Saran Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia

2023 penyusunan UU

Pengesahan UU Kelembagaan Ekonomi Biru yang terpusat

Penambahan porsi insentif dan stimulus fiskal serta keuangan

Pengelolaan Kawasan Konservasi luasan tercapai Optimalisas sektor Perikanan dan Pariwisata

Pengembangan sektor Marine Non-Living Resources, Sustainable Marine Trade, Marine Conservations, dan Emerging Sectors

Peningkatan porsi kredit untuk sektor Ekonomi Biru

Pengembangan sektor Marine Biotechnology dan Research, Education, and Innovations

Pengurangan dukungan fiskal untuk Ekonomi Biru

2030

Kelembagaan Ekonomi Biru sudah mapan

Self-sustaining economy

Peningkatan anggaran, jumlah sarana dan prasarana riset maritim

Sumber: LAB 45 (2022)

Sementara itu, pemerintah juga dapat menyiapkan fondasi bagi pengembangan Ekonomi Biru ke depan dengan membuat regulasi yang memusatkan pada aspek kelembagaan. Warisan ini dapat menjadi modal untuk meningkatkan kontribusi Ekonomi Biru pada jangka panjang hingga tahun 2045. Ekonomi Biru Indonesia dapat dikategorikan ideal ketika mencapai empat target dari hasil pemetaan, yakni (1) sektor prioritas sudah terdiversifikasi dan memiliki efek berganda yang tinggi, (2) regulasi yang komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara tingginya investasi dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan secara ideal, sekaligus memastikan minimnya intervensi pemerintah untuk memberikan baik insentif maupun stimulus, (3) kelembagaan yang terpusat dan mapan sehingga implementasi regulasi menjadi efektif, serta (4) pengembangan teknologi dan inovasi yang besar dan masif.