DITERBITKAN OLEH: LEMBAGA PERS MAHASISWA MOTIVASI FKIP UNS
Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi Kabiro AK-47 Kabiro Risdok Kabiro Artistik Kabiro Prodis Kabiro Iklan Editor
Kusuma Nuryana Yolanda Agnes Triana Febri Pinky Annisa Hendrawan Hanif Achmad Nurwahid Bella Rahmayadi Faridhatul Mardhiyyah
Edisi
169 JUNI 2018 L
FREE
MENOLAK TUNDUK TUNTASKAN PERUBAHAN
KRS Sebagai Pengontrol (AK-47, FKIP UNS) Selain
berbeda-beda penetapan syarat
pendidikan Biologi.” Jelas Aris,
sebagai bukti hadir waktu kelas,
mengenai KRS yang ikut
Admin Prodi Pendidikan Biologi .
KRS juga sebagai pengontrol
disertakan pada siding skripsi.
mahasiswa. Dan sebagai alat untuk
Seperti yang terjadi di Prodi
c ro s s c h e c k p e m b e l a j a r a n
Pendidikan Biologi yang hanya
mahasiswa.
menggunakan KRS aktif semester
K a r t u Rencana Studi (KRS) yang wajib diisi oleh mahasiswa UNS ketika awal semester untuk mengetahui mata kuliah apa yang diambil untuk satu semester tersebut. S e l a i n t e r d a p a t Doc.Redaksi daftar mata kuliah,
tersebut atau biasa disebut KRS
juga terdapat kolom paraf dosen
semester 6, “Mahasiswa yang akan
yang mengampu mata kuliah
ujiian skripsi diwajibkan
tersebut, sehinga KRS tersebut
menunjukkan KRS aktif, jadi sudah
harus dibawa setiap kuliah.
divalidasi PA.yang kedua, dia harus
Disamping fungsi KRS
mengambil transkrip nilai
yang sebagai bukti kehadiran setiap
keseluruhan yang menunjukkan
mata kuliah, mahasiswa
bahwa tidak ada pengulangan ke
dibingungkan mengenai fungsi
admin prodi. Dua bukti itu sudah
KRS sebagai syarat mengikuti ujian
kuat untuk melaksanakann skripsi.
skripsi nanti. Pasalnya dibeberapa
Seperti itu yangn berjalan di prodi
Program Pendidikan (Prodi) FKIP
Pro Kontra Pedagang Kaki Lima di UNS
(AK-47, FKIP UNS) Sedangkan untuk Prodi Terdapat papan imbauan tentang P e n d i d i k a n A d m i n i s t r a s i larangan PKL berjualan di UNS, P e r k a n t o r a n ( PA P ) s e n d i r i namun ternyata belum ada surat edaran yang mengatur tentang PKL. menggunakan KRS dari semester 1 Beberapa titik di lokasi untuk syarat kampus UNS ditempati oleh Pedagang m e n g i k u t i Kaki Lima (PKL), lokasi ini diantaranya; di depan gedung-gedung ujian skripsi. setiap fakultas seperti di pertigaan F. Seperti yang Hukum dan FISIP, di pinggir jalan d i k a t a k a n kampus, atau di depan Masjid Nurul Huda, tersebar pedagang kaki lima. M e s i a n a Berdagang dengan sepeda motor atau L i s t i a w a t i , gerobak yang dapat berpindah tempat, pedagang ini menjajakan dagangan, PA P 2 0 1 6 , seperti; siomay, aneka olahan bakso, es “Setahuku di teh, kopi, dan aneka minuman saset. p r o d i PA P Beroperasi sekitar pukul 10.00 hingga 17.00, tempat-tempat pedagang ini tak KRS harus jarang dijadikan tempat nongkrong dikumpulkan para mahasiswa. Kondisi semrawut dari semester semacam ini ternyata telah diatur regulasinya oleh pihak Rektorat. 1.” Jelas Mesiana, Jumat (4/5). Dr. Banyak pedagang kaki lima yang tidak Hery Sawiji, M.Pd selaku Kepala tahu bahwa telah muncul plakat yang berisi larangan bagi pemulung, Prodi PAP menjelaskan mengenai pengemis, PKL, dan pedagang asongan KRS yang harus dikumpulkan dari untuk masuk ke wilayah kampus UNS. semester 1, “Kalau PAP sendiri Salah seorang pedagang yang berjualan di depan Masjid Nurul tidak hanya semeseter terakhir ya, Huda (NH), Jonet, mengaku bahwa artinya perlu dari semester awal baru tiga hari berjualan. Ia berjualan sampai akhir itu dicek. Kalau yang minuman es kopi dan teh. “Awalnya dilampirkan hanya semester ada yang jualan minuman teh seperti itu di sini (re: depan Masjid NH) lalu lamaterakhir, prodi tidak bisa melihat lama tidak berjualan, lalu saya minta, mengontrol mahasiswa tersebut.” (Bersambung ke hal 4 kol 2) (Bersambung ke hal 3 kol 1)
Pergantian Magang Kependidikan Menjadi PLP (AK-47, FKIP UNS)
Persekolahan (PLP). Program PLP
yang dulu menggunakan kata
menempel pada mata kuliah lain,
Penghapusan magang dan
sendiri akan diberlakukan mulai pada
magang. PLP ini dianggap lebih
maka PLP berdiri sendiri dengan
penggantiannya menjadi PLP
mahasiswa angkatan 2017,
efektif karena posisinya yang lebih
total sebanyak 4 SKS dengan
(Praktek Lapangan Persekolahan)
sedangkan angkatan 2015-2016
jelas jika dibandingkan dengan
ketentuan yang sudah dijelaskan
dianggap lebih efektif karena
masih menyelesaikan magang 1-3
magang. “Walaupun ini baru akan
dalam panduan Praktek Lapangan
mekanismenya yang lebih jelas dan
sesuai dengan kurikulum lama Pengadaan PLP ini
diaksanakan, tapi dari konsep-
Persekolahan yang telah dikeluarkan
hasilnya yang dianggap lebih
konsep itu saya berani mengatakan
oleh Kemeristekdikti. “Dalam
maksimal.
berdasarkan pada Permenristekdikti
bahwa PLP lebih efektif
panduan dijelaskan PLP bebannya 4
No 55 Tahun 2017 tentang Standar
dibandingkan dengan magang.” jelas
SKS. Dapat diberikan dalam dua
Magang Kependidikan 1, 2, dan 3
Pendidikan Guru. Disebutkan bahwa
Dr. Cicilia Dyah Sulistyaningrum I,
semester, yaitu PLP 1 dan PLP 2,”
yang yang sudah berjalan sejak tahun
kegiatan praktik untuk program
ujar Dr. Munawir Yusuf, M.Psi.
2014 dikabarkan akan diganti
pendidikan sarjana dinamakan PLP
M.Pd pada Jumat, (2/3). Jika magang jumlah SKS-nya tidak
selaku Wakil Dekan 1 Fakultas
menjadi Praktek Lapangan
(Praktek Lapangan Persekolahan)
jelas karena posisinya yang
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Bersambung ke hal 4 kol 1)
@motivasiuns
LPM MOTIVASI FKIP UNS
WWW.LPMMOTIVASI.COM
@lpmmotivasifkipuns
1
PERSEPSI
EDISI 169 JUNI 2018
EDITORIAL Menertibkan, Bukan
SUARA MAHASISWA Heboh! Mahasiswa “Tersesat” di FKIP ingin memilih jurusan keguruan.
Mengusir`
Doc. Pribadi
Universitas Sebelas Maret mungkin sudah menyandang nama kampus rakyat sejak didirikannya. Dengan dibukanya semua pintu untuk masyarakat sekitar yang bisa dengan bebas masuk ke lingkungan kampus, menjadi salah satu alasan kenapa UNS dijuluki kampus rakyat. Karena itulah banyak yang melihat adanya peluang usaha, bahkan pasar yang bisa diciptakan di dalam kampus. Itulah yang menyebabkan banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dengan bebas bisa berjualan di lingkungan kampus. Semua orang tahu bahwa para pedagang itu hanya berniat untuk mencari nafkah dan mungkin rezeki mereka berada di kampus ini. Seharusnya konsep ini tidak ada yang salah, bukan? Tapi ketika sesuatu yang tidak ada aturannya itu apa bisa dikatakan ilegal? Begitu juga dengan keberadaan para PKL yang bisa dibilang tidak ada aturannya.
Kurang lebih begitulah judul berita atau opini yang tengah trend akhir-akhir ini. Barangkali agar pembaca merasa punya kewajiban untuk mengetahui “kehebohan” yang terjadi atau bisa jadi batin pembaca semacam dipaksa untuk tahu “kehebohan” itu, tapi kali ini penulis lebih ingin membahas tentang makna “tersesat” yang ambigu ini.
Tidak ada aturan yang jelas diperbolehkan atau tidaknya keberadaan para PKL tersebut, hanya peringatan secara tulisan yang hanya berada di beberapa tempat. Namun, peringatan itu tidak dihiraukan dan para PKL tetap berjualan di beberapa tempat. Meski mengatasnamakan kemanusiaan, bukankah lebih enak para pedagang itu ditertibkan? Bukan diusir karena adanya alasan 'mereka di sini mencari nafkah', tapi ditertibkan. Supaya konsep kampus rakyat tetap melekat, dan ketertiban kampus tetap terawat.
Guru, kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tak asing lagi bukan dengan sebaris kalimat tersebut? Kata-kata wajib yang muncul sewaktu SD, SMP, atau bahkan sampai sekarang ketika diminta menulis puisi bertemakan guru. Benar, guru memang pahlawan tanpa tanda jasa, namun yang terpenting guru memegang peranan sangat penting dalam sumbangsihnya memajukan pendidikan Indonesia. Guru berperan penting terhadap keberhasilan kita.
Redaksi_
Layout oleh : Hendra
Kawan-kawan pembaca yang entah menemukan ini karena terpaksa membaca atau tak sengaja terbaca, kita pasti sering kali mendengar kisah mahasiswa yang masih merasa tersesat meski sudah di semester akhir, utamanya mahasiswa FKIP. Lulusan FKIP yang dipersiapkan menjadi calon-calon guru malah merasa bahwa guru bukanlah termasuk profesi impian, beken, keren. Jurusan keguruan sering kali menjadi pilihanpilihan akhir, dadakan (seperti tahu bulat dijual lima ratusan), pilihan alternatif, penyelamat hidup dan masa depan (dibandingkan dengan tidak kuliah). Cobalah tanya ke beberapa teman di kelas—bisa teman samping bangku, depan atau belakang—tanyakan jurusan keguruan ini pilihan ke berapa, pilihan siapa, masihkah merasa berat, beban, dan sebagainya. Inilah fenomena yang memang ada, fakta, valid, (kurang) ilmiah, bukti primernya ada. Inilah fenomena mahasiswa “tersesat” yang kadang buat sesat. Guru dianggap sebagai profesi biasa saja, tidak keren, rendahan, bergaji kecil, tidak sejahtera, meskipun kita menyadari bahwa profesi guru penting adanya. Jumlah mahasiswa keguruan yang begitu bejibun, banyak, belampur, tetap saja banyak di antara mereka yang merasa hatinya tidak sepenuhnya
Seorang teman saya dari Prodi Pendidikan Sejarah (jurusan yang menurut survei semasa SMA adalah pelajaran kuno paling membosankan) pernah membuat caption di Instagram-nya, isinya kurang lebih begini: Historia Magistra Vitae yang artinya sejarah adalah guru kehidupan, berarti guru sejarah adalah gurunya guru kehidupan. Hebat, bukan? Mungkin, bisa jadi untuk menumbuhkan kebanggaannya terhadap jurusan yang dianggap kurang penting ini—padahal Soekarno pernah bilang jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mungkin begitulah bagian dari cara mereka membanggakan diri sendiri di dalam jurusan yang termasuk penting ini. Tak hanya itu, cobalah tanya, mereka yang masih merasa “tersesat” atau bahkan jua yang merasa tidak tersesat, cobalah tanya apa mereka setelah tamat dari jurusan keguruan akan mengabdikan ilmunya menjadi guru atau malah memanfaatkan ijazah sarjana untuk bekerja di bank saja. Pada akhirnya kita menyadari bahwa menjadi guru bukan perihal mudah. Guru itu patriot zaman abadi. Guru itu mengemban tugas negara ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kawan-kawan yang merasa masih tersesat dan sesat ini, sudahkah kita memuliakan diri kita? Sudahkah kita memantaskan diri kita untuk mengemban tugas mulia ini yang pengaruhnya besar bagi bangsa ini. Guru memang bukan pekerjaan keren, beken, impian, atau apa pun itu. Menjadi guru memang tak punya gaji besar, susah kaya katanya, tapi kawan, mari renungkan bersama, menjadi guru adalah membantu manusia untuk memanusiakan manusia. Menjadi guru adalah panggilan jiwa. Jika kalian tersesat, akankah kalian kembali ke titik awal lalu mengulang perjalanan lagi atau malah memilih untuk meneruskan sekaligus belajar menerima. Hidup ini memang perjalanan di belantara, sungguh ketersesatan itu membuat kita menemukan banyak hal. Lalu sudahkah kita memanfaatkan ketersesatan tersebut? Di akhir tulisan, saya ingin mengutip yang semoga bisa dijadikan renungan untuk apa pun itu. Pojok Mahfud Ikhwan, seorang penulis, dalam Kambing & Hujan menulis: kegagalan seorang guru adalah ketika murid yang dididiknya tetap saja menjadi seorang murid, tidak beranjak meningkat jadi seorang guru. Intinya jadilah guru hebat yang tidak gagal meski menujunya kalian harus tersesat! Selamat menempuh ketersesatan dan menemukan jalan keluar! Salam! Habib Safillah Akbariski Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia
2
@motivasiuns
LPM MOTIVASI FKIP UNS
WWW.LPMMOTIVASI.COM
@lpmmotivasifkipuns
REPORTASE
EDISI 169 JUNI 2018
KRS Sebagai .... sehari-hari selama kuliah.” Ujar Cahyani.
Jelas Hery, Jumat (4/5).
Biologi 2017 mengaku hanya merasakan fungsi
Secara lebih lanjut, Hery Sawiji juga
Menanggapi hal tersebut, Dr, Munawir
PA sebagai pemvalidasi KRS saja, “Pada
menjelaskan mengenai fungsi KRS yang
Yusuh, M.Psi, selaku Wakil Dekan bidang
kenyataannya bagi saya PA itu cuma didatangi
mungkin kurang diketahui oleh mahasiswa,
Akademik menjelaskan bahwa yang terpenting
ketika KRS an saja. Jadi dari fungsi PA yang
yaitu sebagai fungsi kontrol, baik dari dosen
sebagai syarat untuk ujian skripsi adalah KHS
seharusnya dan kenyataannya itu belum sesuai.
mata kuliah, PA, dan Kepala Prodi, “ Kan
mahasiswa, sedangkan mengenai kebijakan
Karena bagi saya pribadi ketika kita kuliah kita
sebenernya KRS itu funsinya banyak, tapi
KRS, diserahkan kepada Prodi. “Yang terpenting
cuman mikirin kuliah aja, sebenarnya kita butuh
disamping itu semua, KRS itu sebagai alat
dari syarat untuk ikut ujian itu transkip nilai,
sih pencerahan gitu tapi mencari waktunya itu
kontrol mengenai perkembangan studi, yang
administrasi bebas perpustakaan, administrasi
susah. Toh juga PA nya pun kan ngga selalu
juga sebagai alat pengawasan tidak langsung.
keuangan sampai semester terakhir ujian itu,
punya waktu untuk kita.” Ungkap Cahyani ( )
KRS juga bisa dikatakan pedoman sebelum
KKN. Kalau untuk pennyertaan KRS itu
Mengenai PA, Hery Sawiji juga
pembelajaran, kan awalnya mahasiswa mesti
kebijakan prodi, kalau untuk Fakultas itu sudah
berpendapat seharusnya para dosen yang
harus mengisi KRS, trus langsung nanti
diganti dengan KHS atau transkip nilai itu.” Jelas
menjadi PA harus bisa menjadi orang tua kedua
divalidasi oleh dosen masing-masing. Setelah
Munawir.
bagi mahasiswa, “Ya seharusnya PA mengetahui
proses pembelajaran berjalan, di tengah-tengah
Munawir juga tidak masalah dengan perbedaan
dan mengontrol semua mengenai mahasiswa itu,
juga bisa digunakan untuk melihat sebagaimana
penggunaan KRS antara satu prodi dengan yang
tidak hanya tanda tangan kemudian selesai. Dan
keberjalanan pembelajaran yang sudah
lain untuk syarat ujian skripsi tersebut, “Saya
untuk mahasiswa sendiri, seharusnya juga
berlangsung. Dan nanti diakhir pembelajaran,
tidak masalah dengan ketentuan prodi tersebut,
jangan sungkan untuk konsultasi.” Jelas Hery, Jumat (4/5).
juga bisa digunakan sebagai dasar evaluasi. Jadi,
hanya saja saya sarankan dari fakultas jangan
KRS itu bukan sekedar bukti hadir, tapi juga
membuat syarat yang mengada-ada sehingga
sebagai rencana pembelajaran.” Jelas Hery
memberatkan mahasiswa.” Imbuh Munawir,
mengenai pentingnya KRS. Hal serupa juga
Kamis (26/4)
disampiakan oleh Cahyani Fahmiati, Mahasiswa
PA sebagai Orang Tua
Pendidikan Biologi 2017, “Menurut saya KRS
Berhubungan dengan KRS yaitu adanya
itu penting, karena dari namannya, “Karu
Pembimbing Akademik (PA) yang memiliki hak
Rencana Studi” dimana di situ terdapat
memvalidasi mata kuliah yang diambil
perencanaan mata kuliah selama satu semester
mahasiswa. Namun, fungsi dan tugas PA tidak
dan juga sebagai pemantauan kegiatan kita
hanya sebatas itu. Cahyani Fahmiati, Pendidikan
Alfarizky_Lilin
Seluruh Pengurus LPM Motivasi FKIP UNS Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1439 H
Pemimpin Umum : Kusuma Nuryana Sekretaris Umum: Rofika Ayu Bendahara Umum: Alfi Nur Pemimpin Redaksi:Yolanda Agnes Sekretaris Redaksi: Erwinda Rulli Editor AK-47: Faridatul Mardiyyah Kabiro AK-47: Triana Febri Editor lpmmotivasi.com: Fransisca Budi Kabiro lpmmotivasi.com: Rohmat Wisnugroho Staf Redaksi : Ahmad Fahrurrofi'i ,Mutrian Trisna, Annisa Fitriana , Elsa Rahmanita Hana Afifatul. Umah Khoerunisa . Radana Fauziana, Rahayu Prasetyowati, Septian Refvinda, Shafira Asrining . Vivi Aprilia, Yeni Puspitasari Pemimpin Litbang: Venny Romadona Sekretaris Litbang: Ekky Megawangi Kabiro Pengkaderan: Nadila Nisa Kabiro Risdok: Pinky Annisa Kabiro Jarkom: Abdul Latif Staf Litbang: Alfandy Zein, Aprilia Nur , Enggi Ria , Fatiha Najma, Mita Dwi . Muhamad Saad. Natasya Titania Ramadhanti Nur , Windy Arandari, Rima Deswanti. Nova ,Slamet Effendy , Tyas Nur Pemimpin Perusahaan: Dian Prima Sekretaris Perusahaan: Fitriyah Rohmah Kabiro Prodis: Achmad Nurwahid Kabiro Artistik: Hendrawan Hanif Kabiro Iklan: Bella Putri Staf Perusahaan: Ainunnisa Nalini . W ,Bintang Ariana , Dimas Tegar , Ema Lalita , Fijar Suwarno i, Imaamah Khoirun Nisa, Isna Samrotul , Novika Harumi, Novy Dwy , Partiwi, Wening Prima
@motivasiuns
LPM MOTIVASI FKIP UNS
WWW.LPMMOTIVASI.COM
@lpmmotivasifkipuns
3
REPORTASE
EDISI 169 JUNI 2018
Pergantiang Magang ...... Sistem non-blok pelaksanannya seperti kuliah
perubahan magang menjadi magang 3. “Tidak ada
biasa, namun terdapat kegiatan langsung di
SK. Bentuknya edaran saja dan sudah dikeluarkan
PLP 2 tiga bobot SKS. Selain itu, waktu
sekolah dengan estimasi waktu 6 jam x 8 hari,
pelaksanaan PLP 1 disarankan dilaksanakan
sehingga mahasiswa akan menjalani 48 jam di
kemarin pada rapat dengan senat.” jelas Munawir. Aldi Dwi Saputra mahasiswa Pendidikan Bahasa
pada semester 4, sedangkan PLP 2 disarankan
sekolah. Hal tersebut memungkinan akan
Indonesia angkatan 2017 juga setuju dengan adanya
dilaksanakan pada semester 7 seperti magang
UNS. PLP 1 terdiri dari satu bobot SKS, sementara
menggangu mata kuliah yang lain. Menurut
pergantian magang menjadi PLP (Praktek Lapangan
3. “Jadi dengan kata lain, PLP 2 menjadi
Munawir, waktu tersebut dapat disiasati dengan
Persekolahan). Pergantian ini dianggap lebih baik
pengganti dari magang 3 kurikulum lama.”
mengambil PLP pada hari Sabtu. Namun,
dibandingkan dengan kegiatan magang. “Iya saya
tambahnya (1/1). Dalam PLP ini terdapat dua sistem
beberapa sekolah sudah menerapkan 5 hari kerja
setuju. Menurut saya bagus, dengan adanya PLP
sehingga pada hari Sabtu tidak ada kegiatan
kita jadi bisa observasi di sekolah itu seperti apa.
dalam pelaksaannya, yaitu sistem blok dan
belajar mengajar. “Maka dari itu, kami belum
Jadi kita akan tahu gimana cara kita menjadi calon
non-blok. Sistem blok dilaksanakan ketika
memutuskan akan menggunakan sistem blok
pendidik jadi tahu seluk beluk sekolah.” ujarnya
libur semester 4 ke semester 5 dengan waktu
atau non-blok.” ungkap Munawir. Dengan adanya PLP, SKS yang sudah
(2/3).
sekitar 2 minggu. PLP 1 ini hanya membutuhkan sekitar 8 hari di sekolah dengan
direncanakan untuk mahasiswa semester 2 akan
setiap harinya sekitar 6 jam. Menurut Munawir,
bertambah tanpa menghapus mata kuliah Profesi
apabila PLP 1 dilaksanakan pada musim libur
Kependidikan yang telah didapat oleh
maka tidak akan mengganggu mata kuliah yang
mahasiswa semester 2. “Konsekuensinya
lain. Sedangkan
sistem non-blok
mahasiswa semester 2 akan menambah 2 SKS.
pelaksanannya seperti kuliah biasa yaitu 16
Jika dulu 144 SKS, maka menjadi 146 SKS.”
pertemuan. Pertemuan 1-3 dilaksanakan di
kata Munawir. Mengenai Surat Keputusan (SK) PLP, pihak
kampus, pertemuan berikutnya sebagian besar ada di sekolah sesuai dengan pembagian, dan
fakultas tidak mengeluarkan SK mengenai PLP
pertemuan akhir diadakan presentasi di
tersebut. Pihak fakultas hanya mengeluarkan
kampus.
edaran untuk pemberitahuan mengenai
Elsa_Septian
PKL di UNS ...... kalau tidak berjualan biar tempatnya saya gantikan. Lalu pedagang yang dahulu memberikan tempatnya pada saya.” ucap Jonet (1/3). Ia mengaku bahwa tidak terdapat perizinan khusus untuk berjualan di wilayah kampus. Sebelumnya Jonet berjualan di area gerbang belakang selama 45 bulan, setiap pukul 05.00 sampai 09.00. Selama ini Jonet mengaku belum pernah ditegur oleh satpam. “Kalau sama sesama pedagang pernah ditegur. Kalau ada peninjauan, kunjungan presiden, atau hal resmi, ditegur untuk tidak berjualan terlebih dahulu.” katanya. Jonet mengaku belum ada pemikiran untuk pindah karena masih baru berjualan di depan Masjid NH, apabila ada pengusiran, baru akan pindah. Hal serupa juga dikatakan oleh Ngadiman (45) yang telah berjualan sejak 2015. Menurutnya, awal mula berdagang di depan Masjid NH tidak melakukan rembukan dengan pedagang lain, tetapi langsung berdagang tanpa perizinan. Ngadiman mengaku sering mendapat peringatan, seperti ketika ada kunjungan dari Kepala Negara, para PKL dilarang berjualan. Alasan Ngadiman sendiri berjualan di depan Masjid NH karena lebih laris. Diah Apriliani, Mahasiswa Administrasi Negara FISIP UNS 2014 mengaku sering membeli makanan atau minuman di PKL yang biasa mangkal di pedestrian. Menurutnya, keberadaan para PKL tersebut membuat mahasiswa dan pejalan kaki yang lain merasa terganggu. Karena tidak seharusnya mereka membuka lapak di tempat yang memang sudah dikhususkan untuk para pejalan kaki. Menurutnya sebaiknya pemerintah Dinas Perdagangan atau dinas yang bersangkutan
4
@motivasiuns
membuatkan tempat khusus untuk para PKL agar mereka tidak mengambil hak pejalan kaki. Hal berbeda diungkapkan Mahasiswa FMIPA Kimia UNS, Astna Rofida yang mengaku belum tahu tentang pelarangan keberadaan PKL di kampus UNS. “Masalah dilarang atau enggaknya kurang tau.” katanya. Menurutnya, jika memang PKL itu tidak diperbolehkan beroperasi, lebih baik PKL ikut berjualan di kantin-kantin yang memang disediakan oleh pihak fakultas atau kampus UNS. Sementara itu, Dwi Maryani (44) seorang penjaga kantin di Pascasarjana UNS mengetahui tentang banyaknya PKL yang berjualan di lingkungan kampus UNS. Menurutnya, yang mengatur keberadaan PKL adalah pihak gedung, karena memang sudah seharusnya PKL tidak boleh berdagang di area kampus. “Kalau mereka kan termasuknya pedagang liar, nggak kena pajak. Ya pasti mengurangi penghasilan sini (kantin).” katanya. Sigit, seorang satpam yang bertugas di Semar 3 bertempat di Gerbang Belakang UNS membenarkan jika keberadaan PKL di UNS sebenarnya dilarang. Namun menurutnya, lebih baik jika BPU (Badan Pengelola Usaha) bisa menyediakan lahan berjualan untuk PKL agar tidak mengganggu ketertiban kampus. “Untuk perizinan sendiri balik lagi ke BPU, birokrasinya ke sana dulu baru kami mengetahui, tetapi kalau yang hanya sekadar lewat atau nongkrong di fakultas, kantor, atau masjid seperti ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Tetapi ada satu catatan, apabila tidak mengganggu ketertiban lalu lintas jalan, kami memaklumi” tuturnya.
PKL ada yang tidak mengindahkan plakat tersebut. Pihak BPU, Supriyadi mengatakan bahwa belum ada surat edaran yang mengatur atau melarang tentang adanya PKL. “Kalau pedagang, adanya larangan-larangan hanya sebatas papan, jadi kalau untuk surat mungkin belum ada aturannya. Ya tetapi tadi itu hanya sebatas papan imbauan, seperti imbauan dilarangnya untuk tidak boleh menetap dan juga mendirikan permanen, tetapi kalau pedagang bergerak mungkin lain lagi.” ujar Supriyadi. Supriyadi sendiri mengaku bahwa pernah menegur langsung, apalagi pada saat acara resmi, keberadaan PKL merusak pemandangan dan mengganggu lalu lintas. “Kalau saya sih ikut aturan main dari pimpinan saja. Kita tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Kita harus mengikuti aturan dari pimpinan juga.” ujar Supriyadi. Selain itu, Supriyadi juga menjelaskan tentang sistem kantin. “Biasanya masa kontrak 1 tahun, itu nanti ada perpanjangan. Kalau tidak diperpanjang nanti akan diadakan seperti beauty contest. Beauty contest itu semacam pameran, kita lelang, nanti kita juga cari harga yang tinggi, soalnya kita juga dituntut untuk mencari konstribusi untuk UNS. Kalau berapa angkanya itu tergantung, kita nggak bisa memukul rata. Tergantung jika lokasinya bagus harganya mungkin lebih, kalau tempatnya agak ke belakang, harganya juga lebih rendah. Jadi menyesuaikan.” jelas Supriyadi. Hana_Novy
Walaupun sudah dipasang plakat, para
LPM MOTIVASI FKIP UNS
WWW.LPMMOTIVASI.COM
@lpmmotivasifkipuns
POLLING
EDISI 169 JUNI 2018
82,9% Responden: Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Perlu Diterapkan di FKIP UNS Untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolah serta menyesuaikan kurikulum KKNI, FKIP UNS memberlakukan program m magang kependidikan. Magang kependidikan di FKIP UNS terdiri atas magang kependidikan 1, 2, dan 3. Program ini sebagai pemagangan awal para calon guru untuk mengetahui situasi pembelajaran di kelas. Magang kependidikan di FKIP UNS sudah berlangsung selama 2 tahun. Dalam pelaksanaan magang kependidikan pihak sekolah merasa direpotkan, sehingga sebaiknya magang kependidikan 1, 2, dan 3 digabung. Selain itu dalam keberjalanannya, substansi magang 3 dan PPL dirasa sama. Munawir Yusuf selaku Wakil Dekan I mengatakan “Masih banyak kelemahan dalam pelaksanaan magang kependidikan. Kelemahan atau kekurangan itu misal belum adanya keseragaman persepsi terhadap pelaksanaan magang antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Belum ada keseragaman persepsi antara dosen yang satu dengan dosen yang lain khususnya dalam pembimbingan pelaksanaan magang 3”. Agustus 2017 lalu, Permenristekdikti menerbitkan peraturan baru yakni Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Dalam peraturan tersebut terdapat program baru yang menggantikan program magang kependidikan yang telah ada sebelumnya. Program pemagangan di sekolah itu disebut dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan. Pengenalan Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa FKIP UNS untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Semua LPTK perlu segera melakukan rekonstruksi pendidikan baik pada Program Sarjana Pendidikan untuk memberikan acuan kepada Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK) dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Guru khususnya tentang PLP. Menanggapi hal tersebut, Kru LPM Motivasi FKIP UNS Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melakukan penyebaran polling. Polling diambil dengan teknik sampling secara acak (random sampling) terkait dengan program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang menggantikan program magang kependidikan di FKIP UNS. Jumlah responden yang diambil dalam random sampling ini adalah 70 mahasiswa. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 1. Setujukah Anda jika PLP menggantikan Magang Kependidikan? 2. Menurut Anda, perlukah Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) diterapkan di FKIP UNS? 3. Menurut Anda, apakah perlu dibuat SK Rektor yang mengatur sistem PLP? Berdasarkan hasil rekapitulasi polling yang dihimpun, pada pertanyaan pertama mengenai Setujukah Anda jika PLP menggantikan Magang Kependidikan sebanyak 70% yaitu 49 mahasiswa menjawab Ya, sebanyak 21% yaitu 21 mahasiswa menjawab Tidak. Yusuf Cahyo Saputro dari Pendidikan Bahasa Indonesia 2016 berkomentar “Jika dirasa magang kependidikan tidak memberikan hasil maksimal maka perlu diganti”. Monita Dwi Oktaviani dari PGPAUD 2016 menambahkan “Berdasarkan pengalaman magang kependidikan 1 yang saya lakukan, banyak guru yang berekspektasi besar terhadap saya. Padahal mahasiswa belum mampu untuk melakukan beberapa hal yang dimaksud karena memang baru pertama kali magang”. Sedangkan Aldestina dari Pendidikan Sosiologi Antropologi 2016 mengungkapkan “Karena tahapan dari setiap magang tersebut dapat menjadi proses pembiasaan kami untuk mengenal lingkungan sekolah”. Selanjutnya, Firli dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2015 berkomentar “Magang
Setujukah anda PLP menggantikan magang kependidikan ?
kependidikan sangat membantu dalam pembelajaran”. Pada pertanyaan kedua mengenai perlukah Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) diterapkan di FKIP UNS, sebanyak 82,9% yaitu 58 mahasiswa menjawab Ya, sebanyak 17,1% yaitu 12 mahasiswa menjawab Tidak. Indarini dari PGPAUD berkomentar “Sebagai bentuk pengenalan mahasiswa terhadap lingkungan sekolah sebelum terjun langsung ke lapangan, serta dapat mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan”. Arifah R.I dari Pendidikan Sosiologi Antropologi 2016 menambahkan “Untuk mengetahui hasil dari PLP diperlukan penerapan. Hal itu juga untuk membandingkan antara magang kependidikan dengan PLP”. Sedangkan Findy dari Pendidikan Kimia 2015 mengungkapkan “Dipersiapkan dulu matang-matang sistemnya. Jika dirasa lebih baik baru disosialisasikan”. Selanjutnya Silvia Rahmawati dari Pendidikan Bahasa Inggris 2017 menambahkan “FKIP UNS belum siap untuk menerapkan Program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)”. Pada pertanyaan ketiga mengenai apakah perlu dibuat SK Rektor yang mengatur sistem PLP, sebanyak 80% yaitu 56 mahasiswa menjawab Ya, sebanyak 17,1% yaitu 12 mahasiswa menjawab Tidak, dan sebanyak 2,9% yaitu 2 mahasiswa menjawab Tidak Tahu. Meyvi Eva dari Pendidikan Bahasa Jawa 2016 berkomentar “Supaya dalam pelaksanaan PLP pihak kampus bertanggungjawab secara penuh, yakni dengan adanya surat keputusan (SK) dari Rektor”. Erlina Setyawati dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2016 menambahkan “Karena PLP tersebut membutuhkan pedoman, agar pelaksanaannya lebih teratur”. Sedangkan Dinda dari Pendidikan Geografi 2015 mengungkapkan “Lebih baik memperbaiki sistem magang kependidikan”. Selanjutnya Cristina dari PGPAUD 2016 menambahkan “Saya kurang setuju dengan adanya program PLP ini”.
Litbang_
Menurut anda , perlukah PLP diterapkan di FKIP UNS ? 82.9 %
Ya
70% Ya
17.1 %
30%
tidak
Tidak Menurut anda , apakah perlu dibuat SK Rektor yang mengatur sistem PLP ?
80% oleh : hendra
2,9%
@motivasiuns
Ya LPM MOTIVASI FKIP UNS
Tidak Tahu
17,1%
Tidak
WWW.LPMMOTIVASI.COM
@lpmmotivasifkipuns
5
EDISI 169 JUNI 2018
WAWANCARA UTAMA
Dr. Hary Sawiji M.Pd Kaprodi Pendidikan Administrasi Perkantoran : “ KRS tidak hanya sebgai bukti hadir kuliah. Tidak hanya digunakan oleh mahasiswa untuk presensi. Tapi memiliki makna yang lebih komplek artinya terkait dengan perencanaan pembelajaran “
tidak hanya sebagai bukti hadir kuliah, tidak hanya digunakan oleh mahasiswa untuk presensi, tapi memiliki makna yang lebih kompleks. Artinya terkait dengan perencanaan pembelajaran.
Kalau untuk syarat sebagai pendamping skripsi, ada yang dilampirkan dari semester 1, tapi ada yang dilampirkan hanya semester 6. Itu bagaimana?
Kartu Rencana Studi (KRS) untuk prodi PAP itu fungsinya seperti apa? Karena ada mahasiswa yang menganggap KRS hanya untuk presensi, tapi ada juga yang menganggap sebagai syarat PAP sendiri sebenarnya skripsi. Itu bagaimana Pak? tidak hanya KRS terakhir ya.
Ya memang itu. Tapi di samping itu semua, KRS itu sebagai alat kontrol studi. Yang tadi disinggung tentang pengawasan kan mungkin pengawasan lewat itu pengawasan tidak langsung. Kalau pengawasan langsung yang dilakukan secara langsung. Kalau melalui KRS itu sebenarnya merupakan suatu alat pengawasan yang secara tidak langsung. KRS bisa dikatakan sebagai pedoman ketika akan memulai pembelajaran. Ketika akan memulai pembelajarankan harus mengisi KRS yang kemudian divalidasi oleh dosen masing-masing. Nah, setelah proses berjalan, pembelajaran berjalan di tengahtengah bisa digunakan sebagai alat kontrol, seberapa keberjalanan pembelajaran dari awal sampai tengah. Di samping nanti akhir pembelajaran sekaligus sebagai evaluasi semester ke depan. KRS
6
@motivasiuns
Sebenarnya dari semester awal sampai akhir harus dilihat. Karena ketika yang dilampirkan hanya KRS terakhir, prodi tidak bisa melihat bagaimana perkembangan dari semester awal sampai akhir. Dengan KRS awal sampai akhir bisa diketahui perekembangan pembelajarannya. Mestinya yang disertakan semua untuk kontrol tadi. Kemarin sempat bertanya ke Pak Munawir mengenai KRS ini. Kata beliau, untuk KRS membebaskan prodi untuk kebijakan pelampiran KRS itu, tapi yang jelas Kartu Hasil Studi (KHS) harus dilampirkan. Pendapat Bapak mengenai hal itu seperti apa?
Ya kan KRS itu setiap semester dipakai sebagai alat untuk mengetahui perkembangan studi mahasiswa. Sedapat mungkin perkembangan mahasiswa dari awal sampai akhir harus dipantau terus.
LPM MOTIVASI FKIP UNS
Fungsi pengawasan itu secara kontinu, tidak hanya saat mahasiswa itu IPK lemah, tapi naik pun juga perlu pengawasan, terutama untuk PA. Karena PA itu sebagai orang tua kedua. Makanya PA sedapat mungkin harus bisa meluangkan waktu untuk mahasiswa.
Ta d i d i s e b u t k a n Pembimbing Akademik (PA) itu sebagai orang tua kedua, tapi banyak juga mahasiswa yang menerima kesan PA hanya untuk validasi KRS. PA itu sebenernya fungsinya apa?
Sebenarnya tidak hanya itu saja. Sebenarnya PA itu wajib mengetahui perkembangan studi mahasiswanya, sekaligus PA harus memberikan bimbingan kepada mahasisawa. Itu ada regulasinya di LPPMP, PA harus sepertia apa. Jadi PA tidak hanya sekedar awal semester validasi, akhir semester tanda tangan KHS. Saya katakana sebagai orang tua kedua, ya berkaitan dengan permasalahan-permasalahan mahasiswa. PA ya harus bisa mengetahui perkembangan itu. Dan sebaliknya, mahasiswa jangan sungkan-sungkan kalau diberi PA yang harus tanya saran, pendapat dan bimbingan. Sehingga kedua-duanya bisa berjalan dengan baik. Jadi PA tidak hanya validasi awal, tapi juga memantau mahasiswa dari awal sampai akhir. Kalau toh tidak bisa m e m b a n t u , PA h a r u s b i s a menyalurkan ke Bimbingan dan
WWW.LPMMOTIVASI.COM
Berarti PA hampir sama dengan Wali Kelas ya, Pak? Doc. Pribadi
Berikut adalah hasil wawancara kru LPM MOTIVASI FKIP UNS dengan Dr. Hery Sawiji, M.Pd.selaku Kepala Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran (PAP) pada Jumat (4/4/2018) terkait dengan fungsi KRS.
Konseling kalau PA kurang mampu dengan permasalahan mahasiswa. Ya mungkin kalau di pendidikan dasar sampai menengah
Kalau untuk pembagian PA itu dari kebijakan prodi atau fakultas?
ya Wali Kelas. Kalau di pendidikan tinggi ya Pembimbing Akademik. Ya, dia yang wajib mengatahui dari awal sampai akhir Kalau pembagian PA memang diserahkan kepada program studi. Dulu pembagian PA itu berapa mahasiswa dibagi dua PA. Dulu masih ada pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) itu. Tapi sekarang
Jadi intinya, mengenai kebijakan KRS maupun PA sudah diserahkan ke program studi ya, Pak? dengan regulasi yang baru, berapa pun mahasiwa dibagi ke seluruh dewan dosen. Supaya dosen mengetahui perkembangan tiap angkatan. Iya, diserahkan ke prodi. Alfarizky_Linlin
@lpmmotivasifkipuns
NYELEKIT
EDISI 169 JUNI 2018
KRS Aku Hilang! ibu,” jawab Begog singkat. Makanya, jadi PA tuh yang aktif Bu, biar tau anaknya yang mana aja. Masa ngapalin 20 mahasiswa aja nggak bisa? Hmm, ketemunya cuma kalau TTD KRS sama KHS doang sih, Begog berbicara dalam hati. Kemudian percakapan antara mereka pun dimulai. Begog mengutarakan perihal kedatangannya “Ya nggak tau lah, buat apa juga aku menghadap Bu An, guna mengonsultasikan hal ngambil KRS-mu? Nggak penting banget,” jawab yang sebaiknya dilakukan Begog sebelum kelas Kiko. dimulai 10 menit lagi. Begog dan Kiko beristirahat setelah selesai menunaikan ibadah salat zuhur. Namun, tiba-tiba saja Begog berseru panik, “Duh, KRS-ku mana? Kiko kamu lihat KRS-ku nggak?” Begog bertanya seraya mencari KRS miliknya yang tidak ada di dalam tas.
Begog terlihat sangat cemas ketika Kiko yang menunggu di luar tiba-tiba mendapati KRS-nya benar-benar tidak ada di ditegur oleh Njenik, “Ko, ngapain?” dalam tas. Sudah terhitung lima kali Begog “Nunggu si Begog lagi ketemu PA, KRS mengobrak-abrik isi tasnya, namun tetap saja tidak terlihat secarik kertas berwarna biru muda yang dia hilang,” jawab Kiko. bertuliskan namanya dan tertempel fotonya. “KRS? Buat apaan? Aku nggak pernah “Aduh, santai aja kali, KRS tuh cuman pake KRS, cuma suruh TTD presensi doang.” kata formalitas doang. Yang penting tuh kamu keliatan Njenik. masuk aja.” kata Kiko mencoba menenangkan. Dengan wajah kaget, Kiko menimpali, Tapi tetap saja, Begog sedikit ketakutan. “Seriously?” Masih dengan rona wajah yang khawatir, Ketika Njenik akan menjelaskan lagi, Begog menuju ruang dosen untuk menemui keluarlah Begog dari ruang dosen. “Gimana, Pembimbing Akademiknya. Dia hendak gimana?” seru Kiko. Kemudian Begog melaporkan tentang KRS miliknya yang hilang. “Bu, selamat siang,” sapa Begog kepada Bu An, menjelaskan bahwa KRS merupakan kebijakan dari setiap prodi. Oleh karena itu, jika beberapa Pembimbing Akademiknya. mahasiswa beda prodi dikumpulkan dan kemudian “Iya, ada apa ya?” jawab Bu An dengan ditanya 'apakah kamu menggunakan KRS dalam kebingungan. Bu An pun bertanya kepada Begog kuliah', tentu hasil jawabannya akan berbeda-beda. dan membuat Begog sedikit kaget, “Kamu Meskipun kebijakan tiap prodi berbeda, namun KRS tetap memiliki fungsi yang sama. Fungsi mahasiswa saya? Atau kamu anak saya?” KRS yang pertama adalah untuk menginput mata Maksud 'anak' di sini adalah mahasiswa kuliah. Kalau dia kuliah dan membawa KRS yang yang PA-nya adalah beliau. “Saya Begog, Bu, anak
Karto Cari Tanda Tangan KRS
Oleh: Ema L
ditandatangani PA, berarti sah untuk mengikuti kuliah. Kedua, fungsinya adalah untuk memastikan dia hadir di setiap mata perkuliahan. Dan yang ketiga, sebagai dokumentasi masingmasing mahasiswa di PA. Ketika suatu saat mereka sudah lulus, lalu dicocokkan dengan arsip-arsip semasa kuliah bisa terlacak. “Btw, berarti PA itu penting, 'kan?” celetuk Njenik saat Begog selesai menjelaskan. “Sebenarnya fungsi PA itu ketika kita punya kesulitan dalam belajar atau butuh konsultasi tentang perkuliahan. Harusnnya kita bisa menghubungi PA. Tapi pada kenyataannya, PA cuma didatangi ketika KRS-an aja. Jadi, fungsi PA yang seharusnya dan kenyataannya itu belum sesuai.” jelas Begog. “Oh, berarti belum sepenuhnya PA itu berjalan sebagaimana mestinya, ya.” kata Njenik. “Iya gitu, deh. Banyak yang punya masalah kuliah tapi nggak dikonsul ke PA-nya.” sahut Begog. “Termasuk kamu, ya, Gog.” timpal Kiko seraya tertawa. Begog dan Njenik pun ikut tertawa, seakan lupa kalau kelas sudah masuk 5 menit yang lalu.
Erwinda_
Bungkam Dr. Munawir Yusuf, M.Psi. Wakil Dekan bidang Akademik FKIP UNS. Dan yang kedua fungsinya adalah untuk memastikan dia hadir di setiap mata perkuliahan. Kan setiap kuliah harus meminta paraf ke dosen Bungkam : Lha kalau ada mahasiswa gaib gimana tuh Pak? Ada KRS nggak ada orangnya. Joko Ariyanto, S.Si., M.Si. Dosen Pendidikan Biologi Mungkin (pengumpulan KRS untuk skripsi) kalau yang semester 6 saja juga bisa, karena asumsinya semester 6 itu kan semester-semester sebelumnya sudah terlewati. Bungkam: Kalau gitu semester 1-5 tidak perlu pakai KRS saja dong. Sigit. Satpam Gerbang Belakang Menegur sering, bahkan kami pernah mengeluarkan beberapa aturan melalui surat edaran. Tapi balik lagi PKL, ada yang mengindahkan ada yang bandel. Balik lagi kesadarannya. Bungkam: Kalau kesadarannya nggak balik gimana, Pak? Aldi Dwi Saputra. Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia 2017 Dengan adanya PLP kita jadi bisa observasi di sekolah itu seperti apa. Bungkam: Magang Kependidikan juga observasi lho, Mas.
@motivasiuns
LPM MOTIVASI FKIP UNS
WWW.LPMMOTIVASI.COM
@lpmmotivasifkipuns
7
CATATAN PINGGIR
EDISI 169 JUNI 2018
Berita dalam Arus Informasi Media Sosial
Doc. Pribadi
produktif. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia didominasi oleh usia 19-34 (49,52 %). Kehidupan produktif mereka seolah tak terlepas dari sosial media.
Sebagai bagian dari generasi milenial, handphone beserta isinya yang didominasi oleh media sosial seolah tak pernah terlepas dari genggaman. Hampir sepanjang hari kepala tertunduk menyaksikan informasi-informasi baru yang tak hanya menambah wawasan namun juga terselip gurauan. Bila dianggap unik sesegera mungkin dibagikan kepada kawan terlepas dari kebenarannya. Informasi-informasi penting hingga sepele begitu mudah menyebar, menjadi tren, untuk kemudian hilang tanpa bekas. Tak mengherankan, kata viral menjadi kata yang cukup populer akhir-akhir ini di kalangan masyarakat pengguna media sosial. Masyarakat Indonesia yang mulai melek internet menyumbang angka pengguna internet terbesar di dunia. Dikutip dari kompas.com, Indonesia menjadi negara dengan pengguna Instagram terbesar se-Asia Pasifik. Dari 700 pengguna aktif bulanan alias monthly active user (MAU) yang diraup Instagram secara global, 45 juta di antaranya berasal dari Indonesia. Selain Instagram, media sosial lainnya yang banyak digunakan adalah aplikasi WhatsApp. Jumlah pengguna aktif WhatsApp meningkat sebanyak 100 juta orang hanya dalam kurun waktu kurang dari lima bulan. Pada September 2015, WhatsApp mengumumkan telah mempunyai 900 juta pengguna aktif. Saat ini ada 42 miliar pesan dan 1,6 miliar foto yang dikirimkan melalui WhatsApp setiap harinya. Adapun jumlah grup yang ada di WhatsApp saat ini telah menyentuh angka 1 miliar. Jumlah video yang dibagikan di layanan pesan singkat itu dikatakan telah mencapai angka 250 juta setiap harinya. Hal ini pun dipaparkan di laman kompas.com, keadaan hampir sama juga terjadi pada aplikasi YouTube dan Facebook. Jumlah ini didominasi oleh masyarakat usia
Akhir-akhir ini seiring pertumbuhan pesat pengguna media sosial, arus informasi yang merebak di masyarakat juga mulai bergeser fungsinya. Informasi yang tak lagi hanya didapat dari media mainstream seperti koran, radio, maupun televisi bukan hanya sekadar berita untuk menambah wawasan kebaruan di dunia, tetapi juga sebagai ajang memperkuat eksistensi meski hanya di dunia maya. Era milenial yang ditandai dengan pemenuhan kebutuhan dengan serba cepat membuat masyarakat, khususnya generasi milenial, tak lagi tertarik untuk berlama-lama memahami informasi dalam barisan-barisan huruf-huruf panjang di lembaran koran. Sekilas caption yang dibuat sedemikian rupa oleh seorang anonim telah dianggap sebagai alternatif media untuk untuk mendapatkan informasi seluasluasnya. Tak terhitung lagi jumlah akun media sosial terutama Instagram yang mengusung nama maupun profil sebagai akun media yang siap memuaskan dahaga informasi pengikutnya. Tak masalah jika akun-akun tersebut menyuguhkan informasi berfaedah yang nyata kebenarannya. Namun akan menjadi runyam jika informasi yang ditampilkan dapat menimbulkan dampak negatif mulai dari tren berpakaian atau berperilaku yang melanggar norma atau bahkan memperparah hoaks yang seolah sudah mendarah daging di arus informasi masyarakat. Terlebih di saat-saat menjelang gelaran pesta politik Indonesia yakni Pilkada serentak di bulan Juni 2018 dan Pilpres pada 2019. Media sosial seperti Instagram yang amat dekat dengan generasi milenial, khususnya yang telah menjadi pemilih pemula tentu menjadi sarana efektif untuk menjaring pendukung muda potensial. Namun terkadang, konten yang dibuat untuk menarik perhatian pemilih pemula, justru terlalu menarik dengan menggunakan isu SARA yang memang mudah memancing perhatian netizen. Isu SARA yang akhir-akhir ini begitu sensitif kala bersinggungan dengan kehidupan sosial masyarakat juga tak lagi sungkan untuk digunakan untuk membuat konten di media sosial. Timbulnya pro-kontra tak lagi menjadi masalah. Justru dengan banyaknya kontroversi yang
ditimbulkan, si pembuat konten dapat berbangga diri karena menjadi “terkenal� di media sosial. Tak terhitung lagi akun sampah membanjiri timeline media sosial. Konten-konten di dalamnya baik dari gambar maupun tulisan sudah melepaskan diri dari beban tanggungg jawab. Meski sudah banyak yang terjaring karena pelanggaran UU ITE, terkait konten media sosial yang meresahkan, pemberian sanksi dirasa masih sangat kurang. Seperti kasus Saracen, jaringan penyebar ujaran kebencian dan hoaks terbesar di Indonesia, pemimpinya hanya dijatuhi hukuman 10 bulan. Meski informasi di media sosial banyak yang tanpa sumber dan disampaikan dengan bahasa asal-asalan tanpa penyaringan hingga dapat menimbulkan kontroversi, tak dapat dipungkiri masyarakat lebih banyak menerima informasi atau berita dari media sosial. Masyarakat lebih mudah menyerap dan membagikan informasi yang mereka terima dari media sosial, terlepas dari kebenarannya. Begitu mudah suatu fenomena atau informasi yang dianggap baru menjadi viral di perbincangan sehari-hari masyarakat. Maka tak heran, viral adalah kata yang cukup popular. Seperti namanya viral sangat menyedot perhatian netizen untuk memperkuat eksistensinya dengan membuat sesuatu yang berpotensi menjadi viral. Banyak yang kemudian menimbulkan citra positif, namun tak jarang juga mejadi tren negatif. Media mainstream seperti televisi pun seolah berlombalomba untuk mewadahi fenomena viral dengan membuat acara-acara bertemakan viral. Bukan hanya informasi atau fenomena terbaru tetapi terkadang juga membicarakan permasalahan yang dapat menyerang privasi seseorang. Meski sebatas informasi, tetapi konten media sosial sering pula dicap sebagai berita. Walau jauh dari kenyataan sebenarnya karena keterbatasan narasumber dan data yang dijadikan acuan, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi yang disajikan sekilas pada sebaris caption. Berita-berita yang sesungguhnya seolah hanya menjadi pelengkap yang harus berjuang mempertahankan nilai utama berita yakni kebenaran tetap pada tempatnya. Alfi Nur Jannah Bendahara Umum LPM Motivasi 2018
lpmmotivasi.com Menerima berbagai tulisan dari seluruh mahasiswa, dosen, maupun staf-staf UNS untuk mengisi media kami. Silahkan kirimkarya terbaik anda baik berupa artikel, opini, esai, cerpen, puisi, feature, ke sekretariat LPM Motivasi FKIP UNS. Redaksi hanya bertanggung jawab pada redaksional.
8
Telepon : 0857-2857-9921 (R. Wisnugroho) Email : motivasi_uns@yahoo.com wisnug48@gmail.com
@motivasiuns
LPM MOTIVASI FKIP UNS
WWW.LPMMOTIVASI.COM
@lpmmotivasifkipuns