e Paper Koran Madura 24 Januari 2014

JUMAT

1

KORAN MADURA

24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

0328-6770024 JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III www.koranmadura.com

Pemohon Effendi Gazali (tengah) memberikan keterangan pers seusai sidang pleno Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Kamis (23/1).

t untuk Uang Hambi aji kH ai N gu San a Cahirun Nis l4

Nasional | ha

Akhirnya Juan Mata

Milik MU

Manchester United (MU) akhirnya mau mengeluarkan dana 37 juta pound untuk memboyong Juan Mata dari Chelsea pada jendela transfer musim dingin ini. Kesepakatan transfer ini dicapai setelah sebuah negosiasi yang panjang pada Rabu (22/1). Sumber ESPN menyebutkan, Chelsea sebenarnya meminta harga 42 juta pound kepada MU bila ingin mendapatkan Mata. Berapa Nilainya? Selangkapnya hal 16

2019, Pemilu Serentak Presidential Treshold Tetap 20 Persen

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan seterusnya.

Juan Mata

Pemain baru MU

“Menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan penyelenggaraan Pilpres dan

Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak akan lebih efisien. “Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Hakim Konstitusi Fadlil Ahmad Sumadi, saat membacakan pertimbangan hukumnya. Namun demikian, kata Fadlil, tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014 telah dan sedang berjalan mendekati waktu pelaksanaan. Karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi ini baru bisa dilaksanakan pada pemilu berikutnya yakni 2019. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu

yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif. Fadlil mengatakan dalam perkara ini pembatasan akibat hukum hanya dapat dilakukan dengan menangguhkan pelaksanaan putusan ini sedemikian rupa sampai telah terlaksananya Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2014. “Selanjutnya, penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan harus mendasarkan pada putusan Mahkamah a quo dan tidak dapat lagi diselenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara terpisah,” kata Fadlil. =ANT/ JOKO SUSILO

2

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III PAMANGGI

Pialang

Oleh : Abrari Alzael

Wartawan senior di Madura

Politik itu seperti pernikahan yang berusaha mempertemukan ketidakcocokan. Sedangkan pemilu dan sejenisnya, serupa wahana di mana banyak orang menguji nasib baik sebagai caleg dan bahkan pemilih. Namun pemilu ini dipahami banyak awam sebagai ladang untuk meraup untung dengan menempatkan caleg sebagai dermawan atau lelaki yang mudah dikibuli. Betapa banyak orang; blater atau bukan blater yang mendatangi caleg tertentu untuk berbagi janji sebagai sosok atau komunitas yang banyak massa. Lalu pialang ini tanpa beban mengutarakan maksudnya kepada caleg bahkan beberapa caleg guna menjadi tim sukses. Bahkan masyarakat awam yang populasinya sangat banyak, menampilkan diri sebagai sosok yang tidak berbeda dengan satu pemahaman, semua politisi sebentuk merpati yang tidak setia janji. Mesti tidak sepenuhnya salah karena belajar dari masa lalu, tetapi anggapan publik yang seperti itu adanya adalah sesat politik. Tidak benar dalam teori berpikir bahwa membuat sama semua orang pada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu akan terulang di masa yang akan mendatang. Di sinilah caleg menMasih adakah yang peduli selain jadi pewaris dosa politik yang pernah presiden yang sibuk atau pura- didedahkan oknum masa lalu. pura sibuk seba- politisi Padahal, caleg yang gai bahasa lain terpilih di masa lalu dari ketidakmam- ada yang baik dapuannya nada juga yang jauh lebih baik. Meski pun, dalam kasus tertentu ada yang tidak jauh lebih buruk. Inilah yang harus diperdengarkan secara terus-menerus kepada awam. Sebagai warga negara. Setiap orang berhak dipilih dan atau memilih. Tetapi cara pandang sebagian besar awam justru berpikir sebaliknya dengan menganggap sama pada semua orang (caleg). Dari fenomena ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara masih tidak mengerti politik. Lebih parah dari itu, politisi tertentu justru memanfaatkan situasi ini sebagai ajang untuk pembodohan apapun partai dan agamanya. Maka untuk dan atas nama bangsa maupun warga republiken, pemerintah yang berkuasa perlu mengambil sikap tegas dengan cara mencerdaskan bangsa. Satu sisi pemerintah melakukan inovasi secara konstitusional dengan mencari celah hukum agar pembunuhan karakter bangsa ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Kecuali, apaila pemerintah bagian dari destroyer bangsa maka lain lagi ceritanya. Bahwa pemerintah tidak dungu, inilah waktunya untuk memperbaiki keadaan secara massif agar perjalanan bangsa ini tidak kian terpuruk, tidak semakin buruk. Ini baru dari sisi politik berikut penyanggahnya yang berbau konstitusi. Itu belum ekonomi dan hukum yang semua tahu saat ini ; terjerembab. Di manakah posisi negara saat ini? Masih adakah yang peduli selain presiden yang sibuk atau pura-pura sibuk sebagai bahasa lain dari ketidakmampuannya dalam menyelenggarakan negara? =

Berita Utama

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

2

Fraksi Hanura Sesalkan Putusan MK Mengapa Diputuskan Sekarang Bila Pelaksanaannya 2019 JAKARTA- Fraksi Partai Hanura menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan pemilu serentak baru berlaku pada 2019 dan bukan pada Pemilu 2014. “Ada banyak pertanyaan besar dan keputusan MK ini akan menimbulkan konsekuensi di kemudian hari,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding di Jakarta, Kamis. Konsekuensi pertama, menurut dia, putusan itu menunjukkan ambivalensi karena pada dasarnya keputusan MK berlaku sejak dibacakan, namun untuk gugatan ini baru dilaksanakan pada 2019. Dia juga mengingatkan, keputusan kontroversial ini akan dicatat pertama kali dalam sejarah, yaitu keputusan MK memiliki jeda panjang hingga lima tahun sebelum diterapkan. Kedua, menurut dia, legitimasi Pemilu 2014 dipertaruhkan karena MK telah membatalkan dan menyatakan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014 bertentangan dengan UUD 1945. “Ini yang lagi-lagi membingungkan. Konsekuensinya, banyak pihak

akan mempertanyakan keabsahan hasil pemilu mendatang,” ujar Sudding. Dia mengatakan konsekuensi ketiga yaitu dengan mencermati dan memperhitungkan hal di atas, Hanura meragukan independensi para hakim MK. Hakim MK, menurut dia, seharusnya konsisten dan selalu berlandaskan konstitusi namun anehnya kali ini membuat putusan yang saling bertentangan. Sudding juga menolak pernyataan keputusan MK yang mengatakan jika uji materi tersebut diberlakukan tahun ini maka akan mengganggu tahapan Pemilu yang sudah mendekati tahap akhir. Karena, menurut dia, berarti tidak menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dan malah berkompromi dengan hal-hal teknis. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terkait pelaksanaan pemilu serentak pada 2019 dan seterusnya. “Menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan dalam angka 1 tersebut

di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis (23/1). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang akan lebih efisien. Hal itu menyebabkan pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. “Hal itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Hakim Konstitusi Fadlil Ahmad Sumadi, saat membacakan pertimbangan hukumnya. Selain itu menurut dia, Pilpres yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat. = ANT/IMAM BUDILAKSONO

PEMILU SERENTAK

Anggota DPR Anggap Putusan MK Rancu JAKARTA. Anggota Komisi Hukum DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani menilai putusan MK tentang UU Pilpres akan menimbulkan kerancuan. “Bagaimana mungkin Pemilu serentak dilakukan pada 2019, namun pasal lain tidak dibatalkan seperti soal presidential threshold 20 persen,” ujar Yani saat dihubungi, Kamis (23/1/2014). Menurut dia, putusan MK membuat kebingungan. Satu sisi meminta pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara bersamaan, namun di sisi lain angka presidential threshold di Pasal 9 UU No 42 tahun 2008 tidak dibatalkan. “Ini jelas bikin kacau. Ini juga bentuk putusan yang kompromi politik. Semakin sulit saya memahami putusan MK ini,” sebut Yani. Hal senada ditegaskan Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara Indonesia (ASHTN Indonesia). Menurut Presidium ASSHTN Indonesia Afifi, putusan MK tersebut tidak tuntas. “Pu-

tusan pemilu serentak dalam Pemilu 2019 mendatang semestinya diikuti juga dengan penbatalasan Pasal 9 UU No 42 Tahun 2008 terkait presidential threshold 20 persen kursi DPR,” kata Afifi dalam siaran pers yang diterima. Menurut dia, semua partai peserta pemilu seharusnya mempunyai hak

yang sama untuk mengajukan capres/ cawapres dalam pemilu. Afifi mempertanyakan apakah pemilu serentak pada Pemilu 2019 mendatang menggunakan hasil Pemilu 2014? “Padahal pasal 9 UU No 42 Tahun 2008 masuk petitum,” terang Afifi. =ANT/GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 24 JANUARI 2014 JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III No. 0287 | TAHUN III

33

SKANDAL SUAP MK

Idrus Diduga Sogok Akil

ant/yudhi mahatma

SELEKSI HAKIM AGUNG. Calon Hakim Agung H.Sunarto (kanan) menyerahkan makalah kepada pimpinan Komisi III Catur Sapto Edi (kiri) dalam seleksi Hakim Agung oleh Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi sejumlah pasal dalam UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung dan UU 18/2011 tentang Komisi Yudisial (KY), DPR tidak lagi berwenang memilih calon hakim agung dan hanya dibolehkan menyetujui atau menolak.

Jokowi-JK Pasangan Favorit Wartawan Waktu untuk Persiapan Sangat Mepet JAKARTA-Joko Widodo atau Jokowi menjadi tokoh yang dinilai paling layak menjadi presiden mendatang oleh kalangan wartawan. Dia paling ideal dipasang dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden Juli nanti. Keduanya pun menjadi pasangan paling populer dibandingkan pasangan-pasangan lainnya. Demikian hasil poling yang dilakukan Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) dan disampaikan di Jakarta, Kamis (23/1). Poling ini dilakukan pada 12-16 Januari 2014 dengan melibatkan 112 informawan wartawan dengan motede kualitatif. Ke-112 wartawan itu berasal dari 63 media cetak, elektronik, dan media online. Dari 112 informan itu, 101 Informan menjawab nama to-

koh yang diinginkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, 4 Informan hanya menjawab nama tokoh yang diinginkan menjadi Presiden saja, 7 Informan tidak bisa memberikan jawaban nama tokoh yang diinginkan menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. “Sepuluh tokoh yang diinginkan oleh Jurnalis untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden RI Periode 2014-2019 sebagai berikut: Joko Widodo, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama, Tri Rismaharini, Dahlan Iskan, Abraham Samad, Hatta Rajasa, “demikian bunyi pernyataan pers dari Sigma tersebut. Terhadap jawaban Informan itu, Sigma membuat tiga kategori yakni tokoh yang paling diinginkan jadi presiden, tokoh yang cukup diinginkan, dan tokoh yang kurang diinginkan. Terdapat enam tokoh masuk dalam tokoh yang paling diinginkan jadi capres secara berturut-turut yaitu Joko Widodo, Jusuf Kalla,

Mahfud MD, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama. Sedangkan yang masuk kategori cukup diinginkan jadi presiden adalah lima orang dengan urutan Tri Rismaharini, Dahlan Iskan dan Abraham Samad, Hatta Rajasa, Gita Wirjawan, serta Wiranto, Rizal Ramli, Hary Tanoesoedidjo, dan Ridwan Kamil. Sementara tokoh-tokoh seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, Marzuki Alie, dan Yusril Ihza Mahendra termasuk dalam tokoh yang paling tidak diinginkan jadi capres. Sedangkan tokoh yang paling diinginkan menjadi presiden adalah Jokowi yang secara berturut-turut diikuti oleh. Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, dan Mahfud MD. Tokoh-tokoh yang paling diingin jadi wakil presiden secara berturut-turut adalah Jusuf Kalla, Mahfud MD, Anies Baswedan, Joko Widodo, dan Basuki Tjahaja Purnama. Dan pasangan ideal yang paling diinginkan sebaga presiden dan wakil pres-

iden mendatang adalah Jokowi - Jusuf Kalla, Jokowi - Mahfud MD, Jokowi - Ahok, Mahfud MDAnies Baswedan, Jokowi - Anies Baswedan, Prabowo Subianto Mahfud. Lebih jauh dijelaskan, dalam jajak Pendapat ini setiap Informan diberikan keleluasaan dan dapat secara bebas menyebutkan siapapun nama tokoh yang diinginkan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden RI Periode 2014-2019. Jurnalis dipilih sebagai Informan karena dianggap lebih mengenal sosok tokoh dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Profesi sebagai pekerja media memungkinkan para Jurnalis untuk lebih sering berinteraksi secara langsung dengan para tokoh, baik melalui kegiatan peliputan, wawancara, dan aktivitas jurnalistik lainnya. Dengan begitu, Jurnalis dianggap telah mengetahui kualitas tokoh ditinjau dari sejumlah sudut pandang. =GAM/AJI

JAKARTA-Tersangka suap sengketa Pilkada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi (MK), Chairun Nisa membenarkan bahwa dirinya pernah memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal adanya penyerahan uang Rp 2 miliar kepada mantan ketua MK, Akil Mochtar. Uang tersebut untuk penanganan sengketa Pilkada Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Uang diberikan oleh Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham dan anggota DPR Fraksi Golkar, Mahyudin untuk memenangkan Walikota incumbent, Riban Satia dan wakilnya, Mofit Saftono Subagio dalam Pilkada itu. Nisa membenarkan hal itu saat dikonfirmasi hakim anggota, Alexander Maruata dalam sidang lanjutan terdakwa Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/1). Nisa sendiri dihadirkan menjadi saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Namun Nisa mengaku tidak tahu kapan pastinya uang uang Rp 2 miliar itu diserahkan kepada Akil Mochtar oleh Idrus dan Mahyudin di DPP Partai Golkar. “Rumor yang berkembang seperti itu,” kata Nisa dalam keterangannya di hadapan persidangan. Apalagi kata Nisa, dirinya tidak melihat secara langsung peristiwa penyerahan uang itu. Dia mengaku mendengar kabar itu dari teman-temannya. “Yang saya dengar dari pak Rusli seperti itu,” terang Nisa. Chairun Nisa merupakan terdakwa suap sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dia didakwa menjadi perantara Akil Mochtar dalam menerima suap sebesar Rp3,075 milliar dari Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih guna penanganan proses sengketa Pilkada di wilayah itu. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa mengaku menerima bungkusan koran yang diketahui berisi uang Rp 75 juta dari Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih. Uang itu diterima Nisa di Bandara Palangkaraya pada 2 Oktober 2013 silam. “Pak Hambit bilang, ‘niat saya hanya bantu, Ibu kan mau berangkat haji. Ini untuk Ibu yang mau berangkat haji’,” katanya. =GAM/AJI

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

BENCANA ALAM

Tahun 2070, Jakarta Terancam Banjir Pesisir

ant/muhammad iqbal

BERTAHAN DI PENGUNGSIAN. Seorang warga korban banjir dipengungsian yang ada diatas rel Tangerang - Kota di Pesing, Kedoya Utara, Jakarta Barat, Kamis (23/1). Masih terendamnya rumah mereka membuat para korban banjir bertahan di pengungsian.

Empat Kabupaten Kekurangan Listrik Pembangunan Jaringan Transmisi Terkendala JAKARTA- Sejak 20 Januari 2014 PLN untuk sementara terpaksa menghentikan layanan penyambungan baru, penambahan daya, dan layanan khusus di empat Kabupaten di Provinsi Lampung. Keempat Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Penghentian ini terpaksa dilakukan karena daerah-daerah tersebut mengalami kekurangan pasokan listrik akibat adanya kendala dalam pembangunan beberapa jalur transmisi 150 kilo Volt (kV) di Provinsi Lampung. PLN mohon maaf dan mohon pengertian masyarakat atas adanya kondisi ini. Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto mengatakan pembangunan jaringan transmisi yang menghubungkan gardu induk (GI) Seputih Banyak di Kabu-

paten Lampung Tengah dan GI Menggala di Kabupaten Tulang Bawang terkendala belum diperolehnya ijin pendirian tower dan penarikan kawat transmisi oleh beberapa unsur masyarakat. “Pelayanan penyambungan baru, penambahan daya dan layanan khusus ke empat Kabupaten tersebut akan dibuka kembali bila PLN sudah mendapatkan ijin dan menyelesaikan pembangunan transmisi tersebut,” tuturnya. Dia mengatakan pembangunan transmisi 150 kV dari GI Seputih Banyak menuju GI Menggala dilaksanakan untuk mengatasi defisit daya listrik di Provinsi Lampung yang mengakibatkan pemadaman bergilir. Transmisi tersebut berfungsi untuk mendukung penyaluran surplus listrik dari pembangkit di Provinsi Sumatera Selatan ke Lampung melalui jalur timur. Provinsi Lampung perlu tambahan pasokan dari Sumatera Selatan karena pertumbuhan beban yang cukup tinggi. Defisit daya di Provinsi Lampung bisa semakin besar pada tahun – tahun mendatang karena ada ketidakpas-

tian penyelesaian pembangunan tambahan pembangkit baru di daerah Lampung seperti PLTP Rajabasa yang masih terkendala perijinan. Pembangunan jaringan transmisi ini dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Jalur transmisi Seputih Banyak - Menggala terdiri dari 197 tiang tower, dan 96 titik untuk tiang tower sudah terpasang dan tidak ada masalah. Masih ada 101 titik tower yang mengalami kendala untuk pemasangannya, dimana 99 titik tower berada di perkebunan milik beberapa perusahaan besar dan 2 titik tower berada di perkebunan milik warga. Lokasi titik tower yang mengalami kendala tersebut diantaranya berada di Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. PLN sudah lama siap menyelesaikan pembangunan jaringan transmisi tersebut. “Sejak 2011 PLN sudah berusaha mengatasi kendala perijinan tersebut dengan menghubungi berbagai fihak seperti Pemerintah Daerah, DPRD dan lain-lain namun belum membuahkan hasil,” imbuhnya. =GAM

JAKARTA, - Jakarta menempati urutan ke-20 sebagai kota dengan populasi terbanyak yang terancam banjir pesisir pada tahun 2070. Rilis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, menyebutkan berdasarkan laporan Ranking of the World’s Cities Most Exposed to Coastal Flooding Today and in the Future yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Jakarta menempati urutan ke-20 dalam hal kota dengan populasi terbanyak yang terancam banjir pesisir pada 2070 (termasuk perubahan iklim dan perubahan sosial ekonomi), setelah Calcutta, Mumbai, Dhaka, Guangzhou, Ho Chi Minh City, Shanghai, Bangkok, dan Tokyo. Dalam rilis disebutkan, infrastruktur yang buruk dan perencanaan tata kota yang tidak optimal, jika disertai dengan musibah banjir monsun dapat menyebabkan tanah longsor, dan

mengakibatkan kerusakan jalan, bangunan, perumahan dan fasilitas umum. Hal ini dapat berujung dengan terganggunya perekonomian dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan laporan Nature Climate Change, kerugian rata-rata akibat banjir pada 2005 secara global diperkirakan mencapai enam miliar dolar AS per tahun, dan diperkirakan dapat meningkat menjadi 52 miliar dolar AS pada 2050. Sementara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan bahwa jumlah kerugian ekonomi akibat banjir di wilayah Jabodetabek pada awal Februari 2007 diperkirakan mencapai Rp5,16 triliun. Sementara menurut Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, banjir besar yang terjadi pada awal 2013 di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari Rp20 triliun. =ANT/ANITA PERMATA DEWI

Uang Hambit untuk Naik Haji Chairun Nisa JAKARTA- Uang pemberian Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih sebesar Rp75 juta yang diberikan untuk anggota Komisi II dari fraksi Partai Golkar Chairun Nisa diketahui sebagai bekal naik haji. “Pak Hambit memberikan bungkusan ke saya, saya pertama tidak tahu, saya juga kemudian tanya ini apa Pak? Saya katakan ke beliau kalau saya diminta bantu ya bantu, saya tidak mau diberi apa-apa, kemudian dijawab Pak Hambit, Ibu kan mau berangkat haji, ini untuk ibu berangkat haji,” kata Chairun Nisa dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis. Chairun Nisa yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama menjadi saksi untuk terdakwa bupati terpilih Gunung Mas Hambit Bintih dan keponakannya, Cornelis Nalau yang juga bendahara tim sukses Hambit, keduanya didakwa menyuap Akil Mochtar. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Hambit menyerahkan uang Rp75 juta ke Chairun Nisa di bandara Cilik Riwut Kalimantan Tengah pada 2 Oktober 2013 sebagai balasan karena Chairun telah menjadi perantara antara Hambit dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar untuk menolak permohonan gugatan pilkada Gunung Mas. “Pesawat sudah mau berangkat, jadi kami boarding, saya tidak tahu bungkusan itu isinya uang karena dibungkus koran, Pak Hambit hanya mengatakan, ‘sudah dibawa saja bu’,” terang Chairun. Namun ia mengaku tidak pernah meminta apa-apa kepada Hambit untuk jasanya mempertemukan Hambit dengan Akil. “Saya tidak minta, ke Pak Hambit tidak minta, ke Pak Akil juga tidak minta, karena saya semata-mata hanya mau membantu Pak Hambit,” ungkap Chairun. =ANT/DESCA

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 24 JANUARI 2014 JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III No. 0287 | TAHUN III

55

KESEJAHTERAAN

Sistem Ekonomi Masih Gamang

ant/fiqman sunandar

SAMPAH PASCA BANJIR MANADO. Sebuah alat berat menurunkan sampah dari truk pengakut sampah untuk korban banjir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (23/1). Pemerintah kota Manado memperkirakan sampah pasca banjir yang dihasilkan bisa mencapai 50 ribu kubik per hari.

OJK Keluarkan Kebijakan Khusus Manado-Karo Korban Bencana Akan Dipermudah untuk Memperoleh Kredit JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan yang menetapkan Kota Manado dan beberapa kecamatan di Kabupaten Karo sebagai daerah yang mendapatkan perlakukan khusus terhadap kredit perbankan. Selain itu, Dewan Komisioner OJK yang memberikan kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit dan pemberian kredit baru perbankan kepada debitur yang terkena dampak bencana alam di sekitar Gunung Sinabung di Kabupaten Karo dan di Kota Manado Sulawesi Utara. Ketua Dewan Komisioner Muliaman D. Hadad memperkirakan bencana alam letusan Gunung Sinabung dan banjir bandang di kota Manado akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perbankan dan perekonomian di daerah

setempat, khususnya di daerah yang secara langsung terkena bencana dimaksud. “Untuk itu, perlunya upaya-upaya khusus untuk mempercepat pemulihan kinerja perbankan dan kondisi perekonomian pasca bencana alam tersebut,” jelas Hadad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (23/1). Menurutnya, pemberian kebijakan ini merupakan kelanjutan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus terhadap kredit yang disalurkan untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi “distressed area” yang dapat disebabkan karena bencana alam dan bersifat sementara (temporary measures). Daerah yang ditetapkan untuk mendapatkan perlakuan khusus terhadap kredit bank adalah Kota Manado dan empat kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu Kecamatan Payung, Kecamatan Nawantran, Kecamatan Simpang Ampat dan Kecamatan Tiganderket. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam. Adapun kebijakan yang dibuat OJK ini mencakup 4 hal. Pertama, penilaian Kualitas Kredit. Penetapan Kualitas Kredit dengan plafon maksimal Rp. 5 Milyar hanya didasarkan atas ketepatan membayar. “Sementara itu bagi Kredit dengan plafon di atas Rp.5 Milyar, penetapan Kualitas Aset tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2013 tentang Penilaian Kualitas Aset bagi Bank Umum,” urainya. Kedua, soal kualitas kredit yang direstrukturisasi. Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah terjadinya bencana. “Restrukturisasi Kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap Kredit yang disalurkan

baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana,” imbuhnya. Ketiga, Pemberian Kredit Baru Terhadap Debitur yang Terkena Dampak Bencana. Bank dapat memberikan Kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam. Penetapan Kualitas Kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya. Dan keempat, Pemberlakuan untuk Bank Syariah. Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain. “Kebijakan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal terjadinya bencana (Manado, 15 Januari 2014 dan Sinabung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner OJK,” pungkasnya. =GAM

JAKARTA-Strategi pembanguan ekonomi yang dijalankan pemerintah saat ini salah arah karena hanya menciptakan kesenjangan yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini terjadi ditenggarai karena lemahnya koordinasi dan juga masih tingginya ego sektoral serta ego kedaerahan atau kewilayahan. Demikian benang merah yang terungkap dalam acara Roundtable: Evaluasi Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam, yang diselenggarakan Islamic Banking and Finance Institute (IBFI) Universitas Trisakti dan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MEK), di Jakarta, Kamis, (23/1). Direktur Eksekutif IBFI Trisakti, Muhammad Nadrattuzaman Hosen mengatakan, Indonesia masih dikategorikan negara yang sedang berkembang, dimana disatu sisi perekonomian sedang meningkat, tetapi disisi lain masih ada masalah ekonomi. Di antara permasalahanya, yakni kemiskinan, pengangguran dan kejahatan yang disebabkan masalah elonomi. “Hasil pembangunan ekonomi masih belum merata dan jurang pemisah antara orang kaya dan miskin pun masih jauh,” jelas Nadrattuzaman. Menurutnya, ekonomi yang diterapkan Indonesia selama ini masih belum mampu menjawab tantangan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Apalagi, pembangunan ekonomi saat ini berjalan secara auto pilot atau berjalan sendiri tanpa koordinasi. “Jika hal ini diteruskan, maka akan menjadikan tiadanya kedaulatan di negeri ini dalam era globalisasi”, ungkapnya. Lebih lanjut dia mengatakan format pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini cenderung mengarah pada ekonomi kapitalisme. Masih percaya pada mekanisme pasar dan menggunakan ukuran pertumbuhan ekonomi secara berlebihan tanpa mengoreksinya dengan kerusakan sumber daya alam yang terjadi. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

MAJALAH

Commonwealth Life Pelopori Aplikasi Teknologi Digital JAKARTA-Commonwealth Life mengumumkan terobosan terbaru majalah COMMITMENT, yang dapat diakses bagi nasabah dan masyarakat pada umumnya melalui website perusahaan: www.commlife.co.id dan sekaligus memecahkan Rekor MURI sebagai “Majalah Digital Interaktif Asuransi Pertama di Indonesia”.

ant/m agung rajasa

TARGET PENDAPATAN WIKA BETON. Pekerja memasang kerangka baja beton paku bumi di Pabrik Wika Beton, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1). PT Wijaya Karya Beton menargetkan pendapatan atau omset kontrak proyek baru di 2014 sebesar Rp3,5 triliun. Angka tersebut naik dari realisasi kontrak proyek baru di 2013 yang ditutup pada angka Rp2,7 triliun.

MNCTV Milik Siapa? PT CPTI: MNC Tidak Mengidahkan Putusan MA JAKARTA- Pengacara Harry Ponto menilai sikap pemilik MNC TV yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Agung adalah bentuk pelecehan atau “contempt of court” terhadap lembaga hukum. “Tidak diindahkannya putusan MA, sehingga wibawa MA dipertaruhkan,” kata Harry Pontoh pada diskusi “Keadilan dalam Kasus Televisi Pendidikan Indonesia”, di Jakarta, Kamis. Harry Pontoh yang merupakan kuasa hukum pemilik PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut, mengatakan hal itu, menyusul putusan Mahkamah Agung perihal konflik MNC-TPI yang belum juga dilaksanakan oleh pemilik MNC TV. Menurut dia, ketidakpatuhan pemilik MNC TV adalah bentuk pelecehan terhadap lembaga hu-

kum, yang membuat wibawa lembaga hukum tertinggi di Indonesia itu menjadi pertaruhan. Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi yang diajukan pemilik PT CTPI soal kepemilikan TPI. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim MA menyatakan, Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Berkah Karya Bersama, pada 18 Maret 2005, dinyatakan tidak sah. Dalam RUPSLB, PT Berkah Karya Bersama (BKB) dengan memegang Surat Kuasa (Power of Attonery), pada 3 Juni 2003, melakukan perubahan jajaran direksi TPI sesuai dengan yang tertuang dalam Akta Nomor 16 dan 17, memutuskan, kepemilikan Tutut di TPI yang semula 100 persen, terdelusi sehingga tinggal 25 persen. Sementara itu, RUPSLB yang dilakukan PT CTPI, pada 17 Maret 2005, dinyatakan sah oleh MA. RUPSLB ini diadakan oleh Tutut dan pemegang saham lainnya, yakni PT Tridan Satriaputra Indonesia, PT Citra Lamtoro Gung Per-

sada, dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi untuk merombak jajaran direksi dan dewan komisaris TPI versi PT CTPI. Perkara dengan No Register 862 K/PDT/2013 ini diputus pada 2 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim MA yang yakni Sofyan Sitompul, Takdir Rahmadi, dan I Made Tara. Menurut Harry Pontoh putusan MA ini tidak bersifat menghukum tapi menyatakan mana yang berhak dan tidak. Secara prinsip, kata dia, setiap pergantian direksi ditutup melalui RUPS, dimana direksi lama selesai dan diganti direksi baru. Pada kesempatan tersebut, Harry Pontoh juga menyatakan, pihaknya sedang mengkaji untuk mempidanakan pemilik MNC TV, yang dinilai telah menguasai harta orang lain yang bukan miliknya. “Kalau ada seseorang menguasai harta orang lain, itu pidana atau setidaknya penggelapan,” katanya. =ANT/BETH

Majalah ini memungkinkan pembaca menikmati informasi dengan teknologi video, animasi, dan interaktif. Dengan peningkatan fungsionalitas ini Nasabah Commonwealth Life juga dapat mengakses majalah COMMITMENT dengan mudah melalui aplikasi SCOOP yang tersedia di AppStore dan Google Play Store kapan saja dan dimana saja. “Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang sangat memahami dan mengerti kebutuhan Nasabahnya, Commonwealth Life berupaya mengedepankan inovasi-inovasi terbaik untuk membuat pelayanan kepada Nasabah kami menjadi lebih fleksibel, efisien, dan senantiasa mengikuti pengembangan teknologi. Melalui inisiatif teknologi digital ini Commonwealth Life memberikan satu tolak ukur signifikan di industri asuransi Indonesia,” ujar, Commonwealth Life Alternative Distribution Channel Director, Pieter Wattimena di Jakarta, Kamis (23/1) Selain peningkatan aksebilitas majalah COMMITMENT, Commonwealth Life juga memberikan kemudahan bagi Nasabah dengan berbagai fasilitas lainnya yang memanfaatkan teknologi. Misalnya,Fasilitas Financial Calculator yang disediakan untuk mempersiapkan rencana keuangan yang disesuaikan

dengan memberikan ilustrasi dasar sebagai referensi umum tanpa mengarahkannya kepada produk Commonwealth Life. Dapat diakses dengan mudah untuk umum melalui situs Commonwealth Life: www. commlife.co.id untuk membantu siapapun menentukan rencana Pendidikan, Pensiun, dan Masa Depan mereka. Fasilitas ini juga tersedia dalam 3 pilihan mata uang : Rupiah, Dollar Amerika, dan Dollar Australia. Fitur – fitur ini membuat fasilitas ini berbeda dari Financial Calculator lainnya. Selain itu, juga Fasilitas Games Interaktif yang merupakan fitur digital lainnya untuk memberikan edukasi dasar mengenai perencanaan finansial bagi masyarakat. Games memiliki beberapa konsep pengaturan keuangan seperti wirausaha, menabung (save) dan menyumbangkan (donate) yang disertai dengan ilustrasi interaktif dengan karakter-karakter yang lucu dan menarik dan dapat diakses selain melalui website: www. commlife.co.id, juga melalui Ios, dan Android. “Ada Portal e-Services yang merupakan layanan online bagi Nasabah dan Sales Force Commonwealth Life yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja,” ujarnya. =GAM

istimewa

PENGHARGAAN. Presiden Director Commonwealth Life, Simon Bennet (tengah) saat menerima pengharhaan dari Musium Rekor Indonesia (MURI) dari Jaya Suprana.

KORAN PROBOLINGGO

KORAN MADURA

Budaya

JUMAT 24 JANUARI 2014 No. 0287 | TAHUN III

MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

77

Ceritaku Belum Usai, Bu! Cerpen: Muzammil Frasdia* Baru saja aku menulis kalimat pertama untuk ceritaku, kudengar Ibu marah-marah di kamar mandi, mendapati pakaianku yang belum dicuci. Saking kesalnya, keluh nada bicaranya sampai terdengar ke kamar. Dan jantungku tiba-tiba berdenyut sakit membayangkan saat ini sebagai anak tega menyakiti Ibunya sendiri. Kuhentikan sejenak mengetik tulisan. Kukepal dadaku yang susah sekali mengatur nafas. Serasa sempit di pembuluh darah. Aku bimbing ia ke atas kasur, berbaring sejenak. Apakah aku akan mati muda? Apakah Tuhan menghalangi niatku bercerita? Sedang ceritaku belum apa-apa.

S

elang beberapa saat kubiarkan derita mengalir, suhu ngilunya diberi reda. Detak jantung kembali normal. Meski rongga dada sesak mengatur nafas. Kupaksa jemari melanjutkan cerita. Belum ada judul. Karena memang tak terpikir tentang judul. Kutuangkan saja semua yang bersarang di tempurung kepala. Seperti biasa. Aku masukan metafora-metafora dalam ceritaku. Tujuannya biar sedikit indah dan berkesan. Ketika hendak memulai satu kalimat, “Blak,” bunyi keras terdengar dari dekat posisiku duduk dengan daun pintu. Saking kuatnya dorongan tenaga yang dikerahkan dari luar, “Blus” menampar wajahku. Aku terkesiap menyambangi Ibu yang memeluk amarah, juga tubuhnya yang basah kuyup dengan air cucian. Pelan saja aku berusaha menghindar dari raut wajahnya, menemui tulisanku. Tak ada kata-kata terlahir. Hanya diam. Meski jantung kembali tertekan, kualihkan nyerinya fokus membaca hasil ketikan. Ibuku menuju kamar tengah. Marah-marah dan mengelu-elukan diriku panjang lebar yang bisanya berdiam saja dengan laptop di kamar. Ah, sulit menginginkan tulisan ini dibaca bagus berkesan oleh orang-orang nantinya. Banyak hal yang harus kuhadapi

dengan sabar. Rasanya tidak mungkin memberi penjelasan secara detil kepada Ibu dengan tulisan-tulisan ini. Di matanya, pasti tangan dan kaki inilah yang ia harapkan dari dulu, sigap membantu pekerjaannya seharihari. Memang aku tidak seperti kakak yang tiap bulan selalu mengalirkan uang untuknya lewat Bank. Dan aku merasa berdosa pada Ibu. Membiarkannya sendirian menyelesaikan pekerjaan rumah. Entah dengan cara apa membalasnya. Begitu pula Bapak yang setiap hari di sawah. Sapi-sapi di kandang titipan orang, bertahun-tahun diterimanya ikhlas sepenuh hati, sanggup merawatnya. Aku tahu Bapak yang sesungguhnya, ia sudah tidak mampu lagi mengurus dan merawat sapi-sapi. Bapak pantang menyerah. Perhitungan jika sapi ditolak, risiko tidak ada tawaran pekerjaan lain yang sesuai hati dan kemampuannya. Meski di balik pekerjaan itu, aku malu melihat tubuh Bapak yang kurus diserap pekerjaannya sehari-hari. Namun aku tak berdaya, tak mampu bekerja membantu Bapak, meringankan bebannya. Tubuhku makin hari bertambah lemah, entah apa penyebab sesungguhnya, selain pengaruh asap rokok. Sebagian orang mengatakan bahwa aku banyak beban pikiran dan terlalu lama berhadapan dengan laptop. Sinar radiasinya berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan dokter menyarankan bahwa aku harus menghindari keluar malam, mengatur pola makan yang sehat, dan banyak istirahat. *** Tulisan yang sempat terlantar di layar laptop ingin kuselesaikan malam ini juga. Ceritaku di sana tentang jantungku yang tiba-tiba sakit, pekerjaanku yang senang menulis, dan di samping itu Ibuku. Ibu yang mengeluh dengan pekerjaanku. Jalan pikiran beda yang mungkin jadi pemicu utama mengapa Ibu sampai menilai seperti itu kepadaku. Karena sampai sekarang, pekerjaan semacam ini tidak menghasilkan uang yang banyak. Pekerjaan yang bisanya hanya menunggui laptop berjam-jam. Tidak ada uang mengalir di sana. Apa tidak lebih baik bantu kerja Bapaknya di sawah. Biar ada guna orangtua membesarkan anaknya yang dulu lahir kecil hingga tumbuh besar seperti sekarang.

Dalam tulisanku ini, tak ada niat luhur tertanam, memiliki cita-cita jadi orang terkenal. “Pekerjaan menulis selamanya tidak akan bisa diandalkan, jatuh miskin? pasti,” kata segelintir orang yang kudengar di jalan-jalan. Entah mengapa dorongan untuk terus ke sana terus membakar semangatku. Meski sampai saat ini karyaku belum apa-apa. Hanya sekian judul puisi, cerpen, dan beberapa naskah drama yang tercipta. Itu pun kawan-kawanku bilang tidak menarik dibaca. Dan di akhir koreksiannya itu selalu kudengar dari mulutnya yang pandai menirukan bunyi cicak. Di hati, yakin kelak aku bisa menciptakan karya yang dahsyat yang tentunya lebih baik dari itu. Aku ingin menanamnya dari sekarang. Memperbaiki caraku bercerita, pelan tapi pasti. Di bagian awal-awal ce-

ritaku, aku bicara saja tentang ibuku yang memergoki cucianku. Karena dari sanalah ide bermula, batinku menyuruh untuk menuliskannya Juga tentang Bapak, aku selipkan ceritanya di tengah-tengah. Tak ada yang ingin kusembunyikan jadi metafor-metafor. Mengalir saja ceritanya. Seperti aliran sungai yang panjang, entah kemana ia bertuju. Menemukan muara di lautan. Segalanya akan ada. Dan terus akan kumasukkan kisahnya dalam tulisan-tulisanku, baik sebelum maupun sesudah tulisan ini selesai. Meski bahasanya terkesan belum sempurna. Tidak lupa dengan janji malam ini menemui cucian. Berulangkali aku bolak-balik ke kamar mandi tetapi kecewa mulai mendera dan sempat berpikir pakaian-pakaian itu telah ibu buang. Karena memang begitulah sifatnya setiap hari bila men-

jumpai hal-hal yang tidak sepadan dengannya. Apapun kena amarahnya yang meletup-letup. Kadang benda-benda dilemparnya sembarangan. Setelah lama merenung, akhirnya kuputuskan untuk mencarinya kembali. Jari telunjukku menunjuk kembali kamar mandi. Langkah-langkah pelan mulai kuhitung. Dari sini ke sana, begini dan begitu. Masuk kamar mandi, membayang sore itu Ibu mencuci sambil marah-marah. Bau pewangi pakaian menusuk hidung. Aku mendengus, melirik cuciannya berkilat harum disinari cahaya lampu yang tidak begitu terang menumpuk dalam bak cucian. Kuhela nafas, kuacak cuciannya dengan kesal, namun kejutku kembali memaku, menjumpai cucianku terselip di tumpukan cucian Ibu tadi sore. Malam ini deru angin membelai dada dan wajahku. Aku memutuskan kembali ke kamar. Duduk fokus menatap hasil tulisan yang belum kelar. Tapi hasrat untuk melanjutkan kian melemah. Terbayang kesalahanku semula curiga besar terhadap ibu yang kupikir telah tega membuang semua pakaianku. Semenjak kejadian sore kemarin, sampai saat ini tulisanku tak kunjung selesai. Tinggal klimaksnya saja. Tapi mau ditutup dengan situasi yang seperti apa, pikiranku risau. Dua hari aku membiarkannya begitu saja. Terdampar di laptop. Tak tersentuh pikiran dan tangan-tanganku. Sepulang jadi guru mengajar di sekolah. Aku diburu gerah dan ke kamar mandi. Juga kencingku yang sudah mau jebol. Kuingatingat lagi cerita tulisanku yang belum selesai. Lekas aku memasuki kamar mandi, ingin melepas kencing. Namun tertahan sejenak ketika kulihat cucian Ibu terdampar di lantai. Aku memandanginya diam, membayang sore ketika ibu emosi. Perlahanlahan kusirami pakaian itu, mencucikannya. Kulakukan sama seperti ketika Ibu memberi pengharum pada cucianku yang ia cuci kemarin, kuperasnya hingga bersih. Lalu aku menjemurnya di bawah terik matahari, disambut desir semilir angin. Ah, pikiranku kembali terbayang pada sebuah ceritaku yang belum selesai.= *) Cerpenis, berlamat di mfrasdia@yahoo.com

KORAN MADURA KORAN 8 PROBOLINGGO 8 Feri Hartanto Oleh: Setiawan*

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN IIISELASA 7 JANUARI 2014

MADURA

Risau Hati

No. 0275 | TAHUN III

Puisi

Tetesan keringat membasahi tubuh Celoteh burung mengubris kegundahan Sementara... Sinar cahaya memerah memudar Namun keinginan jeritan hati tak sampai Hati pun menangis Ada rindu Tak kuat menahan permainan dunia Penuh dengan monopoli Penuh dengan kesesatan dunia Air mengalir dengan damai Angin menyentuhku dengan kelembutan Namun risau hatiku tak sembuh jua Karna ketenangan ada pada dirinya... Sumenep, 2014

Takdir Masih bersama kisah yang tak pernah terungkap, sementara perjalanan semakin menyisakan seluit pelangi di ufuk barat. Terlelap dalam tangis bersama do’a tentang perjalanan hidup yang tak tersadarkan Tentang cerita, Tangis, Tawa, Melebur antara tangis duka dan bahagia Kini, Tak ada yang tersisa selain angin senja yang menyentuh kulitku Luapan air membersihkan wajahku Embun pagi menyegarkan pikiranku Semestinya ini tak terjadi Karena aku tak pernah meminta apalagi berharap Tuhan... Apa ini yang dinamakan karuniamu? Apa ini kesempurnaanm? Apa ini keabadianmu? Tapi... Esok aku tak tahu apa yang engkau berikan padaku Apakah semuanya akan berubah? Hanya engkau penentunya... Sumenep, 2014

*) Mahasiswa semester akhir jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Sumenep.

JUMAT 24 JANUARI 2014 No. 0287 | TAHUN III

LINTAS JATIM Resensi Buku LINTAS JATIM 8

Rekam Jejak Koruptor Indonesia Oleh: Khoiril Anwar* Sebelum negara ini menganut sistem reformasi, banyak persepsi menyatakan bahwa orde lama maupun orde baru dianggap sangat tidak cocok dengan falsafah bangsa yakni Pancasila, karena sistem yang dianut negara ini terlalu banyak memberikan dampak kesengsaraan bagi rakyatnya. Sehingga ketika tumbangnya orde baru pada 1998, reformasi adalah jawaban atas perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini. Justru, reformasi yang dimaknai akan menciptakan kemakmuran bangsa ini menjadi terbalik ketika melahirkan banyak koruptor.

H

ampir setiap saat pada pemberitaan media massa, bermunculan para pelaku korupsi, seakan menjadi episode yang tak kunjung selesai. Kapan negara ini akan terbebas dari perampok kekayaan negara? Bukankah mereka sudah tahu betul kalau perbuatannya salah dan melanggar dari tujuan dan citacita bangsa ini. Tentu, ini bukan masalah tahu atau tidak, masalah berdosa atau tidak, karena para pelaku korupsi itu bukan orang bodoh. Bisa kita lihat, mereka (koruptor) adalah elite terdidik dan politisi yang secara keilmuan sudah tidak diragukan lagi. Tapi, mengapa mereka serakah menjarah kekayaan negara untuk kepentingan dirinya atau kelompokkelompok tertentu? Nah, kehadiran buku “Ka-

pan Kapok? Kisah-Kisah Kasus Korupsi yang Menyakitkan Hati” karya Reza Zia ul-Haq ini menjadi jawaban dan penting untuk dibaca, karena secara khusus penulis memaparkan biografi pelaku korupsi yang tidak pernah merasa bersalah ketika melakukan korupsi bahkan mereka tidak pernah jera untuk berhenti merampok kekayaan negara. Sebagai warga negara, maka penting untuk tahu apa sebenarnya yang dilakukan para elite negeri ini, termasuk politikus yang mengatasnamakan rakyat. Apa mereka benarbenar sebagai wakil rakyat atau malah ternyata menyalah artikan kepercayaan rakyat kepada dirinya sebagai wakil rakyat. Dengan terungkapnya beberapa kasus korupsi, menandakan bahwa mereka tidak mempunyai nurani. Maka sangat jelas kehadiran buku ini sebagai upaya penyadaran kepada mereka yang masih mau bertobat untuk berhenti menjadi seorang koruptor atau bagi yang mau coba-coba merampok kekayaan negara untuk segera mengurungkan niatnya. Semua itu, ditegaskan pada bagian awal dalam buku ini, Reza Zia ul-Haq mencoba menyapa para koruptor Indonesia dengan kalimat “Dimana Hatimu, Koruptor?” (hal. 9) Dalam buku ini, disebutkan 30 orang koruptor di negeri ini, baik yang masih dalam status tersangka, terdakwa, maupun yang sudah terpidana, bahkan yang masih menjadi buronan. Tentu, ini menjadi penting untuk dijadikan referensi kalau ternyata menjadi koruptor itu sangat merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Apalagi, sang koruptor tidak pernah jera dengan perbuatannya. Terlihat, mereka tidak tampak menjadi orang yang salah bahkan tidak terlihat beban moral maupun psikis, ketika tertangkap melakukan korupsi. Buku ini sebagai testimoni

Reza Zia ul-Haq terhadap perjalanan para koruptor di negeri ini. Bagaimana mereka (koruptor) menjadikan tindakannya adalah hal-hal yang biasa dilakukan tanpa sedikitpun merasa bersalah. Ada yang lari dan bahkan berbagai cara dilakukan untuk menutupi kesalahannya. 30 orang koruptor yang dipaparkan dalam buku ini, tentu bukan berakhirnya kasus korupsi di Indonesia. Namun, ini hanya bagian kecil saja yang nampak ke permukaan. Hukum Buku ini juga menjadi spirit bagi kita untuk berkeyakinan bahwa korupsi bisa dibabat habis dan bahkan mampu untuk dibersihkan dari negeri ini, meskipun dari sekian pemaparan tentang perjalanan kasus koruptor ini sudah sangat mengakar bahkan bernakpinak. Dalam hal ini, kita masih menaruh simpati bagi para penegak hukum untuk benarbenar menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun satu sisi penegak hukumpun menjadi sarang bagi koruptor seperti baru-baru ini kita dikejutkan dengan tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (hal. 38) serta terungkapnya kasus korupsi simulator SIM, Djoko Susilo (hal. 92). “Bangsa Indonesia mungkin perlu meniru gerakan negara Singapura dan Hongkong dalam membuat jera koruptor” (hal. 18) Mental para koruptor di Indonesia sangat kuat dan mengakar. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sudah banyak yang terungkap, namun deretan para pelaku korupsi masih berbanding lurus. Maka perlu aturan baru hukuman bagaimana membuat jera para koruptor untuk tidak melakukan korupsi lagi dan membuat takut kepada yang lain untuk melakukan korupsi. Aparat penegak hukum dan

lembaga bodi negara seperti KPK harus bekerja lebih serius lagi, kepercayaan publik jangan sampai dicederai. Prestasi yang dicapai selama ini dalam mengungkap pelaku korupsi bukan menjadi yang terakhir dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena masih banyak yang belum terungkap dan tersentuh, baik dari pemerintah pusat maupun pada tatanan birokrasi di daerah. Melalui buku ini, sudah saatnya kita tahu betapa korupsi sudah benar-benar menjadi penyakit akut di negeri ini yang sulit untuk ditemukan obatnya. Hukuman dan para penengak hukum belum mampu membuat jera para koruptor. Sehingga menjadi benar judul buku ini, “Kapan Kapok?” Selamat membaca.= *) Penikmat Buku. Kini Tinggal di Kabupaten Sumenep.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014

JUMAT 24No. JANUARI 2014| |TAHUN No. 0287 |IIITAHUN III 0287

OPINI 99

Wisnu Sakti Buana Hari ini Dilantik SURABAYA - Setelah menunggu hampir selama 2 bulan, Wisnu Sakti Buana hari ini dilantik sebagai Wakil Walikota Surabaya di gedung DPRD setempat. Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah sampai di pemprov Jawa Timur dan hari ini akan diserahkan ke DPRD Kota Surabaya pada saat pelantikan berlangsung. Kabiro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto kepada wartawan kemarin mengatakan

pelantikannya akan berlangsung pukul 14.00 WIB siang nanti. "Kami telah kirim surat per-

intah dilakukan pelantikan ke DPRD Kota Surabaya pada hari ini. Untuk SK pelantikan wawali dari Mendagri sudah di tangan pemprov dan akan diserahkan gubernur pada Jumat besok," katanya. Wisnu yang se-

belumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, akhirnya menggantikan Bambang DH yang mengundurkan diri dari Wakil Walikota Surabaya, karena maju sebagai calon Gubernur Jatim di Pemilihan Gubernur Jatim 2013. Wisnu sendiri juga mundur dari wakil ketua DPRD Kota Surabaya.

SK penetapan ini sempat terhambatnya karena ada laporan tentang dugaan pemalsuan tanda tangan anggota panitia pemilihan wawali, pada rapat paripurna pemilihan wawali beberapa waktu lalu. Dalam rapat paripurna tersebut, dari tujuh anggota panitia pemilihan, hanya tiga orang yang hadir, sementara lainnya melakukan boikot dengan tidak hadir dalam rapat. = E HANA DIMAN

Waspadai Angin Kencang BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Jatim, meminta masyarakat mewaspadai angin kencang yang terjadi dengan kecepatan sekitar 40 kilometer/jam yang berpeluang terjadi dalam dua hari ini. "Kami minta masyarakat tetap waspada, sebab sesuai prakiraan Badan Meteologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda, Surabaya, angin kencang dengan kecepatan 40 kilometer masih terjadi Kamis dan Jumat (24/1)," kata Kasi Kesiapsiagaan BPBD Bojonegoro Suhadi, Kamis (23/1). Ia menjelaskan pihaknya sudah menginformasikan kewaspadaan menghadapi angin kencang melalui surat kepada camat, agar meneruskan kepada perangkat desa dan masyarakat sesuai data mengenai kecepatan angin dari BMKG sejak sepekan lalu. "Angin kencang dengan kecepatan sekitar 40 kilometer/ jam sudah terjadi sejak sepekan lalu. Tapi tidak ada kejadian rumah roboh, hanya pohon tumbang," ujarnya. BPBD, lanjutnya, secara rutin melakukan monitoring kecepatan angin dan curah hujan yang dikeluarkan BMKG Juanda Surabaya. "Jajaran kecamatan juga diinstruksikan melakukan penanganan darurat kalau di daerahnya kejadian angin kencang yang mengakibatkan kerusakan rumah warga," tuturnya. Data di BPBD setempat, angin kencang tahun lalu mengakibatkan puluhan rumah roboh, ratusan lainnya rusak berat, sedang dan ringan di 38 desa yang tersebar di 15 kecamatan antara lain, Kecamatan Kepohbaru, Dander, Balen, Kapas, dan kecamatan lainnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

ant/syaiful arif

ATAP SEKOLAH AMBRUK. Warga melihat bangunan ruang kelas VIII A SMP Islam Dahlan Syafi'i yang ambruk di Desa Pekukuhan, Mojosari, Mojokerto, Jatim, Kamis (23/1). Atap dua ruang kelas sekolah tersebut ambruk saat proses belajar mengajar yang mengakibatkat sebelas siswa terluka.

LANGKAH ANTISIPATIF

BPBD Bentuk Desa Tangguh Hadapi Bencana SURABAYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) sebagai langkah antisipasi ketika menghadapi keadaan darurat yang terjadi di sejumlah daerah di Jatim. Dalam rangka membentuk desa tangguh dalam menghadapi bencana. "Sebanyak 36 perguruan tinggi diarahkan untuk penguatan desa tangguh, salah satunya dengan cara mengadakan kuliah kerja nyata (KKN) secara tematik," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jatim Sudharmawan kepada wartawan di Surabaya, Kamis (23/1).

Dalam menghadapi banjir dan tanah longsor, lanjut Sudarmawan, pihaknya juga telah menyusun rencana aksi daerah terpadu Jatim yang di dalamnya berisi sumber daya dan sarana prasarana sektor di tingkat provinsi. Sudarmawan mengungkapkan, 541 desa yang tersebar di 30 kabupaten/kota di Jatim pada 2013 lalu yang terdampak banjir. "51,94 persen daerah yang terdampak banjir di Jatim, khususnya di daerah aliran sungai Bengawan Solo dan anak sungainya," ujarnya. Data BPBD Jatim menyebutkan, sedikitnya terdapat 25 daerah

yang masuk daerah tinggi rawan banjir. Masing-masing Sampang, Bangkalan, Sumenep, Situbondo, Gresik, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Selain itu, Surabaya, Jombang, Nganjuk, Kota Kediri, Lamongan, Bondowoso, Kota Madiun, Ngawi, Jember, Pacitan, Bojonegoro, Kabupaten Pasuruan, Tuban, Tulungagung, Kabuapten Blitar, dan Mojokerto. Sementara 9 daerah masuk klasifikasi sedang adalah Lumajang, Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang, Magetan, Treng-

galek, Pamekasan dan Sidoarjo. "Kalau klasifikasi rendah ada tiga daerah yakni Kota Batu, Kota Malang dan Kota Blitar," jelasnya. Selain rawan banjir, BPBD juga memetakan daerah rawan bencana tanah longsor. Total ada 20 daerah di Jatim yang rawan, yakni Magetan, Ngawi, Tuban, Bojonegoro, madiun, blitar, Jombang, pacitan, dan Trenggalek. Daerah pesisir Jatim juga tak lepas dari bencana, yakni Ponorogo, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Kediri, Tulungagung, Malang, Mojokerto, serta Nganjuk. = G. ARMADIANTO SEMERU

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

Pedagang Tuntut Pengembalian Hak SURABAYA - Belasan pedagang Pasar Krempyeng di wilayah Kecamatan Manunggal tepatnya berlokasi di belakang City Of Tommorow Plaza (Cito), Kamis (23/1) berunjukrasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Surabaya, menolak penertiban sekaligus pembersihan di lokasi jalan yang selama ini dipergunakan untuk berjualan oleh ratusan pedagang. Penertiban yang dilakukan aparat gabungan Satpol-PP, Garnisun dan Kepolisian Kamis, (16/1) lalu, yaitu merobohkan satu persatu peralatan lapak dan tiangtiang tenda milik PKL yang kemudian diangkut petugas dengan menggunakan armada truk yang telah disiapkan. Demo yang sebagian besar diwakili oleh kaum hawa ini sempat menjadi perhatian pengendara kendaraan yang melintas di Jalan Yos Sudarso. Mereka berorasi sambil membawa poster yang in-

protes, namun situasi dan kondisi tetap terkendali dan PKL yang datang di arahkan pindah ke pasar Bambe. Sementara itu Soedibyo Camat Manunggal saat ditemui media mengatakan bahwa pihaknya memang dengan terpaksa meminta bantuan Satpol-PP kota Surabaya karena upaya kerasnya selama ini selalu kandas di tengah jalan. “berbagai upaya sosialisasi sudah kami lakukan, namun selalu gagal karena ulai ditunggangi oleh pihak lain, sejujurnya memang kami merasa kuwalahan apalagi setelah masuknya LSM di dalamnya, untuk itu kami minta bantuan Satpol-PP kota Surabaya untuk menyelesaikannya, dan rupanya malam ini merupakan puncak dari penertibannya dan berhasil,” ujar Soedibyo. = G. ARMADIANTO

g. armadianto/koran madura

UNJUK RASA. Belasan pedagang Pasar Krempyeng, Surabaya berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (23/1). Mendesak pemkot Surabaya mengembalikan hak mereka untuk bisa berjualan di tempat semula.

tinnya perhatian nasib mereka pasca penertiban tersebut. “kami hanya ingin berjualan kembali di pasar,” ujar salah satu ibu yang tak mau disebut naman-

ya.

Setelah menjadi perhelatan yang panjang, akhirnya Satpol-PP kota Surabaya menjalankan rekomendasi komisi B DPRD Surabaya

untuk melakukan penertiban sekaligus pembersihan di lokasi jalan yang selama ini dipergunakan untuk berjualan oleh ratusan pedagang. Meski sempat terjadi

PELANTIKAN WAWALI SURABAYA

Kelengkapan Berkas Wawali Dimanipulasi SURABAYA - Ketua Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Eddie Budi Prabowo menegaskan kelengkapan berkas persyaratan calon Wawali yang diminta Kemendagri telah dimanipulasi. "Terakhir saya tanda tangan pada 30 Oktober 2013, itu pun saat verifikasi persyaratan calon. Saat itu ada dua anggota panlih yang tanda tangan yakni saya dan Adi Sutarwijono," kata Eddie di Surabaya, Kamis (23/1). Tapi saat Kemendagri meminta kelengkapan syarat pada 23 Desember 2013, tanda tangannya sudah bertambah dua anggota panlih yakni Junaedi dan Rorong. Menurut dia, proses pelantikan Wisnu Sakti Buana menjadi Wawali Surabaya yang dilaksanakan pada Jumat (23/1) tidak melalui prosedur yang sebagaimana mestinya. Sebagaimana surat dari Kemendagri yang ditunjukan kepada Gubernur Jatim tanggal 23 Desember 2013 dengan Nomor 132.35/7945OTDA perihal permintaan kelengkapan berkas persyaratan usulan pengesahan pengangkatan Wawali Sura-

baya sisa masa jabatan tahun 2010/2015. Surat yang ditandatangani Dirjen OTDA Kemendagri, Prof. Dr. DJohermansyah Djohan, MA itu menyebutkan agar persyaratan kelengkapan calon yang belum ditandatangani anggota panlih segera dipenuhi. Namun kenyataannya, lanjut dia, pada 30 oktober 2013, muncul dua nama lagi yang tanda tangan yakni Junaidi dan Sudarwati Rorong. Atas dasar itu, Eddie membuat surat pernyataan pada 17 Januari 2014 yang ditandatangani diatas meterai, bahwa pihaknya tidak pernah menerima, melengkapi, serta mentandatangani berkas klarifikasi kelengkapan yang diminta oleh Kemendagri. Selain itu, lanjut dia, Eddie juga membuat surat keberatan kepada Mendagri atas penjelasan Staf Dirjen OTDA Kemendagri pada 16 Januari 2014 yang menyatakan bahwa surat kelengkapan sudah ditandatangani empat orang. "Tapi surat keberaatan saya tidak dibalas oleh Kemendagri, melainkan hanya dibalas secara

lisan," ujar politisi senior Partai Golkar ini. Eddie mengatakan pihaknya mengerti bahwa jabatan Wawali Surabaya merupakan hak dari PDIP selaku partai pengusung. Hanya saja, lanjut dia, pihaknya hanya meminta kepada DPRD Surabaya melengkapi hal-hal yang bersifat administratif agar tidak menyalahi aturan. Mendapati hal itu, anggota Panlih dari PDIP Adi Sutarwijono mengatakan bahwa adanya tanda tangan dari dua anggota panlih yang menyusul saat verifikasi kelengkapan tidak perlu dipersoalkan lagi. Menurutnya jika itu dipersoalkan, maka pihaknya menuding balik bahwa tanda tangan Eddie juga bermasalah karena ditandatangai setelah rapat. "Mestinya tanda tangan kan dilakukan pada saat rapat berlangsung. Tapi dia tanda tangan satu jam lebih setelah rapat. Terus apa bedanya jika tanda tangan itu dilakukan tiga bulan setelahnya. Intinya kan itu ditandatangani setelah rapat," katanya. Selain itu, lanjut dia, pi-

haknya juga menilai surat yang dikirim ke Kemendagri tidak patut. Apalagi surat itu salah. Ada penulisan Peraturan Pemerintah yang salah seperti halnya PP 6/2005 tentang susunan dan kedudukan anggota DPRD yang ditulis salah menjadi PP 5/2005 tentang penyertaan modal negara. Begitu juga PP49/2008 tentang kepala daerah yang ditulis salah menjadi PP 49/2005 tentang bea cukai. Saya masih menyimpan surat itu, katanya. Adi mengatakan sejak awal pihaknya menduga jika ada upaya dari kelompok tertentu yang berusaha menggagalkan pemilihan Wawali Surabaya. "Semestinya, mereka legowo atas keputusan ini," katanya. Sementara itu, Kepala Biro Adminitrasi Pemerintahan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Suprianto, menyatakan pelantikan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya dilaksanakan Jumat (24/1) pukul 14.00 WIB di Gedung DPRD tingkat II, Jalan Yos Sudarso Surabaya. = ANT/ABDUL HAKIM

ANTISIPASI TERORIS

Polda Jatim Data Penghuni Kos SURABAYA – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memerintahkan kepada seluruh jajaran Polres se Jatim untuk melakukan pendataan terhadap penghuni tempat kos yang ada di wilayahnya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya para teroris yang masuk ke masyarakat Menurut Awi, tempat seperti kos - kosan, kontrakan, rumah singgah, dan sebagainya itu selama ini yang biasa dimanfaatkan oleh pelaku teror untuk bersembunyi. Bahkan, untuk merakit bom, menyiapkan serangan, dan sebagainya. Karena itulah, dengan dilakukan pendataan terhadap rumah-rumah kos, diharap bisa mempersempit ruang gerak teroris di Jawa Timur. Awi menjelaskan, dalam hal ini, ujung tombak kepolisian adalah Babinkamtibmas dan Babinsa di masing-masing polres. Mereka itulah yang harus mendata semua para penghuni kos di berbagai titik di daerahnya. Tidak boleh ada yang terlewat. Polda Jatim juga memperhatikan tempattempat hiburan, hotel dan lokasi strategis lain. Sebab, dari target serangan pelaku teroris yang berhasil ditangkap di Surabaya, titik-titik tersebut merupakan sasaran utama. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

11

Iklim Investasi Kondusif SURABAYA - Total nilai investasi dalam izin prinsip investasi di Jawa Timur selama tahun 2013 mencapai Rp 249,75 triliun atau mengalami pertumbuhan 226 persen dibandingkan dengan tahun 2012 yang nilainya hanya Rp 76,71 triliun. Investasi yang ada digunakan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan antar pulau yang tinggi. Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam acara Investment Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, di gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/1) mengatakan meski antara ijin prinsip dan realisasi investasi agak terlambat dan kurang cepat namun kondisi iklim investasi di Jawa Timur kondusif dan berdaya saing “Untuk itu, Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jatim harus mengamati kenapa ijin prinsip besar, tetapi realisasi tidak linear,” tandas Gubernur. Itu artinya, Jatim menjadi tujuan untuk investasi dan menjadi mesin penggerak perekonomian Indonesia. “Ini perkembangan yang luar biasa. Selain itu, 40 persen bea dan cukai masuk di Jatim yang maknanya lalu lintas industri dan perdagangan sangat kuat,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim. Lebih lanjut disampaikannya, dengan perkembangan realisasi investasi yang luar biasa tersebut, diharapkan dapat terealisasi pelaksanaan investasinya pada tahun 2014 dan seterusnya guna dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dalam mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian global. Pakde Karwo mengusulkan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) ada helpdesk BPM, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Polisi. Dihadapan penerima penghargaan dan peserta business forum, Gubernur Jawa Timur menyampaikan keinginannya untuk membuat Provinsi Jawa Timur dapat merebut 50 persen pasar perdagangan dalam negeri Tahun 2017. Keoptimisan tersebut dapat dilihat dari perkembangan ekonomi yang terus membaik dari tahun ke tahun. Kondisi perekonomian Jatim dalam 5 tahun terakhir mengalami perkembangan positif yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas rata-rata nasional.

“50 persen pasar dalam negeri bisa tercapai apabila pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan Teluk Lamong, double track railway, runway Bandara Juanda telah selesai dibangun, serta Pelabuhan Udara Abdurahman Saleh menjadi pelabuhan udara internasional,” tuturnya. Investment Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 kemarin merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya. Pada tahun ini, investment award dikemas dengan adanya business forum yang mengundang sejumlah narasumber seperti perwakilan dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk SBU Distribusi Wilayah II. Perwakilan Bea dan Cukai membahas tentang percepatan kawasan berikat dalam rangka peningkatan realisasi investasi di Jatim. Sedangkan dari pihak PT PGN Tbk SBU Distribusi Wilayah II membahas tentang peran gas bumi dan PT PGN dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing industri Jawa Timur. Semua pelaku usaha dan institusi yang menaungi bidang usaha serta investasi diundang untuk menyaksikan anugerah tertinggi di bidang investasi tersebut, sekaligus mengikuti business forum. Selain pejabat struktural di lingkungan Pemprov Jatim dan tim penilai Investment Award yang berasal dari praktisi ekonomi, perguruan tinggi, media, dan unsur Pemprov. Gubernur Soekarwo juga mengundang semua pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang ada di Jatim, seperti PT. PWU, Bank Jatim, PLN, Pelindo III, dan PT Angkasa Pura. Lalu pimpinan instansi sektoral di Jatim yang menaungi dan terkait bidang usaha serta investasi juga diundang. = E. HANA DIMAN

ant/eric ireng

PEMELIHARAAN IKON KOTA SURABAYA. Dua pekerja membersihkan Monumen Suro-Boyo di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS) kemarin. Pemkot Surabaya melakukan pemliharaan terhadap seluruh monumen dan tempat bersejarah, yang merupakan ikon Kota Surabaya, untuk menggiatkan pariwisata di Jawa Timur.

OBJEK WISATA

KBS Jangan Dobel Manajemen SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengharapkan Kebun Binatang Surabaya (KBS) tidak dikelola oleh dobel manajemen karena akan menghambat dan mengganggu proses pengelolaan. "Sesuai hasil pertemuan dengan Presiden SBY dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, bahwa pengelolaan ditangan Pemkot Surabaya. Jangan ada dobel manajemen," katanya di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/1). Pemprov Jatim, kata dia, akan memberi dukungan penuh

kepada pengelola dari segala hal dan akan diberikan maksimal. Jika Wali Kota Surabaya membutuhkan dukungan kebijakan, katanya, maka akan didukungnya. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan dukungan dana jika itu dibutuhkan. "Kami juga akan memberikan bantuan konsolidasi ke berbagai pihak. Salah satunya melalui konsolidasi dengan pihak Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya," kata dia. Mantan Sekretaris Daerah Pemprov Jatim itu akan meminta

FKH Unair ikut dalam penanganan KBS, khusuanya dalam hal observasi, termasuk dalam hal penanganan binatang dan kandangnya. "Fakultas Kedokteran Hewan Unair akan mengidentifikasi, mana sebenarnya yang sudah tua, sakit, dan perlu perawatan sehingga akan dipindahkan, serta mana yang 'over' populasi akan ditata," katanya. Tentang persoalan transfer satwa, kata dia, hal itu diperbolehkan karena tercantum dalam undang-undang. = ANT/FIQIH ARFANI

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 JUMAT 24 JANUARI 2014| No. 0287| TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

JUMAT 24 JANUARI 2014 No. 0287 | TAHUN III

PARTAI POLITIK

Wajib Setor Ulang Dana Kampanye

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemprov DKI Jakarta melintas di depan bus untuk PNS di Jakarta. Pemprov DKI akan menambah jumlah armada bus khusus untuk mengangkut PNS sebgai kompensasi dari larangan membawa kendaraan bermotor bagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pengumuman CPNS K2 Buram

PROBOLINGGO - Meski parpol telah melakukan penyetoran dana kampanyenya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun Parpol masih memiliki kewajiban melaporkan ulang dana kampanye untuk tahap kedua. Divisi Teknis, Pencalonan dan Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo, Jakfar Sodiq mengatakan, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye parpol wajib disampaikan secara berkala, yaitu untuk periode I tanggal 27 Desember 2013, dan periode II maksimal tanggal 2 Maret 2014 mendatang. “Hal tersebut diatur oleh undang-undang tentang masalah kewajiban menyertakan perincian dana kampanye yang akan digunakan partai politik,” katanya, kepada wartawa, Kamis (23/1). Menurutnya, berdasarkan pasal 22 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus Partai Politik peserta pemilu wajib melaporkan penerimaan

sumbangan dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. “Parpol wajib untuk mengirimkan dana kampanye kepada KPU. Kalau hal tersebut tidak dilakukan, maka partai itu akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan pemilu,” tegas Jakfar Sodiq. Sedangkan parpol yang wajib menyerahkan dana kampanye kepada KPU, kata Jakfar Sodiq, dintaranya partai Nasdem, PKB, PKS, PDI P, Golkar , GERINDRA, DEMOKRAT, PAN, PPP , HANURA, dan PBB. “Untuk PKPI tidak diwajibkan menyetorkan dana kampanye, karena parpol tersebut tidak menjadi peserta pemilu legislatif di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dikarenakan tidak memiliki caleg, sacara otomatis PKPI tidak akan mendapatkan suara,”paparnya. Diketahui, kesebelas partai yang paling tertinggi penyetoran dana kampanye tahap pertama, dimiliki oleh PAN dengan jumlah dana kampanye sebesar Rp.453.929.250. =Mahfud Hidayatullah

Masih Menunggu Surat Susulan Menpan PROBOLINGGO - Meski pengumuman kelulusan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K2 Kabupaten Probolinggo akan diumumkan dalam minggu terakhir bulan ini. Namun pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum mengerti kepastian tanggalnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono melalui Kabid Pengembangan dan Diklat, Sugeng Agus Purnomo mengatakan pengumaman CPNS Pegawai K2 sudah bisa dipastikan dalam minggu terakhir bulan ini. Pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kemenpan tentang tes CPNS golongan. “Secara kedinasan sudah diberikan informasi tentang kepastian pengumumannya. Isi surat pada minggu keempat dalam bulan Januari ini. Dalam surat itu

tidak dijelaskan tanggalnya,” katanya, kepada wartawam Kamis (23/1). Meski sudah memasuki minggu terakhir pada Januari ini, Sugeng Agus Purnomo mengaku pihak BKD Kabupaten Probolinggo masih juga belum mengerti kepastian tanggalnya.. “BKD juga belum mengerti kapan akan digelarnya pengumuman. Dari surat susulan yang menindak lanjuti kepastian tanggalnya kami juga belum menerima. Padahal banyak peserta tes yang menanyakan,” ujarnya.

Pihaknya hanya memprediksi pengumuman akan dilaksanakan dalam minggu terakhir.”Kami tetap akan menunggu surat selanjutnya dari Menpan.”kata Sugeng Agus Purnomo. Padahal Ujian untuk jalur K2, lanjut Sugeng Agus Purnomo, sudah berlangsung 4 bulan kemarin. Keterlambatan pengumuman CPNS jalur K2, tidak mengerti permasalahan yang lebih jauh. Karena kewenanagan tentang pengumuman dan kuota yang akan diambil dalam tes itu, merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini panitia yang dibentuk oleh Kemenpan.”BKD hanya pelaksana panitia lokal saja.Untuk teknis dan mekanisme yang mengaturnya pemerintah pusat,” ucapnya. =Mahfud Hidayatullah

Sejumlah pengendara melintas di bawah Alat Peraga Kampanye (APK) berbentuk baliho di salah satu ruas jalan di Palu, Sulawesi Tengah. Bawaslu Sulteng sudah merekomendasikan penurunan sejumlah APK yang dinilai melanggar PKPU No.15/2013 ke pihak berwenang namun hingga saat ini belum diturunkan dengan alasan tidak ada peralatan pembongkaran yang memadai.

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014| No. 0287| TAHUN III

13

Kantor Arsip Kebanjiran Dokumen Negara Dampak Pindahnya Kantor Pemda ke Kraksaan PROBOLINGGO - Pindahnya kantor sekretariat Kabupaten Probolinggo dari Kecamatan Dringu ke Kecamatan Kraksaan sedikit berdampak. Pasalnya dokumen Negara dari kantor-kantor secara serentak dikirimkan ke kantor Arsip akhir tahun kemarin. Kepala Kantor Arsip Kabupaten Probolinggo, Dwi Hartono mengatakan banyaknya dokumen negara yang dikirimkan oleh kantor yang pindah bukan sekala kecil. Namun dokumen dengan volume besar. Sehingga petugas

kantor arsip yang memiliki ukuran kecil penuh.“Dari banyaknya arsip rak penyimpan dokumen di kantor tidak muat,” kata kepada wartawan, Kamis (23/1). Dengan banyaknya dokumen negara yang harus disimpan, dia

mengaku sedikit kewalahan untuk tempat penyimpannya.”Pihak arsip mencari solusi, yakni dengan memesan rak baru. Kalau tidak seperti itu, maka dokumen banyak berceceran,” jelas Dwi Hartono. Dokumen yang dikirimkan kekantor Arsip, lanjut Dwi Hartono, tidak serta merta langsung disimpan. Namun dokumen itu harus dilakukan verifikasi serta harus dipilah terlebih dahulu. Sehingga dokumen itu bisa di bedakan, antara dokumen tetap dengan do-

kumen yang sifatnya sementara. “Penempatan arsip bisa dengan mudah untuk dicari, ketika dibutuhkan oleh pihak pemerintah daerah,” ujar mantan Kepala Bagian Penyusunan Program ini. Selain kekurangan rak penyimpanan arsip, pihaknya mengaku kekurangan gudang penyimpanan arsip. Karena dinilai tiga gudang penyimpanan arsip yang dimilikinya, saat ini sudah hampir penuh.“Kami mengalami kendala gudang penyimpanan, saat ini

Kantor arsip hanya memiliki 3 gudang penyimpanan,” beber Dwi Hartono. Dwi Hartono berharap, kekurangan gudang dalam waktu dekat, pihaknya bisa memilikinya. Pasalnya, arsip dalam setiap tahunnya dipastikan akan mengalami peningkatan jumlahnya.“Arsip merupakan dokumen Negara yang dinilai penting. Meski keberadaannya sudah berumur bertahun-tahun disimpan,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

Dibiayai Pemerintah

Partai Dukung Saksi Pemilu Legislatif

DESTINASI, Air terjun Madakaripura tempat meditasi mahapatih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit.

SEJARAH

Ungkap Candi Jabung dan Madakaripura PROBOLINGGO – Untuk melakukan penelusuran tentang sejarah Kabupaten Probolinggo, Kantor Arsip akan menggandeng Universitas Surabaya (Ubaya). Hal ini disampaikan Kepala Kantor Arsip setempat, Dwi Hartono kepada wartawan, Kamis (23/1). “Kita sudah menggandeng dan mengajak kerjasama dengan Ubaya untuk melakukan penelusuran ini,” tandasnya. Langkah awal yang akan dilakukan, yakni dengan menggelar sosialisasi. Gelar sosialisasi itu rencananya akan dilakukan pada 27 Januari 2014 mendatang. Dwi menjelaskan, banyaknya sejarah tentang Kabupaten

Probolinggo yang tidak terdokumenkan, membuat Arsip harus berupaya keras. Bahkan, tidak segan-segan melakukan study banding ke kantor Arsip Tuluagung beberapa waktu lalu. Hasil study banding tersebut, ternyata memang banyak yang harus dilakukan oleh Kantor Arsip Kabupaten Probolinggo. Salah satunya, soal minimnya tenaga arsiparis. “Kita butuh tenaga arsiparis yang profesional. Sedangkan tenaga professional seperti itu kita masih minim,” terang dia. Dia menjelaskan, salah satu bidikan yang akan ditelusuri oleh Kantor Arsip adalah tentang keberadaan sejarah candi Jabung

dan air terjun Madakaripura. Candi Jabung itu terletak di desa Jabung, Kecamatan Paiton. Konon candi itu merupakan candi peninggalan kerajaan Majapahit. Beradasarkan data, candi Jabung itu berdiri di tengah pemukiman masyarakat setempat dengan luas lahan 35 meter x 40 meter. Pada tahun 1983-1987 pernah dilakukan pemugaran. Sedangkan air terjun Madakaripura berada di desa Lumbang, Kecamatan Sukapura. Konon air terjun Madakaripura itu merupakan salah satu tempat pertapaan mahapatih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. =MUHAMAD SUGIANTO

PROBOLINGGO – Rencana pemerintah akan membiayai honor saksi parpol pada pemilu legislatif mendatang, mendapat respon dari sejumlah pengurus parpol di daerah. Mereka mendukung jika honor saksi dari parpol dibiayai oleh pemerintah. “Saya sangat mendukung jika honor saksi parpol dibiaya oleh pemerintah,” tandas Wakil Ketua Partai Hanura Kabupaten Probolinggo, Tiarnam kepada wartawan, Kamis (23/1). Sikap dukungan itu, karena untuk menekan terjadinya kecurangan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Selama ini banyak saksi parpol yang memang tidak lengkap di lapangan. Kalau setiap TPS nanti sudah ada saksi, itu bisa menekan terjadinya kecurangan suara,” katanya. Menurut dia, peran saksi di setiap TPS itu sangat penting. Karena di TPS itu sangat rawan dengan permainan dan rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal senada juga dikatakan oleh Ketua PAC Hanura Kecamatan Wonomerto, Rosid. Jika biaya saksi parpol di TPS itu ditanggung oleh pemerintah, maka akan meringankan beban parpol itu sendiri. Apalagi selama ini, masih banyak parpol yang tidak mengeluarkan saksi untuk setiap TPS. “Ya mungkin karena banyaknya TPS, sehingga saksi parpol banyak yang tidak ada. Apalagi dengan banyaknya jum-

lah TPS yang ada di Kabupaten jelas sangat berpengaruh terhadap membengkaknya anggaran parpol itu sendiri,” katanya.

Sekedar diketahui, pada pemilu legislatif 2014 mendatang, honor saksi parpol di TPS akan dibiayai oleh pemerintah. Besarnya biaya saksi parpol tersebut sebesar Rp.100 ribu per-orang. Kini pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) sebagai landasan hukumnya untuk mengatur tentang anggaran tersebut. Sekedar diketahui, pada pemilu legeslatif 2014 mendatang, honor saksi parpol di TPS akan dibiayai oleh pemerintah. Besarnya biaya saksi parpol tersebut sebesar Rp.100 ribu per-orang. Kini pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) sebagai landasan hukumnya untuk mengatur tentang anggaran tersebut. Rencananya, setiap parpol di Indonesia akan mendapatkan biaya saksi dari pemerintah sebesar Rp.55 miliar. Sehingga total anggaran yang harus dikeluarkan dengan sebanyak 12 parpol tersebut senilai Rp.660 miliar. =MUHAMAD SUGIANTO

14

KORAN MADURA

Probolinggo

JUMAT 24 JANUARI 2014| No. 0287| TAHUN III

Komunitas Pencak Silat Pagar Nusa Bentengi Ulama dan Siap Berantas Jaringan Teroris PROBOLINGGO – Nama Pagar Nusa, nampaknya sudah tidak asing lagi di dunia persilatan. Bahkan kelompok ini dikenal pemberani dan siap mati demi memperjuangkan untuk membela agama Islam. Tak heran, jika Pagar Nusa dikenal dimana-mana. Di Probolinggo anggota pencak silat Pagar Nusa ini mencapai ribuan. Bahkan, anggotanya tidak hanya berada di dalam perkotaan, namun sampai ke pelosok pedesaan. “Anggota Pagar Nusa itu banyak di Probolinggo,” ujar Ketua pencak silat Pagar Nusa, Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi kepada wartawan, Kamis (23/1). Menurut dia, kelompok pencak silat Pagar Nusa itu tidak hanya pencak silat biasa. Namun lebih mendominasi olah kanuragan kebathinan. Tak heran, jika anggota Pagar Nusa bisa melakukan berbagai aktraksi yang mengerikan. Seperti nebus, bakar hidup-hidup, tubuh dikelilingi mercon dan lain sebagainya. Pria berkaca mata yang juga sebagai Ketua NU Kabupaten Probolinggo itu menjelaskan, kelompok pencak silat Pagar Nusa itu anggotanya berada di seluruh Indonesia. Bahkan, pada tahun 1984 silam, pengukuhan Pagar Nusa dilakukan oleh mantan Menpora Indonesia, Akbar Tanjung di ponpes Zainul Hasan Genggong, Kraksaan, Probolinggo. “Dulu nama Pagar Nusa itu Lembaga Pencak Silat Pagar Nusa Anshor. Sekarang menjadi Pencak Silat Pagar Nusa NU,” terang KH. Syaiful Hadi bercerita. Kendati kelompok pencak silat ini sudah lama berdiri, namun sampai sekarang namanya tetap menggaung. Karena kiprah kelompok persilatan ini sampai sekarang tetap eksis. “Sampai sekarang tetap eksis,” katanya. Eksisnya kelompok persilatan ini, imbuh dia, karena setiap minggunya selalu ada kegiatan yang menyangkut social kemasyarakatan. Seperti kegiatan yasinan dan latihan bersama-sama. Untuk menggelar latihan tersebut, tempatnya pun selalu berpindah-pindah. “Jadi konsepnya itu seperti arisan. Sehingga kegiatan Pagar Nusa selalu berpindah-pindah di rumah anggotanya,” tandasnya. Di pencak silat Pagar Nusa ini, tidak hanya terdiri dari anggota biasa. Namun Pagar

tidak hanya belajar olah kebathinan saja. Namun juga olah kedhohiran, berupa pencak silat fisik, seperti silat bawean, cimandek dan beragam silat fisik dari berbagai aliran di seluruh Nusantara.

Nusa juga membentuk tim yang namanya Densus 99. Tim Densus 99 berasal dari anggota Pagar Nusa pilihan di seluruh Indonesia. Lalu apa tugas tim Densus 99 ini? KH. Syaiful Hadi menjelaskan, tim itu bertugas untuk mengamankan dan membentengi para alim ulama yang ada di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, namun juga turut serta membantu

Siap Bantu Berantas Teroris Tertangkapnya pelaku teroris di Kota Probolinggo, Isnaini Ramdhoni, membuat kelompok persilatan NU ini tergelitik. Bahkan, Pagar Nusa siap membantu aparat untuk memberantas jaringan ini sampai ke akar-akarnya di Probolinggo.“Kita siap membantu aparat jika diminta untuk memberantas jaringan teroris itu,” ujar KH. Syaiful Hadi. Tertangkapnya salah satu

dikenal sangat rapi dalam hal melakukan gerakan. “Bisa jadi kelompok-kelompok itu masih ada,” terang dia. Sebenarnya, kata KH. Syaiful Hadi, arti jihad itu memperjuangkan syariat Islam. Namun disalahartikan oleh kelompokkelompok tertentu. Sehingga dengan menggunakan cara-cara sendiri dihalalkan.“Padahal memperjuangkan syariat Islam itu tidak selalu dengan cara kekerasan. Apalagi sampai meledakkan tempat-tempat lain yang justru memakan banyak korban,” katanya. Itulah sebabnya, kelompok persilatan Pagar Nusa ini sangat anti dengan cara-cara radika-

pemerintah dalam rangka siap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di persilatan Pagar Nusa,

pelaku teroris itu, tidak menutup kemungkinan sisa-sisa jaringan radikal itu masih ada di Probolinggo. Karena jaringan itu

lisme. Terlebih lagi dengan NU. “Kita sangat anti dan menolak keras terhadap teroris yang mengatasnamakan misi Islam yang

tidak jelas,” katanya. Di jalan sekarang ini, peperangan fisik itu sudah bukan jamannya lagi. Selama 350 tahun, Indonesia itu sudah kenyang dengan peperangan fisik. Kendati kini perang fisik bukan jamannya lagi, bukan berarti peperangan itu tidak ada. Namun perang moral yang lamban laun terjajah oleh budaya-budaya luar, sehingga bisa merusak karakter penerus bangsa ini. “Ini yang harus kita antisipasi,” timpalnya. Untuk mengantisipasi itu semua, pemerintah harus jeli. Karena jika tidak, moral bangsa ini akan terus digerogoti dengan cara-cara halus dengan mempen-

garuhi kaum muda dan mengesampingkan prinsip nenek moyang yang sudah mengakar. =Muhammad Sugiato

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

JUMAT 24 JANUARI 2014 No. 0287 | TAHUN III

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

Mimpi Buruk MU Berlanjut Tersingkir dari Piala FA MANCHESTER - Pada musim 2013/14 ini tampaknya benar-benar menjadi momen ujian tersendiri bagi skuat Manchester United. Setelah tersingkir di ajang Piala FA, kini “The Red Devils” harus kembali merasakan pahitnya kekalahan di Piala Liga Inggris. Menjamu Sunderland dalam partai leg kedua semifinal di Old Trafford, Rabu (22/1) waktu setempat atau Kamis (23/1) dini hari WIB, MU kandas lewat drama adu penalti dengan skor 1-2 (2-1) setelah agregat imbang 3-3 selama 120 menit. Dengan hasil ini, Sunderland pun berhak melaju ke partai final yang digelar di Stadion wembley pada 2 Maret mendatang dengan menghadapi Manchester City. Sunderland yang saat ini tengah berjuang keluar dari zona degradasi Liga Utama Inggris, tercatat pernah mengalahkan City musim ini pada November silam. Namun, “The Citizens” tidak pernah kalah dalam 18 laga sejak saat itu. “Kami harus bermain sempurna untuk menang nanti. Saya berharap kami tidak bermain buruk dan kemasukan empat atau lima gol,” ujar pelatih Sunderland Gus Poyet. Tertinggal 1-2 di pertemuan pertama, MU mencoba mengambil

inisiatif serangan lebih dulu. Setelah beberapa kali mendapatkan peluang, kebuntuan baru pecah pada menit ke-37. Adalah bek MU Jonny Evans yang membawa timnya unggul setelah memaksimalkan umpan Danny Welbeck via tandukannya. Memasuki interval kedua, “Setan Merah” terus mencari satu gol kemenangan. Namun, rapatnya barisan pertahanan Sunderland membuat MU kesulitan mencari gol tambahan. Hingga 90 menit, kedudukan 1-0 untuk tuan rumah pun bertahan dan laga harus dilanjutkan ke babak tambahan setelah agregat imbang 2-2. Di babak tambahan, Sunderland justru mampu menunjukan tajinya dengan mencetak gol lewat Phil Bradsley pada menit ke-119. Tembakan keras sang gelandang salah diantisipasi kiper MU David De Gea sehingga bola melesat masuk ke gawangnya. Tim tamu kini memimpin agregat menjadi 3-2. Namun, kemenangan Sunderland yang sudah di depan mata itu harus sirna setelah Javier Hernandez sukses meembuat skor berubah menjadi 2-1 pada menit ke 120+1 sehingga membuat agregat kembali seimbang menjadi 3-3. Karena belum menemukan peme-

nang, pertandingan dilanjutkan ke drama adu penalti. Kedua tim mengawali babak penentuan ini dengan buruk. Craig Gardner dan Welbeck yang menjadi penendang pertama dari kedua tim gagal melesakan bola setelah esekusinya melambung di atas mistar. Penendang Sunderland berikutnya, Steven Fletcher gagal menaklukkan De Gea, sementara eksekusi Darren Fletcher sukses menjebol gawang Mannone. Namun, Sunderland akhirnya sukses keluar sebagai

pemenang setelah membalikkan skor menjadi 2-1 setelah pada sisa eksekusi hanya tembakan Marcos Alonso dan Ki Sung-Yueng yang mampu masuk ke gawang. Sementara, para penendang MU yakni Adnan Janujaz, Phil Jones, dan Rafael gagal melesakan si kulit bundar. “Kami bermain tidak terlalu bagus malam ini. Jika kami lolos, kami berarti telah melewati batas tersebut dan bukan karena kami bermain dengan baik,” kata arsitek MU David Moyes.

Dengan tersingkirnya MU di Piala Liga Inggris, harapan Moyes untuk meraih trofi pada tahun perdananya di Old Trafford kini berada di ajang Liga Champions. Kesempatan MU untuk mempertahankan gelar juara di Liga Utama Inggris terasa cukup berat setelah mereka tertinggal 14 angka dari pemuncak klasemen sementara Arsenal. MU juga sudah tersingkir dari ajang Piala FA usai ditaklukan Swansea City. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

COPA DEL REY

Trigol Cristian Tello Bantai Levante BARCELONA - Satu kaki Barcelona sudah menginjak semifinal Copa Del Rey, setelah Lionel Messi dan kawankawan membantai tuan rumah Levante dengan skor telak 4-1 pada laga perempat final leg pertama di Stadion Ciutat de Valencia, Rabu (22/1) waktu setempat atau Kamis (23/1) dini hari WIB. “El Barca” hanya butuh hasil imbang atau kalah 0-2 pada leg kedua di Camp Nou pekan depan. Tiga dari empat gol El Barca diborong Cristian Tello, sedangkan satu lagi akibat gol bunuh diri pemain Levante. Yang unik, keempat gol ini se-

muanya lahir dari umpan Lionel Messi. Karena itu, meski tidak ikut mencetak gol, Messi tetap harus dicungi dua jempol. Pada laga tersebut, Levante bermain dengan penuh percaya diri, setelah mampu menahan imbang tamunya itu di ajang La Liga di tempat yang sama akhir pekan lalu dengan skor 1-1. Bermodalkan itu, mereka bermain menyerang sejak awal. Alhasil, Levante berhasil unggul terlebih dahulu melalui Nabil El Zhar pada menit ke-31. Pemain internasional Maroko ini berhasil merobek gawang Jose Manuel Pinto dari bola pantul. “Azulgrana” bangkit selepas jeda. Tidak sampai sepu-

luh menit babak kedua berjalan, tim tamu menyamakan kedudukan 1-1. Sebuah umpan lambung Messi disambut tendangan lemah Tello, tetapi kiper Javi Jimenez gagal menangkap bola dengan sempurna. Bek Loukas Vyntra mencoba mengalau bola tetapi alih-alih menjauh, tendangannya justru memantul balik ke dalam gawang setelah mengenai Juanfran. Gol tersebut rupanya menjadi titik balik bagi Barca. Tidak mau mengulangi hasil serupa di La Liga, klub asal Catalan terus melancarkan serangan. Pada menit ke-60, usaha Barca akhirnya menemui sasaran. Berawal dari umpan ter-

ukur Messi kepada Tello yang bergerak cepat dan dengan tenang menaklukkan Jimenez. Barca menjauh unggul menjadi 3-1 ketika laga memasuki menit ke-81. Tello kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan assist Messi dengan sepakan terukurnya. Namun, dua gol belum cukup bagi striker muda itu. Hanya selang lima menit, Tello melengkapi torehan tiga golnya. Lagi-lagi Messi menjadi kreator. Kali ini ia melepas umpan cungkilan matang yang disempurnakan Tello dengan tembakan voli akurat yang membuat Jimenez tidak berdaya. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

KORAN MADURA 16 MIMPI BURUK MU BERLANJUT

TRIGOL CRISTIAN TELLO BANTAI LEVANTE

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

Musim 2013/14 tampaknya menjadi momen ujian tersendiri bagi skuad Manchester United. Setelah tersingkir di ajang Piala FA, kini “The Red Devils� harus kembali merasakan pahitnya tersingkir di Piala Liga Inggris.

OLAHRAGA | 14

Olahraga KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

16

TRANSFER PEMAIN

AKHIRNYA JUAN MATA MILIK MU LONDON - Manchester United (MU) akhirnya mau mengeluarkan dana 37 juta pound untuk memboyong Juan Mata dari Chelsea pada jendela transfer musim dingin ini. Kesepakatan transfer ini dicapai setelah sebuah negosiasi yang panjang pada Rabu (22/1). Sumber ESPN menyebutkan, Chelsea sebenarnya meminta harga 42 juta pound kepada MU bila ingin mendapatkan Mata. Setelah melalui negosiasi, kedua belah pihak sepakat pada angka 37 juta pound. Dan, Mata pun segera berangkat ke pusat latihan MU di Carrington untuk mengikuti tes medis dan melakukan diskusi terkait urusan pribadi sang pemain dengan MU pada Kamis (23/1) kemarin. Kepastian Mata akan segera berseragam MU semakin jelas ketika pada Rabu (22/1) pagi, Mata tidak mengikuti sesi latihan bersama Chelsea. Mourinho berperan sangat besar dalam penjualan Mata dan pihak manajemen klub hanya pangku tangan

karena semua detail transfer sudah beres dan disetujui manajemen. Sejak Mourinho kembali ke Stamford Bridge, Mata tidak masuk dalam rencananya. Meskipun, pemain internasional Spanyol ini dinobatkan sebagai pemain terbaik Chelsea 2013. Sebelumnya, Mourinho masih memiliki pilihan lain yaitu menjual Mata ke klub di luar Inggris antara ke Paris Saint Germain (PSG) atau Atletico Madrid. Tetapi Mata sendiri lebih memilih MU daripada kedua klub tersebut. Sementara itu, gosip lain dari Old Trafford menyebutkan bahwa Wayne Rooney enggan menandatangani kontrak baru. Hal ini memunculkan isu pemain Timnas Inggris ini akan dilego pada jendela transfer musim panas mendatang. Tetapi pelatih MU David Moyes enggan menjawab pertanyaan wartawan tentang MU yang sudah berhasil mendapatkan Mata dan soal kemungkinan menjual Rooney musim panas nanti. =ESPN/AJI

JUMAT 24 JANUARI 2014 No. 0287 TAHUN III

TUNTUT DANA KOMPENSASI PT GARAM SUMENEP | B

KORAN MADURA

SAYERI TERANCAM PASAL 340 KUHP SAMPANG | J

DINI ANGGRAINI SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III MENJADI PEREMPUAN INSPIRATIF

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Pekerja menyelesaikan pemasangan penahan ombak, di pantai Desa Tlonto Raja, Pasean, Pamekasan, Jatim beberapa waktu lalu. Upaya ini dilakukan sebagai pencegahan agar ombak tidak merusak pemukiman warga.

GELOMBANG MENELAN KORBAN Mayat Nelayan Ditemukan Mengambang BANGKALAN - Ombak besar disertai angin kencang di selat Madura telah memakan korban. Tiga nelayan asal Gresik yang dikabarkan diseret ombak di perairan wilayah Bangkalan, kini salah satunya ditemukan sudah tidak bernyawa di pinggir pantai Desa Sembilangan Kecamatan Kota setempat. Kondisi mayat tersebut sangat memprihatinkan. Kulitnya nyaris sepenuhnya mengelupas dan membengkak. Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Madura diketahui identitas nelayan tersebut bernama Karisun (46), warga Desa

Pangkah Kulon Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Korban bersama rekannya Zuli (43) dan Fikri (17) berangkat dari Desa Pangkah Kulon pada hari Selasa (21/1) dini hari. Mereka bertiga berniat mencari ikan di sekitar perairan Gresik. Namun nahas pada saat di tengah laut, tepatnya di selatan Karang Jamuang, kapal yang mereka gunakan dihantam ombak hingga terbalik. “Pertama kali yang menemukan mayat nelayan itu adalah salah satu karyawan PT. Warako sekitar pukul 08.00 wib. Kemudian dia melaporkan kepada kepala Desa Sembilangan. Mayat itu salah satu dari tiga nelayan yang ditemukan sebelumnya, karena kapalnya karam dan penumpangnya tenggelam,” ujar Kepala Dusun Sembilangan Moh. Agus. Ketua Paguyuban Nelayan

Bangkalan, Joko Sukarno mengatakan korban tewas lainnya yang juga telah ditemukan sebelumnya yaitu Zuli (46). Korban ditemukan di pantai Ujung Piring, Selasa (21/1) tepat pukul

05.00 pagi hari. Posisi penemuan mayat tersebut tak jauh dari lokasi penemuan Fikri (17) yang saat itu sudah pingsan. ”Dari tiga nelayan itu yang selamat hanya Fikri yang dite-

mukan dalam keadaan pingsan. Dia berhasil menyelamatkan diri dari maut dengan memegang papan sisa kapal yang hancur akibat diterjang ganasnya gelombang,” ujarnya. Menurut keterangan Fikri, kata Joko, pada saat perahunya terbalik dan tenggelam, dia berusaha mencari pegangan. Dia berhasil memegang papan kayu yang tidak tenggelam. Hingga akhirnya dia terdampar di perairan Ujung Piring Bangkalan. Setelah itu dia hilang kesadaran dan siuman setelah dirinya berada di RSUD Syamarabu. Sementara itu, mayat Karisun langsung dibawa ke RSUD Syamrabu untuk kepentingan autopsi. Dengan demikian, ketiga nelayan nahas itu sudah ditemukan di dua lokasi yang berbeda yaitu di pantai Desa Ujung Piring dan Desa Sembilangan. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

JUMAT 24 JANUARI 2014 No. 0287 | TAHUN III

Mahasiswa Tuntut Dana Kompensasi PT Garam FKMS Demo Eksekutif dan Legislatif SUMENEP - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) melakukan demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kamis (23/1). Mereka mempertanyakan keberadaan PT Garam yang dinilai kurang memberikan manfaat. Aktivis KMS merangsek menuju gedung Pemkab Sumenep sekitar pukul 10.00 dengan membawa berbagai poster berisi protes dan tuntutan. Aksi tersebut dijaga ketat petugas kepolisian. Pantauan Koran Madura, lantaran tidak diperbolehkan masuk gedung, pengunjuk rasa menyampaikan orasinya dengan menduduki pagar pemkab. Mereka menuntut realisasi dana kompensasi PT Garam. Pasalnya, perusahan berkewajiban memberikan dana kompensasi kepada masyarakat sekitar. “Kita datang ke sini bukan untuk mengemis pada pemerintah. Tapi, kita datang untuk menuntut pemerintah terutama janji Sekda, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan dimana Sekda berjanji akan membereskan saluran yang membuat lingkungan tersebut tercemar,” ujar korlap aksi Zainullah. Mahasiswa juga mempersoalkan pembelian garam rakyat yang masih rendah. Padahal, harga pokok pembelian (HPP) sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk KW 1 Rp 750 dan KW 2 Rp 550. Namun kenyataannya, garam rakyat masih dihargai di bawah HPP. “Kenapa kalau rakyat melanggar diancam dihukum, sementara jika orang berduit melanggar, pemerintah diam saja” kecam Zainullah. Selain itu, aktivis KMS juga mempersoalkan ketidakjelasan peran pemerintah ketika berhadapan dengan PT Garam. Pemkab terkesan melempem melawan dominasi PT Garam. Padahal perusahaan itu sudah membuat lingkungan sekitar tercemar dan

dana kompensasi tak pernah direalisasikan. “Mestinya kontribusi BUMN itu pada masyarakat sekitar bisa dirasakan manfaatnya. Namun apa yang terjadi meski sudah puluhan tahun beroperasi, PT Garam tidak pernah merealisasikan dana kompensasi berupa CSR, CD, TJSL, dan PKBL. Peran pemerintah dimana?” tanya korlap aksi tersebut. Dia menuding pemerintah tidak serius memperjuangkan warga yang terkena dampak beroperasinya PT Garam tersebut. Pasalnya terkait pemberian bantuan dana kompensasi oleh perusahaan BUMN itu sudah diatur dalam pasal 74 UUPT dan Pasal 2 ayat (1) huruf E junto Pasal 88 ayat (1) UU BUMN. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk takluk pada PT Garam. Ironisnya lagi, PT Garam belum memiliki Amdal (Anasilis Mengenai Dampak Lingkungan) tapi terus saja beroperasi. Setelah puas berorasi dan melalui mediasi dengan pemkab, akhirnya aktivis KMS diperbolehkan masuk ke kantor pemkab dan ditemui Asisten II Bagian Ekonomi Pembangunan M Syah-

rial, tanpa dihadiri Sekda Hadi Soetarto. Pemkab setuju dengan tuntutan para pengujuk rasa soal realisasi dana kompensasi. Sayangnya ketika ditanya lebih jauh oleh KMS, Syahrial meminta untuk berjuang secara bersama-sama dan mengakui pemkab belum memiliki data soal CSR PT Garam karena tiak ada laporan secara resmi. Dia berdalih PT Garam merupakan bagian dari BUMN bukan aset milik daerah seperti ketika masih sebagai Perum Garam. Menurutnya, kewenangan pemerintah hanya sebatas berkoordinasi dengan PT Garam dan hasil tuntutan masyarakat akan disampaikan pada Menteri BUMN. Pihaknya tidak bisa mengintervensi lebih jauh pada perusahaan BUMN tersebut. Masih menurut dia, sebagai bagian perusahaan BUMN yang tersentral, PT Garam memiliki aturan hukum tersendiri. Sehingga jika pemkab memakasakan diri mengintervensi PT Garam untuk diberikan sanksi atas kelalainnya memenuhi tuntutan masyarakat, pemkab akan berbahaya lantaran akan berhadapan dengan hukum.

“Saya sempat menyampaikan pada Menteri BUMN jika PT Garam tak bisa kerkoordinasi dengan Pemkab. Mending kembalikan saja PT Garam menjadi aset daerah,” katanya.

Dewan Setelah usai mendesak pemerintah untuk memperjuangkan nasib mereka, KMS kemudian merangsek menuju gedung DPRD. Mereka lantas mendatangi ruang Komisi B yang membidangi persoalan ekonomi. Dihadapan dewan, mereka kembali mepertanyakan realisasi janji PT Garam yang sudah melaksanakan bantuan dana CSR dengan menyekolahkan sedikitnya 6 siswa SD kurang mampu. Salah satu demonstran mempersoalkan relevansi penyaluran dana CSR dalam bentuk menggratiskan sekolah. “Komitmen PT Garam menyalurkan CSR saya kira mainmain. Apakah relevan hanya menggratiskan 6 siswa, sekolah dasar lagi. Padahal, alokasi dana CSR sekitar 2 persen dan 2 persen lagi dari PKBL. Kemana anggaran itu? kalau cuma sekolahkan 6 sisaw SD, masyarakat Desa Pinggir Papas dan Karang Anyar mampu lah untuk urusan itu. Ini maunya PT Garam apa?” tanya dia geram pada Komisi B. Mendengar tuntutan mereka yang beragam itu, Ketua Komisi B Bambang Prayogi sudah berupaya memperjuangkan bantuan dana kompensasi bagi masyarakat Pinggir Papas dan Karang Anyar. Hanya saja ketika memasuki pada perbincangan serius, PT Garam yang diundang dewan justru mangkir dari undangan dewan. Dewan sudah pernah menperjuangkan nasib warga sekitar PT Garam. Bahkan pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut pada Menteri BUMN. =ALI RIDHO/MK

Sumenep

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

C

PENUMPANG KAPAL

Sudah Hampir 15 Hari Telantar SUMENEP – Cuaca ekstrem selama beberapa hari terakhir membuat penumpang kapal yang telantar di pelabuhan makin banyak. Sementara alat transportasi yang tahan ombak besar hingga saat ini belum terealisasi. Warga Kepulauan Kangean dan Masalembu yang hendak pulang kampung mengaku sudah hampir setengah bulan tertahan di Pelabuhan Kalianget. Mereka tak bisa pulang karena tak ada kapal yang berlayar ke daerahnya akibat cuaca ekstrem. Sukardi (45), penumpang asal Desa Torjak, Kecamatan Kangaian, Kepulauan Kangean, menuturkan, dirinya sudah 11 hari tidur di pelabuhan. Dirinya terpaksa menginap di pelabuhan karena tidak punya sanak famili di daerah daratan. Pantauan Koran Madura, Kamis (23/1), mereka menumpang tinggal di pelabuhan dengan fasilitas seadanya. Warga mengaku tidak punya cukup uang untuk menginap di tempat yang lebih layak, karena bekal yang ada hanya cukup untuk biaya transportasi pulang. "Bekal saya ya cuma cukup untuk ongkos kapal saja, dan tidak mungkin uang tersebut digunakan untuk biaya menginap di hotel. Saya terpaksa tidur di pelabuhan sambil menunggu cuaca membaik dan ada kapal berlayar," katanya dengan nada rendah. Awalnya, dirinya bersama penumpang yang lain di pelabuhan menumpang tidur di warung sekitar pelabuhan. Sejak dua hari lalu diizinkan tidur di ruang tunggu Pelindo III.

"Alhamdulillah sudah dua hari ini kami mendapat bantuan makanan dari Pemkab tiga kali sehari. Saya juga diizinkan tinggal di dalam ruang tunggu pembelian tiket ini," ungkapnya. Pemerintah diharapkan segera merealisasikan kapal besar yang tahan terhadap cuaca ekstrem, sehingga warga tidak perlu menginap di pelabuhan saat cuaca buruk. Selain rugi secara materi, warga juga rugi waktu karena tidak bisa beraktivitas selain tidur-tiduran. Sementara petugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalianget, menyebutkan, ombak di perairan Kangean mencapai ketinggian 3-4 meter dan di Masalembu mencapai 5 meter. Syahbandar Kalianget telah menunda pelayaran. Tender Kapal Terkait realisasi kapal besar yang menggenjot APBD Jawa Timur dan Sumenep, Wakil Bupati Soengkono Sidik, mengatakan, pihaknya telah memanggil panitia tender agar mempercepat pengumuman tender fisik kapal. “Insya Allah dalam minggu ini tender fisik kapal sudah bisa diumumkan,” tuturnya, Selasa (21/1). Menurutnya, desain miniatur kapal sudah selesai, tinggal mengumumkan tender fisiknya.

TERLANTAR. Penumpang kapal di Pelabuhan Kalianget, Kamis (23/1). Cuaca ekstrem mengakibatkan kapal tak berlayar dan penumpang sudah beberapa hari terlantar di pelabuhan.

Pemkab akan mengundang perusahaan-perusahaan besar untuk ikut tender. “Terutama perusahaan besar yang ada di Batam. Karena jika (pemenang tender) dari perusahaan besar, pasti pekerjaannya akan lebih cepat dari yang kita kira," jelasnya. Ia memperkirakan pengerjaan fisik kapal memakan waktu selama 12 sampai 18 bulan. “Bisa

dipastikan, jika Januari ini sudah diumumkan tender fisik, maka awal tahun 2015 mendatang kapal sudah bisa selesai,” ujarnya. Pemerintah memang merencanakan kapal tersebut sudah melayani pelayaran pada tahun 2015. “Target kami memang awal 2015 kapal sudah dapat dioperasikan,” terangnya. Untuk menggarap kapal

bermuatan 100 ton barang dan penumpang 300 orang, dana yang disiapkan Rp 22 miliar dari APBD Provinsi Jatim dan Rp 6 miliar dari APBD Pemkab Sumenep. "Dana yang dari Provinsi sudah masuk di kas daerah, sedangkan dana seringnya sudah dianggarkan di APBD tahun 2014 ini," tambah Mantan Kepala Bappeda tersebut. =JUNAEDI/AHMAD SAI/SYAMSUNI/MK

BENCANA ALAM

Banjir Mengubur Mimpi Petani SUMENEP - Banjir yang terjadi, Rabu (22/1), membuat lahan pertanian terendam air, bahkan hingga saat ini belum surut. Ratusan hektare sawah yang terendam banjir itu mengubur mimpi petani untuk memanen padinya di masa mendatang. Lahan pertanian di Desa Poja dan Braji Kecamatan Gapura, serta sepanjang persawahan di areal Bandara Trunojoyo, Kamis (23/1) terlihat seperti sungai. Tanaman padi tertutupi air banjir yang belum surut. Sawah yang terendam banjir sempat menjadi tontonan warga. Samsudin, warga Desa Braji, menuturkan, melihat sawah mi-

liknya pasca banjir sudah bisa dipastikan akan gagal panen. “Kami tidak bisa apa-apa, Mas, hanya bisa berdoa saja semoga benih (yang) beberapa waktu lalu sudah mulai menguning ada keajaiban dari Allah agar tidak mati,” tuturnya. Hal senada juga disampaikan oleh Abdurrahman, pemilik sawah di areal Bandara Trunojoyo. Mimpinya mendapatkan padi yang melimpah seakan mustahil melihat tanamannya saat ini. “Padi para petani tak bisa diharap lagi, Mas. Sebab, hingga saat ini air masih terus menggenangi padi kami,” tuturnya, Petani asal Desa Lapa Daya, Kecamatan Dungkek, Abdullah,

Kami akan berupaya, tetapi yang namnya bantuan saya tidak menjamin semuanya akan mendapatkan,”

Bambang Heriyanto Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep

juga mengeluh. Hujan beberapa hari yang lalu menyeluruh di Kabupaten Sumenep. “Tidak mau mati gimana wong sampai hari ini air masih ada. Yang bisa kami

lakukan hanya menunggu air menyusut,” ucapnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep, Bambang Heriyanto, mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk memberikan bantuan kepada para petani yang sawahnya terendam banjir. “Kami akan berupaya, tetapi yang namnya bantuan saya tidak menjamin semuanya akan mendapatkan,” ucapnya. Bambang mengaku sudah mendapatkan data dari hasil tinjauan ratusan hektare sawah yang yang terendam banjir. “Besok kami akan ada rapat dengan para petugas lapangan yang meninjau ke beberapa sawah yang teren-

dam banjir untuk mengklarifikasi tentang data tersebut,” jelasnya. Dana dinas pertanian, lebih kurang 200 hektare sawah terendam dan kemungkinan akan mengalami gagal panen. “Dari data yang saya peroleh dari petugas kami di lapangan, sekitar 200 hektare tanaman padi terendam banjir,” sebutnya. Tapi kemungkinan jumlah itu akan bertambah ketika curah hujan masih tinggi. “Tetapi kalau curah hujan mulai normal, angka itu tidak akan berubah. Tetapi kami akan tetap berupaya terus melaporkan hasil perkembangan,” imbuhnya. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

KESEHATAN

Dinkes Diminta Realisasikan Puskesmas Gratis SUMENEP – Komisi D DPRD dapatkan layanan yang memuaskan, Sumenep mendesak Dinas Kesehatan Dinkes segera menyelesaikan juknis setempat segera merealisasikan Prog- layanan puskesmas gratis,” jelasnya. ram Layanan Puskesmas gratis. ApalaAnggota DPRD asal kepulauan ini gi, pemerintah pada tahun ini berjanji menambahkan bahwa layanan puskesmemberikan layanan memuaskan bagi mas gratis itu memang diperuntukkan warga miskin dengan cara membuat bagi masyarakat Sumenep secara khuprogram layanan gratis. sus. “Sehingga kami suAnggota Komisi dah menganggarkan Rp D DPRD Kabupaten 25 miliar untuk layanan Sumenep, Nur Asyur ini guna memberikan mengatakan program yang memuasKalau itu masih belum layanan layanan kesehatan kan bagi masyarakat, ada perbupnya, Pak. terutama warga misgratis semestinya suKami masih mengaju- kin,” tukasnya. dah diberlakukan sejak kan ke pemda terkait awal tahun 2014 mengMenanggapi hal ingat program Jamkes- dengan progaram itu,” tersebut, Kepala Dinas mas sudah dihapus. Kesehatan (Dinkes) “Anggaran Rp 25 miSumenep, Anugrah Anugrah Riska Ra- Riska Rahadi berdalih liar sudah dianggarkan hadi di APBD 2014. Sehingkalau layanan puskesga semua masyarakat Kepala Dinkes Sumenep mas gratis masih beyang hendak berobat ke lum ada perbupnya. puskesmas tidak akan dikenakan biaya “Kalau itu masih belum ada persepeserpun. Yang penting warga yang bupnya, Pak. Kami masih mengajuberobat masuk kategori orang miskin,” kan ke pemda terkait dengan progakatanya, Kamis (23/1). ram itu,” katanya. Sebab, kata Politisi PKS itu, samDisinggung kalau ada warga mispai saat ini masyarakat masih belum kin sakit dan hendak berobat ke tahu betul soal informasi dihapusn- puskesmas harus dengan cara apa agar ya Jamkesmas. “Apalagi soal sistem mendapat layanan gratis, Riska hanya yang baru. Artinya, mereka belum menjawab sekadarnya tanpa menyetahu caranya mendaftar ke BBJS. Agar butkan secara detail. masyarakat tidak bingung dan men=SYAMSUNI/MK

PERUNDANG-UNDANGAN

Kerugian Material Mencapai 1,4 M SUMENEP – Bencana alam di beberapa daerah yang terjadi sepanjang bulan Januari telah merusak beberapa fasilitas warga. Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep menaksir kerugian material mencapai Rp 1,4 miliar. Per 23 Januari 2014, BPBD mencatat, bencana alam telah merusak 33 rumah. Rinciannya, 12 rumah rusak berat, 4 rumah rusak ringan, dan 17 rumah rusak total. Jumlah kerugian mencapai Rp 770 juta. Rumah yang rusak tersebut tersebar di 12 kecamatan, yakni Kecamatan Bluto, Saronggi, Ambunten, Rubaru, Kota Sumenep, Sapeken, Saronggi, Pragaan, Kalianget, Gapura, Masalembu dan Dasuk. Sementara lahan pertanian yang tergenang banjir seluas 256 hektare, yang tersebar di Desa Baraji (Kecamatan Gapura), Pabian (Kota), Paberasan (Kota), Marengan (Kalianget), Kangean (Kalianget), Kalimook (Kalianget), Kasengan (Manding), Nambakor (Saronggi), dan Sendir (Lenteng). Kerugian yang dialami petani ditaksir mencapai Rp 640 juta.

Kasi Kesiapsiagaan BPBD Sumenep Kamiluddin menjelaskan, semua kejadian itu merupakan hasil dari laporan yang telah diterima BPBD. ”Ini data yang kami terima

Perda Zonasi Terumbu Karang Signifikan SUMENEP – Peraturan daerah tentang zonasi terumbu karang tetap mendesak sekalipun pembahasan perda tentang terumbu karang telah tuntas. Penangkapan ikan yang dilakukan nelayan terkadang menimbulkan konflik. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep Moh Jakfar. “Perda tentang terumbu karang tidak dapat berfungsi secara optimal jika tak ditopang dengan perda yang mengatur tentang zonasi terumbu karang. Apalagi terumbu karang sudah termasuk aset daerah yang dapat menopang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” katanya, Kamis (23/1). Dengan adanya perda yang mengatur tentang zonasi terumbu karang, percekcokan di antara nelayan yang hendak menangkap ikan bisa diantisipasi. Jelas dia, tidak perlu terjadi saling sandera dan bentrok antar nelayan jika zonasinya jelas.

Apalagi, penangkap ikan dari luar daerah terkadang menggunakan bondet. Pemerintah jika tidak turun tangan untuk menyelesaikan persoalan perda terumbu karang beserta zonasinya, ikan yang melimpah akan terkikis jumlahnya. “ Saya tidak tahu persis jumlah kerusakannya, tapi berdasarkan hasil dari Kementerian Kelautan, ada kerusakan yang signifikan. Tapi belakangan sudah mulai berkurang dengan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan potasium ketika menangkap ikan,” tukasnya. =ALI RIDHO/MK

KETERANGAN PERS. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumenep, Moh. Jakfar saat memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait kerusakan terumbu karang, Kamis (23/1).

sejak awal Januari sampai tanggal 23 Januari 2014 ini,” katanya, Kamis (23/1). Dalam hitungan BPBD, bencana alam selama bulan Januar 2014 lebih parah dan meningkat dari tahun sebelumnya. ”Kalau dibandingkan dengan bulan Januari tahun lalu, ada peningkatan, utamanya bencana banjir,” terangnya. Bencana alam ditengarai masih akan terus terjadi. Ia mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati. ”Bisa saja akan terus meningkat, namun kami tidak bisa memastikan. Itu hanya perkiraan kami saja melihat kejadian pada tahun 2013 yang lalu,” ungkapnya. Untuk membantu korban bencana, pemerintah daerah telah menyiapkan dana khusus bencana alam. Warga yang rumahnya rusak ringan akan menerima bantuan Rp 1 juta, rusak sedang Rp 1,5, sedangkan rusak berat Rp 2 juta. ”Itu kami lakukan sesuai dengan peraturan yang ada,” jelasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

E

Infrastruktur Telan Rp 90 M SUMENEP – Anggaran pembangunan dan perbaikan jalan poros kecamatan dan desa pada tahun 2014 mencapai Rp 90 miliar. Dana dari APBD Sumenep itu akan dialokasikan terhadap perbaikan jalan hotmix dan lapen. Kepala Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep, Edy Rasyiadi, mengatakan, jalan poros kecamatan akan diperbaiki dengan memakai hotmix, sedangkan untuk jalan poros Desa akan menggunakan lapen. ”Jadi, perbaikan semacam ini kami lakukan secara gradual atau berkelanjutan. Sebab, kami juga masih akan menyesuaikan denegan anggaran yang ada,” terangnya, Kamis (23/1). Pengerjaan proyek akan dimulai pada bulan Maret 2014. =JUNAEDI/MK

BBM Mulai Langka SUMENEP – Cuaca ekstrem mengakibatkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke daerah kepulauan tersendat. Nelayan tidak bisa melaut karena selain cuaca ekstrem juga kesulitan mendapatkan bahan bakar. Sugianto, warga Desa Paliat, Kecamatan Sapeken, Kepuluan Kangean, menuturkan, BBM jenis solar sudah langka sejak kemarin lusa, dan kabarnya saat ini sudah

Pokonya semuanya saat ini vakum, baik nelayan maupun kapal pengangkut barang...”

Sugianto

Warga Sapeken tidak ada. ”Kalau kemarin lusa solar masih ada. Tapi tadi pagi banyak nelayan yang sudah tidak menemukan solar,” katanya via telepon kepada Koran Madura, Kamis (23/1). Namun kelangkaan BBM belum mempengaruhi harga solar, yakni tetap berkisar Rp 8.500 per liternya.“Sementara (harga) sembako, termasuk telur ayam itu, saat ini mulai mengalami kenaikan harga,” jelasnya. Akibat kelangkaan BBM, aktivitas warga lumpuh total. ”Pokonya semuanya saat ini vakum, baik nelayan maupun kapal pengangkut barang. Perekonomian masyarakat kepulauan menjadi lumpuh total,” ungkapnya. Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Moh. Hanafi, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. =JUNAEDI/MK

Polisi memperlihatkan dua DPO yang tertangkap di Banjarmasin, Selasa (21/1). Pelaku pencurian dengan kekerasan itu akan dikenakan Pasal 365 junto 351 KUHP.

Pencarian Polisi Berakhir Pelaku akan Dijerat Pasal 365 Junto 351 KUHP SUMENEP - Dua pelaku kasus pencurian dengan kekerasan yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) Polres Sumenep akhirnya diringkus. Mereka tak dapat berbuat banyak ketika salah satu di antara kedua pelaku berhasil dilumpuhkan polisi dengan tembakan di bagian kaki kanan. Dua pelaku tersebut berinisial MSR (29) dan HY (30), warga Kecamatan Manding. Mereka berhasil ringkus oleh tim khusus (Timsus) Polres Sumenep, Selasa (21/1) pukul 13.00 WIT, di Jalan Yus Sudarso, Banjar Barat, Banjarmasin. Pelaku sudah lama menjadi buronan karena terlibat tindak pidana curas pada tahun 2010 dan terakhir tahun 2013. Kalau dihitung, dari hasil data kriminalitas yang dilakukan, dua pelaku ini sudah empat kali melakukan curas di lingkungan Kabupaten Sumenep. Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko, mengatakan, pelaku memang menjadi buronan pihak kepolisian ketika berulang kali melakukan aksi di daerah Sumenep dan beberapa daerah lainnya. Berdasarkan hasil data yang dirilis oleh kepolisian, dua pelaku curas ini pada tahun 2010 melakukan pencurian den-

gan kekerasan yang meraibkan kalung emas senilai 30 kilogram. Pada bulan Sepetember 2013, mereka kembali beraksi curas dengan membawa kabur uang senilai Rp 2,5 juta. Selain itu, mereka membawa kabur sejumlah barang seperti kartu kredit, ATM, ponsel, balckberry, dan beberapa surat seperti STNK, SIM, dan KTP. “Latar belakang pelaku memang tidak hanya meresahkan warga Sumenep, tetapi ketika saya koordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan, dua pelaku tersebut memang seringkali beraksi dan melakukan pencurian di sana,” katanya saat jumpa pers bersama wartawan. SR, sebelum ditangkap kembali berulah. Ia telah melukai istrinya sendiri. “Dan Alhamdulillah, dua pelaku yang selama ini meresahkan lingkungan Kabupaten Sumenep, terutama lingkungan sekitar Manding, telah kami ringkus,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut soal kronologi penangkapan dua pelaku curas tersebut, Marjoko menjelaskan bahwa mereka diketahui oleh timsus di Banjarmasin saat mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku. Karena tidak menghiraukan peringatan polisi, maka pelaku dilumpuhkan dengan tembakan di kakinya. “Soal penembakan kepada salah satu pelaku, kami sudah sesuai dengan prosedur. Sebab, kami tidak akan langsung melumpuhkan kalau pelaku tidak melawan dan mencoba untuk lari,” tukas Marjoko. Marjoko menjelaskan bahwa mereka ada kaitannya dengan pelaku yang melukai salah satu anggota kepolisian Sumenep. “Penangkapan itu juga merupakan rentetan dari tindak pidana hukum yang dilakukan oleh mereka. Termasuk tindakan yang melukai anggota polisi dan istritnya sendiri,” tandasnya. Menanggapi soal lambannya tindakan polisi dalam menangkap DPO, “Yang namanya DPO ratarata begitu (gesit dan licin). Cuma, kami berupaya semaksimal mungkin, hingga semua hal kami lacak, bahkan kami sudah memiliki nomor HP pelaku, termasuk nomor

PIN BB yang berhasil ia curi. Selain itu, kami juga berupaya untuk terus mengejar dan melakukan koordinasi dengan kepolisian setempat, hingga akhirnya kami bisa meringkus pelaku yang menjadi buronan kami selama tiga tahun ini,” paparnya. Barang bukti yang diamankan oleh polisi berupa sebilah celurit besar dengan dua sepeda motor hasil curiannya, yakni sepeda motor Vixion 2011 bernopol DA 3399 QS dan Satria. Selian itu, barang bukti lain seperti dombet, pelat nomor lain untuk menipu kepolisian, dan tas salah satu korban. " Semuanya sudah kami amankan, termasuk sepeda motor saat mereka akan melakukan aksinya,” ujarnya. Mereka akan dikenakan Pasal 365 dengan ancaman hukuman minimal di atas 5 tahun penjara. “Nanti akan kami juntokan kepada pasal 351 dengan penganiyaan yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga ancaman hukuman terus bertambah sesuai dengan pengembangan kasus,” tambahnya. Soal kabar ada lima pelaku yang ikut andil dalam modus yang dilakukan oleh dua pelaku tersebut, AKBP Marjoko membantah. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014| No. 0287| TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 24 JANUARI 2014 No. 0287 | TAHUN III

F

Bantuan Pugar Menurun Akan Dibagi Rata pada Semua Kelompok Lama PAMEKASAN – Program bantuan dana Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) bagi petani garam di Kabupaten Pamekasan tahun ini mengalami penurunan. Dari Rp 4,1 miliar pada tahun lalu, saat ini hanya Rp 3,6 miliar atau turun Rp 500 juta. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat, Nurul Widiastuti mengatakan turunnya alokasi bantuan yang bersumber dari APBN itu disebabkan bertambahnya luas lahan garam milik petani yang menjadi sasaran program tersebut. Dana tersebut nantinya akan dibagi menjadi dua alokasi, Rp 2,2 miliar berupa Bantuan Langsung Masrakat (BLM) yang akan diberikan kepada semua kelompok petani garam. Sisanya Rp 1,4 miliar akan digunakan sebagai anggaran untuk kegiatan pendukung.

“ Rp 2,2 miliar bantuan langsung ke rekening kelompok penerima dan sisanya untuk berbagai kegiatan, seperti sosialisasi kabupaten, review (evaluasi) pelaksanaan Pugar, biaya konsultan manajemen, dan adminustrasi kegiatan,” katanya. Beberapa waktu lalu pihaknya telah menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) bantuan tersebut dan masih menunggu selesainya Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pugar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sambil menunggu RKA, DKP melakukan identifikasi kelompok tani

sebagai calon penerima bantuan. Pihaknya belum dapat menentukan jumlah kelompok petani garam yang akan mendapatkan bantuan tersebut. Meskipun nilai bantuan itu turun, ia berharap 170 kelompok petani garam yang pada tahun 2013 mendapatkan bantuan tersebut, tahun ini kembali mendapatkan bantuan itu agar biaya produksi garam mereka bisa terbantu. “Kami masih menunggu RKA untuk dapat menentukan jumlah kelompok yang akan mendapatkan bantuan tahun ini. Jadi, walau anggaran menurun, tapi diharapkan semua kelompok tani bisa mendapatkan bantuan itu meski anggaran masing-masing kelompok berkurang,” katanya. Dijelaskan Nurul, anggaran tahun 2013 lebih banyak karena dibagi menjadi dua ketegori.

Pertama 17 kelompok baru dengan bantuan sebesar Rp 40 juta perkelompok. Keedua kategori kelompok lama sebanyak 153 kelompok dengan nilai bantuan perkelompok Rp 12,5 juta. Sementara pada tahun ini semua kelompok adalah keompok lama yang nilai bantuannya bisa sama rata. Sambil menunggu turunnya RKA, tim pelaksana kabupaten saat ini masih fokus melakukan evaluasi pelaksanaan pugar 2013 lalu dengan melihat kelengkapan syarat penerima seperti yang telah ditentukan. Ia berharap program bentuan itu benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani garam wilayah itu. “Program ini memiliki tujuan untuk mencapai program swasembada garam. Sehingga

diharapkan kualitas dan jumlah produksi garam nasional akan terus meningkat,” katanya. Salah seorang pemanfaat Pugar 2013 di Kecamatan Galis, Sudaili mengatakan program tersebut cukup membantu di satu sisi, yakni peningkatan jumlah produksi dan kualitas hasil produksi. Namun program tersebut belum menyentuh bantuan pemasaran garam yang menjadi salah satu permasalahan yang dirasakan petani. “Memang, di satu sisi jumlah dan kualitas hasil produksi meningkat. Sayangnya, hal itu tidak diimbangi dengan pemasaran yang baik, sehingga tetap menjadi masalah karena pada akhirnya persediaan menumpuk dan menyebabkan anjloknya harga,” kata Sudaili. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

MINIMARKET

Izin Pendirian Post Shop Dipertanyakan PAMEKASAN - Pendirian Post Shop yang terletak di Jalan Masigid Kabupaten Pamekasan dipertanyakan warga. Sebab diduga minimarket tersebut beroperasi tanpa mengantongi izin operasional resmi dari pemerintah setempat.

Menurut mereka, pendirian Post Shop itu dari segi tempat kurang tepat, karena berada di dekat Monumen Arek Lancor yang bisa menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Semestinya, jika toko swalayan itu mengantongi izin resmi tidak akan berada di kawasan tersebut. Menurut mereka, pendirian Post Shop itu dari segi tempat kurang tepat, karena berada di dekat Monumen Arek Lancor yang bisa menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Semestinya, jika toko swalayan itu mengantongi

izin resmi tidak akan berada di kawasan tersebut. “Meskipun ini merupakan satu bentuk unit usaha PT Pos Pamekasan, namun beroperasinya harus dengan izin dari pemerintah,” kata Anwari salah satu warga sekitar. Kepala Kantor Pelayanan Periizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan, Sahrul mengatakan dirinya tidak mengetahui pasti proses perizinan usaha itu. Namun menurut informasi yang dia terima, saat ini berkas periizinan Post Shob tersebut sudah berada di Bupati Pamekasan. ”Informasinya berkas perizinannya sudah di meja Bupati. Katanya masih belum turun. Nanti kami akan koordinasikan,” katanya singkat. Kelapa Kantor Pos Pamekasan, Ade Ahadiat mengaku sudah melakukan semua proses periizinan pendirian Post Shob tersebut. Namun hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu kejelasan terbitnya izin dari pemerintah setempat. ”Kami sudah jauh-jauh hari sudah mengurus izin, tapi prosesnya belum selesai. Kami akan tindak lanjuti kembali periizinan ini ke Pemkab,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PAMEKASAN

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014| No. 0287| TAHUN III

G

RANGKAP JABATAN

Pendamping PKH Bisa Dipecat

Sejumlah petani dari Serikat Tani Indramayu (STI) berunjukrasa di depan gerbang Pengadilan Negeri Bandung, terkait kasus proyek waduk di Blok Bubur Gadung di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Massa pendukung STI melakukan aksi unjukrasa sebagai bentuk solidaritas terhadap 5 terdakwa yang menjalani persidangan.

Kasus Kemenag Ditelusuri Satu Tipikor Disidang, Dua Dugaan Tipikor Masih Lidik PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan mulai menyelidiki dua kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, yaitu dugaan tipikor dana NRG dan Pungutan Hari Amal Bhakti (HAB). Dua dugaan tipikor ini mulai diselidiki setelah proses persidangan dugaan tipikor dana Blockgrand di lembaga yang sama hampir selesai di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Sudiharto mengatakan dalam dugaan dua tipikor ini, Kejari sudah memeriksa puluhan bahkan ratusan saksi. Saksi yang paling banyak yaitu saksi dugaan Tipikor NRG mencapai seratus saksi lebih, sedangkan dana HAB sekitar sepuluh saksi. Menurut Sudiharto, perkembangan penyelidikan dua dugaan tipikor akan ditentukan dua bulan kedepan. Apakah statusnya bisa dinaikkan ke tahap penyidikan, atau memerlukan waktu tambahan untuk memaksimalkan penyelidikan. “Dua bulan lagi sudah bisa kami simpulkan itu perkara, apakah naik ke penuntutan atau perlu diperpanjang waktunya. Kami masih butuh sekitar 10 saksi lagi, mudah-mudahan bisa segera terpenuhi. Karena kami manggil orang minimal 3 hari, kalau gak

kami dikomplain orang,” katanya. Mengenai siapa saja yang akan dipanggil untuk diminta keterangan, Kajari tidak bersedia menyebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik yang menangani perkara itu. Demikian juga ketika ditanya soal kemungkinan untuk memanggil Nurmaludin, bekas Kepala Kantor Kemenag Pamekasan, ia lagi-lagi menyerahkan kepada penyidik. “Tidak semua orang harus diperiksa, kan. Kalau penyidik sudah menganggap cukup, apakah masih perlu untuk memeriksa. Makanya sepenuhnya saya serahkan pada penyidik. Dia memang sudah pernah dimintai keterangan tapi dalam perkara lain,” katanya. Dugaan tipikor yang berdalih digunakan untuk perayaan Hari Amal Bhakti (HAB) mencuat, setelah sebagian guru di lingkun-

gan Kemenag Pamekasan komplain tentang adanya pemotongan gaji. Setelah ditelusuri, gaji itu dipotong pihak Kemenag, atas perintah Nurmaludin, yang masih menjabat Kepala Kemenag Pamekasan saat itu. Sedangkan dugaan Tipikor NRG mencuat setelah sebagian guru mengungkap ke media massa, tentang adanya penarikan dana penerbitan bagi guru yang lulus sertifikasi masingmasing Rp 500 ribu per guru. Guru-guru di lingkungan Kemenag Pamekasan terpaksa membayar, karena jika tidak, NRG para guru itu tidak akan terbit dan terancam tidak menerima tunjangan sertifikasi. Sementara itu, dugaan tipikor lain yang belum diketahui perkembangannya, yaitu dugaan tipikor tunjangan fungsional guru non PNS sebesar Rp 15,4 miliar juga sudah dilaporkan ke Kejari Pamekasan. Sedangkan dugaan tipikor dana blockgrand sebesar Rp 7,1 miliar, saat ini sudah memasuki tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan saksisaksi. Juhairiyah, mantan Kasi Mapenda di Kemenag Pamekasan menjadi terdakwa tunggal dalam perkara itu. =ACHMAD FAUZI M/RAH

PAMEKASAN – Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pamekasan, yang memiliki pekerjaan di lembaga lain (double job) terancam menerima sanksi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Mereka bisa diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pendamping PKH. Ancaman itu dikeluarkan setelah ada laporan sejumlah pendamping PKH di wilayah itu merangkap sebagai anggota Penitia Pemilu Kecamatan (PPK). “Kami akan pelajari kontrak kerja mereka dengan Kemensos yang disepakati bersama. Dalam buku pedoman PKH pendamping tidak boleh double job,” kata Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Al Walid. Pihaknya akan mempalajari aturan baik secara teknis maupun nonteknis, kemudian akan melakukan pengecekan kebenaran laporan tersebut. Setelah mengetahui aturan dan kontrak kerja tersebut, maka ia akan melakukan langkah lanjutan. Jika laporan itu benar dan aturan tidak memperbolehkan hal tersebut akan dilaporkan ke Kememsos untuk diambil tindakan. Hal itu karena pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menindak para pendamping yang dinilai melanggar aturan tersebut, karena yang melakukan rekrutmen pendamping PKH adalah Kemensos. Koordinator pendamping PKH Kabupaten Pamekasan, Hanafi mengatakan dirinya tidak mengetahui apakah ada anggotanya yang merangkap sebagai anggota PPK dan pekerjaan lainnya. Sejauh ini, kata Hanafi, dirinya belum menerima laporan tentang hal tersebut. Ia

mempersilakan Dinsosnakertrans Pamekasan yang menerima laporan itu untuk melakukan klarifikasi, dan jika terbukti, ia tidak akan menghalangi upaya penegakan aturan yang berlaku dalam PKH. “Silakan jika hal ini akan diselidiki. Dan jika terbukti, kami tidak akan menghalangi upaya penegakan aturan, meskipun diantara kami sudah terjalin hubungan senasib dan seperjuangan,” katanya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat tidak mempermasalahkan jika ada anggotanya yang merangkap sebagai pendamping program yang menangani masalah kesehatan keluarga dan pendidikan dasar tersebut, selama kewajibannya sebagai anggota PPK terlaksana dengan baik. Salah satu anggota Komisioner KPU, Nuzulul Qurnain mengatakan baginya, yang terpenting adalah pelaksanaan tugas sebagai anggota penyelenggara pemilu tingkat kecamatan tidak terganggu, pihaknya tidak mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, dalam aturan keanggotan di KPU yang tidak diperbolehkan adalah aktif sebagai anggota PPK di kecamatan lain dan tidak ada aturan yang melarang anggota PPK aktif sebagai pendamping program pemerintah. “Yang penting yang bersangkutan aktif dan pekerjaan di PPK itu selesai. Jangankan cuma pendamping PKH, PNS saja boleh jadi anggota PPK, yang tidak boleh itu adalah menjadi anggota PPK di dua kecamatan berbeda,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

UNGKAP KASUS KEJAHATAN. Kapolda Jabar, Irjen Pol Mochamad Iriawan melihat kendaraan hasil razia di halaman Mapolrestabes Bandung, dalam acara Pengungkapan Kasus Tindak Kriminal, Jawa Barat. Selama 19 hari pihak Kepolisian berhasil mengungkap 29 kasus kejahatan dengan mengamankan 48 tersangka, bersama sejumlah barang bukti kendaraan dan sebanyak 10.127 botol miras.

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

JUMAT 24 JANUARI 2014| No. 0287| TAHUN III

KEMELUT LARANGAN SLAMPAR

Komisi A Berencana Melakukan Mediasi

PARKIR BERLANGGANAN- Sejumlah aktivis Kapak, Pamekasan, saat bertemu pimpinan DPRD setempat. Dalam pertemuan itu dinyatakan pemilik kendaraan tidak wajib mengikuti program parkir berlangganan.

Parkir Berlangganan Tidak Diwajibkan Jika Mengajukan Keberatan pada Bupati PAMEKASAN - Pemilik Kendaraan di Pamekasan, baik roda dua maupun roda empat, tidak diwajibkan mengikuti parkir belangganan yang sudah berjalan di Kabupaten Pamekasan. Namun diisyaratkan untuk mengajukan surat keberatan terhadap Pemkab Pamekasan, sebagaimana tertuang dalam pasal 27 Peraturan Daerah (Perda) nomor 06 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Berlangganan. Hal itu terungkap saat audiensi Kesatuan Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kapak) Kamis,(23/01) di ruang sidang paripurna DPRD Pamekasan. Mereka keberatan terhadap pelaksanaan parkir belangganan di Kabupaten Pamekasan. Mereka juga menyebutkan banyak pungutan liar yang diduga dilakukan juru parkir (Jukir). Juru Bicara Kapak, Maimun Ro’is manyatakan dirinya memang mengetahui pemilik kendaraan tidak diwajibkan untuk mengikuti parkir berlangganan. Namun persyaratan untuk tidak mengikuti parkir dinilai terlalu memberatkan kepada masyarakat. Seharusnya Samsat ataupun Dishubkominfo memberikan blangko khusus di tempat perpanjangan kendaraan, yang isinya mengikuti parkir berlangganan ataupun tidak berkenan mengikuti parkir berlangganan. “Kalau harus mengajukan ke Bupati melalui Dishubkominfo, maka saya yakin semua pemilik kendaraan

akan menyetujui parkir berlangganan tersebut,” kata Maimun. Tidak hanya itu, Maimun juga meminta Kadishubkominfo Pemkab Pamekasan agar memberikan tindakan tegas kepada para juru parkir yang nakal dan tetap memungut biaya parkir kepada pemilik kendaraan yang sudah ada stiker berlangganan. “Masih banyak jukir yang nakal, tolong disanksi mereka,” pintanya. Ia mengatakan pemilik kendaraan merasa tidak nyaman untuk tidak memberikan karcis parkir kepada jukir, sementara saat mau diambil kendaraannya, para jukir memperlihatkan karcis kepada pemilik kendaraan. Menanggapi hal tersebut Kadishubkominfo Pemkab Pamekasan, Moh. Zakir menyatakan masih akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, apakah usulan blanko bagi yang tidak mau parkir berlangganan. “Kalau sekiranya bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit,” ucapnya.

Khusus Juru parkir, Zakir mengaku sudah berkali-kali memberikan pembinaan kepada para Jukir. Pihaknya mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada para jukir yang terbukti masih memungut bayaran pada pemilik kendaraan yang sudah terdapat tanda bukti parkir berlangganan. “Satu kali melakukan pelanggaran, masih pembinaan, dua kali akan diberikan teguran tertulis, ketiga kalinya kami berikan sanksi penon-aktifan,” ancamnya. Zakir menambahkan, tugas jukir hanyalah mengatur kendaraan bagi yang sudah berlangganan. Bagi yang belum berlangganan, jukir wajib memungut biaya parkir. “Kami sudah mewantiwanti, agar para jukir bekerja secara baik dan memberikan pelayanan dengan baik kepada pemilik kendaraan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Zakir menyampaikan pihak Pemkab Pamekasan sudah memperbolehkan bagi kendaraan di luar Pamekasan, yang mau parkir berlangganan. Sehingga parkir berlangganan tidak hanya untuk pemilik kendaraan asal Pamekasan saja, melainkan kendaraan di luar Pamekasan pun bisa memanfaatkan parkir berlangganan di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/RAH

PAMEKASAN - Komisi A DPRD Pamekasan akan memediasi kemelut persoalan yang terjadi di Desa Larangan Slampar, Tlanakan, Pamekasan. Pasca (setelah) penunjukan Sekretaris Desa, Saji, menjadi Pelaksana Tugas Kepala desa Larangan Slampar Pamekasan. Mediasi tersebut perlu dilakukan, karena ada dua kelompok di desa setempat, ada yang menolak dan ada pula yang mendukung penunjukan Kades Larangan Slampar tersebut. Saat menemui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kamis (23/01) di ruang Komisi A, Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Iskandar menyatakan mediasi tersebut perlu dilakukan untuk mempertemukan kedua belah pihak dan mencarikan solosi terhadap persoalan yang membelit pemerintahan desa tersebut. Menurut Iskandar dirinya sudah mengetahui keinginan kedua belah pihak. Sehingga nantinya keinginan tersebut harus sama-sama ditampung. “Makanya kami harus membicarakan dengan pemerintah, baik Bapemas Pemdes ataupun pihak kecamatan,” ucapnya. Politisi PPP ini menjelaskan penunjukan Pjs Kades yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan tersebut sudah sesuai dengan prosedur, sehingga semua pihak harus menerima kebijakan tersebut. “Kami masih mencarikan solosi, agar ini tidak mengganggu terhadap pelayanan masyarakat di desa tersebut,” kata Iskandar. Sementara itu, Sugianto Ketua BPD Larangan Slampar menyampaikan kedatangannya ke komisi A DPRD Pame-

kasan dalam rangka memberikan informasi tentang keadaan Larangan Slampar. Termasuk pula menjawab tuduhan dari masyarakat lain, yang menolak PJs Kades. Harapannya, kata sugianto, Komisi A DPRD Pamekasan, tidak menerima informasi sepihak tentang pjs Kades. “Ada tudingan pemecatan aparat dan kadus Larangan Slampar, padahal sejauh pandangan kami, tidak ada aparat desa yang dipecat,” ucapnya. Dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan kekecewaannya ke Komisi A DPRD Pamekasan, yang tidak mengundang Pjs Kades Larangan slampar dan kelompok masyarakat yang menolak Pjs Kades. “Surat yang kami layangkan ke Komisi A sudah meminta agar Pjs Kades dihadirkan akan dikonfirmasi dengan kelompok lain yang menuding yang bukan-bukan kepada Pjs,” ujarnya. Pihaknya berharap agar Komisi A DPRD Pamekasan bersama pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang arif, yang bisa diterima semua masyarakat Larangan Slampar. “Dewan ini adalah wakil kami, yang lebih tahu dibandingkan kami, solosi terbaiknya,” ucapnya, deplomatis. Dalam kesempatan itu pula, Pjs Kades Larangan, Suji menitipkan surat yang isinya tanggapan atas tuduhan yang disampaikan kelompok masyarakat Larangan Slampar sebelumnya. Surat tersebut diberikan wakil ketua BPD, Zainollah kepada Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Iskandar, disaksikan Bapemas dan Pemdes. =FAKIH AMYAL/RAH

SEKDES- Suasana dialog antara warga dengan pimpinan Komisi A DPRD Pamekasan soal penetapan Sekdes setempat sebagai Pjs Kades. Penetapan Sekdes itu menyusul ditahannya Kades Larangan Slampar Mustahep dalam kasus korupsi raskin.

PAMEKASAN

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014| No. 0287| TAHUN III

I

Usut Dugaan Pemotongan Dana BSPS DPRD Mendukung Upaya Kejari PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendukung penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pemotongan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Pamekasan. Pernyataan ini disampaikan Suli Faris, Wakil Ketua DPRD Pamekasan. Menurut Suli Faris, penegak hukum harus jemput bola tanpa menunggu laporan masyarakat, karena sudah jelas ada kekeliruan dalam pelaksanaannya. Apalagi masyarakat tidak tahu secara pasti persoalan hukum, apakah ini delik aduan atau bukan. Tapi karena kasus ini sudah mencuat di masyarakat, seperti ada demo dan semacamnya, penagak hukum harus mempelajari dan tidak perlu menunggu laporan. Dugaan pemotongan dana BSPS itu, kata Suli Faris, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat yang tidak mampu. Sebab, program yang digulirkan oleh pemerintah pusat sudah sangat bagus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat

yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH). Hanya saja dalam pelaksanaan di daerah terjadi masalah yang tidak bisa ditoleransi, karena menginjak hak asasi yang paling mendasar bagi penerima. Dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyak (Permenpera nomor 6 tahun 2013) sudah sangat jelas diatur tentang kriteria penerima dan tanggung jawab pemerintah di masing-masing tingkatan hingga kelompok paling bawah. Hanya saja, aturan dimaksud diduga tidak dipatuhi sepenuhnya sehingga menimbulkan masalah, karena dinilai merugikan masyarakat. Salah satu tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam

ketentuan tersebut, yaitu mengawasi terhadap pelaksanaan program BSPS. Namun yang terjadi di Pamekasan, pemerintah baru mengetahui setelah terjadi gejolak di masyarakat. Dari kondisi tersebut, ia menilai fungsi pengawasan oleh pemerintah setempat tidak berjalan maksimal. “Pemotongan ini pemerintah harusnya lebih tahu. Ini kok malah masyarakat yang tahu lebih dulu. Pengawasnya kemana,” katanya. Suli mengatakan dalam ketentuan BSPS, pengadaan bahan atau material yang bisa dilakukan oleh toko atau pihak ketiga adalah material yang merupakan hasil industri atau pabrikasi dengan ketentuan harga terendah dan ada serah terima yang didokumentasikan dengan foto. Sedangkan yang terjadi di Pamekasan, semua bahan termasuk pasir dan bata juga dikirim oleh penyedia bahan. Padahal material yang non pabrikan itu bisa dibeli langsung oleh masyarakat.

PLENGSENGAN

Proyek Tangkis Laut Terseret Ombak PAMEKASAN - Proyek tangkis laut bantuan pemerintah pusat dari Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp 40 miliar di pesisir pantai utara Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terseret ombak besar. Anggota DPRD Pamekasan dari pantai utara Pamekasan Moh Fadli menjelaskan proyek tangkis laut itu terseret ombak karena bahan material yang dijadikan alat penahan ombak hanya terdiri dari tanah yang dibungkus sak, sehingga jika ombak besar dan angin kencang tangkis itu hancur. Menurut dia, seharusnya tangkis laut itu dibangun kokoh dan bukan berupa tumpukan tanah dan batu cadas. Apalagi nilainya bernilai miliaran rupiah. “Seharusnya proyek tangkis laut yang dibangun seperti yang dibangun di pesisir pantai utara di Sumenep, bukan berupa tumpukan tanah dalam sak dan batu gunung,” kata Fadli. Ia menuturkan proyek pembangunan tangkis laut di sepanjang pesisir pantai utara Pantai Pasongsongan, Sumenep, sangat kokoh dan terbuat dari beton. Selain itu, pengerjaan proyeknya juga tepat waktu, tidak molor seperti proyek tangkis tangkis laut di Kabupaten Pamekasan.

“Kalau hanya berupa tumpukan tanah dalam sak dan batu gunung seperti itu, jelas akan cepat rusak,” kata Fadli. Ombak besar dan angin kencang yang terjadi di sepanjang pesisir pantai utara Pamekasan dalam sebulan terakhir ini tidak hanya menyeret proyek tangkis laut bantuan pemerintah pusat, akan tetapi juga menerjang puluhan rumah warga di pesisir itu. Puluhan rumah warga rusak dan sekitar delapan unit rumah di antaranya ambruk, akibat diterjang ombak. Sebagian warga di sepanjang pesisir ini terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, terutama pada malam hari, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ombak menghantam rumah-rumah warga yang tinggal di sepanjang pesisir pantai Desa Tlonto Raja ini, akibat aksi penambangan pasir liar yang dilakukan warga setempat. Selama kurun waktu Desember 2012 hingga pertengahan Januari 2014 ini, tercatat sebanyak 68 unit rumah warga di sepanjang pesisir Desa Tlonto Raja, Kecamatan Pasean itu rusak akibat diterjang ombak, saat musim angin kencang seperti saat ini. =ANTARA/RAH

Seialin itu, informasi yang diterima DPRD, penyerahan material di Pamekasan tidak seluruhnya dilakukan serah terima langsung dengan penerima bantuan BSPS. Sebab material itu sebagian dikirim saat penghuni sedang keluar rumah, bahkan barang yang dikirim sebagian tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, pihaknya akan meminta komisi terkait untuk menyelidiki dan mempelajari dugaan pemotongan tersebut, karena hal semacam ini diduga tidak hanya di Kelurahan Kowel tapi beberapa daerah lain juga terjadi. Hanya saja, reaksi masyarakat tidak seperti di Kelurahan Kowel, yang langsung mendatangi kantor kelurahan beramai-ramai. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan sudah memberi atensi terhadap adanya dugaan pemotongan dana bantuan rehab rumah tidak layak huni (RTLH), yang bersumber dari Kementerian Perumahan Rakyat

(Kemenpera). Hanya saja, atensi Kejari Pamekasan terhadap dugaan ini belum ditindaklanjuti dengan penyelidikan, karena masih banyak penanganan perkara yang antre. Perkara yang sudah masuk itu menjadi prioritas untuk didahulukan penanganannya. Sehingga dalam dugaan ini, Kejari Pamekasan masih akan melakukan kajian untuk menentukan langkah selanjutnya. Kepala Kejari (Kajari) Pamekasan Sudiharto menjelaskan dalam penanganan perkara korupsi, pihaknya memang memperhatikan dari berbagai sumber, baik laporan masyarakat, pemberitaan di media massa, termasuk temuan BPKP. “Perkara yang kami tangani atas dasar laporan masyarakat atau dari media massa yang juga menjadi bagian dari masyarakat. Bukan kami menolak, tetapi perkara yang sudah masuk lebih awal kami prioritaskan dulu,” katanya. =ACHMAD FAUZI M/RAH

KORAN MADURA KORAN J PROBOLINGGO

Sampang

JUMAT 24 JANUARI 2014 No. 0287 | TAHUN III

SELASA 21 JANUARI 2014 | No. 0284 | TAHUN III

MADURA

J

Sayeri Terancam Pasal 340 KUHP Humas PN: Terdakwa Tidak Mengajukan Keberatan Sampang - Pengadilan Negeri Sampang menggelar sidang kedua kasus pembunuhan Habib Alwi, warga Desa Batu Poro, Kecamatan Kedungdung, dengan terdakwa Sayeri (50), warga Dusun Petarogan, Desa Banyumas, Kecamatan Kota Sampang. Dalam persidangan yang mengagendakan pembacaan surat dakwaan itu, Sayeri didampingi kuasa hukum, tidak seperti persidangan pertama. Pada persidangan yang dipimpin langsung Kepala Pengadilan Negeri Sampang Saifudin Zuhri tersebut terdakwa terancam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Junto 55 Ayat 1, dan Subsider Pasal 338, dan Pasal 351 Ayat 3. Dari dakwaan itu terdakwa mengaku mengerti serta memahamai dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. “Setelah terdakwa berkoordinasi dengan penasihat hukum maka terdakwa Sayeri mengaku tidak ada mengajukan keberatan,” jelas Humas PN Syihabudin. Persidangan terdakwa Sayeri akan kembali digelar pada Kamis (30/1) dengan agenda pengajuan bukti-bukti dari keterangan saksi Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai berkas perkara. “Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan mendatangkan keterangan saksi diper-

sidangan sekitar 5 sampai 6 orang. Terkait nama-namanya kita belum kita tahu,” tuturnya. Syihabudin menambahkan, dalam persidangan terdakwa Sayeri dengan JPU bernama Moch Hasan dan Bagus Wicaksono, itu terdakwa juga terancam tiga pasal hukuman. Yakni, ancaman hukuman mati, ancaman hukuman seumur hidup, atau pidana penjara selama lamanya 20 tahun. “Nanti kita lihat dipersidangan seperti apa karena terdakwa terancam tiga pasal dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau selama 20 tahu penjara,” imbuhnya. Berdasarkan dilapangan, persidangan juga dihadiri oleh beberapa keluarga korban dari alm Habib Alwi. Ratusan personel pengaman diterjunkan untuk mengantisipasi adanya kericuhan yang tidak dinginkan. Sebab, keluarga korban yang berada di luar pengadilan terus meneriaki terdakwa. =RYAN HARIYANTO/MK

ANGGOTA DEWAN DITAHAN

Komisi A Meminta Penangguhan Penahanan Sampang - Ketua Komisi A DPRD Sampang Moh Hodai meminta polisi menangguhkan penahanan anggotanya, Fauzan Adima, yang telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan kepada anggota satuan polisi pamong praja setempat. “Saya kan Ketua Komisi tentu kalau ada anak buah kesandung mau tidak mau harus turun tangan. Cuma saya hanya memfasilitasi sebagai ketua dan itu juga kewajiban untuk menjamin,” ucapnya. Namun, hingga saat ini polisi belum menanggapi permohonan komisi A. Ia mengaku masih menunggu jawaban permintaan penangguhan itu dari pihak kepolisian.

Apa polisi bakal mengabulkan, jawab Hodai, “Itu kewenangan pihak kepolisian nanti yang mempunyai mekanisme sendiri,” ujarnya, Kamis (23/1). Ditanya kemungkinan calon anggota legislatif Partai Gerindra itu bisa ikut pileg, menurut Hodai, kebijakan itu ada pada partai yang bersangkutan. “Masalah ikut pileg nanti tunggu dari keputusan partainya,” terangnya. Secara terpisah, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengaku telah menerima permintaan penangguhan tersebut. Selain dari dewan, polisi menerima permintaan penangguhan dari pihak keluarga. “Sampai saat ini kedua permintaan penangguhan itu belum saya tanggapi, masih mau dipelajari dan dilihat dulu. Kalau masalah pen-

ryan hariyanto/koran madura

SIDANG. Pengadilan Negeri Sampang menggelar sidang kedua kasus pembunuhan Habib Alwi, warga Desa Batu Poro, Kecamatan Kedungdung, dengan terdakwa Sayeri, Kamis (23/1).

angguhan itu kewenangan saya, tapi proses hukumnya tetap jalan terus,” terangnya. Orang nomor satu di Kepolisian Resor Sampang itu menambahkan, untuk sementara orang yang bisa menjenguk tersangka caleg itu hanya istrinya. Untuk anggota keluarga yang lain belum diperkenankan menjenguk. “Istrinya tadi besuk, saya izinkan boleh menjenguk. Tapi yang lainnya mohon maaf dulu tidak bisa menjenguk,” tegasnya. Tak Dibebaskan Kabar yang mencuat tentang Fauzan Adima telah dibebaskan dari tahanan, tidak diakui Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar. “Orangnya masih di dalam tahanan. Masak mau ditangguhkan wong manusianya masih ada,” tuturnya. Untuk memastikan anggota komisi A itu masih ditahan, Imran mempersilakan dua perwakilan wartawan melihat langsung di ruang tahanan, namun tak diizinkan membawa kamera. =RYAN HARIYANTO/MK

TAHUN 2014

Kemungkinan Tidak Ada Pilkades Sampang – Pemerintah Kabupaten Sampang sudah dua kali berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur untuk bisa melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) pada tahun ini. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan. Kemungkinan pelaksanaannya ditunda ke tahun depan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono. “Sudah dua kali kita layangkan surat permohonan untuk diadakan pilkades kepada Gubernur Jatim, tapi hingga kini belum ada jawaban. Terpaksa pelaksanaan pilkades bakal mentah semua,” ucapnya, Kamis (23/1). Selain terkendala izin, aparat keamanan, baik dari pihak kepolisian maupun tentara, tidak siap untuk mengamankan pesta demokrasi. “Aparat kemanan TNI dan Polri dapat surat dari atasan bahwa tidak siap mengamankan pilkades selama 2014,” terang mantan kapolres itu. Namun, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar membantah jika penundaan pilkades karena aparat keamanan tidak siap melakukan pengamanan. “Nah ini salah penjelasan. Jangan disebut hanya alasan keamanan. Harus ada SK Bupati dasar dari Surat Edaran Mendagri itu. Kalau selama ada surat Bupati bisa siap saja kita mengamankan,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014| No. 0287| TAHUN III

JUMAT 24 JANUARI 2014 No. 0287 | TAHUN III

K K

PENDIDIKAN

Banjir Mengusik KBM

Petugas memasang garis polisi di jembatan gantung yang roboh di Kampung Pekarungan, Serang, Banten. Jembatan yang melintas di atas Sungai Cibanten itu roboh akibat putus tali selingnya hingga 20 warga yang sedang menyeberang jatuh ke sungai dan enam orang diantaranya belum ditemukan.

BANGKALAN - Banjir yang terjadi di kawasan pantura Bangkalan sejak awal pekan ini, mulai mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) para siswa di Kecamatan Tanjung Bumi. Beberapa sekolah di kawasan tersebut terpaksa memulangkan siswa lebih awal. Sebab genangan air mulai memenuhi ruang belajar siswa, sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali mengakhiri proses belajar siswa. “Aktivitas belajar mengajar tetap dilakukan walau dikurangi, karena air di beberapa sekolah mulai menggenangi ruang kelas,” ujar salah seorang Guru di salah satu SMA di Tanjung Bumi, Hendrik Dewantara. Menurut Hendrik, selain sekolah, kantor UPTD Dinas Pendidikan juga tak luput dari genangan air yang muncul akibat luapan kawasan persawahan di kawasan perbukitan sekitar. Menanggapi hal itu, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten bangkalan, M. Mohni mengaku belum memiliki data lengkap terkait sekolah mana saja yang mulai terdampak banjir. “Belum , kami belum dapat data, kami minta ke UPTD untuk melaporkan tersebut , namun tampaknya belum bisa dilakukan dengan cepat karena kantor UPTD juga kena dampak banjir,” terang

Mohni. Mengingat jadwal belajar mengajar yang sudah mendekati masa ujian sekolah, Dinas Pendidikan hanya mengimbau agar proses belajar siswa dapat dilakukan secara mandiri di rumah untuk sementar waktu hingga banjir surut.

Banjir yang terjadi di kawasan pantura Bangkalan sejak awal pekan ini, mulai mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) para siswa di Kecamatan Tanjung Bumi. Beberapa sekolah di kawasan tersebut terpaksa memulangkan siswa lebih awal. Sementara itu, Komisi D DPRD Bangkalan juga meminta agar permasalahan ini segera diantisipasi Dinas Pendidikan sehingga tidak merugikan dan mengganggu siswa. “Saya harap Dinas Pendidikan bisa mencari solusi yang tepat, agar pelajar tidak dirugikan akibat banjir kali ini,” ujar wakil ketua komisi D DPRD Bangkalan, Ismail Hasan. =DONI HERIYANTO/RAH

Pileg Rentan Gesekan 502 Caleg Memperebutkan 50 Kursi BANGKALAN - Pelaksanaan pemilihan umum untuk calon anggota legislatif (caleg) DPRD Bangkalan diprediksi bakal rentan masalah. Dari jumlah caleg sebanyak 502 orang hanya memperebutkan 50 kursi. Sehingga banyak peraturan yang mesti dijalani dengan serius oleh KPUD Bangkalan. Salah satunya keberadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tak boleh berdekatan dengan rumah calon legislatif. “Gesekan antar caleg sangat rentan, karena 502 berkeinginan untuk jadi anggota dewan semua. Sedangkan kuota yang diperebutkan hanya 50 kursi,” terang Fauzan Jakfar, Ketua KPUD Bangkalan. Dia menilai gesekan yang bakal terjadi lebih dari pemilihanpemilihan sebelumnya. Pelaksan-

aannya rentan masalah sehingga diperlukan kedewasaan berpikir dari masing-masing caleg. “Saya rasa pelaksanaannya akan ramai. Saya harap semua peserta bisa menyiapkan diri,” harapnya. Termasuk aturan larangan memasang spanduk dan alat peraga di tempat-tempat terlarang, harus benar-benar ditaati oleh seluruh partai politik (parpol) agar hal itu tidak menimbulkan kecemburuan sosial sesama parpol. Apalagi kalau satunya diturunkan pengawas pemilu, satunya tidak diturunkan karena tidak diketahui instansi yang berwenang.

“Selain itu, kami telah melakukan updeting data perubahan DPT. Itu juga berfungsi mengurangi kecurigaan dan menghindari terjadinya konflik antar peserta caleg,” imbuhnya. Sementara itu, caleg DPR RI, Siti Fatonah Rachmaniyah membenarkan jika persaingan diantara caleg akan semakin ketat. Sebab jumlah calon lebih banyak dibandingkan kursi yang direbut. Belum lagi calon yang berasal dari incumbent yang notabene sudah mempunyai basis massa. “Persaingannya saya rasa cukup kompetitif. Peserta dari incumbent yang mencalonkan kembali. Ditambah wajah-wajah baru yang memang berasal dari tokoh masyarakat di luar dewan,” ungkap Fatonah yang masih menjabat anggota DPRD Bangkalan. =MOH.RIDWAN/RAH

TERGENANG. Salah satu sekolah di Kecamatan Tanjung Bumi yang terkena dampak banjir.

L

BANGKALAN

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014| No. 0287| TAHUN III

Tak Gentar Membangun dari Timur BPWS Akan Dirikan Galangan Kapal di Sumenep BANGKALAN – Meskipun sempat diprotes beberapa kalangan, BPWS rupanya tetap tak gentar meneruskan rencananya membangun pulau Madura dari daerah bagian timur. Rencana itu akan dilakukan karena memang tidak memungkinkan memulai dari daerah bagian barat, yang hingga kini masih terganjal dengan masalah pembebasan lahan. Hubungan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dengan pemkab Bangkalan memang terkesan kurang manis, karena terjadi miskomunikasi. Sehingga pembebasan lahan di daerah tersebut terus bergulir, tak kunjung menemukan solusi. Meskipun begitu, pihak BPWS mengaku tetap menjalin hubungan baik dengan pemkab Bangkalan. “Kami sangat takdim dan menghormati pemkab Bangkalan, selaku daerah yang menjadi Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Namun, memang ada beberapa kendala yang harus disinkronkan

dan dibicarakan kembali,” kata Humas BPWS, Faisal Yasir, kemarin (23/1). Meski tidak terlalu jauh menceritakan tentang hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam jalinan komunikasi dengan pemkab Bangkalan. Akan tetapi, Faisal mengaku pembangunan di Madura harus terus berlanjut, karena hal itu sudah menjadi tugas BPWS. “Walau pembangunan di Bangkalan masih terkendala pembebasan lahan, saat seperti itu pembangunan harus terus lanjut. Hal itu agar tidak menjadikan timpang pembangunan di seluruh

wilayah Madura,” ungkapnya. Dia menjelaskan peranan BPWS hanya menjadi fasilitator untuk pembangunan di Surabaya dan Madura. Baik secara pembangunan bersifat fisik atau pun yang sifatnya pembangunan sumber daya manusia. Saat pembangunan di wilayah mandek, otomatis pembangunan harus terus digerakkan. Inisiatifnya pembangunan dilakukan di daerah Sumenep, Pamekasan, dan Sampang. Menurutnya, rencana pengembangan Suramadu di 3 kabupaten lain di Madura berjalan sangat sinergis. Bahkan perusahaan kapal yunani, Hellenic Shipyard akan membuka galangan kapal di Sumenep dengan fasilitator BPWS. “Kami BPWS hanya memfasilitasi saja. Sebab semuanya pada dasarnya kembali pada tingkat kemajuan pulau Madura ke depan,” terangnya. Dia menambahkan selama ini BPWS tidak pernah merasa

mengangkangi otonomi daerah. Sebab pembangunan yang dilakukan BPWS juga untuk kemajuan masyarakat Madura. “Galangan kapal Hellenic Shipyard akan dibangun dan tetap mempekerjakan SDM lokal. Kita pastikan masyarakat Madura akan membangun tempatnya sendiri, dan tetap berperan sebagai tuan rumah di negerinya sendiri,” imbuhnya. Selain itu, Faisal menerangkan BPWS dibentuk untuk memfasilitasi turunnya anggaran pembangunan oleh pemerintah, kalau tahun ini dana anggaran yang disediakan Rp 2 triliun. Dana tersebut direncanakan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Madura dan Surabaya. Selain itu, digunakan sebagai perbaikan sanitasi. Termasuk juga dana tersebut dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat di Madura. “Yang mengerjakan itu semua sebenarnya bukan BPWS, tetapi

sifatnya hanya memfasilitasi turunnya dana itu dengan program kerja yang telah direncanakan,” terangnya. Dengan dana sebesar itu, tidak mungkin bisa turun langsung ke Madura melalui pemerintah daerah. Sebab tidak ada payung hukum yang melatarbelakanginya. Masalahnya, dari setiap anggaran pemerintah yang diturunkan mesti ada prosedurnya, tidak serta merta bisa langsung ke daerah. Apalagi anggaran tersebut besar. “Kalau masuk langsung melalui pemerintah kabupaten, harus ada bagi hasil yang dikembalikan kepada negara. Seperti Suramadu saja, hanya menghasilkan Rp 160 miliar pertahun,” ungkapnya. Dengan adanya BPWS, pemerintah sebenarnya telah memfasilitasi perkembangan Madura ke depan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah bisa difasilitasi dengan adanya BPWS. =MOH. RIDWAN/RAH

SURAMADU

Aktivitas Penyeberangan Tak Terpengaruh Musim BANGKALAN - Cuaca ekstrem yang terjadi beberapa waktu terakhir, berupa angin kencang dan hujan lebat di perairan sekitar pulau Madura, nampaknya belum berpengaruh dan mengganggu aktivitas penyeberangan di tol jembatan Suramadu. Walaupun beberapa kali angin kencang menerjang, hal itu tidak mengakibatkan pada penutupan jalur penyeberangan Jawa-Madura tersebut. Kendati demikian, Kepala Tol Suramadu, Suharyono sebagai pengelola jembatan sepanjang 5.438 meter itu, meminta kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai kemungkinan terburuk. Sejauh ini, fenomena angin kencang dan hujan deras yang terjadi, menurutnya, masih tergolong aman bagi lalu lintas penyeberangan di jembatan terpanjang di Indonesia ini. “Angin kencang memang terjadi selama dua pekan terakhir, tapi itu sangat fluktuatif, sehingga tidak mengakibatkan penutupan penyeberangan, namun harus tetap waspada untuk menjaga keselamatan,” ujarnya. Menurut Suharyono, ketentuan dilakukan penutupan un-

tuk jalur kendaraan roda dua baik siang dan malam hari, apabila kecepatan angin di atas 40 km/jam dan untuk roda empat kecepatan angin di atas 60 km per jam. Selama awal tahun 2014 ini, kecepatan angin memang beberapa kali melewati batas kecepatan standar keamanan. Akan tetapi, tidak berlangsung lama. Sehingga kondisi demikian tidak sampai dilakukan penutupan jembatan tersebut. “Selama 2 pekan ini ini kecepatan angin sempat beberapa kali diatas 40 km/jam. Namun sangat fluktuatif dan dinamis, sehingga kecepatannya cepat berubah. Oleh sebab itu tidak sampai dilakukan penutupan,” jelasnya. Suharyono mengimbau kepada para pengendara khususnya pengendara roda dua untuk tetap waspada, khususnya di bentang tengah, untuk mengurangi kecepatan, sehingga laju kendaraan tetap stabil. Sebab mewaspadai terjadinya kecelakaan akibat terjangan angin kencang itu harus menjadi perhatian serius bagi pengendara roda dua. =DONI HERIYANTO/RAH

Lintas Madura KORAN PROBOLINGGO MADURA

Laporan Khusus

Eksklusif DARI BALI

Abrari Alzael

Sampang M M

KORAN MADURA

24|JANUARI 2014 SELASA 21JUMAT JANUARI 2014 No. 0284 | TAHUN III

No. 0287 | TAHUN III

Kebudayaan di Bali Mengagama Ritus kebudayaan eksistensinya tidak tertandingi. Sebab, ritualitas budaya berpadu dengan spiritualitas sebagian besar masyarakat Bali. Di sinilah manunggaling kawlo dengan ritus dan spirit yang tak terpisahkan dari sisi substantif.

Di Bali, tari bukan hanya sekedar tari tetapi sebentuk karya yang dipersembahkan kepada Sang Pencipta, sebagai penghormatan tertinggi kepada tuhan

Sedangkan dari sisi simbol, di Bali juga lekat setiap hari karena rumah ibadah berada di halaman rumah, pada hampir semua penduduk Bali. Pada rumah ibadah ini, ingatan kolektif muncul dan disinilah ritus dan spirit tak terpisahkan dan menjadi religiuitas sehari-hari pada masyarakat Bali. Di Bali, tiada hari tanpa alunan musik gamelan melengkapi kegiatan ritual masyarakat. Musik dan tari ritual itu yang membuat Bali mampu memberikan daya tarik sekaligus kesejukan. Adat, budaya dan “agama” di Bali menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan memberikan makna dalam tata keagamaan masyarakat Hindu di Pulau Dewata. Kenyataannya seperti kegiatan ritual “piodalan” di Pura, misalnya yang pertama dilihat adalah budaya berupa, seni karawitan, seni tari, seni kidung dan rangkaian janur. Seni budaya selalu mengiringi kegiatan keagamaan baik dalam bentuk “Panca Yadnya” maupun aktivitas religius lainnya. Seni tari merupakan aktivitas masyarakat yang menunjang kegiatan keagamaan dan budaya masyarakat. Seni pada awalnya tumbuh sebagai kreativitas yang dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sanghyang Widhi sebagai wujud bhakti. Seni tari merupakan bagian dari hasil kreativitas budaya yang diyakini dan dijiwai nilainilai agama. Pada pertunjukan tari Pendet misalnya, olah tubuh ini dianggap

HIDUP : Para seniman Bali di salah satu Padepokan di Jalan Veteran Denpasar tidak hanya menari tetapi menjiwai karena seni bagian dari religiusitas sehari-hari

sebagai tarian pemuja yang banyak diperagakan di pura. Pada mulanya, tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Tetapi kemudian, seniman Bali mengubah Pendet menjadi ucapan selamat datang, meski tetap mengandung image yang sakral-religius. Secara substansial Pendet merupakan pernyataan dari sebuah persembahan dalam bentuk tarian upacara. Begitu pula tari Rejang di halaman pura dan biasanya menghadap ke arah suci (pelinggih) dengan mengenakan pakaian upacara dan masing-masing penari membawa sangku, kendi, cawan, dan perlengkapan sesajen lainnya. Tarian-tarian Bali

yang dipentaskan untuk keperluan upacara keagamaan disebut tarian wali. Seni yang ini sakral merupakan karya yang berkaitan dengn aktivitas keagamaan yang mempunyai nilai filosofis tinggi, yakni suatu kekuatan magis religius yang berkaitan dengan upacara keagamaan. Di Bali, tari bukan hanya sekedar tari tetapi sebentuk karya yang dipersembahkan kepada Sang Pencipta, sebagai penghormatan tertinggi kepada tuhan. Selain itu, tari juga estetika budaya yang dibingkai religiusitas Hinduisme. Dengan demikian, agama dan kehidupan adat istiadat di Bali secara tidak langsung menumbuhkan perasaan

seni yang sangat mendalam pada masyarakat, baik seni gamelan, tari, lukis, pahat dan seni hias. Berbagai jenis kesenian hasil kreativitas masyarakat Bali yang diwarisi secara turun temurun umumnya mempunyai kaitan erat dengan kegiatan ritual keagamaan yang dianut. Masyarakat yang menggelar upacara Dewa Yadnya misalnya, seringkali mengiringinya dengan menentaskan tari Pendet, Rejang, Baris dan sejenisnya. Pendek kata, seniman Bali baik dalam tari maupun musik gamelan, tidak hanya sekedar berkesenian tetapi juga memanifestasikan sukma agama ke dalam wujud seni baik tari, atau bukan tari. =ABE

Kesenian Madura Berputar di “Dalam Rangka” Potret berkebudayaan di Madura tidak bisa dibuat sama dengan di Bali. Pada tingkat kekhusukan berkesenian, di Madura dan Bali sama-sama khusuk. Tetapi kekhusukan ini berbeda muaranya. Di Bali, kesenian pada umumnya menjadi sukma agama yang diyakininya. Sedangkan di Madura, agama dan kesenian berdiri sendiri-sendiri. Seni adalah seni dan tidak tersangkut agama. Sementara di Bali, seni menjadi ornamen agama yang harus terjadi dan ada pada saat yang sama. Pada persamaan dan perbedaan tersebut, memiliki ruang yang berbeda. Di Bali seni selalu ada bahkan di halaman rumah warga. Religiusitas ini ada setiap saat terutama ketika pergantian dari pagi ke siang, sore, malam,

sampai ke pagi lagi. Sementara, proses berkesenian di Madura tidak berlangsung setiap saat namun menanti dalam rangka (HUT RI, hari jadi, dan sejenisnya). Situasi ini menyebabkan khazanah berkesenian di Madura terjebak ke dalam rangka yang berlangsung secara berkala. Akibat dari ini menyebabkan inovasi dan berkesenian ibarat pemain sepak bola. Setiap akan bertanding, pemain sepak bola rajin latihan untuk bertanding pada hari yang ditentukan. Pada saat jadwal pertandingan sepi, pemain sepak bola tidak selalu bermain bola. Karena itu dapat dimengerti apabila religiusitas seni di Madura auranya tidak sepenuhnya muncul karena persoalan sukma

agama lenyap dari wajah kesenian. Sementara di Bali, berkesenian lebih menggurita pada aspek agama meski pada seniman yang lain tidak sepenuhnya seperti itu. Tetapi sebagian besar seniman tampil total yang seakanakan memanifestasikan agama dalam proses berkesenian. Memang, kesenian di Bali dan Madura tidak sama dan narasi ini tidak untuk membeda-bedakan keduanya karena atmosfernya berbeda dan tidak bisa dipaksakan sama. Semua berada di garis orbitnya masing-masing. Namun sebagai pengetahuan, ini perlu dipelajari dan diambil hikmahnya agar seni tidak hanya untuk seni sebagaimana penari tidak Cuma menari melainkan ada sesuatu yang lebih di situ. =ABE

KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Lapsus

JUMAT 24 JANUARI 2014 No. 0287 | TAHUN III

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. 0287 | TAHUN III

N

BERJEJER. Sejumlah pelaku kejahatan yang diringkus kepolisian sedang diinterogasi oleh pihak yang berwajib. moh. ridwan/ koran madura

Kasus Kejahatan Harus Diungkap BANGKALAN - Belum tuntasnya sejumlah kasus yang ditangani polres Bangkalan membuat banyak kalangan kecewa. Masyarakat mendesak polres segera mengungkap sejumlah kasus yang selama ini masih mandek. Diantaranya, kasus pembacokan terhadap aktivis, pencurian kendaraan bermotor (curanmor) hingga pembobolan brangkas milik SMAN 3 Bangkalan. Tidak hanya itu, terbaru kasus pembakaran alat berat yang mengerjakan proyek di akses Suramadu juga belum terungkap. Banyak pihak yang meragukan kinerja aparat kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus. Apabila dalam penanganan kasus berlarut-larut, bakal timbul persepsi buruk di kalangan masyarakat. Warga bisa semakin tidak percaya terhadap aparat penegak hukum. Tidak hanya masyarakat yang merasa belum puas terhadap kinerja polisi, kalangan aktivis pun menilai demikian. Sebab, banyak kasus yang belum berhasil diungkap. Bila kepercayaan publik terhadap kepolisian sudah semakin luntur, maka diprediksi tindakan penghakiman massa akan semakin meningkat. Sebelum warga main hakim sendiri bertambah marak, kepolisian hendaknya memperbaiki kinerjanya dan mempercepat pengungkapan kasus-kasus yang hingga kini

masih tak jelas itu. "Polres harus bisa segera menyelesaikan permasalahan kriminalitas seperti pencurian sepeda motor dan perbuatan kriminal lainnya,” kata Ketua PMII Cabang Bangkalan, Helmi Fuad. Hingga detik ini masih banyak persoalan kriminalitas yang belum terungkap. Jika kasus-kasus tersebut tidak segera diungkap, maka para pelaku kriminalitas tetap melancarkan aksinya tanpa rasa takut terhadap adanya aparat. Kalau sudah begitu, yang menjadi korban adalah masyarakat lain. Berbeda bila petugas bergerak cepat dalam mengungkap semua kasus, terutama curanmor yang semakin marak. Para pelaku curanmor bakal berpikir ulang dalam mengulangi aksi kejahatannya. "Puluhan kasus curanmor terjadi di Bangkalan. Kalau seper-

ti ini kasihan masyarakat. Kami berharap polisi bisa menangkap para pelaku tindak kriminal,” tandasnya. Ketidakpuasan juga datang dari kalangan DPRD Bangkalan. Para wakil rakyat meminta sejumlah kasus kejahatan yang mangkrak harus diungkap oleh aparat kepolisian. Hal itu penting agar kondisi keamanan di dalam masyarakat bisa terjaga.

“Polres harus bisa segera menyelesaikan permasalahan kriminalitas seperti pencurian sepeda motor dan perbuatan kriminal lainnya,”

Helmi Fuad

Ketua PMII Cabang Bangkalan Juga bisa tercipta kepercayaan terhadap pihak keamanan dalam menjaga kondusifitas Bangkalan. Oleh karenanya, polisi diminta tidak hanya sekedar menjemput bola dalam menangani setiap kasus kejahatan. "Pihak kepolisian jangan hanya sekedar jemput bola, melainkan harus kerja keras terjun ke lapangan,

mengungkap yang belum terungkap dari kasus-kasus yang ditanganinya," kata Syafiuddin Asmoro, ketua Komisi C DPRD Bangkalan. Tindakan yang harus dilakukan, salah satunya peranan intelijen harus lebih diberdayakan. Sebab, dalam menyelesaikan sebuah kasus tidak mungkin bisa dilakukan melalui peranan saksi. Apalagi banyak saksi yang takut untuk menyuarakannya. Meskipun saksi sangat diperlukan dalam menguak kasus kejahatan, tapi mereka bukan tidak mungkin lebih banyak menutup informasi. "Intelijen harus bisa berbaur kepada masyarakat. Dengan keahlian menyamar yang dimiliki intelijen harusnya bisa mengungkap kejahatan yang sering terjadi," ujarnya. Jika kejahatan tidak bisa terselesaikan dan seringkali mangkrak, tentunya masyarakat tidak akan simpati lagi terhadap pihak keamanan. Di tempat terpisah, Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono menyatakan pihaknya tetap berusaha mengungkap semua kasus yang terjadi di wilayah kota salak. Dalam pengungkapan kasus tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi membutuhkan sebuah proses. “Kami menganggap

beberapa kasus yang belum berhasil diungkap, itu merupakan tunggakan utang yang harus dilunasi nanti. Artinya, kami berusaha untuk mengungkap kasus tersebut,” paparnya. Dirinya tidak menampik, peranan intelijen telah membantu dalam setiap menguak kasus kejahatan. Tidak hanya sedikit kasus yang juga diselesaikan, peranan intelijen sangat terlibat. Tak hanya pada setiap ada peristiwa kejahatan, peranan intelijen juga berperan mengantisipasi terjadinya kejahatan, sehingga bisa memberikan informasi awal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan. Mengenai banyaknya kasus yang terjadi di Bangkalan, baik kejahatan ringan dan berat. Pihak kepolisian tentunya terus bekerja dengan sebaik mungkin. Akan tetapi, dalam setiap penanganan kasus memang membutuhkan proses. Apalagi saat mengusut kejadian perkara, minim saksi atau alat bukti. "Semua kasus yang ada di Bangakalan, polres menganggap sebuah hutang kepada masyarakat yang memang harus dibayar dan dilunasi. Jadi, kami akan tetap mengungkapnya," janjinya. = MOH. RIDWAN/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Komunitas

KORAN MADURA

JUMAT 24 JANUARI 2014

JUMAT 24No. JANUARI 2014| |TAHUN No. 0287 |IIITAHUN III 0287

OO

KOMUNITAS SEPEDA TUA INDONESIA (KOSTI)

Berharap Ada Jalur Khusus Ontel Di tengah tingginya animo masyarakat menggunakan roda dua dan roda empat, yang berakibat pada tingginya polusi dan pencemaran udara, masih ada kelompok masyarakat di Pamekasan, yang memiliki kepedulian untuk melestarikan lingkungan dengan tetap menggunakan sepeda ontel tua, saat menjalankan aktivitas sehari-hari.

IDENTITAS

fakih amyal/koran madura

BERHARAP ADA JALUR ONTEL. Komunitas Ontel saat berkumpul di Monumen Arek Lancor Pamekasan. Mereka berharap ada jalur khusus untuk pengguna ontel dan warga lebih memilih menggunakan kereta angin itu untuk kegiatan sehari-hari.

elompok ini bernama Komunitas Sepeda Ontel Tua Indonesia (Kosti) Cabang Pamekasan. Kosti ini membawahi delapan komunitas sepada tua di kabupaten itu antara lain, Soduk (Sepeda Ontel Duko), Lasepak (Kompolan Sepeda Ontel Kangenan), Reng Sorang, KMS (Komunitas Mareh Sobbo), Lasena, Kompak (Komunitas Sepeda Ontel Kangenan), Onthep (Onthel Pamekasan), Ombek (Sepeda Ontel Umar Bakri). Dari 8 anggota komunitas sepeda ontel tersebut, satu komunitas ontel yang unik, yakni Komunitas Reng Sorang, artinya anggota komunitas ini semuanya satu keluarganya, mulai dari kakek hingga cucunya, yang jumlahnya mencapai 20 orang anggota. Anggota komunitas sepeda ontel dari berbagai elemen tersebut, setiap hari Minggu berkumpul menjadi satu di Monumen Arek Lancor Pamekasan dan merancang program kegiatan yang akan dilaksanakan, mulai dari program penanaman pohon, mecabut paku di pohon bekas tempelan baliho caleg maupun perusahaan, melakukan sunatan massal, bersih-bersih kelurahan serta pengajian.

Komunitas sepeda ontel tersebut, menurut Herman Kusnadi, pembina Kosti Pamekasan, tidak hanya sebatas berolahraga ataupun rekreasi, melainkan juga kegiatan sosial yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lainnya. "Semisal ada pipa PDAM bocor atau bekas galian PDAM seperti yang terjadi di Sersan Mesrul, karena dianggap mengganggu pengguna jalan, akan kami perbaiki secara sukarela," terangnya. Tidak hanya itu, komunitas ontel ini, juga diwajibkan membuang sampah, jika saat melintas ada sampah yang dibuang sembarangan di jalan raya. Bahkan komunitas sepeda ontel Pamekasan juga ikut membantu pemerintah dalam program penghijauan, dengan cara melakukan penanaman seribu pohon di sejumlah titik. Herman berharap Pemerintah Kabupaten Pamekasan bisa menyiapkan jalur khusus sepeda ontel di wilayah itu, seperti yang sudah diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. "Kalau ada jalur khusus sepeda ontel, perjalanan kami menjadi aman," jelasnya. Sementara itu, Yamli Abbas, wakil ketua Komunitas Sepeda Onthel Duko Sodhuk) menyatakan komunitasnya sering mengikuti even-even di

sejumlah daerah di Jawa Timur hingga tingkat nasional bahkan menjadi juara. Diantaranya meraih juara 1 tingkat nasional yang digelar Pemkab Sampang, meraih juara kedua Even Ontel Mojekerto-Surabaya, dan penghargaan lainnya di Jawa Timur. Komunitas Sodhuk ada di Pamekasan sejak tahun 2009. Ketika itu jumlah anggotanya masih sedikit. Namun setiap tahun mulai bertambah. Saat ini sudah memiliki 50 orang anggota. "Kegiatan sosial yang kami lakukan, diantaranya memberikan santunan kepada anak yatim dan janda tua pada

perayaan hari jadi kelima komunitas ini," katanya. Lain lagi dengan Komunitas sepeda ontel Mareh Sobbo (KMS), komunitas yang membatasi anggotanya hanya 30 orang ini memiliki tujuan untuk memasyarakatkan sepeda ontel di Pamekasan. Sekretaris KMS, Syarif menyampaikan setiap tahun KMS memiliki agenda penting yang harus diikuti anggotanya, yakni silaturahmi dengan komunitas ontel se-Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, antar komunitas sepeda ontel, saling tukar pikiran dan berbagi program yang sudah dilaksa-

Nama: Komunitas Sepeda Tua Indonesia (Kosti) Tahun Berdiri: 2011 Anggota: Soduk (Sepeda Ontel Duko) Lasepak Reng Sorang KMS (Komunitas Mareh Sobbu) Lasena Kompak (Komunitas Sepeda Ontel Kangenan) Onthep (Onthel Pamekasan) Ombek (Sepeda Ontel Umar Bakri)

nakan maupun program masih akan dilaksanakan. Program-program yang dinilai baik dan bisa dilaksanakan di Pamekasan, KMS langsung menindaklanjutinya. Seperti harapan Pembina Kosti, KMS ini juga berharap agar pemerintah bisa menyediakan fasilitas khusus sepeda ontel. Adapun tergetnya, yakni masyarakat kembali mengggunakan sepeda ontel untuk perjalanan jarak dekat mereka. = FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

BERKUMPUL. Komunitas Ontel saat berkumpul di areal Monumen Arek Lancor Pamekasan.

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO P MADURA

Neter Kolenang

JUMAT 24 JANUARI 2014

JUMAT 24 JANUARI 2014 | No. No. 0287 |0287 TAHUN|IIITAHUN III

P

DINI ANGGRAINI

Menjadi Perempuan Inspiratif Spirit memang memiliki banyak arti, tergantung bagaimana menghadirkan spirit itu dalam hidup kita, bahkan akan menjadi energi positif dalam hal apapun. Sebab spirit itu akan menjadi modal bagi siapapun untuk berprestasi. Spirit itu menyimpan sejuta impian untuk terus maju hingga menuai banyak prestasi. Bahkan tak jarang, mereka mampu memoles spirit itu menjadi hal yang luar biasa, hingga dapat membuat yang lain terinspirasi untuk melakukan hal yang sama.

Dalam hal ini, patut kiranya kita meniru Dini Anggraini. Sebab bagi gadis kelahiran Sumenep, 12 Januari 1995 tersebut menjadi spirit sebagai energi positif. Sehingga ia memiliki sebuah keyakinannya untuk sukses dan meraih impiannya di masa depan. Hanya dengan satu kata, “Spirit”. Ia seolah ingin menjadikan spirit sebagai harga mati untuk mengejar cita-cita menjadi perempuan cerdas dan terdidik. “Saya suka sosok RA Kartini. Beliau membuat saya terobsesi untuk menjadi seorang perempuan yang inspiratif, tangguh dan cerdas, membntu menyalurkan pendidikan demi kemajuan

bangsa,” ucapnya. Gadis yang kini tercatat sebagai mahasiswi jurusan PGSD di salah satu kampus di Sumenep itu, punya obsesi besar untuk menjadi perempuan yang inspiratif. Perempuan yang mampu menghipnotis perempuan lain untuk mengikuti jejaknya. Memang kadang, ada rasa tak percaya diri melihat dirinya yang masih muda. Baginya, obsesinya itu terlalu melangit. Tetapi, usia muda bukan menjadi penghalang meraih cita-cita seseorang untuk mengembangkan diri dan keinginan untuk menjadi orang yang cerdas nan sukses. Meskipun masih berstatus mahasiswa semester 1, ia tak ingin

berkecil hati, sebab proses memang tak selamanya mudah, yang penting sudah punya tekad yang kuat menjadi perempuan yang dicatat oleh sejarah. “Saya punya obsesi menjadi wirausahawan muda, agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, belajar hidup mandiri dan tak selalu membebankan orang tua. Sebab perempuan itu juga bisa berkarya, tidak hanya laki-laki. Siapapun yang memandang perempuan itu adalah makhluk lemah, bagi saya salah besar. Karena sejarah sudah membuktikan, perempuan ternyata lebih tangguh dari lelaki,” kata lulusan SMA 2 Sumenep itu. Ia seolah ingin membuktikan bahwa dampak-dampak hormon ekstrogen pada diri setiap perempuan akan membuat perempuan lebih kuat dalam mengemban beban sebagai ibu rumah tangga nantinya. Sebagai bukti misalnya, kemampuan perempuan bersalin berulang kali, mengandung anak selama 9 bulan, bahkan mereka yang cerdas karena dididik oleh ketangguhan perempuan. “Nggak usah jauh-jauh dulu deh, coba ajak lelaki ke pasar, tidak akan mau, ada banyak alas an, capek lah, dan sederet alas an lain. Tetapi kalau perempuan. mampu berjam-jam jalan kaki, keliling pasar. Dengan begitu, berarti lelaki lebih tangguh perempuan,” jelas perempuan yang hobi fotografi itu. Sehingga, bagi perempuan belia yang doyan makan bebek dan lele itu hendak mengatakan kepada yang lain bahwa dari sudut pandang ekonomi, salah besar kalau memandang perempuan sebagai manusia yang tidak produktif. Karena sebetulnya, perempuan adalah mesin ekonomi keluarga yang potensial, tetapi belum diberdayakan secara maksimal. Setelah mengerjakan tugas-tugas kesehariannya, sambil menunggu suami dan anak pulang, ibu rumah tangga sebenarnya memiliki banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. Daripada dipakai bergosip dan nonton infotainment, jauh lebih baik

kan kalau waktu luang itu dipakai untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, misalnya berwirausaha. Nah, berawal dari hobinya membuat aksesoris sendiri seperti bros dari kain flanel, membuat bando, perempuan akrab disapa Dini itu ingin membutktikan bahwa perempuan bisa menjadi pengusaha sukses. Hal – hal seperti itulah yang seharusnya dipahami oleh kaum perempuan. Bahwa ilmu yang didapat harus mampu ditransformasi ke dalam masyarakat kekinian. “Sudah waktunya para perempuan mampu mengambil peran dan menjadi penguat bagi keluarga dalam setiap perjuangan,” tambahnya. Kini, selain obesesi menjadi wirausahawan muda, ada keinginan lain, menjadi penulis andal. Bahkan dalam obsesinya itu, ia ingin membukukan karyanya menjadi sebuah buku. Sebab sudah banyak para generasi yang sudah enggan membaca, berdiskusi dan menulis. “Sebab tak mudah menjadi orang yang menginspirasi. Harus lebih dulu meyakinkan banyak orang dengan kreativitas yang kita miliki. Baru setelah itu, tanpa memaksa yang lain, otomatis mereka akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama,” jelasnya. Sungguh, proses yang tidak tanggung-tanggung. Masih semester 1, ia mengisi aktivitasnya dengan banyak kegiatan. Selain aktif di berbagai kegiatan kampus, ia juga tercatat sebagai perempuan aktivis di organisasi ekstra, yakni PMII STKIP. “Proses ini memang agak capek, terdapat suka duka, bahkan tak jarang dapat cibiran dari temantemannya. Tetapi apapun yang saya alami, saya artikan saja sebagai energi positif, yakni melatih mental,” imbuhnya. = SYAMSUNI

IDENTITAS Nama Tetala Alamat Pendidikan Terakhir Kuliah Hobi Tokoh Idola Aktivitas Terbaru

: Dini Anggraini : Sumenep, 12 Januari 1995 : Jalan Perumnas Giling Sumenep : SMAN 2 Sumenep : STKIP PGRI SUMENEP/Jurusan PGSD Semester 1. : Fotografi, membuat aksesoris sendiri seperti bros dari kain flanel, membuat bando, dan menulis : RA Kartini : Menulis Karya Ilmiah. Bahkan punya rencana untuk membuat buku