AK-47 edisi 169

DITERBITKAN OLEH: LEMBAGA PERS MAHASISWA MOTIVASI FKIP UNS

Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi Kabiro AK-47 Kabiro Risdok Kabiro Artistik Kabiro Prodis Kabiro Iklan Editor

Kusuma Nuryana Yolanda Agnes Triana Febri Pinky Annisa Hendrawan Hanif Achmad Nurwahid Bella Rahmayadi Faridhatul Mardhiyyah

Edisi

169 JUNI 2018 L

FREE

MENOLAK TUNDUK TUNTASKAN PERUBAHAN

KRS Sebagai Pengontrol (AK-47, FKIP UNS) Selain

berbeda-beda penetapan syarat

pendidikan Biologi.” Jelas Aris,

sebagai bukti hadir waktu kelas,

mengenai KRS yang ikut

Admin Prodi Pendidikan Biologi .

KRS juga sebagai pengontrol

disertakan pada siding skripsi.

mahasiswa. Dan sebagai alat untuk

Seperti yang terjadi di Prodi

c ro s s c h e c k p e m b e l a j a r a n

Pendidikan Biologi yang hanya

mahasiswa.

menggunakan KRS aktif semester

K a r t u Rencana Studi (KRS) yang wajib diisi oleh mahasiswa UNS ketika awal semester untuk mengetahui mata kuliah apa yang diambil untuk satu semester tersebut.

S e l a i n t e r d a p a t Doc.Redaksi daftar mata kuliah,

tersebut atau biasa disebut KRS

juga terdapat kolom paraf dosen

semester 6, “Mahasiswa yang akan

yang mengampu mata kuliah

ujiian skripsi diwajibkan

tersebut, sehinga KRS tersebut

menunjukkan KRS aktif, jadi sudah

harus dibawa setiap kuliah.

divalidasi PA.yang kedua, dia harus

Disamping fungsi KRS

mengambil transkrip nilai

yang sebagai bukti kehadiran setiap

keseluruhan yang menunjukkan

mata kuliah, mahasiswa

bahwa tidak ada pengulangan ke

dibingungkan mengenai fungsi

admin prodi. Dua bukti itu sudah

KRS sebagai syarat mengikuti ujian

kuat untuk melaksanakann skripsi.

skripsi nanti. Pasalnya dibeberapa

Seperti itu yangn berjalan di prodi

Program Pendidikan (Prodi) FKIP

Pro Kontra Pedagang Kaki Lima di UNS

(AK-47, FKIP UNS) Sedangkan untuk Prodi Terdapat papan imbauan tentang P e n d i d i k a n A d m i n i s t r a s i larangan PKL berjualan di UNS, P e r k a n t o r a n ( PA P ) s e n d i r i namun ternyata belum ada surat edaran yang mengatur tentang PKL. menggunakan KRS dari semester 1 Beberapa titik di lokasi untuk syarat kampus UNS ditempati oleh Pedagang m e n g i k u t i Kaki Lima (PKL), lokasi ini diantaranya; di depan gedung-gedung ujian skripsi. setiap fakultas seperti di pertigaan F. Seperti yang Hukum dan FISIP, di pinggir jalan d i k a t a k a n kampus, atau di depan Masjid Nurul Huda, tersebar pedagang kaki lima.

M e s i a n a Berdagang dengan sepeda motor atau L i s t i a w a t i , gerobak yang dapat berpindah tempat, pedagang ini menjajakan dagangan, PA P 2 0 1 6 , seperti; siomay, aneka olahan bakso, es “Setahuku di teh, kopi, dan aneka minuman saset. p r o d i PA P Beroperasi sekitar pukul 10.00 hingga 17.00, tempat-tempat pedagang ini tak KRS harus jarang dijadikan tempat nongkrong dikumpulkan para mahasiswa. Kondisi semrawut dari semester semacam ini ternyata telah diatur regulasinya oleh pihak Rektorat.

1.” Jelas Mesiana, Jumat (4/5). Dr. Banyak pedagang kaki lima yang tidak Hery Sawiji, M.Pd selaku Kepala tahu bahwa telah muncul plakat yang berisi larangan bagi pemulung, Prodi PAP menjelaskan mengenai pengemis, PKL, dan pedagang asongan KRS yang harus dikumpulkan dari untuk masuk ke wilayah kampus UNS. semester 1, “Kalau PAP sendiri Salah seorang pedagang yang berjualan di depan Masjid Nurul tidak hanya semeseter terakhir ya, Huda (NH), Jonet, mengaku bahwa artinya perlu dari semester awal baru tiga hari berjualan. Ia berjualan sampai akhir itu dicek. Kalau yang minuman es kopi dan teh. “Awalnya dilampirkan hanya semester ada yang jualan minuman teh seperti itu di sini (re: depan Masjid NH) lalu lamaterakhir, prodi tidak bisa melihat lama tidak berjualan, lalu saya minta, mengontrol mahasiswa tersebut.”

(Bersambung ke hal 4 kol 2) (Bersambung ke hal 3 kol 1)

Pergantian Magang Kependidikan Menjadi PLP (AK-47, FKIP UNS)

Persekolahan (PLP). Program PLP

yang dulu menggunakan kata

menempel pada mata kuliah lain,

Penghapusan magang dan

sendiri akan diberlakukan mulai pada

magang. PLP ini dianggap lebih

maka PLP berdiri sendiri dengan

penggantiannya menjadi PLP

mahasiswa angkatan 2017,

efektif karena posisinya yang lebih

total sebanyak 4 SKS dengan

(Praktek Lapangan Persekolahan)

sedangkan angkatan 2015-2016

jelas jika dibandingkan dengan

ketentuan yang sudah dijelaskan

dianggap lebih efektif karena

masih menyelesaikan magang 1-3

magang. “Walaupun ini baru akan

dalam panduan Praktek Lapangan

mekanismenya yang lebih jelas dan

sesuai dengan kurikulum lama Pengadaan PLP ini

diaksanakan, tapi dari konsep-

Persekolahan yang telah dikeluarkan

hasilnya yang dianggap lebih

konsep itu saya berani mengatakan

oleh Kemeristekdikti. “Dalam

maksimal.

berdasarkan pada Permenristekdikti

bahwa PLP lebih efektif

panduan dijelaskan PLP bebannya 4

No 55 Tahun 2017 tentang Standar

dibandingkan dengan magang.” jelas

SKS. Dapat diberikan dalam dua

Magang Kependidikan 1, 2, dan 3

Pendidikan Guru. Disebutkan bahwa

Dr. Cicilia Dyah Sulistyaningrum I,

semester, yaitu PLP 1 dan PLP 2,”

yang yang sudah berjalan sejak tahun

kegiatan praktik untuk program

ujar Dr. Munawir Yusuf, M.Psi.

2014 dikabarkan akan diganti

pendidikan sarjana dinamakan PLP

M.Pd pada Jumat, (2/3).

Jika magang jumlah SKS-nya tidak

selaku Wakil Dekan 1 Fakultas

menjadi Praktek Lapangan

(Praktek Lapangan Persekolahan)

jelas karena posisinya yang

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Bersambung ke hal 4 kol 1)

@motivasiuns

LPM MOTIVASI FKIP UNS

WWW.LPMMOTIVASI.COM

@lpmmotivasifkipuns

1

PERSEPSI

EDISI 169 JUNI 2018

EDITORIAL Menertibkan, Bukan

SUARA MAHASISWA Heboh! Mahasiswa “Tersesat” di FKIP ingin memilih jurusan keguruan.

Mengusir`

Doc. Pribadi

Universitas Sebelas Maret mungkin sudah menyandang nama kampus rakyat sejak didirikannya. Dengan dibukanya semua pintu untuk masyarakat sekitar yang bisa dengan bebas masuk ke lingkungan kampus, menjadi salah satu alasan kenapa UNS dijuluki kampus rakyat.

Karena itulah banyak yang melihat adanya peluang usaha, bahkan pasar yang bisa diciptakan di dalam kampus. Itulah yang menyebabkan banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dengan bebas bisa berjualan di lingkungan kampus.

Semua orang tahu bahwa para pedagang itu hanya berniat untuk mencari nafkah dan mungkin rezeki mereka berada di kampus ini. Seharusnya konsep ini tidak ada yang salah, bukan? Tapi ketika sesuatu yang tidak ada aturannya itu apa bisa dikatakan ilegal?

Begitu juga dengan keberadaan para PKL yang bisa dibilang tidak ada aturannya.

Kurang lebih begitulah judul berita atau opini yang tengah trend akhir-akhir ini.

Barangkali agar pembaca merasa punya kewajiban untuk mengetahui “kehebohan” yang terjadi atau bisa jadi batin pembaca semacam dipaksa untuk tahu “kehebohan” itu, tapi kali ini penulis lebih ingin membahas tentang makna “tersesat” yang ambigu ini.

Tidak ada aturan yang jelas diperbolehkan atau tidaknya keberadaan para PKL tersebut, hanya peringatan secara tulisan yang hanya berada di beberapa tempat. Namun, peringatan itu tidak dihiraukan dan para PKL tetap berjualan di beberapa tempat. Meski mengatasnamakan kemanusiaan, bukankah lebih enak para pedagang itu ditertibkan? Bukan diusir karena adanya alasan 'mereka di sini mencari nafkah', tapi ditertibkan. Supaya konsep kampus rakyat tetap melekat, dan ketertiban kampus tetap terawat.

Guru, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tak asing lagi bukan dengan sebaris kalimat tersebut? Kata-kata wajib yang muncul sewaktu SD, SMP, atau bahkan sampai sekarang ketika diminta menulis puisi bertemakan guru.

Benar, guru memang pahlawan tanpa tanda jasa, namun yang terpenting guru memegang peranan sangat penting dalam sumbangsihnya memajukan pendidikan Indonesia. Guru berperan penting terhadap keberhasilan kita.

Redaksi_

Layout oleh : Hendra

Kawan-kawan pembaca yang entah menemukan ini karena terpaksa membaca atau tak sengaja terbaca, kita pasti sering kali mendengar kisah mahasiswa yang masih merasa tersesat meski sudah di semester akhir, utamanya mahasiswa FKIP. Lulusan FKIP yang dipersiapkan menjadi calon-calon guru malah merasa bahwa guru bukanlah termasuk profesi impian, beken, keren.

Jurusan keguruan sering kali menjadi pilihanpilihan akhir, dadakan (seperti tahu bulat dijual lima ratusan), pilihan alternatif, penyelamat hidup dan masa depan (dibandingkan dengan tidak kuliah). Cobalah tanya ke beberapa teman di kelas—bisa teman samping bangku, depan atau belakang—tanyakan jurusan keguruan ini pilihan ke berapa, pilihan siapa, masihkah merasa berat, beban, dan sebagainya.

Inilah fenomena yang memang ada, fakta, valid, (kurang) ilmiah, bukti primernya ada. Inilah fenomena mahasiswa “tersesat” yang kadang buat sesat. Guru dianggap sebagai profesi biasa saja, tidak keren, rendahan, bergaji kecil, tidak sejahtera, meskipun kita menyadari bahwa profesi guru penting adanya. Jumlah mahasiswa keguruan yang begitu bejibun, banyak, belampur, tetap saja banyak di antara mereka yang merasa hatinya tidak sepenuhnya

Seorang teman saya dari Prodi Pendidikan Sejarah (jurusan yang menurut survei semasa SMA adalah pelajaran kuno paling membosankan) pernah membuat caption di Instagram-nya, isinya kurang lebih begini: Historia Magistra Vitae yang artinya sejarah adalah guru kehidupan, berarti guru sejarah adalah gurunya guru kehidupan. Hebat, bukan?

Mungkin, bisa jadi untuk menumbuhkan kebanggaannya terhadap jurusan yang dianggap kurang penting ini—padahal Soekarno pernah bilang jangan sekali-sekali melupakan sejarah.

Mungkin begitulah bagian dari cara mereka membanggakan diri sendiri di dalam jurusan yang termasuk penting ini.

Tak hanya itu, cobalah tanya, mereka yang masih merasa “tersesat” atau bahkan jua yang merasa tidak tersesat, cobalah tanya apa mereka setelah tamat dari jurusan keguruan akan mengabdikan ilmunya menjadi guru atau malah memanfaatkan ijazah sarjana untuk bekerja di bank saja. Pada akhirnya kita menyadari bahwa menjadi guru bukan perihal mudah. Guru itu patriot zaman abadi. Guru itu mengemban tugas negara ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kawan-kawan yang merasa masih tersesat dan sesat ini, sudahkah kita memuliakan diri kita? Sudahkah kita memantaskan diri kita untuk mengemban tugas mulia ini yang pengaruhnya besar bagi bangsa ini. Guru memang bukan pekerjaan keren, beken, impian, atau apa pun itu. Menjadi guru memang tak punya gaji besar, susah kaya katanya, tapi kawan, mari renungkan bersama, menjadi guru adalah membantu manusia untuk memanusiakan manusia. Menjadi guru adalah panggilan jiwa.

Jika kalian tersesat, akankah kalian kembali ke titik awal lalu mengulang perjalanan lagi atau malah memilih untuk meneruskan sekaligus belajar menerima. Hidup ini memang perjalanan di belantara, sungguh ketersesatan itu membuat kita menemukan banyak hal. Lalu sudahkah kita memanfaatkan ketersesatan tersebut?

Di akhir tulisan, saya ingin mengutip yang semoga bisa dijadikan renungan untuk apa pun itu. Pojok Mahfud Ikhwan, seorang penulis, dalam Kambing & Hujan menulis: kegagalan seorang guru adalah ketika murid yang dididiknya tetap saja menjadi seorang murid, tidak beranjak meningkat jadi seorang guru.

Intinya jadilah guru hebat yang tidak gagal meski menujunya kalian harus tersesat!

Selamat menempuh ketersesatan dan menemukan jalan keluar! Salam!

Habib Safillah Akbariski Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia

2

@motivasiuns

LPM MOTIVASI FKIP UNS

WWW.LPMMOTIVASI.COM

@lpmmotivasifkipuns

REPORTASE

EDISI 169 JUNI 2018

KRS Sebagai .... sehari-hari selama kuliah.” Ujar Cahyani.

Jelas Hery, Jumat (4/5).

Biologi 2017 mengaku hanya merasakan fungsi

Secara lebih lanjut, Hery Sawiji juga

Menanggapi hal tersebut, Dr, Munawir

PA sebagai pemvalidasi KRS saja, “Pada

menjelaskan mengenai fungsi KRS yang

Yusuh, M.Psi, selaku Wakil Dekan bidang

kenyataannya bagi saya PA itu cuma didatangi

mungkin kurang diketahui oleh mahasiswa,

Akademik menjelaskan bahwa yang terpenting

ketika KRS an saja. Jadi dari fungsi PA yang

yaitu sebagai fungsi kontrol, baik dari dosen

sebagai syarat untuk ujian skripsi adalah KHS

seharusnya dan kenyataannya itu belum sesuai.

mata kuliah, PA, dan Kepala Prodi, “ Kan

mahasiswa, sedangkan mengenai kebijakan

Karena bagi saya pribadi ketika kita kuliah kita

sebenernya KRS itu funsinya banyak, tapi

KRS, diserahkan kepada Prodi. “Yang terpenting

cuman mikirin kuliah aja, sebenarnya kita butuh

disamping itu semua, KRS itu sebagai alat

dari syarat untuk ikut ujian itu transkip nilai,

sih pencerahan gitu tapi mencari waktunya itu

kontrol mengenai perkembangan studi, yang

administrasi bebas perpustakaan, administrasi

susah. Toh juga PA nya pun kan ngga selalu

juga sebagai alat pengawasan tidak langsung.

keuangan sampai semester terakhir ujian itu,

punya waktu untuk kita.” Ungkap Cahyani ( )

KRS juga bisa dikatakan pedoman sebelum

KKN. Kalau untuk pennyertaan KRS itu

Mengenai PA, Hery Sawiji juga

pembelajaran, kan awalnya mahasiswa mesti

kebijakan prodi, kalau untuk Fakultas itu sudah

berpendapat seharusnya para dosen yang

harus mengisi KRS, trus langsung nanti

diganti dengan KHS atau transkip nilai itu.” Jelas

menjadi PA harus bisa menjadi orang tua kedua

divalidasi oleh dosen masing-masing. Setelah

Munawir.

bagi mahasiswa, “Ya seharusnya PA mengetahui

proses pembelajaran berjalan, di tengah-tengah

Munawir juga tidak masalah dengan perbedaan

dan mengontrol semua mengenai mahasiswa itu,

juga bisa digunakan untuk melihat sebagaimana

penggunaan KRS antara satu prodi dengan yang

tidak hanya tanda tangan kemudian selesai. Dan

keberjalanan pembelajaran yang sudah

lain untuk syarat ujian skripsi tersebut, “Saya

untuk mahasiswa sendiri, seharusnya juga

berlangsung. Dan nanti diakhir pembelajaran,

tidak masalah dengan ketentuan prodi tersebut,

jangan sungkan untuk konsultasi.” Jelas Hery, Jumat (4/5).

juga bisa digunakan sebagai dasar evaluasi. Jadi,

hanya saja saya sarankan dari fakultas jangan

KRS itu bukan sekedar bukti hadir, tapi juga

membuat syarat yang mengada-ada sehingga

sebagai rencana pembelajaran.” Jelas Hery

memberatkan mahasiswa.” Imbuh Munawir,

mengenai pentingnya KRS. Hal serupa juga

Kamis (26/4)

disampiakan oleh Cahyani Fahmiati, Mahasiswa

PA sebagai Orang Tua

Pendidikan Biologi 2017, “Menurut saya KRS

Berhubungan dengan KRS yaitu adanya

itu penting, karena dari namannya, “Karu

Pembimbing Akademik (PA) yang memiliki hak

Rencana Studi” dimana di situ terdapat

memvalidasi mata kuliah yang diambil

perencanaan mata kuliah selama satu semester

mahasiswa. Namun, fungsi dan tugas PA tidak

dan juga sebagai pemantauan kegiatan kita

hanya sebatas itu. Cahyani Fahmiati, Pendidikan

Alfarizky_Lilin

Seluruh Pengurus LPM Motivasi FKIP UNS Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1439 H

Pemimpin Umum : Kusuma Nuryana Sekretaris Umum: Rofika Ayu Bendahara Umum: Alfi Nur Pemimpin Redaksi:Yolanda Agnes Sekretaris Redaksi: Erwinda Rulli Editor AK-47: Faridatul Mardiyyah Kabiro AK-47: Triana Febri Editor lpmmotivasi.com: Fransisca Budi Kabiro lpmmotivasi.com: Rohmat Wisnugroho Staf Redaksi : Ahmad Fahrurrofi'i ,Mutrian Trisna, Annisa Fitriana , Elsa Rahmanita Hana Afifatul. Umah Khoerunisa . Radana Fauziana, Rahayu Prasetyowati, Septian Refvinda, Shafira Asrining . Vivi Aprilia, Yeni Puspitasari Pemimpin Litbang: Venny Romadona Sekretaris Litbang: Ekky Megawangi Kabiro Pengkaderan: Nadila Nisa Kabiro Risdok: Pinky Annisa Kabiro Jarkom: Abdul Latif Staf Litbang: Alfandy Zein, Aprilia Nur , Enggi Ria , Fatiha Najma, Mita Dwi .

Muhamad Saad. Natasya Titania Ramadhanti Nur , Windy Arandari, Rima Deswanti. Nova ,Slamet Effendy , Tyas Nur Pemimpin Perusahaan: Dian Prima Sekretaris Perusahaan: Fitriyah Rohmah Kabiro Prodis: Achmad Nurwahid Kabiro Artistik: Hendrawan Hanif Kabiro Iklan: Bella Putri Staf Perusahaan: Ainunnisa Nalini . W ,Bintang Ariana , Dimas Tegar , Ema Lalita , Fijar Suwarno i, Imaamah Khoirun Nisa, Isna Samrotul , Novika Harumi, Novy Dwy , Partiwi, Wening Prima

@motivasiuns

LPM MOTIVASI FKIP UNS

WWW.LPMMOTIVASI.COM

@lpmmotivasifkipuns

3

REPORTASE

EDISI 169 JUNI 2018

Pergantiang Magang ......

Sistem non-blok pelaksanannya seperti kuliah

perubahan magang menjadi magang 3. “Tidak ada

biasa, namun terdapat kegiatan langsung di

SK. Bentuknya edaran saja dan sudah dikeluarkan

PLP 2 tiga bobot SKS. Selain itu, waktu

sekolah dengan estimasi waktu 6 jam x 8 hari,

pelaksanaan PLP 1 disarankan dilaksanakan

sehingga mahasiswa akan menjalani 48 jam di

kemarin pada rapat dengan senat.” jelas Munawir.

Aldi Dwi Saputra mahasiswa Pendidikan Bahasa

pada semester 4, sedangkan PLP 2 disarankan

sekolah. Hal tersebut memungkinan akan

Indonesia angkatan 2017 juga setuju dengan adanya

dilaksanakan pada semester 7 seperti magang

UNS. PLP 1 terdiri dari satu bobot SKS, sementara

menggangu mata kuliah yang lain. Menurut

pergantian magang menjadi PLP (Praktek Lapangan

3. “Jadi dengan kata lain, PLP 2 menjadi

Munawir, waktu tersebut dapat disiasati dengan

Persekolahan). Pergantian ini dianggap lebih baik

pengganti dari magang 3 kurikulum lama.”

mengambil PLP pada hari Sabtu. Namun,

dibandingkan dengan kegiatan magang. “Iya saya

tambahnya (1/1).

Dalam PLP ini terdapat dua sistem

beberapa sekolah sudah menerapkan 5 hari kerja

setuju. Menurut saya bagus, dengan adanya PLP

sehingga pada hari Sabtu tidak ada kegiatan

kita jadi bisa observasi di sekolah itu seperti apa.

dalam pelaksaannya, yaitu sistem blok dan

belajar mengajar. “Maka dari itu, kami belum

Jadi kita akan tahu gimana cara kita menjadi calon

non-blok. Sistem blok dilaksanakan ketika

memutuskan akan menggunakan sistem blok

pendidik jadi tahu seluk beluk sekolah.” ujarnya

libur semester 4 ke semester 5 dengan waktu

atau non-blok.” ungkap Munawir.

Dengan adanya PLP, SKS yang sudah

(2/3).

sekitar 2 minggu. PLP 1 ini hanya membutuhkan sekitar 8 hari di sekolah dengan

direncanakan untuk mahasiswa semester 2 akan

setiap harinya sekitar 6 jam. Menurut Munawir,

bertambah tanpa menghapus mata kuliah Profesi

apabila PLP 1 dilaksanakan pada musim libur

Kependidikan yang telah didapat oleh

maka tidak akan mengganggu mata kuliah yang

mahasiswa semester 2. “Konsekuensinya

lain. Sedangkan

sistem non-blok

mahasiswa semester 2 akan menambah 2 SKS.

pelaksanannya seperti kuliah biasa yaitu 16

Jika dulu 144 SKS, maka menjadi 146 SKS.”

pertemuan. Pertemuan 1-3 dilaksanakan di

kata Munawir.

Mengenai Surat Keputusan (SK) PLP, pihak

kampus, pertemuan berikutnya sebagian besar ada di sekolah sesuai dengan pembagian, dan

fakultas tidak mengeluarkan SK mengenai PLP

pertemuan akhir diadakan presentasi di

tersebut. Pihak fakultas hanya mengeluarkan

kampus.

edaran untuk pemberitahuan mengenai

Elsa_Septian

PKL di UNS ...... kalau tidak berjualan biar tempatnya saya gantikan.

Lalu pedagang yang dahulu memberikan tempatnya pada saya.” ucap Jonet (1/3). Ia mengaku bahwa tidak terdapat perizinan khusus untuk berjualan di wilayah kampus. Sebelumnya Jonet berjualan di area gerbang belakang selama 45 bulan, setiap pukul 05.00 sampai 09.00.

Selama ini Jonet mengaku belum pernah ditegur oleh satpam. “Kalau sama sesama pedagang pernah ditegur. Kalau ada peninjauan, kunjungan presiden, atau hal resmi, ditegur untuk tidak berjualan terlebih dahulu.” katanya. Jonet mengaku belum ada pemikiran untuk pindah karena masih baru berjualan di depan Masjid NH, apabila ada pengusiran, baru akan pindah.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ngadiman (45) yang telah berjualan sejak 2015.

Menurutnya, awal mula berdagang di depan Masjid NH tidak melakukan rembukan dengan pedagang lain, tetapi langsung berdagang tanpa perizinan.

Ngadiman mengaku sering mendapat peringatan, seperti ketika ada kunjungan dari Kepala Negara, para PKL dilarang berjualan. Alasan Ngadiman sendiri berjualan di depan Masjid NH karena lebih laris.

Diah Apriliani, Mahasiswa Administrasi Negara FISIP UNS 2014 mengaku sering membeli makanan atau minuman di PKL yang biasa mangkal di pedestrian. Menurutnya, keberadaan para PKL tersebut membuat mahasiswa dan pejalan kaki yang lain merasa terganggu. Karena tidak seharusnya mereka membuka lapak di tempat yang memang sudah dikhususkan untuk para pejalan kaki. Menurutnya sebaiknya pemerintah Dinas Perdagangan atau dinas yang bersangkutan

4

@motivasiuns

membuatkan tempat khusus untuk para PKL agar mereka tidak mengambil hak pejalan kaki. Hal berbeda diungkapkan Mahasiswa FMIPA Kimia UNS, Astna Rofida yang mengaku belum tahu tentang pelarangan keberadaan PKL di kampus UNS. “Masalah dilarang atau enggaknya kurang tau.” katanya. Menurutnya, jika memang PKL itu tidak diperbolehkan beroperasi, lebih baik PKL ikut berjualan di kantin-kantin yang memang disediakan oleh pihak fakultas atau kampus UNS. Sementara itu, Dwi Maryani (44) seorang penjaga kantin di Pascasarjana UNS mengetahui tentang banyaknya PKL yang berjualan di lingkungan kampus UNS. Menurutnya, yang mengatur keberadaan PKL adalah pihak gedung, karena memang sudah seharusnya PKL tidak boleh berdagang di area kampus. “Kalau mereka kan termasuknya pedagang liar, nggak kena pajak. Ya pasti mengurangi penghasilan sini (kantin).” katanya.

Sigit, seorang satpam yang bertugas di Semar 3 bertempat di Gerbang Belakang UNS membenarkan jika keberadaan PKL di UNS sebenarnya dilarang. Namun menurutnya, lebih baik jika BPU (Badan Pengelola Usaha) bisa menyediakan lahan berjualan untuk PKL agar tidak mengganggu ketertiban kampus. “Untuk perizinan sendiri balik lagi ke BPU, birokrasinya ke sana dulu baru kami mengetahui, tetapi kalau yang hanya sekadar lewat atau nongkrong di fakultas, kantor, atau masjid seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Tetapi ada satu catatan, apabila tidak mengganggu ketertiban lalu lintas jalan, kami memaklumi” tuturnya.

PKL ada yang tidak mengindahkan plakat tersebut.

Pihak BPU, Supriyadi mengatakan bahwa belum ada surat edaran yang mengatur atau melarang tentang adanya PKL. “Kalau pedagang, adanya larangan-larangan hanya sebatas papan, jadi kalau untuk surat mungkin belum ada aturannya. Ya tetapi tadi itu hanya sebatas papan imbauan, seperti imbauan dilarangnya untuk tidak boleh menetap dan juga mendirikan permanen, tetapi kalau pedagang bergerak mungkin lain lagi.” ujar Supriyadi.

Supriyadi sendiri mengaku bahwa pernah menegur langsung, apalagi pada saat acara resmi, keberadaan PKL merusak pemandangan dan mengganggu lalu lintas. “Kalau saya sih ikut aturan main dari pimpinan saja. Kita tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Kita harus mengikuti aturan dari pimpinan juga.” ujar Supriyadi.

Selain itu, Supriyadi juga menjelaskan tentang sistem kantin. “Biasanya masa kontrak 1 tahun, itu nanti ada perpanjangan. Kalau tidak diperpanjang nanti akan diadakan seperti beauty contest. Beauty contest itu semacam pameran, kita lelang, nanti kita juga cari harga yang tinggi, soalnya kita juga dituntut untuk mencari konstribusi untuk UNS. Kalau berapa angkanya itu tergantung, kita nggak bisa memukul rata.

Tergantung jika lokasinya bagus harganya mungkin lebih, kalau tempatnya agak ke belakang, harganya juga lebih rendah. Jadi menyesuaikan.” jelas Supriyadi.

Hana_Novy

Walaupun sudah dipasang plakat, para

LPM MOTIVASI FKIP UNS

WWW.LPMMOTIVASI.COM

@lpmmotivasifkipuns

POLLING

EDISI 169 JUNI 2018

82,9% Responden: Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Perlu Diterapkan di FKIP UNS Untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolah serta menyesuaikan kurikulum KKNI, FKIP UNS memberlakukan program m magang kependidikan. Magang kependidikan di FKIP UNS terdiri atas magang kependidikan 1, 2, dan 3. Program ini sebagai pemagangan awal para calon guru untuk mengetahui situasi pembelajaran di kelas. Magang kependidikan di FKIP UNS sudah berlangsung selama 2 tahun.

Dalam pelaksanaan magang kependidikan pihak sekolah merasa direpotkan, sehingga sebaiknya magang kependidikan 1, 2, dan 3 digabung.

Selain itu dalam keberjalanannya, substansi magang 3 dan PPL dirasa sama. Munawir Yusuf selaku Wakil Dekan I mengatakan “Masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan magang kependidikan. Kelemahan atau kekurangan itu misal belum adanya keseragaman persepsi terhadap pelaksanaan magang antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Belum ada keseragaman persepsi antara dosen yang satu dengan dosen yang lain khususnya dalam pembimbingan pelaksanaan magang 3”.

Agustus 2017 lalu, Permenristekdikti menerbitkan peraturan baru yakni Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Dalam peraturan tersebut terdapat program baru yang menggantikan program magang kependidikan yang telah ada sebelumnya. Program pemagangan di sekolah itu disebut dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan. Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa FKIP UNS untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Semua LPTK perlu segera melakukan rekonstruksi pendidikan baik pada Program Sarjana Pendidikan untuk memberikan acuan kepada Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan (LPTK) dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Guru khususnya tentang PLP. Menanggapi hal tersebut, Kru LPM Motivasi FKIP UNS Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melakukan penyebaran polling. Polling diambil dengan teknik sampling secara acak (random sampling) terkait dengan program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang menggantikan program magang kependidikan di FKIP UNS. Jumlah responden yang diambil dalam random sampling ini adalah 70 mahasiswa.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 1.

Setujukah Anda jika PLP menggantikan Magang Kependidikan?

2.

Menurut Anda, perlukah Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) diterapkan di FKIP UNS? 3.

Menurut Anda, apakah perlu dibuat SK Rektor yang mengatur sistem PLP? Berdasarkan hasil rekapitulasi polling yang dihimpun, pada pertanyaan pertama mengenai Setujukah Anda jika PLP menggantikan Magang Kependidikan sebanyak 70% yaitu 49 mahasiswa menjawab Ya, sebanyak 21% yaitu 21 mahasiswa menjawab Tidak. Yusuf Cahyo Saputro dari Pendidikan Bahasa Indonesia 2016 berkomentar “Jika dirasa magang kependidikan tidak memberikan hasil maksimal maka perlu diganti”.

Monita Dwi Oktaviani dari PGPAUD 2016 menambahkan “Berdasarkan pengalaman magang kependidikan 1 yang saya lakukan, banyak guru yang berekspektasi besar terhadap saya. Padahal mahasiswa belum mampu untuk melakukan beberapa hal yang dimaksud karena memang baru pertama kali magang”. Sedangkan Aldestina dari Pendidikan Sosiologi Antropologi 2016 mengungkapkan “Karena tahapan dari setiap magang tersebut dapat menjadi proses pembiasaan kami untuk mengenal lingkungan sekolah”.

Selanjutnya, Firli dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2015 berkomentar “Magang

Setujukah anda PLP menggantikan magang kependidikan ?

kependidikan sangat membantu dalam pembelajaran”.

Pada pertanyaan kedua mengenai perlukah Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) diterapkan di FKIP UNS, sebanyak 82,9% yaitu 58 mahasiswa menjawab Ya, sebanyak 17,1% yaitu 12 mahasiswa menjawab Tidak. Indarini dari PGPAUD berkomentar “Sebagai bentuk pengenalan mahasiswa terhadap lingkungan sekolah sebelum terjun langsung ke lapangan, serta dapat mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan”. Arifah R.I dari Pendidikan Sosiologi Antropologi 2016 menambahkan “Untuk mengetahui hasil dari PLP diperlukan penerapan. Hal itu juga untuk membandingkan antara magang kependidikan dengan PLP”. Sedangkan Findy dari Pendidikan Kimia 2015 mengungkapkan “Dipersiapkan dulu matang-matang sistemnya. Jika dirasa lebih baik baru disosialisasikan”. Selanjutnya Silvia Rahmawati dari Pendidikan Bahasa Inggris 2017 menambahkan “FKIP UNS belum siap untuk menerapkan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)”.

Pada pertanyaan ketiga mengenai apakah perlu dibuat SK Rektor yang mengatur sistem PLP, sebanyak 80% yaitu 56 mahasiswa menjawab Ya, sebanyak 17,1% yaitu 12 mahasiswa menjawab Tidak, dan sebanyak 2,9% yaitu 2 mahasiswa menjawab Tidak Tahu. Meyvi Eva dari Pendidikan Bahasa Jawa 2016 berkomentar “Supaya dalam pelaksanaan PLP pihak kampus bertanggungjawab secara penuh, yakni dengan adanya surat keputusan (SK) dari Rektor”. Erlina Setyawati dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2016 menambahkan “Karena PLP tersebut membutuhkan pedoman, agar pelaksanaannya lebih teratur”. Sedangkan Dinda dari Pendidikan Geografi 2015 mengungkapkan “Lebih baik memperbaiki sistem magang kependidikan”.

Selanjutnya Cristina dari PGPAUD 2016 menambahkan “Saya kurang setuju dengan adanya program PLP ini”.

Litbang_

Menurut anda , perlukah PLP diterapkan di FKIP UNS ?

82.9 %

Ya

70% Ya

17.1 %

30%

tidak

Tidak Menurut anda , apakah perlu dibuat SK Rektor yang mengatur sistem PLP ?

80% oleh : hendra

2,9%

@motivasiuns

Ya LPM MOTIVASI FKIP UNS

Tidak Tahu

17,1%

Tidak

WWW.LPMMOTIVASI.COM

@lpmmotivasifkipuns

5

EDISI 169 JUNI 2018

WAWANCARA UTAMA

Dr. Hary Sawiji M.Pd Kaprodi Pendidikan Administrasi Perkantoran : “ KRS tidak hanya sebgai bukti hadir kuliah. Tidak hanya digunakan oleh mahasiswa untuk presensi. Tapi memiliki makna yang lebih komplek artinya terkait dengan perencanaan pembelajaran “

tidak hanya sebagai bukti hadir kuliah, tidak hanya digunakan oleh mahasiswa untuk presensi, tapi memiliki makna yang lebih kompleks. Artinya terkait dengan perencanaan pembelajaran.

Kalau untuk syarat sebagai pendamping skripsi, ada yang dilampirkan dari semester 1, tapi ada yang dilampirkan hanya semester 6. Itu bagaimana?

Kartu Rencana Studi (KRS) untuk prodi PAP itu fungsinya seperti apa? Karena ada mahasiswa yang menganggap KRS hanya untuk presensi, tapi ada juga yang menganggap sebagai syarat PAP sendiri sebenarnya skripsi. Itu bagaimana Pak? tidak hanya KRS terakhir ya.

Ya memang itu. Tapi di samping itu semua, KRS itu sebagai alat kontrol studi. Yang tadi disinggung tentang pengawasan kan mungkin pengawasan lewat itu pengawasan tidak langsung. Kalau pengawasan langsung yang dilakukan secara langsung. Kalau melalui KRS itu sebenarnya merupakan suatu alat pengawasan yang secara tidak langsung. KRS bisa dikatakan sebagai pedoman ketika akan memulai pembelajaran. Ketika akan memulai pembelajarankan harus mengisi KRS yang kemudian divalidasi oleh dosen masing-masing.

Nah, setelah proses berjalan, pembelajaran berjalan di tengahtengah bisa digunakan sebagai alat kontrol, seberapa keberjalanan pembelajaran dari awal sampai tengah. Di samping nanti akhir pembelajaran sekaligus sebagai evaluasi semester ke depan. KRS

6

@motivasiuns

Sebenarnya dari semester awal sampai akhir harus dilihat. Karena ketika yang dilampirkan hanya KRS terakhir, prodi tidak bisa melihat bagaimana perkembangan dari semester awal sampai akhir. Dengan KRS awal sampai akhir bisa diketahui perekembangan pembelajarannya. Mestinya yang disertakan semua untuk kontrol tadi.

Kemarin sempat bertanya ke Pak Munawir mengenai KRS ini. Kata beliau, untuk KRS membebaskan prodi untuk kebijakan pelampiran KRS itu, tapi yang jelas Kartu Hasil Studi (KHS) harus dilampirkan. Pendapat Bapak mengenai hal itu seperti apa?

Ya kan KRS itu setiap semester dipakai sebagai alat untuk mengetahui perkembangan studi mahasiswa. Sedapat mungkin perkembangan mahasiswa dari awal sampai akhir harus dipantau terus.

LPM MOTIVASI FKIP UNS

Fungsi pengawasan itu secara kontinu, tidak hanya saat mahasiswa itu IPK lemah, tapi naik pun juga perlu pengawasan, terutama untuk PA. Karena PA itu sebagai orang tua kedua. Makanya PA sedapat mungkin harus bisa meluangkan waktu untuk mahasiswa.

Ta d i d i s e b u t k a n Pembimbing Akademik (PA) itu sebagai orang tua kedua, tapi banyak juga mahasiswa yang menerima kesan PA hanya untuk validasi KRS. PA itu sebenernya fungsinya apa?

Sebenarnya tidak hanya itu saja. Sebenarnya PA itu wajib mengetahui perkembangan studi mahasiswanya, sekaligus PA harus memberikan bimbingan kepada mahasisawa. Itu ada regulasinya di LPPMP, PA harus sepertia apa. Jadi PA tidak hanya sekedar awal semester validasi, akhir semester tanda tangan KHS. Saya katakana sebagai orang tua kedua, ya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan mahasiswa. PA ya harus bisa mengetahui perkembangan itu. Dan sebaliknya, mahasiswa jangan sungkan-sungkan kalau diberi PA yang harus tanya saran, pendapat dan bimbingan. Sehingga kedua-duanya bisa berjalan dengan baik. Jadi PA tidak hanya validasi awal, tapi juga memantau mahasiswa dari awal sampai akhir. Kalau toh tidak bisa m e m b a n t u , PA h a r u s b i s a menyalurkan ke Bimbingan dan

WWW.LPMMOTIVASI.COM

Berarti PA hampir sama dengan Wali Kelas ya, Pak? Doc. Pribadi

Berikut adalah hasil wawancara kru LPM MOTIVASI FKIP UNS dengan Dr. Hery Sawiji, M.Pd.selaku Kepala Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran (PAP) pada Jumat (4/4/2018) terkait dengan fungsi KRS.

Konseling kalau PA kurang mampu dengan permasalahan mahasiswa.

Ya mungkin kalau di pendidikan dasar sampai menengah

Kalau untuk pembagian PA itu dari kebijakan prodi atau fakultas?

ya Wali Kelas. Kalau di pendidikan tinggi ya Pembimbing Akademik. Ya, dia yang wajib mengatahui dari awal sampai akhir Kalau pembagian PA memang diserahkan kepada program studi. Dulu pembagian PA itu berapa mahasiswa dibagi dua PA. Dulu masih ada pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) itu. Tapi sekarang

Jadi intinya, mengenai kebijakan KRS maupun PA sudah diserahkan ke program studi ya, Pak? dengan regulasi yang baru, berapa pun mahasiwa dibagi ke seluruh dewan dosen. Supaya dosen mengetahui perkembangan tiap angkatan.

Iya, diserahkan ke prodi.

Alfarizky_Linlin

@lpmmotivasifkipuns

NYELEKIT

EDISI 169 JUNI 2018

KRS Aku Hilang! ibu,” jawab Begog singkat. Makanya, jadi PA tuh yang aktif Bu, biar tau anaknya yang mana aja.

Masa ngapalin 20 mahasiswa aja nggak bisa?

Hmm, ketemunya cuma kalau TTD KRS sama KHS doang sih, Begog berbicara dalam hati.

Kemudian percakapan antara mereka pun dimulai.

Begog mengutarakan perihal kedatangannya “Ya nggak tau lah, buat apa juga aku menghadap Bu An, guna mengonsultasikan hal ngambil KRS-mu? Nggak penting banget,” jawab yang sebaiknya dilakukan Begog sebelum kelas Kiko. dimulai 10 menit lagi.

Begog dan Kiko beristirahat setelah selesai menunaikan ibadah salat zuhur. Namun, tiba-tiba saja Begog berseru panik, “Duh, KRS-ku mana? Kiko kamu lihat KRS-ku nggak?” Begog bertanya seraya mencari KRS miliknya yang tidak ada di dalam tas.

Begog terlihat sangat cemas ketika Kiko yang menunggu di luar tiba-tiba mendapati KRS-nya benar-benar tidak ada di ditegur oleh Njenik, “Ko, ngapain?” dalam tas. Sudah terhitung lima kali Begog “Nunggu si Begog lagi ketemu PA, KRS mengobrak-abrik isi tasnya, namun tetap saja tidak terlihat secarik kertas berwarna biru muda yang dia hilang,” jawab Kiko. bertuliskan namanya dan tertempel fotonya.

“KRS? Buat apaan? Aku nggak pernah “Aduh, santai aja kali, KRS tuh cuman pake KRS, cuma suruh TTD presensi doang.” kata formalitas doang. Yang penting tuh kamu keliatan Njenik. masuk aja.” kata Kiko mencoba menenangkan.

Dengan wajah kaget, Kiko menimpali, Tapi tetap saja, Begog sedikit ketakutan.

“Seriously?”

Masih dengan rona wajah yang khawatir, Ketika Njenik akan menjelaskan lagi, Begog menuju ruang dosen untuk menemui keluarlah Begog dari ruang dosen. “Gimana, Pembimbing Akademiknya. Dia hendak gimana?” seru Kiko. Kemudian Begog melaporkan tentang KRS miliknya yang hilang.

“Bu, selamat siang,” sapa Begog kepada Bu An, menjelaskan bahwa KRS merupakan kebijakan dari setiap prodi. Oleh karena itu, jika beberapa Pembimbing Akademiknya. mahasiswa beda prodi dikumpulkan dan kemudian “Iya, ada apa ya?” jawab Bu An dengan ditanya 'apakah kamu menggunakan KRS dalam kebingungan. Bu An pun bertanya kepada Begog kuliah', tentu hasil jawabannya akan berbeda-beda. dan membuat Begog sedikit kaget, “Kamu Meskipun kebijakan tiap prodi berbeda, namun KRS tetap memiliki fungsi yang sama. Fungsi mahasiswa saya? Atau kamu anak saya?”

KRS yang pertama adalah untuk menginput mata Maksud 'anak' di sini adalah mahasiswa kuliah. Kalau dia kuliah dan membawa KRS yang yang PA-nya adalah beliau. “Saya Begog, Bu, anak

Karto Cari Tanda Tangan KRS

Oleh: Ema L

ditandatangani PA, berarti sah untuk mengikuti kuliah.

Kedua, fungsinya adalah untuk memastikan dia hadir di setiap mata perkuliahan.

Dan yang ketiga, sebagai dokumentasi masingmasing mahasiswa di PA. Ketika suatu saat mereka sudah lulus, lalu dicocokkan dengan arsip-arsip semasa kuliah bisa terlacak.

“Btw, berarti PA itu penting, 'kan?” celetuk Njenik saat Begog selesai menjelaskan.

“Sebenarnya fungsi PA itu ketika kita punya kesulitan dalam belajar atau butuh konsultasi tentang perkuliahan. Harusnnya kita bisa menghubungi PA. Tapi pada kenyataannya, PA cuma didatangi ketika KRS-an aja. Jadi, fungsi PA yang seharusnya dan kenyataannya itu belum sesuai.” jelas Begog.

“Oh, berarti belum sepenuhnya PA itu berjalan sebagaimana mestinya, ya.” kata Njenik.

“Iya gitu, deh. Banyak yang punya masalah kuliah tapi nggak dikonsul ke PA-nya.” sahut Begog.

“Termasuk kamu, ya, Gog.” timpal Kiko seraya tertawa. Begog dan Njenik pun ikut tertawa, seakan lupa kalau kelas sudah masuk 5 menit yang lalu.

Erwinda_

Bungkam Dr. Munawir Yusuf, M.Psi. Wakil Dekan bidang Akademik FKIP UNS. Dan yang kedua fungsinya adalah untuk memastikan dia hadir di setiap mata perkuliahan. Kan setiap kuliah harus meminta paraf ke dosen Bungkam : Lha kalau ada mahasiswa gaib gimana tuh Pak? Ada KRS nggak ada orangnya.

Joko Ariyanto, S.Si., M.Si. Dosen Pendidikan Biologi Mungkin (pengumpulan KRS untuk skripsi) kalau yang semester 6 saja juga bisa, karena asumsinya semester 6 itu kan semester-semester sebelumnya sudah terlewati.

Bungkam: Kalau gitu semester 1-5 tidak perlu pakai KRS saja dong.

Sigit. Satpam Gerbang Belakang Menegur sering, bahkan kami pernah mengeluarkan beberapa aturan melalui surat edaran. Tapi balik lagi PKL, ada yang mengindahkan ada yang bandel. Balik lagi kesadarannya.

Bungkam: Kalau kesadarannya nggak balik gimana, Pak? Aldi Dwi Saputra. Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia 2017 Dengan adanya PLP kita jadi bisa observasi di sekolah itu seperti apa.

Bungkam: Magang Kependidikan juga observasi lho, Mas.

@motivasiuns

LPM MOTIVASI FKIP UNS

WWW.LPMMOTIVASI.COM

@lpmmotivasifkipuns

7

CATATAN PINGGIR

EDISI 169 JUNI 2018

Berita dalam Arus Informasi Media Sosial

Doc. Pribadi

produktif. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia didominasi oleh usia 19-34 (49,52 %). Kehidupan produktif mereka seolah tak terlepas dari sosial media.

Sebagai bagian dari generasi milenial, handphone beserta isinya yang didominasi oleh media sosial seolah tak pernah terlepas dari genggaman. Hampir sepanjang hari kepala tertunduk menyaksikan informasi-informasi baru yang tak hanya menambah wawasan namun juga terselip gurauan. Bila dianggap unik sesegera mungkin dibagikan kepada kawan terlepas dari kebenarannya. Informasi-informasi penting hingga sepele begitu mudah menyebar, menjadi tren, untuk kemudian hilang tanpa bekas. Tak mengherankan, kata viral menjadi kata yang cukup populer akhir-akhir ini di kalangan masyarakat pengguna media sosial.

Masyarakat Indonesia yang mulai melek internet menyumbang angka pengguna internet terbesar di dunia. Dikutip dari kompas.com, Indonesia menjadi negara dengan pengguna Instagram terbesar se-Asia Pasifik. Dari 700 pengguna aktif bulanan alias monthly active user (MAU) yang diraup Instagram secara global, 45 juta di antaranya berasal dari Indonesia. Selain Instagram, media sosial lainnya yang banyak digunakan adalah aplikasi WhatsApp. Jumlah pengguna aktif WhatsApp meningkat sebanyak 100 juta orang hanya dalam kurun waktu kurang dari lima bulan. Pada September 2015, WhatsApp mengumumkan telah mempunyai 900 juta pengguna aktif. Saat ini ada 42 miliar pesan dan 1,6 miliar foto yang dikirimkan melalui WhatsApp setiap harinya. Adapun jumlah grup yang ada di WhatsApp saat ini telah menyentuh angka 1 miliar. Jumlah video yang dibagikan di layanan pesan singkat itu dikatakan telah mencapai angka 250 juta setiap harinya. Hal ini pun dipaparkan di laman kompas.com, keadaan hampir sama juga terjadi pada aplikasi YouTube dan Facebook.

Jumlah ini didominasi oleh masyarakat usia

Akhir-akhir ini seiring pertumbuhan pesat pengguna media sosial, arus informasi yang merebak di masyarakat juga mulai bergeser fungsinya. Informasi yang tak lagi hanya didapat dari media mainstream seperti koran, radio, maupun televisi bukan hanya sekadar berita untuk menambah wawasan kebaruan di dunia, tetapi juga sebagai ajang memperkuat eksistensi meski hanya di dunia maya. Era milenial yang ditandai dengan pemenuhan kebutuhan dengan serba cepat membuat masyarakat, khususnya generasi milenial, tak lagi tertarik untuk berlama-lama memahami informasi dalam barisan-barisan huruf-huruf panjang di lembaran koran. Sekilas caption yang dibuat sedemikian rupa oleh seorang anonim telah dianggap sebagai alternatif media untuk untuk mendapatkan informasi seluasluasnya.

Tak terhitung lagi jumlah akun media sosial terutama Instagram yang mengusung nama maupun profil sebagai akun media yang siap memuaskan dahaga informasi pengikutnya. Tak masalah jika akun-akun tersebut menyuguhkan informasi berfaedah yang nyata kebenarannya.

Namun akan menjadi runyam jika informasi yang ditampilkan dapat menimbulkan dampak negatif mulai dari tren berpakaian atau berperilaku yang melanggar norma atau bahkan memperparah hoaks yang seolah sudah mendarah daging di arus informasi masyarakat.

Terlebih di saat-saat menjelang gelaran pesta politik Indonesia yakni Pilkada serentak di bulan Juni 2018 dan Pilpres pada 2019. Media sosial seperti Instagram yang amat dekat dengan generasi milenial, khususnya yang telah menjadi pemilih pemula tentu menjadi sarana efektif untuk menjaring pendukung muda potensial. Namun terkadang, konten yang dibuat untuk menarik perhatian pemilih pemula, justru terlalu menarik dengan menggunakan isu SARA yang memang mudah memancing perhatian netizen.

Isu SARA yang akhir-akhir ini begitu sensitif kala bersinggungan dengan kehidupan sosial masyarakat juga tak lagi sungkan untuk digunakan untuk membuat konten di media sosial.

Timbulnya pro-kontra tak lagi menjadi masalah.

Justru dengan banyaknya kontroversi yang

ditimbulkan, si pembuat konten dapat berbangga diri karena menjadi “terkenal� di media sosial.

Tak terhitung lagi akun sampah membanjiri timeline media sosial. Konten-konten di dalamnya baik dari gambar maupun tulisan sudah melepaskan diri dari beban tanggungg jawab.

Meski sudah banyak yang terjaring karena pelanggaran UU ITE, terkait konten media sosial yang meresahkan, pemberian sanksi dirasa masih sangat kurang. Seperti kasus Saracen, jaringan penyebar ujaran kebencian dan hoaks terbesar di Indonesia, pemimpinya hanya dijatuhi hukuman 10 bulan.

Meski informasi di media sosial banyak yang tanpa sumber dan disampaikan dengan bahasa asal-asalan tanpa penyaringan hingga dapat menimbulkan kontroversi, tak dapat dipungkiri masyarakat lebih banyak menerima informasi atau berita dari media sosial.

Masyarakat lebih mudah menyerap dan membagikan informasi yang mereka terima dari media sosial, terlepas dari kebenarannya. Begitu mudah suatu fenomena atau informasi yang dianggap baru menjadi viral di perbincangan sehari-hari masyarakat. Maka tak heran, viral adalah kata yang cukup popular. Seperti namanya viral sangat menyedot perhatian netizen untuk memperkuat eksistensinya dengan membuat sesuatu yang berpotensi menjadi viral. Banyak yang kemudian menimbulkan citra positif, namun tak jarang juga mejadi tren negatif. Media mainstream seperti televisi pun seolah berlombalomba untuk mewadahi fenomena viral dengan membuat acara-acara bertemakan viral. Bukan hanya informasi atau fenomena terbaru tetapi terkadang juga membicarakan permasalahan yang dapat menyerang privasi seseorang.

Meski sebatas informasi, tetapi konten media sosial sering pula dicap sebagai berita.

Walau jauh dari kenyataan sebenarnya karena keterbatasan narasumber dan data yang dijadikan acuan, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi yang disajikan sekilas pada sebaris caption. Berita-berita yang sesungguhnya seolah hanya menjadi pelengkap yang harus berjuang mempertahankan nilai utama berita yakni kebenaran tetap pada tempatnya.

Alfi Nur Jannah Bendahara Umum LPM Motivasi 2018

lpmmotivasi.com Menerima berbagai tulisan dari seluruh mahasiswa, dosen, maupun staf-staf UNS untuk mengisi media kami. Silahkan kirimkarya terbaik anda baik berupa artikel, opini, esai, cerpen, puisi, feature, ke sekretariat LPM Motivasi FKIP UNS. Redaksi hanya bertanggung jawab pada redaksional.

8

Telepon : 0857-2857-9921 (R. Wisnugroho) Email : motivasi_uns@yahoo.com wisnug48@gmail.com

@motivasiuns

LPM MOTIVASI FKIP UNS

WWW.LPMMOTIVASI.COM

@lpmmotivasifkipuns