Berstatus Badan Layanan Umum, Kampus Kesampingkan Kepentingan Mahasiswa

Mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan kampus terkait optimalisasi aset Badan Layanan Umum (BLU). Berbagai kebijakan yang diambil telah mengabaikan keberadaan mahasiswa dan lebih mengutamakan adanya keuntungan untuk pemasukan kampus. Hal ini menjadi bukti nyata praktek komersialiasi pendidikan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar (Polkesmas) telah menyandang status Badan Layanan Umum (BLU) sejaktahun 2009. Hal ini merujuk pada KMK No.515/ KMK.05/2009 disertai dengan status BLU penuh.

Tahun ini terhitung telah memasuki 14 tahun setelah tanggal penetapan status tersebut. Sejak menyandang status BLU, birokrasi telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bernuansa mencari keuntungan. Kebijakan tersebut berlindung dari status BLU penuh yang dimiliki.

Pelaksanaan BLU ini berdasar hukum pada PP 23/2005 dan aturan perubahannya. Berdasarkan pengertiannya, BLU adalah instansi di lingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam pelaksanaannya, birokrasi kampus mendapati respon beragam dalam memanfaatkan berbagai fasilitas kampus. Nampak jelas kampus telah melenceng dari pelaksanaan

BLU yang seharusnya tidak mengutamakan mencari keuntungan. Kebijakan tersebut dapat dilihat dari ber bagai penyewaan fasilitas kampus yang mengesampingkan kepentingan mahasiswa.

Wakil Direktur II Periode 2018-2022, Ansar, S.Pd., S.Ft., Physio., M.Kes mengungkapkan bahwa seluruh Poltekkes di Indonesia telah diwajibkan oleh kementerian untuk menjadi BLU, dan ia mensyukuri status badan layanan umum Polkesmas.

“Badan Layanan Umum itu bukan hanya untuk Poltekkes Kemenkes Makassar, tapi seluruh Poltekkes diseluruh

Indonesia itu diwajibkan oleh kementerian harus menjadi

BLU. Saat ini kita bersyukur bahwa kita sudah termasuk

BLU sementara masih banyak politeknik kesehatan yang sedang berusaha menjadi badan layanan umum,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa keuntungan dari pelaksanaan BLU dapat dilihat dari aspek cara menggunakan potensi

Poltekkes menuju aspek semakin efektif, efisien, dan profesion- al dalam pengelolaan anggaran.

“Dari aspek bagaimana cara kita menunggunakan potensi dari Poltekkes untuk menuju aspek yang sifatnya semakin efektif, semakin efisien, dan semakin profesional dalam penggunaan anggaran,” tambahnya.

Ia juga menampik terkait pembatasan mahasiswa dalam penggunaan fasilitas kampus, menurutnya bukan membatasi mahasiswa, tetapi diminta oleh pemerintah untuk mengatur agar aset tersebut dapat optimal, karena selain mahasiswa terdapat pihak lain yang menggunakannya.

“Bukan membatasi, tetapi mengatur karena selain mahasiswa yang menggunakan ada juga pihak lain, karena kami memang diminta oleh pemerintah agar aset-aset itu harus bisa dioptimalkan,” tutupnya.

Pernyataan dari Wadir II menandakan birokrasi telah berusaha untuk menjalankan BLU dengan semestinya. Pelaksanaan BLU yang tidak mengutamakan keuntungan dan mengabaikan kepentingan mahasiswanya sendiri. Naasnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dirasakan mahasiswa. Implementasi pelaksaan BLU sangatlah berorientasi mencari keuntungan dan mengabaikan hak-hak mahasiswa itu sendiri. Fasilitas kampus telah dijadikan alat bisnis yang hanya menghasilkan uang seutuhnya.

Kampus seharusnya mengutamakan kepentingan mahasiswa dalam penggunaan fasilitas. Mahasiswa amerupakan bagian utama penopang kampus. Mahasiswa memili kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sehingga sudah seharusnya mahasiswa mendapatkan haknya pula. Namun kenyataan saat ini mahasiswa diabaikan dari kepentingannya, hal inilah yang terjadi Polkesmas saat ini. Contohnya kebijakan kampus dalam penggunaan lapangan bulu tangkis, mahasiswa diberikan jadwal penggunaan di hari Senin-Jumat pada pukul 08.00-14.00 yang bertepatan dengan waktu perkuliahan.

Sementara itu, menanggapi berbagai kebijakan yang diambil birokrasi saat ini, Ace (bukan nama sebenarnya) menyoroti transparansi dari hasil penyewaan berbagai fasilitas kampus yang sudah seharusnya jelas dan tidak bertindak berlebihan dalam membebankan dana kepada mahasiswa.

“Transparansi dananya itu kemana?, yang menjadi masalah bukan disewakannya, tapi bagaimana transparansi hasil penyewaan tersebut ke mahasiswa Polkesmas harus jelas dan tidak bertindak berlebihan dalam membebankan dana kepada mahasiswa,” ungkapnya.

Ia juga menanggapi salah satu kebijakan kampus mengenai penggunaan lapangan bulu tangkis. Terkait kebijakan tersebut, sudah seharusnya mahasiswa dapat menggunakan fasilitas kampus dengan leluasa tanpa dipungut biaya dan dibatasi oleh waktu selama masih menjadi bagian dari Polkesmas itu sendiri.

“Bisa dilakukan negosiasi antara mahasiswa dengan pihak Polkesmas agar mahasiswa dapat leluasa menggunakan lapangan tersebut tanpa dipungut biaya dengan waktu yang bebas dan dapat dimainkan oleh siapa saja selama masih menjadi bagian, juga dapat dilakukan berbagai negosiasi lainnya yang saling menguntungkan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti mengenai prosedur penggunaan berbagai fasilitas sarana dan prasarana kampus oleh mahasiswa yang dipersulit. Ia juga mempertanyakan tidak sejalannya hal tersebut dengan UKT yang telah dibayarkan oleh mahasiswa.

“Ketika sarana dan prasarana telah diketahui bisa digunakan, ternyata prosesnya justru dipersulit, suratlah, inilah. UKT ini digunakan untuk apa sebenarnya, mahasiswa bayar UKT itu dapatnya apa selain pembelajaran mata kuliah di kampus?,” pungkasnya.

Mahasiswa lainnya juga turut menyoroti kebijakan Polkesmas dalam mengelola berbagai kebijakan kampus. Muhammad Nuzul Pradana Katoda mengungkapkan setuju dengan adanya konsep BLU untuk perkembangan kampus asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi dan tidak mengomersialisasi pendidikan.

“Sejauh ini saya sepakat dengan konsep BLU untuk perkembangan di kampus tercinta kita asalkan tidak terjadi disorientasi penyelenggaraan dimana kampus yang semula pada Tri Dharma perguruan tinggi menjadi orientasi mengumpulkan pundi-pundi rupiah dengan kata lain mengomersialisasi pendidikan,” ungkapnya Selain itu, ia juga menambahkan bahwa sejauh ini dampak positif dari adanya status BLU Polkesmas belum dirasakan oleh mahasiswa dan malah penggunaan sarana dan prasarana oleh mahasiswa justru dipersulit.

“Dampak positif dari adanya status BLU sejauh ini belum ada, baik itu sarana dan prasarana. Sebab fasilitas yang pada umumnya digunakan mahasiswa sudah ada sebelum diterapkannya BLU, malah setelah diterapkannya BLU mahasiswa sulit untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada di kampus. Mahasiswa sejatinya berhak dalam mengakses berbagai fasilitas sarana prasarana instansi yang ia tempati. Bukannya malah dibatasi, dikungkung, dan hanya dijadikan sapi perah untuk kepentingan birokrasi. Para birokrat kampus harusnya hadir dalam menunjang kepentingan mahasiswa. Bukannya malah menjadi pelopor ketertinggalan mahasiswa dengan mengutamakan orang lain.

Kampus telah abai dalam mewadahi mahasiswa dan terlena dengan kewenangannya dalam mengambil kebijakan pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana kampus. Pelaksanaan BLU di kampus Polkesmas telah melenceng dengan meengutamakan keuntungan dan mengabaikan kepentingan mahasiswa. Tujuan utama dari pendidikan itu sendiri yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa nampaknya akan sulit tergapai dengan melihat berbagai kebijakan birokrasi kampus saat ini.

Polkesmas Targetkan Klinik Pratama

Terealisasi Tahun Ini ©Rara/INT

Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar (Polkesmas) merencanakan pembangunan klinik pratama yang akan direalisasikan tahun 2023. Klinik pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Pembangunan ini rencananya akan dibangun di Kampus Tidung Jurusan Kesehatan Gigi Polkesmas.

Klinik Pratama ini nantinya akan menjadi salah satu aset BLU yang bertujuan sebagai wadah pengembangan dalam peningkatan kemampuan berbahasa asing civitas akademika Polkesmas. Kebijakan ini juga tak lepas dari upaya peningkatan lulusan Polkesmas agar dapat bersaing di dunia kerja hingga ke luar negeri.

Wakil Direktur I Bidang Akademik, Dr. Siti Nurul Fajriah, SFT.Physio., M.Kes menuturkan bah- wa rencana ini menjadi bagian dari Program Polkesmas Tahun 2023 dan progresnya saat ini telah sampai pada pelengkapan dokumen yang dibutuhkan, fasilitas lengkap, SDM dan usaha praktek lengkap. “Program ini akan dilaksanakan 2023. Diupayakan di tahun 2023 klinik pratama sudah jalan dan pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru sudah dilakukan di klinik pratama. Saat ini sedang melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, fasilitas kita lengkap, SDM kemudian usaha praktek sudah lengkap, jadi mudah-mudahan in syaa allah” tuturnya. Ia pun menjelaskan mengenai alasan dari diambilnya kebijakan ini, menurutnya hal ini tak lepas dari status Badan Layanan Umum (BLU) yang melekat pada Polkesmas, adanya klinik pratama sebagai bentuk pengoptimalan aset yang dimiliki Polkesmas sama dengan aset-aset lainnya.

“Polkesmas kan BLU, institusi pemerintah yang melaksanakan badan layanan umum, untuk badan layanan umum ini kita diminta untuk mengoptimalkan aset yang kita punya, seperti gedung B kita sewakan, kemudian foodcourt untuk meningkatkan pendapatan Poltekkes Makassar. Salah satu aset potensial yang kita kembangkan yaitu klinik pratama, kemungkinan besar nanti kita bangun lagi klinik yang lain” jelasnya.

Hal lain disampaikannya mengenai anggaran yang akan digunakan, disampaikannya bahwa pembangunan klinik pratama ini tidak memerlukan anggaran yang besar dikarenakan sudah adanya gedung dan fasilitas yang akan digunakan dan hanya membutuhkan renovasi.

”Kan nggak pake anggaran, kita kan sudah punya gedung di lantai 1 jurusan gigi, untuk renovasi itu sudah ada desain gambarnya kerena kan tidak menggunakan biaya yang besar, tinggal optimalkan yang ada” ungkapnya.

Ia juga menggambarkan sedikit terkait operasional klinik pratama ini apabila terealisasi nantinya, untuk saat ini direncanakan akan memanfaatkan keterlibatan beberapa jurusan yang ada di Polkesmas, diantaranya jurusan kesehatan gigi, keperawatan, farmasi, dan kebidanan.

“Jadi untuk sementara yang terlibat tentunya dokter gigi kita sudah punya dosen dari jurusan gigi, juga perawat, dan tenaga apoteker dari farmasi, kemudian tenaga bidan dari jurusan kebidanan” papar wanita yang baru saja menjabat sebagai Wadir I tersebut.

Mahasiswa Polkesmas menanggapi beragam terkait rencana ini, salah satunya dari mahasiswa jurusan Kebidanan, Anggun Kristiyanti menuturkan bahwa ia setuju dengan rencana ini dan juga menurutnya cukup bagus apabila dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa.

“Menurut saya dengan adanya rencana pembangunan klinik ini saya setuju dan sangat bagus karena dapat menguntungkan bagi mahasiswa maupun kampus, semisal ada mahasiswa yang bermasalah di kesehatannya sakit gigi, sakit kepala, atau mau periksa tidak perlu jauh-jauh ke puskesmas, sudah ada lebih dekat didalam kampusta sendiri,” tuturnya Selain itu, ia mengungkapkan adanya hal lain yang perlu dibenahi di Polkesmas seperti keberadaan unit kesehatan untuk mahasiswa di kampus dan juga kebersihan kampus, serta fasilitas yang perlu ditambah dan diperbaiki.

“Apakah di Poltekkes terdapat unit kesehatan untuk mahasiswa? Kalau semisal tidak ada, sebaiknya dimulai dari situ dengan pengadaan unit kesehatan untuk mahasiswa, kalau semisal ada, yah sah-sah saja jikalau mau bangun klinik, diluar dari bangunan, kebersihan perlu dijaga, terus fasilitas-fasilitas di jurusan diperbaiki, bila perlu ditambah,” ungkap mahasiswa tingkat akhir tersebut. Sementara itu, mahasiswa Polkesmas dari jurusan kesehatan gigi, Rafika mengungkapkan bahwa hal yang perlu diprioritaskan adalah fasilitas alat yang akan digunakan pada klinik tersebut yang dinilai masih kurang berdasarkan pengamatannya.

“Menurut saya yang harus diprioritaskan juga itu seperti fasilitas alat yang akan digunakan karena masih kurang,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan harapannya kedepan terkait dengan adanya pembangunan ini dapat membawa Polkesmas menjadi kampusi lebih unggul, maju, dan lebih baik lagi.

“Harapan saya kedepannya terhadap Polkesmas, khususnya jurusan kesehatan gigi dengan adanya pembangunan klinik pratama ini bisa jadi lebih unggul, maju, dan jadi lebih baik lagi,” tutupnya berharap. Keberadaan klinik pratama pada kampus yang bergerak dibidang kesehatan merupakan hal yang wajar. Keberadaan klinik pratama ini diharapkan dapat menjawab tantangan para lulusan Polkesmas kedepannya yang akan terjun dalam dunia kesehatan.