/ari/lis)

Surabaya, Memorandum

Kenaikan harga BBM subsidi berdampak pada pelaku usaha. Tak terkecuali nelayan di Kota Probolinggo. Tak hanya harga yang makin melambung, stok BBM pun tak jarang kerap berkurang untuk melaut.

Menyikapi hal tersebut, nelayan pesisir Probolinggo mengikuti sosialisasi kenaikan harga BBM. Dalam sosialisasi itu, nelayan meminta pihak terkait untuk menambah kuota agar bisa mencukupi kebutuhan.

Sosialisasi kenaikan harga bbm digelar di aula Kantor UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan, Kota Probolinggo. Sosialisasi dilakukan agar nelayan tidak terhasut provokasi akibat kenaikan harga BBM.

“Kami mohon kuota solar yang di kota itu kurang pak. Yang ada ini didominasi orang kabupaten,” kata Hambali, perwakilan nelayan Probolinggo di hadapan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo, dan Syahbandar, Jumat (23/9) siang.

Meski demikian, Hambali menyadari jika saat itu nelayan Kota Probolinggo belum memiliki rekomendasi untuk menambah kuota solar bagi nelayan. Namun dengan kelengkapan surat saat ini, ia dan nelayan lain berharap, pihak terkait bisa segera merekomendasikan penambahaan kuota.

Dalam kesempatan yang sama, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo tak menampik, jika kuota solar bagi nelayan Kota

dan Kabupaten Probolinggo terbatas. Saat ini masih baru tersedia sekitar 80 KL solar. Berarti, kekurangan solar mencapai 70 persen.

“Terkait kekurangan kebutuhan solar bagi nelayan di Kota Probolinggo ini, nanti akan kita komunikasikan dengan UPT P3M dan Dinas Kelautandan Perikanan Jatim. Dan kami akan berkoordinasi dengan bagian perekonomian,” kata Aries, Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kota Probolinggo.

“Hal itu bertujuan untuk nanti diteruskan ke pihak pertamina yang menangani di wilayah Probolinggo agar segera memberi penambahan kuota solar bersubsidi bagi nelayan,” imbuh dia.

Aries menyebut, dengan data kalkulasi kuota yang ada serta kebutuhan solar yang dbutuhkan nelayan kota probolinggo ini, pihaknya yakni penambahan kuota bagi nelayan ini, nantinya akan dipenuhi oleh pihak

pertamina.

Sementara itu, Unit Pelaksana Tekhnis pelabuhan perikanan Mayangan Kota Probolinggo (UPT PPM), akan memudahkan proses pengeluaran surat rekomendasi BBM subsidi bagi nelayan, tentunya dengan persyaratan yang lengkap.

“Kita akan membantu para nelayan di pelabuhan perikanan mayangan kota probolinggo ini, dengan mempermudah peneribtan surat rekomendasi penambahan kuota BBM, tentunya dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BPH Migas.” Jelas Salim, Kasi Tata Kelola Bidang Tangkap UPT PPM.

Sosialisasi ini diharapkan mampu mencegah terjadinya gejolak di kalangan nelayan, sebab kenaikan harga bbm subsidi sangat rentan dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk memprovokasi masyarakat. Untuk memanfaatkan situasi yang ada. (fdn/lis)

Lamongan, Memorandum

Berdasarkan data BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Wilayah Jatim, Kabupaten Lamongan masuk dalam 10 besar penyumbang pekerja migran di Jatim.

Disampaikan Kepala BP2MI Wilayah Jatim Titis Wulandari ketika bersilaturrahmi dengan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi didampingi Kadisnaker Lamongan Agus Cahyono di rumah dinas bupati, jumlah pekerja migran Lamongan yang tercatat secara resmi sejak 2018 hingga saat ini adalah 1.283 migran dan tersebar di Taiwan, Malaysia, Hongkong.

“Sepanjang 2018 hingga 2022, terdapat 20 warga Lamongan ke Jepang, juga Korea Selatan bekerja di bidang manufaktur atau operator di pabrik. Peluangnya masih banyak, karena memang Taiwan dan Malaysia sudah buka kembali. Gaji sekitar 10 juta untuk sektor domestik, rumah tangga. Kalau manufaktur lebih besar sekitar 15 juta,” ungkap Titis Wulandari, Jumat (23/9).

Titis juga mengatakan maksud kedatangannya untuk mengajukan kerja sama dengan Pemkab Lamongan. Di mana dalam keja sama tersebut nanti, calon migran akan difasilitasi pelatihan, penempatan, juga perlindungan. “Perjanjian ini terkait pelatihan atau sosialisasi, penempatan, dan perlindungan,” tambahnya.

Di kesempatan sama, Kadisnaker Lamongan Agus Cahyono mengatakan hingga tahun ini terdapat 381 pekerja migran Lamongan yang sudah memiliki ID (identity card) dan bekerja di sektor formal seperti pabrik, pertukangan, dan perkebunan.

“Tahun ini, sampai bulan ini yang sudah ber-ID 381, pekerja sektor formal. Pekerja Migran Indonesia asal Lamongan sudah tidak ada pekerja sektor informal, yang sebelum pandemi rata-rata 500 sampai 600 orang per tahun,” katanya.

Sementara Bupati Yuhronur Efendi menanggapi rencana kerja sama antara BP2MI dengan Pemkab Lamongan, mengaku siap membantu. Hal itu diungkapkan Pak Yes sapaan akrab Bupati Yuhronur Efendi adalah untuk memberikan kesempatan bagi warga Lamongan bekerja sebagai pekerja migran sektor formal, memberikan kesejahteraan, juga perlindungan pekerja.

“Secara prinsip saya siap bekerja sama dengan BP2MI. Apa yang diperlukan dari pemkab misalnya pelatihan, kami siap membantu. Ini untuk memberikan kesempatan bagi warga Lamongan bekerja sebagai pekerja migran di sektor formal dan peningkatan kesejahteraan. Juga untuk mengurangi pekerja migran yang ilegal, untuk perlindungan dari pemerintah,” ungkapnya. (*/asw/lis)

Malang, Memorandum

AKBP Eko Hartanto bersama H Gatut Sunu, Forkompinda Tulungagung, Forkopimcam Ngantru, dan tokoh masyarakat.

Tulungagung, Memorandum

Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat (Asmas), Polres Tulungagung rutin menggelar acara Kandani (Komunikasi Dengan Polisi). Kali ini Kandani dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Ngantru, Jumat (23/9).

Suasana Bupati Lamongan Yuhronur

Kediri, Memorandum

Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kota Kediri lolos dalam verifikasi pendaftaran Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri Pusporini Endah Palupi.

“Di Kota Kediri ada tambahan satu partai yang lolos pendaftaran Pemilu 2024. Jadi dari 24 partai yang saat ini menjalani proses verifikasi administrasi, ada 21 partai yang memiliki kepengurusan di Kota Kediri,” katanya, Jumat (23/9).

Puspo mengaku, data mengenai PKP ini belum lama dia dapatkan dari KPU RI melalui aplikasi Sipol. Dia juga baru menerimanya setelah KPU RI menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada partai politik (parpol) dan Bawaslu pada 14 September lalu.

“Pengurus PKP di Kota Kediri juga telah mendatangi kantor KPU Kota Kediri. Kedatangan mereka beberapa waktu lalu dilakukan untuk berkoordinasi dengan KPU Kota Kediri terkait berlangsungnya tahapan Pemilu 2024 ini,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan sebelumnya, total ada 13.068 data anggota yang diverifikasi di Kota Kediri. Sebanyak 8.198 anggota partai dinyatakan memenuhi syarat (MS), 906 belum memenuhi syarat (BMS), dan 3.964 tidak memenuhi syarat (TMS).

“Kategori belum memenuhi syarat ini seperti ada perbedaan antara nomor induk kependudukan (NIK) yang tercantum di KTP dan KTA, atau bisa juga nama yang tercantum pada KTP dan KTA berbeda,” jelas Puspo.

“Saat ini, tahapan pemilu memasuki masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh parpol yang berlangsung hingga Rabu (28/9) mendatang. Jadwal ini sesuai dengan SK KPU No. 346 Tahun 2022 yang saat ini masih menjadi acuan untuk teknis pelaksanaan tahapan pemilu 2024,” lanjut Puspo.

Pada tahapan ini parpol bisa memperbaiki hal tersebut melalui aplikasi Sipol. Parpol juga bisa mengganti anggota yang lama menjadi anggota yang baru, termasuk apabila terjadi perubahan pengurus.

Selanjutnya, KPU Kota Kediri akan kembali melakukan rekapitulasi verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan pada 1 - 9 Oktober 2022. Hasil tersebut kemudian dilaporkan kepada KPU Provinsi pada 10 Oktober 2022.

“Nantinya, jika hasil rekapitulasi sudah terakumulasi seluruhnya, KPU RI akan mengumumkan hasil rekapitulasi verifikasi administrasi pada 14 Oktober 2022. Setelah itu tahapan akan memasuki verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan pada 15 Oktober 2022,” pungkas Pusporini. (kal/mon/lis)

perlintasan KA, sopir tidak mengetahui ada melaju dari utara menuju selatan sehingga terjadi kecelakaan,” katanya.

Adapun korban dalam kecelakaan tersebut di antaranya Ahmad Alwi Thohir warga Desa Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, mengalami luka memar benjol di kepala kanan, wajah memar, dan dilarikan ke RSUD Gambiran Kota Kediri.

“Seorang penumpang bernama A Buny Andaru, warga Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, meninggal di lokasi,” imbuh Heru.

Sementara itu, akibat dari kejadian itu, ditaksir kerugian material mencapai Rp 100 juta. “Selanjutnya kasus ini masih ditangani Unit Laka Lantas Polres Kediri guna proses penyidikan lebih lanjut,” ungkapnya. (kal/mon/lis)

Kediri, Memorandum

Terdakwa BSS, mantan Kepala Desa (Kades) Kras dijatuhi hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 100 juta dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa di Desa/Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri TA 2020.

“Putusan dilakukan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh JPU Tomi Marwanto pada Kamis (22/9),” kata Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Roni, Jumat (23/9).

Dalam putusan tersebut, lanjut Roni, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa BSS terbukti dalam dakwaan primair.

“Terdakwa BSS secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,” papar Roni.

Divaldo menyebut, saat ini performa anak asuhnya masih kurang maksimal. Apalagi ditambah kelalahan 1-0 pada pertandingan terakhir di kandang sendiri saat lawan Arema FC.

“Jika ditanya kondisi, saya merasa semua pemain pasti sedih karena saya tahu tim ini sangat sekali ingin meraih hasil positif dan mereka juga telah berusaha semaksimal mungkin, namun inilah sepak bola,” imbuhnya.

Menurutnya, para pemain saat ini harus fokus dan tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun yang dapat merugikan tim saat pertandingan pada lanjutan Liga 1 Indonesia pekan depan.

Jika belum bisa memenuhi tuntutan tersebut, terdakwa akan menglangsung sepakat menggeber latihan intensif dan boleh dikatakan ini seperti TC lagi,” ungkap pelatih Divaldo Alves, Jumat (23/9).

“TC ini saya harap bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Dalam pandangan saya di tiga pertandingan terakhir sebenarnya kita mampu mengontrol pertandingan, menciptakan peluang dan tapi yang terus menjadi masalah adalah finishing. Jika mampu mencetak gol tentu semuanya akan lebih baik,” papar Alves. Diakuinya, TC di Jakarta juga

bertujuan untuk memperbaiki beberapa aspek lain seperti halnya kekuatan fisik para pemain jelang laga berikutnya melawan Barito Putera, Kamis (29/9) mendatang. Sehingga tidak hanya akan berlatih teknis di lapangan, para pemain juga akan menjalani sejumlah sesi di gym guna memperbaiki kemampuan fisik.

“Di TC ini saya berharap selain fokus pembenahan taktik dan strategi, tapi saya juga memang menitikberatkan agar pemain juga meningkatkan ketahanan, kecepatan fisiknya agar selama 90 menit di lapangan juga bisa terus bermain stabil,” pungkas Alves. (kal/mon/lis)

Kanit Gakkum Satlantas Polres Kediri Ipda Heru Prasetyo dikonfirmasi

menjelaskan, semula mobil melaju dari barat menuju timur. “Setelah sampai di

Kediri, Memorandum

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri menghadiri sidang perkara perdata gugatan citizen law suit terkait pengangkatan Perangkat Desa Pehwetan, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sidang perkara tersebut diselenggarakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan agenda penyampaian jawaban dari para tergugat, Rabu (21/9) lalu.

Pemain Persik Kediri menjalani pemusatan latihan di ABC

Muncikari Pemasok Jaksa Divonis 11 Bulan

agar ia dapat kembali melanjutkan pendidikan, tanpa ada gangguan,” lanjutnya.

Selain hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Anak Blitar, Bintang yang masih berusia 17 tahun, juga harus menjalani pelatihan kerja selama 4 bulan.

“Menyatakan bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH) terbukti bersalah

Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Olehnya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 bulan serta pelatihan kerja selama 4 bulan sesuai dengan petunjuk dinas sosial,” ujar Ida membacakan amar putusan, Jumat (23/9).

Dilanjut olehnya, putusan tadi lebih ringan dari tuntutan jaksa pe-

nuntut umum (JPU) yang menuntut pidana penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan mengikuti pelatihan kerja selama

Terkait pemindahan lokasi penahanan ke Lapas Khusus Anak Blitar, hakim menyebut itu bentuk perlindungan kepada terdakwa. “Selain memang lapas khusus anak, kami ingin memberikan perlindungan kepada terdakwa. Karena nanti saat tersangka AH menjalani persidangan, yang bersangkutan bakal ditahan di Lapas Jombang,” tandasnya.

Demikian halnya, JPU Endang Dwi Rahayu yang mengikuti persidangan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Kendati, putusan tadi lebih rendah dari tuntutan yang dibacakan (21/9).

Mojokerto, Memorandum

Sebagai rumah sakit rujukan BPJS, RSUD RA Basoeni Gedeg berkomitmen perbaiki mutu pelayanan. Sejumlah inovasi telah dilakukan mulai peningkatan SDM tenaga kesehatan hingga fasilitas kesehatan.

Direktur RSUD RA Basoeni dr Ulum Rokmat Rohmawan mengatakan, sebagai rumah sakit umum daerah tipe C milik pemerintah kabupaten (pemkab), pihaknya memberikan pelayanan dengan dukungan dokter spesialis serta ditunjang fasilitas medis lainnya. “RSUD RA Basoeni sebagai rumah

sakit rujukan dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I, seperti puskesmas atau klinik.

Sumber daya manusia (SDM) harus baik agar masyarakat puas, karena berhubungan dengan pelayanan publik,” terangnya, Jumat (23/9).

Penempatan karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan serta memperhatikan kualitas SDM dan kepegawaian. “Sesuai latar belakang pendidikan dan kompetensi karena akan sangat berpengaruh terhadap performa pelayanan,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya juga pro

aktif melakukan survei terkait indeks kepuasan masyarakat (IKM).Pasien diimbau mengisi daftar kepuasan pelayanan. Sehingga hasil survei dapat jadi dasar pembenahan. “Untuk peningkatan mutu, kami juga terus menggelar pelatihan inhouse training keselamatan pasien dan manajemen data,” tambahnya.

Selain itu, untuk mempermudah pelayanan manajemen juga menyediakan pendaftaran berobat secara online (Sindafon) melalui website http//rsudrabasoeni. com. Pendaftaran online hanya berlaku bagi pasien yang telah memiliki nomor rekam

6 bulan. “Pertimbangan kami sebab terdakwa masih di bawah umur, sekaligus masih berstatus pelajar. Kami berharap

Usai mendengar putusan hakim PN, Bintang yang mengikuti jalannya persidangan dari Lapas Kelas IIB Jombang menyatakan menerima.

Usai keluar dari ruangan sidang, kuasa hukum terdakwa Achmad Umar Faruk mengatakan jika ia sepakat dengan Bintang. Terlebih ABH yang didampinginya, juga telah menerima. “Khusus pemindahan, kami sangat menyetujui sebab di sana memang lapas khusus anak. Di mana nantinya ia bakal menerima hak-haknya sebagaimana diatur oleh undang-undang,” tegasnya. (wan/epe)

Mayat Kakek di Kebun Pisang

Mojokerto, Memorandum

Mayat seorang kakek ditemukan tergeletak di bawah pohon pisang di Dusun Mengungkung, Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo, Jumat (23/9). Korban diketahui bermama Songko (62), warga Desa Sampangagung.

Jasad korban ditemukan warga sekitar pukul 06.00 tengkurap menghadap barat. Dengan memakai celana pendek warna biru muda, baju biru tua, dan sajadah warna merah yang dibebatkan di leher dan kepalanya.

“Awalnya saya kira orang gila yang lagi tidur sembarangan. Jadi saya jalan terus ke selatan mau beli makan di warung,” terang Siyamin (66), warga yang pertama kali melihat jasad korban.

Setibanya di warung, Siyamin lantas memberitahu warga jika terdapat sesosok pria yang tergeletak di antara pohon pisang. Warga lantas mengecek ke lokasi guna memastikan kabar itu. Warga kaget setelah dihampiri ternyata sudah tak bernyawa. Temuan itu lantas dilaporkan ke kepolisian. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban. Namun, peristiwa tersebut telah ditangani kepolisian. “Tadi langsung dibawa ke RSUD Sumberglagah Pacet,” tandasnya.

medis (No RM) di RSUD RA Basoeni. Pendaftaran online dapat dilakukan untuk kontrol ke poliklinik dengan jadwal H-1 dari tanggal kunjungan. Sebagai penunjang layanan, RSUD RA Basoeni juga mememiliki sejumlah fasilitas emergency di Gedung A. Terdiri dari IGD, ponek (kegawat daruratan kandungan dan kebidanan), ICU, serta 4 kamar operasi. Selanjutnya fasilitas sentral diagnostik di Gedung B yang terdiri dari radiologi, CT-scan, USG, laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi bank darah, dan pelayanan kemoterapi. (adv/war/epe)

Sementara itu pihak keluarga menyebut, disinyalir korban yang sudah pikun itu tewas gegara terjatuh saat jalan kaki di bahu jalan. Sutristin (40), anak ketiga korban menyebut, Songko meninggalkan rumah sekitar pukul 03.00. Hanya saja, tidak ada yang tahu pasti saat korban angkat kaki dari rumah. Sutristin memastikan, korban mengidap pikun sudah lama dan sebelumnya kerap hilang. “Sebelumnya sering hilang dari rumah terus diantar pulang sama orang. Sekitar empat bulan ini gak pernah hilang lagi. Dan baru hari ini hilang lagi,” ungkapnya.

Dikatakannya, ia datang ke lokasi usai mendapat kabar adanya penemuan mayat di pinggir Jalan Raya Desa Simbaringin itu. Dia mengenali dari pakaian yang dikenakan korban.

Kapolsek Kutorejo AKP Achmad Rochim mengatakan, pihaknya belum bisa bicara banyak soal penyebab tewasnya korban. Namun ia memastikannya, tidak didapati adanya bekas luka kekerasan pada jasad korban. “Penyebab pastinya masih kami selidiki. Hasil visum, pemeriksaan luar, di RSUD Sumberglagah Pacet tidak ada bekas luka kekerasan. Dan, korban ini sudah lama mengidap pikun,” terangnya. (no/war/epe)

Jombang, Memorandum

Memasuki 4 tahun masa pemerintahan Bupati Mundjidah Wahab serta Wakil Bupati (Wabup) Sumrambah, DPRD Kabupaten Jombang sepakat memberikan apresiasi sekaligus catatan.

“Memasuki 4 tahun masa pemerintahan pasangan Bupati serta Wabup Jombang, kami memberikan apresiasi. Namun, berkaitan dengan perbaikan kinerja ke depannya kami juga memberikan sejumlah catatan,” papar Ketua DPRD Mas’ud Zuremi, Jumat (23/9).

Apresiasi diberikan atas sejumlah capaian serta kinerja selama ini. Mulai dari baiknya sinergi antara legislatif serta ekesekutif, hingga diraihnya reward baik dari pemerintah pusat, hingga pemerintah provinsi (pemprov). “Sinergitas antara legislatif serta ekesekutif selama ini sudah berjalan sangat baik. Buah dari sinergitas tadi yakni diraihnya reward mulai dari pemerintah

pusat hingga Pemprov Jawa Timur,” jelas politisi PKB itu.

Dicontohkan olehnya, ketika ada kepentingan pembahasan yang dilakukan di gedung wakil rakyat. Nota penjelasan yang diberikan bupati maupun jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) selalu dapat diterima. “Salah satu contoh ketika ada pembahasan RDP di tiap-tiap fraksi, nota penjelasan selalu mudah diterima. Demikian halnya saat jajaran OPD, pembahasan yang dilakukan dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah penghargaan yang diterima Pemkab Jombang dinilai sebagai salah satu indikator untuk memberikan apresiasi. Mulai dari didaulatnya Kabupaten Layak Anak (KLA), hingga opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. “Untuk WTP sendiri sudah diterima selama 9 kali berturut-turut. Termasuk turunnya bantuan terkait pengelolaan

sampah dari Jerman yang bernilai puluhan miliar,” terang Mas’ud. Kendati memberikan sejumlah apresiasi, dewan juga memberikan catatan untuk perbaikan kinerja. Salah satu yang ditekankan yakni perbaikan jalan yang merupakan salah satu ben-

tuk pelayanan publik. “Selain perbaikan jalan, kami juga memberikan catatan terkait penyerapan tenaga kerja. Sedikit kami ingatkan, dulu target setiap tahun penyerapan tenaga kerja mencapai 80 ribu per tahun,” pungkas Mas’ud.

Wakil Ketua DPRD Dony Anggun juga turut memberi masukan terkait infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan luar biasa. Dengan fakta itu, pemkab harus memprioritaskan. Seiring majunya tekonologi, respons cepat juga harus juga diambil eksekutif. Dengan secepatnya meluncurkan Jombang Smart City . “Sudah bukan waktunya lagi kita harus berkutat dengan kertas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka peluncuran Jombang sebagai smart city, adalah hal yang patut untuk segera dilakukan,” tandasnya.

Catatan serupa diberi-

kan wakil ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Arif Sutikno. Secara khusus, politisi asal Kecamatan Wonosalam tersebut mendorong agar pembangunan infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan objek wisata perlu untuk dilakukan. “Kabupaten Jombang memiliki banyak obyek tujuan wisata, salah satunya Wonosalam. Untuk mempercepat geliat

tadi, dukungan perbaikan infrastruktur harus dilakukan,” ungkapnya.

Terakhir, carut-marutnya validasi data saat pembagian BLT ke masyarakat. Merupakan bentuk nyata jika harus ada pembenahan yang mendesak untuk dilakukan.

“Jangan sampai kegaduhan terkait tidak validnya data terus berulang. Untuk mengantisipasi hal itu, sudah

sepatutnya pembenahan harus segera dilakukan

Pemkab Jombang,” tutup Arif. (adv/wan/war/epe)

Jasad

Jombang, Memorandum

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Ida Ayu Masyuni menjatuhkan pidana penjara selama 11 bulan terhadap Bintang (nama samaran), muncikari penyedia remaja pria untuk AH, jaksa dari Kejari Bojonegoro yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Hakim tunggal PN Jombang Ida Ayu Masyuni membacakan vonis putusan muncikari penyedia jasa layanan remaja pria kepada jaksa dari Kejari Bojonegoro.

“Melalui program ini, Petrokimia Gresik berupaya mendorong pemuda sekitar agar mampu memanfaatkan teknologi untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya,” tandas Dwi Satriyo kemarin.

Tiga ahli digital marketing yaitu Yoppie Ari W co-founder NF Team, Dimas R Pamungkas owner Bhre Production,, dan Rachmat Danny selaku founder Mamooku didatangkan untuk berikan materi. Dilanjutkan dengan program mentoring secara hybrid selama dua bulan ke depan. Adapun materi yang diberikan antara lain pengenalan tentang digital marketing agar peserta memahami manfaat dari digital marketing itu sendiri, teknik pengambilan foto dan video menggunakan smartphone yang selama ini sudah menjadi menu wajib dalam digital marketing.

Ditambah materi teknik dasar copywriting dan pengenalan Google Ads. Selain itu, peserta juga dibekali materi pengenalan cara berjualan dan beriklan di marketplace maupun media sosial. Harapannya bisa mendongkrak geliat ekonomi usaha masyarakat.

“UMKM merupakan pilar ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan. Jika banyak pemuda sekitar perusahaan yang sukses dalam menjalankan bisnisnya secara online, tentu akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Inilah pentingnya pelatihan ini, agar usaha masyarakat sekitar perusahaan tidak tertinggal teknologi dan semakin maju,” tutup Dwi Satriyo.

Anang, pengurus Karang Taruna Kelurahan Kroman, sekaligus owner Rest My Eyes Shoescare mengaku sangat terbantu dalam hal digitalisasi setelah mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, pelatihan digital marketing merupakan hal yang sangat bermanfaat di era 5.0 ini.

“Saya semakin terpacu untuk menerapkan apa yang sudah dipelajari terkait digital marketing untuk pengembangan usaha, mulai dari foto dan video produk, transaksi penjualan melalui e-commerce, hingga membuat Google business,” ujarnya. (and/har/epe)

Sumur mereka sudah tidak mengeluarkan air lagi. Hal ini dipicu musim kemarau yang sudah berlangsung cukup lama. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat terpaksa memanfaatkan air sungai yang kondisinya tidak cukup bersih.

untuk minum dan memasak, warga membeli air isi ulang Rp 5.000 per galon.

Sebagian, merogoh kocek sendiri untuk beli air bersih.

Kepala Desa (Kades) Bendungan Sholeh mengatakan, dua minggu terakhir warganya terpaksa memanfaatkan air sungai untuk mandi, mencuci, dan keperluan lain. Sementara

Ada juga yang mengambil air dari desa lain yang sumurnya tidak kering. “Kalau seperti ini terus kasihan warga kami harus mengeluarkan uang banyak hanya untuk membeli air bersih,” jelasnya, Jumat (23/9).

Melihat kondisi warganya yang kesusahan, Sholeh tidak bisa berbuat banyak. Pihaknya sangat mengharapkan bantuan air bersih dari Pemkab Gresik dalam hal ini Badan Penanggu-

langan Bencana Daerah (BPBD).

“Agar beban warga kami sedikit ringan,” sebutnya.

Kemarin, kondisi itu sudah mulai direspons BPBD. Droping air bersih ke Desa Bendungan sontak disambut meriah warga.

“Bantuan droping air bersih akan terus berlanjut ke tiap desa yang dilanda kekeringan selama musim kemarau,” ujar Camat Duduksampeyan Dedy Hartadi.

Dalam proses distribusi air bersih mendapat kawalan langsung personel Koramil Duduksampeyan. “Bantuan

air bersih ini solusi yang tepat mengatasi krisis air bersih atau kekeringan,” kata Serka Agung Rudianto.

Agung sapaan akrabnya juga menyarankan kepada warga agar membuat tandon tadah hujan di setiap rumah. Sehingga saat musim hujan bisa menampung air dan dapat digunakan untuk mengatasi kekeringan.

“Perlu adanya sumber-sumber air juga seperti sumur bor dan jaringan air ke wilayah yang rawan kekeringan,” pungkasnya. (and/har/epe)

Bojonegoro, Memorandum

Proyek pengecoran ruas Bubulan-Dander terus dikebut. Namun, material yang tumpah di jalan sangat mengganggu hingga dikeluhkan warga. Tumpahan itu terjadi di wilayah Hutan Balungpanggang.

Munari, warga setempat mengaku jika tumpahan material (olahan koral dan semen untuk jalan cor), terjatuh dari truk. Kondisinya sangat membahayakan pemotor. “Sudah sering dibersihkan warga. Tapi, ada lagi,” ujarnya kemarin.

Tumpahan material itu tepat berada di tanjakan dan kian hari bertambah. Sehingga, hal itu membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Selain itu juga berdebu dan menyebabkan polusi.

Informasi puing material yang membahayakan pemotor itu diapresiasi Sekretaris Dinas PU BMPR  Chusaifi Ivan Rachmanto. “Setelah mendapatkan informasi, kami langsung bergerak bersama beberapa seperti kepolisian dibantu warga gotong royong membersihkan,” katanya. (top/har/epe)

Gresik, Memorandum Angka perceraian di Kota Pudak cukup mengkhawatirkan. Data Pengadilan Agama (PA) Gresik mencatat, selama Januari-September 2022, ada 1.426 kasus cerai gugat dan 489 kasus cerai talak. Jika di rata-rata, setiap minggu ada 56 janda baru. Masalah ekonomi keluarga menjadi faktor paling dominan.

Dari ribuan kasus perceraian tersebut, parahnya lagi terjadi di kalangan usia produktif. Bahkan, dengan rata-rata usia pernikahan berkisar 10 tahun. Hal ini perlu mendapat atensi dari berbagai pihak. “Para pasangan masih berusia muda. Mayoritas di bawah 35 tahun,” ungkap Humas PA Gresik Kamaruddin Amri kemarin.

Pria yang juga bertindak sebagai hakim PA Gresik itu merinci bahwa permasalahan ekonomi menjadi faktor paling banyak memicu keretakan rumah tangga. Baik dalam hal tidak mampu mencukupi kebutuhan, maupun tidak mampu lagi memberikan nafkah. “Karena pihak suami tidak memiliki pekerjaan,” imbuh Amri.

Permasalahan tersebut kian rumit dan pelik lantaran pola hidup keluarga yang tidak produktif. Pihak suami

tidak memiliki niatan untuk berupaya memberikan nafkah lahir maupun batin. Kondisi ini memperkeruh kehidupan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Baik talah maupun gugat.

Selain perceraian, PA Gresik juga mencatat pengajuan dispensasi pernikahan usia dini selama 2022 mencapai 176 pemohon. Dispensasi

ini banyak diajukan karena hamil di luar nikah, maupun permintaan langsung dari para orang tua. Hal ini ironis dan perlu mendapat penanganan.

“Menandakan bahwa pernikahan banyak dipahami sebagai penyelesaian masalah. Padahal pernikahan harus berangkat dari niat yang tulus dan penuh tanggungjawab,”

bebernya. Fenomena tersebut menjadi pertanda bahwa kesadaran masyarakat tentang hukum perkawinan terbilang rendah.

Terutama jika diukur kesiapan mental bagi para pasangan suami istri. Dalam hal ini, peran orang tua hingga lingkungan sekitar yang menjadi sangat penting. “Dengan memberikan pemahaman

bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral,” jelasnya.

Pihaknya pun terus melakukan berbagai upaya untuk menekan kasus tersebut. Terlebih, permohonan cerai hingga sebelum mendapat putusan harus melalui berbagai tahapan. “Baik mediasi maupun menyediakan lembaga konseling. Sebagai upaya mendamaikan masing-masing pihak,” tutup Amri. (and/har/epe)

Gresik, Memorandum

Petrokimia Gresik memberikan pembekalan digital marketing kepada puluhan pengurus karang taruna di sekitar perusahaan. Melalui pelatihan Teman Nge-DM (Digital Marketing) mendorong pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Program ini berlangsung selama tiga hari (20-22 September).

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan, era digital telah membawa perubahan pola transaksi masyarakat dari konvensional menuju digital. Alih-alih merasa terancam, menurutnya pelaku usaha justru harus mampu menangkap fenomena ini sebagai peluang untuk memperluas jangkauan pasarnya.