ECorner EDISI MEI 2021
EVALUASI MUDIK IDUL FITRI
ECorner Kekecewaan Masyarakat Dari Kebijakan Pemerintah yang Terkesan Inkonsistensi Pejabat keimigrasian menerangkan secara resmi bahwa kedatangan 300 orang TKA dari China untuk memenuhi aturan keimigrasian, diantaranya terkait proyek strategis nasional.
K
ebijakan pemerintah terkesan inkonsistensi dimata masyarakat. Hal itu disebabkan pemerintah dianggap tidak adil dalam membuat kebijakan larangan mudik pada tahun ini. Masyarakat menganggap lebaran adalah masa berkumpul serta silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Tak hanya itu, kini ditambah dengan masalah krisis ekonomi. Dilihat dari seorang perempuan yang menangis saat hendak mudik ke Lampung menggunakan sepeda motor namun dihadang petugas di pos penyekatan kawasan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Perempuan tersebut mengaku tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan lagi karena terkena PHK. Peristiwa itu terekam lalu diunggah oleh akun instagram @infojktku. Banyak protes dari masyarakat akibat dibukanya tempat wisata ditengah larangan mudik. Mereka menganggap hal tersebut merupakan kebijakan yang kontradiktif. Namun pemerintah beragumentasi bahwa pembukaan tempat wisata ini bertujuan untuk menghilangkan penat masyarakat dengan berwisata didalam kota sekaligus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pembukaan tempat wisata diperbolehkan dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Apabila masyarakat melanggar akan mendapat sanksi. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China datang ke Indonesia. Hadirnya 300 orang TKA di Bandara Sukarno-Hatta saat larangan mudik membuahkan kritik dari masyarakat. Salah satunya seorang pakar kebijakan publik yang menganggap sikap pemerintah yang reaktif dan sepotong-potong saat melarang penerbangan carter dari luar negeri yaitu hanya melayani tenaga kerja asing namun masyarakat dilarang mudik.
Terdapat dua orang TKA asal China yang positif terpapar COVID-19. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan oleh Kementerian Kesehatan. Dan dua orang itu sedang menjalani isolasi mandiri pada salah satu hotel di Jakarta. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan masyarakat, pemerintah seharusnya bersikap adil pada masyarakatnya, bukan mengutamakan alasan tersendiri yang dapat menguntungkan pihaknya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini juga sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya sendiri, bukan pada TKA. (TAN/NAD/RS)
ECorner Dampak Pelarangan Mudik terhadap Perekonomian Berbagai Sektor
K
eputusan larangan mudik yang diberlakukan pada Lebaran tahun ini tak lain dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona atau COVID-19. Larangan mudik ini membuat mobilitas masyarakat menjadi rendah dalam suasana Lebaran yang berpotensi membatasi kegiatan perekonomian. Dalam penyelenggaraannya, dapat terlihat dampak yang ditimbulkan dari pelarangan mudik ini, khususnya bagi sektor perekonomian di antaranya yaitu: 1. Terjadi penurunan jumlah uang beredar Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, mengatakan bahwa terjadi penurunan terhadap uang yang beredar, tetapi pengaruhnya terhadap ekonomi mungkin relatif kecil karena putaran uang tetap ada. Diketahui perputaran uang tersebut pada Lebaran 2021 sebesar Rp114 triliun. Perputaran uang musim mudik tahun ini diperkirakan akan merosot hingga 30 persen, yakni Rp3,09 triliun.
2. Konsumsi tetap tumbuh mendukung ekonomi nasional Seperti yang disampaikan Yusuf Rendy Manilet sebagai Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia diperkirakan konsumsi rumah tangga kuartal II tahun ini tetap tumbuh meskipun mudik Lebaran 2021 dilarang. Hal ini disebabkan anggaran lebih besar pada stimulus yang diberikan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp695,2 triliun menjadi Rp699,43 triliun sehingga diyakini masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3. Merugikan pengusaha Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, mengatakan bahwa terjadi penurunan terhadap uang yang beredar, tetapi pengaruhnya terhadap ekonomi mungkin relatif kecil karena putaran uang tetap ada. Diketahui perputaran uang tersebut pada Lebaran 2021 sebesar Rp114 triliun. Perputaran uang musim mudik tahun ini diperkirakan akan merosot hingga 30 persen, yakni Rp3,09 triliun. (NAA/KAN/RS)
ECorner Sama-sama Dilarang Mudik, Mana yang Lebih Baik Kondisi Ekonomi 2020 atau 2021?
M
udik merupakan tradisi berkumpul dengan keluarga dalam suasana perayaan hari raya Idulfitri. Fenomena mudik Lebaran di Indonesia memang unik dan jarang ditemukan di negara lain. Orang-orang rela antre berdesakdesakan serta macet panjang untuk bisa pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga saat Lebaran. Namun, adanya larangan mudik membuat masyarakat menjadi sedih sebab tidak dapat berkumpul dengan keluarga pada momentum Lebaran. Tak jarang jika ada sebagian orang yang nekat mudik lewat jalur tikus. Padahal alasan pemerintah melakukan larangan mudik, yaitu atas kekhawatiran akan meningkatnya mobilitas atau pergerakan penduduk yang bisa berdampak pada meningkatnya jumlah kasus COVID-19.
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perekonomian, bahkan ekonomi Indonesia tumbuh dengan negatif yang mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran serta kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menerbitkan beragam regulasi untuk membangkitkan kembali ekonomi nasional agar kembali bergerak ke arah positif. Teuku Riefky, Peneliti Makroekonomi LPEM FEB Universitas Indonesia, mengatakan jika dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi ekonomi mengalami progress yang lebih baik. Hal ini terlihat
dari beberapa masyarakat sudah mulai memiliki pendapatan dan pekerjaan kembali. Dari dunia usaha pun kini sudah mulai bergeliat kembali setelah tahun lalu sempat menurun dan stuck. Jika diingat, tahun lalu merupakan kondisi terberat bagi Indonesia. Para tenaga kerja terkena PHK dan mengalami kesulitan secara finansial. Pemerintah pun saat itu belum bisa optimal dalam mengeluarkan bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat, sedangkan saat ini masyarakat mulai kembali ke pasar tenaga kerja sehingga sudah memiliki pendapatan kembali meskipun ada sebagian orang yang masih belum kembali ke level prapandemi. (AN/NAN/RS)