Majalah Mimbar Untan Edisi XI

COVER

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

1

IKLAN BALIK COVER

2

Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

DAPUR REDAKSI Tiada kata yang pantas selain syukur yang dialamatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya majalah Mimbar Untan Edisi XI. Setelah melewati perjalanan panjang dan berbagai rintangan akhirnya pada bulan Mei 2018 pengorbanan itu terbayarkan, Lunas!

Banyak pelajaran yang kami dapatkan dari terbitnya majalah kali ini, kekeluargaan, solidaritas, tanggung jawab serta militansi yang harus tanpa batas dalam suatu tim redaksi. Pembelajaran ini menjadikan pengalaman kami semakin matang dalam teori serta praktik.

Puncaknya adalah ketika para pembaca dapat menerima dengan segala lapang dada dan kedewasaan berpikir. Semoga majalah Mimbar Untan masih mendapat tempat yang istimewa di hati sobat muda sobat mahasiswa.

Pada edisi kali ini, liputan utama kami membahas tentang sektor pertanian di Kalimantan Barat yang babak belur baik dari sisi regenarasi petani, petani wanita, konflik lahan serta tumpang tindih perizinan di kawasan hutan lindung.

Sedangkan pada kolom kampus, liputan kami mengulik desas desus keberadaan pungli di Untan. Praktik yang dilarang ini masih terdengar di kawasan Untan terutama pada mahasiswa akhir. Ada tidaknya tim saber pungli juga menjadi salah satu pertanyaan utama pada kolom ini.

Beda lagi pada kolom khusus. Kali ini, kami pergi ke Desa Olak-Olak Kubu untuk melihat kondisi fasilitas kesehatan di pedalaman Kabupaten Kubu Raya tersebut.

Lalu ada pula cerita tentang Heri Purnomo, seorang petani yang menjadi panutan di lingkungannya atas segala keberhasilan yang ia capai sebagai petani. Keberadaannya menjadi antitesis bahwa petani tidak bisa hidup sejahtera dan sukses.

Masih banyak cerita lainnya yang juga menarik di majalah Mimbar Untan Edisi 11 ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk para pembaca sekalian. Sampai jumpa lagi di edisi mendatang. Salam Pers Mahasiswa !!!

Kritis, Ilmiah, Religius dan Independen

LEMBAGA PERS MAHASISWA UNIVERSITAS TANJUNGPURA REDAKSI MAJALAH MIMBAR UNTAN EDISI XI PIMPINAN REDAKSI ADI RAHMAD SEKRETARIS REDAKSI DESI ANDARI BENDAHARA REDAKSI RIO PRATAMA EDITOR ADAM, GUSTI EKA, FIRDAUS DAR­ KATNI, MARIYADI, NINA, ASRI REPORTER ALL CREW FOTOGRAFER ARIF, UMI TATA LETAK ADI DESAIN GRAFIS WAHYU, IKI ALAMAT REDAKSI Jl. Daya Nasional Gedung MKDU Untan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, 78124. email: mimbaruntan@gmail.com.

Website: mimbaruntan.com.

Radio: Untan Voice Radio 107.8FM. Youtube: Miun Tv

PENASEHAT REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA PEMBINA WAKIL REKTOR III UNIVERSITAS TANJUNGPURA DEWAN PENASEHAT LEMBAGA ALUMNI LPM UNTAN STRUKTUR KEPENGURUSAN LPM UNTAN 2017/2018 KETUA UMUM MUHAMMAD ARIF RAHMAN SEKRETARIS UMUM MUHAMMAD FIRDAUS BENDAHARA UMUM TITIN KARMILA DIVISI PSDM LAILI LUTFIANA DIAH, RIDUANSYAH, ROSMELA DIVISI PENERBITAN ADI RAHMAD, UMI TARTILAWATI, ARIS MUNANDAR, SEKAR A. MAHARANI DIVISI PENYIARAN CINDYTA RABILLA, WIWIN S.J, RIO PRATAMA, AINI LESTARI, FIDYA NUR ASYIFA DIVISI LITBANG SURYANSAH, MISLAN, FIKRI RF, LULU KURNIA, MAGHFIRA DIVISI PERUSAHAAN TEGUH AGUNG BARUNA, SAWITRI, DESI ANDARI, LOLA PRIANTI ANGGOTA TETAP IMAM F, SELLA P, REZKI ABRAR, NURUL M, RAHMAD N, DEWI KP, SARTIKA, DIYANA, NELDI, WAHYU, FEBRI, RISKI R, RIDO, AINUN, NENENG, DAYANG, JULIO, PANDU, TISA, TYAS ANGGOTA BIASA FEDAY, NURDIAN, FERA, MAISARAH, LUTHFI, YUDA, IQBAL, YEYEN, BELLA, FEMIA, FEBRI, MUSLIM, MITA, ANGELA, RENDITA, DEA, YULI, ADE, ANANDA, UUL Majalah Mimbar Untan Edisi XI

3

DAFTAR ISI

KEMELUT SEMANGET DI HUTAN LINDUNG

NASIB PETANI DI TENGAH SENGKARUT AGRARIA

Seperti yang terjadi di perbatasan Entikong, Indonesia – Malaysia yang menjadi daerah pembangunan swasembada pangan sebagai penggerak ekonomi. Namun, perwujudan tersebut masih menjadi anganangan karena berada dalam kawasan Hutan Lindung (HL).

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai ekonomis, filosofis, politik, sosial, ekologis, kultural dan spiritual. Bagi kaum tani, tanah juga adalah simbol eksistensi diri yang sarat nilai, karenanya harga tanah sejatinya lebih dari sekadar komoditas. Hingga kini, sektor pertanian masih digeluti sebagian besar rakyat Indonesia.

32

08

13

18

21

LIPSUS: Jaminan Kesehatan Warga Desa Yang Terancam

SEREMONIAL: Menulis Jadi Upaya WWF Indonesia Cabang Pontianak ...

42

SOROTAN: Trans Pontianak Sarana Alternatif Kurangi Kemacetan 4

Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

KAMPUS: Dugaan Pungli Di Untan Resahkan Mahasiswa

37

16

ILMIAH: Di balik Stigma “Generasi Micin”

23

OPINI: Pilgub 2018: Mata Tajam Kita Pada Visi Misi Kandidat

RELIGI: Hijrah Bagi Seorang Muslim

SASTRA: Pemilu Kades

PROFIL: Kembangkan Sektor Pertanian di Desa

44

47

SURAT PEMBACA

HENDRI FMIPA Fasilitas Hotel Berbintang Tulisan yang berangkat dari kesadaran dan keresahan penulis mengenai kondisi kampus Untan saat ini dan juga tulisan ini mewakili kawan-kawan mahasiswa yang merasa gelisah sekaligus kecewa dengan beberapa kebijakan kampus.

Ambil contoh seperti peminjaman gedung yang dimiliki oleh Untan. Bagi mahasiswa menggunakan gedung di Untan terasa seperti menggunakan hotel berbintang, yang dimana harga untuk menggunakan gedung tersebut terasa sangat mahal. Contohnya saja Auditorium Untan yang harus membayar 2,5 jt (catatan : masanya internal Untan), membayar 5 jt apabila masanya di luar mahasiswa Untan jika ingin menggunakannya, kemudian untuk kegiatan dihari sabtu dan minggu Auditorium sudah penuh dibooking oleh pihak umum untuk melakukan acara pribadi (misalnya : pernikahan).

Sekarang, mahasiswa Untan sulit untuk melakukan kegiatan di gedung kampusnya sendiri, yang dimana diketahui mahasiswa Untan membayar dana kuliah itu disertai dengan dana infrastruktur juga, jadi mahasiswa Untan seperti direnggut haknya menggunakan infrastruktur kampusya sediri.

ADI AFRIANTO FISIP Dua Fasilitas Sama Tak Jalan Fasilitas pelayanan, saat ini yang kita rasakan dari pelayanan itu di birokrasi kampus sangat berbelitbelit. Inilah kemudian yang banyak mahasiswa malas berhubungan dengan birokrasi kampus.

Yang kedua adalah fasilitas fisik. Kalau kita libat fasilitas yang ada di kampus saat ini kurang memadai untuk menunjang perkuliahan. Kita lihat biasanya infocus saja tidak ada yg standby di ruang kuliah kemudian bangku-bangku kuliah yang masih bangku kayu dan usianya sudah lama.

Untan merupakan kampus yang sangat diminati di Kalimantan Barat, seharusnya banyaknya mahasiswa yang kuliah juga harus mampu diimbangi dengan fasilitas dan pelayanan di kampus.

Untan juga harus lebih jeli melakukan verifikasi data agar UKT bisa tepat sasaran jangan sampai UKT ini semakin memberatkan mahasiswa yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan tinggi.

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

5

Editorial Majalah Mimbar Untan Edisi XI

“Babak Belur� Petani Indonesia

DI

EROPA abad ke-19, konflik meledak antara kelas pemilik modal (borjuis) dengan kelas pekerja miskin (proletar).

Mulanya, terjadi eksploitasi terhadap kaum proletar oleh para borjuis. Hal tersebut terus berlangsung karena dalam kesadaran kaum proletar terpatri sebuah kepasrahan menerima keadaan. Pada akhirnnya, terjadi gerakan sosial hebat setelah para proletar tersadar akan eksploitasi yang menyengsarakan mereka.

Kondisi tersebut jelas bersangkut paut dengan sebuah keadilan, kesejahteraan dan kemiskinan. Pada bangsa ini pun, terkait kesejahteraan rakyat jelas telah termaktub dalam konstitusi. Dalam mengukur itu pastinya ada indikator yang perlu ditinjau, seperti ketersediaan dan terpenuhinya kebutuhan primer.

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan mendefinisikan, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau

6

Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Artinya, kemiskinan ditandai dengan terjadinya marjinalisasi hak-hak dasar manusia. Hak dasar yang dimaksud ialah hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, hak aset tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan lain-lain.

Dari beberapa hak dasar tersebut, hak atas tanah termasuk di dalamnya. Sehingga jika hak tersebut tidak atau belum terpenuhi maka ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak atas tanah khususnya untuk petani yang dalam menjalankan produksinya di sektor pertanian bersentuhan langsung dengan tanah. Tentu dalam menjawab hal ini perlu adanya program atau kebijakan

pemerintah yang berkeadilan, mengakar dan holistik serta dijalankan dengan tepat sasaran.

Banyak permasalahan yang dihadapi petani di negeri yang katanya agraris ini.

Polemik yang masih dan sering muncul ialah terkait perampasan dan sengketa tanah.

Belum lagi, soal maraknya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Padahal untuk menghambat laju alih fungsi lahan ini sudah ada UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selain jaminan pasar dan harga jual hasil panen yang layak tanpa adanya monopoli, petani sebagai tulang punggung pertanian membutuhkan lahan yang luas dan memadai.

Saat ini, jumlah petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar) sebesar 55,33%.

Di sisi lain, jika ketersediaan lahan semakin menyusut sedangkan jumlah penduduk terus bertambah, maka dampak terburuk yang terjadi ialah kelangkaan komoditi pangan dan impor kian meningkat karena tingginya kebutuhan akan pangan. Terbatasnya lahan pertanian juga menjadi salah satu faktor keenggenan generasi muda atau tenaga kerja usia muda bekerja di sektor pertanian.

Tak pelak, saat ini petani dengan kelompok umur 45-54 tahun memiliki jumlah absolut terbanyak.

Belum lagi soal petani yang tak bertanah ataupun buruh tani di bawah konsesi perusahaan perkebunan dengan upah rendah. Tentu jalan menuju kesejahteraan akan terseok-seok. Bukan menjadi rahasia umum pula tentang kemiskinan di desa dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian.

Pemeritah saat ini dengan berbagai

programnya memang terus berupaya memperbaiki, meningkatkan dan mempercepat produksi di sektor pertanian khususnya komoditi pangan. Namun sejalan dengan itu, ironisnya ketersediaan lahan pertanian justru semakin terbatas, petani tercerabut dari tanahnya dan banyak konflik agraria yang lama maupun baru menunggu untuk diselesaikan secara adil.

Berangkat dari beberapa problem inilah program Reforma Agraria yang menjadi salah satu janji politik pemerintahan JokowiJk dianggap urgen untuk terus diperjuangkan dan diwujudkan sesuai prinsipnya. Terutama untuk menjawab masalah petani dan pertanian yang cukup kompleks ini. Program yang baru menjadi prioritas setelah tiga tahun pemerintahan berjalan ini tampaknya masih belum sungguh-sungguh dijalankan dan memang perlu untuk terus dikawal agar potensi penyimpangan dari prinsip UUPA 1960 dapat dicegah.

Di sisi lain, kita juga patut mengapresiasi usaha pemerintah beserta perangkatnya karena telah mengambil berbagai langkah, baik dari segi regulasi, pembentukan kelembagaan hingga mekanisme pelaksanaan. Memang sepertinya tidak mudah mewujudkan Reforma Agraria yang sejati dengan waktu yang singkat, karena hal tersebut begitu kompleks dan sistemik.

Selain itu, dihadapkan juga dengan beberapa tantangan seperti politik pertanahan, terkait perangkat hukum, kebijakan pusat dan otonomi daerah serta lainnya.

Namun jika ada keseriusan, kesungguhan dan ketegasan dari pemerintah dalam menjalankannya, tentu Reforma Agraria sejati ini bukan sesuatu yang utopis. Sehingga kesejahteraan, keadilan sosial, pembentukan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan dapat utuh terwujud.

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

7

KHUSUS

Jaminan Kesehatan Warga Desa yang Terancam Oleh: Umi Tartilawati dan Riduansyah

Pengendara sepeda motor sedang melintas di jembatan Desa Olak-Olak Kubu. Penumpang harus turun karena jembatan kayu tersebut rusak parah dan membahayakan pengendara/ Foto: Miun/Umi

8

Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

KHUSUS

Olak Olak Kubu desa yang jauh dari hingar bingar, di depannya terdapat Sungai Kapuas yang menawan, di belakangnya terdapat hutan asri yang menambah kesan desa ini sangat tenang.

Ketena­ngan desa ini berbeda jauh dengan kehidupan warga setempat, sepanjang waktu warga tak bisa tenang karena akses jalan ke luar desa dalam keadaan rusak, yang paling menyedihkan saat warga sakit atau ingin melahirkan harus terkendala oleh transportasi yang diperparah dengan kurangnya penerangan jalan pada malam hari. Bahkan beberapa warga harus menutup usianya di jalan ketika hendak dibawa ke Rumah Sakit.

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

9

KHUSUS

M

ATAHARI pagi cukup hangat di Desa Olak-Olak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya.

Hari itu kami menemui pria paruh baya dengan perawakan tidak terlalu tinggi dan rambutnya yang kian memutih yang dengan ramah menyambut kedatangan kami.

“Ya beginilah kondisi Desa kita,” lirihnya saat kami hendak memasuki Kantor Desa.

Pria 40 tahun yang biasa Musri ini bekerja sebagai Kasi Pemba­ ngunan Desa Olak-Olak Kubu.

Musri mengatakan beberapa tahun terakhir momok yang dihadapi oleh warga Desa Olak-Olak Kubu adalah infrastruktur jalan yang tidak merata sehingga menimbulkan berbagai persoalan lain terutama pelayanan kesehatan warga.

Terlihat raut kecewa dalam wajahnya saat menceritakan seorang warga yang harus menutup usia ketika menuju rumah sakit kota.

“Yah baru-baru ini warga kita meninggal, namanya pak Usman, ia meninggal akibat terkena tetanus, meninggalnya di jalan sebelum sampai ke rumah sakit kota,” ceritanya pada kami.

Ia mengenang saat itu, Usman sempat diberikan pengobatan seadanya, namun kondisi yang semakin parah mengaharuskan pihak keluarga untuk cepat merujuk

ke rumah sakit di Kota Pontianak dengan fasilitas yang memadai.

Sulitnya akses transportasi yang harus dilalui menjadi satu diantara faktor penyebab pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang maksimal.

“Kita ada ambulance desa dalam bentuk speed, cumak terkendala biaya operasional juga, kalau diperlukan dalam keadaan mendadak biaya sekali jalan bisa menghabiskan 600.000, artinya ini juga menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat, selain sarana dan prasarana yang kurang sehingga belum sampai ke rumah sakit pak Usman meninggal” kenangnya lirih.

Selain itu, hal serupa juga dikatakan oleh Munaif (31) pria yang bekerja sebagai petani seka­ ligus buruh itu menceritakan kesulitan warga setempat apabila hendak menuju pos kesehatan desa (poskesdes). “Biasanya kalau ada masyarakat yang mau lahiran itu agak susah, harus lewat jalur darat naik motor dengan jalanan yang rusak, itu agak susah.

Kadang kalau memang harus dirujuk kita butuh transportasi air lagi,” kata bapak satu anak itu.

Mengenakan baju hitam dengan topi dan celana selutut, ia mulai membenarkan posisi duduknya dan berbicara tentang keresahan yang telah lama ia dan warga setempat rasakan. Menurutnya soal

10 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

pemerataan jalan di Desa tidak menjadi persoalan bagi mereka yang sehat, tapi lain lagi ceritanya jika harus menyelamatkan warga lain yang mendadak terserang penyakit dan cukup parah. Belum lagi apabila ada seorang ibu yang akan melahirkan harus dibawa ke polindes yang jaraknya cukup jauh dari rumah warga.

“Jalur darat itu susah, biasanya kita mau bawa ibu hamil itu kan pakai motor, jadi sulit gitulah, yang bikin sulit lagi ibu yang akan melahirkan endak boleh melahirkan dirumah, harus dibantu oleh bidan, kan mau ke sana sulit jauh lagi,” ceritanya dengan senyum getir.

Sama halnya seperti yang di­ ceritakan oleh Wiloto (61) seorang warga yang saat itu sedang asyik menjaga toko kelontongnya. Wiloto merupakan mantan Ketua RT Dusun Pelita. Dengan intonasi khas jawa, ia bercerita tidak ada masalah lain selain rusaknya akses jalan yang biasa digunakan oleh warga untuk beraktifitas sehari-hari.

Menurutnya semuanya akan mudah jika saja jalan di Desa OlakOlak Kubu cukup bagus, ia tidak berharap lebih, hanya meminta jalan penghubung antar dusun itu diperbaiki guna memudahkan warga setempat untuk mendapatkan pelayanan keseha­tan yang la­ yak. “Di sini masalah­ nya hanya

KHUSUS jalanan lah, kalau melalui transportasi air itu juga tergantung pasang surut air,” katanya.

Desa Olak-Olak Kubu memiliki dua Polindes yakni terletak di Dusun Medan Tani dan Dusun Melati. Sementara masingmasing polindes hanya memiliki satu tenaga kesehatan. Persediaan obat-obat yang terbatas dan alat kesehatan yang seadanya juga menjadi kendala untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga setempat. Sedangkan tenaga dokter terletak di Kecamatan Kubu bila dihitung dari penyeberangan olak-olak kubu kurang lebih 800 Meter untuk sampai ke Puskesmas Kecamatan Kubu.

Desa Olak- Olak Kubu secara administratif masuk wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Desa OlakOlak Kubu adalah kurang lebih 15.969,86 ha (159 km²), dengan jarak tempuh dari desa ke ibu kota kecamatan kurang lebih sete­ngah jam dengan kendaraan roda dua (sepeda motor) dan 2,5 jam perjalanan ke ibu kota kabupaten dan 3 jam perjalanan ke ibu kota provinsi.

Desa Olak-Olak Kubu awalnya terbentuk karena adanya program transmigrasi sejak masa pemerintahan presiden Soekarno pada tahun 1958-1959 dan berlanjut kembali pada tahun 1996.

Program transmigrasi pada masa itu tidak disediakan rumah, yang ada hanya pondok-pondok kecil.

Kemudian pada tahun 1996-1997 program transmigrasi masuk ke Pelita Jaya, dimana saat itu Pelita Jaya masih termasuk ke wilayah Desa Olak-Olak Kubu.

Seperti program transmig­ rasi pada umumnya, membuka lahan pertanian merupakan prioritas utama yang dilakukan oleh masyarakat transmigrasi. Mereka mulai bercocok tanam seperti menanam ubi, jagung, padi dan lain-lain. Nama desa Olak Olak sendiri di ambil dari nama pusaran air, dimana alur sungai kapuas yang berputar putar membentuk pusaran dan melewati desa Olakolak maka dinamakanlah desa ini “Desa Olak-Olak Kubu”.

Saat ini Desa Olak Olak Kubu masih dikategorikan Desa Berkembang. Selama ini Desa Olak-Olak Kubu menyandang gelar sebagai Desa Kategori desa Merah atau Miskin, padahal sumber daya yang ada cukup memadai, hanya saja penanganannya belum maksimal karena infrastruktur yang sangat tidak memadai. *** Usaha Warga Desa Untuk Keluar Dari Masalah Tak melulu segala harapan terhenti lantas menunggu belas kasihan dari pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Ke-

sehatan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan, “Setiap Orang Berhak Atas Kesehatan” sekira­ nya semboyan ini yang tepat untuk menggambarkan kondisi kesehatan di Desa Olak-Olak Kubu.

Warga desa Olak-Olak Kuburaya sebenarnya tidak pasrah dalam keadaam ini. Selama ini warga pernah melakukan gotongroyong untuk membenahi jalan yang rusak dengan semampunya.

“Ya kalau ada rejeki kita patungan dan benerin jalan semampunya,” kata Wilot bercerita.

Selain membenahi jalan, ada hal lain juga yang dilakukan oleh salah seorang tenaga kesehatan di Desa Olak-Olak Kubu. Menjadi seorang pengabdi untuk menjamin kesehatan masyarakat sudah tertanam dalam dirinya sejak ia sadar bahwa kondisi warga desanya tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Ia juga tak ingin desa nya terus menjadi desa yang tertinggal, de­ ngan inisiatif dan rasa kepedulian yang tinggi Kusmiati (30) yang berprofesi sebagai Bidan dan menggeluti dunia kesehatan sejak tujuh tahun ini menyiapkan segala fasilitas sebagai langkah awal untuk membantu warga setempat.

Menyediakan transportasi se­ perti Speed 40 PK jika dibutuhkan secara mendadak dan menjadikan rumahnya sebagai Polindes. Hal ini ia lakukan lantaran Polindes tempat ia bekerja sudah dikatakan tidak layak untuk digunakan.

“Di Dusun Melati, dulu tempat saya bekerja sekarang sudah rusak atapnya bocor, jadi sempat beberapa pekan tidak melayani pasien disana, dan ketika ditunggu-tunggu enggak ada juga perbaikan di Polindes saya, akhirnya saya jadikan rumah saya sebagai polindes untuk melayani warga,” tuturnya Kusmiati. “Terutama sih kalau ada yang mau melahirkan, kalau ada yang mengaharuskan dirujuk kita juga sudah siapkan speed dan akan langsung dibawa Majalah Mimbar Untan Edisi XI

11

KHUSUS kerumah sakit di Kota,” paparnya.

Menjadi putri daerah yang mengetahui kondisi Desa OlakOlak Kubu membuatnya semakin yakin bahwa saat ini apa yang dilakukannya sudah menjadi tanggung jawab dan kontribusi bagi Desa tempat ia dilahirkan. “Kalau ada pasien yang benar-benar enggak bisa di bawa kesini maka saya yang akan ke rumah pasien, dengan berbekal alat seadanya aja, karena sulit juga untuk akses jalan yang dilalui, enggak memungkin­

gakui bahwa jumlah ketersediaan tenaga kesehatan di Kubu ini memang Kurang,” jelasnya.

Pemkab Kabupaten Kubu Raya pernah memberikan bantuan berupa speed boat sebagai ambulance desa. Namun kendaraan air itu tidak bisa difungsikan warga. Hal ini dikarenakan biaya operasional yang cukup mahal sehingga warga enggan untuk menggunakannya.

Dalam mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan beber-

“DAN SAAT INI KITA DISINI JUGA MASIH KEKURANGAN PERALATAN UNTUK MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN, SAYA HARAP DARI PEMERINTAH BISA MEMBANTU.” kan bawa oksigen, infus dan lain sebagainya kan,” imbuhnya tersenyum. “Dan saat ini kita disini juga masih kekurangan peralatan untuk melakukan pelayanan kesehatan, saya harap dari pemerintah bisa membantu,” harapnya. *** Momok Kesehatan di Kubu Raya Kekurangan tenaga kesehatan juga dialami Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya. Pasalnya saat ini yang menjadi momok dalam bidang kesehatan yakni kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan serta fasilitas, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

Ini diakui oleh Deny Yuliansyah selaku bagian kepegawaian tenaga kesehatan Dinkes Kab Kubu Raya, ditemu saat jam kerja.

Deny dengan ramah menceritakan persoalan yang mengakibatkan sulitnya untuk memberikan pelayanan kesehatan di Olak-Olak Kubu, ia juga menjelaskan saat ini jumlah tenaga kesehatan di Kubu sebanyak 39 orang yang terdiri dari 10 tenaga kontrak, 2 merupakan pegawai tidak tetap (PTT) dan 27 tenaga honorer, “kita men-

apa upaya pun dilakukan untuk menjamin kesehatan masyarakat, seperti penambahan tenaga kerja, yang diharapkan akan berdampak dan mengurangi keresahan warga di Desa Olak-Olak Kubu, hal inilah yang akan terus diusahakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

Ditemui di Sela Kesibukannya Mustafa Sekretaris Dinas Kesehatan mengatakan saat ini untuk pemenuhan tenaga kese­ hatan di Olak-Olak Kubu sudah memenuhi standard, “standard

12 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

minimal di satu Desa itu hanya ada satu Bidan,dan di Olak-Olak Kubu ada dua Bidan, menurut kami ini bisa dikatakan cukup, karena bagaimanapun saya ingin mengusahakan ada penambahan tenaga kesehatan, misalnya di minta 100 tenaga kesehatan, tapi yang dikasi cuma 20 orang, dan inilah memang benar untuk ketersediaan tenaga kesehatan memang kurang,” ujarnya.

Saat ini dinas kesehatan kubu raya bersama instansi terkait berusaha untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan diberbagai Desa di Kabupaten Kubu Raya, harapannya dengan pemenuhan tenaga kesehatan yang cukup, serta fasilitas dan sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat membangun kesejahteraan masyarakat dan memenuhi haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

Saat ini warga desa Olak-olak Kubu masih menunggu janji perbaikan infrastruktur dan pelayanan kesehatan dari pemerintah, seperti yang dikatakan Ria (29) yang berharap agar akses jalan serta penambahan tenaga kesehatan segera terealisasikan agar warga setempat tidak kesulitan untuk mendapatkaan hak kesehatan (*).

KAMPUS

Karikatur: Mislan

Oleh: Teguh dan Lutfiana

Bermula dalam website Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengancam pelaku pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan terutama perguruan tinggi. Diharapkan seluruh PTN di Indonesia mempunyai Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli agar bisa memberantas oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang yang mereka punya untuk kepentingan pribadi (21/10/2016)

D

ugaan pungli disinyalir terjadi di ruang baca FKIP Untan.

Hal itu terdapat pada proses pendaftaran saat menjadi anggota ruang baca. Untuk menjadi anggota, setiap mahasiswa dikenakan biaya sebesar sepuluh ribu rupiah. Kartu tersebut berlaku selama empat tahun menjadi mahasiswa. Menurut pengakuan (AN), staff ruang baca FKIP

DUGAAN PUNGLI DI UNTAN RESAHKAN MAHASISWA

Untan, pada dasarnya pihak ruang baca tidak menetapkan harga untuk membuat kartu anggota. “Suka rela saja, tapi kadang kita matok sepuluh ribu rupiah, kalau mahasiswa tidak ada uang kami terima berapa pun,� ujar AN. Selain membayar saat menjadi anggota, setiap mahasiswa semester akhir yang meminta surat bebas pinjam juga dibebankan untuk membeli buku sebagai syaratnya.

Satu diantara mahasiswa FKIP, Winda Hartini yang sedang berada di semester akhir, mengatakan saat ingin mendapatkan surat bebas pinjam, ia harus membeli buku dan harga buku tersebut

ditentukan. Kisaran harga yang harus dibeli lanjut Winda, mulai dari Rp. 60.000 – Rp. 100.000.

Sebenarnya ia tidak begitu mempermasalahkan jika harus membeli buku, ia hanya berpikir agar urusannya tidak bermasalah. Beda hal nya dengan Winda Hartini, mahasiswa FKIP lainnya Suryadi, mengatakan tidak membeli buku karena saat di kampus sudah ada bukunya, ia hanya perlu membayar saja dengan sekitaran harga tujuh puluh ribu rupiah.

Akan tetapi, dikarenakan ia tidak sempat membuat kartu anggota, ia terkena denda sebesar lima ribu rupiah.

Muhammad Anis selaku Kepala Pengelola Ruang Baca FKIP Untan mengatakan sebenarnya tidak ada pembayaran dalam Majalah Mimbar Untan Edisi XI

13

KAMPUS pembuatan kartu anggtoa. Ia menjelaskan bahwa uang tersebut untuk membeli kertas, laminating dan cetak kartu anggota. Ia juga tidak menekankan mahasiswa harus membayar Rp.10.000, apabila mahasiswa tidak memiliki uang, maka menurut Anis, mahasiswa hanya membayar semampunya saja. “Mau membayar dua ribu bahkan seribu akan diterima de­ ngan sukarela,” ujarnya (7/18).

Ia juga mempertegas bahwa uang tersebut untuk membeli keperluan yang ada di ruang baca. Tidak hanya itu, ia sudah mengajukan ATK (alat tulis kantor) ke kampus, namun pihak kampus tidak memberikan anggaran sepenuhnya yang diperlukan ruang baca.

“Kendala kami adalah masalah uang, kami juga sudah mengajukan kebagian perlengkapan,” jelas Anis. Ia menyadari hal itu sebenar­ nya tidak boleh dilakukan, namun ia berdalih bahwa uang yang dipungut dari mahasiwa itu hanya untuk kepentingan ruang baca.

Berdasar data ruang baca FKIP Untan, dalam satu tahun jumlah mahasiswa yang mendaf­tar menjadi anggota ialah sebanyak 310 orang, jika diakumulasikan jumlah per tahun yang di dapat adalah Rp.3.100.000.

Saat ditanya mengenai hal tersebut, Yohanes Bahari selaku Wakil Dekan bidang keuangan FKIP Untan mengatakan akan menindak langsung. Namun ia juga meminta bukti yang konkret jika terjadi pungli. “Kalau ada yang mungut-mungut kasi tahu saya, tapi jangan fitnah, harus ada bukti kongkrit,” ujarnya (22/18) Ia juga memaparkan bahwa ruang baca sudah memiliki dana.

Namun ia mengakui bahwa ang­ garan untuk ruang baca FKIP Untan masih terbatas. Ia menjelaskan, terbatasnya anggaran ruang baca FKIP Untan dikarenakan FKIP memiliki tiga kampus dan ribuan mahasiswa. Yohanes juga tidak memberitahukan informasi secara

detail mengenai berapa banyak anggran yang diberikan oleh kampus untuk ruang baca FKIP. Ia pun menegaskan jika ada oknum yang nakal dan terbukti benar, maka akan dipanggil dan sebelum itu harus check dan recheck.

Dalam website resmi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir mengancam pelaku pungutan liar (pungli) di sektor pendidikan terutama perguruan tinggi. Dia meminta para rektor memiliki tim khusus untuk menekan pungli. Menurutnya, Kemenristekdikti sudah memiliki tim khusus untuk menekan pungli tersebut yakni tim sapu bersih (saber). Tim ini dia harapkan dapat dibentuk oleh rektor untuk menekan pungli perguruan tinggi.

“Saya minta rektor-rektor melakukan seperti yang ada di kementerian itu. Tim Saber, saya akan minta seperti itu,” ujarnya.

Saber pungli adalah program pemerintah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan Tim Saber pungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum. Dalam situs resmi saber pungli, memiliki tujuan dari program ini agar menjadikan peme­ rintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara bidang hukum.

Mahasiswa FISIP Bayar Uang Seminar Dugaan pungli juga terjadi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Beberapa mahasiswa semester akhir yang akan menyelesaikan masa studinya mendapatkan kabar yang tak sedap. Bukan masalah dengan dosen pembimbing yang sulit di temui atau tidak mendapat acc dari dosen, akan tetapi yang menjadi masalah adalah berhadapan dengan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan inisial NR yang merogoh kantong

14 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

mahasiswa sebesar Rp.150.000 saat mendaftar seminar. Dalam keadaan seperti ini mahasiswa yang sudah berada di tingkat akhir sangat resah dengan biaya pendaftaran seminar dikarenakan uang tersebut tidak transparan.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga dibuat bingung dengan pendaf­ taran seminar yang mengeluarkan biaya, sebab mereka ketahui untuk mendaftar seminar tidak membutuhkan biaya dikarenakan sudah termasuk dalam UKT (Uang Kuliah Tunggal).

Keresahan mahasiswa dalam membayar uang seminar menjadi masalah tersendiri bagi mahasiswa semester akhir yang ba­ nyak mengeluarkan biaya. Hiruk pikuk antar mahasiswa mempertanyakan kejelasan terhadap uang yang sudah dibayar akhirnya terdengar sampai di telinga NR. Tidak lama peristiwa itu terjadi, ada perubahan yang secara tibatiba pada saat mahasiswa selanjutnya yang mendaftar seminar.

Tidak hanya itu, sekitar satu bulan setelah peristiwa itu terjadi, terdengar bahwa (NR) sudah me­ ngundurkan diri sebagai sekretaris jurusan.

Satu di antara mahasiswa yang pernah membayar uang seminar turut menjelaskan keberatannya dalam membayar uang saat mendaftar seminar proposal.

Mutia yang menempuh semester delapan yang dikenakan UKT. mengaku kebingungan ketika ia harus membayar saat mendaftarkan diri, ia terkejut ketika mendengar bahwa untuk seminar proposal diharuskan membayar uang sebesar Rp.150.000. “Saya kaget dong mendengar hal itu, pas saat itu pula saya tidak memegang uang dengan jumlah yang disebutkan saat itu, terbesit di hati ingin menanyakan mengapa harus bayar, namun tak terucap, mungkin memang sudah aturan dari sebelumnya, tanpa pikir panjang saya langsung keluar ruangan

KAMPUS setelah melakukan transaksi tersebut.” jelasnya (26/18).

Mutia baru menyadari ada hal yang tidak beres mengenai hal tersebut. Hal ini berangkat dari teman sekelas dan seangkatan membicarakan mengenai uang seminar yang bisa dikatakan tidak ada kejelasan. Ia sempat berdiskusi kecil dengan teman-teman perihal bayaran uang seminar.

Ia mengetahui bahwa ada teman

memaparkan jika angkatan 2014 ke atas yang sudah terkena UKT tidak membayar uang seminar lagi. Ia juga menjelaskan bahwa NR masih aktif di kampus, hanya saja ia tidak lagi menjabat sebagai sekretaris jurusan. Ketika ditanyai mengenai ada tidaknya pembayaran yang dilakukan oleh satu oknum yang meminta biaya seminar di angkatan yang sudah dikenai UKT, Sri Wahyuni

“MASALAH INI HARUS DISELESAIKAN AGAR OKNUM TERSEBUT TIDAK MENYALAH GUNAKAN WEWENANG YANG MEREKA PUNYA,” yang membayar dan ada pula yang tidak membayar saat mendaftar seminar. Bukti transparansi yang tidak jelas membuat Mutia semakin gusar. Dikarenakan ingin cepat selesai kuliah tanpa ada beban, Mutia memilih bungkam walaupun ia menyadari bahwa ada masalah yang besar. “Masalah ini harus diselesaikan agar oknum tersebut tidak menyalah gunakan wewenang yang mereka punya,” ujarnya.

Permasalahan terus mencuat.

Pihak kampuspun merespon de­ ngan berjanji bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam waktu dekat. Saat informasi tersebut terdengar, seluruh mahasiswa yang sudah membayar seminar namanya akan dicatat namanya dan uang akan dikembalikan. Namun, itu hanyalah pernyataan oleh NR, yang dikatakan olehnya tidak sama sekali ditindak lanjut. Saat di wawancarai Mutia mengatakan uang Rp.150.000 hingga sekarang belum dikembalikan.

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa memang benar adanya pembayaran uang seminar, tetapi itu untuk mahasiswa yang tidak dikenai UKT. Ia

membantah.“Jika tidak mendapat UKT itu membayar (uang seminar), jika mendapat UKT tidak perlu lagi,” ujarnya (15/18) Lain hal nya dengan WD 2 FISIP saat ditanyai mengenai pembayaran uang seminar. Selain jurusan ilmu administrasi Ne­ gara, ia menjelaskan bahwa dulu di jurusan sosiologi sempat ada pungutan pembayaran seminar akan tetapi sudah diberhentikan.

Itu berlaku sejak adanya UKT. Ia mempertegas jika ada hal yang berbau pungli harus segera di telusuri. Saat ditanyai mengenai pungutan liar seminar proposal yang terjadi di jurusan ilmu administrasi Negara, ia mengaku tidak tahu tentang hal tersebut. “Itu yang harus ditelusuri dulu, karena saya tidak hafal dengan komponennya,” ujarnya (15/18) Thamrin Usman selaku rektor Untan mengatakan bahwa sudah memiliki tim saber pungli.

Hal itu juga diperjelas dengan pernyataannya bahwa Untan di tataran perguruan tinggi negeri se-Indonesia menjadi juara satu untuk zona integritas. “Zona integritas itu berkaitan dengan anti korupsi, jadi kita berupaya untuk apapun layanan kita itu jangan

sampai terperangkap atau tercium soal atau ternodai soal pungli ini,” ujarnya saat diwawancarai. Akan tetapi jika ada yang melakukan pungli, hal tersebut tidak langsung ditindak oleh tim saber pungli. Ia menjelaskan bahwa jika hal itu terjadi itu sudah masuk wilayah hukum. Maka pihak penegak hukum yang menindak lanjuti. “Tapi kalau masih kita bisa indikasikan ini belum jauh, maka kita yang intervensi” tutupnya (11/18) Dalam kasus tindak pidana pungli sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau pe­ nyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain diatur dalam UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pe­ merasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP satu diantaranya adalah Pasal 423 KUHP: “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.(Lfd/Tgh)

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

15

ILMIAH

Di balik Stigma “Generasi Micin”

D

EWASA ini selain perkembangan teknologi semakin pesat yang menuntut kita untuk serba cepat dan instan.

Hal tersebut telah membawa perubahan pada gaya hidup masyarakat dengan pola kebutuhan yang sangat kompleks. Begitu juga dengan kebutuhan pangan, yang pastinya sudah merupakan kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak memiliki pilihan untuk mendapatkan masakan enak dan lezat. Untuk mendapatkan masakan yang enak dan lezat, tentunya tidak luput dari penggunaan bahan tambahan dalam menyajikan setiap masakan.

Salah satunya yaitu berkembangnya makanan cepat saji yang tidak luput dari bahan-bahan tambahan yang diduga mengandung penyedap rasa buatan yang dikemas secara menarik.

Penggunaan bahan tambahan sering dijumpai, bahkan di hampir semua bumbu dapur. Keberadaan penyedap rasa ini selalu menjadi teman wajib yang harus tersedia.

Tidak heran jika bahan tambahan ini banyak dikenal masyarakat secara luas. Bahan tambahan tersebut adalah senyawa L-glutamat yang dapat kita temukan pada

Oleh: Sawitri

berbagai jenis makanan yang mengandung protein tinggi seperti ikan, daging, telur, unggas, dan produk susu. Bahan tambahan tersebut berbentuk menyerupai garam, dalam dunia kedokteran dikenal dengan Monosodium Glutamat (MSG).

MSG yang sering digunakan sebagai bahan penyedap untuk merangsang selera makan, ditemukan oleh Kikunae Ikeda, seorang profesor kimia Universitas Tokyo pada tahun 1908. MSG dianggap sebagai garam yang paling stabil yang mampu memberi rasa umami atau gurih pada makanan.

Di Indonesia MSG lebih populer dengan sebutan micin.

Nickhita Melati Montana, S.Gz selaku ahli gizi menuturkan bahwa micin pada dasarnya tidak memiliki rasa, rasa enak dan gurih dihasilkan dari rangsangan yang terjadi pada lidah. “Sebenarnya micin tidak memiliki rasa tetapi karena micin bercampur kedalam makanan akan membentuk rangsangan pada lidah sehingga menimbulkan rasa enak dan gurih” tuturnya.

Ia juga mengatakan bahwa rasa dari micin disebabkan oleh kombinasi rasa yang khas dari efek micin berupa asam glutamat

16 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

bebas yang ditangkap oleh otak dan mempresentasikan rasa dasar dalam makananan menjadi jauh lebih lezat dan gurih.

Pada tahun 2000, Nirupa Chaudhari dan Stephen Roper yang merupakan dua peneliti dari Univesity of Miami School of Medicine, AS, berhasil mengidentifikasi rasa L-glutamat pada sel yang peka rangsangan. Hasil penelitian ini sekaligus menghapus keraguan dalam pengakuan rasa umami.

Glutamat yang terdapat dalam micin merupakan asam amino yang terjadi secara alami yang bisa didapat dalam berbagai macam makanan, seperti tomat, keju, permersan, jamur kering, kecap, buah, sayur, dan bahkan ASI. Di Indonesia micin dibuat dari tetesan tebu (molases) dengan cara fermentasi oleh bakteri Micrococcus glutamicus, bakteri ini mengonversi tetes tebu atau saripati yang dihidrolisasi menjadi asam L-glutamat yang kemudian dinetralkan dengan sodium hidroksida membentuk micin. Sebelum peragian ditambahkan, sumber utama dari asam L-glutamat adalah ekstrak dari zat perekat gandum, yang terkandung sebanyak 25% berat asam amino. Dengan adanya micin, bahan ini selalu digunakan sebagai konsumsi sehari-hari untuk masakan, makanan ringan, mi instan, dan makanan berkuah lainnya. Berbeda halnya dengan di Eropa Tengah, micin menjadi bahan dasar bumbu salad yang populer.

Berhubung dengan hal tersebut Nickhita Melati Montana, S.Gz menceritakan bahwa micin pertama kali dibuat menggunakan rumput laut atau kombu yang biasa digunakan dalam masakan jepang. “Seiring dengan berkembangnya zaman, kini micin diproduksi dengan cara fermentasi” ujar ahli gizi yang saat ini bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di Pontianak.

ILMIAH Meskipun diperkenankan sebagai penyedap masakan, penggunaan micin berlebihan dapat mengakibatkan rasa pusing dan mual. Gejala itu disebut Chinese Restaurant Syndrome. Istilah tersebut berasal dari kejadian ketika seorang dokter di Amerika makan di restoran China, kemudian mengalami mual, pusing dan muntahmuntah. Sindrom ini terjadi di­ karenakan lantaran makanan China banyak mengandung micin.

Terkait dari dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi micin, saat ini generasi milenial dihadapkan pada suatu istilah kekinian yang merujuk pada tingkah laku dan pola pikir anak jaman sekarang yang buruk, yaitu generasi micin. Sebutan generasi micin cukup populer saat ini. Pengguna media sosial tentunya tidak asing lagi dengan jargon tersebut.

Secara garis besar, micin memang dijadikan kambing hitam atas kebobrokan generasi milenial. Sebagian kalangan ada yang meragukan bahwa micin merupakan sebagai salah satu pemicu dari bobroknya generasi, dan ada juga sebagian di antara mereka yang percaya begitu saja.

Salah satu ekperimen yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Washington, yakni Dr. John W Olney yang telah meneliti de­ ngan memberikan suntikan kepada tikus yang baru lahir dengan dosis yang sangat besar di bawah kulit, yang pada akhirnya menyebabkan berkembangnya jaringan mati di otak. Sehingga hal tersebut berdampak pada saat tikus tumbuh dewasa, mereka menjadi kerdil, gemuk, dan bahkan beberapa diantaranya ada yang mandul. Tidak hanya berhenti di situ, Dr. John W Olney kembali lagi me­ ngulang penelitiannya pada Monyet Rhesus dengan memberi mereka micin secara oral dan mencatat hasil yang sama.

Pada akhirnya, 19 penelitian lain

pada monyet yang dilakukan oleh peneliti lain juga gagal menunjukkan hasil yang sama.

Studi pada manusia juga gagal untuk menemukan bukti tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 71 orang sehat, para peneliti memberi subyek (orang yang diteliti) tambahan pada dosis micin dalam bentuk kapsul. Hasilnya, peneliti tetap menemukan adanya gejala Chinese Restaurant Syndrome. Terlepas dari apakah subyek diberi micin, dan subyek setelah mendapat pilihan alternatif yang lain.

Micin pada makanan yang dikonsumsi terlalu sering akan mengganggu kesehatan karena micin akan terurai menjadi sodium dan glutamat. Garam dari micin mampu memenuhi kebutuhan garam sebanyak 20-30%, sehingga konsumsi micin yang berlebihan menyebabkan kenaikan kadar garam dalam darah.

Laporan masyarakat ke Food Drug Administration (FDA), 2% dari seluruh pengguna micin mengalami masalah kesehatan, sehingga World Health Organization (WHO) menetapkan Acceptable Daily Intake (ADI) untuk manusia sebesar 120mg/kg. Laporan Fede­ration of American Societies for Experimental Biology (FASEB) merupakan lembaga yang mendedikasikan diri untuk penelitian seputar ilmu biologi dan biomedis, menyebutkan bahwa secara umum micin aman dikonsumsi. Tetapi memang ada dua kelompok yang menunjukkan reaksi akibat konsumsi micin ini.

Pertama adalah kelompok yang sensitif terhadap micin yang berakibat muncul keluhan berupa rasa panas di leher, lengan dan dada, diikuti kaku pada otot dari daerah tersebut menyebar sampai ke punggung. Gejala lain berupa rasa panas dan kaku di wajah diikuti nyeri dada, sakit kepala, mual, berdebar-debar dan kadang sampai muntah. Sedang kelompok

kedua adalah penderita asma, yang banyak mengeluh meningkatnya serangan setelah mengkonsumsi micin.

Munculnya keluhan di kedua kelompok tersebut terutama pada konsumsi sekitar 0,5-2,5 gram micin. Sementara untuk penyakitpenyakit kelainan syaraf seperti Alzheimer dan Hungtinton chorea, pengonsumsian micin bukanlah faktor penyebab kelainan tersebut.

Nickhita Melati Montana, S.Gz masih meragukan terhadap dampak yang fatal dari mengkonsumsi micin, menurutnya segala sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan itu tidak baik. “ Yang jelas sesuatu yang berlebihan dikonsumsi itu pasti tidak baik,” ungkapnya saat ditemui di rumah sakit tempatnya berkerja.

Agar tidak terkena dampak yang berbahaya dari mengkonsumsi micin, ahli Gizi ini me­ nganjurkan untuk pemakaian micin dalam konsumsi perhari, yaitu sekitar 2,5-3,5 gram untuk berat micin badan sekitar 50-70 kg. Biasanya penggunaan dengan menggunakan 1 sendok teh setara dengan 4-6 gram micin, seda­ ngkan anjuran untuk dikonsumsi oleh anak-anak berkisaran antara 3-4 gram per berat badan atau sekitar 1 setengah sendok teh.

Penggunaan micin dalam dosis besar dan berjangka panjang akan memberikan efek samping yang dapat mengakibatkan gangguan harmonal yang di mana ion glutamat mempengaruhi produksi GnRH dari hipotalamus dan kerusakan pada sel neuron hipotalamus. Asam glutamat dapat dirubah menjadi asam keto glutarat dalam hati, tetapi apabila pemberian glutamat melebihi kemampuan hati dalam metabolismenya menyebabkan peningkatan asam glutamat dalam darah.(wwt)

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

17

SEREMONIAL

Menulis Jadi Upaya WWF Indonesia Cabang Pontianak Lestarikan Lingkungan

M

Oleh: Umi Tartilawati E M B A N G U N mudian peduli terhadap lingku­ kesadaran publik ngan yaitu dengan pemberitaan melalui gerakan media atau tulisan-tulisan terkait bersama dapat me- isu lingkungan. “Melalui pelatinyelamatkan lingkungan, apalagi han jurnalistik, kita ingin ‘orang’ ditunjang dengan karya tulis ju- mempengaruhi lebih banyak rnalistik. Saat ini isu lingkungan orang. Tidak semua orang bisa dibelum menjadi hal yang menarik latih, namun beberapa orang yang bagi media. Sejalan dengan hal mengikuti pelatihan bisa sebagai tersebut, World Wide Found for penyampai pesan kepada lebih Nature (WWF) Indonesia Ca- banyak orang,” tambahnya. bang Pontianak menggelar pelatihan jurnalistik lingkungan, Senin Isu Lingkungan Kurang 14/5/2018.

Dilirik Kegiatan ini berlangsung selaIsu lingkungan saat ini salah ma tiga hari mulai dari 14 hingga satu isu penting yang belum ban16 Mei 2018 di Rumah Pelangi yak orang paham atau bahkan yang merupakan kawasan pena- sadari. Padahal isu lingkungan naman, pelestarian dan konser- juga penuh dengan kejahatan dan vasi (arboretum) , Dusun Gunung berbahaya jika terus dibiarkan.

Benuah, Kecamatan Sungai Am- Menyelamatkan dan melestarikan bawang, Kabupaten Kubu Raya, lingkungan atau alam menjadi Kalimantan Barat. Pelatihan ini salah satu cara agar manusia tetap melibatan para pemuda sebagai bisa mendapatkan manfaat dari peserta, yang di antaranya seban- bumi yang sehat. Seperti, oksiyak empat belas peserta dari ma- gen, air bersih, kesehatan. Segala hasiswa dan satu peserta dari pe- sesuatu yang kita lakukan saat ini lajar. terhubung ke bumi.

Lia safitri selaku penyelengSetiap orang harus peduli, gara kegiatan mengatakan saat ini kemudian bertindak secara bijak isu lingkungan masih belum ban- agar dampak kerusakan bumi bisa yak diinformasikan, terutama me- dikurangi. Tentunya jika hanya lalui pemberitaan media. Pelatihan dilakukan segelintir orang, akan jurnalistik lingkungan ditujukan kurang berdampak. Akan tetapi agar lebih banyak masyarakat atau jika semua orang punya pemahapublik mendapatkan akses infor- man dan kepedulian yang sama, masi tentang peristiwa yang terkait kemudian bertindak bersamalingkungan, “agar lebih banyak sama maka dampak atau manmasyarakat atau publik mendapat- faat yang baik juga bisa membuat kan akses informasi mengenai isu bumi lebih baik termasuk manusia lingkungan,” katanya yg hidup di dalamnya. “Hal ini lah Lingkungan mencakup aspek yang menjadi semangat kami unyang sangat luas dan dekat dengan tuk menyelenggarakan pelatihan kehidupan sehari-hari. Namun jurnalistik lingkungan,” ujar ibu kondisi tentang lingkungan perlu satu anak ini. disampaikan secara efektif untuk Dari kegiatan pelatihan ini, membuat orang tahu, paham ke- Lia berharap peserta mampu

18 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

menjadi penyampai pesan bagi masyarakat luas untuk kehidupan di bumi yang lebih baik, hal ini merupakan salah satu yang bisa dilakukan untuk membuat manusia membutuhkan bumi yang sehat. Dengan menjaga lingkungan, bijak dalam menggunakan atau mengkonsumsi sumber daya alam (hemat e­nergi, hemat air, hemat kertas dan tisu, mengurangi sampah plastik, mengurangi penggunaan plastik, dan sebagainya.

“Tentunya pesan dan informasi yg menjadi pengetahuan untuk masyarakat atau publik tidak cukup disampaikanhanya sekali atau dua kali, namun harus terus menerus (berkesinambungan),” tegas Lia ketika dihubungi via telepon.

Lia menilai ketika satu orang tahu dan paham tentang lingku­ ngan dan permasalahan termasuk solusinya, informasi itu tidak mesti hanya ada atau berhenti di satu orang saja. Penyebarluasan informasi terkait lingkungan perlu dilakukan agar semua orang peduli dan merubah perilakunya menjadi ramah lingkungan. “Tindakan kecil untuk dampak yang besar. Act local for global impact. Itu yang diperlukan oleh bumi kita, lingkungan kita, dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya,” lugasnya.

Peran Pemuda Dalam Melestarikan Lingkungan Pemuda merupakan ge­ nerasi penerus yang kelak akan mewarisi bangsa ini, termasuk keka­ yaan alam dan lingkungan hi­ dup di dalamnya. Bahkan harus meneruskan warisan itu kepada generasi yang akan datang.

Warisan kekayaan alam dan lingkungan hidup ibarat tongkat estafet di mana pemuda menjadi bagian di dalamnya. Agar estafet dan amanat itu terjaga, tidak bisa tidak, pemuda harus berperan aktif dalam melestarikan lingkungan hidup.

Lia menambahkan bahwa saat

SEREMONIAL ini Generasi millenial lebih pu­ nya akses dan tanggap terhadap informasi yang masuk dan beredar serta pengetahuan. Menurutnya, pemuda memiliki ide kreatif dan inovatif dalam menyampaikan suatu informasi sehingga perannya dalam menyuarakan pendapat sangat berpengaruh bagi kehidupan mendatang. “Kita ingin, bagaimana isu lingkungan juga menjadi mainstream di kalangan pemuda. Influencer (pemberi pengaruh) nya juga harus pemuda, menggerakkan sesamanya, agar ke depan isu lingkungan sudah menjadi perhatian bersama.

Pemuda punya ide-ide kreatif, tidak hanya lingkupnya kehidupan sosial, namun segala hal, termasuk lingkungan,” pungkasnya.

Hal ini juga disampaikan Meisty selaku Fasilitator kegiatan, ia mengatakan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi dengan piranti jurnalistik untuk meningkatkan kegiatan penyadartahuan terhadap lingkungan dan konservasi satwa liar di Kalimantan Barat merupakan tujuan dari WWF untuk mengkampanyekan merawat dan melestarikan lingkungan dan satwa liar. Sehingga wanita yang kerap disapa Mei ini menilai Pemuda merupakan subjek yang cocok dan berperan penting dalam menyauarakan isu tentang lingkungan dan satwa liar kepada masyarakat melalui sosial media. “Karna kita tau hampir semua pemuda punya media sosial dan itu bisa menjadi sebuah cara yang paling sederhana yg bisa mereka lakukan,” ujarnya.

Windy koordinator acara sekaligus volunteer WWF Indonesia cabang Pontianak juga mengatakan hal yang sama. Ia mengatakanm bahwa kontribusi pemuda sangat besar dalam me­ ngolah informasi lingkungan, “Dari hal kecil saja bisa ber-impact besarkarena jaringannya. Misalnya saja dari teman-temannya, keluar-

ganya dan lain-lain,” ujarnya pada reporter Mimbaruntan.

Upaya Merawat Lingkungan Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja,melainkan tanggung jawab setiap manusia di bumi, dari anakanak hingga dewasa.

Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar sesuai dengan kapasitasnya masing-ma­ sing. Sekecil apapun usaha yang dilakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi di masa yang akan datang.

Satu diantaranya dengan me­ nulis, menulis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa termasuk pendapat dan pandangan terhadpa fakta, data dan peristiwa agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi. Wanita yang juga berkuliah di jurusan Biologi FMIPA untan mengaku saat ini menulis merupakan satu diantara upaya yang dapat dilakukan dalam mengajak masyarakat untuk merawat dan melestarikan lingkungan.

Baginya, melalui tulisan siapapun bisa melakukannya tanpa terkecuali, baik kalangan anak-anak hingga orang dewasa. “Menulis untuk lingkungan itu penting, karena dari tulisan itu kita bisa membuka mindset orang lain, baik itu yang setuju maupun tidak. Jika setuju, kita bisa berdiskusi dengan orang tersebut mengenai solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Jika tidak, kita juga bisa berbincang dengan orang tersebu tentang hal-hal apa saja yang membuatnya tidak setuju. Dari perbincangan tersebut,

bisa saja kita membuka pemikirannya dan dapat mempengaruhi serta merubah sikap orang tadi,” seloroh Windy.

Saat ini usaha perbaikan kearah lebih baik sudah dilakukan oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat sipil. Hal ini menjadi bukti kesadaran dan pengetahuan publik tentang isu-isu lingkungan lebih baik.

Kekurangan atau kelemahan yang terjadi saat ini wajar terjadi, dan ini merupakan bagian dari proses untuk perbaikan. Hal ini diakui oleh Ismu Widjaya selaku Communication and outhreach officer di WWF Indonesia cabang Pontianak, “yang diperlukan adalah prioritas untuk merespon permasalah yg perlu urgensi tinggi misalnya konflik lahan yang masih terjadi,” katanya ketika dihubungi via Telepon.

Ismu menjelaskan sebelumnya ia sudah banyak berinteraksi dan berproses dengan jurnalis profesional, beberapa kegiatan seperti scholarship, pelatihan, jurnalis trip sudah dilakukan. Namun, khusus untuk kegiatan pelatihan ini ia ingin juga memiliki pengalaman bekerjasama dengan anak muda yang memiliki passion di dunia menulis, karena menurutnya isuisu lingkungan juga memerlukan prespektif kekinian, supaya tidak terjadi kesenjangan dalam menyampaikan informasi. “Regenerasi juga menjadi alasan kuat untuk melibatkan anak muda supaya proses transfer pengetahuan lintas generasi terjadi,” kata pria yang juga menjadi penyelenggara pelatihan ini.

Saat ini Ismu membenarkan bahwa isu lingkungan kurang dilirik oleh masyaarakat. Dengan upaya pemerintah melalui program-program pro lingkungan, ia berharap agar masyarakat bersikap mendukung kebijakakan yang menuju tata kelola yang lebih baik.

“Misalnya reformasi kelautan Majalah Mimbar Untan Edisi XI

19

KARIKATUR

yang sudah dilakukan kementerian kelautan dan perikanan tentang pembatasan dan penindakan ilegal fishing di wilayah kelautan Indonesia. Walau polemik terjadi, tapi kita masyarakat sipil musti bersikap untuk mendukung kebijakan

yang mendukung tata kelola yang lebih baik,� katanya.

Ismu berharap melalui pelatihan jurnalistik ini dapat mengurangi kerusakan lingkungan dan satwa liar, serta memberi wadah bagi para pemuda dalam ber­

ekspresi menyampaikan pesan bumi kepada manusia, “Terbentuknya sebuah wadah yang menjadi tempat berekspresi, berdiskusi dan berkarya bagi jurnalis-jurnalis muda untuk menjaga masa depan bumi yang lebih baik,� pungkasnya (*) Karikatur: Mislan

20 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

OPINI

Pilgub 2018: Mata Tajam Kita Pada Visi Misi Kandidat

D

ALAM 10 tahun terakhir, kita sudah hafal jika visi misi kandidat biasanya terlewatkan begitu saja. Luput dari irisan tajam analisa, selamat dari hujan kritikan, lepas dari ulasan-ulasan perbaikan dan dibiarkan terjun bebas oleh publik. Masyarakat Kalimantan Barat luput akan pentingnya visi misi para Kandidat. Seolah-olah visi misi bukan kepentingan yang kita nantikan. Visi misi dikesampingkan, dikalahkan oleh gegap gempita untuk dukung dan mendukung saja. Padahal, visi misi paslon akan menjadi visi misi daerah selama lima tahun ketika mereka dinyatakan menang dan terpilih nantinya. Kualitas visi misi kandidat yang seiring sejalan dengan kepentingan kemajuan pembangunan daerah tidak terlalu diperhatikan.

Hasilnya selama ini, kita hanya disodorkan dengan narasi visi misi normatif tanpa ukuran-ukuran pencapaian yang menggembirakan bagi hidup dan kehidupan masyarakat secara luas. Karena terlalu normatif, konsistensi kemajuan dari semua yang telah di janjikan tidak mudah untuk ditagih karena akan samar hilang tanpa jejak.

Memori kita terlalu lemah untuk mengingat semua janji-janji yang sudah terlanjur dikumandangkan, dokumen visi misi barangkali satu-satunya alat yang bisa digunakan untuk melacak kembali janji-janji yang tenggelam. Kita sudah tidak boleh lagi membiarkan para kandidat mengumbar janji secara serampangan dan bertolak belakang dari kemampuannya sendiri

tanpa didasarkan dan merujuk pada bangunan visi misi yang telah mereka susun. Menjanjikan apa saja sehingga terdengar sangat “pro rakyat� sudah ketinggalan zaman. Pemimpin masa depan berbicara atas dasar konsepsi yang holistik dan solid. Visi misi yang benar akan mengikat kita dan kandidat dalam rasa saling percaya bahwa kita akan memilih pemimpin yang tepat.

Fokus kita sudah harus berubah: pahami visi misi para kandidat untuk mengenali komitmen, keberpihakan, inovasi, dan daya kepemimpinan mereka. Visi misi merupakan salah satu instrumen untuk menilai kecakapan dan kemampuan mereka dalam menentukan arah kekuasaan yang nanti akan mereka kendalikan. Visi misi kandidat adalah cerminan langsung dari moral, spirit dan kinerja para kandidat kepada daerah dan masyarakat yang akan mereka pimpin. Sementara ini kita memang belum memiliki banyak alat lain untuk menghitung kompetensi dan kapabilitas kepemimpinan para kandidat selain rekam jejak yang terdokumentasikan di banyak media, sedangkan visi misi adalah tolak ukur penting yang publik bisa miliki dan sekaligus digunakan untuk memberikan penilaian atas kecakapan dan kemampuan mereka. Kualitas visi misi pemimpin daerah sudah harus di kedepankan karena Gubernur Kalimantan Barat yang terpilih pada pemilihan 2018 nanti akan menahkodai lebih dari 5 juta jiwa manusia mengarungi lautan 2020+.

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

21

OPINI

IRENG MAULANA Pengamat Politik dan

Dosen di Universitas Tanjungpura

Bonus demografi di daerah, penurunan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, kebutuhan akan energi, air bersih, ceruk kegiatan ekonomi baru, gelombang inovasi teknologi informasi, relasi desa-kota, dan isu-isu masa depan lainnya sudah harus disiapkan sejak lima tahun sebelum ombak tantangan 2020+ menghantam. Pemimpin kita yang terpilih di tahun 2018 nanti harus menyiapkan daerah ini sekeras batu karang.

Lantas, visi misi sesuai harapan publik tentu saja bebas tafsir karena kepentingan masyarakat juga tidak berbatas. Di sinilah titik awal kandidat yang berkompeten dan cakap diuji. Kemampuan mereka merancang secara benar dalam serbuan harapan publik sangat diperlukan. Kepentingan daerah digali dan dirumuskan bersumber dari suasana kebatinan masyarakatnya.

Kebutuhan masyarakat yang maha luas, dirangkul dalam konsepsi prioritas unggulan yang tepat sasaran.

Masalah-masalah masyarakat yang berhimpitan himpitan se足 perti tidak berkesudahan, berani dituntaskan melalui kalkulasi pasti dan berani. Ikon-ikon kemajuan yang dicita-citakan ditarget tanpa ragu-ragu lagi. Kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakatnya dalam perhitungan yang pasti, tidak meraba-raba. Optimisme masyarakat dapat dibangkitakan melalui visi misi yang berorientasi pada pastinya hasil yang hendak dicapai.

Visi-misi kandidat bukan lagi sekedar mengumbar janji se足 perti yang sudah pernah kita lewati, namun konsepsi

pencapaian kemajuan daerah yang terang benderang. Salahkah kita (masyarakat Kalimantan Barat) jika mendambakan visi misi kandidat sehebat ini?

Untuk memenuhi ekspektasi tersebut, karakter visi misi kandidat dapat terbagi ke dalam dua model.

Pertama, visi misi yang kuat: Janji diganti konsepsi, masalah dijawab dengan tuntasnya rencana penyelesaian, keterpurukan dibalas dengan meletakkan target pada kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi, serta prioritas mutlak pada kemajuan daerah.

Kuatnya visi misi hanya lahir dari kandidat yang memahami hakikat tentang pentingnya menggunakan kekuasaan secara benar.

Kedua, visi misi yang lemah: hanya janji tanpa kekuatan konsep, membahas masalah yang itu-itu saja dengan penyelesaian tanpa inovasi, kurang fokus menjawab fakta keterpurukan masyarakat, kemajuan daerah dimaknai hanya dengan indikasiindikasi pragmatis yang nantinya akan dinikmati sebagian kecil kelompok masyarakat, dan tidak jeli memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat yang sebenarnya. Praktek semacam ini sudah harus di tinggalkan karena bertentangan dengan arus utama harapan publik dan lemahnya visi misi hanya berasal dari kandidat yang lalai melihat potensi kekuasan yang bermanfaat luas bagi keselamatan dan kemakmuran masyarakat Kalimantan Barat.

Suka atau tidak, visi misi akan sangat terkait erat dengan kandidat bersangkutan. Idealnya, kandidat yang didukung memberikan kita

22 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

visi misi dengan konsepsi yang kuat. Namun, kandidat yang kita dukung juga dapat tergelincir tidak siap mempersembahkan visi misi yang lemah kepada publik.

Kemungkinan besar yang dapat terjadi adalah, kandidat yang tidak kita dukung sama sekali sa足yangnya mampu menyiapkan visi misi kuat sesuai dengan harapan besar masyarakat. Sebagai pendukung atau sebagai masyarakat pemilih, dilema seperti ini akan menjadi peristiwa demokrasi yang tidak dapat dielakkan dan a足 khirnya hanya memerlukan kearifan akal sehat. Memilih kandidat yang kita jagokan dengan visi misi yang lemah atau kandidat yang sama sekali tidak di dukung tapi memiliki visi misi yang kuat.

Kita tentu tidak mau berakhir pada keputusan konyol dengan terus bertahan pada pilihan yang keliru. Yang diharapkan bukan hanya sekedar figur yang diidolakan namun kecakapannya dalam mengelola kekuasaan untuk kesejahteraan kita semua.

Seharusnya, kandidat dengan visi misi yang kuat harus didukung dan dimenangkan! Kita harus memikirkan kemajuan di masa yang akan datang, dan jangan mengorbankan tujuan yang lebih besar kepada keputusan pragmatis emosional semata.

Pemilih cerdas sejalan dengan semangat demokrasi yang ingin menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas. Kandidat dengan visi misi yang kuat adalah satu paket unsur yang melekat pada kualitas kepemimpinan. Pilihannya hanya dua: kandidat dengan visi misi yang kuat atau kandidat dengan

RELIGI visi misi yang lemah. Janga keliru!

Tidak mudah untuk menyadarai bahwa selama ini kita mungkin telah memilih pemimpin dengan visi misi yang lemah.

Yang kita bela dan dukung habishabisan adalah figur yang gagap dalam mengelola kekuasaanya, karena sejak awal konsepsi visi misi hanya sekedarnya saja. Jelas, kita memerlukan visi misi yang kuat! Menyusun visi misi dengan konsep yang kuat bukan pekerjaan mudah, namun tantangan ini harus dipikul oleh para kandidat untuk menghindari diri mereka dilabeli sebagai kepemimpinan yang tidak sejalan dengan kehendak dan kepentingan zaman. Pemimpinan yang kuat membekali diri dengan visi yang kuat pula.

Akhirnya, mata tajam kita tidak akan berkedip untuk memastikan semua kandidat menampilkan visi misi terkuat mereka. Visi misi yang mampu menjaminn keselamatan dan kemakmuran masyarakat Kalimantan Barat seutuhnya!

Hijrah Bagi Hidup Seorang Muslim

D

EWASA ini berbagai media massa baik cetak maupun elektronik silih berganti dipenuhi de­ ngan pemberitaan tentang hijrah.

Tidak hanya masyarakat umum, artis-artis ibu kota turut melakukan perubahan tidak hanya dalam hal tingkah laku menjadi lebih baik melainkan juga dalam hal berpakaian yang lebih sopan dan tertutup. Lantas apa sesungguhnya yang disebut dengan hijrah tersebut?

Dalam konteks keagamaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW, bersama dengan sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy, Mekah.

Hijrah sendiri dilakukan pertama kali pada tahun 9 sebelum Tarikh Hijrah (613 M) atau tahun 7 sebelum Tarikh Hijrah (615 M) berupa berpindahnya para kaum muslim dari Mekah menuju Ethiopia guna menghindari penindasan dari Kaum Quraisy.

Sedang­kan hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri didasari oleh skenario pembunuhan

Oleh: Rio Pratama

dirinya yang membuat Muhammad dan Abu Bakar pergi meninggalkan Mekah menuju Yatsrib.

Untuk pertama kalinya, istilah hijrah sendiri digaungkan oleh Ali Bin Abi Thalib, 17 tahun setelah perpindahan yang dilakukan oleh Muhammad lebih tepatnya pada tahun 638 M. Sebelumnya, anjuran untuk berhijrah sendiri telah diatur dalam Al-Quran, yaitu Qs. AlBaqarah 2:218 yang artinya “Se­ sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Di era modern saat ini, hijrah juga dilakukan oleh sebagian besar muslim di tanah air, tidak terkecuali para generasi muda. Hal yang kerap ditemui perihal hijrah atau berpindah dalam hal memperbaiki diri adalah ajakan meningggalkan hubungan pacaran, mengenakan jilbab syar’i atau cadar hingga ajakan untuk melakukan hubungan pernikahan di usia muda agar terhindar dari dosa dan maksiat.

Melihat fenomena tersebut, Abdul Haybari (44) penyuluh agama Islam dari Perwakilan Kantor Wilayah Kementrian Agama Majalah Mimbar Untan Edisi XI

23

RELIGI Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan pendapatnya. Menurutnya secara bahasa hal-hal tersebut memang dapat dikatakan berhijrah, namun hijrah juga harus sesuai dengan hukum dan aturan negara.

“Secara bahasa memang dapat dikatakan berhijrah artinya dari yang tidak berbuat kepada yang berbuat (ke arah yang lebih baikred), tapi dengan adanya pernikahan muda itu sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 74 tentang pernikahan, kapan kita diperbolehkan menikah yaitu saat umur 17, ketika sudah umur 21 dengan tujuan agar tidak terjadi perceraian dini, maka jika belum mencukupi umur maka sebaiknya jangan menikah dahulu dan menahannya (nafsu-red) dengan berpuasa,” ungkapnya.

Ia juga membenarkan dalam hijrah sendiri terdapat tantangantantangan yang harus dilalui agar hijrah yang dilakukan tidaklah siasia.

“Memang ada banyak tanta­ ngan-tantangan orang-orang yang

akan melakukan hijrah yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan adatistiadat, misal disebutlah sok alim dan sebagainya. Jika ada hal semacam itu, cobaan-cobaan semacam itu tetaplah menghadapi dengan istiqomah, dengan cara semampu kita,” ujarnya.

Dalam menanggulangi berbagai tantangan-tantangan dalam proses berhijrah, Abdul Haybari menyatakan kiat-kiat agar se­ seorang dapat konsisten dalam menjalankan hijrahnya. Menurutnya istiqamah adalah cara ampuh yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang di dalam prosesnya mengalami banyak tantangan.

“Kita tahu bahwa istiqamah berarti berdiri, lurus. Cara kita sebagai pemuda untuk tetap istiqamah dalam berhijrah ialah dengan kita tetap berusaha sekuat tenaga dalam perilaku kita seharihari berhadapan dengan siapa saja agar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasullullah,” tambahnya Hal serupa turut diungkapkan oleh Imam Rafi’i, Imam Masjid Nurul Iman di Kabupaten

Republik Jalan Ketiga Judul : Republik Jalan Ketiga Penulis : Soesilo Toer Penerbit : Pataba Press Terbit : Desember, 2017 Tebal : x + 134 hlm ISBN : 978-602-60211-1-3

R

EPUBLIK Jalan Ketiga ialah salah satu karya Soesilo Toer sang begawan sastra tanah air yang berbentuk non-fiksi sarat sejarah. Buku ini merupakan rangkuman terjemahan bebas disertasi yang ditulis pada 1967 ketika penulis mendapatkan gelar doktor di Institut Plekhanov, Uni Soviet (sekarang Rusia) di bidang politik dan ekonomi. Keberangka-

tan buku ini adalah hasil ingatan sang penulis atas hasil kewajiban ilmiahnya selama masa belajar di Rusia silam pada tahuan 60-an, ia tulis ulang dan diberinya judul Republik Jalan Ketiga. Disertasi ini berisi kritik tentang Marxismeleninisme sekaligus kapitalisme dengan mengajukan alternatif republik jalan ketiga,

24 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

Sekadau ini menyatakan bahwa Islam bukanlah agama yang memberatkan, maka hijrah yang dilakukan akan lebih baik jika sesuai dengan syariat saja.

“Islam bukanlah agama yang memberatkan, begitu pula ketika kita hendak berhijrah. Mulailah dengan perlahan dan semampunya. Berbuatlah sesuai dengan syariat diatur dalam Islam. Jangan dipaksakan namun konsisten secara perlahan. Insya Allah, hijrah kita akan berhasil,” pungkasnya.

Maka dari itu, sebagai generasi muda sudah selayaknya kita memahami makna hijrah bagi hidup seorang muslim yang sebenarbenarnya, sejatinya hijrah tidak hanya dilakukan sesuai dengan ajaran agama saja, namun dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan hukum dan aturan negara. Lakukan hijrah dengan tidak memaksakan diri dan terus istiqamah niscaya tujuan kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan definisi hijrah itu sendiri akan terwujud. (Rp)

Oleh: Riduansyah yakni kearifan lokal.

Republik Jalan Ketiga lahir sebagai upaya Soesilo Toer menanggapi tuduhan plagiarisme oleh wartawan lulusan salah satu perguruan tinggi ternama di Kota Pelajar terhadap buku karya Anthony Giddens, sosiolog kenamaan Amerika Serikat, yang sama-sama berangkat dari fakta sejarah yang identik, yakni dari perkembangan dua ideologi besar pasca lahirnya revolusi industri di Inggris dan revolusi nasionalisme di Prancis: kapitalisme versus sosialisme. Buku Anthony Giddens ini, secara tidak sadar dan sa­ngat mengejutkan, ketika judulnya sama persis dengan judul disertasi

RESENSI saat Soesilo Toer menyelesaikan pendidikan tingkat master di Universitas Patrice Lumumba dan Doktor di Institut Plekhanov Uni Soviet (sekarang Rusia) di bidang politik dan ekonomi , yakni The Third Way. Beberapa tahun kemudian, seorang wartawan tersebut mendapatkan kebenarannya bahwa ia menemukan buku Anthony Giddens yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga setelah membaca buku tersebut, dia menyadari bahwa buku Anthony Giddens berbeda dengan disertasi yang di tulis Soesilo Toer.

Kemudian dari tahun penulisan juga jauh berbeda. Soesilo Toer menulis disertasi tahun 1967, sedangkan Anthony Giddens pada akhir tahun 1990-an dan diterjemahkan tahun 2000-an. Karya Soesilo Toer lebih banyak menyoroti sudut pandang ekonomi.

Artinya Soesilo Toer sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan Anthony Giddens dengan mengajukan saran: kearifan lokal sebagai jalan ketiga. Maka demi membuktikan wartawan tersebut, Soesilo Toer merasa perlu menulis buku ini sebagai bentuk klarifikasi atas tuduhan yang menurutnya yang tidak mendasar.

Analisis Soesilo Toer dalam buku ini terbagi dalam beberapa tema besar. Pertama, mengenai tesis Karl Heinrich Marx yang berasal dari buku fenomenalnya, Das Kapital, yang berisikan kritikan terhadap sistem kapitalisme.

Kedua, mengenai kritik Vladimir Ilyich Lenin terhadap tesis Marx.

Ketiga, pembahasan soal kritik terhadap antitesis dari Lenin. Keempat, pembahasan seputar kritik Lenin terhadap imperialisme. Kemudian, keberhasilan Soesilo Toer atas tuduhan plagiarisme terhadap karya Giddens: Republik Jalan Ketiga sebagai solusi.

Republik jalan ketiga mempunyai arti bahwa pembangunan ekonomi tanpa eksploitasi antar

manusia adalah kombinasi antar jalan pertama, yaitu kapitalismeimperialisme ke komunisme dari industri ringan ke industri berat.

Kemudian juga berangkat dari jalan kedua yang berisikan bahwa pembangunan ekonomi tanpa eksploitasi antarmanusia lewat cara dari industri berat keindustri ringan dengan melalui revolusi sosialis komunis. Kombinasi itu tergantung pada situasi dan kondisi negara bersangkutan. Menurut Soesilo Toer “negara-negara yang dimaksud bukan termasuk golo­ ngan pertama maupun kedua, melainkan negara-negara yang punya indikasi spesifik dalam tatanan ekonomi umumnya. Mungkin negara-negara yang baru merdeka dari sistem kolonialisme, atau yang sedang berjuang saat itu”.

Jadi kesempatan bagi Indonesia dan negara-negara lain mencoba lewat jalan ketiga di Jalan Ekonomi untuk sebuah kemerdekaan.

Para pemimpin sudah seharusnya punya keberanian untuk mandiri, bukan sistem apa yang seharusnya mereka bangun. Namun yang utama adalah keberhasilan mereka membangun negara baru, ada atau tidak eksploitasi manusia terhadap manusia. Keberhasilan pertama mereka itulah yang utama. Soal berubah menjadi kapitalis-imperialis, sosialis-komunis, itu bukan tujuan utama. Dan inilah inti dari jalan ketiga membangung ekonomi sesuai dengan kemampuan tokoh berlandaskan kekayaan apa yang mereka punyai dan membebaskan diri mereka dari sistem sebelum merdeka-kolonialisme.

Nama kurang penting, yang terpenting kenyataan dalam kehidupan. Maka pada kenyataannya bukan rakyat yang salah namun para pemimpinlah yang salah, justru pemimpin memberikan contoh yang fatal buruk kepada rakyat, baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau lah Indonesia mau maju, perlu syarat mutlak: Pemimpin yang universal. Republik

Jalan Ketiga buat Indonesia bukan utopia yang ditunggu, melainkan kenyataan yang harus dituju.

Gali dan cari pemimpin itu. Jadi mental alami itu harus dirombak, masa keemasan Indonesia sudah hampir lewat. Semua itu bisa dilaksanakan dengan jalan ketiga dengan bentuk republik, kerajaan, kesultanan, atau lainya. Yang jelas tujuan urtamanya adalah penghapusan eksploitasi antar ,manunusia.

Soesilo Toer lahir di Blora Jawa Tengah, pada 17 Februari 1937. Sejak usia nya 13 tahun dia sudah gemar menulis berbagai macam tulisan dari cerpen hingga novel. Berbagai karyanya diterbitkan dan dimuat secara bersambung diberbagai media cetak di Ibu Kota. Pada masa Orde Baru ia bahkan terbuang karena orang seperti dia tak diinginkan untuk tumbuh, justru dimatikan dengan di penjarakan tanpa pengadilan dan bukti atas kesalahannya. Kemudian setetah keluar dari tahanan, ia tetap hidup dan bekerja serabutan di Jakarta dan kemudian Bekasi, Jawa Barat. Namun, nasibnya sangat pahit karena rumah dan warungnya digusur sejak 2004 hingga kini ia kembali di Kota Kelahirannya. Ia kini mendirikan dan mengelola Perpustakaan Pataba (Perpustakaan Pramoedya Ananta Toer Anak Semua Bangsa), kemudian ia sambil menjadi peternak kambing, ayam, dan berkebun serta pemulung.

Soesilo Toer menulis buku ini dalam waktu lima tahun terakhir dan juga telah menulis beberapa belasan buku lain. Buku ini Sebagai sebagai obat kegelisahan penulis, karena merupakan warga yang pernah diasingkan maupun disia-siakan negaranya, justru dengan adanya buku ini ia ingin membagikan pengetahuannya.

“Pengalaman adalah basis Pengetahuan dan Pengetahuan adalah basis Ilmu” Soesilo Toer-Republik Jalan Ketiga. (Rdw) Majalah Mimbar Untan Edisi XI

25

UTAMA

Genarasi muda adalah masa depan bangsa, begitu juga untuk keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Namun saat ini tampaknya masih ada keengganan dari kaum muda untuk menjadi petani.

Padahal dalam keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki komitmen. Apakah profesi petani semakin dijauhi generasi muda?

Oleh: Mislan

GENERASI TANPA BUKTI

M

ATAHARI cukup terik sore itu. Di salah satu ladang di tepian jalan Arteri supadio Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dua petani tampak sedang memanen padi. Mereka merupakan pasa­ ngan suami istri, badannya sudah tidak tegap lagi. Wajahnya pun tampak mulai mengeriput.

“Tidak mampu lagi dek untuk berdiri lama-lama, sakit pinggang,” kata Basna (65) kepada reporter Mimbar Untan sembari menebas rumpun padi yang sudah dipanen, Selasa (12/5/2018).

Basna dan suaminya Jarsono (75) mengaku tetap menikmati pekerjaan ini kendati usia sudah tak muda lagi.

Sudah 30 tahun ini Basna dan suaminya menekuni profesi sebagai petani. Lahan yang mereka garap saat ini pun milik perusahaan. “Lahan ini bukan milik kami tapi perusahaan dan bisa kapan saja dirampas, tetapi mau bagaimana lagi kami harus tetap bertanam.”

Basna memiliki tiga anak perempuan. Namun sejak kecil

anaknya memang tidak pernah ikut membantu ke lahan dan tidak minat dengan dunia pertanian.

“Anak-anak tidak mau bertani, juga tidak bisa bertani bahkan tidak pernah sama sekali membantu ke lahan,” katanya.

Namun justru menjadi kekhawatiran Basna saat ini, jika tidak ada lagi yang meneruskan ke­giatan bertani yang memang sudah turun temurun dilakukan. “Saya tidak tahu nanti siapa yang akan melanjutkan bertanam,” pungkasnya.

Berbeda halnya dengan anak Basna. Eko Arianto (24), pemuda yang berasal dari keluarga seorang petani ini bercita-cita menjadi petani. Saat ini Eko pun sedang menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian Untan.

“Saya akan menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan di kampus. Saya buka lahan sendiri, nanam sendiri, terus kalau sudah dapat hasil nanti saya kembangkan untuk usaha di bidang pertanian dan juga kepengen jadi contoh untuk mahasiswa pertanian terkhusus kaum mudalah,” ucapnya, Rabu (20/03/2018).

Terkait hal ini, Radian selaku

26 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

Dekan Fakultas Pertanian Untan angkat bicara. Menurutnya, usaha di bidang pertanian memerlukan tingkat efesiensi yang tinggi dan juga penuh resiko. “Orang yang bisa nanam bisa bertani itu orang yang mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi, jika ia tidak memiliki efisiensi yang tinggi maka ia rugi.

Kalau menjadi pegawai hampir tidak mempunyai resiko,” jelas Radian saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/3/2018).

Keengganan Generasi Muda Fenomena kurangnya minat tenaga kerja muda di sektor pertanian mempunyai dampak bagi keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Beban sektor pertanian akan semakin berat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya permintaan pangan sehingga peningkatan produksi dan produktivitas menjadi hal yang harus diperhatikan.

Menurut Sri Hery Susilowati, selaku Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil dan juga pemegang jabatan fungsio­ nal sebagai peneliti madya Badan Litbang Pertanian dalam pene-

UTAMA litiannya menyebutkan berbagai faktor sektor pertanian semakin ditinggalkan oleh tenaga kerja usia muda dan tenaga kerja muda berpendidikan.

Faktor tersebut diantaranya, rata-rata luas lahan sempit atau bahkan tidak memiliki lahan, sektor pertanian dipandang kurang memberikan kebanggaan sosial, kotor dan berisiko, ketidak cocokan antara kualitas pendidikan dan kesempatan kerja yang tersedia di desa yang dicerminkan oleh semakin banyaknya pemuda di desa yang bersekolah ke jenjang pendidikan lebih tinggi sehingga makin selektif terhadap pekerjaan.

Pertanian juga dianggap berisiko tinggi, kurang memberikan jaminan tingkat, stabilitas, dan keberlanjutan pendapatan, tingkat upah dan pendapatan di pertanian

han, semakin lama pasti akan semangkin berkurang dan mahal.

Makanya tidak gampang untuk menjadi petani sekarang ini,” tegasnya Regenerasi Petani Dalam Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu bagian publikasinya menunjukkan jumlah petani di Indonesia berdasarkan kelompok umur. Dari total 26.135.469 petani yang terdata, kelompok umur 45-54 tahun memiliki jumlah absolut terbanyak yaitu 7.325.544 petani. Diikuti kelompok umur 35-44 tahun de­ ngan jumlah 6.885.100 petani dan kelompok umur lebih tua lagi, yakni 55-64 tahun 5.229.903 petani. Sementara kelompok umur lebih dari 65 tahun sebanyak

“TERKADANG LULUSAN MAHASISWA SEKARANG KASARNYA JIJIK UNTUK TURUN KE LAHAN” rendah, terutama dengan status petani gurem. Kesempatan kerja di desa kurang, sebagian besar orang tua juga tidak menginginkan anak-anak mereka bekerja se­ perti mereka dan belum ada kebijakan pemerintah insentif khusus untuk petani muda/pemula.

Keadaan tersebut membuat Eko pun merasa kesal jika banyak orang menganggap bekerja di sektor pertanian kurang menjanjikan dan kurang diminati. “Terkadang lulusan mahasiswa sekarang kasarnya jijik untuk turun ke la­han, takut terkena panas lah, hitam lah, mereka lebih dominan nyaman kerja di kantoran”. tuturnya.

Radian sepakat bahwa ketersediaan modal dan lahan merupakan faktor yang mempengaruhi kaum muda untuk enggan bertani. “Modal yang utama sekarang adalah tanah. Persoalan sekarang kita tidak punya kepemilikan la-

3.332.038 petani.

Jumlah petani muda di kelompok umur 25-35 sebanyak 3.129.644 orang. Semakin usia ke bawah pun semakin sedikit.

Pada kelompok umur 15-24 tahun, jumlah petani hanya 229.943 orang. Jumlah paling sedikit pada kelompok di bawah usia 15 tahun, yakni 3.297 orang.

Sedangkan di Kalimantan Barat berdasarkan data Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013, dari total 627.638 petani, kelompok umur 35-44 memiliki jumlah absolut terbanyak 195.623 petani.

Diikuti kelompok umur 45-54 sebanyak 166.447 petani. Dilanjutkan kelompok umur 25-34 yakni 109.706 petani.

Melihat kondisi ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat turut memberi perhatian, khususnya untuk usia muda produktif. Sofian Suri selaku Kepala

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mengatakan sudah mempersiapkan berbagai program. “Selain ada kelompok tani, kelompok kewirausahaan, pemuda tani, inovasi teknologi terbaru, juga penggunaan alat mesin pertanian,” jelasnya, Selasa (17/4/2018).

Ia menambahkan, dalam pe­ ngelolaan usaha tani yang berbasis kelompok tani, pemuda harus dikedepankan. “Karena tadi, alat mesin, teknologi, ditambah perencanaan, persiapannya, pendistribusian, sarana produksi, pengelolaan usaha tani sampai dengan panen dan pasca panen, harus terlibat orang-orang yang memang usianya produktif,” tambahnya.

“Memang ada kelompok pemuda yang ingin bergerak disektor usaha tani, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan itu ya didorong dan jangan disiasiakan karena mereka ini akan memabawa usaha tani lebih modern dan lebih orientasi ke pasar dan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas”.

Syaufi selaku Sekretaris Umum Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Kalbar mengungkapkan, pemerintah daerah harus lebih memperhatikan dan melihat peluang potensi pemuda di sektor pertanian.

Menurutnya, hal ini mengingat Indonesia nantinya tidak hanya akan menghadapi bonus demografi tetapi juga akan menghadapi revolusi industri 4.0 yang mana semua serba teknologi. “Nantinya pemuda akan kalah saing, tentunya apabila tidak kreatif dalam memanfaatkan peluang dan sumber daya manusia yang rendah,” tuturnya, Senin (24/4/2018).

Anak muda, lanjut Syaufi, harus punya semangat untuk bertani. “Intinya yang pertama lurus motivasi, terus anak muda punya spirit untuk bertani. Kalau ndak ada spirit untuk bertani susah,” pungkasnya./(msl) Majalah Mimbar Untan Edisi XI

27

UTAMA

Wanita dalam Lingkar Pertanian Oleh: Adi Rahmad

Sebelum panen dilakukan, segenap warga berkumpul di dangau untuk memanjatkan syukur atas berkah panen di sawah. Acara itu telah menjadi kegiatan wajib setiap musim panen tiba, mereka bergotong royong. Tak hanya kaum laki, namun bini dan anaknya pun saling berbagi, mencari berkah dari sang ilahi.

Foto: Seorang Ibu sedang membawa karung bekas untuk diisi dengan gabah yang di­ panen/Foto: Arif

28 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

UTAMA

H

ARI itu adalah hari Minggu yang juga sekaligus minggu terakhir di bulan awal tahun 2018. Masa-masa yang menjadi suka cita karena masa itulah para petani di Desa Tebas Sungai yang sebelumnya menguras keringat untuk menjaga dan merawat padinya selama 4 bulan, telah sampai pada masa memanen. “Beranyi” istilah masyarakat sekitar Kabupaten Sambas, ada juga istilah “ngatam”, satu kata yang sama maknanya dengan “beranyi” untuk menyebut kegiatan memanen padi mereka. Istilah itu kemudian juga kadang diganti dengan “Panen Raya”, yaitu ketika semua ume atau sawah milik para petani dipanen.

Perayaan panen ditandai dengan dibangunnya dangau. Dangau atau bangunan persegi panjang sekitar 5x8 meter atau lebih yang difungsikan sebagai tempat selamatan atas masa panen yang tiba.

Bangunan yang berada di tepi jalan itu berdiri dengan seadanya, dindingnya dari bekas baliho iklan rokok dan alasnya dari papan yang disusun tanpa dipatri. Warga Desa Tebas Sungai berkumpul menyampaikan syukur atas panen hari itu dan pengharapan yang baik lagi di tahun berikutnya.

Perayaan di Dangau tiada lama, setengah

hari pun telah usai. Sorenya, para bapak dan ibu yang banyaknya kurang lebih sama turun lagi untuk melihat sawahnya dipanen.

Ibu-ibu itu hanya melihat dan mempersiapkan karung bekas untuk kemudian diisi dengan gabah yang keluar dari mesin pemanen padi. Telah beberapa kali panen ini, mereka mendapatkan bantuan mesin pemanen padi, dan dengan membayar 250 ribu Rupiah per borongnya atau 1,5 juta Rupiah per hektar untuk memanen gabah yang mereka miliki dari hasil ladangnya. “Kalau seorang (panen/red) bisa sampai 2 minggu, kalau pakai mesinkan habis dipanen bise langsung dijemur,” ungkap seorang ibu bernama Zuripah, ibu paruh baya yang mengolah ladang dengan luas 3 borong atau sama dengan setengah hektar. Istri dari seorang Kepala Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani, di Desa Tebas Sungai. Ibu itu kini hanya sekali-kali saja turun ke ladang, disaat-saat seperti ini atau kadang menggantikan suaminya yang harus berperan aktif dalam kegiatan organisasi petani yang dipimpinnya.

Bagi Zuripah, kegiatan bertani semakin mudah dengan datangnya bantuan-bantuan mesin dan alat pertanian. Bantuan itu diberikan oleh

pemerintah untuk menunjang produktivitas para petani. Dan memang produktivitas petani di Desa Tebas Sungai kian meni­ ngkat. Hal itu berdampak pada pendapatan keluarga yang semakin besar sehingga mereka bisa menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan. Imbasnya memang, kegiatan bertani yang semula dikuasai oleh ibu-ibu atau perempuan kini semakin ditandingi oleh hadirnya kaum lelaki untuk me­ngolah sawah dan bertani. Sehingga para Ibu mulai kembali fokus pada pekerjaan dapur.

“Kalau dulu iya, menanam, habis tanam dibersihkan dari rumput, tapi kalau sekarang endak, tinggal pakai semprot-semprot saja mudah, kita tinggal ngurus rumah lah,” jelasnya kepada reporter Mimbar Untan beberapa waktu lalu(01/02/2018).

Pak Sahal adalah contoh nyata yang beralih profesi menjadi petani. Ia semula bekerja sebagai penjajak sayur keliling dan sudah harus di pasar sejak pagi untuk membeli keperluan dagangnya.

Pekerjaan yang telah 9 tahun ia tekuni itu sudah ditinggalkan. Tak hanya itu, sejak awal 2017 ia juga terpilih menjadi Kepala Gabu­ ngan Ke-

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

29

UTAMA

lompok Tani (Gapoktan) Desa Tebas Sungai.

Bukan tanpa sebab Pak Sahal terjun dalam bidang pertanian.

Menurutnya, 9 tahun pengalamannya menjadi penjajak sayur tidak memberikan dampak yang lebih baik bila dibandingkan aktivitasnya kini. Menurut Pak Sahal, kuncinya untuk berhasil di dunia pertanian adalah sinergi antara petani dan penyuluh.“Penyuluh datang ngasikan ilmu, kite nyambut praktikkan ilmu,” ungkap Pak Sahal(17/02/2018).

“Di sini (dulu/red) kebanyakan memang perempuan, namun sekarang terbalik, sudah lebih banyak laki-laki. Tapi sekarang sudah ada semprot, dan perempuan tidak terlalu capek sekarang, palingan mereka hanya membantu kita waktu tanam,” katanya menambahkan.

Tak hanya untuk dirinya, bahkan ia selalu mengajak warga di sekitarnya untuk melakukan apa yang juga ia kerjakan. “Kita ini bukan lagi petani namun pengusaha tani, kalau petani dulu bertani hanya untuk cukup makan, namun sekarang tidak ada lagi dan tidak mau lagi mendengar kalimat itu dari petani di Desa Tebas Su­ ngai,” ujarnya penuh mantap.

Zuripah dan Sahal adalah salah satu pasangan petani Champion atau petani andalan yang pernah dikatakan oleh Sulai, seorang penyuluh pertanian di Desa Tebas Sungai, kecamatan Tebas. Konsep pasangan suami istri dalam mengolah tanah dengan ditunjang teknologi pertanian secara bersama memang konsep yang sengaja diterapkan agar hasil dari tanah tersebut lebih produktiv.

Metode ini semakin moncer de­ ngan mengkolaborasikannya de­ ngan bibit unggul untuk benih yang ditanam.

Teknologi Belum Merata Suasana semarak perayaan panen di Tebas Sungai tidak ba­ nyak sama dari yang terjadi di Kecamatan Semparuk, sebelah barat daerah Kecamatan Tebas. Di bentangan alam yang sama menguning tak ramai petani yang ada di sawah. Hanya beberapa ibu-ibu yang sedang panen. Ibu Rani adalah salah satunya. Ketika itu ia sedang beranyi di sawahnya yang terletak di tepi jalan raya. Meski begitu, sawahnya tidak berada disekitaran sawah lain sehingga ia tak pernah merasakan mesin pemanen otomatis seperti sawah lain yang berada di kumpulan.

“Beranyi terus, belum pernah pa­ kai mesin itu karena alang-alang,”

sebab, pekerjaan suaminya yang hampir tiap bulan pindah-pindah itu sempat memiliki jalur yang sama dengan Rani. “Sekitar 1 kilo(meter/red) dari rumah,” ungkapnya ketika jarak yang menjadi sedikit halangan untuk berjalan kaki dari rumah hingga ke sawah.

Tak jarang Rani juga membawa serta anaknya untuk membantu pekerjaannya di sawah, terutama ketika masa padi sudah mulai mengeluarkan bulir-bulirnya. Mereka akan mejadi penjaga sawah, menarik tali yang telah dikaitkan dengan kaleng berisi klereng yang dipasang melintas di atas padi yang mulai membesar bulirnya. “Kalau Minggu, atau hari libur,” ia menambah-

“WANITA DI DESA MALAH MEMEGANG PERAN PENTING DALAM PERTANIAN. WANITA LEBIH AKTIF, KARENA BAPAK-BAPAK CENDERUNG BEKERJA SERABUTAN UNTUK MENDAPATKAN UANG TUNAI, SEHINGGA BEBERAPA DAERAH YANG AKTIF ITU WANITA,” ungkapnya sambil mengimbangi lincahnya memanen padi satu per satu(01/02/2018).

Ladangnya memang tidak bisa dikatakan besar, hanya sebagai pencukup dan pengisi waktu luang katanya, ia melakukan pekerjaan itu sedangkan suaminya menjadi buruh. Kegiatan ini telah rutin ia kerjakan, sepanjang hari, sepanjang tahun selain masa antara selepas panen dan sebelum musim tanam tiba.

Dalam ceritanya, Rani mengatakan bahwa ia telah sampai di sawah ketika matahari setinggi ombak, sekitar pukul 8. Bahkan, terkadang ia berangkat berbare­ ngan dengan sang suami menuju tempatnya bekerja, bukan tanpa

30 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

kan(01/02/2018).

Rani menyadari jika ia kewalahan melakukan pekerjaannya seorang diri. Namun ia tak bisa berkata banyak selain harus tetap melakukan pekerjaan itu demi mencukupi kebutuhan primer keluarganya. Tidak sampai di situ, tenaganya tak boleh ia habiskan hanya untuk di sawah. Selepas pulang ia masih harus membagi tenaganya yang tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah.

Menyapu, masak dan mencuci, segenap pekerjaan yang memang menjadi “kewajiban” seorang ibu rumah tangga. “Anakkan masih kecik, ndak bise ape-ape,” ujarnya menerangkan kondisi dua anaknya yang masih duduk di Sekolah

UTAMA

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tak Ada Kesetaraan Gender di Pertanian Apa yang terjadi pada para petani wanita di Kalimantan Barat memang relatif mirip dengan yang terjadi pada petani wanita daerah lain di Indonesia. Peranan wanita di pedesaan menurut Nugroho dalam bukunya yang berjudul Gender dan Administrasi Publik mengatakan bahwa wanita selalu diminta berpartisipasi dalam pembangunan, akan tetapi pekerjaan yang dianggap dalam masyarakat sebagai kodratnya tetap dituntut untuk dilakukan sendirian oleh wanita dimana istilah keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam perannya.

Tidak hanya itu, wanita dituntut pandai dalam membagi diri dan waktu agar pekerjaan di dalam dan di luar rumah terkendali sehingga tidak menimbulkan konflik. Potensi yang dimiliki wanita untuk menopang ekonomi keluarga memang cukup besar menurutnya, namun demikian wanita tidak menonjolkan diri atau mengklaim bahwa mereka menjadi penyangga utama ekonomi keluarga. Wanita Indonesia terutama di pedesaan sebagai sumber daya manusia cukup nyata partisipasinya khususnya dalam memenuhi fungsi keluarga dan rumah tangga bersama pria.

Menonjolnya jumlah petani wanita di Kecamatan Tebas diamini oleh Ibu Sulai. Ibu Sulai yang telah 32 tahun menjadi penyuluh pertanian daerah Tebas bahkan bisa mengatakan bahwa sekitar 70% di tempat tugasnya, petani didominasi oleh kaum Ibu. Menurutnya perbedaan yang kentara antara jumlah petani wanita dan petani laki-laki ini merupakan akibat dari pengolahan pertanian yang tidak maksimal. Pertanian

hanya dijadikan sampingan untuk memenuhi kebutuhan primer yaitu pangan, tanpa dilakukan pengolahan lebih lanjut agar dapat menghasilkan keuntungan lebih.

Tiadanya keuntungan ini juga menjadi penyebab hanya kaum ibu yang turun menjadi petani sedangkan suaminya lebih memilih untuk menjadi buruh di tempat lain seperti di perkebunan sawit, jeruk dan lainnya.

“Wanita di desa malah memegang peran penting dalam pertanian. Wanita lebih aktif, karena bapak-bapak cenderung bekerja serabutan untuk mendapatkan uang tunai, sehingga beberapa daerah yang aktif itu wanita,” papar ibu yang ketika itu memakai pa­ kaian serba kuning(15/02/2018).

Ironinya, menurut Ibu Sulai, salah satu faktor utama mengapa produksi petani tidak maksimal dan tidak menghasilkan pendapatan lebih adalah karena tiadanya tandem bagi petani wanita dalam mengolah lahan. Hal ini menjadi semacam lingkaran permasalahan tanpa akhir dan tanpa awal yang jelas yang kemudian membuat kehidupan petani tidak bisa lepas dari kesulitan ekonomi yang mencengkram.

Permasalahan yang berpola itu coba dihentikan perputarannya dengan metode petani Champion, yaitu petani yang mengusung kekuatan bersama antara suami istri dan teknologi pertanian dalam mengolah tanah. Dan akhirnya adalah membuat kegiatan pertanian itu menjadi usaha pertanian yang bisa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

“Jadi program sekarang adalah dengan memadukan, sebagian laki-laki, sebagian wanita. Sekarang sudah mulai bagus, telah jadi perubahan,” ungkap Ibu Sulai ketika ditemui di kediamannya di desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas,

Kabupaten Sambas.

Selain memadukan kekuatan antara suami-istri, hal lain untuk meningkatkan kesejahteraan pe­ tani dilakukan program percepatan tanam. Padi yang semula dua kali dalam setahun, diharapkan bisa menjadi lima hingga enam kali selama dua tahun. “Walaupun produksinya sedang-sedang, tapi kalau sering tanam itu menutup,” pungkasnya.

Sopian, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat, merasa hal berbeda tentang fenomena hadirnya petani wanita, khususnya di Kalimantan Barat. Budaya adalah salah satu akar dimana fenomena tersebut tumbuh menyeluruh, dan bukanlah hal yang berlebihan bila mengatakan bahwa sejak dahulu telah dilakukan kerja sama antara Suami-Istri dalam mengolah lahan pertanian, terutama lahan sawah. Ia bahkan menyangsikan bila istri/petani wanita tidak diperbolehkan dalam mengolah lahan ketika sang suami.

“Banyak petani perempuan tidak ada masalah, tapi jarang, bapak tani, dan ibunya tidak boleh bertani itu jarang ditemukan, dan memang budayanya begitu,” ung­ kapnya ketika ditemui di ruang kerjanya(06/03/2018).

Menurutnya untuk menuju pertanian yang sejahtera bukan hanya kepaduan antara suami dan istri tapi juga pada pemenuhan sarana dan prasarana dan kehadiran penyuluh. “Itu perlu semua, 1 perlu penyuluh yang baik, dengan medsos dapat diakses tapi berbeda ketika bertatap langsung, karna kita menghargai spesifikasi lokalitas, kedua Sarana dan prasarana infrastruktur, ketiga kehadiran penyuluh, baik dari negara maupun swadaya,” jelas pria paruh baya berkaca mata itu.(adr)

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

31

UTAMA

KEMELUT SEMANGET DI HUTAN LINDUNG SEPERTI YANG TERJADI DI PERBATASAN ENTIKONG, INDONESIA - MALAYSIA YANG MENJADI DAERAH PEMBANGUNAN SWASEMBADA PANGAN SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI. NAMUN, PERWUJUDAN TERSEBUT MASIH MENJADI ANGAN-ANGAN KARENA BERADA DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL).

Oleh: Suryansah

D

IPERLUKAN sekitar 6 jam perjalanan dari Pontianak menuju wilayah perbatasan tepatnya Dusun Semanget, Desa Semanget Kecamatan Entikong, Sanggau. Untuk mencapai ke daerah ini memerlukan kehatianhatian dan kawaspadaan cukup tinggi. Sepanjang jalan dengan kondisi licin dan mulus membuat kendaraan roda dua maupun empat ke atas membawanya diatas 60 km. Sekeliling pemandangan yang dilewati cukup bagus mulai dari permukiman masyarakat hingga hutan yang masih alami.

Di sepanjang jalan pemandangan hutan rindang dan tinggi telah diganti dengan tanaman sawit yang sudah tumbuh sekitar 4 tahun ke atas.

Sampai di Desa Semanget pe-

mandangan hutan masih alami.

Terbentang hamparan padi dari bawah bukit hingga ke atas serta tepatnya tumbuh di depan terdapat tanaman lada di atas perbukitan yang miring. Sekilas desa ini tidak menonjolkan sebagai daerah lumbung pangan. Namun desa ini tampak subur ditandai dengan banyaknya komoditi padi, jagung, cabai, karet dan lada.

Desa Semanget merupakan satu diantara desa yang masuk dalam program lumbung pangan karena letak daerahnya berpotensi menghasilkan komoditi padi untuk diekspor ke luar negeri terutama Malaysia. Desa ini berdiri sejak 1980 dengan luas 140 km2 dan berbatasan dengan beberapa desa di kecamatan Entikong. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Entikong, selatan berbatasan

32 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

dengan Desa Engkahan, sebelah timur berbatasan dengan Malaysia Timur, dan barat berbatasan dengan Desa Nekan.

Sesampainya di Desa Rui, reporter Mimbar Untan diajak oleh Kepala Dusun Semanget melihat percetakan sawah yang berada di ujung jalan tanah merah yang dibuka oleh alat berat. Terlihat petani yang beristirahat memanen padinya. Renol (45), salah satu petani itu sedang mengambil hasil panen padi yang sudah dikumpulkan dalam pondok kecil yang dibangun di sekitar ladang. Renol mengaku dari pagi sampai sore berada di ladang bersama keluarga untuk mengambil padinya. Renol sudah lama membantu keluar­ ganya panen saat musim paceklik datang setiap tahunnya. Ia juga menjaga lahan tersebut dengan

UTAMA

Ladang yang berada di daerah Semanget, Kecamatan Entikong, Sanggau. Lahan ini berada di kawasan Hutan Lindung

perawatan yang intensif salah upayanya dengan penyemprotan menggunakan racun remason, batara, prakuat, dan timtop.

“Kadang-kadang musim paceklik bulan november atau desember” ceritanya sambil memukul padi.

(18/2/2018) Percetakan Sawah Dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pada pasal 23 menyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan cada­ ngan pangan nasional. Cadangan pangan nasional terdiri dari atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan ma-

syarakat. Pengembangan cada­ ngan pangan nasional dimaksudkan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/ kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan cadangan pangan pemerintah.

Menurut buku statistik lahan pertanian tahun 2012 – 2016 yang diterbitkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, tercatat luas lahan sawah Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari tahun

2014 luas lahan sawah mencapai 27.283 ha, tahun 2015 mencapai 32.027 ha dan tahun 2016 mencapai 41.656 ha. Dari luas tersebut memproduksi padi sawah sebanyak 74.341 ton tahun 2014, 107.830 ton tahun 2015 dan 119.864 ton tahun 2016.

Pada 2017 Kabupaten Sanggau mendapat kuota dalam prog­ ram cetak sawah dari pemerintah pusat seluas 1.050 ha. Namun sebagian kecil jumlah ini masuk dalam kawasan HL sehingga bantuan yang ada dari pemerintah tidak dapat disalurkan kepada masyarakat Desa Semanget. Seperti yang diceritakan oleh Kepala Dusun Semanget, Junan yang membawa sampai ke lahan percetakan sawah yang sudah jadi maupun belum jadi. Junan menjelaskan bahwa lahan cetak sawah di sini Majalah Mimbar Untan Edisi XI

33

UTAMA masuk dalam kawasan HL sehingga pengerjaannya berhenti sementara. “Sisa yang sanak lalu lari ke sinik yang 54 ha terus bagi dua kelompok tani ini yang kelompok Ntunyuh dan kelompok Sekayam. Yang sinar Sekayam ini ada 26 ha sisanya ke sinik. Kalo sinar sekayam sekitar 9 ha yang sudah terlaksana,” ceritanya sambil menunjukan lahan cetak sawah yang belum jadi.

Menurut Junan, lanjutan cetak sawah belum sepenuhnya diselesaikan karena lahan tersebut masuk dalam bagian kawasan HL. Junan mengatakan bahwa pengerjaannya dilakukan akhir tahun.

“Kemarin mau dilanjutkan dari telepon katanya mau dilanjutka.

Pulang jak pak. Waktu itu, kami kan ngeluh masalah ini sekali kami ngasih tau kan, tenang jak pak tetap kami laksanakan itu nanti sesuai dengan kepulangan kami kemarin pasti kami kerjakan lagi,” tambahnya. (18/2/2018)

Ternyata kepala desanya sedang berkumpul di gedung pertemuan salah satu dusun di desa tersebut.

Kemudian melakukan diskusi kecil terkait program Kementan di kawasan perbatasan. Hal yang mengejutkan datang dari jawaban kepala desa. Ia menjelaskan bahwa Desa Semanget masuk dalam kawasan HL. Program pembangunan lumbung pangan menjadi terhambat karena status kawasan HL tersebut.

Reporter mencoba menelusuri dusun di belakang hutan yang masih alami dikelilingi aliran Sungai

Pemukiman Dalam Kawasan Hutan Lindung Tak hanya perihal sawah yang masuk ke HL. Permasalahan lain berdampak kepada pemukiman masyarakat. Setelah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesai Nomor: SK.733/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, desa ini legal sebagai HL. Hal itu disampaikan dalam rapat antara pemerintah dan perangkat desa. Segala aktivitas pertanian tidak dapat diganggu. Setelah melakukan diskusi hampir satu jam lebih, ada tiga dusun dari enam dusun yang terkena HL yakni Dusun Semeng, Dusun Pa­ngan, dan Dusun Pangan Bintawa.

Ketika mengunjungi rumah kepala desa yang berada tidak jauh dengan jalan raya, isi rumah tersebut tampak kosong hanya terlihat perabotan rumah tangga.

Sekayam. Jarak tempuh 30 menit dari jalan raya menuju dua dusun tersebut, Dusun Pangan dan Dusun Pangan Bintawa. Kemudian bertemu dengan Cosmas Acung selaku Kepala Dusun Panga Bintawa Desa Semanget. Acung bercerita banyak tentang tempatnya yang memiliki hutan sangat alami.

Selain berbatasan dengan perbatasan Malaysia Timur tempat ini menghasilkan komoditi padi dan lada dengan jumlah banyak.

Acung mengaku kecewa dengan pemerintah menetapkan kawasan ini sebagai HL secara mendadak tanpa ada kompromi terlebih dahulu. “Kita selaku tokoh masyarakat juga heran kok mengapa seperti ini padahal 10 tahun yang lalu ndak ada hutan lindung. Pada tahun 2015 timbulah HL padahal yang punya sertifikat dulu sebelum HL sudah ada,” ceritanya.

Sudah 10 tahun lebih masyarakat tinggal disini, sejak HL ada

bantuan dari pemerintah dalam membantu masyarakat meningkatkan perekonomian menjadi berhenti. Bahkan pembagian sampai pembuatan jalan tani sekitar perbukitan berhenti total. “Dari sisi pertanian misalnya padi memang tidak ada kendala hanya terkendalanya adanya bantuan dari pemerintah. Saya pikir agak payah HL ini kan kebijakan orang atas bukan orang kabupaten dan orang provinsi,” paparnya. (17/2/2018) Terkait HL, Kepala Dusun Sekunyit Bambang Prayetno angkat bicara terkait penetapan HL di

“SEBAGAIAN DESA SEMANGET INI KAN KENA HL DAN PEMERINTAH MENETAPKANNYA DARI SATELIT NDAK MELIBATKAN KITA DI BAWAH BAH MAKSUD KITA PERMUNGKIMAN JANGAN DIMASUKAN SERTA LAHAN PERTANIAN JANGAN DIMASUKAN”

34 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

Desa Semanget yang merupakan bagian dari pembangunan lumbung pangan. Bambang merasa kebingungan atas penetapan HL itu. Ia bersama masyarakat lainnya sudah terlebih dahulu memiliki sertifikat tanah sebelum diterbitkan SK dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Bambang menjelaskan kawasan HL hanya ada di diatas bukit dan kawasan itu tidak mereka kacau sama sekali hanya menjadi hutan belantara.

Sejak itu kawasan tersebut tidak dikelola di atas bukit. Bapak dua anak ini memiliki lahan yang sudah dilegalkan di lembaga pemerintahan Sanggau agar tidak diganggu oleh pihak lain termasuk perampasan lahan oleh perusahaan. “Cuma yang jadi aneh tanah yang sudah sertifikat masih ditetapkan sebagai HL karena HL masih baru,” ungkapnya.

(17/2/2018) Hal yang sama dikeluhkan

UTAMA oleh Kepala Desa Semanget, Paulus Kipa. Ia mengeluhkan kawasan HL di desanya. Ia me­ ngaku prihatin terhadap peme­ rintah yang menetapkan secara tiba-tiba tanpa melibatkan pe­ rangkat desa. Orang nomor satu di diesa ini mengupayakan agar kawasan HL jangan dimasukan dalam pemukiman masyarakat.

“Sebagaian desa se­manget ini kan kena HL dan pemerintah menetapkannya dari satelit ndak melibatkan kita dibawah bah maksud kita permungkiman ja­ ngan dimasukan serta lahan pertanian jangan dimasukan,” pungkasnya.

Desa Semangit, penetapan status kawasan hutan lindung ini program yang disalurkan oleh pemerintah Jokowi tidak dapat diterima oleh masyarakat. Mulai dari bantuan bibit dalam pengembangan usaha pertanian sampai kepada alat bantuan dalam menunjang penghasilan yang memanfaatkan cetak sawah. “Mau cetak sawah disitu ndak bisa kena HL mau ngajukan pupuk cari titik koordinat ndak bisa paling yang bisa di dusun semanget yang bisa tempat lain ndak bisa,” pungkasnya.

(16/2/2018) Menanggapi hal tersebut Di-

sehingga proses cetak sawah dapat dilanjutkan sampai selesai oleh pihak terkait. “Salah satu persyaratan cetak sawah harus clear and clean artinya mulai dari lahannya tidak masuk dalam kawasan hutan lindung,” tutupnya.

(19/2/2018).

(16/2/2018).

Sejak masuk dalam kawasan HL segala macam bantuan dalam hal pengembangan menjadi terhambat. Progarm-program yang disalurkan pemerintah dialokasikan di daerah lain yang tidak terkena kawasan hutan lindung.

Menurut Marsita Dita selaku penyuluh Pertanian lapangan (PPL)

nas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikulturan dan Perikanan (Dishangpang Hortikan) Kabupaten Sanggau melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan, Budi Hermawan angkat bicara mengenai program cetak sawah yang masuk dalam kawasan HL. Dalam penyelesaian cetak sawah status kawasan HL harus dicabut

Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) menjelaskan bahwa Hutan Desa adalah hutan negara yang berada di dalam wilayah suatu desa, dimanfaatkan oleh desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut (penjelasan pasal 5 paragraf 3 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

Hutan Desa adalah hutan neg-

Skema Perhutanan Sosial Dalam Hutan Lindung Menurut buku Panduan Perhutanan Sosial yang menerbitkan Peraturan Direktorat Nomor P.11/PSKL/SET/ PSL.0/11/2016 Tentang Pedoman Verivikasi Permohonan Hak

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

35

UTAMA

ara yang belum dibebani izin atau hak yang dikelola oleh desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 1 angka 24 PP No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan, Rencana Pengololaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan). Dalam Peraturan Direktorat tersebut memberikan akses pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa yang meliputi Areal kawasan: Hutan Produksi dan HL (termasuk HL di Perhutani), Tenurial (kepastian hak atas lahan): HPHD, dan jangka waktu 35 tahun (dapat diperpanjang).

Kawasan HL dapat dimanfaatkan oleh masyarakat namun harus mengajukan syarat yakni, pertama, Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Kedua, Surat Keputusan kepala desa tentang susunan pe­ ngurus LPHD. Ketiga, gambaran umum wilayah (fisik, sosial ekonomi, dan potensi kawasan). Keempat, peta usulan skala 1:50.000 (sesuai luasan). Kelima, surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditandatangani ketua LPHD dengan diketahui kepala desa.

Syarat tersebut diajukan permohonan kepada Menteri/Gubernur dengan tembusan surat kepada Menteri/Gubernur, Kepala UPT, Kepala Dinas, dan Kepala Pengelolaan Hutan (KPH).

Terkait Perhutanan Sosial, Yani selaku kepala seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Lahan Dinas Kehutanan (Dishut) Prov Kalbar bercerita mengenai daerah yang terdapat Perhutanan Sosial (PS) yang masuk HL di Kabupaten Sanggau. Untuk wilayah yang sudah mempunyai kawasan di Kecamatan Noyan, Kecamatan Kembayan, dan Kecamatan Jangkang.

Dalam program cetak sawah yang masuk dalam HL bisa diman-

faatkan oleh masyarakat dengan syarat ada peta rencana lokasi dari dinas pertanian yang harus di overlay dengan peta kawasan hutan sehingga status kawasan tersebut masuk atau tidak.

“Karena untuk kegiatan diluar sektor kehutanan di dalam kawasan hutan ada skema pinjam pakai untuk luasannya <5 ha izin dari gubernur bila lebih dari harus dari menteri”, ungkapnya (23/5/2018).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memiliki kantor cabang wilayah seluruh Indonesia sebagai lembaga yang menangani kawasan hutan. Reporter mencoba menkonfirmasi ke Balai Penetapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak untuk menemui pimpinannya melalui surat permohonan wawancara yang dikeluarkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Mimbar Untan bulan Februari 2018. Sebulan menunggu para pejabat di BPKH tidak ada di kantor setalah reporter diskusi dengan satpam disana.

Memasuki bulan April 2018 kesempatan untuk bertemu de­ ngan pimpinanya tidak dapat teralisasi. Repoter bertemu dengan Doni selaku Staff BPKH Wilayah III Pontianak di lantai dua. Setalah berdiskusi selama 30 menit Doni mengatakan bahwa perjalanan peraturan dari pemerintah khusus di Kalimantan Barat (Kalbar) mengalami beberapa perubahan sejak dari tahun 1982 hingga sekarang. Doni menjelaskan bahwa provinsi Kalbar pertama kali ditunjuk pada tahun 1982 sebagai Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) membuat kesepakatan antara Kementrian Kehutanan, Kementrian Dalam Negeri, Bapennas, Kementrian lingkungan dan sebagainya. Pada tahun 1995 Provinsi Kalbar menyusun

36 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

Perda Tata Ruang Provinsi berdasarkan pada UU Tata Ruang Tahun 1995. Hasilnya pada tahun 2000 keluar SK Menteri Kehutanan No. 259 tentang kawasan hutan kemudian tahun 2007 dan melihat kembali UU Tata Ruang lagi mana yang Hak Pengguna Lain (HPL) menjadi kawasan hutan.

Setiap kawasan hutan yang ditunjuk dilakukan tata batas di lapangan sehingga ketika masyarakat atau kepala desa mengatakan tidak tahu terhadap kawasan hutan yang sudah di tata. Bahkan tata ruang banyak melibatkan lembaga terkait dalam penempatan agar tidak ada konflik lahan ke depannya. “Saya rasa sifatnya personal bukan lagi lembaga yang mungkin waktu itu orang yang menjabat kepala desa ikut aneka tata batas dan orang yang berganti mungkin tidak tahu secara tapi secara lembaga mereka dilibatkan”, paparnya Ketika pemukiman ada di kawasan HL sebenarnya itu harus dikeluarkan dan disertifikasikan untuk legalitas sebagai aset masyarakat sebagai lahan garapan.

Pemerintah akan memberikan akses legal terhadap masyarakat agar memberikan perekonomian masyarakat setempat. “Kami kalo langsung ke desa pada saat itu kami lakukan pelaksanaan tata batas jadi kalau kita melihat struktur kawasan hutan mulai dari penunjukan yang sifatnya indikatif dan skala petanya 2.500 kubik kemudian dilakukan tata batas itu setelah kita buat tata batas petanya sudah ditandantangi oleh panitia tata batas kepala desa yang mengetahui dan diusulkan untuk penetapa­ nnya sama menteri. Namun, di SK penetapannya itu jika dibunyikan usul jika masih terdapat pemukiman di dalam kawasan hutan nanti akan dikeluarkan melalui mekanisme lainnya,” tutupnya.

(3/4/2018).

UTAMA

Nasib Petani di Tengah Sengkarut Agraria Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai ekonomis, filosofis, politik, sosial, ekologis, kultural dan spiritual. Bagi kaum tani, tanah juga adalah simbol eksistensi diri yang sarat nilai, karenanya harga tanah sejatinya lebih dari sekadar komoditas. Hingga kini, sektor pertanian masih digeluti sebagian besar rakyat Indonesia. Sejumlah masalah serius pun turut mewarnai situasi yang dialami kaum tani seperti kasus pertanahan hingga konflik agraria mengemuka.

R

oikatun (39 th) malam itu tampak tegar. Tidak ada ekspresi yang menunjukkan kesedihan dari raut wajah wanita yang seharihari biasa dipanggil Atun ini.

Sesekali, ia memperhatikan anaknya yang masih berusia enam tahun bermain-main di salah satu ruangan Canopy Center, Pontianak. Atun bersama beberapa petani lainnya dari Desa Olak-Olak, Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya akan mengikuti diskusi yang digelar Wo­men’s March Pontianak, Selasa malam (13/3/2018).

“Beliau di sana sehat, tapi sekarang ya kuruslah karena mungkin dia mikirkan keluarga di rumah bagaiamana gitu,” kata Atun menceritakan keadaan Ayub, suaminya kepada reporter Mimbar Untan sebelum diskusi dimulai.

Ayub merupakan petani yang berasal dari Desa OlakOlak yang belakangan kerap disebut sebagai pejuang agraria.

Suami Atun tersebut bersama sejumlah warga aktif berjuang mempertahankan tanahnya yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Sintang Raya dan PT. Cipta Tumbuh Berkembang (CTB).

Saat ini, Ayub sedang menjadi tahanan pihak Kepolisian Resort Mempawah lantaran dituduh mencuri pupuk milik perusahaan. Dia ditangkap saat berada di Pontianak, tepatnya di kantor Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kalimantan Barat sekitar pukul 24.00 WIB, pada 24 Februari 2018 lalu.

Atun mengaku kehidupan keluarganya berubah setelah suaminya ditangkap. Terlebih saat ini, tidak ada lagi sosok

yang diharapkan memberi nafkah bagi keluarga. “Setelah penangkapan Pak Ayub, kehidupan keluarga jauh merosot. Masalahnya kan ndak ada yang mencarikan untuk anak ini sekolah. Untuk makan sehari-hari, terutama masalah hutang,” ungkapnya.

“Waktu sebelum penangkapan memang ada, polisi sering datang ke kampung mena­ nyakan bapak, neror dan berta­ nya-tanya Pak Ayub. Memang ada itu kemarin. Semenjak Pak Ayub ditangkap ini tidak ada lagi. Bapak harus cepat-cepat dibebaskan, biar cepat menghidupi keluarganya yang lagi kesusahan. Perusahaan harus mengembalikan lahan kami 32 orang itu,” ucap Atun.

Di tempat lain, kasus se­ ngketa lahan juga terjadi. Salah satunya dialami warga Desa Sijang, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Di daerah Majalah Mimbar Untan Edisi XI

37

UTAMA ini, sengketa terjadi antara masyarakat dengan perkebunan kelapa sawit PT. Kaliau Mas Perkasa (KMP).

Muslihan, salah seorang petani mengisahkan peristiwa tersebut. Menurutnya, saat ini ia bersama warga lainnya terus berupaya mempertahankan lahan mereka. Bentuk perlawanan yang dirinya lakukakan bersama warga lainnya adalah dengan melakukan penanaman pada lahan mereka yang bersengketa.

Tapi yang menjadi pertanyaan kita, untuk sebuah investasi masuk ke daerah sudah ada aturan yang sifatnya mengikat, itu sudah cukup jelas,” katanya, Jumat (16/2/2018).

Sebagaimana dilansir Pontianak Post pada 17 April 2018 lalu, ratusan warga yang tergabung dalam Kelompok Tani Sekapur Sirih juga sempat mendatangi Kantor Bupati Sambas menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Menanggapi aspirasi warga,

“MEREKA (PERUSAHAAN) NANAM, KAMI NANAM. TAPI SEKALI KAMEK TINGGALKAN PONDOK KAMEK DIBAKARNYE. HABIS, BARANG HABIS. RATA-RATA PETANI LAIN JUGA KEJADIANNYA HAMPIR SAMA,”

“Mereka (perusahaan) nanam, kami nanam. Tapi sekali kamek tinggalkan pondok kamek dibakarnye. Habis, barang habis. Rata-rata petani lain juga kejadiannya hampir sama,” jelasnya saat ditemui di kota Kecamatan Sekura, Jumat (16/2/2018).

Kumaini, Sekjen Serikat Tani Serumpun Damai (STSD) Kabupaten Sambas angkat bicara. Menurutnya ada pembiaran dan sikap kurang tegas dari pemerintah terhadap aktivitas perusahaan PT. KMP yang ilegal.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sudah cukup banyak kasus yang terjadi dan hingga sampai saat ini Pemda belum berani bertindak tegas terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan investor, terutama perusahaan sawit. “Alasan investasi memang itu yang disampaikan secara terang-terangan.

Atbah Romin Suhaili, Bupati Sambas menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengirim surat yang meminta perhatian pihak perusahaan PT. KMP untuk meminimalisir konflik.

“Warga harus dukung dan tolong saya, dengan kapasitas saya, saya tak bisa sendiri selesaikan masalah ini, warga harus berperan, termasuk dinas terkait dan Tim Satgas,” katanya.

Sebelumnya (2/2/2017), Harian Suara Pemred juga mewartakan, bahwa pihak DPRD Sambas melalui Komisi B tetap melakukan pengawasan terhadap persoalan yang terjadi.

“Seperti yang baru-baru ini kita ketahui bahwa perusahaan PT. KMP yang bermasalah Kelompok Tani Sekapur Sirih itu dalam proses penyelesaian,” ungkap Anwari Ketua Komisi B DPRD Sambas.

“Lalu kami akan lakukan verifikasi, baik itu persoalan

38 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

Hak Guna Usaha (HGU) atau tumpang tindih kepemilikan.

Khusus persoalan tersebut, kami juga akan meminta pihak BPN memberikan ketera­ ngan,” tambanya.

Mengurai Catatan Buram “Ribuan konflik agraria lama dan baru masih menunggu di pinggiran jalan, kalah terhormat dengan proyek investasi milyaran yang diberikan tempat di tengah-tengah jalan bebas hambatan. Cerminan situasi ekonomi dan politik agraria Indonesia sepanjang tahun ini menandakan bahwa perjalanan perjuangan Reforma Agraria belum berakhir,” sebut Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam kata pengantar Catatan Akhir Tahun 2017 KPA. Terkait catatannya, konflik agraria yang dimaksud KPA merupakan konflik struktural, terjadi akibat dari kebijakan pejabat publik (pusat dan daerah), melibatkan banyak korban, menimbulkan dampak yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Sedangkan kata agraria sendiri mengacu pada Undang-Undang Pokok Agra­ ria (UUPA)1960 yang meliputi bumi, air dan ruang a­ngkasa.

Berdasarkan laporannya itu, KPA mencatat sepanjang tahun 2017 telah terjadi 659 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia dengan total luas 520.491,87 hektar.Konflik tersebut melibatkan 652.738 kepala keluarga dan bahkan terjadi kriminalisasi terhadap petani. Catatan ini menunjukkan kenaikan jumlah konflik yang signifikan dibanding tahun 2016.

Secara spesifik, perkebunan menjadi sektor penyumbang konflik agraria yang tertinggi dengan jumlah 208. Disusul

UTAMA

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

39

UTAMA

sektor properti, 199 konflik agraria diposisi kedua. Jika ditinjau dari komoditas, perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu penyumbang tertinggi devisa negara justru menyimpan catatan buruk terhadap melonjaknya konflik agraria.

Untuk di Kalimantan, permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM ini tersebar di seluruh provinsi dengan jumlah 142 konflik.

Di Kalbar sendiri, berdasarkan

Terkait masalah pertanahan, reporter Mimbar Untan juga mencoba menelusuri data dari BPN RI Wilayah Kalbar. Hasilnya, sepanjang tahun 2016 dan 2017 tidak ditemui adanya konflik. Hanya pada tahun 2015 terdapat satu konflik tanah. Untuk kasus sengketa tanah, tahun 2017 terjadi 67 kasus. Selain itu, BPN RI Wilayah Kalbar juga mencatat 150 perkara tanah terjadi tahun 2017.

Wahyu Setiawan, ketua AGRA Kalbar membenarkan

“JADI SECARA UMUM PERSOALAN PETANI DI KALBAR ITU SOAL TANAH, TERANCAMNYA ITU SOAL PERAMPASAN TANAH. DI MASYARAKAT ADAT ITU TIDAK ADA BENTUK PENGAKUAN ATAS HAK ULAYAT MEREKA. DI SAMPING ITU, PETANI JUGA TIDAK MENDAPATKAN JAMINAN SOAL PENGUASAAN MEREKA,” data Komnas HAM Perwakilan Kalbar, isu konflik agraria tahun 2017 berjumlah 12 laporan, satu tingkat di bawah isu keadilan dalam proses hukum yang berjumlah 23 laporan.

Sebelumnya, Komnas HAM RI juga pernah merilis laporan tahunan pada 2016. Salah satu bagian laporan tersebut berisi penanganan laporan masyarakat Desa Olak-Olak Kubu.

Pada saat itu, warga mendatangi Komnas HAM RI Perwakilan Kalbar. Mereka meminta perlindungan atas penangkapan beberapa warga Desa OlakOlak Kubu lainnya oleh pihak kepolisian daerah terkait laporan dari PT. Sintang Raya atas pencurian buah kelapa sawit.

Catatan ini merupakan gambaran atas kenyataan yang terjadi di Kalbar.

bahwa umumnya permasalahan dan ancaman yang dihadapi pe­ tani saat ini terkait akses terhadap tanah.

“Jadi secara umum persoalan petani di Kalbar itu soal tanah, terancamnya itu soal perampa­ san tanah. Di masyarakat adat itu tidak ada bentuk pengakuan atas hak ulayat mereka. Di samping itu, petani juga tidak mendapatkan jaminan soal penguasaan mereka,” katanya saat ditemui di Kantor AGRA Kalbar, Jumat (15/12/2017).

“Itu soal penguasaan (tanah), belum lagi soal proses produksi.

Sama, hasil input output dimonopoli mengakibatkan proses produksi petani juga mengalami kegagalan. Karena satu, petani tidak mendapatkan subsidi pupuk, kalaupun harus memupuk mereka beli pupuknya mahal,”

40 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

tambahnya.

Wahyu menjelaskan banyak pula persoalan yang dihadapi petani sekitar konsesi perkebunan kelapa sawit, mulai dari penetapan upah yang sangat rendah (melalui sistem tonase) hingga penetapan target panen yang memberatkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar 2017 mencatat, sektor primer khususnya pertanian memberi kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, sekitar 50,86%. Namun di sisi lain, hingga Maret 2016, penduduk miskin di Kalbar tercatat sebanyak 347,88 jiwa. Sebagian besar (78,62%), penduduk miskin berada di pedesaan de­ ngan pekerjaan utama sebagian besar di sektor pertanian.

Janji Politik Reforma Agraria Reforma agraria atau pembaruan agraria yang sudah sejak lama termaktub dalam konstitusi bukanlah ide baru. Gagasan ini telah melalui perjalanan panjang dengan dinamika kuasa politik mewarnainya. Bernhard Limbong dalam bukunya “Reforma Agraria” (2012) menyebutkan alasan urgen dalam pelaksanaan Reforma Agraria ialah untuk menegakkan HAM, mengentaskan kemiskinan, membangun ketahanan pangan, meminimalisir konflik pertanahan dan melestarikan lingkungan.

Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) soal kemajuan reforma agraria 2017, bahwa peme­ rintah sudah mulai mengambil berbagai langkah baik dari segi regulasi, pembentukan kelembagaan hingga mekanisme pelaksanaan. Meskipun begitu,

UTAMA

pemerintah masih dinilai belum sungguh-sungguh dalam melaksanakan reforma agraria.

Selain ada potensi penyimpangan reforma agraria dari prinsip UUPA 1960, birokrasi dari pusat hingga daerah juga belum mempunyai kesiapan dalam pelaksanaannya. KPA juga menyebutkan bahwa implementasi dari redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) masih minim sejak program ini menjadi prioritas nasional.

Terkait program Reforma Agraria yang dijalankan pemerintahan saat ini, Wahyu Setiawan menilai bahwa gagasan yang juga tertuang dalam Nawacita tersebut tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu mengurangi monopoli terhadap tanah. “Karena tanah-tanah eks HGU baik HPH maupun yang lainnnya itu tidak menjadi target dari Reforma Agraria,” ungkapnya di sela Aksi Mayday, Selasa (1/5/2018).

“Masih terjadi monopoli atas tanah, di Kalbar misalnya, dari 14,68 juta hektar tanah, 98% sudah dikapling-kapling untuk industri ekstraktif baik perkebunan yang ada 4,3 juta dan target pemerintah ada 5,2 juta, pertambangan 5,2 juta dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) 1,2 juta, dan ini tidak mengurangi monopoli atas tanah,” ungkap Wahyu.

Hal lain yang menguatkan pendapatnya adalah bahwa tanah-tanah yang disertifikasi oleh pemerintahan Jokowi bukanlah tanah yang terlantar melainkan tanah yang memang sebelumnya telah dimiliki oleh

kaum tani namun belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Artinya tidak ada pemberian tanah oleh Jokowi, tapi tanahtanah itulah yang disertifikasi,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Sudarman, kepala seksi di Bidang Penataan Pertanahan BPN Kalbar menjelaskan bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis), tanah yang diredistribusi itu merupakan tanah yang bertipe eks HGU, terlantar, eks kawasan hutan dan ada juga yang transmigrasi. Selain itu, terkait sertifikasi tanah yang dilakukan pemerintah, menurutnya di­sambut baik masyarakat Kalbar. “Tapi itu yang jelas, kalau kita lihat Kalbar saja hampir 90% masyarakat menyambut bagus untuk sertifikasi,” ungkapnya, Selasa (27/3/2018).

Lebih lanjut Sudarman menambahkan bahwa asset reform merupakan salah satu cara pemerintah untuk kesejahte­ raan masyarakat. “Kalau sudah punya sertifikat, kita hubungkan dengan simpul-simpul ekonomi seperti CU atau bank.

Dengan sertifikat itu, masayarakat bisa pinjam ke bank untuk modal usaha,” imbuhnya.

Secara tidak rinci, data BPN Kalbar menunjukkan, jumlah bidang tanah redistribusi di Kalbar sejak 2015 hingga 2017 secara berurutan masingmasing 4.500, 2.500, dan 750 bidang. Sedangkan untuk sebaran luas tanah redistribus di Kalbar, pada tahun 2015 terdapat 10.349,15 hektar, 2016 seluas 2.561,87 hektar dan 726,45 hektar pada tahun 2017.

Sigit Santoso, Kepala Bidang

Penataan Pertanahan BPN Kalbar saat ditemui reporter Mimbar Untan menjelaskan bahwa pembagian 9 juta hektar tanah oleh pemerintah dibagi menjadi dua. Untuk legalisasi aset dan redistribusi tanah masing-masing 4,5 juta hektar.

Kemudian legalisasi aset dibagi lagi, yang pertama untuk transmigrasi 600 ribu hektar dan 3,9 juta hektar untuk Pendaftraan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Terus belakangan itu redistribusi tanah, ada 400 ribu hektar HGU habis, tanah terlantar dan seterusnya. Dan satunya lagi, pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektar. Redistribusi tanah juga mendapatkan prioritas mulai 2017. Jadi tahun lalu itu kecil, cuma 23 ribu bidang se-Indonesia, tahun ini 350 ribu bidang tanah. Di Kalbar sendiri itu mendapat lokasi 71.800 bidang tanah yang akan disertifikatkan melaui redistribusi tanah,” bebernya.

Ia menambahkan, saat ini guna mendorong terlaksananya Reforma Agraria, di Kalbar dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria yang diketuai oleh Gubernur. Perannya menjadi wadah kooordinasi agar Reforma Agraria tidak berhenti di BPN. “Reforma Agraria punya semua, punya pemerintah punya Pak Presiden. Kita dorong sama-sama untuk ya istilahnya bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ke­ timpangan, pemerataan lebih berkeadilan, berkelanjutan secara lingkungan” ungkapnya.

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

41

SOROTAN

TRANS PONTIANAK SARANA ALTERNATIF KURANGI KEMACETAN “Kemacetan luar biasa kerap terjadi di sejumlah titik pada waktu – waktu tertentu. Dari hasil riset lembaga Inrix, sepanjang tahun 2017, Pontianak masuk dalam daftar 10 Kota termacet seIndonesia. Jika dibiarkan tanpa solusi, tentunya akan menjadi masalah yang berkelanjutan.

Diperlukan manajemen dan tata kelola transportasi yang tepat sasaran sehingga dapat mengurangi kemacetan di beberapa titik kota Pontianak”

M

ENGINJAK usia kian dewasa, tak dipungkiri Kota Pontianak sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat semakin berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai 618.388 jiwa, dengan kelompok usia 15 – 64 mencapai 69,46 persen.

Dari sisi transportasi, jumlah kendaraan yang terdapat di Pontianak bertambah banyak pada tahun 2017 dibanding tahun 2016. Jenis kendaraan yang paling banyak adalah sepeda motor sebanyak 126.833 unit.

Bertambahnya jumlah kendaraan ini, jika tidak diantisipasi dapat menimbulkan dampak bagi kelancaran sistem transportasi di Kota Pontianak khususnya masalah kemacetan.

Berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi yang dilakukan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura, di Kota Pontianak, ditemukan 11 titik

Oleh: Cindyta Rabilla

kemacetan yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu, Pontianak Utara, Pontianak Barat dan Pontianak Kota. Dari ketiga kecamatan tersebut terdapat tiga titik kemacetan terparah pada masing-masing kecamatan.

Pantauan Mimbar Untan, pada pagi hari, kemacetan terparah terjadi mulai pukul 07.00-09.00. Sedangkan siang hari kemacetan kembali terasa pada pukul 12.00-14.00 dan sore hari pada pukul 16.0018.00 WIB. Dari semua titik, Kemacetan yang paling parah terjadi pada ruas Jalan Khatulistiwa dikarenakan adanya dua arus yang berlawanan arah termasuk jalur masuk dan keluar penyeberangan ferry.

Meski kondisi macet arus lalu lintas di Kota Pontianak kian terasa, namun Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Sri Lena Candramidi menilai Kota Pontianak masih belum bisa dikategorikan macet. “Kalau macet itu kayak Jakarta, macet berjam – jam. Sedangkan Pontianak itu masih padat merayap. Itupun tidak sampai berjam-jam, belum macet,” katanya saat ditemui Mimbar Untan pada, Senin (21/5/2018).

Menurutnya untuk me­ ngurangi kemacetan, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak adalah de­ ngan menghadirkan lima unit armada Bus Trans Pontianak sebagai sarana alternatif pe­ mecahan masalah. ”Saat ini kami memiliki 5 Bus Trans Pontianak yang sudah mulai

42 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

digunakan sejak Juli 2017, kami juga sudah gencar sosialisasi melalui media cetak, media elektronik serta sosialisasi ke sekolah – sekolah,” tuturnya.

Trans Pontianak merupakan salah satu bantuan operasional dari Kementrian Perhubungan, yang mulai digunakan sejak awal tahun 2017. Sesuai de­ngan SK Pontianak. Operasional Trans Pontianak dimulai pada pukul 06.00 hingga 12.30 setiap harinya, dengan rute Jl. Rs. Sudarso – A. Yani –Sutoyo –Jl. Johan Idrus, Sultan Abdurahman – Sultan Sharir – M.Yamin – Ampera – Gusti Hamzah – Alianyang, dan K.HA Dahlan, dengan tarif yang minim. “biaya tarif Trans Pontianak, masih sangat minim yakni sebesar dua ribu rupiah untuk pelajar dan lima ribu rupiah untuk umum,” jelas Utin.

Beberapa titik halte Trans Pontianak juga berada pada area yang menjangkau lingkungan sekolahan agar dapat digunakan para pelajar, se­ perti Taman Akcaya, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Martadinata depan SMAN 2 Pontianak, Jalan Hasanudindepan SMPN 5, Jalan S Parmandepan SMKN 3, Jalan Kom Yos Soedarsodepan SMKN 4, depan Sekolah Terpadu Jalan Tanjung Raya II dan depan SMAN 5 Jalan Khatulistiwa.

Penumpang umum yang pernah menggunakan jasa Trans Pontianak, Nurhayati mengatakan, fasilitas yang ditawarkan cukup memadai dan nyaman, yakni dapat menampung sekitar tiga puluhan penumpang dengan daya tampung sebanyak dua puluh untuk kursi duduk dan sepuluh untuk berdiri, serta dilengkapi de­ngan full AC, pintu, dan hiburan musik yang akan me­ nemani sepanjang perjalanan.

SOROTAN

Upaya Sosialiasi ?

Menurut Utin Sri Lena Candramidi, Sosialiasi Trans Pontianak terus dilakukan melalui website milik Dinas Perhubungan dan Aplikasi Gencil.

“Upaya sosialisasi akan terus kami upayakan. kami kan punya website dinas perhubungan, punya aplikasi Gencil yang nantinya akan disosialisasikan lebih gencar. Kemudian nanti kami akan mengkaji satu wilayah di Jalan Gajah Mada, nantinya kendaraan roda empat tidak boleh masuk, Trans Pontianak yang akan keli­ ling, jadi masyarakat bisa memanfaatkan kendaraan Trans Pontianak,”jelas Utin. Selain itu Dinas Perhubungan juga akan mengkaji regulasi khusus dengan membuat rekayasa jalan, serta akan membatasi jumlah kendaraan tiap orang, di lingkungan rumah tangga.

Firsta Rekayasa ST,MT selaku Akademisi Perencanaan Wilayah Kota (PWK) Universitas Tanjungpura berpendapat, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat agar perlahan beralih ke Trans Pontianak adalah dengan mempromosi-

kan Trans Pontianak kegenerasi muda serta mendatangi koridor titik – titik yang ramai dikunjungi masyarakat. “Sosialisasi dan promosinya bisa dilakukan ke generasi muda dulu, generasi kids zaman now yang kekinian sekarang ini suka sama hal yang baru – baru, intinya bisa berinterkasi ke kaum ini, baru dibikin eye coaching nya yang preventif, misalnya dengan ajakan berselfie dengan hashtag #transpontianak, dibikin caranya agar menarik pengguna dulu,” Kamis(17/5/2018).

Upaya Efektifitas ?

Upaya – upaya memaksimalkan Trans Pontianak untuk masyarakat terus ditingkatkan. “Kedepan Trans Pontianak akan didesain hingga memiliki aplikasi. Sehingga angkutan tersebut dapat terdeteksi, Insyallahakan di realisasikan tahundepan paling lama” (21/5/2018).

Peremajaan angkutan umum juga penting dilakukan oleh pemerintah, peremajaan bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan. Sehingga, para penumpang lebih nyaman kare-

na transportasi yang dinaikinya terlihat bersih dan tidak kotor.

Kemudian, yang harus diperhatikan adalah fasilitas bagi wanita hamildan lansia serta fasilitas yang mumpuni bagi para penyandang disabilitas, seperti bangku khusus serta akses khusus yang dapat membuat mereka bisa mandiri saat berada di ruang publik, tambah Firsta Rekayasa Akademisi Untan (17/5/2018) Firsta menambahkan A­ ngkutan umum yang ada sekarang, mungkin bisa diberdayakan untuk para pendatang yang digunakan sebagai moda untuk sarana rekreasi mengunjungi wisata – wisata yang ada di Kota Pontianak. “Memberi kesadaran kemasyarakat itu agak sulit, karena masing–masing masyarakat sudah memiliki kendaraan pribadi yang mungkin lebih memudahkan pergerakan mereka ditambah kejutan dari ojol (ojek online).

Dan mungkin kedepan Dinas – dinas terkait harus melakukan kajian – kajian lagi untuk memaksimalkan moda Angkutan Umum tersebut ” tutupnya (21/05/2018).

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

43

SASTRA

s e d a K u Pemil

S

EPANJANG jalan poros yang membelah Desa Ringin Sewu, jalan-jalan tikus, juga jalan-jalan yang tidak penting seperti jalan menuju ke sawah, menuju ke kali, menuju ke pemakaman, kini semarak dengan umbul-umbul, bendera, spanduk de­ngan ber­bagai ukuran dan hanya didominasi oleh dua warna yang mencolok; hijau dan kuning. Warna hijau diwakilkan dengan tanda gambar buah kelapa muda. Warna kuning memilih buah nanas sebagai logo. Kurang dari satu bulan, Desa Ringin Sewu akan melaksanakan pesta demokrasi paling megah sepanjang sejarah desa itu berdiri; pemilihan umum kepala desa. *** Tadinya, tak banyak, bahkan mungkin bisa dibilang tak ada, warga Desa Ringin Sewu yang punya nyali untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon. Yang jadi penyebab cuma satu; nama besar Juragan Eko telah mengobrakabrik mental dan kepercayaan diri mereka.

“Percuma, Cuk, percuma.

Ndak bakalan ada calon yang mampu menandingi kekuatan finansial Juragan Eko. Nekat daftar jadi calon, kalau saingannya Juragan Eko, ya cuma jadi bahan tertawaan saja. Iya toh?”

Begitu kata Poniran, tokoh

muda Desa Ringin Sewu yang pendidikannya terbilang lumayan; lulus SMA di kota kecamatan.

Makanya, bahasa yang dia gunakan juga lumayan bagus. Kelihatan cerdas. Berwawasan.

“Mangkanya, kita harus bersatu padu, Ran. Kita angkat salah satu dari kita untuk jadi tandingan Juragan Eko. Piye menurut, Sampeyan?”

“Halah,” Poniran mengibaskan tangan, mematahkan usul Markum, tokoh muda juga, tapi tidak sekolah tinggi seperti Poniran.

Markum hanya lulusan SMP. “Kok halah? Apa usulku ndak ada pertimbangan untuk diwujudkan?”

“Gini ya, Kum,” Poniran membenarkan letak duduknya, “pertama, siapa orangnya di antara kita yang bersedia kita usung jadi calon Kades? Ndak ada to?

Dan misal ada, kedua, berapa kekayaan yang dia punya? Sampai seberapa jauh calon yang kita usung ini sanggup meladeni politik uang-nya Juragan Eko?” imbuh Poniran berapi-api.

“Sampeyan ini kok selalu duit… duit… duit. Kok selalu duit yang dijadikan patokan!”

“Lha iya. Apa lagi coba? Segala sesuatu itu, kalau sudah mengedepankan yang namanya money politic, jangankan massa dari bangsa manusia, pasukan dari bangsa dedemit saja bisa didatangkan.”

44 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

“Mangkanya,” Markum me­ ngetuk meja dua kali, “kita siapkan calon tandingan. Kita kampanye. Kita buka pola pikir warga.

Tolak yang namanya politik uang.

Ini tugas sampeyan, Ran. Sampeyan kan pernah sekolah di kota.

Sampeyan mewakili kelompok pintar di desa kita ini. Piye, Ran?” Kembang-kempis hidung Poniran demi menerima pujian dari teman sepermainannya itu.

Tapi sebentar kemudian, Poniran geleng-geleng kepala.

“Ada apa, Ran?” “Kum, kita belum memperhitungkan kekuatan Kang Bawuk dan segenap pengikutnya. Kang Bawuk memang tidak nyalon.

Tapi kamu sendiri juga paham toh, siapa Kang Bawuk itu?”

Markum menepuk jidatnya sekali, seolah baru tersadar dari sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. Markum benar-benar lupa kalau Desa Ringin Sewu ada manusia bernama Bawuk.

Sepi. Baik Poniran maupun Markum sama-sama bungkam.

Tak ayal, tampang sangar Bawuk berkelebat di benak Poniran dan Markum. Bawuk adalah preman penguasa di beberapa desa, terminal, dan pasar. Di Desa Ringin Sewu sendiri, anak buah bawuk cukup banyak. Mereka loyal kepada Bawuk. Jika A disebut Bawuk, maka tak ada satupun pengikutnya yang berani keluar jalur. A adalah

SASTRA

KAKANDA REDI Penulis Buku Tentang Sebuah

Jatuh Cinta kepada Jatuh Cinta Itu Sendiri

harga mati. Jangan kata mau ke D, berani menyentuh B saja akibatnya bisa sangat fatal.

Konon, Bawuk pernah dipenjara sebab membunuh komplotan preman penguasa terminal di kota kecamatan. Tujuh orang sekaligus.

Bukan main. Bayangkan, tujuh orang! Salah satunya adalah kepala begundal penguasa terminal pula. Hebatnya lagi, Bawuk tak lama berada di penjara. Entah siapa dan muslihat yang bagaimana yang digunakan hingga bisa mengeluarkan tahanan yang sebenarnya akan dijatuhi hukuman mati. Maka, begitu keluar dari penjara, banyak preman dan para begundal yang menyerahkan diri dengan suka rela untuk jadi pengikut setia Bawuk.

Celakanya, di Desa Ringin Sewu, Bawuk adalah kaki tangannya Juragan Eko yang terbilang loyal. Jika pada akhirnya Juragan Eko mencalonkan diri sebagai kades, orang paling kaya di desa itu cukup menyumpal Bawuk dengan bergepok uang demi meraup suara saat pemilu kades nanti. Dan, tentu saja, aroma kemenangan sudah di depan mata. Soal fakta ini, siapa orangnya yang berani membantah? Tidak ada!

Maka tak pelak, Bawuk, de­ ngan nyaris dua pertiga warga Desa Ringin Sewu yang jadi pengikutnya yang juga pemilih potensial saat pemilu kades nanti,

adalah kunci kemenangan bagi siapa saja calon yang dia dukung.

Baik Poniran maupun Markum sadar betul akan hal ini.

“Bukan pemilihan namanya kalau calonnya cuma satu, Ran,” ujar Markum tiba-tiba memecah keheningan.

“Benar, Kum,” sahut Poniran alakadarnya, “Tapi kalau situasi dan kondisinya seperti ini pun, ujung-ujungnya bakal jadi demokrasi yang penuh dengan basa-basi. Formalitas. Asal ada saja.

Sementara pemenangnya sudah ketahuan bahkan sejak pemilu kades belum digelar.”

Poniran dan Markum termenung menghabiskan sisa sore yang tinggal beberapa puluh menit lagi. *** Tak pernah ada yang menyangka jika tiba-tiba nama Kang Surip muncul sebagai penan­tang Juragan Eko di pemilu kades nanti. Kang Surip, dengan tampang dan kekuatan finansial yang sama sekali tidak meyakinkan, mendeklarasikan diri sebagai calon kepala desa dengan visi dan misi yang bisa dibilang mentereng.

Segala hal yang berbau kerakyatan akan diberdayakan dan akan diupayakan.

Tokoh-tokoh di belakang Kang Surip sudah jelas; Poniran dan Markum. Bahkan, visi dan misi yang mentereng itu, yang

digembar-gemborkan oleh Kang Surip itu, adalah bikinan Poniran dengan dibantu oleh Menur, istri Kang Surip sendiri. Di kepemimpinan kepala desa yang lama, Menur adalah tokoh muda yang terbilang penting yang mendedikasikan diri menghidupkan kembali sanggar tari desa yang pernah mati suri. Perempuan bertubuh sintal dan lentik itu tergolong ke dalam tokoh muda yang berke­ sempatan menicipi pendidikan di kota kecamatan.

Banyak laki-laki di Desa Ri­ ngin Sewu yang mengatakan kalau Kang Surip sangat beruntung bisa menikahi Menur. Bukan main.

Kalimat-kalimat semacam itu ke­ luar dengan diiringi intonasi iri dan dengki. Kang Surip sendiri merasa untuk urusan ini, dia bolehlah sedikit jumawa. Malah, secara tidak langsung, Kang Surip menjadikan Menur sebagai umpan bagi para laki-laki pemilih potensial untuk merapat ke kubunya.

“Kang Bawuk yang harus kita taklukkan,” ujar Markum suatu sore di rumah Kang Surip. Dia dan beberapa tokoh muda tengah menyusun strategi pemenangan Kang Surip menjadi kepala desa.

“Kekuatan uang Juragan Eko tak akan tertandingi. Manusia macam Bawuk tentu akan menghambakan diri kepada calon yang mampu memberinya uang dalam jumlah banyak.”

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

45

SASTRA

“Itu benar,” sahut Markum membenarkan ucapan salah satu tokoh muda yang hadir. “Karenanya, Kang Bawuk itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu.

Kalau kita bisa menggarap Kang Bawuk, pengikutnya akan semakin gampang kita kendalikan.”

“Caranya?”

“Itu yang harus kita pikirkan!”

Kang Surip terlihat mengusap muka. Poniran tepekur. Menur mengerjapkan mata beberapa kali.

Tokoh muda yang lain tampak berpikir keras. *** Hari-H pemilihan umum kepala desa sudah tiba. Pasar-pasar diliburkan. Sawah dan ladang sepi.

Hari ini adalah pesta demokrasi paling megah sepanjang sejarah berdirinya Desa Ringin Sewu. Di balai desa, bendera dan umbulumbul warna hijau dan kuning tertata dengan rapi. Kang Surip gagah dengan buah kepala yang dia pilih sebagai tanda gambar. Juragan Eko terlihat penuh wibawa dengan buah nanas yang dia pilih sebagai logo. Keduanya duduk bersanding di halaman balai desa.

Keduanya tersenyum ramah.

Keduanya tampak mengangguk berkali-kali kepada warga yang menyapa.

Satu demi satu warga yang sudah terdaftar sebagai pemilih masuk ke bilik suara. Mereka memilih calon yang memiliki program kerja cocok dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan untuk ke depannya nanti.

Menjelang tengah hari, pro­ sesi pemilihan sudah selesai. Tak ada warga yang tidak memilih.

Semuanya menggunakan hak pilih dengan sebenar-benarnya. Seusai memilih pun mereka tak langsung kembali ke rumah. Mereka masih bertahan di balai desa. Mereka

ingin mengetahui dengan mata kepala sendiri, calon yang mana yang akan memenangkan pemilihan umum kepala desa kali ini.

Panitia pemungutan suara sudah membuka kotak suara. Warga yang ditunjuk sebagai saksi juga sudah duduk di tempatnya masing-masing. Tepat pukul tiga belas, surat suara pertama disebutkan.

“SURIPTO.” Panitia pemungutan suara meneriakkan nama Kang Surip. Warga pendukung Kang Surip bersorak. Wajah Juragan Eko seketika kecut.

“EKO SUPANGAT.” Akhirnya nama Juragan Eko disebut juga setelah Kang Surip unggul sebelas suara. Tak banyak pendukung Juragan Eko yang bersorak.

Juragan Eko tambah masam.

Perolehan suara sama sekali di luar perkiraan. Kejar-kejaran perolehan suara tak terjadi. Juragan Eko yang digadang-gadang akan menang, justru perolehan suaranya tertinggal lumayan jauh.

Pukul lima belas lebih sepuluh menit. Prosesi penghitungan suara dinyatakan selesai. Jumlah suara yang masuk sama persis dengan jumlah warga yang terdaftar sebagai pemilih. Tak ada surat suara yang dinyatakan rusak atau tidak dicoblos.

Sore ini, balai desa gegap gempita. Hasil pemilihan umum kepala desa sudah dinyatakan final.

Kang Surip menang telak! *** Tidak bisa tidak, Poniran dan Markum adalah dua orang yang paling berbahagia atas kemena­ ngan telak Kang Surip ini. Me­reka membuktikan bahwa ternyata kekuatan uang bisa dilawan de­ ngan kekuatan kebersamaan. Tim pemenangan yang dipelopori oleh Markum, Poniran, dan Menur kerap kampanye dari rumah ke

46 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

rumah. Mereka mendatangi satu persatu warga, berusaha meyakinkan warga untuk memilih Kang Surip sebagai kepala desa selanjutnya. Program kerja yang disusun Poniran dan Menur yang jadi senjata mereka saat berkampanye.

Baik Poniran, Markum, tim pemenangan yang lain, bahkan Kang Surip sendiri, tak ada yang tahu jika kemenangan itu sejati­ nya mesti dibayar mahal. Menur adalah tumbal atas kemenangan suaminya itu. Saat mendatangi kediaman Bawuk, Menur menawarkan program kerja yang tentu saja segera menjadi bahan tertawaan Bawuk. Menur merasa wibawa suaminya dilecehkan. Maka tidak boleh tidak, suaminya harus menang di pemilihan kelak. Diamdiam, Menur menawarkan sesuatu yang lain, yang bukan uang, namun sama-sama menyenangkan.

Seumpama harimau yang sedang lapar dan tiba-tiba didatangi oleh rusa yang menyerahkan diri bulat-bulat untuk disantap, Bawuk menelan ludah berkali-kali. Menur memang sudah menikah. Tapi laki-laki mana yang berani membantah kemolekan tubuh Menur?

Menur masih sintal dan Bawuk tahu betul itu. Bawuk yang sudah gelap mata, bersumpah atas nama setan-setan penghuni neraka, suami Menur akan jadi kepala desa selanjutnya. Bahkan Bawuk langsung mendeklarasikan diri sebagai tim kampanye bayangan saat itu juga.

Mendengar itu, Menur menyeringai. Matanya memandang jijik kepada Bawuk yang berkalikali menelan liur.

“Kau dan laki-laki lain di desa ini sama saja!” cibir Menur sembari menanggalkan satu demi satu pakaian yang dia kenakan.

PROFIL

KEMBANGKAN SEKTOR PERTANIAN DI DESA Heri Purnomo (43) nekat merantau dan terjun ke dunia pertanian selepas mengenyam pendidikan Sekolah Teknik Mesin (STM) di Kediri Jawa Timur (Jatim). Ayah dari lima orang anak ini semakin menekuni bidang pertanian setelah ia mendapat predikat sebagai pemuda pelopor. Dengan modal pengalaman yang cukup, ia telah mampu menggagas saung belajar hingga dikenal dan mampu menggaet masyarakat yang ingin belajar bertani.

A

WAN mendung dan hembusan angin yang menerpa dedaunan seakan membuat pembicaraan Heri Purnomo dengan reporter Mimbar Untan menjadi akrab dan menyenangkan, Sabtu (19/5/2018) sore. Di sekitar salah satu lahan, terlihat pula tiga orang sedang melakukan praktek lapangan.

Jarak tempuh untuk sampai ke rumah Heri di Trans Kalimantan Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya kurang lebih satu jam dari pusat Kota Pontianak, melewati jalan timbunan tanah kuning sekitar 2 km. Kediamannya ini berada di lokasi yang cukup terpen-

cil dengan hamparan sawah mengelilingi rumah.

Heri merupakan salah satu masyarakat yang berprestasi khususnya di bidang pertanian. Sebelumnya ia juga warga Kabupaten Sintang. Pada 18 September 2006 lalu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menunjuknya sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Selain itu, tahun 2008 ia pun mendapat julukan sebagai tani berprestasi peringkat 1 seKabupaten Sintang.

Kepercayaan dari beberapa pihak tidak hanya berhenti sampai disitu. Heri pernah diamanahkan menjadi narasumber pada Pelatihan Budidaya Padi System of Rice Intensification (SRI) Organik yang diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Provinsi Kalbar dan pihak terkait dengan Yayasan Aliksa Organik Sri di Nagrak Organik Sri Center Sukabumi Jawa Barat.

Pria yang sempat menjadi koordinator teknisi pembuatan Pupuk Organik (Mol) ini juga

Oleh: Titin Karmila

pernah memproduksi 1 ton beras menggunakan sistem SRI pada tahun 2008. Usaha ini merupakan hasil kerja sama dengan Kelompok Tani Telaga I Kecamatan Binjai Hulu dengan menggunakan lahan seluas 20 Ha. Di Sintang, Heri mengaku pernah mengetuai Kelompok Tani Sinar Pagi dan menjadi penyuluh swakarsa. Atas karsa dan karyanya dalam menumbuh kembangkan jiwa pengabdian pemuda dalam pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya, Heri pun mendapat piagam penghargaan sebagai Pemuda Pelopor Kalimantan Barat pada tahun 2009, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalbar No.541 Tahun 2009.

Mulai saat itu, Heri semakin menekuni bidang pertanian.

Hingga sekarang pun, setelah pindah ke Kubu Raya, Heri menjalani aktivitas sebagai petani aktif.

Ia sering mengadakan pertemuan antar RT dan berbagai kelompok, khususnya di Desa Kuala Mandor A tempat ia tinggal saat ini. â&#x20AC;&#x153;Kalau tidak ada pelatihan, untuk Majalah Mimbar Untan Edisi XI

47

PROFIL lingkungan kita ajarkan tiap hari, contohnya ketika masyarakat meminta solusi soal cabai daunnya kriting, kita berikan cara-cara mengatasinya,” paparnya, Sabtu (19/5/2018).

Saung Pusat Belajar Kampung Berbekal semangat ingin mengembangkan ilmu pertanian dan pengelolaan desa sehingga mampu meningkatkan produktifitas pertanian dan mengelola desa secara baik, berdirilah Saung Pusat Belajar Kampung (PBK) pada tahun 2013.

Heri juga mengatakan, alasan lain dirinya membangun saung ini ialah berangkat atas keprihatinannya terhadap para petani. “Bapak saya kan petani, sampai saat ini tidak ada yang memperhatikan petani. Saya menginginkan pekerjaan petani itu, karena pekerjaan yang paling mulia,” katanya.

Heri menambahkan bahwa sebelum merintis PBK ini, ia bergabung dengan organisasi Masyarakat Petani Indonesia lalu akhirnya memisahkan diri. Bersama warga lainnya ia membentuk Ikatan Kelompok Tani Bersatu yang kemudian membangun Saung PBK. Baginya mendirikan saung ini tidaklah mudah seperti dibayangkan.

“Semua serba swadaya, tidak ada yang namanya kita minta bantuan, ataupun kita minta dana, dari iuaran masyarakat sampai mendirikan tiang itu adalah masyarakat sini semua,” jelasnya.

Sejak berdiri, saung ini didukung oleh berbagai tenaga ahli pertanian, seperti ahli pupuk organik, pengolahan tanah, manajemen desa, pemetaan kampung dan lain-lain. Selain itu, PBK juga telah memiliki demplot lahan pertanian yang kini sedang dikelola.

Namun, saung yang awalnya berada di Jalan Trans Kalimantan Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang ini tak bertahan lama.

Setahun setelah didirikan, tepatnya pada 2014, Saung PBK roboh.

Heri mengaku bahwa robohnya saung ini disebabkan karena ramainya pengunjung yang datang sedangkan konstruksi saung berbahan kayu.

Menurutnya, sampai saat ini masyarakat masih menuntut agar saung yang telah roboh itu tetap ada dan dibuka kembali. “Masyarakat menuntut saung disana Desa Korek tetap dibuka, yang berjuang itu masyarakat kuala mandor A,” katanya menjelaskan lokasi saung yang telah roboh.

Kendati bangunan roboh, pelatihan atau bahkan penyuluhan tetap dapat berjalan. “Jika ada yang ngadakan penuyuluhan atau pelatihan di luar, di ruangan ataupun di lapangan kita akan tetap kasi materi cuma atas nama Saung Pusat Belajar Kampung ini“.

Sebelumnya Saung PBK ini kerap menjadi tuan rumah se­bagai lokasi belajar dan praktek saat memperingati Hari Tani Nasional.

Heri juga selalu ditunjuk menjadi narasumber terkait bidang pertanian. Di antarannya kegiatan yang sempat diselenggarakan oleh BEM Fakultas Pertanian Untan.

Heri menceritakan, biasanya dia membawa pengunjung ataupun masyarakat ke lokasi sayuran maupun persawahan yang berada di sekitar Saung PBK. Sembari itu, ia memberikan penjelasan bagi yang ingin belajar, mulai dari dasar-dasar, hingga ke praktek sekaligus yang ke profesional.

Karna baginya di saung belajar sepenuhnya adalah 75% lapangan dan 25% materi.

Heri menyampaikan, ia sangat menginginkan mahasiwa khususnya mahasiswa pertanian menjadi ujung tombak petani, karena mereka memiliki pendidikan. Jika hanya berpegang teguh dengan para komunitas pemuda, tentunya jauh dari maksismal.

“Tentunya mahasiswa adalah penerus, karena gaya pemikir yang

48 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura

jenius menjadi dasar mendapatkan pengalaman alam, dan sebab dasar pertama orang bisa itu ialah pendidikan, pengalaman alam tidak sepenuhnya mempengaruhi tapi hanya beberapa persen saja,” kata pria yang juga anggota Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) ini.

Dari saung PBK ini, mimpi Heri mulai nyata. Geliat desa di sektor pertanian semakin di lirik.

Selain itu, pertanian organik mulai maju dan pendidikan semakin diutamakan. “Berat rasanya impian saya saung itu menjadi besar, dulunya saung ini pondok dan karena keinginan masyarakat, masyarakat setempatlah yang membangun Saung PBK dan rumah saya ini, karena banyak orang yang membutuhkan sarana belajar,” katanya Saat ini pun Saung PBK telah dikukuhkan dan resmi berganti nama menjadi Saung BUMDes (Badan Usaha Miliki Desa) yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Berdasarkan hasil diskusi dari RT, Kepala Desa dan Pak Camat, telah kita kukuhkan, saung yang dinamakan Saung BUMDesa dengan pendanaanya dari APBD,” ujarnya sambil menunjuk lokasi yang akan dibangun saung tepat depan rumahnya.

Kini kampungnya mulai berbenah, saung yang dulunya mandiri sekarang akan berkembang lewat kecamatan. Heri berharap, desanya menjadi maju, teladan dan percontohan setiap kecamatan. ”Perkembangkan lewat kecamatan, ingin menjadi percontohan percamat, awalnya yang bangun itu masyarakat, sekarang masyarakat akan saya kembangkan menjadi jasa kecamatan dan jadi milik masyarakat Kecamatan Kuala Mandor B, jadi saung ini milik semuanya bukan milik pri­ badi lagi,” tutup Heri.

Majalah Mimbar Untan Edisi XI

49

50 Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Tanjungpura