ALSA Local Chapter Universitas Udayana
LEGAL REVIEW Volume 01 No. 15 “ANALISIS HUKUMAN PIDANA MATI BAGI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA (Studi Kasus: Herry Wirawan)”
Author: Priskila Angeline Teguh Suroso Tania Daine Lorenz
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak lekang oleh
waktu. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan pola pikir manusia, bentuk kejahatan ini masih sering menghantui dan meresahkan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, pelecehan seksual seringkali menimpa perempuan dan anak-anak hal ini dibuktikan dari data laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual selama Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 yang mencapai 8.730 (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simphony PPA)) selain pada anak, Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode 1 Januari 2022 hingga 21 Februari 2022 tercatat sebanyak 1.411 kasus. Sementara itu, sepanjang tahun 2021 tercatat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan total korban 10.368. Komnas Perempuan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah personal yang tercatat di lembaga pelayanan mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021. Kasus pemerkosaan mendominasi. Tercatat jumlah kasus pemerkosaan terhadap perempuan mencapai 597 kasus atau 25% dari total kasus. Peningkatan jumlah kasus yang diterima Komnas Perempuan (16 kasus/hari) merupakan fakta bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat pelecehan seksual sehingga diperlukan regulasi yang tegas untuk menindaklanjuti kasus tersebut yaitu dalam penanganan dan pemulihan korban, dan memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku kekerasan seksual dengan undang-undang agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Namun penegakan hukum bagi korban kekerasan seksual tidak didukung dengan adanya payung hukum yang kuat sehingga kasus kekerasan seksual selalu menghiasi kehidupan sosial. Berdasarkan catatan tahunan 2020 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, ada 962 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan ke lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Badan tersebut menemukan bahwa sebagian besar pelaku dekat dengan
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
penyintas kekerasan seksual. Kekerasan seksual sering terjadi sebagai akibat dari relasi kuasa di mana mereka yang memiliki kekuasaan bertindak sewenang-wenang dan merampas kebebasan korban atas tubuhnya. Hal ini terlihat dari kasus Herry Wirawan. Herry Wirawan adalah seorang pemuka pesantren asal Bandung, Jawa Barat, Indonesia yang setidaknya memperkosa dan menghamili 13 santriwatinya. Pemerkosaan oleh Herry sudah berlangsung sejak 2016 hingga 2021 dan terjadi di beberapa tempat seperti kamar yayasan, hotel dan apartemen. Dalam menjalankan aksinya, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis menjadi polisi wanita (polwan) dan biaya kuliah. Selain memperkosa 13 anak, pelaku juga diduga menyalahgunakan bantuan sosial dan Program Indonesia Pintar dari Kementerian Agama. Perbuatan asusila Herry Wirawan ini membuat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan hukuman mati kepada Herry Wirawan. Namun putusan majelis hakim tersebut menuai pro dan kontra, salah satunya datang dari Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam Rapat Kerja di Gedung DPR yang menyatakan Komnas HAM menolak hukuman mati bagi Herry Wirawan yang didakwa memperkosa 13 siswa. Komnas HAM tidak setuju dengan hukuman mati karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak hidup seseorang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights), termasuk hukuman mati.
2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat ditentukan adalah: 1. Bagaimanakah kualifikasi seseorang sehingga dapat dikenakan sanksi eksekusi mati di Indonesia? 2. Bagaimana Sanksi Pidana bagi Pelaku Pelecehan Seksual di Indonesia?
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
BAB II PEMBAHASAN 1.
Kualifikasi Seseorang untuk Dapat dikenakan Sanksi Pidana Mati di Indonesia Indonesia adalah negara hukum yang masih mengakui keberadaan pidana mati
sebagai salah satu dari jenis pidana pokok. Jenis pidana ini diakui keberadaannya dalam Pasal 10 KUHP yang membagi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan; sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Apabila dilihat kembali, pidana mati merupakan jenis pidana pokok terberat karena mengharuskan terpidana untuk merelakan nyawanya sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Ketentuan pidana mati ini bisa diatur, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang atau jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut adalah jenis pidana yang dapat dikenakan sanksi eksekusi hukuman mati yaitu melanggar undang-undang antara lain: -
Pasal 104 KUHP mengatur tentang perbuatan makar dengan tujuan membunuh, merampas kemerdekaan kepala negara. Pidana yang dijatuhkan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Menurut Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud tersangka adalah “Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tersangka tindak pidana”. Dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 12 Tahun 2009 disebutkan juga bahwa untuk penetapan status “tersangka” harus mengantongi minimal 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara.
-
Pasal 111 ayat (2) KUHP berisikan ajakan kepada negara asing untuk menyerang Indonesia. Rumusan Pasal 111 KUHP dikatakan adanya ajakan kepada negara asing untuk bekerja sama menimbulkan permusuhan atau perang, maka orang tersebut dapat diancam pidana hukuman mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
-
Pasal 124 ayat (3) mengenai pemberian pertolongan kepada musuh saat Indonesia dalam perang dapat diancam maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
-
Pasal 140 ayat (3) KUHP mengenai pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dapat dikenai ancaman pidana hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun
-
Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dapat diancam hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun
-
Pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun
Akan tetapi terdapat beberapa sanksi pidana mati di luar KUHP, diantaranya : -
Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan” diantaranya yang dimaksud memperkaya diri sendiri dan hanya untuk kepentingan diri sendiri.
-
Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bagi setiap orang yang melakukan kejahatan genosida dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Dapat dilakukan dengan cara membunuh, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat bagi anggota kelompok dan dapat dijatuhi sanksi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
-
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 111-Pasal 148 dimana pidana mati hanya diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:
-
Pasal 113 ayat (2) mengatur mengenai perbuatan memproduksi, mengimpor, atau mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seberat 1 kg atau 5 pohon atau dalam bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram.
-
Pasal 114 ayat (2) mengatur tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa tanaman seberat 1 kilogram atau 5 pohon atau dalam bentuk non-tanaman dengan berat lebih dari 5 kilogram. gram.
-
Pasal 116 ayat (2) mengatur tentang penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau ketentuan Narkotika Golongan I untuk digunakan oleh orang lain yang dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia atau cacat tetap.
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
-
Pasal 118 ayat (2) mengatur kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan, pemasukan, pengeluaran, atau peredaran Narkotika Golongan II dengan berat lebih dari 5 gram.
-
Pasal 119 ayat (2) mengatur tentang jual beli, jual, beli, terima, perantara, dalam hal jual beli, tukar tambah, penyerahan Narkotika Golongan II yang beratnya lebih dari 5 gram.
-
Pasal 121 ayat (2) mengatur tentang penggunaan Narkotika untuk orang lain atau ketentuan Narkotika Golongan II untuk digunakan oleh orang lain yang dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia atau cacat tetap.
-
Pasal 126 ayat (2) mengatur tentang penggunaan Narkotika untuk orang lain atau ketentuan Narkotika Golongan III untuk digunakan oleh orang lain yang dapat menyebabkan orang lain meninggal dunia atau cacat tetap.
-
Pasal 133 mengatur terkait kegiatan menyuruh, membeli atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan,
-
Pasal 1 ayat (2) Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi mengatur bahwa terhadap tindak pidana ekonomi yang dilakukan dapat menimbulkan kekacauan pada perekonomian masyarakat pelanggar dapat dijatuhi dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya maksimal 20 (dua puluh) tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang tertuang dalam ayat (1) di pasal yang sama. .
-
UU No 15 tahun 2003 pengganti UU nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
2.
Sanksi Pidana bagi Pelaku Pelecehan Seksual di Indonesia Perjalanan pergerakan para perempuan, kelompok yang kerap kali digolongkan
sebagai second class citizens, sudah sangat panjang dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan kaum laki-laki. Kekerasan seksual hanya salah satu bentuk fenomena dari kekerasan yang dialami oleh kelompok perempuan di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang masuk kategori kekerasan seksual, yaitu: merusak kesusilaan di depan umum (pasal 281, 283, 283 bis), perzinahan (pasal 284), pemerkosaan (pasal 285), pembunuhan (pasal 338), pencabulan (pasal 289, 290, 292, 293 (1),
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
294, 295 (1)). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku dapat dikenai ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 12 juta dan paling banyak 15 juta. Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku dapat diancam hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal penjara 20 tahun dan minimal 10 tahun. Belum lama ini telah terjadi peristiwa pelecehan sekaligus kekerasan seksual yang mencengangkan masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh seseorang bernama Herry Wirawan. Herry Wirawan adalah seorang pengajar sekaligus pengurus dari Madani Boarding School yang berlokasi di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Ia telah terbukti bersalah karena melakukan pemerkosaan kepada 13 (tiga belas) santriwati nya, bahkan 9 (sembilan) di antaranya telah melahirkan anak. Korban pemerkosaan Herry Wirawan ini rata-rata berusia 16-17 tahun, di mana usia tersebut adalah usia yang belum cukup matang untuk mengandung dan melahirkan apalagi dampak dari pemerkosaan. Bisa dibayangkan betapa besar trauma yang akan timbul di masa mendatang. Herry Wirawan dijerat dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang termuat dalam dakwaan pertama. Kasus ini telah mendapat titik terang dengan diucapkannya putusan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang pada amar putusannya menyatakan Herry Wirawan terbukti bersalah dan dihukum dengan pidana penjara seumur hidup. Namun tak lama kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung agar Herry Wirawan dapat dipidana mati atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Banding yang diajukan oleh JPU Agus Mujoko kemudian dikabulkan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Yohannes Suryo Purnomo Adi pada kasus yang bersangkutan dalam Putusan PT Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG. Salah satu poin utama amar putusan
yang
dibacakan
adalah
memperbaiki
Putusan
PN
Bandung
Nomor
989/Pid.Sus/2022/PN.BDG yang dibacakan tanggal 15 Februari 2022 dengan menghukum terdakwa Herry Wirawan dengan pidana mati. Selain dijatuhkannya pidana mati pada Herry Wirawan, Putusan PT Bandung juga membebankan restitusi (ganti rugi) kepada Herry Wirawan untuk ketiga belas korban pemerkosaan dan juga untuk anak-anak yang dilahirkan oleh korban pemerkosaan Herry Wirawan tersebut.
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
Berdasarkan Putusan PN Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.BDG bahwa Terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup dan menimbang bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang luar biasa dan merupakan kejahatan sangat serius. Selain daripada itu vonis hukuman yang semula seumur hidup dirasa kurang memberikan rasa adil kepada para anak korban yang telah di renggut masa depan dan hak-haknya oleh Terdakwa dengan dilakukan secara paksa serta menimbang Pasal 28A dan 28I UUD NRI 1945 terkait hukuman mati secara konstitusional. Dalam kasus ini sama sekali tidak melanggar secara konstitusi Negara Republik Indonesia maupun dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan yang masih dianggap sebagai hukum yang positif. Oleh karena itu dalam Putusan PT Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG, Terdakwa diberikan vonis hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Selanjutnya dalam putusan banding pengadilan tinggi dan pengadilan negeri terkait vonis pembubaran Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani memiliki pemikiran yang sama terlebih dengan beberapa hal yang memberatkan, diantaranya tindak kejahatan dilaksanakan di area yang memiliki unsur agama karena kedepannya orang tua akan takut untuk menitipkan anaknya di lembaga pendidikan yang berorientasi pada agama, seperti pondok pesantren. Dalam Putusan PT Bandung ini juga tidak ada hal-hal yang dapat meringankan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Herry Wirawan. Terkait vonis pembebanan pembayaran restitusi tidak ada putusan yang berbeda dalam putusan pengadilan tinggi dikarenakan para korban membutuhkan perawatan terlebih untuk dunia sekitar. Apabila terdakwa tidak memiliki uang yang cukup atau tidak mampu maka dapat diganti dengan cara melelang aset dan harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa untuk memperoleh uang ganti rugi tersebut. Pembacaan putusan oleh majelis hakim pada PT Bandung ini menyebabkan munculnya pendapat-pendapat pro dan kontra terkait hukuman pidana mati yang dijatuhkan kepada Herry Wirawan. Pada satu sisi terdapat pendapat bahwa hukuman pidana mati sudah tepat dijatuhkan kepada Herry Wirawan karena telah menimbulkan kerugian dan trauma dalam skala besar kepada pihak lain (para korban). Pada sisi lain terdapat pendapat bahwa hukuman pidana mati yang dijatuhkan tidaklah tepat karena melanggar hak asasi yang dimiliki oleh Terpidana Herry Wirawan. Akan tetapi, putusan yang telah dibacakan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung ini telah membawa setidaknya keadilan untuk para korban. Selain itu efek yang timbul adalah memberikan rasa takut kepada para pelaku-pelaku pelecehan dan kekerasan seksual yang masih berkeliaran di luar sana.
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
BAB III PENUTUP 1.
Kesimpulan Penjatuhan pidana mati kepada terdakwa di Indonesia maupun di luar negeri atas
tindak pidana yang dilakukannya memang sangat jarang ditemukan. Hal ini disebabkan oleh adanya perasaan kasihan karena terdakwa sekalipun tetap memiliki hak asasi manusianya untuk bisa hidup dan dimaafkan. Akan tetapi dalam beberapa kasus berat, pidana mati masih diakui dan diberlakukan jika sudah di luar batas kewajaran manusia. Terbukti dalam beberapa pasal yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain, pidana mati masih diatur di dalamnya dan umumnya dapat ditemukan dalam tindak pidana yang tergolong berat. Tindak pidana yang dimaksud tergolong berat adalah seperti perbuatan makar, pembunuhan berencana, korupsi, dan lain-lain. Sebelumnya Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022. Oleh karena peraturan tidak bisa berlaku surut sesuai dengan asas non-retroaktif, maka pelaku-pelaku pelecehan kekerasan seksual belum bisa diadili dengan pasal-pasal yang terkandung dalam UU TPKS. Tak lama sebelum disahkannya UU TPKS ini, ada sebuah kejadian pelecehan dan kekerasan seksual yang menggegerkan masyarakat Indonesia. Kasus tersebut berupa pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pengajar sekaligus pengurus bernama Herry Wirawan pada salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Bandung. Kasus ini memiliki korban berjumlah 13 (tiga belas) orang yang merupakan santriwati atau anak didik dari Herry Wirawan sendiri. Korban diperkosa hingga hamil dan beberapa korban sudah melahirkan anak dari hasil perbuatan cabul Herry Wirawan tersebut. Perbuatan Herry Wirawan kemudian dilaporkan dan diadili oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa. Kemudian banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung (PT) Bandung. Salah satu amar pada Putusan PT Bandung adalah memperbaiki dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana mati untuk Terdakwa Herry Wirawan. Hal ini menimbulkan kontroversi dan timbulnya pihak pro dan kontra terkait kasus ini. Sebagian berpendapat putusan tersebut sudah sesuai karena tidak dapat dibayangkan kerugian dan trauma yang akan muncul pada diri korban di masa mendatang.
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
Sebagian berpendapat lain karena bersangkutan dengan hak asasi manusia yang tetap dimiliki oleh Herry Wirawan, yang berhak untuk hidup dan dimaafkan atas tindakannya. 2.
Saran Kasus Herry Wirawan merupakan salah satu kasus pelecehan seksual yang sangat
besar dan menggemparkan Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi sorotan publik yakni putusan yang telah divonis dan sejumlah korban daripada tindakan yang dilakukan Herry Wirawan. Dengan ini, penulis memberikan beberapa saran untuk menjadi masukan dan pengembangan: 1. Putusan pidana eksekusi mati yang telah dijatuhkan terhadap Herry Wirawan agar segera dilaksanakan. Hal ini juga dapat bermanfaat untuk memberikan pencegahan agar tidak terdapat korban-korban kekerasan seksual di kemudian hari. 2. Pemerintah dapat senantiasa memberikan hak-hak korban seperti pendampingan, perlindungan, pemulihan, dan penguatan psikologis kepada seluruh korban dari Herry Wirawan agar keadaan dan trauma yang dialami para korban dapat membaik. 3. Pemerintah harus menegaskan kembali terhadap tindakan pencegahan yang dapat dilakukan melalui sosialisasi baik secara online maupun offline, serta dapat memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi terkait tindak kekerasan seksual agar tidak terjadi lagi. Hal ini juga berguna agar masyarakat dapat lebih peka atau meningkatkan kesadaran terkait tindak kekerasan seksual yang terjadi disekitarnya agar dapat dicegah pula. 4. Pemerintah melalui dinas-dinas terkait dapat memberikan pembelajaran kepada sekolah-sekolah sejak dini agar baik para pemuda yang akan menjadi penerus bangsa maupun pengurus lebih memahami tentang pelecehan seksual dan konsekuensi ketika melanggar.
ALSA Local Chapter Universitas Udayana
DAFTAR PUSTAKA Jurnal Bonitua, David Yan, dkk. (2017). Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia. Diponegoro Law Journal. 6(1) Anggoman, Eleza (2019). Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. Lex Crimen. 8(3) Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Perpu Nomor 21 Tahun 1959 Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg