Koran Memorandum Edisi 17 Januari 2022

MEMORANDUMTV

Namun, Ana, sapaan Andriana, tak bisa langsung pulang dan bertemu keluarga. Meski lolos, Ana yang selama penyekapan tak diberi makan itu

dengan daerah langsung

Endah (samaran) merasa perjalanan hidupnya sangat membahagiakan. Tidak pernah ada

namun itu tidak membantu ingatannya menemukan jawaban.

Spontan dia menoleh ke arah Endah. Sebaliknya, Endah menatap matanya penuh tanya. “Surat dari Mama. Ini diberikan sehari

-

Si Mameng

RSUD

Soewandhi)

suami korban kecelakaan.

Surabaya, Memorandum

Ashfa Travel benar-benar all out dalam memanjakan jemaah yang akan berangkat ibadah ke Baitullah. Ada diskon sebesar Rp 1 juta di setiap program utama dan tanpa transit.

Hal itu, diungkapkan Rival, marketing Ashfa Travel kepada Memorandum. Dia mengatakan, di Ashfa Travel ada dua program utama, yakni yang pertama program utama dengan  harga murah Rp 26 juta sudah include semuanya dan tanpa transit langsung Jeddah, Arab Saudi.

Antisipasi Problem Banjir Blega, Plt Bupati Bersurat ke Pemprov

Sejak puncak musim hujan disertai cuaca ekstrem menggedor Jawa Timur pada pertengahan Desember 2022 lalu, kecamatan di ujung Timur Kabupaten Bangkalan itu sudah tiga kali diterjang musibah banjir bandang.

Dampaknya, ribuan rumah warga dibeberapa perkampungan Desa Blega yang diapit oleh dua aliran sungai besar terendam air dengan ketinggiamn di atas satu meter. Ratusan hektar sawah petani yang baru menebar benih pada awal Desember lalu, juga mengalami nasib serupa.

Tak terkecuali, ruas jalan nasional di Kecamatan Blega yang menjadi penghubung Kabupaten Bangkalan-Kabupaten Sampang lewat jalur tengah, juga terendam air setinggi lutut orang dewasa, Imbasnya, kecacetan arus lalu lintas jadi problem yang sulit diantisipasi.

“Yaahh…, setiap kali puncak musim hujan tiba, musibah banjir bandang rutin terjadi setiap tahun. Itu kaprah terjadi sejak era tahun 1980-han silam,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangkalan, Geger Haari Susianto, SP MMA, Senin (16/1).

Musibah rutin tahunan itu, imbuh Heri, kaprah terjadi lantaran secara gegografis lokasi kecamatan Blega ada di dataran rendah. Atau posisinya ada di bawah Kecamatan Geger yang

lokasinya di atas ketinggian bukit.

Selain itu, Kecammatan Blega, khususnua Desa Blega, diapit oleh dua aliran sungai besar yang lokasinya berdekatan.” Akibatnya, jika hujan lebat berkepanjangan terjadi, musibah banjir bandang pasti terjadi di Kecamatan Blega,” tandas Heri.

Ini logis terjadi. Sebab selain dapat kiriman air bah dari Kecamatan Geger, dua sungai yang ada di Desa Blega juga meluap dan menggenangi hampir seluruh perkampungan penduduk, areal persawahan dan bahkan jalan nasional di Kecamatan Blega.” Awal Juanuari 2023 lalu, banjir bandang sudah dua kali menerjang Blega,” ungkap Heri.

Penegasan Heri, dibenarkan oleh Plt Bupati Bangkalan, Drs H Mohni,MM. Untuk mengantisipasi problem tahunan itu, Pemkab Bangkalan melalui OPD terkait sudah menyiasati dengan berbagai daya dan upaya untuk mencari solusi antisipasinya.

“Diantaranya, proyek normalisasi salah satu Sungai yang membelah Kota Blega, sudah tuntas digarap Pemprov Jatim Oktober lalu. Proyek ini dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air Pemprov melalui UPT PSDA Madura,” ungkap H Mohni.

Bahkan September lalu, ketika musim hujan sudah di ambang pintu, proyek normalisasi

itu sudah ditinjau langsung oleh romvbongan Komisi D DPRD Jatim, didampingi Bupati R Abdul Latif Amin Imron, Wabub Drs H Mohni dan anggota Forkopimda.

Tahun-tahun sebelumnya, beberapa proyek embung desa tuntas pula dibangun di sekitar daerah aliran sungai (DAS) dua sungai yang membelah Kota

Blega. Tetapi faktanya, ternyata belum menyelesaikan malasah. Sejak akhir Desember hingga awal 2023, guyuran hujan lebat tetap menebar musibah banjir bandang.

” Sepengetahuan saya, setidaknya sudah tiga kali Blega diterjang musibah banjir bandang,” ungkap H Mohni.

Musibah senada, juga rutin menerpa sebagaian Desa di Kecamatan Arosbaya. Latar penyebabnya sama. Arosbaya berada di bawah Kecamatan Geger di atas ketinggian bukit, serta dibelah aliran sungai besar.

Untuk menemukan solusi yang tepat, Pemkab, sambung H Mohni, kembali mengirim

surat kepada Pemprov Jatim. Tujuannya, selain untuk bantuan survey lapangan dan pengiriman alat berat untuk pengerukan sungai, juga mengusulkan agar normalisasi dua sungai di Blega dan satu sungai besar di Arosbaya, segera ditindaklanjuti lebih lanjut.

Alasannya, normalisasi Sun-

gai Blega misalnya, masih terbatas sepanjang 300 meter di salah satu tepi aliran sungai, serta pengurukan dengan kedalaman 10 meter. Atau dengan kata lain, belum tuntas sepenuhnya. Selain itu, pemeliharaan sungai Blega, secara yuruidis menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemprov Jawa Timur. (ras/mik)

Sumenep, Memorandum

Pemkab Sumenep mengajak Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) setempat bekerja sama dalam memberdayakan umat. Agar program pembangunan yang sedang berjalan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, keberadaan Muslimat bisa membantu pemerintah untuk menumbuhkembangkan dan menciptakan keberhasilan setiap tahapan program pembangunan.

“Muslimat NU selama ini telah membantu kami dalam pembinaan mental umat bagi terwujudnya pemberdayaan kaum perempuan yang memiliki nilai-nilai akhlak mulia,” ujar Edi, Senin (16/1).

Pihaknya mengakui, Muslimat NU Kabupaten Sumenep adalah organisasi sosial keagamaan yang memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan umat khususnya kalangan perempuan.

Edi berharap, pengurus PC Muslimat NU Sumenep periode 2022-2027 memberikan warna bagi kemaslahatan selur uh

umat,

“Pengurus Muslimat NU Sumenep harus  memberikan keteladan sekaligus sebagai panutan, supaya eksistensinya tetap baik dalam upaya menjaga kepentingan dan optimisme kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Semoga menjadi insan yang kuat dan mampu memberikan perubahan positif untuk pembangunan masyarakat di segala sektor,” harap Edi.

“Kami berusaha mengembangkan SDM ini dibarengi dengan pengembangan potensi di Kabupaten Sumenep, karena banyak potensi di setiap desa guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar perempuan

juga

Sumenep, Memorandum

Sebanyak 26 objek wisata mulai kembali dipromosikan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada wisawatan lokal maupun mancanegara. Sepanjang tahun 2023 ini, pemkab rutin bakal menggelar event atau kegiatan wisata pascapandemi.

Melalui serangkaian event wisata, pemerintah ingin memperkenalkan seluruh objek wisata di Sumenep untuk menarik pengunjung lokal maupun mancanegara datang ke kabupaten setempat.

Di Sumenep sendiri baik daratan maupun kepulauan terdapat banyak tempat wisata alam maupun wisata buatan salah satu yang paling terkenal yakni Gili Iyang memiliki kandungan oksigen terbaik nomor dua di dunia.

“Agenda 26 kegiatan wisata

(aan/mik)

Pamekasan, Memorandum

Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam bersama sejumlah OPD meninjau langsung perbaikan poros jalan Kecamatan Pegantenan menuju Kecamatan Batumarmar, yang telah diperbaiki dengan menaiki motor, Minggu (15/1).

Dalam peninjauan itu, Bupati didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ajib Abdullah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Taufikurrahman, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Basri, Plt Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran R. Syaiful Amin, dan Kalaksa BPBD Pamekasan Amin Jabir.

Rombongan bupati berangkat menaiki motor dari Pendapa Agung Ronggosukowati sekitar pukul 10.30 melewati Jalan Raya Pegantenan, Bujur Barat dan Pangerreman.

Orang nomor satu di Bumi Gerbang Salam itu beberapa kali berhenti di tengah jalan melihat perbaikan jalan dan pembangunan yang sedang dikerjakan.

“Kita meninjau langsung perbaikan jalan dari Kecamatan Pegantenan menuju Kecamatan Batumarmar. Dari tahun 2022 sampai tahun 2023, luas jalan yang kita perbaiki dari Pegantenan sampai daerah Bujur dan Desa Pangerreman menuju Desa Tanjung,” kata Bupati Baddrut Tamam.

“Harapan saya, jalan ini menjadi jalan kesejahteraan. Jalan yang memakmurkan antara selatan dan utara. Tidak hanya itu, kita juga mendorong beberapa prioritas lain, diantara beberapa akses jalan menuju poros desa. Misalnya, dari Bujur Barat sampai Pangereman, dan

dilaksanakan yakni Sumenep Culture. Dalam event tersebut, semua budaya tradisional yang ada di Sumenep akan diperkenalkan kepada masyarakat lokal maupun mancanegara.

Beberapa kegiatan yang akan segera digelar selain upaya memperkenalkan juga  memberikan informasi kepada calon wisatawan hingga tertarik datang ke Sumenep.

Sepertinya untuk tahun ini promosi wisata andalan Sumenep akan memamerkan keindahan dan keunikan  Gili Iyang dan Gili Labak. Keduanya menurut Ahmad Fauzi memliki keindahan alam tiada tanding.

“Sementara Gili yang ini, terdapat lokasi kandungan oksigen terbaik nomor dua di dunia, di bawah Jordania,” bebernya. (uri/mik)

di Desa Pangereman sudah selesai,” imbuhnya.

Bupati yang memiliki terobosan desa tematik untuk menggali potensi desa itu menjelaskan, pelebaran jalan masing-masing sisi kanan dan kiri seluas satu meter itu diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Hasil pantauan media langsung di lapangan, kegiatan itu tidak mengecewakan meskipun jalan di Desa Pangerreman menuju Tanjung agak licin dan berbatu.

“Saya buktikan sendiri, jalannya jauh lebih bagus dari pada tahun tahun lalu, semoga

ini bisa memperlancar akses transportasi warga pamekasan,” ujar Ra Baddrut. Ke depan, pihaknya berharap seluruh stakeholder dan masyarakat saling bahu membahu bersinergi dalam melaksanakan tata kelola pembangunan infrastruktur khususnya jalan di wilayah kabupaten setempat.

Agus 45 tahun warga setempat menyampaikan, rehabilitasi atau perbaikan jalan saat ini sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang melakukan kegiatan mobilisasi baik pertanian maupun peradangan .

“Karena jalan tersebut tersebut akses utama dalam melakukan aktivitas semua masyarakat. Jalan ini sangat memudahkan kami warga desa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas lainnya dalam transportasi maupun jalan kaki, dikarenakan hal ini bisa memudahkan serta mempercepat aktivitas perjalanan. Mudah-mudahan-desa yang lain yang masih belum tak bisa menemukan manfaatnya sama,” harapannya. (sjk/mik)

bukan hanya kaum perempuan saja, namun segenap masyarakat demi terciptanya keselarasan dan kedinamisan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep, Hj Dewi Khalifah berkomitmen meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk semakin memajukan organisasi dalam rangka mendukung pemerintah memajukan daerah.

yang

Wakil Bupati Sumenep tersebut.

merupakan wujud Pemerintah untuk memperkenalkan objek-objek wisata yang ada di Sumenep,” kata

Bupati Sumenep Ahmad Fauzi, Senin (16/1).  Salah satu kegiatan yang akan

Banjir di ruas jalan nasional Kecamatan Blega yang saat ini diupayakan pemkab untuk meminta bantuan penanganan dari pemprov.

Bangkalan, Memorandum

Sejauh ini, Pemkab Bangkalan belum menemukan solusi yang efektif untuk mengantisipasi problem banjir bandang yang sering menerjang Kecamatan Blega setiap kali puncak musim hujan tiba. Termasuk hingga awal tahun 2023

Ratusan

TULUNGAGUNG-TRENGGALEK

Kades Tulungagung Tuntut Perpanjangan Masa Jabatan

Tulungagung, Memorandum

Sekitar 200 kepala desa (Kades) dari Kabupaten Tulungagung berangkat ke Jakarta, Senin (16/1) siang. Mereka mendatangi DPR RI untuk menuntut aturan dana desa dan perubahan masa jabatan kades.

Perwakilan kades, Hari Cahyono menyampaikan, rombongan kumpul di Alun alun Tulungagung dengan mencarter bus menuju ke Jakarta.

Imbas Pembangunan Tol Kediri-Tulungagung

Tempat Ibadah dan Makam Digusur

Tulungagung, Memorandum

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyetujui Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan jalan tol Kediri - Tulungagung.

Kini pengukuran lahan sudah mulai dilakukan di wilayah Kabupaten Tulungagung. Salah satu kecamatan paling banyak terimbas yaitu Karangrejo, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri.

Camat Karangrejo, Eko Susanto memastikan hingga saat ini warganya tidak ada rencana hendak pindah secara bersama-sama atau bedol desa, pasca penetapan pembangunan jalan tol tersebut.

“Kalau sampai bedol desa itu tidak ada ya, karena lahan yang digunakan kan tidak satu desa gitu, tapi hanya beberapa meter saja yang dilewati saja,” ujar Eko Susanto, Senin (16/1).

Menurut Camat Eko, masyarakatnya yang terdampak juga setuju dengan pembangunan jalan bebas hambatan itu. Hal ini dibuktikan selama proses sosialisasi dan persiapan Penlok kemarin tidak ada kendala.

“Sampai saat ini masyarakat setuju, tidak ada yang menyampaikan keberatannya,” jelasnya.

Eko juga mengakui, pasca Penlok terdapat beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kecamatan Karangrejo bakal terimbas. Yakni dua masjid dan satu pemakaman umum.

Menurutnya, hal tersebut sudah disampaikan kepada masyarakat desa setempat. Sejauh ini tidak ada penolakan. Mereka tidak mempermasalahkannya.

“Ada dua masjid dan satu pemakaman umum yang terimbas, sudah kita sampaikan juga hal ini kepada masyarakat,” pungkasnya. (fir/mad/day)

Kades Pulosari tersebut mengatakan, rencana aksi ke DPR RI ini disetujui semua kepala desa, walaupun ada beberapa kades yang tidak ikut ke Jakarta karena sedang berhalangan .”Sebagian kades memang ada yang tidak ikut, karena ada yang sedang sakit dan usianya sudah lansia. Tapi mereka semua setuju,” ujarnya.

Hari mengatakan, aksi kades untuk menyampaikan aspirasi para kades soal pengelolaan dana desa dan usulan perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun per periode menjadi 9 tahun per periode. “Kalau alasan pastinya kenapa isu

ini yang dibawa, itu nanti DPP yang bisa menjelaskan lebih rinci. Tapi kita harapkan agar kondusifitas masyarakat semakin tertata dengan adanya perubahan ini,” jelasnya.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo yang memberangkatkan ratusan kades, berpesan agar mereka menyampaikan aspirasi secara tertib, dan tetap membawa nama baik Kota Marmer. “Mereka ini kan sama seperti anak-anak saya semua. Kita harapkan mereka bisa menyampaikan aspirasi dengan baik dan menjaga nama baik Tulungagung,” tuturnya.

Bupati Maryoto menyebut, sejauh ini aturan tentang masa jabatan kades sudah diatur dalam undang - undang. Termasuk jika nantinya perubahan itu

Bupati Maryoto Pimpin Sertijab 82 ASN Pemkab Tulungagung

Tulungagung, Memorandum

Roda pemerintahan di lingkup Pemkab Tulungagung terus bergerak. Kali ini ditandai dengan mutasi, promosi dan reposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai eselon.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo memimpin proses pelantikan dan pengambilan sumpah / janji jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional lingkup Pemkab Tulungagung, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (16/1/2023).

“Kami sampaikan selamat kepada pejabat yang dilantik hari ini, selamat atas promosi, mutasi maupun reposisinya,” ucapnya.

Bupati Maryoto meminta pejabat yang dilantik segera beradaptasi dengan pekerjaan serta tempat barunya. Maryoto juga meminta pejabat yang dilantik untuk terus berkembang dan belajar, sehingga semakin profesional dalam bertugas.

“Segera bekerja dengan baik, bekerja dengan profesional, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tuturnya.

Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan

ABADI/ JL.TANJUNG SARI.24.SBY.

PT.CIPTA PRIMA MANDIRI/ JL.SURABAYA.

disetujui undang-undang, maka pihaknya siap melaksanakannya. “Kalau masa jabatan itu kan sudah diatur undang -undang, kita turut patuh dalam aturan yang ada,” pungkasnya.(fir/mad/day)

SDM (BKPSDM) Kabupaten Tulungagung menyebutkan, terdapat 82 ASN yang dilantik. Rinciannya 5 orang ASN Eselon IIb, 12 ASN Eselon IIIa, 19 ASN Eselon IIIb, 21 ASN Eselon IVa, 20 ASN Eselon IVb, dan 5 ASN fungsional.

Berikut 5 ASN Eselon IIb yang dilantik, Kepala BPKAD Galih Nusantoro, Kepala Dinas Pertanian Suyanto, Kepala Dinas Sosial Wahyid Masrur, Kepala DPMD Sugiyanto, dan Kepala Dinas Perhubungan Bagus Kuncoro. (fir/mad/day)

Kejadian Naik, Korban Meninggal Turun

Kediri, Memorandum

Sebanyak

di mana korban meninggal mencapai 60 orang.

Kanit Gakkum Satlantas Ipda Wina Nurwarida menyampaikan, data kecelakaan lalu lintas sepanjang 2022 ada sebanyak 542 kejadian. Jumlah tersebut mengalami kenaikan karena pada tahun sebelumnya ada 421 kejadian.

“Sedangkan korban luka berat 1, dan 712 luka ringan. Sementara pada 2021 ada 421 kejadian terdiri 60 orang meninggal dunia, 6 luka berat, dan 560 luka ringan,” ujarnya, Senin (16/1).

Pada 2022, kecelakaan didominasi pengendara roda dua yang mayoritas melanggar peraturan lalu lintas. Dari status korban meninggal, didominasi para pelajar atau mahasiswa (16-25 tahun). “Penyebabnya naiknya angka kecelakaan lalu lintas karena aktivitas masyarakat sudah berjalan normal 100 persen dan pandemi Covid-19 juga sudah landai atau berkurang,” katanya.

Karena itu, ia berharap tahun ini jumlah kejadian kembali turun. “Saya imbau pengendara untuk tertib mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan,” harapnya. (mon/epe)

Poligami Pengadilan Agama hanya Catat Satu Kasus

Bojonegoro, Memorandum

Jumlah

minim. Hal itu berdasarkan data pengadilan agama (PA) setempat. Ketua Panitera PA Bojonegoro Sholikin Jamik mengungkapkan, poligami yang masuk pada 2022 hanya satu perkara. Berbeda dengan 2021 yang tercatat 10 perkara. Ada dua aspek penyebab. Pertama ketika sebuah kabupaten/kota yang memiliki tingkat poligami rendah dapat dibaca kesadaran hukum juga rendah. Sehingga tidak menutup kemungkinan poligami secara siri sudah berkembang. “Intinya banyak yang melakukan poligami tetapi tidak terdaftar resmi di PA,” ungkapnya. Kedua, jika tidak terjadi poligami siri karena pendapatan orang Bojonegoro menurun. Berati tingkat kemakmuran rendah, sebab orang yang melakukan poligami sebenarnya menggambarkan kemakmuran secara personal.

“Hal ini berati menunjukkan kemiskinan Bojonegoro meningkat. Karena poligami tidak akan disetujui oleh Mahkamah Agung (MA), ketika tingkat kemakmuran/penghasilan pendapatan rendah,” ucapnya. (top/har/epe)

Cabuli Anak Tiri

Polisi Ringkus Warga Nganjuk

Kasatreskrim AKP Rizkika Atmadha Putra membenarkan penangkapan itu. Terduga pelaku menjalankan aksinya sebanyak dua kali. Masing-masing pada 2019 dan 2020 di Kecamatan Papar. Padahal, status IS dengan ibu kandung korban sudah cerai. “Kejadian terakhir, terduga pelaku mendatangi korban malam hari,” jelasnya, Senin (16/1).

Rizkika menuturkan, IS langsung menuju kamar korban yang sempat terbangun mendengar suara berisik hingga

terbangun. Bukannya membatalkan niat, IS justru mengancam korban agar diam. Namun perintah itu tidak digubris korban yang berontak mengetahui sosok yang pernah dekat dengan keluarganya hendak menodai. “Namun, terduga pelaku yang memakai sarung tetap memaksa hingga korban tidak berdaya,” bebernya.

Kejadian terakhir itu yang membuat ibu kandung korban meradang dan melapor ke Mapolres Kediri. Menin-

Perjuangkan Aspirasi, 240 Kades Kediri Bertolak ke Jakarta

Kediri, Memorandum

Sebanyak 240 kepala desa (kades) asal Kabupaten Kediri berkumpul di Gedung Convention Hall, desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Senin (16/1).

Mereka hendak berangkat ke Jakarta, berpartisipasi dalam aksi damai di Gedung DPR RI. Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Kediri Imam Jami’in menuturkan, agenda yang diusung adalah memperjuangkan aspirasi revisi UU Nomor 6 Tahun 2014. Khususnya Pasal 39 Ayat 1 dan 2. “Kami sangat berharap, tuntutan dan aspirasi tidak hanya kami, juga ribuan kades di seluruh Indonesia dikabulkan,” ucapnya.

Kades Janti, Kecamatan Pa-

par, Didik mengaku, rombongan berangkat menggunakan 6 armada bus. “Kami akan menyampaikan aspirasi terkait revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39. Di mana sebelumnya masa jabatan kepala desa 6 tahun masih kurang,” ucapnya.

Menurut Didik, dengan adanya pembagian 18 dibagi 3 menjadi 6 tahun, dirasa masih terlalu pendek. Berbeda dengan jika dibagi dua. Hal ini dikarenakan pada saat pilkades, untuk menyatukan persatuan dan kesatuan antarwarga butuh waktu panjang.

Apalagi mendekati tahun politik seperti saat ini. Sehingga menjadi persoalan tersendiri di masyarakat. Belum selesai

Gresik, Memorandum

Ratusan kepala desa (kades) dari Kabupaten Gresik kemarin bertolak menuju Jakarta. Mereka akan mengikuti aksi damai mendukung revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Gedung DPR/MPR RI yang berlangsung hari ini, Selasa (17/1).

Total sebanyak 305 kades yang berangkat ke ibukota. Mereka diangkut 13 armada bus dan bakal bergabung dengan 30 ribu kades se-Indonesia. Tuntutannya, perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi M Bahrul Ghofar mengatakan, rombongan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik bakal menggelar aksi damai di Senayan Jakarta. Para kades sepakat meminta UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang masa jabatan 6 tahun segera direvisi.

“Kalau sebelumnya jabatan 6 tahun dengan batasan 3 periode atau 18 tahun. Kalau direvisi nantinya juga sama 18 tahun, tapi batasan dua periode dengan

banyak hal.

masa

Bojonegoro, Memorandum

Pasar Wisata Bojonegoro semakin hidup. Sejak dibuka resmi pada 10 Januari 2023, pengunjung terus berdatangan. Apalagi setelah beroperasi 24 jam, denyut perekonomian terus berlangsung.

Tidak heran, pasar wisata menjadi rujukan wisata belanja warga. Mulai pelajar, ibu rumah tangga, bahkan mereka yang hanya ingin menikmati perubahan pasar tradisional menjadi psar wisata itu.

Reni misalnya. Ia bercerita membuka stand roti dan kue dari pukul 08.00 hingga 15.00. “Istirahat jam 10.00. Karena sore baru ramai kembali,” ceritanya.

Reni adalah salah satu pedagang yang merasa beruntung

bisa berjualan di pasar wisata. Apalagi, Pemkab Bojonegoro terus mendukung pasar wisata untuk terus berkembang sehingga banyak program yang digelontorkan.

Salah satunya adalah pembagian voucher belanja gratis senilai Rp 10 ribu dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop-UM) kepada pengunjung.

Sudarto, salah satu pedagang roti di kawasan itu mengaku banyak memperoleh manfaat dari voucher itu. Dagangannya banyak yang terjual lewat voucher. Menurut dia, langkah pemkab membagikan voucher ini perlu dilanjutkan. “Sangat membantu kami karena bisa menarik kedatangan pengun-

perbedaan pada waktu pilkades ditambah lagi memasuki pemilu. Hal itulah tidak boleh ada ada

gesekan kembali. “Kami semua bertekad untuk memperjuangkan usulan masa

jabatan kades diubah menjadi 9 tahun bisa disetujui DPR RI nantinya,” harap Didik. (mon/epe)

daklanjuti laporan itu, Unit PPA Satreskrim Polres Kediri melakukan penyelidikan den-

gan meminta keterangan sejumlah saksi, termausk korban. “IS kami ringkus di rumahnya di

Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk pada Jumat (13/1) malam,” tutup Rizkika.

Ilustrasi

Kediri, Memorandum

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kediri mengamankan IS (55), warga Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Dia ditangkap lantaran diduga mencabuli anak tirinya, KS (17).

58 orang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas sepanjang 2022 di Kediri Kota. Unit Gakkum Satlantas Polres Kediri Kota mencatat, jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Penanganan korban kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan Lalu Lintas

Ratusan kades asal Kediri mendapat pengarahan sebelum bertolak ke Jakarta.

jung. Jika berharap pelanggan baru secara cepat tentu sangat berat,” paparnya.

Pria asal Desa/Kecamatan

Padangan itu berharap agar pasar wisata dapat menjadi pusat belanja warga Bojonegoro. (top/har/epe)

warga yang melakukan poligami (beristri lebih dari satu) di Kabupaten Bojonegoro tergolong

Sholikin Jamik

Rombongan kades dari Kecamatan Balongpanggang saat berangkat menuju Jakarta.

Maliogoro Julukan Trotoar Jalan MH Thamrin

Bojonegoro, Memorandum

Jalan MH Thamrin disulap seperti kawasan Malioboro. Tak heran, warga menyebut kawasan itu dengan Maliogoro alias Malioboronya Bojonegoro. Sayang, sebagian dari mereka masih meninggalkan sampah di bangku atau taman sepanjang pedestrian.

Seperti yang tampak dalam postingan akun Instagram yang meraup 5.057 like. Tampak beberapa sampah plastik berserakan di taman. “Daerah yang maju harusnya juga diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang maju. Terus piye ki moass mboaakk (lantas bagaimana ini mas mbak),” sindir akun tersebut.

“Ada tempat sampahnya, ancene yo males lo wong-wong iki, jajal nek omah e wonge dibuak i sampah koyo ngono gelem ta engga? Sebenere ada sedikit saran gawe seng gak gelem mbuang sampah plastik neng tempat sampah. Dikonsumsi sekalian sama plastik²nya’’ tulis akun @eniambar11 mengomentari postingan itu.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro mengakui, kesadaran masyarakat memang masih kurang akan hal tersebut. Padahal telah disediakan beberapa tempat sampah di sepanjang pedestrian.

“Kalau membersihkan dan mengambilnya pasti, hanya yang paling penting adalah penyadaran masyarakat terkait kebersihan karena itu menyangkut perilaku,” ungkap Kepala DLH Kabupaten Hanafi (top/har/epe)

Naik Kursi Roda, Dukun Penipu Raup Ratusan Juta

personel Satreskrim Polres Gresik, Senin (16/1). Pria asal Desa/Kecamatan Menganti itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat Pasal 378 KUHPidana.

Ia ternyata sudah melancarkan aksinya selama setahun belakangan. Sebelum akhirnya digerebek polisi di rumah kontrakan di Perumahan Grand Verona Regency, Cerme pada 9 Januari 2023. Penipuan penggandaan uang itu juga pernah dilakukan di Desa Ngabetan, Cerme sebelum akhirnya diusir warga.

“Tersangka MY (Mulyanto) ini menjanjikan kepada para korban bisa menggandakan uang. Sejauh ini yang melapor ke kami ada lima korban. Ada yang dari Kebomas, Gresik Kota, dan lainnya,” kata Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis didampingi Kasatreskrim Iptu Aldhino Prima Wirdhan.

Salah satu korban berinisial MD dari Kecamatan Kebomas mengaku rugi Rp 395 juta. Mulanya, MD menyetor uang sebesar Rp 65 juta pada Juli 2022. Selang sebulan, dia kembali menyerahkan uang sebesar Rp

500 juta. Tersangka menjanjikan uang itu bakal menjadi Rp 3,9 miliar. Namun ternyata yang diserahkan ke korban hanya Rp 170 juta.

Itu belum termasuk korban-korban lain. Di hadapan penyidik, tersangka MY mengaku uang tersebut dipakai untuk membeli sejumlah aset. Mulai dari mobil, mengontrak rumah, sejumlah handphone dan perlengkapan untuk melancarkan aksinya dalam praktik penipuan menggandakan uang.

“Barang bukti yang kami amankan handphone, 6 keris, 2 bal uang mainan pecahan 100 ribu, 2 kardus air mineral berisi uang mainan, 1 blangkon, 7 dupa, 1 boneka jenglot, 1 patung bayi, 2 patung Dewi Kwan In dan 18 ampul darah golongan O+. Barang-barang itu dipakai ritual untuk meyakinkan para korban. Tersangka dijerat Pasal 378 KUHP,” tandasnya.

Selain MY, Satreskrim Polres

Gresik juga membekuk satu tersangka lain MI (46) asal Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah. MI merupakan pemasok darah berlabel PMI yang dipakai MY untuk melancarkan aksinya. MI diamankan

bersama barang bukti 23 ampul darah beku yang sudah kedaluwarsa.

“Tersangka MI menjual darah itu ke MY dengan harga Rp 300-Rp 500 per kantong. Kami masih dalami dari mana MI

mendapatkan darah-darah itu, apakah ada indikasi tersangka lain masih kami kembangkan. MI dijerat Pasal 195 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” tutup lulusan Akpol 2002 tersebut. (and/har/epe)

Gresik, Memorandum

Pengadilan Agama (PA) Gresik mencatat ratusan permohonan dispensasi nikah sepanjang 2022. Ironisnya, alasan menikah di bawah umur itu didominasi karena hamil di luar nikah alias hamil duluan. Bahkan, persentasenya menyentuh hampir 90 persen.

Berdasarkan data PA Gresik, ada sebanyak 258 pengajuan dispensasi nikah selama 2022. Para pemohon berusia di bawah 19 tahun. Kondisi ini menjadi rentan bagi kehidupan rumah tangga karena tergolong pernikahan dini. Kesiapan mental, materi dan lainnya menjadi sorotan.

Panitera Hakim Muda PA Gresik Andik Wicaksono mengatakan, tingginya angka permohonan dispensasi nikah disebabkan maraknya kasus remaja yang melakukan seks pranikah. Ketika hamil, permohonan dispensasi nikah menjadi jalan terakhir. Kendati secara usia belum siap.

“Yang diputus sebanyak 254 permohonan. Hampir 90 persen karena hamil di luar nikah. Rata - rata sudah mengandung, sehingga tidak bisa diminta menunggu cukup umur,” paparnya, Senin (16/1).

Ini menjadi catatan ironis mengingat julukan Kabupaten Gresik sebagai Kota Santri. Pernikahan dini sangat berisiko baik dari sisi usia maupun mental. “Kami juga mencatat dari yang mengajukan dispensasi nikah ini kemudian mengajukan perceraian di tahun yang sama. Bahkan ada yang setelah melahirkan, cerai,” tukas Andik Wicaksono

Untuk menekan kasus pernikahan dini, PA Gresik sebenarnya sudah melakukan berbagai uoaya. Antara lain program mediasi menggandeng MUI. “Sesuai prosedur, biasanya diadakan mediasi setiap Jumat dalam menekan kasus pernikahan anak, usia yang belum cukup akan berdampak pada mental dan kekuatan fisik,” imbuhnya.

Selain catatan dispensasi nikah, PA Gresik juga mencatat angka perceraian yang cukup tinggi. Tercatat 634 pengajuan cerai talak dan 1.875 cerai gugat. Perkara yang diputus sebanyak 539 cerai talak dan 1.724 cerai gugat. Artinya ada 2.263 janda baru selama 2022.

“Penyebab perceraian bervariasi, akan tetapi mayoritas karena permasalahan ekonomi yang mencapai 938 kasus. Kemudian perselisihan/pertengkaran 716 kasus, KDRT 306 kasus, meninggalkan salah satu pihak, dan peyebab-penyevab lainnya seperti judi, madat, dipenjara, poligami, mabuk, murtad,” tutup Andik. (and/har/epe)

Dandim Gresik Ubah Mindset Ratusan Pelajar

Gresik, Memorandum

Perhatian Dandim 0817/ Gresik Letkol Inf Ahmad Saleh Rahanar terhadap generasi muda sangat nyata. Rutinitasnya memberikan wawasan kebangsaan (wasbang) kini dinantikan generasi muda. Ia selalu berhasil mengubah mindset atau pola pikir maju dalam waktu singkat.

Seperti yang dilakukan di Aula Ongo Joyo Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar kemarin. Dandim kembali bertatap muka

secara langsung  dengan ratusan pelajar dari lima SMA sekaligus. Yaitu SMAN 1, SMK YASMU, SMK NURIS, SMK Muhamadiyah 10, serta SMA Islamic Qon Manyar.

Total ada sekitar 650 pelajar yang antusias mengikuti wasbang tersebut. Tampak hadir pula jajaran Forkopimcam Manyar dan kalangan guru. Selain menerima pemaparan materi, pelajar juga diberikan kesempatan  berpendapat dan menyampaikan pertanyaan. Tak

sedikit pelajar yang mengacungkan tangan.

Dandim menggarisbawahi, pentingnya sebagai seorang calon pemimpin untuk memiliki karakter disiplin dan wasbang yang baik. “Karena bagaimanapun kalian semua adalah generasi yang akan meneruskan semua perjuangan kita untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.

Oleh karenanya, para pelajar diajak untuk berikhtiar menjadi

pribadi yang jauh lebih baik, beretika dan bermoral. Ini bisa diraih dengan berbagai cara. Salah satunya belajar dengan baik serta menghormati kedua orang tua dan para guru. Ini penting penting untuk bekal di masa depan.

Di tengah perkembangan teknologi infofmasi, Letkol Inf Ahmad Rahanar menyoal bahaya laten dari handphone. Menurutnya, di handphone semua dunia digengam. Hal baik dan hal buruk. Jika tidak mampu me-

manfaatkan perkembangan sdcara positif, maka terjerumus ke arah yang negatif.

“Maka dari itu semua kita harus pandai dan bijak untuk mengunakan handphone dalam berselancar di media sosial. Karena juga bisa menjerumuskan kita ke hal-hal negatif kalau tidak bijak. Paling utama hindari kesalahan dalam pergaulan dan narkoba yang jadi musuh terbesar perusak moral bangsa khususnya generasi muda,” pungkasnya. (and/har/epe)

Gresik,

Memorandum

Muhammad Amanullah, pelukis kaki asal Kota Pudak bisa tersenyum lebar. Mimpi memiliki galeri sendiri untuk memajang karya lukisannya bakal segera terwujud. Bupati Fandi Akhmad Yani menyambut baik harapan pelukis yang akrab disapa Aam itu.

Rencana itu disampaikan bupati ketika meresmikan gedung teater, kafetaria, musala, dan launching buku SMP Negeri 4 Gresik, Senin (16/1). Sekolah yang menjadi tempat belajar Gus Bupati pada 19972000. Aam juga alumni setempat angkatan 2009.

Dalam kesempatan itu, Aam mempersembahkan lukisan wajah Bupati Gresik. Pelukis difabel itu membutuhkan waktu tiga hari untuk melukisnya dengan kaki. Sebab ia memiliki keterbatasan di kedua tangannya. Kendati memakai kaki, hasil karyanya tidak kalah dengan pelukis lainnya.

Bertemu dengan Gus Bupati digunakan Aam untuk menyampaikan harapan besarnya. Sebagai seorang pelukis, tentu punya keinginan memiliki galeri lukisan. “Ingin punya galeri sebagai penyemangat untuk terus berkarya di tengah

keterbatasan,” kata Aam. Gayung bersambut, Gus Bupati menyambut baik harapan besar Aam. “Kami koordinasi Disparekrafbudpora untuk galeri mas Aam salah satu anak muda, seorang motivator di tengah keterbatasan bisa memiliki kemampuan melukis dengan karya luar biasa,” tandasnya.

Pihaknya mengapresiasi kerja keras dan keuletan Aam yang terus berkarya di tengah keterbatasan. Mantan Ketua DPRD Gresik itu juga terkesima dengan hasil lukisan kaki yang dinilai sangat mirip dengan aslinya. (and/har/epe)

Terduga pelaku penipuan berkedok dukun Mulyanto menaiki kursi roda dalam pers rilis di Mapolres Gresik.

Pedestrian di Jalan MH Thamrin kini jadi spot favorit foto warga.

Dispensasi Nikah 258 Pengajuan, 90 Persen Hamil Duluan

Dandim Gresik Letkol Inf Ahmad Saleh Rahanar memaparkan wawasan kebangsaan di depan ratusan siswa.

Badan

Timur

melaporkan, hingga awal 2023 ini pengangguran perempuan di Jatim masih tinggi. Terlebih di perkotaan. Jumlahnya lebih banyak daripada di daerah pedesaan.

“Pengangguran perempuan di Jatim memiliki pola yang sama seperti pola pengangguran secara umum. Pengangguran di daerah perkotaan cenderung memiliki proporsi yang relatif lebih besar daripada pengangguran di daerah perdesaan,” kata Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan, Senin (16/1).

Lebih jauh, BPS Jatim mencatat, perempuan pengangguran di Jatim

KOTA SURABAYA

Isa Anshori: Wali Kota Tega

didominasi kelompok usia muda. Yakni antara usia 20-29 tahun.

Menurut Dadang pada rentang usia tersebut besar kemungkinan mereka baru menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA sampai perguruan tinggi atau yang lebih dikenal dengan sebutan pengangguran terdidik.

“Artinya, mereka yang menganggur pada kelompok usia ini biasanya adalah mereka yang sedang menunggu atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki,” ujarnya.

Kemudian dijelaskan Dadang, persentase perempuan yang menganggur akan semakin menurun

Dewan Jatim Tanda Tangan Petisi Tidak Korupsi

Massa

Demonstran

NasDem Muhamad Ashari.

Korlap aksi, Nur Syamsi menyampaikan, kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap wakil rakyat

di Pulau Jawa serta dampak positif yang akan dirasakan masyarakat sekitar terkait pembangunan infrastruktur kelistrikan ini.

Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya SH MH mengungkapkan apresiasinya kepada PLN dalam usaha memperkuat keandalan sistem kelistrikan yang ada di Klaten. Lebih Lanjut Yoga menyatakan bahwa, Pemerintah Kabupaten Klaten mendukung Program Pemerintah Pusat, terlebih program ini menyangkut kepentingan umum.

“Kami mendukung program pemerintah serta kami berharap sinergi dapat berlangsung dengan baik antara PLN dengan Pemerintah Kabupaten Klaten. Pembangunan PSN ketenagalistrikan ini akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Untuk pelaksanaan proses mulai dari pra konstruksi hingga konstruksi untuk wilayah yang terlintasi akan mengikuti sesuai aturan berlaku. Dan selanjutnya komunikasi dapat dilakukan lebih intensif sehingga

dalam audiensi memaparkan mengenai latar belakang serta tujuan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang akan dibangun ketiganya melintasi Kabupaten Klaten. Lebih lanjut Otong menjelaskan terkait rencana proses pembangunan ketiga infrastruktur PLN ini dalam waktu dekat.

Terpisah, General Manager PLN UIP JBTB, Muhammad Ramadhansyah, menyampaikan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Klaten sangat penting, agar PLN dan pemerintah setempat memiliki pemahaman yang sama terkait pentingnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini, dimana dengan ditambahnya infrastruktur kelistrikan ini secara langsung nantinya akan meningkatkan keandalan kelistrikan di Pulau Jawa.

“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan audiensi yang diberikan oleh Wakil Bupati Klaten, Bapak Yoga Hardaya, SH MH. Giat ini sangat diperlukan untuk menciptakan kesepahaman serta memperkuat koordinasi antara PLN dengan Pemerintah Kabupaten Klaten. Dalam audiensi Kali ini, PLN juga menjelaskan rencana dan pentingnya penambahan pembangunan infrastruktur kelistrikan di Pulau Jawa, yang mana beberapa diantaranya melintasi Kabupaten Klaten, sehingga diperlukan sinergi yang baik antara PLN dan pemerintah setempat dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan,” ungkap Muhammad Ramadhansyah. (*/ono/day)

Surabaya, Memorandum

Pusat Statistik Provinsi Jawa

(BPS Jatim)

tercipta sinergitas yang baik,” tambahnya. Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi, Otong Sugiyono

kasus mendatanginya, kebaikan Sahat seolah terlupakan.

aksi membeber spanduk panjang berisi petisi dan meminta anggota DPRD Jatim tandatangan

dukungan melawan korupai di depan pintu gerbang gedung dewan Jatim.

ditemui anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS-Hanura-PBB, Mathur Husairi dan anggota Fraksi

KNPI

Surabaya, Memorandum

Sebanyak 325 anak yang bersekolah di SD dan MI Cokroaminoto bertanya-tanya

Siswa SD dan MI Cokroaminoto dengan latar belakang sekolah yang disegel Pemkot.

Isa Anshori

SIDOARJO

Senggolan, Pemotor Tewas Terlindas Truk

Sidoarjo, Memorandum

Diduga bersenggolan dengan pemotor lain, seorang pengendara asal Balongbendo, Sidoarjo, tewas terlindas truk di jalan Raya Bakung, Temenggungan, timur minimarket, Senin (16/1).

Oleh warga dan polisi, jasad korban yang diketahui bernama Agus Setijono (35), warga Jalan Brawijaya,  Desa Mungkung, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, langsung dievakuasi ke kamar mayat rumah sakit terdekat.

Dari keterangan polisi, semula motor Revo Nopol W 2162 WJ berjalan dari arah barat ke timur. Sesampai di TKP berserempetan dengan sepeda motor yang tidak diketahui nopol dan identitasnya (melarikan diri). Kemudian pengendara motor terjatuh ke lajur kanan dan kepala terlindas ban belakang kiri kendaraan.

“Korban dilindas ban belakang truck Mitsubishi Nopol AG 9541 UR yang berjalan dari arah yang sama,” ujar Kanit GKkum, AKP Ony

Purnomo.

Polisi belum bisa memastikan faktor penyebab terjadinya kecelakaan itu, namun dugaa sementara pengendara kendaraan kurang berhati - hati dan waspada saat mengendarai kendaraan di jalan raya.

“Dugaan sementara, pengendara kendaraan kurang hati-hati,” ujar Ony.

Kini kendaraan beserta supir truk yang diketahui bernama Bayu Andriyatmoko, 38 tahun, warga Mojokulon, Sragen Kulon Kabupaten Sragen, sedang menjalani pemeriksaan di unit Laka Satlantas Polresta Sidoarjo. Akibat peristiwa itu, jalur utama Surabaya - Mojokerto sempat tersendat dan mengalami antrian panjang.(bwo/jok/mik)

Anggota satlantas mengolah TKP kecelakaan.

MOJOKERTO-JOMBANG

Ratusan Kades Ikut Demo ke Senayan

Jombang, Memorandum

Ratusan kades dari Kabupaten Jombang berangkat menuju Jakarta kemarin. Tujuannya, mengikuti aksi demonstrasi di DPR RI dalam rangka menuntut tambahan masa jabatan. Di Jakarta, mereka akan bergabung dengan sekitar 30 ribu kades dari penjuru negeri yang ikut aksi serupa.

“Kami menuntut masa jabatan kades dari enam tahun menjadi 9 tahun, karena masa jabatan enam tahun terlalu pendek untuk melaksanakan program kerja di desa,” ungkap Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Jombang, Warsubi.

Menurut Abah Subi sapaan akrabnya, jabatan 6 tahun terlalu pendek untuk melaksanakan program kerja dengan maksimal. Pihaknya berharap, pemerintah pusat dan DPR menyetujui hal ini. “Harapan kami DPR dan pemerintah menyetujui, agar pembangunan di desa bisa maksimal,” pungkasnya.

Rombongan kades dari Jombang berangkat dengan 6 bus besar dan 1 bus berukuran sedang. Hanya 51 kades yang dilaporkan tidak ikut serta karena ada halangan. (wan/war/epe)

Mantan Kades Kedungudi Menghilang

Senin (16/1).

Namun, proses hukum tersendat setelah menghilangkan jejak. Polisi pun memasukkan Susilo dalam daftar pencarian uang (DPO). Sedangkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam dugaan korupsi anggaran ADD 2019, mencapai Rp 239 juta.

Kanit Tipikor Satreskrim Polres Mojokerto Iptu Ali Sodikin menjelaskan, Susilo sebenarnya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak kasus yang terjadi pada masa jabatannya, mencuat awal 2022.

“Berdasarkan hasil penghitungan inspektorat, perbuatan tersangka (Susilo) mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 239.915.805. Modusnya, mencairkan anggaran pos pembangunan dari ADD. Namun, dalam praktiknya pembangunan tidak dilakukan sesuai dengan RAB. Setelah diperiksa, ditemukan adanya kekurangan pembangunan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara pada pos pembangunan dan pajak,” jelasnya,

Dugaan penyelewengan itu meliputi, pembelian meja rapat sebesar Rp 700 juta, pembelian genset Rp 1,540 juta, peningkatan kapasitas pengrajin Rp 8.188.000, pembuatan MCK Rp 15.005.300, pembuatan pujasera Rp 95.050.200, pembuatan gazebo Rp 930 ribu, serta pajak PPH dan PPN Rp 118.519.305. “Sampai saat ini, kami masih melakukan pengejaran. Kami imbau tersangka segera menyerahkan diri,” jelasnya. Kasubbag Humas Polres Mojokerto Ipda Tri Hidayati, membenarkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan kades Kedungkudi tersebut. “Kami pernah menggerebek rumah tersangka, tapi ia sudah keburu kabur. Karena itu, namanya masuk DPO kita,” sebutnya. (no/war/epe)

Jombang, Memorandum

Kecelakaan

terjadi

Kecamatan Perak, Senin (16/1). Beruntung, dalam musibah itu hanya mengakibatkan satu korban luka ringan. Yakni pengemudi tractor head bernopol H 9018 OW, Aris Susanto (41), warga Desa Pakrentelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

Kanitgakkum Satlantas Polres Jombang Ipda Anang Setyanto menjelaskan, kecelakaan beruntun itu melibatkan tractor head, truk Hono nopol L 8996 UA, truk Mitsubishi nopol AE 8168 SM, dan truk Isuzu nopol AE 9256 K.

Bermula ketika tractor head yang dikemudikan Aris melaju dari berat. Diduga, pengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi. “Menabrak bagian belakang truk Hino yang dikemudikan Suwandi (49), warga Desa Dayu, Kecamatan Purwoasri, Kediri,” jelas Anang.

Benturan itu membuat dua truk lain turut terdampak. “Korban mengalami luka ringan. Bagian kepala truk memang ringsek, sopir sempat terjepit sopir di kokpit, tapi cuman luka ringan,” pungkasnya. (wan/war/epe)

Jombang, Memorandum

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang menggelar Pergelaran Sendrawasik (seni drama, wayang, dan musik) di Jalan Joyo Lengkoro, Kecamatan Ploso, Minggu (15/1).

Penampilan memukau anggota sanggar seni IJ Art mengangkat tema lakon dari wayang potehi, cukup menegaskan cerminan Kabupaten Jombang yang heterogen.

Bupati Hj Mundjidah Wahab yang didampingi Wakil Bupati (wabup) Sumrambah dan beberapa pejabat terkait, sangat mengapresiasi lakon yang ditampilkan. “Atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang tentunya mendukung penuh kegiatan Pagelaran Sendrawasik ini

Mojokerto, Memorandun Meminimalisir terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api (KA) tanpa palang pintu di wilayahnya, Polres Mojokerto Kota memasang banner berisi

imbauan untuk tetap waspada dan berhati-hati bagi pelintas.

Kapolsek Prajuritkulon Kompol M Sulkan, mengatakan, langkah itu meneruskan instruksi

but, majunya teknologi pada era digitalisasi secara perlahan namun pasti dapat mempengaruhi generasi muda melupakan kelestarian seni budaya tradisional. Termasuk wayang dan musik tradisional. Jika fenomena tersebut tidak diantisipasi, bakal berpengaruh pada sendi-sendi pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

dari kapolres AKPB Wiwit Adisatria agar pengguna jalan lebih waspada ketika melintas. “Minimal dengan banner imbauan itu pengguna jalan selalu ingat untuk berhati-hati

tanggung jawab bersama, baik seniman, budayawan, masyarakat maupun pemerintah,” sebutnya.

“Saya mengajak seluruh yang hadir untuk sosialisasikan dan edukasi terkait seni drama, wayang,

saat melintas di perlintasan KA tanpa palang pintu,” katanya, Senin (16/1).

Harapannya, banner dengan warna mencolok itu dapat mendorong masyarakat untuk lebih memper-

dan musik ini melalui berbagai media kekinian, yang kemu dian dapat menjangkau dan mengedukasi generasi muda yang kita harapkan akan menumbuhkan rasa cinta,” pungkasnya. (wan/war/epe)

hatikan keselamatan saat berkendara.

Kasihumas Polres Mojokerto Kota Iptu MK Umam mengatakan, langkah itu menuai apresiasi warga. Khususnya yang tinggal di

sekitar perlintasan KA. “Kehadiran relawan di perlintasan kereta tanpa palang pintu turut memberikan kontribusi dalam mencegah terjadinya kecelakaan,” katanya. (war/epe)

bernilai negatif, sehingga akan melahirkan generasi muda yang berjiwa seni dan berkepribadian baik,” kata bupati.

Menurut bupati perempuan pertama di Kabupaten Jombang terse-

Karena itu, bupati mengimbau dan mendorong lahirnya sanggar-sanggar seni agar kearifan lokal Jombang tetap terjaga.

“Kesadaran untuk terus menerus mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah, pada hakikatnya bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan menjadi

beruntun melibatkan empat truk

di Jalan Nasional Surabaya-Madiun. Tepatnya di wilayah Desa Glagahan,

yang diharapkan mampu mentransformasi berbagai nilai yang terkandung di dalamnya, untuk kehidupan yang lebih baik, terutama bagi generasi muda agar tidak terpengaruh ke dalam budaya asing yang

Bupati Mundjidah Wahab, melepas keberangkatan ratusan kades menuju Senayan.

Mojokerto, Memorandum

Unit Tipikor Polres Mojokerto menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Kedungudi, Kecamatan Trawas. Dengan tersangka mantan kepala desa (kades) Susilo Hadi Wijoyo berdasar laporan Inspektorat Pemkab Mojokerto.

Susilo Hadi Wijoyo yang kini masuk DPO Polres Mojokerto.

Polisi mengolah TKP kecelakaan.

Pemasangan banner peringatan di perlintasan KA tanpa palang pintu di Kelurahan Prajuritkulon.

Polisi Buru Knalpot Brong Masuk Madiun

Madiun, Memorandum

Polisi bakal menindak tegas motor dengan modifikasi knalpot racing atau brong yang masuk wilayah hukum Polres Madiun Kota. Menyusul bentrok antarmassa dua perguruan pencak silat di Jalan Gajah Mada, Ahad (15/1).

Kapolres Madiun Kota, AKBP Suryono telah memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas seluruh pengendara yang masih menggunakan knalpot brong. Tindakan tegas ini berupa tilang dan menyita kendaraan. Masyarakat baru boleh mengambilnya dengan membawa knalpot standar dan memasangnya dikantor polisi.

”Saya perintahkan minggu ini seluruh orang masuk kota menggunakan knalpot brong di tilang dan sita motornya. Karena salah satu penyebab gesekan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga bakal menggelar razia ke para pedagang knalpot brong, khususnya dibengkel-bengkel maupun pasar Njoyo Madiun. Tindakan ini terpaksa dilakukan agar situasi Kota Pendekar menjadi kondusif.

“Kemudian dalam waktu dekat akan saya razia semua pedagang, penjual, agen yang menjual knalpot. Karena ini menjadi pemicu, menjadi penyebab beberapa kali gesekan di Kota Madiun,” ujarnya. (rap/adi/lis)

Ribuan Warga Kabupaten Madiun Terjangkit HIV/AIDS

Madiun, Memorandum

Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Madiun menyebut, hingga 2023 telah menemukan 1.127 pasien Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Paling tinggi di wilayah Kecamatan Mejayan dan Pilangkenceng. Sedangkan Kecamatan Jiwan yang semula juga tinggi temuan, kini berangsur menurun.

“Itu kita belum mencapai estimasi nasional pada 2018 sebanyak 1.521 dan baru ditemukan 1.127 masih sekian banyak yang belum kita temukan otomatis sudah menularkan ke pasangannya,” ungkap Pengelola Program dan Keuangan KPAD Kabupaten Madiun Lenny Dwi Ambarsari, Senin (16/1).

Lenny menyebut keberhasilan dalam penanganan ODHA tidak hanya sebatas dapat menekan angka penyebaran. Dalam program penanggulangan HIV/ AIDS dikatakan berhasil bisa menemukan pasien pada stadium awal atau HIV diperbaiki secara medis dan mental dan

kan pendampingan, 539 di antaranya telah meninggal dunia dan 588 masih dalam keadaan hidup. Hampir dari separuh jumlah ODHA diderita oleh masyarakat yang masih berusia produktif. Dengan risiko penularan tertinggi adalah heteroseksual mencapai 44,72 persen, disusul melalui pasangan 19,17 persen dan pelanggan Wanita Pekerja Seks (WPS) 10,91 persen.

“Yang jadi miris akhir ini temuan usia produktif usia di bawah 40 tahun lantaran perilaku seks yang menyimpang, bahkan ada yang sudah menikah berkali-kali,” tuturnya.

Untuk memaksimalkan temuan mencapai estimasi nasional KPAD masif melakukan pendampingan kelompok risiko dengan memberikan edukasi perubahan perilaku yang tidak cukup dengan satu atau dua bulan, karena akhir-akhir ini banyak di temukan kelompok LSL baru di wilayah Mejayan dan sekitarnya. “Ada basecamp baru untuk mereka mangkal diwilayah Mejayan,” kata Lenny.

Melakukan mobile visity untuk melakukan pemeriksaan bersama Dinas Kesehatan terhadap ibu hamil sebagai sasaran utama untuk memutuskan mata rantai penularan dari ibu ke anak serta

mobile visity terhadap titik risiko. Pun, ODHA sebagian besar memiliki infeksi penyerta penyakit Tubercullosis,sehingga pasien TB yang secara fisik menunjukkan tanda-tanda ke arah HIV langsung dilakukan pemeriksaan.

“Kemarin juga kita temukan ibu hamil usia produktif, dengan usia kandungan baru lima bulan kita pantau sampai persalinan dan mendapatkan profil akses untuk bayi, mobile visity banyak bermunculan hotspot setelah di gerebek satu dua bulan libur sekarang aktif kembali,” bebernya.

Sementara, untuk penderita terus dilakukan pendampingan agar tidak terputus pengobatan serta terjaga mentalnya. Meski deminiman, tidak dapat dipungkiri ada juga pasien ODHA yang lolos dari pengawasan. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri, karena keterbatasan petugas yang hanya enam pendamping sementara wilayah Kabupaten Madiun sangat luas terdiri dari 15 kecamatan dan semuanya ada kasus.

“Selain itu ada pasien yang menutupi sakitnya, pindah alamat, pindah alamat bahkan menutup diri untuk didatangi petugas puskesmas,” pungkasnya. (dry/lis)

Madiun,

Tes wawancara pendaftaran calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, memasuki hari kedua.

Rangkaian tes pamungkas ini dilaksanakan di Gedung Diklat setempat, dan diikuti 218 peserta yang dinyatakan lolos tes tulis dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) beberapa waktu lalu.

Ketua KPU Kota Madiun S Wisnu Wardhana menyatakan, dari ratusan peserta yang dilakukan interview, banyak peserta yang masih minim pengalaman soal kepemiluan.

“Banyak juga didominasi oleh peserta yang secara pengalaman kepemiluan masih minim sebenarnya, namun ada juga yang memang sebelumnya pernah menjadi anggota PPS,” ujar dia saat ditemui, Senin (16/1).

Meski begitu, lanjut Wisnu, wajah-wajah baru ini memiliki kemampuan information technology (IT) yang cukup baik. Menurutnya untuk memilih anggota PPS yang mumpuni, baik dari sisi kepemiluan dan kemampuan IT petugas harus selektif. Artinya anggota PPS yang dipilih harus memiliki keduanya.

“Semua calon berpotensi nanti dipertimbangkan, ada juga yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan terkait dengan tahapan kepemiluan. Nah ini harus kita dalami, kita juga berikan kesempatan yang sudah punya pengalaman,” tuturnya.

Dia juga memaparkan, materi tes wawancara ini meliputi kompetensi kepemiluan, komitmen, integritas, riwayat, serta rekam jejak. Pun, panitia juga kita lakukan penelusuran, apakah calon anggota PPS pernah menjadi bagian Partai Politik (Parpol) atau pekerjaan yang tidak diperkenankan jadi PPS.

“Kita juga tes kemampuan komputer, apakah memenuhi standar dalam pengoperasian excel dan komunikasi yang baik,” sambung Wisnu.

Usai tes wawancara, KPU bakal menetapkan enam nama per kelurahan, dengan rincian tiga orang akan terpilih menjadi anggota PPS dan tiga orang sebagai cadangan. Sementara itu, hasil tes wawancara diumumkan pada 22 Januari mendatang, dilanjutkan dengan pelantikan dan bimbingan teknis (bimtek).

“Kami berharap mereka bisa berjalan dan berkomitmen sampai tahapan pemilu usai,” pungkas Wisnu. (rap/adi/lis)

Dua Perguruan Silat Bentrok, Seorang Terluka

Madiun, Memorandum

Ratusan massa diduga dari dua perguruan pencak silat bentrok di Jalan Gajah Mada, Kota Madiun, Ahad (15/1) pagi sekitar pukul 02.15. Akibatnya, satu orang mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Lalu satu rumah dan fasilitas umum rusak.

Informasi dihimpun, bentrok itu dipicu karena kelompok pesilat dari salah satu perguruan menggeber motor dengan suara knalpot besar di wilayah perguruan pencak silat lainnya.

Hingga kelompok lainnya tersulut emosi dan kemudian menganiaya pengendara. Tidak terima dengan penganiayaan tersebut, teman-teman korban

mendatangi lokasi dan langsung beraksi saling lempar batu.

Situasi yang semakin memanas tersebut, membuat Pasukan Langit dari Batalyon Infanteri Para Raider501/ Braja Yudha (BY) turun tangan. Melalui pendekatan humanis, konflik mampu diredam. Hingga lebih dari 500 massa membubarkan diri.

“YPR 501 mampu mengamankan bentrok antar perguruan yang mengakibatkan kerugian personil maupun fasiltas umum di Kota Madiun,” kata Danyonif Para Raider 501/BY Letkol Inf Arief Widyanto.

Usai terjadinya bentrok, Pemkot Madiun langsung mengelar apel bersa-

ma dengan seluruh jajaran di halaman Balai Kota Madiun, Ahad (15/1) malam. Wali Kota Madiun Maidi meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan tidak memberikan toleransi bagi siapapun yang sengaja membuat situasi di Kota Pendekar menjadi tidak kondusif.

“Apabila menimbulkan keresahan, maka punya kewajiban mencegah. Harus kita tegasi, tidak usah pikir-pikir. Apa yang membuat tidak nyaman, tidak diberi toleransi,” katanya.

Di tempat sama, Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono menyayangkan terjadinya bentrok tersebut. Pasalnya, dua hari sebelum kejadian, Forkopimda dari Kota dan Kabupaten Madiun bersama

pengurus

“Malam Sabtu seluruh sesepuh perguruan dikumpulkan di Bakorwil. Komitmen bersama tidak mudah terpancing dan terprovokasi. Maka kami menekankan Kapolsek hingga Bhabinkambtibmas memberikan imbauan agar tidak terprovokasi. Tapi kenyataannya masih ada,” katanya.

Pihaknya memerintahkan jajarannya untuk mengintensifkan patroli wilayah agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari. (rap/adi/lis)

Ngawi, Memorandum

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi mencatat produksi padi pada 2022 hanya mencapai 867.765 ton gabah kering giling (GKG). Angka tersebut turun 4,3 persen dibandingkan 2021 mencapai 906.817 ton GKG.

“Produksi padi pada 2022 turun sekitar 4,3 persen atau 39.052 ton GKG,” kata Kepala DKPP Kabupaten Ngawi Supard, Senin (16/1).

Dia menjelaskan, faktor turunnya produksi padi karena susutnya luas lahan padi pada tahun lalu. Yang mana tahun

lalu luas tanam hanya sekitar 143.748 hektare. “Sedangkan pada 2021 silam luas tanam padi di Ngawi mencapai 146.816 hektare sehingga susut sekitar 3.068 hektare,” jelasnya.

Lanjut Supardi, penyebab lainnya seperti serangan bakteri kerdil, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) hingga berkurangnya kesuburan tanah menjadi sebab produktivitas padi menurun.

“Selain itu, petani beralih komoditas lain hingga permasalahan irigasi yang mengakibatkan petani tidak tanam,” pungkasnya. (aa/lis)

Pemkab Madiun Gelontor Rp 1 M

Madiun, Memorandum

kita lakukan penanganan terhadap PMKS yang membutuhkan tindakan lanjutan baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial,” bebernya.

“Disiapkan APBD

Kabupaten Madiun 2023

Rp 1 miliar. Di atas tanah seluas 300 meter persegi bakal didirikan rumah singgah dengan luas bangunan 192 meter persegi menjadi satu lokasi dengan ruang isolasi yang sudah berdiri kokoh saat ini,” katanya.

Agung berharap, pemenang lelang nantinya adalah kontraktor yang kredibel bisa membangun dengan baik agar bangunan selesai tepat waktu dengan kualitas yang sesuai sehingga bisa segera digunakan dengan layak untuk menangani PMKS di Kabupaten Madiun.

“Pasti kita lakukan lelang umum tahun ini selesai dan bisa

Sementara untuk kebutuhan operasional dalam shelter meliputi tenaga medis, makan, pakaian hingga perawatan klien telah dipersiapkan anggaran operasional, selain itu juga bekerjasama dengan pilar-pilar sosial dalam penanganan.

“Di tahun pertama disediakan anggaran 350 juta satu tahun karena menyangkut perlengkapan kalau sudah tahun kedua tidak sebesar itu,” imbuhnya. (dry/lis)

bisa kembali berdaya tanpa sampai ke stadium AIDS. Dengan demikian penyebaran dapat diminimalisir.

“Ini sudah mulai bermunculan hampir setiap hari kasus HIV/AIDS ditemukan,” ujarnya.

Dari temuan 1.127 pasien yang dilaku-

Memorandum

Pemkab Madiun menyiapkan anggaran Rp 1 miliar pada APBD 2023. Anggaran itu untuk melanjutkan proyek pembangunan shelter bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Diketahui, pada akhir 2022, Dinas Sosial Kabupaten Madiun membangun dua ruang isolasi dan akses jalan masuk shelter yang bertempat di halaman belakang kantor dinas dengan anggaran sekitar Rp 200 juta dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) Kabupaten Madiun tahun 2022.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Agung Budiarto mengatakan, tahun anggaran 2023 ini pembangunan rumah singgah lanjutan bakal segera dilakukan terdiri dari ruang medis, ruang psikologi, ruang pertemuan, kamar mandi hingga dapur yang di desain sesuai dengan aturan yang berlaku.

reguler

senilai

Pun, Dinas Sosial tengah mempersiapkan berkas lelang dan konsultasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun untuk segera dilakukan lelang.

Lanjutkan Pembangunan Shelter ODGJ

Ruang isolasi ODGJ yang baru dibangun Pemkab Madiun di halaman belakang kantor dinas sosial.

Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono memberikan arahan kepada personelnya yang diterjunkan merazia knalpot brong di halaman balai kota.

paguyuban pencak silat telah mengadakan pertemuan di Bakorwil 1 Madiun. Pertemuan ini, dalam rangka deteksi dan pencegahan dini gangguan keamanan ketertiban umum.

Pasukan Langit dari Batalyon Infanteri Para Raider 501/Braja Yudha (BY) terjun langsung ke lapangan untuk meredam aksi bentrok dua kelompok perguruan silat di Madiun.

Pengelola Program dan Keuangan KPAD Kabupaten Madiun Lenny Dwi Ambarsari mengecek Liponsos Jiwan, Kabupaten Madiun, beberapa waktu lalu.

S Wisnu Wardhana

Blitar, Memorandum

infrastuktur yang ada di kawasan Blitar Selatan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar Dicky Cubandono saat mendampingi Wakil Bupati Rahmat Santoso, menemui massa aksi demonstrasi masyarakat Blitar Selatan di depan gerbang Kantor Pemkab Blitar, Senin (16/1).

“Bahwa kita juga akan perhatian terhadap Blitar Selatan. Tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wabup, bahwa kaitannya dengan ini kalau hanya mengandalkan anggaran APBD, ini lama,” katanya.

Itu karena, sesuai dengan SK yang ia terima, PUPR bertanggung jawab untuk membangun jalan sepanjang 1.500 kilometer yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar, yang juga di dalamnya termasuk kawasan Blitar Selatan.

Oleh karena itu, Dicky menjelaskan bahwa total anggaran Rp 249 miliar yang nantinya akan terfokus untuk pembangunan infrastruktur di kawasan Blitar Selatan adalah bersumber dari bantuan pemerintah pusat, hasil dari trobosan yang dilakukan oleh Wabup Blitar.

“Memang pembangunan fisik di kawasan Blitar selatan ini lebih mahal, karena konstur tanahnya bergerak, sehingga harus berbentuk beton,” lanjut Dicky.

Sementara, untuk pembangunan infrastuktur jalan dari beton, dijelaskan olehnya akan memerlukan anggaran empat kali lipat dari biaya pembangunan infrastruktur pada umumnya.

Disinggung terkait dengan kapan pelaksanaan pembangunan dimulai, ia menjawab jika untuk anggaran yang bersumber dari APBD akan dimulai pada Februari mendatang.

Namun, untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari bantuan pusat ia belum dapat menjawab kapan pasti bulan pelaksanaannya. “Kemudian yang tadi terobosannya Pak Wabup akan dilakukan tahun ini,” pungkasnya. (nus/git/lis)

RAYA

Ditelantarkan, Masyarakat Blitar Selatan Ancam Pisahkan Diri

Blitar, Memorandum

Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mayarakat Blitar Selatan (AMBS) menggeruduk Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Blitar. Mereka menuntut agar segera dilakukan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak di daerah Blitar Selatan yang belum tersentuh perbaikan.

Sekitar pukul 10.00, massa AMBS sudah memenuhi halaman depan gerbang Pemda Kabupaten Blitar di Kanigoro. Mereka membentangkan berbagai macam poster berisi protes terhadap kinerja bupati yang dinilai tidak memihak warga wilayah selatan.

Dalam demontrasi tersebut, peserta aksi bergantian berorasi menyampaikan kekesalannya. Setelah kurang lebih 1,5 jam menggelar aksi, akhirnya mereka ditemui oleh perwakilan Pemda Kabupaten Blitar untuk melakukan dialog dan penandatanganan pakta integritas.

Tampak menemui massa demonstran yakni Wakil Bupati Rahmat Santoso, Ketua DPRD Suwito Saren Satoto, Wakil Pimpinan DPRD Mujib dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar terkait.

Juru bicara massa aksi, Trijanto menuturkan, jika demontrasi yang mereka lakukan bertujuan untuk mengingatkan Bupati Blitar Rini Syarifah agar tidak terus menerus menelantarkan pembangunan yang ada di kawasan Blitar Selatan.

“Selama ini, anggaran yang diarahkan ke kawasan Blitar se-

latan tidak lebih dari 40 persen dari total anggaran pembangunan, cuma 25 sampai 30 persen. Makanya, hari ini kita paksa bupati untuk menandatangani surat komitmen dan fakta integritas,” katanya, Senin (16/1).

Salah satu poin dari pakta integritas itu, sebut Trijanto, adalah kesiapan pemda untuk mengalokasikan setidaknya 70 persen dari total anggaran pembangunan ke kawasan Blitar Selatan.

Terdapat tujuh kecamatan yang berada di kawasan Blitar Selatan, yakni Kecamatan Bakung,

Kademangan, Wonotirto, Kecamatan Sutojayan, Panggungrejo, Binangun, dan Kecamatan Wates.

Lanjut Trijanto, apabila tuntutan yang dibawa oleh masyarakat tidak diindahkan oleh bupati, maka ia bersama dengan Aliansi Masyarakat Blitar Selatan (AMBS) akan mendorong adanya pemekaran daerah atau wilayah Kabupaten Blitar Selatan.

“Karena sudah memenuhi syarat, yaitu ada tujuh kecamatan, ada penduduknya, ada wilayahnya. Tinggal menunggu persetujuan Bupati saja,” tambah

JEMBER-MAGETAN

Trijanto.

Sementara itu, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso di depan ribuan massa aksi mengatakan bahwa dirinya siap menandatangani pakta integritas dan tuntutan yang dibawa oleh masyarakat Blitar Selatan.

“Terima kasih, semua aspirasi saya terima dan saya tandatangani. Masalah infrastruktur akan kami siapkan 70 persen untuk kawasan Blitar Selatan,” singkatnya.

Rahmat menyebut, pembahasan mengenai pembangunan

infrastruktur di kawasan Blitat Selatan akan dimulai pada Februari mendatang. Oleh karenanya, ia mengajak masyarakat untuk mengawal bersama proses pembahasan dan pelaksanaan dari program tersebut.

Setelah mendapat jawaban yang diinginkan, massa aksi membubarkan diri setelah pakta integritas ditandatangani oleh wakil bupati Blitar. Mereka membubarkan diri dengan tertib mengendarai puluhan kendaraan truk tanpa ada kerusuhan. (nus/git/lis)

Magetan, Memorandum

Berdiri pada 15 Januari 2020, kini Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Magetan genap berusia tiga tahun melayani segala kebutuhan masyarakat.

Untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) MPP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan menggelar apel yang dipimpin Bupati Suprawoto.

Dalam kegiatan apel tersebut diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di halaman MPP Magetan, Senin (16/1).

Kepada wartawan, Bupati Suprawoto mengatakan, MPP yang terletak di area Pasar Baru Magetan (PBM) tersebut telah bekerja dengan baik dan memberikan

bermacam layanan dan perizinan untuk masyarakat.

“Semakin lama semakin bagus, malahan pak Menteri PAN-RB menghendaki digitalisasi. Jadi nanti akan semakin memudahkan, “ kata Suprawoto, Senin (16/1).

Orang nomor satu di Kabupaten Magetan tersebut menambahkan, saat ini ada 278 jenis layanan masyarakat di MPP Magetan. Ke depan, dirinya bakal menambah layanan pengurusan surat izin mengemudi (SIM) yang nantinya bakal dikoordinasikan dengan Polres Magetan.

“Kita akan menambah layananlayanan, di antaranya nanti kita akan bekerja sama dengan Polres terkait pembuatan SIM, SKCK agar bisa dilayani juga di sini, “ terangnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Magetan, Sunarti Condrowati mengatakan, jumlah pengunjung offline di MPP semakin tahun semakin menyusut. Pasalnya, telah didukung pelayanan secara digital atau online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari rumah.

“Pelayanan kita sudah terkombinasi secara digital, jadi bisa online dari rumah dan tidak harus datang ke MPP, “ beber Sunarti Condrowati.

Menurut Condrowati sapaan Kepala DPMPTSP Magetan, tahun ini layanan publik MPP bakal ditambahkan Pojok Baca Digital.

“Tahun 2023 kita menyiapkan Pojok Baca Digital, jadi kalau mau mendaftar menjadi anggota Perpus misalkan, itu langsung bisa sudah kita siapkan tempat dan perlengkapannya,” pungkasnya. (rik/adv/lis)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menyiapkan anggaran Rp 249 miliar untuk difokuskan pada pembangunan

Bangunan Infrastruktur Jalan di Blitar Selatan Pemkab Gerojok Rp 249 Miliar

Kantor Dinas PUPR Kabupaten Blitar di Gedog, Sanan Wetan, Blitar.

Massa Aliansi Masyarakat Blitar Selatan (AMBS) demo di depan Kantor Kabupaten Blitar.

Minta Perpanjangan Jabatan, Kades Pasuruan Lurug DPR RI

Pasuruan, Memorandum

Menuntut masa jabatan Kepala Desa diperpanjang, dilakukan para Kades di Kabupaten Pasuruan. Sekitar 200 Kades Kabupaten Pasuruan ngeluruk ke DPR RI menuntut masa jabatan Kades menjadi 9 tahun.

Dilepas Wabup Pasuruan, Gus Mujib Imron, para kades berangkat mengunakan empat unit armada bus. Sebagian lainnya memakai kendaraan pribadi.

Gus Mujib meminta para kades untuk tetap menjaga nama baik Pasuruan. Dan berdoa agar dalam perjalanan ke Jakarta bisa lancar, selamat dan sehat semuanya.

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD), H Alim menegaskan, aspirasi kades se Nusantara adalah perubahan UU Desa 2014 pasal 39 ayat 1 tentang masa jabatan Kades. Saat ini masa jabatan Kades adalah 6 tahun dengan 3 periode jabatan. Sementara, aspirasi kades ke Jakarta meminta aturan tersebut direvisi menjadi 9 tahun dengan 2 periode.

“Kenapa kami meminta hal itu kepada pemerintah pusat. Ada beberapa alasannya,” ujar H Alim kemarin.

Pertama, menurutnya, dengan revisi masa jabatan tersebut bisa mengurangi biaya pilkades. Dari yang 3 kali menjadi hanya 2 kali pembiayaan.

Alasan kedua, lanjutnya, bisa mengurangi jarak dan/ atau waktu terjadinya konflik horizontal. Karena dampak dari Pilkades dirasakan masyarakat cukup besar. Meskipun dulu juga pernah masa jabatan kades 8 tahun.

Para Kades se Kabupaten Pasuruan nantinya akan berkumpul di Gedung Convention Hall Jakarta. Mereka akan bertemu dengan ribuan Kades lain se Indonesia. Mereka akan melakukan aksi damai di Gedung DPR RI Jakarta. Mereka ingin bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen dan juga Komisi 2 DPRD yang membahas Undang-Undang tentang Desa.

H Alim yang juga kades menambahkan, aspirasi dengan mengusulkan revisi UU nomor 6 tahun 2014, khususnya pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bisa dikabulkan pemerintah bersama DPR RI. “Kami sangat berharap tuntutan dan aspirasi kami seluruh Kades se Kabupaten Pasuruan dan Kades se Indonesia bisa dikabulkan,” haranya. (mh/day)

RAYA

Atap Ruang Kelas SDN Kluwut Ambruk

Pasuruan, Memorandum

Siswa di tiga kelas SDN Kluwut, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, resah. Karena plafon di tiga kelas, yakni kelas IV, V dan VI sudah rapuh. Bahkan, Minggu (15/1) kemarin, plafon ruang kelas IV ambruk. Kondisi ini menunjukkan betapa buruknya pelayanan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Rusaknya sarana itu, membuat para siswa di tiga kelas harus belajar di luar ruangan kelas. Pihak sekolah tidak berani para siswanya menjadi korban, jika dipaksakan belajar di dalam kelas.

Kepala SDN Kluwut, Andri Setyorini menjelaskan, dirinya tidak mengetahui secara persis, sejak kapan tiga ruang kelas tersebut atapnya rapuh. Karena Andri Setyorini baru tiga bulan ditempatkan sebagai kepala sekolah di

SDN Kluwut.

Ia menyebutkan, informasi yang didapatkan bahwa para siswa yang belajar diluar ruang kelas sudah ada sejak tahun ajaran 20202021 yang lalu.”Yang atapnya rapuh itu ada di 3 ruang kelas. Minggu kemarin atap plafon diruang kelas IV juga ambruk,” terang Andi Setyorini, Senin (16/1).

Agar tidak menganggu kegiatan belajar mengajar, para siswa di tiga kelas belajar di beberapa

ruangan lain yang kondisinya masih aman. Diantaranya di ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah dan ruang lainnya yang tidak terpakai.

Andi Setyorini tidak mengelak, kegiatan tersebut sangat mengganggu konsentrasi belajar anak. Fasilitas dan sarana prasarananya tidak memadai. Sehingga berpengaruh terhadap kualitas belajar mengajar.

Sejumlah informasi menyebutkan, rapuhnya atap ruang kelas sudah terjadi sejak tahun ajaran 2020-2021 lalu, dan ruang kelas ini dibiarkan tidak ada perbaikan.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Hasbullah, mengatakan dirinya mendengar informasi terkait ambruknya atap ruang kelas di SD

Negeri Kluwut. Pihaknya juga sudah mengirim utusannya untuk melihat langsung ke lapangan sesuai dengan informasi yang didapatkannya. Sayangnya, anggaran tahun ini masih belum ada untuk perbaikan.

“Sudah ada tim yang kroscek ke lokasi atap ruang kelas yang ambruk. Namun anggaran tahun

ini masih belum ada untuk perbaikannya, “ terang Hasbullah.

Kondisi ini menegaskan, jika kebutuhan sarana perbaikan tidak ada anggaran. Padahal, sekolah sangat membutuhkan perbaikan sejak 2020 yang lalu. Kondisi ini, membuat miris dunia Pendidikan di Kabupaten Pasuruan. (kd/mh/day)

Pasuruan, Memorandum

Puluhan motor hasil razia balapan liar baru bisa diambil setelah putusan sidang yang digelar 16 Maret 2023. Itupun dengan syarat, pemilik harus melengkapi kelengkapan surat kendaraan.

Penegasan ini disampaikan Kapolres Pasuruan Kota AKBP Raden Muhammad Jauhari melalui Kasi humas, Iptu Merdhania Pravita Shanty.

“Motor yang terjaring razia dilakukan tindakan pelanggaran (tilang),” tegas Iptu Merdhania Pravita Shanty pada awak media, Senin (16/1).

Sehingga pemilik kendaraan harus menunggu waktu dua bulan lagi, setelah putusan sidang 16 Maret 2023 mendatang. “Motor bisa diambil setelah sidang tilang, 16 Maret 2023 mendatang. Dengan syarat harus melengkapi keleng-

kapan kendaraannya,” kata Iptu Merdhania Pravita Shanty.

Sidang ditentukan pertengahan Maret 2023, maka pemilik kendaraan tersebut harus menunggu sekitar dua bulan ke depan. Itupun harus melalui sidang tilang terlebih dahulu.

Sebagaimana diketahui, Minggu dini hari (15/1) lalu, aparat Polres Pasuruan Kota berhasil melakukan razia besar-besaran di Jl Panglima Sudirman Kota Pasuruan. Aksi yang dilakukan pada Malam Minggu hingga Minggu dini hari itu mampu menghentikan aksi balap liar. Sebanyak 54 motor berhasil diamankan berikut joki pengendara motornya. Bahkan, dari jumlah itu, ada 4 motor yang terpaksa ditinggal pemiliknya saat sedang menon-

ton

juga disuruh koor bareng dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Aksi balap liar tersebut sebenarnya sudah diendus petugas cukup lama. Hany saja, mereka sering bergonta ganti track. Kadang di Pangsud,

di Jl Raya Ahmad Yani (depan Bulog) Gadingrejo, maupun berbatasan antara Kota dengan Jl Raya Rejoso. Tentu saja, aksi balap liar ini cukup meresahkan masyarakat. Apalagi, track yang dipakai balap liar ini berada di wilayah perkantoran, pertokoan, pemukiman padat penduduk, rumah dinas Walikota, dan cukup berdekatan dengan Mako Polresta Pasuruan. Jika diukur antara Jl Pangsud dengan Mako Polres Pasuruan yang berada di Jl Gajah Mada, jaraknya tidak sampai 2 Km. Iptu Merdhania Pravita Shanty menambahkan, saat ini ke-54 motor masih berada di halaman Mapolres Pasuruan Kota. Namun, bagi pemilik kendaraan, mereka tidak bisa serta merta mengambil motornya secara langsung. (kd/mh/day)

balap liar tersebut. Ke-54 joki dan penonton yang terlibat dalam aksi balap liar inipun langsung digiring petugas ke Mapolres. Mereka diminta berjalan kaki sembari menuntun motor sambil telanjang dada. Mereka

AREMA

Wali Kota Sutiaji Kuatkan Sosialisasi

Jalur Satu Arah

Tahap awal akan dilakukan uji coba rekayasa jalur tersebut selama tiga pekan dengan dipantau secara khusus. Selanjutnya tim akan mengevaluasi dari hasil uji coba tersebut sehingga dapat ditemukan rekayasa terbaik yang dapat memberikan kenyamanan pengguna jalan.

Ini tersampaikan dalam rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ Kota Malang yang membahas khusus terkait persiapan uji coba penerapan satu arah kawasan Kayutangan Heritage, di Ruang Sidang Balai Kota Malang, Senin (16/1).

Wali Kota Malang menyampaikan uji coba perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangannya. “Kami juga minta kearifan dari masyarakat. Malang ini kan image-nya macet, sehingga perlu dilakukan rekayasa dan pembenahan infrastruktur. Karena itu, kalau tidak dicoba, darimana akan tahu. Makanya, dilakukan manajemen rekayasa,” terangnya.

Namun, untuk pelaksanaan uji coba masih dalam penjadwalan, begitu pula dengan dimulainya pemberlakuan penerapan jalur satu arah di kawasan Kayutangan Heritage yang kini menjadi salah satu ikon wisata Kota Malang. “Pelaksanaanya masih menunggu dulu,” ujarnya

seraya belum memastikan pemberlakuan yang dikabarkan 23 Januari 2023 ini.

Sebelum dilakukan, Sutiaji menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pembahasan dan bersamaan dilaksanakan sosialisasi pada masyarakat setempat dan juga para sopir angkutan umum yang melintasi kawasan tersebut.

“Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang terus melakukan sosialisasi. Dan bukan hanya di kawasan Kayutangan yang dilakukan penataan, namun juga di beberapa titik lokasi yang lain. Misalnya, di pertigaan Jalan MT Haryono, Jalan Gajayana, Jalan Ranugrati, dan lainnya,” jelasnya.

Di antara persoalan kemacetan di persimpangan jalan tersebut antara lain ruas jalan untuk belok kiri tergolong sempit sehingga kendaraan cenderung melaju dengan pelan. Ini yang kemudian memcu terajdinya kepadatan kendaraan pada simpul persimpangan tersebut.

Dengan dilakukan rekayasa arus allu lintas diharapkan dapat mengurangi kemacetan atau kepadatan arus kendaraan sehingga ruas jalan di Kota Malang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. (edr/lis)

Malang, Memorandum

Menyongsong pelaksanaan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melengkapi perangkat untuk melakukan pengawasan. Saat ini, terhitung mulai 14-19 Januari 2023 sedang membuka pendaftaran untuk pengawas pemilu (panwaslu) di tingkat desa/kelurahan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Wahyusi menyampaikan, pendafatraan untuk pengawasan desa dan kelurahan sedang dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. “Untuk wilayah Kabupaten Malang dibutuhkan 390 orang PKD (Pengawas Desa Kelurahan, red), di setiap desa atau kelurahan ada satu orang,” katanya. PKD tersebut akan melaksanakan tugas pengawasan di lingkup desa atau kelurahan yang menjadi tanggungjawabnya. Hasil seleksi nantinya akan diberikan pembekalan sehingga mereka dapat menjalankan amanahnya dengan baik.

Wahyudi menerangkan untuk mendukung pelaksanaan rekrutmen tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan. “Ini kami sedang rakor dengan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan, red),” ujarnya

Malang, Memorandum

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya (DPKPCK)

Kabupaten Malang membatalkan pengerjaan kolam loncat indah yang berada di kawasan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen. Padahal, dalam paket lelang telah dimenangkan oleh CV Trinedya Teksama dengan nilai Rp 1,1 miliar pada 2022.

disela kegiatan rakor Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, di Rayz Hotel, Senin-Selasa (16-17/1).

Rakor ini juga untuk menyiapkan beberapa tahapan pemilu yang akan dilaksanakan selanjutnya. Harapannya, petugas pengawas Pemilu di wilayah Kabupaten Malang dapat

memahami dan melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa menyebutkan pendaftaran Panwaslu kelurahan dilaksanakan di setiap kecamatan. “Saat ini di tingkat kecamatan dilakukan pendaftaran Panwaskel

(Panwas Kelurahan, red),” sebutnya. Di Kota Malang, kebutuhan personel Panwaskel 57 orang. Sesuai ketentuan, disetap kelurahan akan ditugaskan satu orang Panwaskel. Sedangkan jumnlah kelurahan di Kota Malang sejumlah 57 kelurahan. (kid/ari/lis)

Kompol Ari Galang sekaligus menggantikan pejabat sebelumnya, Kompol Yoppi Anggy yang telah dinonaktifkan dari jabatannya. “Hari ini, saya melantik Kasatlantas yang baru. Karena yang pejabat sebelumnya telah nonaktif,” terang Kapolresta Malang Kota Kombespol Budi Hermanto ditemui usai prosesi pelantikan.

Ia berharap, dengan adanya pejabat baru, diharapkan semua program

Sementara

“Pada prinsipnya, kami siap menjalankan apa yang menjadi arahan dari Bapak Kapolresta Malang Kota,” terang Kasat Lantas, Kompol Ari Galang.

Selain pelantikan, di lokasi yang sama Kapolresta Malang Kota juga memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota yang berprestasi, serta memberikan kartu BPJS bagi pengemudi angkot. (edr/lis)

Beni Dwi Purwanto, pemilik CV Trinedya Teksama menyampaikan untuk pelaksanaannya dilakukan pada 2023. “Untuk kolam loncat indah akan dianggarkan pada APBD 2023, karena anggaran yang teralokasi tidak mencukupi,” terangnya, Senin (16/1).

Apabila dipaksakan dengan anggaran yang ada sesuai pagu lelang, maka kedua kolam yang ada tidak bisa terselesaikan semua, hanya separuh. Karena itu, salah satu kolam harus dihentikan dan akan dilakukan perbaikan dengan pembiayaan 2023.

Oleh karena itu, kondisi kolam loncat indah hingga sekarang masih belum terselesaikan secara penuh.

Pasalnya, anggaran yang ada seluruhnya dialokasikan untuk memperbaiki kolam outdoor (kolam latihan) hingga selesai. “Kolam latihan sudah selesai sempurna, bahkan sudah dilakukan uji coba oleh (atlet, red) PRSI dan POSSI,” kata Beni.

Saat ini, kolam tersebut masih dalam masa perawatan dari CV Trinedya Teksama selama 3 bulan ke depan, sehingga belum dilakukan penyerah-

an pengelolaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang. “Rencana besok lusa masih akan dilakukan pemeriksaan penuh oleh Cipta Karya,” imbuh Beni.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Malang Dofic Soroanggomo mengatakan seharusnya hal itu tidak boleh terjadi karena telah dilakukan perencanaan.

Proyek ini tentunya sudah dihi-

tung secara teliti oleh CV konsultan yang bertanggungjawab menghitung kebutuhan anggarannya. “Di sinilah bukti ketidakseriusan dinas dalam merencanakan sesuatu, belum lagi pada pengawasan kegiatan,” kata Dofic. Politisi Partai Golkar ini menyampaikan semua telah dilakukan penganggaran, baik untuk perencanaan maupun pengawasan kegiatan sehingga anggaran yang berasal dari masyarakat itu harus dipertanggungjawabkan. “Ini masih satu titik kegiatan. Padahal, kegiatan pembangunan yang ada pada dinas cipta karya ada beberapa titik,” keluh Dofic.

Untuk menjernihkan persoalan ini perlu adanya klarifikasi dinas terkait pada DPRD. Mulai dari pengerjaan infrastruktur yang belum rampung maupun pengalihan atau penghentian sebuah pekerjaan yang telah direncanakan.

Sementara itu, Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Budiar Anwar hingga berita ini ditulis belum bisa dihubungi untuk dikonfirmasi terkait proyek perbaikan kolam loncat indah. (kid/ari/lis)

Malang, Memorandum

Keterlambatan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilakukan rekanan, utamanya pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang. Sebab, ditemukan sebagian pekerjaan belum kelar, padahal sudah melebihi masa kontrak.

Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang Dofic Soroanggomo menyayangkan hal tersebut. “Padahal tahun lalu sudah ada catatan evaluasi yang diberikan pada dinas oleh DPRD terkait mutu, spek, dan masa kontrak,” katanya, Senin (16/1).

Nampaknya, catatan tersebut tak diperhatikan oleh dinas. Terbukti, hingga kini masih ada keterlambatan pekerjaan. Padahal, dalam surat perintah kerja (SPK) tersebut sudah tertulis

Beberapa pekerjaan yang menjadi sorotan karena belum rampung, diantaranya perbaikan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Kantor DPRD Kabupaten Malang, dan Galeri Dekrasnada. Pekerjaan ini seharusnya rampung akhir Desember 2022 lalu.

“Tentunya hal tersebut menjadi catatan bagi kami, pasti menjadi perhatian serius, karena ini dampaknya bisa meluas,” terang Dofic.

Lebih lanjut, pihaknya akan membahas secara khusus dengan perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang disoroti tersebut. Pekerjaan yang tidak rampung sesuai target, menurutnya sudah jelas konsekuensinya. Baik oleh

Pemkab Malang melalui perangkat daerahnya atau oleh pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan.

“Kita semua sudah paham, pekerjaan yang tidak rampung sesuai kontrak akan ada denda yang diberlakukan,” imbuh Dofic.

Namun, Dofic menjelaskan hal ini bukan soal denda. Pihak pelaksana pasti tidak menginginkan denda terlalu tinggi sehingga pekerjaan dikebut agar segera selesai. Dikhawatirkan, tidak memperhatikan mutu dan spesifikasi yang ditentukan.

Dofic menjelaskan perangkat daerah terkait perlu mencermati mengenai perencanaan karena pekerjaan yang tidak rampung sesuai target berkaitan erat dengan perencanaan yang kurang matang. “Maka dari itu pengawasan yang dilakukan dinas terhadap

sebuah pekerjaan infrastruktur harus dilakukan secara cermat,” tegasnya.

Sementara itu, mandor proyek di kantor Dispendukcapil menyebutkan bahwa pekerjaannya sudah mencapai 90 persen dan saat ini finishing. Pekerjaan yang dilakukan adalah interior dan eksterior, jadi pengerjaannya mengalami keterlambatan. Apalagi ini merupakan kantor aktif, jadi pelaksanaan kegiatan juga mengalami kendala.

“Kami mengakui kalau pekerjaan molor dari jadwal yang telah ditentukan sesuai SPK,” terang mandor yang enggan namanya disebutkan.

Sementara itu, Kepala DPKPCK Kabupaten Malang Budiar Anwar, hingga berita ini ditulis belum bisa dikonfirmasi terkait molornya penyelesaian sejumlah proyek. (kid/ari/lis)

Malang, Memorandum

Kapolresta Malang Kota (Makota) Kombespol Budi Hermanto resmi melantik Kompol Ari Galang Saputro, menjadi Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota (Kasatlantas), Senin (16/1).

Polresta Malang Kota, bisa berjalan dengan baik. Mengingat sebelumnya sudah sekitar dua bulan jabatan Kasatlantas diisi Plt.

itu, Kompol Ari Galang Saputro yang sebelumnya menjabat Wakapolres Gresik ini mengaku siap melaksanakan arahan dari pimpinan.

waktu pelaksanaan pengerjaan yang dilakukan oleh rekanan.

Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang meninjau rehab kantor Dispendukcapil.

Forum LLAJ membahas khusus pemberlakuan uji coba jalur satu arah.

Malang, Memorandum

Wali Kota Malang Sutiaji memastikan akan melakukan uji coba atau manajemen rekayasa jalur di Kota Malang. Rencananya pemberlakuan jalur satu arah ini dilakukan di kawasan Kayutangan Heritage, yaitu jalur poros Jalan Basuki Rachmat (Basra), Kota Malang.

Prosesi pelantikan Kasatlantas Polresta Malang Kota.

Kondisi kolam loncat indah di kompleks Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang

Bawaslu Kabupaten Malang menggelar rakor bersama Panwascam.