23 minute read
KOTA SURABAYA HAL
SENIN PAHING, 16 JANUARI 2023
Advertisement
Calon Sekretaris Kota Surabaya dari kiri: Kepala DSDABM Lilik Arijanto, Kepala Inspektorat Ikhsan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Rachmad Basari.
Wali Kota Jangan Sak Karepe Dewe
Jabatan Sekkota Tiga Tahun
Surabaya, Memorandum
Jabatan Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya tak lagi prestisius Sebab, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginginkan jabatan itu hanya berlaku tiga tahun. Menurutnya, jika lebih tiga tahun menjabat tidak diganti, akan menjadikan seorang pejabat terus berada di zona nyaman.
Rencana pembatasan jabatan Sekkota oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendapat reaksi sejumlah pihak. Salah satunya pakar komunikasi politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr Moch Mubarok Muharam.
Mubarok mengingatkan, wali kota harus mengikuti aturan meskipun ada hak preogratif terhadap posisi Sekkota jika umlah muni-
kasi politik dari Univ i er rsitas Negeri Surab baya a (Unesa), Dr r Moch Muu barok Muharam. Muba arok mengingatkan, wal a i kota harus mengikuti at turan meskipun ada hak k preogr ratif terhadap posisi Sekkota ji ika Bersambung ke halaman 10 Mindset Harus Berubah
WALI Kota Surabaya Eri Cahyadi menginginkan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) diganti maksimal tiga tahun sekali. Kebijakan ini sebagaimana telah diterapkannya terhadap jabatan kepala dinas atau kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Wali Kota Eri Cahyadi menga Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, bahwa ada tiga kandidat takan, bahwa ada tiga kandidat Bersambung ke halaman 10
Musdiq Ali Suhudi Surabaya, Memorandum
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya memberikan fasilitas pembayaran melalui berbagai platform online dan minimarket.
Kini tidak perlu repot datang untuk antre ke bank atau Mal Pelayanan Publik Siola, saat akan membayar PBB. Warga Surabaya cukup menggunakan ponsel dan atau
pergi ke minimarket terdekat.
Kepala Bapenda Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi mengatakan, pembayaran PBB saat ini semakin mudah. Bisa melalui beberapa e-commerce (toko online), diantaranya Tokopedia, Shopee, Blibli Alfamart, Indomaret dan OVO. “Pembayarannya juga bisa melalui Q-Ris dan pembayaran melalui aplikasi mobile Bank Jatim, Mandiri dan BNI,” kata Musdiq, kemarin.
Pembayaran PBB melalui e-commerce ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat, mulai dari segi waktu hingga jarak. Bagi yang akan membayar PBB, cukup membuka salah satu aplikasi merchant atau mobile banking melalui telepon genggam.
Misal di Tokopedia, masyarakat dapat memilih menu “Top-up & Tagihan”, setelah itu pilih “Pajak PBB”. Kemudian muncul kolom “Pilih Cluster” paling atas dan cari Provinsi Jawa Timur. Setelah itu lanjut mengisi kolom kedua “Kota/ Kabupaten”, pilih PBB Kota Surabaya dan pilih tahun pembayaran pada kolom berikut. Bersambung ke halaman 10
Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Ma’ruf bersama Dahlan Iskan didampingi penasihat paguyuban Senam DI yang juga Direktur Utama SKH Memorandum Choirul Shodiq.
Pangdam V/Brawijaya dan Istri Ikut Senam DI
Surabaya, Memorandum
Senam Dahlan Iskan (SDI) Style makin menggeliat. Bahkan setiap minggu kian berkembang dengan meningkatnya animo masyarakat mengikuti senam ini.
Seperti Minggu (15/1) pagi, komunitas senam yang didirikan Menteri BUMN era Presiden SBY, Dahlan Iskan itu, menggelar senam bersama warga di acara CFD (Car Free Day) Jalan Raya Darmo depan toko alat alat kesehatan Sumber Bahagia.
Hebatnya, acara ini dihadiri Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Ma’ruf yang datang bersama istri serta beberapa anggota TNI jajaran Kodam V Brawijaya. Alhasil, senam yang sehari-hari juga digelar di beberapa tempat ini menjadi semakin meriah.
Prajurit Kodam V/Brawijaya dan komunitas Senam Dahlan Iskan (SDI).
Suasana makin marak karena para prajurit baju doreng itu ikut bersenam bersama ibu ibu Persit yang berbaur dengan kelompok Senam Dahlan Iskan. Melihat animo masyarakat yang membludak, Pangdam V Brawijaya memandang perlu senam tersebut diboyong ke Lapangan Makodam. “Silakan bisa senam di sana,” demikian panglima menjawab ajakan Choirul Shodiq, salah seorang penasihat Paguyuban Senam DI, untuk senam di Lapangan Makodam.
Yang menarik perhatian peserta senam DI di arena CFD kali ini stamina ibu panglima. Mereka menilai stamina istri panglima luar biasa. Selama senam berlangsung istri pangilma di tengah-tengah anggota Persit piawai menggerakkan anggota badannya mengikuti irama musik senam yang membahana di pelataran tersebut. (asw/ono)
Surabaya, Memorandum
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menindak belasan jaringan utilitas provider bodong dan yang sudah habis masa perizinannya. Penertiban itu dilakukan mulai dari Februari - Desember 2022 di 7 kawasan utama aset milik Pemkot Surabaya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Lilik Arijanto mengatakan, 7 kawasan utama itu diantaranya Jalan Pemuda, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Praban, Jalan Tunjungan, dan Jalan Blauran.
“Penindakan jaringan utilitas bodong itu, dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas (KPJU). Yang terdiri dari DSDABM bersama jajaran Satpol PP beserta Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkup pemkot,” kata Lilik, kemarin.
Lilik mengungkapkan, dalam setahun setidaknya ada 10 - 15 utilitas provider bodong yang ditertibkan di masing-masing jalur utama itu. Rata-rata, utilitas provider bodong itu tidak memiliki izin.
Penertibannya, lanjut Lilik, DSDABM terlebih dahulu melakukan pengecekan di 7 titik tersebut. Ketika ditemukan ada utilitas provider yang tidak berizin, maka pemkot akan memberikan surat peringatan. “Dengan cara memberikan surat peringatan satu. Bila tidak dilanjuti, tentu kami akan mengirim surat peringatan kedua bahkan ketiga,” ungkap Lilik.
Apabila tidak ada respon lanjutan dari provider terkait, sambung Lilik, maka DSDABM dan Satpol PP Kota Surabaya segera melakukan pemanggilan terhadap pemilik utilitas terkait. Setelah dipanggil, pemilik utilitas kemudian diajak untuk mediasi, mengenai pemasangan tanpa izin atau yang masa sewanya telah berakhir.
“Kalau tidak ada progres lebih lanjut, seperti izin dan pembayaran pemasangan utilitas dari pihak provider, secara tegas kami tertibkan, atau mereka bisa membongkar sendiri,” sambungnya.
Lilik mengimbau kepada setiap pemilik provider untuk tertib dan izin terlebih dahulu, ketika akan memasang utilitas di kawasan tanah jalan atau aset milik pemkot. Bila tidak melakukan perizinan, maka akan berdampak pada meruginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak hanya itu, utilitas bodong juga berBersambung ke halaman 10
SENIN PAHING, 16 JANUARI 2023 HALAMAN 10
Kadin Dampingi SMK dan Kampus Pertanian di Jatim
Surabaya, Memorandum
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di semua bidang, termasuk di sektor pertanian.
Dalam hal ini, Kadin telah melaksanakan pendampingan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki basis pertanian.
“Sebagai pilot project, kami telah melakukan pendampingan di SMKN 1 Tlogosari Bondowoso sejak awal tahun 2022 dan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang mulai tahun 2021. Ini adalah salah satu program kerja prioritas Bidang Pertanian Kadin Jatim,” ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian dan Pangan Kadin Jatim, Edi Purwanto. Ia mengungkapkan, SMKN 1 Tlogosari Bondowoso adalah salah satu SMK di Jatim yang mengembangkan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, on farm hingga off farm. Sehingga program yang dijalankan oleh SMK N 1 selaras dengan program Kadin Jatim bidang Pertanian dan Pangan.
Pendampingan mulai dari penerapan konsep dan metode pertanian yang baik seperti pola tanam, pemilihan bibit, pemupukan. Kadin Jatim juga membantu hilirisasinya dengan melakukan supervisi dan membuka akses pasar.
Ada 2 lokasi budidaya yang dilakukan SMKN 1 Tlogosari, yaitu di lingkungan sekolah dan di kebun yang berjarak sekitar 4 km dari sekolah. Keduanya menggunakan Green House dengan 2 media tanam, media tanah dan media cocopit atau sabut kelapa. Sedangkan melon yang di tanam adalah jenis Golden Melon.
Lokasi tanam di lingkungan sekolah ada 300 buah dan di kebun ada 600 buah. Hingga saat ini, sudah tiga kali panen dan hasilnya dibeli langsung pembeli. Selain itu untuk yang tanam di kebun, agar makin dekat dengan masyarakat sekitar, kebun nya menerapkan konsep wisata edukatif “Petik Melon”.
“Kita mendampingi bagaimana proses budidaya yang bagus, bagaimana menanam dan melakukan perawatan, bagaimana memupuk agar panen menjadi bagus serta pengembangan program. Hasilnya di
SMKN 1 Tlogosari menjadi pilot project pendampingan sektor pertanian.
dua lahan tersebut sangat memuaskan. Sekarang sudah tiga kali panen, hasilnya stabil dan kualitasnya bagus, rasanya sangat manis dengan nilai brix rata-rata 16-18 dan warnanya juga cantik,” kata Edi.
Edi mengatakan, upaya yang dilakukan Kadin Jatim tersebut, sejalan dengan keinginan pemerintah membangkitkan kembali semangat generasi muda agar mau terjun dan berkecimpung di sektor pertanian. Hal ini mengingat minimnya generasi muda yang miliki minat besar dalam memajukan pertanian di Indonesia.
Berdasarkan data sensus pada 2010, usia rata-rata petani di Indonesia adalah 52 tahun. Selanjutnya pada 2013, hasil Sensus Pertanian juga menunjukkan bahwa mayoritas petani di Indonesia merupakan kelompok masyarakat dengan usia 45–54 tahun. Hal itu kian diperkuat dengan hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menunjukkan bahwa hampir tidak ada anak petani yang ingin menjadi petani.
Hanya sekitar 4 persen pemuda di Indonesia dengan usia 15–35 tahun yang berminat menjadi petani. Sisanya, sebagian besar cenderung untuk memilih bekerja di sektor industri. Artinya, jumlah petani yang berganti ke okupasi ke luar sektor pertanian lebih besar dibanding anak muda yang bersedia menekuni usaha pertanian
Edi menegaskan, kurangnya SDM pertanian ini menjadi problem bersama. Sehingga program kerja Bidang Pertanian Kadin Jatim dalam membantu menyelesaikan problem SDM pertanian ini adalah dengan melibatkan lembaga pendidikan.
“Makanya langkah yang kami lakukan adalah memotivasi dan menunjukkan kepada generasi muda bahwa bertani itu profesi yang keren, miliki prospek yang bagus. Program ini akan terus kami perluas dengan SMK dam Perguruan Tinggi yang lain di Jatim. Karena salah satu tugas Kadin adalah mengkoneksikan seluruh pihak sehingga tercipta ekosistem pertanian yang sehat dan maju,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 1 Tlogosari, Ngatmini mengaku sangat senang dan berterimakasih atas pendampingan, support dan masukan yang diberikan Kadin Jatim dalam peningkatan kualitas siswa SMKN 1 di bidang pertanian.
“Terimakasih atas apresiasi dan motivasinya kepada saya, para guru dan siswa untuk semakin mengembangkan inovasi, terutama di bidang teknologi pertanian,” pungkasnya.(day/ono)
Tingkatkan Kesadaran Warga Jaga Kebersihan
Surabaya Bergerak di Kampung Ketandan
Surabaya, Memorandum
Program kerja bakti dalam menjaga lingkungan perkampungan lewat “Surabaya Bergerak” terus meningkatkan kesadaran masyarakat di Kota Pahlawan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini, juga dilakukan oleh warga yang tinggal di lingkungan kampung wisata.
Sejak pukul 07.00, warga yang tinggal di Kampung Wisata Ketandan mulai sibuk membersihkan lingkungan kampungnya. Mulai anak-anak, remaja, hingga orang dewasa ikut bergotong-royong dalam membersihkan saluran tersier, melakukan perantingan, membersihkan Pendopo Balai Budaya Cak Markeso, dan Makam Mbah Buyut Tondo Kampung Ketandan, Minggu (15/1).
Ketua RW 04 Kampung Ketandan Kota Surabaya, Fatchul Rachman menyampaikan bahwa selama ini, warga yang tinggal di kawasan Kampung Wisata Ketandan rutin melakukan kerja bakti. Apalagi, dengan adanya program kerja bakti masak “Surabaya Bergerak” yang semakin memudahkan pengangkutan hasil sampah kerja bakti.
“Untuk hari ini kami fokus di Joglo Balai Budaya Cak Markeso dan Makam Mbah Buyut Tondo Kampung Ketandan. Sekitar wilayah tersebut kami juga membersihkan gorong-gorong got (saluran) dan membersihkan tanaman yang sudah waktunya kita pangkas,” kata Fatchul Rachman.
Menurutnya, dengan program kerja bakti yang dibesut oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mampu mempererat rasa guyub-rukun di lingkungan perkampungan. Salah satunya Kampung Wisata Ketandan. Karenanya, ia berharap Wali Kota Eri Cahyadi tetap menjadi teladan dalam menjaga Budaya Arek bagi warga yang tinggal di lingkungan perkampungan.
“Inisiasi yang dibuat oleh Wali Kota Eri Cahyadi sangat bagus sekali, kami juga berharap Pak Wali bisa bergabung bersama kami,” ujarnya.
Senada dengan Fatchul Rachman, Ketua RT 06 Ketandan Tengah Kota Surabaya, Agus Susilo bersama warga di kampungnya, telah menggelar kerja bakti sejak pukul 05.45 WIB. Disana, kerja bakti dimulai dengan membersihkan saluran tersier, agar tidak muncul genangan dan nyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD).
“Kerja bakti ini melibatkan semua warga dan bersifat sukarela. Semua saling berkontribusi, mulai dari tenaga hingga konsumsi untuk warga,” ungkap Agus Susila.
Selain melakukan pembersihan saluran tersier, warga di Kampung Ketandan Tengah Kota Surabaya juga melakukan perantingan pohon. Hal ini dilakukan karena dahan dan ranting pohon menutupi CCTV di kampung tersebut. “Karena di sini ada CCTV kampung, kalau dahan dan ranting menutup CCTV maka kurang maksimal dalam melakukan pemantauan keamanan di kampung,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia mendukung program kerja bakti bersih-bersih lingkungan yang diinisiasi oleh Pemkot Surabaya. Menurutnya, kegiatan “Surabaya Bergerak” memudahkan warga dalam menjaga lingkungan perkampungan.
“Kami senang karena fasilitas dari Pemkot Surabaya sangat cepat dalam
Warga Ketandan bersama-sama membersihkan lingkungan mendukung program Surabaya Bergerak.
mengangkut sampah. Alhamdulillah kami mendukung Pak Wali Kota Eri Cahyadi, mudah-mudahan kerja bakti ini bisa berjalan terus untuk menjaga lingkungan perkampungan,” terangnya. Sementara itu, di lingkungan perkampungan di kawasan Jalan Jojoran 05 Timur Kota Surabaya juga melakukan kegiatan kerja bakti “Surabaya Bergerak”. Seluruh warga yang tinggal di Blok A-E melakukan pembersihan saluran tersier dan perantingan. Secara bergiliran, warga mengumpulkan sampah hasil kerja bakti. “Kerja bakti dimulai sejak pukul 06.30 WIB, kami fokus membersihkan saluran. Kemudian membersihkan sungai yang masuk di wilayah kami dan melakukan perantingan. Sekarang kami tinggal menunggu pengangkutan sampah oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup),” ungkap Ketua RT 09 Jalan Jojoran 5 Timur, Susmianto. (rio/ono)
Mindset Harus Berubah Sambungan dari halaman 9
calon Sekda Surabaya yang telah memenuhi syarat administrasi. Seluruh kandidat merupakan pejabat Eselon II di lingkup Pemkot Surabaya. Yakni, Inspektur Kota Surabaya Ikhsan, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Lilik Arijanto serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya, Rachmad Basari.
“Ada Pak Ikhsan, Pak Lilik dan Pak Basari. Insyaallah ketiganya ini orang baik dan mereka punya komitmen yang sangat luar biasa. Tapi nanti siapapun yang terpilih, saya pastikan buat surat pernyataan maksimal jabatannya tiga tahun dia harus mengundurkan diri,” kata Wali Kota
Wali Kota Jangan Sak Karepe Dewe Sambungan dari halaman 9
tidak mau kehilangan potensi sumber daya manusia (SDM) dari lingkungan ASN Pemkot Surabaya. Sebab, Sekkota adalah jabatan strategis. Karena itu, posisi ini (Sekkota) diisi oleh aparatur sipil negara (ASN) yang berpengalaman. “Karena itu, wali kota harus bisa mengatur manajemen siapa yang bisa duduk sebagai Sekotta,” tegas Mubarok.
Terkait munculnya kabar, Wali Kota Eri Cahyadi membatasi jabatan Sekkota hanya tiga tahun tidak bisa menjadi patokan. Menurut dia, jabatan Sekkota tidak bisa diisi oleh pejabat sembarangan. Karena itu, posisi sekkota diisi melalui seleksi terbuka. “Jika ada batasan jabatan, maka wali kota sama saja menyia-yiakan potensi SDM yang dimiliki sekkota,” tegas Mubarok.
Doktor alumnus FISIP Unair ini menjelaskan, seusai posisi Sekkota biasanya ASN terkait akan diposisikan sebagai staf ahli. Atau mereka (mantan Sekkota) jika karir lebih tinggi akan mengisi jabatan ke pemerintah provinsi.
Mubarok menyebutkan, jabatan Sekkota adalah ketua ASN. Secara defacto jabatan itu menjadi tidak berdaya, namun secara dejure mempunyai otoritas kekuasaan.
Sejauh ini, ada tiga nama ASN Pemkot Surabaya yang sudah menjalani separuh lebih tahapan seleksi. Ketiganya yaitu Ikhsan Inspektur Kota Surabaya, Lilik Arijanto Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, dan Rachmad Basari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya.
Sekkota ibaratnya merupakan Ketua ASN, secara defacto menjadi tidak berdaya tapi dejure mempunyai otoritas kekuasaan. Sejauh ini ada tiga nama ASN Pemkot Surabaya yang sudah menjalani separuh lebih tahapan seleksi. Ketiganya yaitu Ikhsan Inspektur Kota Surabaya, Lilik Arijanto Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya, dan Rachmad Basari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya.
Anggota Komisi A Arif Fathoni mengatakan, pihaknya mengapresiasi kebijakan wali kota tersebut, karena ada kecenderungan pejabat yang terlalu lama menjabat di jabatan tertentu cenderung kurang inovasi.
“Saya mengapresiasi kebijakan walikota tersebut, karena ada kecenderungan pejabat yang terlalu lama menjabat di jabatan tertentu cenderung kurang inovasi, di era birokrasi melayani seperti saat ini inovasi adalah kunci untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Fathoni.
Lebih lanjut Fathoni mengatakan, dengan pembatasan tersebut, semua ASN yang memenuhi syarat bisa punya kesempatan yang sama untuk mengisi jabatan tersebut.
“Sehingga regenerasi tidak stagnan,”jelasnya.
Semenrara itu, Machmud anggota Komis A dari Partai Demokrat mengatakan mengenai usulan jabatan Sekkota harus bersedia masuk daftar rotasi jabatan setiap tiga tahun itu termasuk kebijakan bagus.
“Kalau masa pensiunnya masih lama ya kasihan. Kalau menurut saya itu nanti kalau memang massa jabatannya kurang 3 tahun itu boleh saja. Tapi kalau masih 7 tahun - 10 tahun (masa jabatannya) ya saya kira 3 tahun kan eman,” kata Machmud.
Alasannya, lanjut Mahmud, setelah menjabat menjabat Sekkota selama tiga tahun, dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Harus mau diputar (rotasi), harus mau dipindah tanpa menuntut sesuatu apapun kepada Pemkot Surabaya.
“Masak habis masa jabatan Sekkota kota bisa mejabat kepala dinas? Kan melorot jabatannya,” imbuhnya.(day/alf/ono) Eri Cahyadi, Minggu (15/1).
Wali Kota Eri membeberkan alasan kenapa JPT Pratama Sekda Surabaya harus diganti maksimal tiga tahun sekali. Karena baginya, Sekda Surabaya sama halnya seperti kepala dinas yang menyandang jabatan Eselon II sehingga harus diganti maksimal tiga tahun sekali.
“Sekda - kepala dinas, bukan jabatan selamanya. Tapi jabatan itu dia harus mau berputar ke manapun dan merasakan tempat manapun,” jelas wali kota yang lekat disapa Cak Eri tersebut.
Selain itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menyebutkan, jika selama ini mindset yang terbangun terhadap pergantian kepala dinas adalah hal yang biasa.
Namun, kata dia, mindset itu menjadi berbeda jika yang berganti adalah JPT Pratama Sekda Kota Surabaya. Makanya, Cak Eri ingin mengubah mindset pergantian Sekda maksimal tiga tahun sekali sebagai hal yang biasa.
“Karena itu nanti buat pernyataan maksimal tiga tahun dia harus mau diputar dan mau berpindah tanpa menuntut suatu apapun kepada Pemerintah Kota Surabaya. Karena saya ingin membiasakan semua pejabat itu biasa berputar untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada umatnya di tempat yang berbeda,” terangnya.
Meski Sekda Kota Surabaya ke depan adalah seorang pejabat yang berprestasi, Cak Eri tetap menginginkan agar maksimal tiga tahun harus diganti. Karena menurutnya, jika lebih tiga tahun menjabat tidak diganti, maka hal itu akan menjadikan seorang pejabat akan terus berada di zona biasa atau nyaman.
“Sehingga dia harus berputar. Karena berputar itulah yang menjadikan orang menjadi lebih sempurna. Orang akan mengerti kekurangannya dan kelebihannya. Dan Sekda itu bukan jabatan akhir, tapi jabatan yang memberikan kebahagiaan untuk umat,” jelas dia.
Apalagi, Cak Eri mengungkap, jika jabatan Eselon II a maupun Eselon II b, sekarang ini sudah tidak ada. Yang ada sekarang adalah jabatan Eselon II. Oleh karenanya, dia menilai jika Sekda dan kepala dinas sekarang memiliki tingkat jabatan yang sama.
“Karena sekarang tidak ada lagi Eselon II a dan II b. Berarti kalau punya jabatan yang sama, berputarlah biasa. Jangan digandoli ae jabatan iku. Wong diajari ambek Gusti Allah, jabatan iku ojok digandoli (Sudah diajarkan Tuhan, bahwa jabatan itu jangan dipertahankan), pindah itu hal biasa,” ujarnya.
Sementara di waktu terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M Fikser menjelaskan, pendaftaran seleksi JPT Pratama Sekda Kota Surabaya, telah dibuka secara umum pada tanggal 2 hingga 6 Januari 2023. Sedangkan pengumuman seleksi administrasi sudah dilaksanakan pada 9 Januari 2023.
“Jadi terkait Sekda Kota Surabaya saat ini sudah ada tiga (calon) dalam proses seleksi. Pertama adalah Pak Ikhsan Inspektur Surabaya, Pak Lilik Kepala DSDABM Surabaya dan Pak Rachmad Basari Kepala BKD Surabaya,” kata M Fikser.
Ia juga membeberkan jika ketiga calon tersebut telah memenuhi syarat administrasi yang ditentukan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel). Mulai dari jenjang jabatan Eselon II, pendidikan akademik, hingga telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II atau yang setara.
“Dan itu semua (tahapan seleksi) dilakukan oleh Tim Pansel, jadi kewenangan dari tim Pansel. Mudah-mudahan juga proses ini berjalan dengan target atau waktu yang ditetapkan,” ujar dia. Mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya itu menerangkan, bahwa apabila sudah melalui tahapan administrasi dan kompetensi jabatan, ketiga calon selanjutnya mengikuti tes lanjutan. Yakni, tahapan penulisan makalah dan wawancara akhir pada 15 dan 16 Januari 2023. Sedangkan untuk pengumuman tiga calon terbaik, dilaksanakan pada 17 Januari 2023.
“Sebelumnya sudah dibuka untuk umum, namun yang baru terdaftar tiga dari internal kita (Pemkot Surabaya). Karena dari awal buka, dari luar belum ada masuk, karena mungkin terkait administrasi dan lain-lain. Sehingga yang tiga itu kemudian diseleksi secara administrasi dan maju pada tahap selanjutnya wawancara dan tertulis,” pungkasnya. (rio/alf/
ono)
Transaksi Lewat e-Commerce, Bayar PBB Semakin Mudah Sambungan dari halaman 9
Izin Habis, Utilitas dan Provider Bodong Dibongkar Sambungan dari halaman 9
dampak pada hasil audit tahunan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Nomor 49 tahun 2015, ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika akan memasang jaringan utilitas. Diantaranya adalah izin pelaksanaan dan penempatan pembangunan jaringan utilitas.
“Sebelum jaringan utilitas itu dibangun di lahan aset milik pemkot, maka harus izin pemanfaatan lahan. Jadi, harus ada hubungan hukum untuk persyaratannya, kemudian dikaji oleh Tim KPJU apakah pemasangannya dilakukan di aset pemkot atau bukan,” paparnya.
Jika jaringan utilitas tersebut ternyata dibangun di kawasan aset pemkot, maka akan dihitung nilai sewa pemanfaatan lahan melalui pihak ketiga. “Nanti DSDABM akan berkoordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menghitung nilai sewanya. Jadi bukan pemkot yang menghitung nilai sewa, tapi pihak ketiga yang sudah mendapatkan lisensi dari Kementerian Keuangan,” urainya.
Setelah hasil penilaian sewa dari KJPP ditentukan, maka akan disampaikan kepada pemilik jaringan utilitas, mengenai nominal biaya sewanya. “Sekaligus kami keluarkan surat izin pelaksanaan pembangunan dan perjanjian jangka waktu sewanya,” pungkasnya. (rio/ono)
Setelah itu, dilanjutkan dengan mengisi 18 digit Nomor Objek Pajak (NOP) yang dimiliki oleh masing-masing pemilik bangunan. Jika dirasa sudah mengisi semua kolom tersebut, maka berlanjut ke proses pembayaran. “Kalau di Tokopedia, pembayarannya bisa menggunakan metode GoPay atau virtual account,” jelas Musdiq.
Kemudahan ini sejurus dengan visi dan misi Wali Kota Eri Cahyadi. Sebagai pelayan publik, pemkot wajib memberikan kepastian dengan fasilitas pelayanan yang cepat dan inovatif. “Bahkan, jika pembayaran PBB dilakukan melalui Tokopedia bisa dibayar dengan cara mengangsur. Kami turut mengapresiasi kepada merchant yang sudah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya secara maksimal, bahkan memudahkan warga kami,” bebernya.
Meskipun ada fasilitas pembayaran online, warga juga masih bisa melakukan pembayaran di Mal Pelayanan Publik Siola. Mulai dari pembayaran hingga mutasi PBB juga bisa dilakukan di konter Bapenda, Mal Pelayanan Publik Siola.
Musdiq mengimbau kepada masyarakat agar tidak lupa untuk melakukan pembayaran pajak PBB di tahun 2023. Tak lupa ia juga mengingatkan, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 2023 sudah dapat diunduh melalui website www. surabaya.go.id, kemudian pilih menu PBB selanjutnya pilih cetak e-SPPT.
“Silahkan dicetak SPPT-nya melalui online, kami harap dengan kemudahan pelayanan ini warga bisa semakin taat pajak. Karena pajak itu bukan untuk pemkot, akan tetapi semua itu akan kembali lagi kepada masyarakat untuk pembangunan kota menjadi semakin lebih baik lagi,” pungkasnya. (rio/ono)
SENIN PAHING, 16 JANUARI 2023
KEPALA BIRO: Jokosan. WARTAWAN: Slamet Wibowo, Yudi Irawan. PEMASARAN/IKLAN: Suprianto, Afi n Mauludin, Pitono. TELEPON/SMS REDAKSI/IKLAN BIRO SIDOARJO: 083831013777 EMAIL: areksidoarjo@gmail.com
HALAMAN 11
FOTO: MEMORANDUM/JOKOSAN
Proyek fl yover yang saat ini memasuki tahap pemasangan tiang
pancang.
Anggaran Rp 7,5 Miliar Flyover JPL 64 Krian Ditarget Desember Selesai
Sidoarjo, Memorandum
Progres pembangunan fl yover Krian terus berjalan. Saat ini, tiang-tiang pancang beton penyangga jembatan sebagian sudah terpasang. Ditargetkan akhir Desember 2023, fl yover Krian itu selesai.
Flyover Krian sepanjang 700 meter ditambah 100 meter di masing-masing ujung fl yover untuk turunan akan nampak kokoh. Flyover Krian dibangun melintas di atas rel kereta api Km 38+897 lintas Surabaya-Solo mulai Jalan Raya Moh. Yamin hingga Jalan Kyai Mojo Krian.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, pengerjaan proyek Flyover JPL 64 Krian beriringan dengan pembangunan proyek Flyover JPL 79 Kedinding, Kecamatan Tarik. Proyek tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan Pemkab Sidoarjo dan Pemprov Jatim untuk mengurai kemacetan di perlintasan sebidang ruas jalan Krian dan Tarik.
Untuk mendukung percepatan pembangunan Flyover JPL 64 Krian, Pemkab Sidoarjo telah mengeluarkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp. 7,5 miliar.
“Anggaran tersebut dipakai untuk ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak pembangunan,” ujar Gus Muhdlor.
Kedua proyek tersebut anggarannya bersumber dari APBN melalui Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI. Untuk alokasi anggaran pembangunan Flyover JPL 64 Krian mencapai Rp 167 miliar. Sedangkan untuk Flyover JPL 79 Kedinding Tarik sebesar Rp 60 miliar.
Bupati Gus Muhdlor juga menyampaikan, keberadaan Flyover JPL 64 itu nantinya bisa mengurai kemacetan di perempatan ruas Jl. Kyai Mojo Krian dan Jl. M. Yamin. Dimana pada perempatan jalan tersebut selama ini selalu menjadi titik kemacetan.
Putra KH. Agoes Ali Masyhuri Pengasuh Ponpes Progresif Bumi Sholawat itu mengucapkan terimakasih kepada warga di sekitar proyek yang ikut mendukung pembangunan perlintasan sebidang itu. Permohonan maaf juga disampaikan Gus Muhdlor, karena proyek tersebut berimbas pada kelancaran aktivitas masyarakat.
“Proyek bisa lancar karena warga sekitar mendukung, sebelumnya kami minta maaf karena selama pengerjaan proyek terjadi pengalihan arus kendaraan dan mobilitas warga sementara sedikit terganggu,” pungkas Gus Muhdlor. (jok/mik)
Peringati Hari Jadi Ke-164 Kabupaten Sidoarjo Bupati Berbagi Peduli Bersama 1.000 Anak Yatim
Sidoarjo, Memorandum
Berbagi peduli bersama 1.000 anak yatim dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-164 Kabupaten Sidoarjo tahun 2023, digelar di Pendopo Delta Wibawa, Sabtu (14/1).
Bupati Sidoarjo H Ahmad Muhdlor hadir di tengah-tengah ribuan anak yatim untuk berdoa bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Tampak pula hadir para kepala OPD se-Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Gus Muhdlor—sapaan akrab bupati—menyampaikan, 164 tahun merupakan usia yang sudah cukup matang bagi suatu daerah untuk bisa memiliki pondasi yang kuat dalam memastikan kabupaten ini berlangsung dan berjalan dengan baik.
Melalui kegiatan seperti ini, bupati berharap Kabupaten Sidoarjo menjadi Kabupaten yang baldatun, toiyibatun, warobbun ghofur. Kabupaten yang mempunyai daya saing tinggi dan sejahtera jiwa raganya, sejahtera seluruh daerahnya dan dijauhkan dari bencana dan marabahaya.
“Semoga masyarakat dan para pemimpinnya diberikan keselamatan, lancar rezeki dan berkah dan saya yakin doa ini ke depan akan menjadi pengantar bagi kita karena sekuat apapun usaha jika tidak dibarengi dengan usaha batin maka tidak akan seimbang hasilnya, yang mendoakan semakin banyak, tangan-tangannya menengadah maka doa akan semakin ijabah,” ujar bupati dalam sambutannya.
Sementara itu, pada kesempatan ini turut hadir pula
Gus Muhdlor berbagi peduli bersama dengan anak yatim.
Staf Khusus Kementerian Sosial RI Fauzan Amar, M.Si yang menyampaikan kebahagiannya bisa berada ditengah-tengah masyarakat Sidoarjo. Ia menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Sosial mempunyai program santunan bagi anakanak yatim piatu.
“Jadi nanti anak yatim piatu di Kabupaten Sidoarjo yang belum mendapatkan bantuan akan kami usulkan pada Kementerian Sosial RI sehingga bisa mendapatkan bantuan yang penyalurannya akan disalurkan melalui PT Pos, namun jika anak tersebut tinggal di lembaga sosial atau yayasan maka bantuan akan dikirimkan kepada lembaga sosial atau Panti Asuhan tempat anak-anak tersebut tinggal,” katanya. Ia melanjutkan, bahwa teknis penyaluran bantuannya nantinya akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Sidoarjo. Sehingga nanti anak-anak yatim di Sidoarjo bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai anak Indonesia. Program tersebu ujar Fauzan merupakan bagian dari menjalankan amanat konstitusi Undang-Undang1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
“Saya yakin dan percaya bahwa bapak bupati sangat peduli kepada anak-anak seperti ini, dibuktikan dengan penyelenggaraan kegiatan ini pada peringatan hari jadi Kabupaten Sidoarjo,”sampainya.
Fauzan Amar juga menyampaikan bahwa berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim seperti ini akan membawa keberkahan bagi Kabupaten Sidoarjo. Selain itu dengan kepedulian pemerintah seperti ini akan mendorong semangat anak-anak untuk menatap masa depannya dengan cerah.
“Jadi bapak bupati mengumpulkan anak-anak yatim guna berbagi kebahagiaan seperti ini menurut saya sangat penting karena kita semua akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Untuk itu kepada anak-anak sekalian yang hadir pada hari ini teruslah berjuang meraih cita-cita karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa diraih asalkan mau bersungguh-sungguh,”ucapnya. (jok/mik)
