Legal Opinion ALSA LC Unud Volume 02 No. 7

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

LEGAL OPINION Volume 02 No. 7 “Analisis Wacana Penundaan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Hukum Konstitusi”

Author: I Putu Charles Wiarta Yasa Mikhael Gracelo Movell

BAB I

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Demokrasi sebagai sistem politik erat kaitannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak dapat berkembang dengan baik bahkan dapat menimbulkan permasalahan.

Sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya menjadi hukum yang elit dan menindas. Sejak Amandemen II UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum dan juga mengakui bahwa yang berkuasa secara penuh adalah rakyat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyat yang menentukan corak pemerintahan, dan rakyat yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapainya. ​Kedaulatan rakyat di Indonesia berarti bahwa sekalipun kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, tetapi bukan berarti rakyat berhak turut andil dalam pemerintahan peradilan dan bahkan pembentukan peraturan. Melainkan kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat (demokrasi). Oleh karena itu, menurut ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dimana MPR adalah lembaga tertinggi negara karena lembaga tersebut dikatakan sebagai miniatur (penjelmaan kecil) dari seluruh rakyat Indonesia. Adapun paham mengenai Indonesia sebagai negara demokrasi tergambar jelas secara konstitusional dan fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara yang berbunyi ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Sesuai dengan rancangan The International Commision of Yurist Conference 1965, adanya pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu dari 6 syarat bagi negara untuk dapat disebut sebagai negara demokrasi.1 Pemilihan umum yang bebas adalah pemilihan umum dengan tanpa adanya paksaan kepada rakyat yang melakukan hak pilihnya. Di Indonesia sendiri, Pemilu secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan telah tercantum dalam pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Mereka yang terpilih di dalam 1

Sunarno, “Negara Hukum Yang Demokratis” , Jurnal Refleksi Hukum, 2015. hlm. 1-2

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

Pemilu dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan dan kewajiban untuk berbicara, bertindak, dan mewakili suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik, dalam hal ini termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perjalanannya, aturan masa jabatan Presiden mengalami beberapa perubahan. Sebelum UUD 1945 diamandemen, masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Adanya pasal tersebut menjadi salah satu penyebab Mantan Presiden Soeharto dapat menjabat selama 32 tahun. Namun, setelah dilakukannya amandemen, Pasal 7 UUD RI 1945 memandatkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan.

Pada tahun 2021, wacana mengenai penundaan Pemilihan Umum 2024 sempat terangkat dan didukung oleh beberapa partai politik. Narasi tentang pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dijadikan alasan sebagai dasar usulan penundaan Pemilu. Alasan yang dibawa tersebut tidak selaras dengan fakta yang ada, dimana menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Siaran Pers HM.4.6/56/SET.M.EKON.3/2/2022 Tentang Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2021 Berikan Sinyal Positif Terhadap Prospek Ekonomi Tahun 2022, angka pertumbuhan PDB perkapita Indonesia telah meningkat menjadi Rp62,2 juta (atau setara dengan US$4.349,5), lebih tinggi dari PDB perkapita sebelum pandemi yang sebesar Rp59,3 juta di 2019. Dikarenakan wacana ini, berbagai macam penolakan dari masyarakat terus berkembang dan menyebabkan skeptisisme tumbuh terhadap pemerintah.

II. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat ditemukan antara lain: 1. Bagaimanakah landasan konstitusional pelaksanaan Pemilu?

2. Apakah penundaan Pemilu merupakan penyimpangan terhadap konstitusi?

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

BAB II PEMBAHASAN

I. Bagaimanakah Landasan Konstitusional Pelaksanaan Pemilu?

Transformasi UUD 1945 telah mengubah kehidupan kenegaraan yang demokratis dan jaminan atas hak asasi manusia bagi warganya. Kehidupan demokrasi yang diberikan oleh perubahan UUD 1945 merupakan demokrasi yang tertata dan sesuai dengan konstitusi yang selazimnya. Demokrasi yang tertata merupakan demokrasi yang dibingkai dengan norma-norma konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945. Perlu diketahui bahwa Demokrasi Indonesia tidak identik dengan istilah “vox populi vox dei” (suara rakyat adalah suara Tuhan).2 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kewenangan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini.” Pasal ini menegaskan bahwa Demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi yang dikawal atau dijaga oleh norma hukum dasar, bukan demokrasi atas dasar semata-mata suara mayoritas. Itulah mengapa ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia terletak dalam norma hukum konstitusi. Agar demokrasi dapat berjalan sesuai dengan konstitusi, maka demokrasi itu harus dijaga. Di sinilah letak arti pentingya lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah diberi tugas oleh UUD 1945 sebagai penjaga konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, agar senantiasa penerapan demokrasi berjalan sesuai norma konstitusi. Sebagai contoh, produk hukum yang telah sah disetujui secara aklamasi oleh DPR bersama dengan Presiden, namun apabila ternyata terbukti bertentangan dengan norma hukum dasar (UUD 1945) maka dapat dibatalkan oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan cukup oleh lima hakim konstitusi jika hakim lainnya memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).3

2

Tom Ginburg, Judicial review in New Democracies Constitutional Counrts in Asian

Cases, (New York: Cambridge University Press, 2003), hlm. 1 3

UU No. 24 tahun 2003 Pasal 45 ayat (10) menyebutkan dalam hal putusan tidak tercapai mufakat

bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8).

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

Sama halnya sebuah kdaulatan yang digunakan oleh suatu lembaga negara misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat digunakan seenaknya, jika kedaulatan tersebut menabrak rambu konstitusi, dan jika dilakukan secara melawan hukum, maka MK memiliki otoritas untuk membatalkannya. Tentu saja segala hal ini dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di MK. Implementasi demokrasi konstitusi dapat terlihat dalam perwujudan pengjawatan pemilihan umum (pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden, dan kepala pemerintahan daerah), Pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam bentuk undang-undang (UU), dan pelaksanaan kedaulatan lembaga negara. Dalam pelaksanaan pemilihan umum dapat muncul sengketa hasil penghitungan perolehan suara; dalam pelaksanaan norma undang-undang dapat muncul pengujian undang-undang terhadap UUD, serta dalam pengoperasian kewenangan lembaga negara dapat muncul sengketa otoritas antar lembaga negara. Dari ketiga hal tersebut, yang akan dikaji lebih lanjut dalam tulisan ini adalah permasalahan mengenai pemilihan umum.

Jika kita lihat Pemilihan umum berdasarkan UUD 1945, Pemilihan umum merupakan perwujudan sistem demokrasi konstitusional. Walaupun demikian, dalam praktiknya sering kali menimbulkan perselisihan hasil penghitungan Pemilu antara KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan peserta Pemilu. Perselisihan itu sering terjadi karena kesalahan prosedural baik disengaja, atau tidak dan dapat juga terjadi karena penghitungan yang keliru.

Apabila terjadi perselisihan demikian, maka Mahkamah Konstitusi lah yang akan memutus penghitungan yang benar.4 Penilaian MK atas perselisihan penghitungan hasil Pemilu tidak cukup hanya terhadap hitungan hasil akhir melainkan juga proses awal sehingga penghitungan hasil akhir diperoleh. Namun perlu diingat bahwa tugas MK sebagai pengawal konstitusi tidak hanya terbatas pada perhitungan suara, tetapi juga pada penugasan asas-asas dalam Pemilu.”5 Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan suatu negara. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang wajib dijalankan secara konsisten, termasuk menyangkut penyelenggaraan pemilihan umum. Pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 4

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm.

177 dan Lihat juga Pasal 77 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003.

5

Situs

MK,

”Sengketa

Pilkada

Wajo”,

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1534_143%20PHPU%202013-telah% 20ucap%2030%20Okt%202013.pdf

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan Luber dan Jurdil setiap lima tahun sekali. Secara tegas disebut bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, tidak kurang dan juga tidak lebih dari lima tahun. Segala upaya dalam mempercepat atau menunda Pemilu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan konstitusi. Sejak masa Reformasi 1998 sampai saat ini, Indonesia selalu menyelenggarakan Pemilu setiap lima tahun. Sudah lima kali digelar sejak Pemilu 1999, Selama itu pula, para elite politik negeri ini tertib dalam berpikir dan tertib dalam bertindak untuk selalu selaras dengan konstitusi.

Menyambut Pemilu 2024, segelintir elite politik mulai tergoda bahkan sampai terbawa suasana untuk mewacanakan penundaan Pemilu sampai 2027. Argumentasi penundaan tersebut tentunya di luar nalar waras. Berbagi pandangan menyebut bahwa penundaan Pemilu merupakan masukan dari kalangan pengusaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Alasan

Pemilu ditunda satu atau dua tahun direncanakan agar

momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan mencegah agar tidak terjadi pembekuan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi. Beberapa elite politik juga mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027 atau bahkan 2028 sesuai aspirasi para petani sawit. Harus tegas dikatakan bahwa apapun alasannya, menunda pelaksanaan Pemilu 2024 adalah melanggar konstitusi. Jika pada akhirnya terjadi penundaan Pemilu, tentu terlebih dahulu mesti mengubah konstitusi. Sudah sepatutnya, tugas elite politik untuk meluruskan kembali pikiran yang tidak sejalan dengan konstitusi, dan menjadi contoh di dalam masyarakat.

Lebih berbahaya lagi jika penundaan Pemilu itu sejatinya keinginan pribadi elite yang dikemas sebagai kemauan kelompok masyarakat. Survei Indikator Politik Indonesia pada akhir Desember 2021 menunjukkan mayoritas publik (67,2%) setuju Pemilu tetap digelar pada 2024. Sebanyak 58% publik juga tak setuju masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menolak wacana perpanjangan masa jabatannya. Wacana perpanjangan masa jabatan, menurut Jokowi, ingin menampar mukanya, ingin mencari muka, atau ingin menjerumuskannya. Usulan penundaan Pemilu yang semata-mata untuk kepentingan elite politik patut untuk diwaspadai. Kemunginan seperti Pemilu diusulkan ditunda karena elektabilitas yang terekam dalam berbagai hasil sigi masih nol koma. Walaupun demikian, perlu kita syukuri karena masih jauh lebih banyak elite politik yang tegak lurus dalam perkataan dan perbuatan untuk tetap menjalankan konstitusi. Bangsa ini sangat membutuhkan elite politik yang tetap tegak lurus menjalankan konstitusi. Elite

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

yang satu kata dengan perbuatannya. Terlebih lagi, ketua umum partai politik yang mengusulkan penundaan Pemilu sudah terikat dengan kesepakatan fraksinya di DPR.

II. Apakah Penundaan Pemilu Merupakan Penyimpangan Terhadap Konstitusi?

Apakah penundaan Pemilu merupakan suatu penyimpagan terhadap konstitusi? Pada prinsipnya, penyimpangan konstitusi merupakan segala bentuk perbuatan, kebijakan, hingga pemikiran yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dengan adanya dasar yang kuat bahwa Pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali tentunya menjadi sebuah logika dasar bahwa penundaan Pemilu merupakan suatu penyimpangan terhadap konstitusi. maka dari itu Keutuhan suatu konstitusi akan dipertanyakan jika suatu kebijakan terdapat penyimpangan didalamnya.

Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki tugas untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar.

Jika

melihat korelasi antara pasal tersebut dan isu yang ada, Menunda Pemilu 2024 maka tentu membuat negara harus menentukan bagaimana nasib Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR-DPD yang masa jabatannya habis pada periode tersebut. Diperlukan suatu kejelasan dalam menentukan siapa lembaga yang berhak memperpanjang masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR-DPD. Jika kewenangan untuk memperpanjang jabatan Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR-DPD diberikan kepada MPR, maka diperlukan perubahan terhadap pasal yang terdapat dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai lembaga tinggi negara. Sebab, Pasal 3 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang berlaku saat ini hanya memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945, serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tetapi pasal ini tidak mengatur mengenai perpanjangan suatu periode kepemimpinan di dalam negara. Tentunya Mencoba untuk mengubah pasal dan ayat demi penundaan Pemilu 2024 tanpa persetujuan rakyat tentunya akan menimbulkan kegaduhan politik yang dampaknya dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Pelaksanaan penundaan Pemilu yang mengakibatkan perpanjangan suatu kepengurusan dalam suatu negara tentu merupakan suatu penyimpangan terhadap konstitusi, dikarenakan tidak adanya legitimasi hukum dalam pelaksanaanya. Presiden yang tidak mempunyai legitimasi hukum secara konstitusional tentu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 dan akan menjadi permasalahan baru yang akan sulit untuk diatasi. Ketika nantinya pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda tanpa alasan konstitusional yang jelas, hal tersebut hanya akan menimbulkan kegaduhan bahkan kerusuhan di berbagai daerah sehingga negara dalam keadaan darurat. Penundaan Pemilu berpotensi pengulangan sejarah yang terjadi pada rezim Demokrasi Terpimpin, yang dalam pelaksanaanya banyak melakukan pelanggaran konstitusi dan berakhir dalam situasi politik yang tidak stabil (kekacauan). Apabila ide ini tetap diterapkan, maka kondisi pemerintahan yang tidak sah tersebut membuka peluang terjadinya penggulingan pemerintahan.

Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, syarat menjadi Presiden diatur dalam Pasal 169 dan dalam salah satu persyaratannya mencakup belum pernah menjabat sebagai presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Secara eksplisit dapat dikatakan jika memang terjadi penundaan Pemilu, Presiden yang bersangkutan tidak berhak untuk melanjutkan kepemimpinannya. Dikarenakan secara tidak langsung melanggar kriteria dasar untuk cakap dalam menjadi Presiden.

Jika kita melihat contoh ke belakang, kita dapat berkaca pada saat terjadinya pembubaran Konstituante dan kembalinya UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Hal tersebut merupakan sebagai salah satu pelanggaran konstitusi yang akhirnya diakui menjadi sumber hukum bernegara yang sah dan berlaku. Tentunya hal itu berbeda dengan wacana penundaan Pemilu, yang dalam hal ini tidak memiliki urgensi yang jelas.

Maka dari itu, penundaan Pemilu merupakan suatu penyimpangan terhadap konstitusi dikarenakan telah menyimpang Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dan juga akan mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum mengenai siapa lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan perpanjangan kepengurusan dalam suatu negara. Penundaan Pemilu juga melanggar Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang dimana mengakibatkan legitimasi suatu kepemimpinan dipertanyakan dan menjadi sebuah isu yang menciptakan situasi politik yang tidak stabil, dan menyimpang dari konstitusi yang ada.

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

BAB III PENUTUP

I. Kesimpulan Adanya pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat bagi negara untuk dapat disebut sebagai negara demokrasi. Pemilihan umum yang bebas memiliki arti terselenggaranya pemilihan umum dengan tanpa adanya paksaan dan penekanan kepada rakyat yang melakukan hak pilihnya. Di Indonesia, Pemilu secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ditulis dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang dimana menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya, penyelanggaraan Pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebagai lembaga negara independen di Indonesia, kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak boleh digunakan seenaknya. Kewenangan KPU tidak boleh menabrak rambu konstitusi, maupun dilakukan secara melawan hukum. Dalam prakitknya, jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan, maka MK berwenang membatalkannya. Dalam hal ini MK sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi memiliki peran besar dalam jalannya pemerintahan. MK tidak semata-mata terbatas pada perhitungan suara dalam Pemilu, tetapi juga pada pelaksanaan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan munculnya wacana penundaan Pemilu, muncul pula berbagai elaborasi dari segala kalangan, terkhususnya elite politik. Argumentasi yang diluar nalar waras terus berdatangan seakan akan Penundaan Pemilu bukanlah suatu pelanggaran konstitusi.

Penundaan Pemilu jelas merupakan penyimpangan terhadap konstitusi. Pada prinsipnya, penyimpangan konstitusi merupakan segala bentuk perbuatan, kebijakan, hingga pemikiran yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Menunda Pemilu 2024 berdampak terhadap bagaimana nasib Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPR-DPD yang masa jabatannya habis pada tahun tersebut. Hal ini dikarenakan Pasal 3 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang berlaku saat ini hanya memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 dan melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Penundaan Pemilu tanpa dasar konstitusi yang jelas berpotensi mengabitkan situasi politik yang tidak stabil, dan berahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

II. Saran Segala bentuk kebijakan yang ada sudah sepatutnya sesuai dengan dasar konstitusi yang berlaku. Semua kebijakan, maupun rancangan yang muncul dari suatu pemikiran yang bertentangan dengan UUD 1945 perlu kita kritisi dan pertanyakan. Peran tokoh politik dalam hal ini memiliki andil besar dalam keutuhan konstitusi Indonesia. Hendaknya segala bentuk pernyatan yang dilontarkan oleh para politisi dapat selalu mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan dari pernyataan tersebut, khususnya mengenai ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ALSA Local Chapter Universitas Udayana

DAFTAR PUSTAKA Buku Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: Konpress, 2005.

Jurnal Sunarno, “Negara Hukum Yang Demokratis”, Jurnal Refleksi Hukum, 2015.

Danang Risdiarto, “Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia” , Jurnal Refleksi Hukum, 2015.

Tom Ginburg, Judicial review in New Democracies Constitutional Counrts In Asian Cases, New York: Cambridge University Press, 2003.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi, 30 Oktober 2013

Nomor 143/PHPU.D-XI/2013,