EC orner Edisi Juni 2020 Siapkah Jakarta untuk
New Normal?
ECorner
ECorner B
erdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2020, suatu daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengharuskan masyarakatnya untuk sekolah, bekerja, dan beribadah di rumah dan juga membatasi setiap kegiatan di tempat/fasilitas umum. Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB sejak tanggal 11 April – 4 Juni 2020. Akan tetapi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memutuskan adanya perpanjangan PSBB. Perpanjangan ini pun ditetapkan sebagai masa transisi untuk menuju tahapan berikutnya. Transisi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan Jakarta dari masa pembatasan yang masif menuju kondisi aman, sehat, dan produktif.
Siapkah Ibu Kota Menghadapi New Normal?
Terdapat dua fase di masa transisi PSBB. Fase pertama dimulai dari pelonggaran kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan efek risiko terkendali. Jika fase pertama ini bisa tuntas di akhir bulan Juni, DKI Jakarta dapat masuk ke fase kedua, yaitu kelonggaran di bidang yang lebih luas. Lalu, sampai kapan PSBB ini akan tetap dilaksanakan? Apakah DKI Jakarta siap untuk menyambut era new normal? New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologi di wilayah terkait. Jika melihat arti new normal, serta adanya data pada Maret 2020, reproduction number COVID-19 di Jakarta, yakni empat. Artinya, satu orang bisa menularkan COVID-19 kepada empat orang. Namun, sejak pertengahan April lalu, reproduction number COVID-19 di ibu kota berhasil turun hingga sekitar satu. Melihat hal ini, bila DKI Jakarta mampu menurunkan lagi kurva positif COVID-19 serta didukung dengan adanya kedisiplinan dari warga Jakarta dalam menjalani langkah-langkah pencegahan di tempat kerja seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan etika pernapasan maka DKI Jakarta dapat menjadi provinsi yang mampu menjalankan era new normal. (AE/MSA/WOS)
Persiapan Masa New Normal, Bagaimana Peran Masyarakat untuk Menghadapinya?
S
aat ini fase new normal segera dilonggarkan, artinya masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas di luar rumah dengan tatanan kehidupan baru, yaitu mematuhi sejumlah protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu hidup berdampingan dengan COVID-19, seperti yang diungkapkan Bapak Presiden Joko Widodo “artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus bisa berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan.� Meskipun sudah diungkapkan oleh pemerintah, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang penerapan new normal ini,bagaimana kehidupan new normal bisa berjalan? Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menghadapinya? Hal ini tentunya membuat pemerintah menyiapkan konsep peranan masyarakat dalam menjalankan kehidupan new normal agar mereka dapat memulainya dengan berbagai aspek kehidupan yang ada.
Prinsip pada new normal adalah masyarakat mampu menyesuaikan pola hidup baru. Misalnya, kegiatan yang sebelumnya bisa dilakukan di lingkungan terbuka, sekarang berubah menjadi lebih ke sistem virtual. Masyakarat diharapkan cepat dalam beradaptasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal, melakukan proses belajar mengajar, dan beribadah dari rumah. Selain itu, dilakukan juga dengan mengurangi berada di kerumunan, menghindari kontak fisik, menjaga jarak dengan orang lain, dan selalu mengedepankan protokol kesehatan. Peranan masyarakat ini sangat penting dalam perubahan kehidupan baru untuk memutus rantai COVID-19. Pemerintah telah membuat sejumlah ketentuan yang sudah seharusnya dipatuhi oleh masyarakat dengan menanamkan rasa solidaritas yang tinggi sehingga terciptanya kehidupan new normal sesuai harapan. (MAI/NIS/WOS)
ECorner Selamat Datang New Normal DKI Jakarta: Apa yang Perlu Dipersiapkan Pemerintah Daerah?
P
emerintah sedang mempersiapkan Indonesia memasuki fase new normal melalui perluasan di berbagai daerah yang memenuhi persyaratan new normal. Kebijakan new normal rencananya akan diterapkan pada 4 provinsi dan 25 kabupaten/ kota di tengah pandemi COVID-19. DKI Jakarta disinggung pemerintah sebagai provinsi yang paling memenuhi syarat untuk menerapkan new normal. Salah satu syarat yang terpenuhi adalah banyaknya penduduk yang telah melakukan tes COVID-19. Terdapat tiga syarat daerah bisa menerapkan new normal dan mengurangi PSBB, yakni: indikator penularan berdasarkan angka reproduksi dasar wabah (R0), indikator sistem kesehatan, dan kapasitas pengujian tes COVID-19 terhadap masyarakat. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Jakarta mendapat persetujuan untuk memulai fase new normal sejak 8 Juni 2020. Pada fase ini, masyarakat diharapkan tetap memperhatikan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
Lantas, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah? Di kota besar seperti Jakarta sebaiknya pemerintah mempersiapkan infrastruktur berupa transportasi, sarana cuci tangan dengan sabun, masker, serta batasi pula jumlah pengunjung mal dan restoran. Diperlukan juga adanya pengaturan waktu masuk kantor bagi karyawan serta jam belajar bagi anak sekolah untuk membatasi pergerakan manusia (mobilitas). Selain itu, TNI dan Polri diminta untuk mengawasi penerapan new normal melalui penjagaan di tempat yang menjadi pusat keramaian dan mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menerapkan physical distancing. Menghadapi new normal ini bukan hanya disokong oleh kesiapan pemerintah setempat, tetapi kesiapan semua pihak yang bersedia untuk berkolaborasi dan saling menjaga serta mengingatkan sesama untuk senantiasa menaati protokol kesehatan. (RI/AWS/WOS)