Issuu

RABU

KORAN MADURA

23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

0328-6770024 RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III www.koranmadura.com

Moyes Akhirnya

DIPECAT Olahraga | 16

h Dilarang Mobil Mura remium Membeli P di Bersubsi Ekonomi hal 6

Pejabat Kemendagri Tersangka Diduga Terlibat Tindak Pidana Korupsi E-KTP JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pejabat Kementerian Dalam Negeri dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (eKTP) tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. “Setelah dilakukan gelar perkara terkait proses penyelidikan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik atau e-KTP maka didapat dua alat bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan telah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan pelaksanaan pengadaan EKTP tersebut, maka ditetapkan S selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemendagri sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa. S yang dimaksud adalah Sugiharto yaitu Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. “Pagu anggaran pengadaan paket tersebut adalah sebesar Rp6 triliun, namun nilai kerugian negaranya masih dihitung,” tambah Johan. KPK menduga Sugiharto sebagai PPK melakukan penyalahgunaan kewenangan. “Yang bersangkutan disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsiderpasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP,” tutur Johan.

Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. “Dalam proses penyidikan akan ada pengembangan sejauh mana pihak-pihak lain terlibat, sejauh mana penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup,” jelas Johan. Terkait kasus E-KTP, mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin pernah mengadukan dugaan

korupsi dalam proyek E-KTP kepada KPK, antara lain mengenai aliran dananya yang disebut mengalir ke sejumlah anggota DPR. Mereka adalah bendahara umum Partai Golkar Setya Novanto yang menerima RP300 miliar, Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR dan anggota sebesar 2,5 persen dari anggaran, Ketua dan Wakil Ketua Banggar 2,5 persen dari anggaran hingga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendapat 2 juta dolar AS melalui adiknya Azmi Aulia Dahlan. Namun, Johan menyatakan bahwa kasus dugaan korupsi E-KTP ini bukan hanya berasal dari informasi yang diberikan Nazaruddin. “Laporan kasus ini masuk ke direktorat Pengaduan Masyarakat kalau tidak salah 2012, dan pengaduan Nazaruddin bukan satu-satunya informasi dalam kasus ini,” jelas Johan. =ANT/DESCA

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

BURSA CAPRES

Jokowi: Saya Tak Punya Pasukan Dunia Maya JAKARTA-Perang didunia maya menjelang pilpres 2014 ini semakin gencar dilakukan oleh sejumlah lawan politik Calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan, Joko Widodo. Namun Jokowi mengaku tak punya pasukan dunia maya alias cyber troops. Penegasan ini disampaikannya menanggapi maraknya serangan di dunia maya yang mengarah kampanye hitam.

ant/yudhi mahatma

PRABOWO BERTEMU AGUM GUMELAR. Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) Agum Gumelar (tengah), Calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) dan Tokoh Militer, Yunus Yosfiah, berjabat tangan saat pertemuan di Kantor Pepabri, Jakarta, Selasa (22/4). Selain bertemu Agum Gumelar dalam kesempatan tersebut Prabowo Subianto juga menemui sejumlah purnawirawan Jenderal lainnya untuk menjelaskan visi misinya sebagai calon presiden.ANTARA FOTO/Reno Esnir

Tak Gentar Lawan Koalisi Jumbo Nasdem Tak Mau Mengkhianati PDIP JAKARTA- Koalisi yang terjalin antara Partai Nasdem dengan PDI Perjuangan telah bersepakat memenangkan calon presiden (capres) Joko Widodo dalam pilpres tahun ini. Karena itu, partainya tidak akan mengkhianati koalisi dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu. “Jadi kita sama dengan PDI Perjuangan di luar pemerintahan. Oleh karena itu, kita lebih mudah untuk berkoalisi. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ngobrol sama Mas Jokowi. Keputusannya adalah oke kita jalan, dengan gaya ketua umum kita. Dengan gayanya Jokowi, dia pamit ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ya silakan,” kata Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella , dalam acara “Diskusi Interaktif AFTERNOON TEA “Kawin Paksa, Hancurkan Bangsa” di Jalan Gereja Theresia Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4) Dia menuturkan, koalisi ini terjadi setelah satu hari pemilihan legislatif beberapa waktu lalu. Sehingga, untuk meminang suatu partai politik yang se-ide-

ologi tidak perlu menunggu lama. “Koalisi kita tanpa basa-basi. Pasti Jokowi kaget. Ngapain nunggu lama-lama,” tutur dia. Lebih lanjut, dia menegaskan, partainya berkomitmen tidak akan mengkhianati PDI Perjuangan. “Kami bukan tipe pengkhianat. Tipe kita mau, ayo kita maju, kalau tidak mau yah kita hajar. Kalau mau dukung, dukung sepenuhnya kalau tidak kita hajar. Kalau kita dukung, dukung betul,” ujarnya. Karena itu, Rio tak gentar apabila partainya hanya berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam pemilihan presiden mendatang. “Kita tidak ada pura-pura, berkhianat tidak ada. Kita tulus, ikhlas dan komunikasi apa adanya dengan PDI Perjuangan,” terang Patrice.

Menurut dia, untuk memenangkan capres dan cawapres bukan ditentukan dengan banyaknya koalisi partai politik. “Koalisi ini kan sebenarnya lebih pengusungan capres dan cawapres, yang memilih itu rakyat. Tidak jaminan partai dengan koalisi besar akan menang, itu tidak ada jaminan. Oleh karena itu, NasDem dan PDI Perjuangan tidak akan gentar menghadapi koalisi besar alias koalisi jumbo. Kita yakin pemilihan presiden ini bukan didasarkan partai yang banyak,” katanya. NasDem katanya tidak mengusung siapa orang yang bakal mendampingi capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo. Namun, nama Jusuf Kalla pun salah satu nama yang diusulkan oleh Partai NasDem . “Tentu kita duduk bersama siapa calon wakil presiden bersama Jokowi . Ini kan masih berkembang, keluar masuk, keluar masuk. Sambil melihat juga posisi capres cawapresnya,” ujarnya. =GAM/ABD

“Sampai saat ini nggak, ya paling relawan-relawan yang tersebar ribuan itu aja,” ujar Jokowi sebelum meninggalkan Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/4). Ia membantah relawan-relawan itu di bawah kendalinya. Bahkan keberadaan mereka tidak diketahuinya. “Ngontrol gimana orangnya banyak ribuan gitu. Ya nggak tahu,” kilahnya. Rencananya, lanjut Jokowi, seluruh relawan yang berjumlah ribuan itu akan dikumpulkan sebelum Pilpres. “Nanti kalau organisasinya jadi kita satukan dan kita berikan panduan,” jelasnya. Namun ia memastikan organisasi para relawan ini bukan ditujukan untuk mengontrol isu ataupun menyerang lawan politiknya di jejaring sosial. “Oh, ndak, ndak kalau nanti organisasi Pilpresnya jadi, bisa saja relawan-relawan itu disatukan, kalau mau. Karena waktu Pilgub kemarin juga nggak mau disatukan, nggak mau diatur-atur,” kata Jokowi. Jokowi juga menegaskan tak pernah melobi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar

dirinya menjadi calon presiden dari partai moncong putih ini. “Sampai saya diberikan mandat oleh Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri , saya tidak pernah namanya lobi-lobi, tidak pernah meminta-minta untuk jadi capres,” ujarnya. Dia mengaku hanya diberikan arahan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan agar bekerja seperti biasa sebagai Gubernur DKI Jakarta dan tidak keluar kota. “Pada jam yang sudah ditentukan, saya di sekitar Marunda. Saya hanya mutarmutar di sekitar Marunda, sehingga pukul 14.45 WIB baru diberitahukan secara resmi bahwa saya diberikan mandat untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan,” katanya. Ia menegaskan, presiden atau wakil presiden adalah sebuah paket untuk mengatasi persoalan bangsa. Sehingga jangan sampai ada anggapan wapres itu adalah ban serep. “Hubungan saya dengan Jusuf Kalla dan Ryamizard Ryacudu sangat baik hingga saat ini. Penentuan cawapres itu kan belum selesai, yah tunggu,” terangnya. =GAM/ABD

ant/andika wahyu

TIDAK PUNYA TIM DUNIA MAYA. Joko Widodo (putih) sesaat setelah pertemuan tertutup bersama Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (14/4). Menurutnya ia tidak memiliki Tim Sukses di dunia maya untuk menunjang pencapresannya.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU APRIL 2014 RABU 23 APRIL23 2014 | No. 0347 | TAHUN III No. 0347 | TAHUN III

PELANGGARAN PEMILU

Politik Uang Terbanyak di Pemilu 2014

ant/yudhi mahatma

HASIL PLENO PPP. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kiri) menerima dokumen fatwa dari Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair (kanan) dalam Rapat Pleno DPP PPP, di Jakarta, Selasa (22/4). Rapat Pleno itu membahas kekisruhan di tubuh PPP dan Majelis Syariah PPP yang memberi fatwa agar DPP PPP melakukan islah atau rekonsiliasi dengan pihak yang berbeda pendapat mengenai dukungan kepada kandidat capres dalam Pemilu 2014.

Mahfud Ogah Sama Ical JAKARTA-Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dipastikan menolak tawaran untuk menjadi cawapres bagi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Penolakan ini dilakukan Mahfud setelah meminta saran dari sejumlah ulama Nahdatul Ulama (NU). “Pak Mahfud sudah melapor dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Isinya tentang pa Mahfud dan cak Imin untuk tidak memilih berpasangan dengan Aburizal Bakrie dan Golkar,” ujar Direktur MMD Initiative, Masduki Baidlowi usai menghadiri diskusi bertema ‘Konstruksi Koalisi dan Blok Pilpres 2014: Membaca

Arah Golkar’ di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, Selasa (22/4). Menurut Masduki, tidak adanya niat Mahfud MD bergabung dengan Golkar dan Ical karena masukan dari warga Nahdliyin. Khususnya para kiai Nahdlatul Ulama yang mendukung Mahfud maju tanpa bergabung bersama partai beringin. “Pertimbangan bahwa pak Mahfud besar sebagai orang NU, tokoh ulama menyarankan untuk tidak bergabung dengan Ical dan partainya,” terangnya. Untuk itu, Masduki menambahkan, keputusan ke mana Mahfud akan melangkah maju di pilpres ini tergantung daripada keputusan Muhaimin Iskandar selaku ketua umum PKB. “Kembali semua keputusan ada di tangan Cak Imin,” jelasnya. Sementara itu, Partai Golkar memastikan tidak akan evaluasi pencapresan ketua umumnya Aburizal Bakrie. Meskipun tidak mampu mengusung capres sendiri serta

elektabilitas pimpinan yang akrab disapa Ical itu amat rendah. “Tidak ada di rapimnas itu, karena hanya untuk evaluasi pileg saja,” kata politisi Golkar Bambang Soesatyo di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, Selasa (22/4). Dia menjelaskan, untuk mengevaluasi pencapresan atau mengganti ketua umum partai adalah melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Di mana, hal itu harus didukung dua per tiga DPD Tingkat II Golkar yang jumlahnya mencapai 400. “Jadi, tidak mudah, dan saya pastikan itu tidak akan terjadi karena kami di Golkar itu solid,” ucapnya. Anggota Komisi III DPR itu memastikan bahwa wacana pencapresan Ical yang muncul selama ini hanya kritikan biasa bagi Golkar. “Kita anggap sebagai masukan, sebagai lecutan, tapi tidak punya arti apa-apa,” pungkasnya. =GAM/ABD

JAKARTA-Mabes Polri menerima ratusan pengaduan tindak pidana pemilu. Dari jenis tindak pidana Pemilu 2014 yang diterima Polri dari Bawaslu, kasus money politics menempati rangking tertinggi. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum, Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Agus Rianto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (22/4). “Paling banyak money politic 57 kasus,” kata Agus. Kemudian pencoblosan lebih dari sekali ada 38 kasus, kampanye di luar jadwal 19 kasus dan kampanye di tempat terlarang dan/atau pengrusakan alat peraga total sebanyak 202 kasus. “Sampai 21 April, seluruhnya berjumlah 202 kasus, tersangka 244 orang, penanganan kasus penyidikan 132 kasus, tahap I 12 kasus tahap II 38 kasus, sp3 19 kasus,” terang perwira melati tiga itu. Dia melanjutkan, dari 224 tersangka itu melibatkan sembilan kades, 73 timses, 61 caleg, serta beberapa kelompok lainnya seperti PNS, KPPS, dan lainlain itu bervariasi Sementara itu, politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan partai politik peserta Pemilu 2014 yang berhasil meloloskan kadernya ke parlemen bukan karena piawai dalam merangkul dukungan. Melainkan lantaran politik uang yang juga turut bermain dalam proses mendapatkan suara. “Sejauh mana partai dapat mengeluarkan amplop di situlah dapat meraih suara. Ini dipengaruhi seberapa besar caleg mengeluarkan uang,” kata Bambang usai menghadiri diskusi di daerah Cikini, Jakarta, Selasa (22/4). Menurutnya, banyak anggota DPR yang gagal kembali ke parlemen untuk periode 2014-2019 lantaran terlalu percaya diri dapat menang. “Partai dan caleg baru yang takut kalah ya menebar amplop, maka menanglah mereka. Pemilu belum mengambil amanah rakyat,” ujar Bambang. Karena itu, dia memastikan, partai yang keluar sebagai pemenang bukan mendapat aspirasi rakyat melainkan karena seberapa banyak memberikan sesuatu lewat calegnya. Begitu pula dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang yang ditengarai tetap tidak lepas dari praktik politik uang. Menurut anggota Komisi III DPR tersebut, partai yang sudah memiliki capres-cawapres sendiri minimal memerlukan dana sebesar Rp 1 triliun untuk bertarung di pilpres. Sementara yang belum memiliki capres maupun cawapres untuk diusung masih mencari pemodal. “Tanpa itu wassalam. Bukan hanya visi, misi, dan integritas tapi juga isi tas. Siapa yang banyak bawa bandar,” terangnya. =GAM/ABD

KORAN MADURA

Nasional

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

MEDIA MASSA

Wapres: Industri Penyiaran Harus Patuhi Aturan Main JAMBI-Frekuensi penyiaran, sebagai aset terbatas milik publik harus dimanfaatkan dengan sistem pengelolaan yang mendukung kemaslahatan bersama. Untuk itu para pemangku kepentingan, yaitu eksekutif, legislstif, dan pebisnis industri penyiaran harus bisa menjaga wewenang masing-masing tanpa intervensi.

ant/andika wahyu

PENJELASAN BCA. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja (kiri) bersiap memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka mantan Ketua BPK yang juga mantan Dirjen Pajak Kemenkeu Hadi Poernomo oleh KPK di Menara BCA, Jakarta, Selasa (22/4). Jahja mengklaim perusahaannya telah memenuhi kewajiban sesuai dengan prosedur dan tata cara perpajakan yang benar pada pengurusan pajak BCA tahun 1999 di Ditjen Pajak pada 2003-2004.

“Pebisnis yang bergerak di industri penyiaran harus memahami misi bersama penyiaran di Indonesia, dengan mematuhi aturan main bersama terutama masalah isi,” pinta Wakil Presiden (Wapres) Boediono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jambi, Selasa (22/4). Boediono mendukung dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai upaya untuk merumuskan kembali wewenang para pemangku kepentingan industri penyiaran. Revisi ini akan menjadikan KPI yang mampu menjaga independensi dan bebas dari intervensi eksekutif, legislatif maupun bisnis. “Komisioner misinya satu, bebas dari intervensi, mengawal mengamankan pemanfaatan dari barang publik tadi untuk kepentingan umum,” tegasnya. Dia meyakini, ketika masing-masing mengetahui

batas-batas kewenangannya, maka kita bisa memiliki lembaga-lembaga penyiaran yang sekelas lembaga-lembaga lain di dunia, yakni penyiaran yang tanpa takut, tanpa imbalan (without fear, without favor). “Untuk itu diperlukan insan penyiaran yang profesional. Ini profesi yang luar biasa pentingnya, yang ditayangkan sekarang mungkin dampaknya bisa terlihat dalam 5-10 tahun ke depan karena itu harus memiliki standar etika yang tinggi,” tuturnya. Boediono juga berharap kepada masyarakat yang dengan kecerdasan tinggi bisa memilih konten tayangan yang mendukung perannya sebagai warganegara. Dua hal yang dipesankan Wapres adalah jangan sampai penyiaran kita menciderai citra bangsa Indonesia itu sendiri, terutama di mata dunia internasional dan jangan sampai merugikan kesinambungan negara. =GAM/ABD

Presdir BCA Siap Diperiksa KPK Jahja Setiaatmadja: Kami Yakin Sudah Mematuhi Aturan Perpajakan JAKARTA- Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus penyalahgunaan wewenang oleh mantan Direktur Jenderal Pajak 2002-2004 Hadi Poernomo yang Senin (21/4) ditetapkan sebagai tersangka. “Ya itu kan wewenang dari KPK, ya saya sih harus siap kalo emang mau diperiksa terkait dengan permasalahan itu,” ujar Jahja saat jumpa pers di Jakarta, Selasa. Jahja menilai, sebagai wajib pajak telah memenuhi kewajiban dan menjalankan haknya melalui prosedur dan tata cara perpajakan yang benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ia

merasa pihaknya tidak melanggar undang-undang maupun peraturan perpajakan. Jahja juga meyakini kasus tersebut tidak akan mencoreng nama baik Bank BCA yang selama ini dikenal sebagai salah satu Bank swasta terbesar di Indonesia. “Enggaklah, kita kan merasa sudah melakukannya sesuai ke-

tentuan perpajakan,” ujar Jahja. Sebelumnya, Jahja menjelaskan kronologi perpajakan BCA untuk tahun fiskal 1999 tersebut. Ia menyebutkan, pada 1998 BCA mengalami kerugian fiskal sebesar Rp29,2 triliun akibat dari krisis ekonomi di Indonesia. Berdasarkan UU yang berlaku, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan (tax loss carry forward) mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai lima tahun. Selanjutnya, sejak 1999 BCA sudah mulai membukukan laba fiskal di 1999 yang tercatat sebesar Rp174 miliar.

Menurut Jahja, berdasarkan pemeriksaan pajak pada 2002, Ditjen Pajak telah melakukan koreksi laba fiskal periode 1999 tersebut menjadi sebesar Rp6,78 triliun. Di dalam nilai tersebut, terdapat koreksi yang terkait pengalihan aset termasuk jaminan sebesar Rp5,77 triliun yang dilakukan dengan proses jual beli dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang. “Hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan dan Gubernur Bank

Indonesia pada tanggal 26 Maret 1999,” kata Jahja. Lebih lanjut Jahja menyatakan, transaksi pengalihan aset tersebut merupakan jual beli piutang, namun Ditjen Pajak menilai bahwa transaksi itu sebagai penghapusan piutang macet. Terkait dengan hal-hal tersebut, maka pada 17 Juni 2003 BCA mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak atas koreksi pajak yang telah dilakukan. Keberatan yang disampaikan oleh BCA diterima Ditjen Pajak dan dinyatakan dalam SK No.KEP-870/PJ.44/2004 tanggal 18 Juni 2004. =ANT/CITRO ATMOKO

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

APRIL 2014 RABURABU 23 APRIL23 2014 | No. 0347 | TAHUN III No. 0347 | TAHUN III

PERBANKAN

Laba Bank Muamalat 2013 Naik 22,2 %

ant/eric ireng

PEMBANGUNAN FASILITAS GAS BUMI. GM SBU Distribusi Wilayah II PGN, Wahyudi Anas (kanan), didampingi Dirut PT PGAS Solution, Dilo Seno Widagdo (dua dari kanan), menunjukkan tumpukan pipa gas, saat Penandatanganan Kontrak Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Bumi dan Pengangkutan Pipa Proyek CGN Clusterisasi Tambak Aji Semarang, di Gudang Pipa PGN Ngoro Mojokerto, Jatim, Selasa (22/4). PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) bekerjasama dengan PT PGAS Solution, membangun infrastruktur Compressed Natural Gas (CNG) Clustering, di kawasan perumahandan industri Tambak Aji Semarang senilai Rp11 miliar.

AKUISISI BTN-MANDIRI

Perbanas Membela Dahlan JAKARTA-Rencana Menteri BUMN Dahlan Iskan melakukan akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengejutkan. Pasalnya, rencana tersebut tidak pernah dibahas bersama Menko Perekonomian yang juga Ketua Tim Privatisasi, Hatta Rajasa. Namun Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) justru mendukung rencana Dahlan Iskan ini. Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono mengatakan rencana ini berdampak positif terhadap kesejahteraan karyawan, terutama karyawan BTN. “Untuk kesejahteraan karyawan, kalau tujuan baik ya pasti akan baik ke depannya. Saya melihat potensi akuisisi sebetulnya sangat bagus, saya sudah melihat itu waktu dulu BNI juga ingin mengakuisisi BTN,” kata Sigit di Jakarta, Selasa (22/04). Dia menjelaskan, akuisisi Mandiri pada BTN menyatukan dua kultur perbankan. Kultur Bank Mandiri jika disatukan dengan Bank BTN tidak akan ada masalah. “Mandiri saja gabungan dari beberapa bank tidak ada masalah. apa lagi ini (BTN).”

Menurut Sigit, wajar jika masalah akuisisi ini ramai diperbincangkan dan melahirkan pro kontra. Dari segi teknis masing-masing bank mempunyai kelebihan. “Hak-hak ini perlu di hormati. Namun akuisisi perlu kajian lebih mendalam apa dampaknya dan harus bermanfaat,” tegasnya. Menurutnya, jika BTN diakuisisi Mandiri maka kemampuan untuk modalnya akan bertambah. Sebab tidak mungkin mengandalkan APBN untuk tambahan modal. Terlebih, loan deposit ratio (LDR) BTN tergolong tinggi. Sigit meminta rencana ini tidak terus menjadi kontroversi namun mencari manfaat untuk

ke depannya dengan membuat rumusan roadmap yang jelas yang harus dijelaskan kepada karyawan dan publik. Sementara itu, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, menyerang kebijakan Dahlan Iskan ini. “Rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri menunjukkan Pemerintah tidak punya visi membangun bangsa,” kritik Hary Tanoe melalui akun twitternya pagi ini (22/4). Menurut dia, pembangunan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah, termasuk pemilikan rumah. “Saat ini pertumbuhan ekonomi dinikmati masyarakat menengah atas, kesenjangan sosial makin lebar.” “Untuk menjadi negara maju, disamping pertumbuhan ekonomi harus tinggi, kesenjangan sosial harus berkurang,” tulis Hary lewat akun twitter resminya, @Hary_Tanoe. Sementara itu Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dalam keterangan tertulisnya menegaskan tidak akan mundur dari prakarsa akuisisi BTN oleh Bank Mandiri. Kendati

ada pihak yang menentang, dia akan meneruskan rencana tersebut karena gagasan ini memberi keuntungan. “Pertama, gagasan ini sangat bagus untuk kemajuan perbankan Indonesia. Kedua, BTN harus dibesarkan agar bisa membangun perumahan rakyat yang memadai,” kata dia. Selama ini, kata Dahlan, BTN tidak cukup memberikan kredit perumahan. Jumlahnya bahkan lebih kecil dibanding bank yang bukan khusus untuk perumahan. Dia berharap dengan akuisisi tersebut, Bank Mandiri akan menjelma menjadi salah satu bank yang lebih besar dibandingkan dengan negara lain, termasuk Malaysia. Ia membandingkannya dengan Garuda Indonesia yang sudah mengalahkan Malaysia Airlines. Dia sadar perihal adanya penolakan itu. Namun ia tidak terlalu menghiraukannya. “Harus ingat ketika saya pakai sepatu ket pun ada yang menentangnya. Negara ini tidak akan maju kalau gampang goyah dan gampang digoyang,” kata dia. =GAM

JAKARTA-PT Bank Muamalat Indonesia (Tbk) mengumumkan, pertumbuhan laba bersih setelah pajak di sepanjang 2013 sebesar 22,2 persen (year-on-year) menjadi Rp476 miliar. perolehan laba bersih tersebut ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan di 2013 yang mencapai Rp41,8 triliun dari sebelumnya Rp32,9 triliun di 2012. “Total pembiayaan berimbang antara pembiayaan berakad jual beli dengan pembiayaan berbasis bagi hasil, dengan kontribusi masing-masing sebesar 47,7 persen dan 50,8 persen,” kata Direktur Utama Bank Muamalat, Arviyan Arifin di Jakarta, Selasa (22/4). Sementara itu, lanjut dia, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan dari Rp34,9 triliun di 2012 menjadi Rp41,8 triliun pada 2013. Arviyan mengatakan, dana murah (giro dan tanbungan berkontribusi sebesar Rp41 persen terhadap total DPK. “Komposisi DPK berdasarkan jenis nasabah adalah 44,4 persen individu dan 55,6 persen nonindividu,” ucapnya. Dia menjelaskan, pada 2013, tabungan mencatat pertumbuhan tertinggi dengan 26,9 persen (yoy) menjadi Rp11,9 triliun dan diikuti oleh pertumbuhan deposito sebesar 19,7 persen menjadi Rp24,6 triliun serta giro 6,4 persen menjadi Rp5,3 triliun. Arviyan menyebutkan, hingga akhir 2013 total aset Bank Muamalat mencapai Rp54,7 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 21,94 persen dibandingkan dengan posisi di 2012. “Pertumbuhan aset ini meningkatkan market share Bank Muamalat di industri perbankan menjadi 1,11 persen dari sebelumnya 1,05 persen,” katanya. Lebih lanjut dia mengatakan, market share di industri perbankan syariah meningkat dari 23 persen di 2012 menjadi 23,5 persen pada 2013. “Ekuitas tumbuh 74,6 persen menjadi Rp4,3 triliun. Ini didorong rights issue pada Desember 2013 yang sebesar Rp1,35 triliun dan didorong oleh penambahan laba tahun berjalan,” paparnya. =GAM

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

INDUSTRI ROKOK

KNPK: Propaganda Anti Tembakau Penuh Kebohongan JAKARTA-Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) berpendapat propaganda kelompok anti tembakau di Indonesia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

ant/zabur karuru

PAPAN REKLAME ROBOH. Sejumlah warga menyaksikan papan reklame yang roboh akibat hujan deras yang disertai angin kencang di Slipi, Jakarta Barat, Selasa (22/4). Sejumlah pengendara motor dan mobil yang tengah melintas di jalan tersebut tertimpa papan reklame itu.

“Ilmu pengetahuan sampah (junk science) telah menggantikan ilmu pengetahuan yang jujur (honest science). Propaganda tampil sebagai fakta-fakta. Yang jadi korban pertama dalam perang melawan tembakau adalah kebenaran,” terang peneliti KNPK, Zulvan Kurniawan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (21/4). Menurut Zulvan, semua data, angka, statistik, estimasi yang dikeluarkan dari organisasi kesehatan dunia WHO tak lebih dari kebohongan belaka. “Propaganda anti merokok tidak berdasarkan kebenaran, tidak bertanggung jawab dan liar,” tegasnya. Ia pun menekankan, tembakau bukan penyebab dari risiko segala macam penyakit sebagaimana disebutkan WHO selama ini. Berdasar beberapa hasil riset di antaranya seperti yang dimuat dalam British Journal of Cancer (2002), membukti-

kan bahwa tidak adanya hubungan antara merokok dengan risiko kanker payudara. Hasil kajian lain yang dikenal dengan sebutan Roll Royce of Studies menjelaskan, tidak adanya hubungan antara merokok dengan sakit jantung seperti dimuat dalam Journal of Critical Epidemology 42, No 8, 1989. Studi lain seperti tertuang dalam artikel Study Casts Doubt on Heart ‘Risk Factors’. Dalam studi tersebut diungkapkan, studi cardiologi paling besar yang pernah dilakukan telah gagal menemukan hubungan antara serangan jantung dengan faktor-faktor risiko klasik, seperti merokok dan tingkat kolesterol yang tinggi. “Hasil studi tersebut justru menguak, kegelisahan, kemiskinan, perubahan ekonomi, dan sosial mempunyai hubungan dengan penyakit jantung,” paparnya. =GAM/ABD

Mobil Murah Dilarang Membeli Premium Bersubsisi JAKARTA-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) pesimis dengan rencana Kementerian Perindustrian mengatur lubang pengisian BBM di mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/ LCGC). Daripada membuat beleid pembatasan terlalu teknis, pemerintah sebaiknya lebih tegas melarang mobil dengan harga di bawah Rp 100 juta itu membeli premium bersubsidi. “Sudah lah, pengaturan teknis itu susah. Seharusnya cukup ada ketentuan LCGC tidak boleh membeli BBM bersubsidi, jadi yang dibutuhkan itu tinggal payung hukum,” ujar Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng di Jakarta, Selasa (22/4). BPH Migas menegaskan sikapnya mendukung upaya pem-

batasan konsumsi BBM bersubsidi. Ini karena volume tahun ini yang ditetapkan 48 juta kiloliter semakin terlihat bakal jebol. Di sisi lain, pembatasan ala Kementerian Perindustrian akan memberatkan pengusaha SPBU. Soalnya, penyesuaian lubang di mobil, harus diikuti SPBU dengan menyediakan selang (nozzle)

khusus. “Jangan seperti itu dong, nantinya memberatkan badan usaha, mereka padahal sudah keluar biaya untuk investasi,” kata Andy. Itu sebetulnya bisa terwujud lewat revisi Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013. Akan tetapi, beleid itu untuk sementara baru membahas soal pengaturan penjualan premium dan solar dengan mekanisme non-tunai. Dalam beleid yang ada selama ini, kendaraan dinas pemerintah pusat, Pemda, kendaraan plat merah baik Kementerian dan Lembaga, kendaraan BUMN, BUMD, dan kendaraan pertambangan serta perkebunan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Andy berharap itu mencakup LCGC dan mobil mewah 1.800 CC.

Renstra Sementara itu, Kementerian Perhubungan segera menyiapkan rencana strategis (Renstra) untuk jangka waktu pelaksanaan 2015 hingga 2019. Ini dimaksudkan untuk menyinergikan program kerja pemerintahan terdahulu dengan pemerintahan yang akan terbentuk khususnya di bidang transportasi dan perhubungan. Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono mengatakan, diperlukan suatu rencana yang matang untuk diaplikasikan di masa mendatang dan disesuaikan dengan kebutuhan dimana kondisi tahun-tahun ke depan diprediksi pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. “Renstra ini akan dipakai

untuk pemerintahan ke depan terutama di bidang transportasi,” ujar Bambang dalam acara Sosialisasi rencana strategis kemenhub 2015-2019 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (22/4). Menurut Bambang, poinpoin dalam penyusunan Renstra haruslah memenuhi 3 unsur, yaitu terintegrasi, multimodalitas dan juga partisipatif. “Transportasi adalah sistie jaringan dan harus terintegrasi sesuai ruang, harus juga menggabungkan potensi yang ada di darat, laut dan udara serta Renstra ini haruslah partisipatif, karena merupakan cerminan masyarakat,” tutur Bambang. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

i negeri ini tidak ada yang tidak bisa dikorupsi. Membuktikan bahwa tindak pidana korupsi sudah menggurita, nyaris terjadi pemerataan korupsi. Kalaupun ada yang terlihat bersih, rasanya tinggal menanti giliran. Belum waktunya saja terungkap. Atau barangkali memang tidak ada yang berani mengungkapnya. Korupsi merajalela karena ada kesempatan yang dibiarkan terbuka. Akibatnya tidak sedikit program pemerintah yang seharusnya dinikmati oleh rakyat justru tergerus oleh para koruptor. Terungkapnya kasus e-KTP yang membuat salah satu pejabat Kemendagri dijatuhkan sebagai tersangka melengkapi rentetan daftar program kerakyatan yang dipenggal para koruptor. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemendagri itu bernama Sugiharto. Terendusnya indikasi adanya korupsi dalam program e-KTP berawal dari kicauan M Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat, di hadapan meja hakim KPK. Ketika itu M. Nazarudin mengutarakan adanya aliran dana panas e-KTP ke sejumlah pejabat, termasuk di antaranya ke beberapa politisi di Senayan. Karena itulah bila KPK menetapkan tersangka dalam kasus e-KTP, seharusnya pihak-pihak lain yang diduga turut menerima aliran dana panas itu pun ditindaklanjuti. Para koruptor memang wajib dijagal. Yang sudah terungkap perlu mendapatkan perlakuan hukum yang tegas. Yang belum terungkap pun tetap perlu ditelusuri dan dimunculkan ke permukaan. Sebuah tugas mulia yang tidak mudah dilakukan, sangat memerlukan modal keberanian dan kebersihan, karena tugas menelusuri dan menjagal koruptor dengan hukum tidak mungkin bisa dilakukan oleh penegak hukum yang tidak memiliki keberanian dan terlibat juga dalam tindak pidana yang sama. Menjagal koruptor bukan berarti harus menjagal pula program kerakyatan yang memicu seseorang korup.(*)

Opini

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

Mencari Sosok Ideal Calon Presiden 2014

Salam Songkem

Jagal e-KTP

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014 No. 0347 | TAHUN III

Setelah mengikuti perhelatan demokrasi pemilihan Calon Anggota Legislatif (Pileg) 9 April kamarin, kali ini rakyat Indonesia akan dihadapkan pada pemilihan Presiden yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Dari perhelatan pileg kemarin, berdasarkan hitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga Survei tak satupun partai yang dapat suara mencapai 20 persen.

kibatnya, untuk bisa mengusung Calon Presiden, partai harus melakukan koalisi. Sesuai Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon paling sedikit memperoleh kursi DPR 20 persen atau jumlah suara sah paling sedikit 25 persen. Dengan begitu, maka seluruh partai politik peserta pemilu 2014 harus berkoalisi untuk bisa mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UU tersebut disebutkan pula bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif. Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya

memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, tetapi dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR. UndangUndang itu mengatur mekanisme pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika, dan moral serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam UU itu diatur beberapa substansi penting yang signifikan, antara lain mengenai persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensiil, menteri yang akan dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri pada saat didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Mencari Sosok Ideal Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sepanjang dan menjelang pemilihan legislatif diselenggaran setidaknya ada beberapa tokoh nasional yang telah dideklarasikan sebagai calon Presiden 2014. Diantaranya, Joko Widodo (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Prabowo Subianto (Partai Gerindera), Mahfud MD, Rhoma Irama, Jusuf Kalla, Wiranto (Partai Hati Nurani Rakyat), dan masih banyak politisi kondang lainnya yang digadanggadang menjadi Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden. Nah, di antara calon Presiden di atas, kesemuanya bukanlah orang baru di jagad politik Negeri ini. Praktis hanya Jokowi, Mahfud MD, dan Rhoma Irama adalah pendatang baru dalam bursa calon Presiden (Capres) walaupun namanya sudah tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia. Dari deretan Capres tersebut, lalu siapa yang paling layak dan ideal untuk menjadi Presiden? sulit untuk menjawab pertanyaan ini, rakyatlah yang lebih tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik.

Diakui atau tidak, bahwa Indonesia saat ini mengalami krisis kepemimpinan. Hampir semua petinggi negeri ini bermasalah. Korupsi terjadi di setiap lini lembaga pemerintahan, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Karenanya, bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang ideal yaitu pemimpin yang mampu menjadi teladan dan membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Indonesia tidak hanya butuh pemimpin yang punya kapasitas intelektual, kemampuan manajerial, ketegasan, dan keberanian, tapi juga membutuhkan sosok pemimpin yang punya integritas, moralitas, dan kepedulian terhadap nasib bangsa. Dalam teori kepemimpinan, seorang pemimpin harus jujur. Kejujuran seorang pemimpin dinilai dari perkaataan dan sikapnya. Sikap pemimpin yang jujur adalah manifestasi dari perkaatannya, dan perkatannya merupakan cerminan dari hatinya. Pemimpin yang jujur akan lebih mudah diterima di tengah masyarakat dan akan menjadi tumpuan harapan para orangorang yang dipimpinnya. Maka, seorang pemimpin harus mengutamakan kejujuran. Selain itu, sikap amanah merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Karena pemimpin yang amanah akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat. Sehingga orang yang diberi tugas kepemimpinan harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, karena setiap pemimpin mengemban amanah sebagai khadimul ummah (pelayan masyarakat) dan setiap amanah pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemampuan berkomunikasi juga merupakan karakter penting yang harus dimiliki setiap pemimpin. Seorang pemimpin harus menyadari bahwa rakyat yang dipimpinnya bukanlah boneka

yang seenaknya bisa digerakkan dan diatur sesuai dengan kemauannya sendiri. Tetapi mereka adalah manusia yang memiliki berbagai macam karakter dan kecenderungan. Sehingga pemimpin dituntut untuk membuka diri kepada rakyatnya, namun bukan berarti pemimpin harus selalu ‘curhat’ mengenai kendala yang sedang dihadapinya, atau ‘jumpa fans’ tiap hari akan tetapi seorang pemimpin harus mampu membangun kepercayaan rakyatnya untuk berkomunikasi, sehingga bisa memahami keinginan masyarakat yang dipimpinnya. Dan salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat. Seperti ungkapan, kul al-haq walau kaana murran (katakanlah kebenaran itu meskipun pahit rasanya). Karakter pemimpin ideal yang terakhir adalah memiliki kecerdasan dan skill kepemimpinan membina orang-orang di bawahnya dan mengatur kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus mencari solusi terhadap permasalahan rakyat dan berjuang demi mewujudkan kesejahteraan, bangsa, dan negara. Dan seorang pemimpin mampu melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dan mempersiapkan generasi pemimpin setelahnya. Akhiran, menjelang ‘pertarungan’ politik di ajang pilpres mendatang, rakyat Indonesia harus cerdas memilih pemimpin yang memiliki integritas, karakter, dan akhlak yang baik agar mampu membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Pilihlah Calon Presiden yang sesuai dengan ciri pemimpin ideal di atas. Ingat pesan Rasulullah Saw, “Jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari). Wallahu A’lam.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 23 APRIL 2014 No. 0347 | TAHUN III

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

OPINI 8

ant/suryanto

KASUS PEMBOBOLAN BANK DANAMON. Petugas menunjukkan barang bukti dan tersangka yang berhasil diamankan dalam kasus kredit fiktif Bank Danamon Cluster Pasuruan saat gelar kasus di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (22/4). Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil mengamankan 8 dari 15 tersangka dalam kasus pembobolan yang merugikan pihak Bank Danamon dengan total nilai Rp 12 miliar tersebut.

Pembobolan Danamon Terbongkar SURABAYA - Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur membongkar kasus pembobolan bank PT Danamon Cluster Pasuruan senilai Rp 12 miliar yang dilakukan 15 tersangka dengan dua di antaranya diduga sebagai "otak" pembobolan yakni pimpinan bank dan seorang kreditur. "Kami mengungkap kasus pembobolan bank yang melibatkan pimpinan cabang PT Bank Danamon dan debitur," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setyono yang didampingi Kasubdit II/Perbankan Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Wahyu Sribintoro di Mapolda Jatim, Selasa (22/4). Ia menjelaskan modus operandi pembobolan bank itu bermula dari tersangka AA (42) selaku manajer PT Bank Danamon Pasuruan yang memproses kredit dari tersangka AAB (35) dan kawan-kawan yang tak sesuai prosedur, karena tanpa verifikasi

lapangan. "Akhirnya, tim investigasi PT Bank Danamon Pusat dari Jakarta menemukan bahwa 68 debitur hanya dipinjam nama dengan suratsurat keterangan usaha yang juga dipalsukan, kemudian tim Bank Danamon Pusat melapor perkara itu ke polisi pada Juni 2012," katanya. Selanjutnya, polisi pun melakukan pemeriksaan hingga menetapkan 15 tersangka yang meliputi 10 tersangka dari pimpinan dan karyawan Bank Danamon setempat serta lima tersangka dari pihak debitur. Ke-10 tersangka dari pimpinan

dan karyawan Bank Danamon yakni AA (pimpinan) dan karyawannya yakni WS (39) selaku pegawai Danamon Unit Bangil asal Sumbersari, Jember; dan HRPI (28) selaku pegawai Unit DSP Wonorejo Pasuruan asal Jl Terusan Surabaya, Lowokwaru, Malang. Selanjutnya; AZ (36), selaku pegawai Danamon Unit Kebonagung dari Jl Patiunus, Krampyangan, Bugulkidul, Pasuruan; YN (28) selaku pegawai Bank Danamon dari Kelurahan Sladi, Kejayan, Pasuruan; dan NK (28) yang merupakan mantan karyawan Danamon Unit Wonorejo dari Rejoso, Pasuruan. Berikutnya; TIP (31) selaku pegawai Danamon Unit Wonorejo dari Polowijen, Blimbing, Kota Malang; FR (32) selaku mantan karyawan Danamon DSP Unit Kepanjen Pasuruan dari Kedung Wonorejo Timur, Prambon, Sidoajo; IH (37) selaku pegawai Danamon Unit DSP

Nongkojajar Pasuruan dari Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo; dan P (37) dari Perum Karya Bhakti Kencana Asri, Pasuruan. Lima tersangka lainnya berasal dari debitur yakni AAB (otak pembobolan bersama pimpinan PT Bank Danamon Pasuruan/ AA), lalu H (30), warga Kalirejo, Bangil, Pasuruan; AR (31), warga Kauman, Bangil; MI (30), asal Beji, Pasuruan; dan MF (30), warga Kelurahan Pogar, Bangil, Pasuruan. "Dua dari 15 tersangka yang merupakan otak pembobolan ditahan di Mapolda Jatim yakni AA (42) yang beralamat di Jl Karimata Gang Avon 2, Sumbersari, Jember, dan AAB (35) yang merupakan pengusaha properti asal Jl Bader, Kelurahan Kalirejo, Bangil, Pasuruan," katanya. Barang bukti yang disita dari PT Bank Danamon Pasuruan antara lain buku kebijakan kredit PT Bank Dnamon, SK Pengangka-

tan Karyawan PT Bank Danamon, 68 bendel berkas kredit DP-200 PT Bank Danamon Cluster Pasuruan dan 72 bendel sertifikat hak milik (SHM). Sementara itu, barang bukti yang disita dari tersangka AAB di antaranya tabungan BCA atas nama berinisial RJJ, HNR, MF, HL, AR, M dan IF. Satu bendel bukti transaksi, surat perjanjian Fidusia, satu bendel sertifikat (SHM) nomor 2243 di Kelurahan Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dan satu bandel slip penyetoran Bank Mega. "Atas perbuatan itu, para tersangka dijerat Pasal 49 Ayat 1 dan atau Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 dengan ancaman hukuman penjara delapan tahun dan denda paling besar Rp 100 miliar," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

PEMILU

Relawan Jokowi Mulai Blusukan SURABAYA - Tim Relawan Joko Widodo Jawa Timur mulai blusukan di basis nelayan Bulak Kenjeran Surabaya sekaligus mengapresiasi pemberdayaan masyarakat setempat karena dinilai sukses mengembangkan olahan ikan hasil tangkapan di laut. "Ini contoh pemberdayaan yang sangat luar biasa dan layak menjadi acuan bagi masyarakat," ujar Ketua Tim Relawan Jokowi Jawa Timur, Bambang Dwi Hartono, kepada wartawan di sela kunjungannya di Pasar Sentra Ikan Bulak Kenjeran, Selasa (22/4). Ia mengakui blusukan tersebut bagian dari strategi mempromosikan dan menyosialisasikan Jokowi sebagai calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut dia, jika nantinya Jokowi terpilih mengemban amanat 200 juta lebih penduduk Indonesia maka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seperti ini akan ditularkan ke semua daerah. "Apalagi Tanah Air kita ini kaya akan laut beserta ikan yang melimpah. Berawal dari nelayan Kenjeran bisa dikembangkan ke daerah lain. Jika Jokowi presiden, pasti kami melakukannya," kata mantan Wali Kota Surabaya tersebut. Suami Dyah Katharina itu juga mengakui sebagai tim relawan pihaknya tidak perlu menunggu perintah partai untuk bekerja mempromosikan Jokowi.

Bambang DH juga menegaskan ia dan tim tidak risau dengan polemik terkait partai koalisi maupun calon pendamping Jokowi. "Kami tidak mau menunggu karena pasti kehilangan momentum. Sebagai tim relawan yang tidak ada sangkut pautnya dengan partai maka kami akan terus bergerak dan menyosialisasikan Jokowi hingga ke akar rumput," katanya. Di tempat yang sama, pria yang pernah menjabat Wakil Wali Kota Surabaya juga mengunjungi pedagang pasar sentra ikan serta tempat pengolahannya. Ia melihat proses berbagai produksi seperti bakso ikan, nugget, siomay, abon dan sebagainya. "Dulu saat nelayan pulang melaut dan tangkapannya berlebih, sisanya dibuang. Sekarang istri-istri nelayan bisa memanfaatkan sisa tangkapan dengan menjadikan dalam bentuk lainnya," kata dia. Tidak itu saja, hasil produksi ibu-ibu nelayan setempat sudah dipasarkan di tempat perbelanjaan umum. Bambang DH menilai model pemberdayaan seperti ini layak dicontoh karena tidak mengandalkan APBD maupun APBN. "Hasil olahannya bervariasi. Meski tanpa pengawet, tapi bisa tahan lama dan dipasarkan secara luas. Kami terus mengawal kisah-kisah sukses masyarakat di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya," kata Wakil Ketua DPD PDIP Jatim tersebut. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

Lalu Lintas Pesawat di Juanda Padat Pemprov Desak Angkasa Pura I Percepat Pembangunan Runway Baru SURABAYA - Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, di Sidoarjo, ternyata masih belum memenuhi standar kelayakan sebagai bandara internasional karena sarana dan prasarananya belum ideal. Pasalnya, Juanda hanya memiliki satu landasan pacu (runway) untuk penerbangan komersial dan militer sehingga mengakibatkan pada jam sibuk jarak lalu-lintas antarpesawat hanya mencapai 1 menit 20 detik. Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi kepada wartawan kemarin di Surabaya mengatakan, pihaknya mengharapkan kepada PT Angkasa Pura I (Persero) mempercepat penambahan runway karena arus penerbangan di Juanda sudah mencapai titik kepadatan. "Penambahan itu dilakukan agar dapat mengurangi kepadatan lalu lintas pesawat," tandasnya. Bandara Internasional Juanda

Ir Wahid Wahyudi

Kadishub & LLAJ Jatim Surabaya yang terletak di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo adalah bandar udara internasional yang melayani kota Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Bandara Internasional Juanda dioperasikan oleh PT Angkasa Pura 1 dan nama tersebut diambil dari Djuanda Kartawidjaja, Perdana Menteri terakhir Indonesia yang telah menyarankan pembangunan bandara ini. Bandara Internasional Juanda adalah bandara terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional SoekarnoHatta berdasarkan pergerakan pesawat dan penumpang. Bandara ini memiliki panjang landasan 3000 meter dengan luas terminal sebesar 51.500 m2, atau sekitar dua kali lipat dibanding

terminal lama yang hanya 28.088 m2. Bandara baru ini juga dilengkapi dengan fasilitas lahan parkir seluas 28.900 m2 yang mampu menampung lebih dari 3.000 kendaraan. Bandara ini diperkirakan mampu menampung 6 juta hingga 8 juta penumpang per tahun dan 120.000 ton kargo/tahun. Menurut Wahid, jika dilihat dari sisi penumpang, idealnya satu landasan pacu dapat mengangkut 15 juta orang. Tapi, sekarang jumlah penumpang mencapai 17,6 juta penumpang. Begitu juga dengan kapasitas gedung terminal 1 dan terminal 2 mencapai 12,5 juta penumpang. Namun, jumlah penumpang sudah melebihi kapasitas. Dengan demikian, dari sisi standar kelayakan internasional, Bandara Internasional Juanda sudah tidak memenuhi standar pelayanan internasional. Karena itu, Pemprov Jawa Timur mendesak pengelola bandara untuk segera merealisasikan rencana penambahan runway yang sudah disetujui Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero). Bahkan, kata Wahid, pihak Angkasa Pura I siap menambah dua runway baru beserta gedung terminal. = E HANA DIMAN

LURAH BICARA

Mampukah Lurah Wonokromo Perangi Kejahatan? SURABAYA - Angka kejahatan di Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya masih sangat tinggi. Itulah sebabnya, kelurahan yang jumlah penduduknya mencapai lebih dari 41 ribu jiwa ini, masuk dalam kategori kawasan rawan kejahatan oleh Polrestabes Surabaya. Lurah Wonokromo, Harijanto saat berbincang santai dengan Koran Madura, dikantornya Jl Pulo Wonokromo 253 -B Surabaya, Selasa (22/4) mengungkapkan, kasus kejahatan di Wonokromo sudah masuk pada taraf mengkhawatirkan. Bayangkan, setiap bulan terjadi sekitar 40 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). “Hampir setiap hari ada saja

kejadian curanmor. Data yang masuk ke kami, totalnya hampir 40 kasus dalam sebulan,” katanya Menurut Harijanto, pelaku kejahatan tersebut adalah orangorang terdekat. Modusnya, para pelaku yang memiliki niat untuk mencuri, meminjam sepeda motor milik temannya. Lalu kemudian sebelum dikembalikan, kunci sepeda motor diganda terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, sepeda motor tersebut raib. “ Semua laporan yang masuk ke kami, rata-rata sepeda yang hilang, sebelumnya pasti dipinjam temannya dulu. Dua hari setelah dipinjam, pasti hilang,” tukasnya. Karena itu, untuk mengurangi angka curanmor, lurah bertubuh jangkung ini terus melakukan koordinasi dengan RT

Harijanto

Lurah Wonokromo Surabaya dan RW setempat. Ia berpesan kepada RT-RW unruk mengingatkan warga untuk mengawasi barang-barangnya serta tidak sembarangan meminjamkan kepada orang lain. Selain itu, setiap malam juga dilakukan pengamanan keliling oleh petu-

gas keamanan. “Rupanya warga sadar. Walaupun belum turun sepenuhnya, tapi setidaknya satu bulan ini, laporan curanmor agar menurun,” tandas Harijanto. Kelurahan Wonokromo terdiri dari 8 RW dan 96 RT. Rata-rata penduduknya berada pada status sosial menengah ke bawah. Jumlah keluarga miskin (gakin) mencapai 198 kepala keluarga. Mata pencaharian mereka rata-rata dari berjualan di pasar Wonokromo. Sebagian lainnya membuka usaha toko kecil-kecilan di rumah. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Wonokromo, Dwi Wahyuni Harijanto, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi

warga. Namun yang menjadi kendala utama adalah sulitnya memasarkan hasil industri rumah tangga. “Di sini (Kelurahan Wonokromo, Red), ada banyak usaha kecil. Tapi tidak bisa besar, karena warga tidak tahu harus memasarkan produknya kemana. Yang ada kemajuan, hanya home industri pembuatan sabun cuci tangan dan sabun cuci piring - Sahara. Waktu pileg kemarin kebanjiran order dari caleg yang ingin memberikan hadiah kepada pemilih. Sekarang jalan ditempat lagi,” tandas Wahyuni seraya berharap pemkot mulai memikirkan nasib dari pemasaran hasil industri rumah tangga tersebut. = E HANA DIMAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

Jatim sebagai Motor Penggerak Ekonomi Intim SURABAYA - Provinsi Jawa Timur tengah merancang sejumlah kegiatan dalam rangka mewujudkan program Jawa Timur sebagai motor penggerak perekonomian di Indonesia Wilayah Timur. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, kepada wartawan usai memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (22/4).

DIALOG. Pakde Karwo menjawab beberapa pertanyaan pada sesi dialog pada acara Musrenbang Prov. Jatim Tahun 2015

"Untuk itu, Musrenbang ini dihadiri dan diikuti oleh semua kadin dari Wilayah Indonesia bagian Timur, seperti Bali, NTB, NTT, Kalimantan dan Sulawesi selatan," tandas gubernur. Karena itu, semua peserta yang hadir, katanya, harus menyiapkan diri dan dituntut lebih aktif kerjasama dengan pihak kadin. Kadin- kadin tersebut hadir, untuk membahas dan pemetaan yang memang harus match dengan industri dan perdagangan yang akan dikerjasamakan dengan Jatim . "Contohnya, produk apa yang mereka butuhkan dan ada di Jatim begitu juga sebaliknya. Dari produk itu kemudian dijadikan informasi yang kemudian dikemas untuk menjadi sumber sebagai bahan masukan ke daerah masing- masing. Seperti beras di jatim, harga per Kgnya hanya Rp 9.000,- sementara di Sulsel atau

Kalimantan seharga Rp 15.000,-/ Kgnya. Berarti harga mahal itu karena banyak diongkosnya dan di makelar atau pengepul," katanya. Untuk itu, harus dipotong atau dipangkas sehingga perdagangan bisa langsung harga bisa stabil dan tidak mahal. Begitu juga yang akan dilakukan oleh Jawa Timur, karena jatim butuh kakau yang melimpah di Sulsel dan disana juga sangat murah, otomatis kerjasama ini dikembangkan. Selain bahan kebutuhan dasar seperti beras, Sulsel dan daerahdaerah lain tersebut juga butuh smelter Chemical untuk bahan baku stoom yang digunakan untuk produk alat- alat rumah tangga. Kalau untuk menangkal barangbarang import dari luar, tambahnya, Jatim saat ini sedang mengurus stadarisasi yang sesuai dengan SIN di pusat. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah petani yang ada di

e hana diman/koran madura

jatim. Seperti buah import yang ada di pasaran kita saat ini, kita juga tidak tahu dengan benar berapa kandungan parapinnya. Karena kita memang belum menyiapkan standarisasi untuk itu. "Untuk itu, kedepan dan mulai sekarang kita ( Jatim ) sudah mulai melangkah ke arah sana, agar semua menjadi transparan,â€? tegasnya. Musrenbang kali ini baru pertama kalinya membahas konsep Musrenbang Jatim untuk Indonesia wilayah Timur. Sebelum mengakhiri penjelasannya, Pakde Karwo mengatakan, design kerjasama seperti ini dilakukan Pemprov. Jatim tujuannya untuk meningkatkan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di kedua belah pihak. Karena kerjasama ini murni bussines to bussines, bukan government to government, karena government itu tidak dilatih untuk enterprenuership. Kalau kebetulan

government to enterprenuership itu kan ndilalah saja bukan karena sengaja. Tetapi, sekarang ini kita dituntut oleh situasi untuk government to business, government to government dan government to business to business. Musrenbang yang diselenggarakan selama dua hari mulai dari tgl 22/d 23 April 2014 ini diikuti 566 orang peserta yang terdiri dari Bupati/Walikota, Kepala SKPD Prov. Jatim, Kepala bappeda Prov. Jateng, bali, Kadin se wilayah Indonesia bagian Timur, Kantor perwakilan dagang Jatim di 26 Prov di Luar jatim, dan Perguruan Tinggi se jatim, LSM, Ormas, BEM serta Wakil dari PKK dan Dharma wanita prov. Jatim. Ikut hadir dalam Musrenbang Prov. Jatim kali ini Wamen Menkeu, Wamendagri serta wakil DPRD prov. Jatim serta Wagub. Jatim, drs. H. Saifullah Yusuf. = E HANA DIMAN

JASA KEUANGAN

110 Pengaduan di Meja OJK Regional III SURABAYA - Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional III Surabaya menerima 110 pengaduan masyarakat selama JanuariApril 2014. "Kami berharap masyarakat lebih aktif melapor ke OJK jika ada masalah seputar jasa keuangan," kata Kepala Kantor OJK Regional III, Surabaya H. Yunnokusumo saat berbicara di acara Edukasi Wartawan dengan tema "Gerakan Nasional Literasi

Keuangan Indonesia 2014" di Surabaya, Selasa (22/4). Sebanyak 110 pengaduan masyarakat masuk ke OJK di antaranya pengaduan soal kredit, sebanyak 63, soal kartu kredit sebanyak 17 kasus, ATM 4 kasus, deposito 2 kasus, asuransi ada 14, pasar modal 3 kasus, pembiayaan 3 kasus dan 8 kasus-kasus lainnya. Menurut dia, kehadiran OJK tidak sekadar pengaturan terha-

dap jasa keuangan, pasar modal, perbankan dan lainnya, melainkan juga melindungi masyarakat agar tidak salah menggunakan keuangan untuk investasi. Untuk itu, ia mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati terkait banyaknya tawaran investasi yang akhir-akhir ini marak terjadi di masyarakat. "Untuk menghindari hal tersebut tidak terulang, nasabah atau konsumen harus lebih teliti

membaca butir-butir perjanjian," ujarnya. Sementara untuk pusat layanan, pihak OJK sampai minggu ini mencatat ada sebanyak 11.996 layanan konsumen terkait berbagai jasa keuangan. OJK juga mengingatkan kepada masyarakat, jika masih ada keraguan atau masalah soal keuangan bisa mengadu ke layanan call center di 031500655. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

SOAL REKAPITULASI

Panwaslu Tutup Pengaduan BOJONEGORO - Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menutup pengaduan dari calon legislatif (caleg) yang menyoal hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2014, dengan alasan hasil rekapitulasi di KPU setempat sudah final. "Tapi kalau memang ada caleg yang keberatan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara akan kami sarankan mengajukan tuntutan hukum ke Makamah Konstitusi (MK)," kata Divisi Penindakkan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Bojonegoro Dian Widodo, Selasa (22/4). Ia menjelaskan seusai ketentuan pengajuan keberatan hasil rekapitulasi Pemilu 2014 dengan mengajukan tuntutan hukum ke MK masih bisa dilakukan caleg parpol disertai bukti yang cukup selama sepekan sejak KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara. "KPU hari ini menyerahkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2014 ke panwaslu. Sesuai mekanisme kami akan mengirimkan data rekapitulasi perolehan suara itu ke Bawaslu Jatim," jelasnya. Mengenai surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan panwaslu soal pengaduan tujuh caleg dari berbagai parpol ke KPU, menurut dia, tetap akan diperhitungkan. Sesuai prosedur, katanya, klarivikasi akan dilakukan KPU dengan mengundang caleg pelapor, dan panwaslu, untuk bersama-sama mencocokkan perolehan suara caleg yang mengajukan keberatan. Hanya saja, menurut dia, kalau memang hasil klarifikasi yang dilakukan KPU ditemukan perbedaan dalam perolehan suara, bisa dipastikan hasilnya tidak mempengaruhi hasil pemilu. "Kalau ada perubahan juga tidak berpengaruh dengan perolehan parpol pemenang pemilu 2014," ucapnya, menegaskan. Sebelum ini, panwaslu setempat mengeluarkan surat rekomendasi yang berisi pengaduan tujuh caleg dari berbagai parpol yang merasa keberatan menanggapi hasil rekapitulasi perolehan suara di KPU. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

Bawaslu Dituntut Klarifikasi Dugaan Ijazah Palsu SURABAYA - Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Bondowoso menuntut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan ke publik hasil klarifikasi dan investigasi terkait laporan dugaan ijazah palsu calon legislator PKB atas nama Ahmad Dhafir. "Kami sudah meminta Bawaslu segera melaporkan hasilnya, tapi sampai pemilu digelar belum ada hasilnya," ujar Koordinator FMPP Bondowoso M. Affan di sela aksinya di Kantor Bawaslu, Jalan Tanggulangin Surabaya, Selasa (22/4).

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

Menurut dia, ijazah Madrasah Aliyah Dhafir saat mendaftar sebagai caleg DPRD Kabupaten Bondowoso diduga kuat palsu. Temuan itu juga sudah dilaporkan ke KPU, Panwaslu setempat dan Bawaslu Jatim, maupun Bawaslu RI.

Affan meminta Bawaslu Jatim segera menyampaikan perkembangan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut. Pihaknya mengancam jika kasus ini tak digubris maka massa yang didatangkan dari Bondowoso jumlahnya akan lebih besar untuk mengawalnya. "Bawaslu harus tegas dan cepat dalam penanganan laporan kami agar dapat memberikan ketenangan dan kejelasan bagi masyarakat Bondowoso," kata dia. Sementara itu, Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pujiat-

moko mengaku pihaknya telah melakukan klarifikasi dan investigasi ke sejumlah pihak untuk menangani kasus ini. Apalagi pihaknya sudah mendapat perintah dari Bawaslu RI mengklarifikasi ke pelapor. "Laporan ini sebelumnya juga disampaikan ke Bawaslu RI, bukan provinsi. Jadi semua penanganannya menunggu perintah dari pusat," ucapnya. Bawaslu RI, lanjut dia, sudah melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak seperti kepala sekolah, ketua yayasan dan sejumlah

pihak terkait lain. Hasilnya, nama yang bersangkutan tercatat sebagai siswa di Madrasah Aliyah dimaksud. "Laporan sudah kami sampaikan ke Bawaslu RI sejak 7 April lalu. Tapi kami belum tahu apakah diterima atau tidak karena wewenang pusat. Termasuk cukup atau tidaknya klarifikasi serta investigasi," ujar Sri Sugeng. Pihaknya juga masih menunggu Bawaslu RI apakah penanganan kasus ini dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi atau tidak. Hanya saja, pihaknya juga belum memastikan apakah yang bersangkutan dinyatakan lulus atau tidak. "Masih perlu klarifikasi lanjutan, namun kami menunggu perintah Bawaslu RI. Kami juga mendapat laporan kalau ada saksi tambahan dari dewan guru yang mengaku ada atau tidaknya murid bernama Dhafir," katanya. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

PEMILU

Suara Tidak Sah Tinggi BOJONEGORO - Panwaslu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mencatat jumlah suara tidak sah pada Pemilu 2014 di daerah itu cukup tinggi, yakni 107.818 suara atau 13,8 persen dibandingkan dengan tingkat kehadiran pemilih 780.576 orang. "Jumlah surat suara tidak sah dengan jumlah 107.818 suara tersebut, ya cukup tinggi. Faktor utamanya disebabkan banyak pemilih yang tidak tahu tata cara mencoblos yang benar," kata bagian Penegakkan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bojonegoro Dian Widodo, Selasa (22/4). Ia juga menjelaskan terjadinya kesalahan dalam mencoblos, kemungkinan juga dipengaruhi ada empat surat suara yang harus dicoblos pemilih. "Banyak pemilih yang bingung karena harus mencoblos empat surat suara, sehingga banyak surat suara yang tidak sah," ucapnya. Menjawab pertanyaan, menurut dia, petugas di tempat pemungutan suara (TPS) menganulir sebanyak 107.818 suara untuk calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten, disebabkan antara lain, di surat suara tidak ada coblosan dan terdapat coblosan di beberapa kolom caleg parpol. Ditanya kemungkinan KPU kurang maksimal dalam sosialisasi tata cara mencoblos kepada pemilih, ia enggan menjawab

secara pasti. "Kalau KPU dalam menyosialisasikan tata cara mencoblos kepada pemilih ya seperti itu sudah berjalan," ucapnya. Justru, katanya, parpol termasuk calon legislatif (caleg) kurang berperan aktif memberikan sosialisasi tata cara mencoblos kepada pemilih yang menjadi lumbung suaranya. "Kalau caleg memberikan sosialisasi tata cara mencoblos yang benar bisa jadi surat suara tidak sah bisa berkurang," tegasnya. Sesuai data hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU , dalam Pemilu 2014 di daerah setempat dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 1.032.661 pemilih, baik laki-laki maupun perempuan, jumlah yang hadir ke TPS sebanyak 780.576 pemilih. Dengan demikian, lanjutnya, jumlah pemilih yang tidak hadir ke TPS sebanyak 252.085 pemilih (24,5 persen), di antaranya, karena golput, sakit dan juga sudah pindah domisili. "Tapi prosentase tingkat kehadiran pemilih pemilu 2014 sebesar 75,5 persen tersebut lebih tinggi dibandingkan prosentase tingkat kehadiran pemilih dalam pilkada lalu yang hanya sekitar 65 persen. Kalau penyebab tingginya tingkat kehadiran pemilih ya faktornya uang," ujarnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/m risyal hidayat

HARI BUMI 2014. Mahasiswa melakukan aksi teaterikal dengan membawa bola dunia tiruan dalam memperingati Hari Bumi di Universitas Surabaya (Ubaya), Jawa Timur, Selasa (22/4).

HARI BUMI

Gema Alam di Semesta Teater SURABAYA - Sebanyak 10 mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya) menggelar teaterikal di kampus setempat, Selasa (22/4), untuk memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tiap tanggal 22 April. Dalam aksi di depan Kantin Keluwih Ubaya, para mahasiswa dari Fakultas Industri Kreatif dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan Mapaus (Mahasiswa Pecinta Alam Ubaya) itu menampilkan seni teatrikal yang dipadu dengan "pixel art" sebagai latar belakangnya. Teatrikal yang dimainkan oleh mahasiswa Mapaus itu bercerita tentang kondisi bumi yang sekarang akibat pemanasan global.

Ada dua tokoh yang memperankan karakter baik dan buruk dari kondisi bumi saat ini. Sementara itu, "Pixel Art" merupakan sebuah bentuk karya seni yang menggabungkan potonganpotongan kertas hingga menjadi suatu gambar. Dari susunan gambar itu, para mahasiswa menyampaikan pesan agar masyarakat lebih peduli lagi terhadap nasib bumi. "Kertas yang digunakan adalah manila biasa, jumlahnya sekitar 2.500 potongan dan akan disusun di atas triplek hitam berukuran 2X2 meter," ujar mahasiswa Fakultas Industri Kreatif Ubaya yang bertindak sebagai koordinator panitia kegia-

tan itu, Darwin Kurniawan. Menurut dia, ide awal dipilihnya seni "Pixel Art" untuk dipadukan dengan aksi teatrikal itu berasal dari filosofi bahwa bumi terbentuk dari potongan-potongan kehidupan, sehingga dipilihlah "Pixel Art" untuk menunjukan gambaran bagaimana manusia membangun bumi ini. Sebelumnya sempat muncul beberapa ide lain seperti membuat origami atau bentuk karya seni lain yang lebih kompleks, namun karena keterbatasan waktu latihan membuat ke-10 mahasiswa Ubaya tersebut menjatuhkan pilihan pada "Pixel Art". = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 23 APRIL 2014|NO. 0347|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 23 APRIL 2014 NO. 0347 | TAHUN III

BERKURANG: Keterwakilan perempuan di kursi DPRD Kota Probolinggo setelah selesai rekapitulasi KPU Kota Probolinggo.

Kuota Perempuan Melorot Dari Sepuluh Menjadi Lima PROBOLINGGO - Proses penghitungan suara hasil pemilu legislatif 9 April lalu di tingkat KPU Kota Probolinggo sudah selesai. Meski demikian, dapat diprediksi perwakilan kaum perempuan di kursi DPRD Kota Probolinggo akan berkurang lima kursi dari sepuluh kursi sebelumnya. Jika pada pemilihan anggota legislatif (pileg) pada tahun 2009 – 2014 DPRD Kota Probolinggo perwakilan perempuan dapat bicara banyak dengan memperoleh 10 kursi dari seluruh peserta pemilu. Namum pada pileg 20142019 ini berkurang hanya 5 kursi. Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan, bahwa hanya Partai Nasdem yang dapat memberikan perwakilan terbanyak di bandingkan dengan partai lainnnya. Yakni dua kader perempuan pimpinan Surya Paloh itu yang dapat menikmati kursi di DPRD Kota Probolinggo, diantaranya Hj.Sri Warsini dan Hj. Ananingsih. Sedangkan perwakilan perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan satu kader perempuan, yakni Titin Andriani, SH yang meraih 1.389 suara, yang sebelumnya periode 2004 – 2009 menempatkan dua kader perempuan, yakni Ir.Wahyu Rediana dan Murniati Rahayu Listiani. Kemudian Partai Golkar

yang sebelumnya menempatkan tiga kader perempuannya, seperti Hj.Farina Churun Inin, Amd, Hj.Dwi Laksmisynta, SE, dan Hj.Djumaijah, sekarang tak bisa menempatkan kader perempuannya di DPRD Kota Probolinggo. Sedangkan Partai Demokrat juga diprediksi untuk kader perempuannya hanya dapat satu kursi yakni, Dra.Hj.Ec.Sri Wahyuningsih,MH yang meraup suara 2.131 suara, tentunya jumlah ini berkurang dibandingkan pemilu tahun 2009 lalu. Dimana Partai Demokrat pada pemilu 2009 dapat memberikan perwakilan perempuan sebanyak dua kursi. Satu kursi perwakilan perempuan diperoleh kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nur Hudana,Shi yang meraup 1.606 suara. Menanggapi hal itu, Komisionaris KPU Kota Probolinggo, Eko Purwanto, mengatakan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu tolok ukur dalam mengakomodasi isu

kesetaraan jender di dunia politik. Sejak penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pintu peluang bagi perempuan untuk berpolitik semakin terbuka lebar. Hal itu kemudian diikuti dengan ditelurkannya paket undang-undang politik yang di antaranya memuat kewajiban bagi partai untuk melibatkan perempuan dalam keterwakilannya di kepengurusan organisasi politik tersebut. Partai politik harus menyertakan keterwakilan perempuan

DPR, DPD dan DPRD. “Parpol baru dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat Pusat,” bunyi pasal 8 huruf e UU tersebut,”tandasnya. Dengan pengaturan dalam UU tersebut, lanjut dia, Pemerintah mencoba memberikan kesempatan secara setara dan seluasluasnya bagi setiap warga Negara Indonesia (WNI), khususnya perempuan, untuk memperoleh hak politik mereka tanpa ada tembok pembedaan gender.

dalam kepengurusannya di tingkat pusat jika ingin menjadi peserta Pemilu, demikian bunyi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota

Dengan asas pemberian kesempatan setara dan seluas-luasnya tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga “ad hoc” penyelenggara Pemi-

lu, mencoba berinisiatif untuk mengerucutkan lagi pasal tersebut ke dalam syarat pengajuan bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2014. Dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 pasal 11 huruf b tertera jelas kewajiban parpol untuk mengikutsertakan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dari total nama bakal caleg yang diajukan kepada KPU. Seluruh parpol nasional peserta Pemilu dapat memenuhi unsur tersebut, dengan memasukkan berkasberkas bakal caleg perempuan sedikitnya 30 persen dari seluruh bakal caleg yang diajukan ke KPU. KPU kemudian memperketat lagi persyaratan pengajuan bakal caleg tersebut dengan meminta parpol menempatkan satu nama caleg perempuan di antara tiga nama caleg di setiap daerah pemilihan (dapil). Perintah KPU adalah, urutan penempatan daftar bakal caleg perempuan yaitu setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan bakal calon.”Artinya, nama caleg perempuan tidak boleh lagi ditempatkan di nomor urut “buntut” melainkan harus di urutan pertama dan atau kedua di antara tiga caleg lain,”pungkas Eko Purwanto. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014 NO. 0347| TAHUN III

MATI LAMPU

BLH Berbenahlah! PROBOLINGGO – Warga Jalan Mastrip, Kota Probolinggo mengeluh soal adanya temuan kabel taman yang rusak. Rusaknya kabel taman tersebut, dinilai sangat membahayakan bagi warga setempat. Apalagi lokasi taman kota itu berada di pinggir jalan. “Kabel lampu taman yang rusak itu sangat berbahaya,” ujar seorang warga Jalan Mastrip, Bambang kepada wartawan, Selasa (22/4). Dia menjelaskan, kabel lampu taman itu milik hotel Ratna yang berada di Jalan Mastrip. Bahkan, kabel yang ditanam itu sampai menyembul keluar. Sehingga bisa membahayakan warga yang melewati jalan tersebut. “Apalagi di jalan itu banyak anak sekolah yang lewat disitu,” terang dia. Bambang menambahkan, kabel lampu taman tersebut menyembul dari tanah sepanjang kurang lebih satu meter. Tak hanya itu, tempat bola lampu yang biasanya menyala juga

mengalami rusak. Melihat bahayanya kabel lampu taman yang menyembul keluar dari tanah itu, warga setempat mendesak agar Badan Lingkungan Hidup (BLH) segera melakukan perbaikan. “Kalau kondisi lampu taman itu tidak segera dilakukan perbaikan, itu sangat berbahaya. Apalagi kondisinya berada di pinggir jalan,” ujar warga lainnya, Muhtar Lubis. Menurut dia, rusaknya lampu taman tersebut sudah beberapa waktu yang lalu. Namun belum juga dilakukan perbaikan oleh pihak BLH setempat. “Kemungkinan kabel yang menyembul keluar itu tergerus oleh air hujan,” katanya lagi. Sementara itu, Kepala BLH Kota Probolinggo, Budi Krisyanto saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan segera menindak lanjuti soal keluhan warga tersebut. Dalam waktu dekat ini, petugas akan secepatnya melakukan perbaikan. =Muhammad Sugainto

KONFLIK PARPOL MATI LAMPU, Akibat listrik sering padam, geliat kalangan birokrasi “mati suri”. Salah satunya di Kecamatan Wonoasih.

Layanan PLN Mengecewakan Seharian Padam, Geliat Birokrasi Mati Suri PROBOLINGGO – Seringnya mati lampu, membuat pelayanan PLN Probolinggo menuai banyak sorotan. Bahkan, akibat sering padam tersebut, giat kalangan birokrasi “mati suri”. Salah satunya di Kecamatan Wonoasih. Camat Wonoasih, Maskur saat dikonfirmasi menjelaskan, padamnya listrik PLN tersebut dimulai sejak pagi hingga sore hari. Akibatnya sebagian kegiatan di kantor Kecamatan terbengkalai. “Padamnya sejak pagi tadi, sampai sekarang belum juga menyala,” katanya kepada wartawan, Selasa (22/4). Dengan padamnya saluran listrik PLN itu, mantan Kabag Humas dan Infokom Kota Probolinggo itu mengaku tidak banyak berbuat apa-apa. Hanya saja, agar pelayanan di Kantor Kecamatan terus berjalan, pihaknya terpaksa

menggunakan mesin jenset. “Ya terpaksa kita pakai mesin jenset,” tandasnya. Maskur mengatakan, persoalan listrik PLN padam itu sudah hal yang biasa. Namun jika sampai seharian, pelayanan di Kantor Kecamatan menjadi kalang kabut juga. “Kalau hanya padamnya sebentar, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau sampai seharian, ini kan juga mengganggu terhadap pelayanan kantor lainnya,” timpal dia. Sikap keluhan soal saluran listrik PLN padam tidak hanya di-

alami oleh Camat Wonoasih saja. Namun juga dikeluhkan oleh pelanggan lainnya. Ironisnya, banyak warga yang mengaku soal kejadian listrik padam tidak segera ditindak lanjuti oleh pihak PLN. “Kita sudah malas mau laporan soal listrik padam kepada pihak PLN,” ujar seorang pelanggan, Sundari asal warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan. Alasannya, karena sudah terlalu sering tidak segera mendapatkan respon dari petugas. Bahkan, saat dihubungi via telpon kantor, seringkali pelayanan gangguan di Kantor PLN tidak mengangkatnya. “Itu sudah seringkali terjadi. Sehingga kita malas mau laporan soal kejadian listrik padam,” katanya. =Muhammad Sugianto

PPP Segera Islah PROBOLINGGO – Terjadinya konflik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tidak hanya menjadi sorotan kalangan elit politik di tingkat pusat. Namun juga kalangan tokoh di daerah. Banyak tokoh yang menginginkan agar konflik itu jangan sampai berlarut-larut. Ketua NU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi saat dimintai komentarnya soal terjadinya konflik yang menimpa terhadap partai Islam itu mengatakan, jika persoalan tersebut jangan sampai berlarut-larut. “Kita berharap konflik itu segera selesai,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (22/4). Menurut dia, berlarutlarutnya persoalan itu dikhawatirkan akan merembet ke bawah. Apalagi sampai merembet ke tingkat pengurus di PAC dan ranting. Jika hal itu sampai terjadi, tidak menutup kemungkinan konflik itu akan menjadi tambah parah.

“Lebih baik segera saja islah,” katanya. Terjadinya konflik di internal PPP itu, kata dia, sangat tidak tepat momennya. Apalagi situasinya menjelang pilpres. Itulah sebabnya, NU Kabupaten Probolinggo berharap agar persoalan itu segera disudahi. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, KH. Syaiful Hadi menyarankan agar semua peran penting yang menyangkut persoalan pribadi tidak dikedepankan. Tetapi lebih positif memikirkan kepentingan organisasi. Apalagi kader NU banyak yang menjadi pengurus di PPP. “Saya minta kader NU yang menjadi pengurus PPP jangan sampai ikut-ikutan. Karena momenya sekarang menjelang pilpres,” katanya. Terjadinya konflik di tubuh PPP tersebut, banyak kalangan yang memprediksi akan mempengaruhi partai berlambang ka’bah itu pada saat menjelang pilpres mendatang. Bahkan, bisa jadi kondisi “panas” di internal PPP akan dimanfaatkan oleh elit-elit yang mempunyai kepentingan ke depan. Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 23 APRIL 2014|NO. 0347|TAHUN III

BECAK MOTOR

Mengapa Bentor Diamankan? PROBOLINGGO Keberadaan Becak Motor (Bentor) memang sudah menjamur di kalangan masyarakat umum untuk dijadikan alat transportasi angkutan umun. Hal ini membuat pihak Polres Probolinggo geram. Akhirnya puluhan bentor diamankan di Mapolres Probolinggo karena dinilai melanggar undang-undang lalu lintas dan rawan terjadinya kecelakaan jiwa. Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Warih Hutomo, mengatakan pengamanan puluhan bentor dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Salah satunya mengamankan dan menindak secara tegas kendaraan Bentor yang sering mangkal di berbagai titik di wilayah Hukum Polres Probolinggo. “Kami tindak tegas bagi pengendara becak motor, karena dinilai sangat membahayakan, dan melannggar undang-undang lalu lintas,” terangnya kepada wartawan. Selasa (22/4). Puluhan bentor yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian lalu lintas itu, lantaran melanggar undang undang lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48, tentang persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Serta menurut Warih Hutomo juga melanggar Pasal 52 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Modifikasi Kendaraan bermotor.

Menurutnya, bentor yang di amankan oleh petugas, yakni bentor yang melintas di jalan Panglima Sudirman Kota Kraksaan serta beberapa jalan lainnya di wilayah Hukum Polres Probolinggo, yang sering melanggar tata cara berlalu lintas. “Puluhan Bentor itu langsung saya amankan. Bahkan sopir bentor, juga kami berikan pengarahan dan pembinaan,”tandas AKP.Warih Hutomo. AKP. Warih Hutomo menambahkan, sebelum melakukan tindakan tegas pihaknya sudah berulang kali memberikan himbauan dan teguran kepada mereka para pemilik bentor. Tapi kelihatannya mereka tidak menggubrisnya. “Kami sudah sering memperingatkan para pemilik bentor . Karena itu bisa membahayakan penumpangnya ,” tegasnya. Selain itu, pemilik bentor juga diberikan pengarahan serta berupa brosur oleh petugas. Agar perbuatan mereka tidak terulang lagi. Pihaknya mengaku, selain bentor juga menindak tegas keberadaan kereta kelinci yang juga membahayakan. Kereta kelinci itu bukan di jalan raya, melainkan keberadaannya berada diarea tempat wisata.”Jika mereka melanggar kami akan tindak terus satu kali 24 jam,”pungkas AKP.Warih Hutomo. =Mahfud Hidayatullah

TITIK PANTAU, Masjid Agung Ar Raudoh menjadi jujukan penilaian Tim Adipura

Penilai Adipura Turun Lapangan, Jujurkan? BLH Ajak Masyarakat Ikut Andil PROBOLINGGO - Perebutan penghargaan adipura 2014 sudah mulai memasuki babak penilaian. Untuk kembali memperoleh penghargaan langsung dari presiden dalam lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Probolinggo menyarankan masyarakat agar ikut andil dalam menjaga lingkungannya.

DIAMANKAN, Puluhan bentor yang dinilai melanggar UU Lalu Lintas

Bahkan tim penilai Adipura pemerintah pusat sudah mulai turun ke lapangan untuk memberikan penilai secara langsung. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BLH Kabupaten Probolinggo, Donny Adianto, melalui Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kelembagaan, Isdarwanto. Menurutnya titik pantau tim tersebut difokuskan ke wilayah Kota Kraksaan seperti alun-alun, Stadion Gelora Merdeka(SGM) Krkasaan.“Semua tempat tersebut menjadi perhatian tim penilai,

termasuk juga melihat proses penataan PKL yang ada di wilayah kota Kraksaan,” terangnya kepada wartawan. Selasa,(21/4). Selain Alun-alaun dan SGM, penilain juga dilakukan di perkantoran pemeritah daerah termasuk gedung pemkab baru dan pasar-pasar tradisional.”Semua lokasi yang sifatnya menjadi jujukan publik merupakan tempat yang dijadikan rujukan tim penilai,” kata Isdarwanto. Isdarwanto menambahkan, keberhasilan adipura tidak bisa

di usahakan oleh pemkab secara pribadi. Namun, peran serta masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam merebut penghargaan Adipura. “Terutama masyarakat yang ada di wilayah kota Kraksaan, untuk sama-sama menjaga dan melestarikan lingkungannya,”tandasnya. Ia menambahkan, lingkungan yang perlu dijaga oleh masyarakat, seperti pengelolaan sampah yang di daerahnya. Karena kebersihan merupakan poin penting dalam menentukan daerah memperoleh adipura kembali. “Semoga dalam tahun ini, pemkab Probolinggo kembali meraih Adipura. Untuk mencapainya, perlu adanya sinergitas pemerintah dan masyarakat yang ada di Kota Kraksaan,” ungkap Isdarwanto. =Mahfud Hidayatullah

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

RABU 23 APRIL 2014 No. 0347 | TAHUN III

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

Madrid Masih Ungguli Muenchen MADRID - Real Madrid akan menjamu Bayern Muenchen pada leg pertama semifinal Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis (24/4) dini hari WIB nanti. Ini adalah ulangan semifinal musim 2011/2012 silam. Ketika itu, Madrid tersingkir di semifinal oleh Muenchen dan raksasa Jerman itu melaju ke final. Sayang pada final di Allianz Arena, mereka kalah dari Chelsea melalui adu tendangan penalti. Sebelumnya lagi, kedua tim ini sudah sering kali bertemu. Total mereka sudah saling berhadapan 20 kali di ajang Liga Champions. Dari catatan itu, Bayern masih mengungguli Real Madrid. Muenchen 11 kali menang dan dua kali imbang atas Madrid. Sedangkan, "Los Blancos" hanya tujuh kali menang atas Muenchen. Pertemuan dini hari nanti di Santiago Bernabeu adalah yang ke-10 dalam sejarang pertemuan kedua tim ini. Dari jumlah itu, Madrid sudah tujuh kali menaklukkan Muenchen di kandang kebanggan "Los Galacticos" atau mencapai 70 persen dan sekali imbang. Baru dua kali Muenchen menang atas Madrid di Santiago Bernabeu. Sementara saat bertemu di Allianz Arena, Muenchen menang sembilan kali atau 90 persen dari 10 laga melawan Madrid dan sekali imbang. Madrid sendiri belum pernah menang atas Muenchen setiap kali tampil di Allianz Arena dalam sejarah pertemuan kedua tim bertabur bintang itu di Liga Champions. Secara keseluruhan catatancatatan statistik itu menguntungkan Muenchen. Itulah sebabnya,

tim berjulukkan "The Hollywood" itu cukup otimistis bisa melaju ke final untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Apalagi, juara bertahan ini sekarang dilatih Pep Guardioala yang sebelumnya melatih Barcelona. Selama memimpin klub Catalan itu, Guardiola sudah seringkali bertemu Real Madrid di La Liga maupun Copa del Rey dalam laga bertajuk El Clasico. Dari sekian banyak pertemuan, Guardiola sangat dominan dan tidak pernah kalah dari Madrid. Faktor Guardiola ini menjadi salah satu hal yang menambah optimisme Philipp Lahm dan kawan-kawan pada lawatan dini hari nanti ke Santiago Bernabeu. Guardiola paham betul bagaimana cara mematikan Real Madrid di kandangnya sendiri, termasuk menjinakkan pemain terbaik Cristiano Ronaldo. Satu-satunya faktor yang menguntungkan Madrid adalah bermain di hadapan publiknya sendiri serta catatan statistik bahwa mereka masih dominan atas Muenchen saat bermain di Santiago Bernabeu. Karena itu, pasukan Carlo Ancelotti itu akan memberikan segala yang mereka miliki untuk mempertahankan

harga diri mereka, sekaligus menjaga peluang untuk meriah gelar juara Liga Champions ke-10 atau La Decima. Madrid juga tidak perlu berkecil hati karena Cristiano Ronaldo siap dimainkan pada laga nanti. Top skor sementara Liga Champions musim ini dengan 14 gol akan menjadi senjata yang akan mematikan Muenchen. Selain itu masih ada Gareth Bale dan Angel Di Maria yang rutin mencetak gol kemenangan Madrid dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu pemain lain yang harus diwaspadai Muenchen adalah Karim Benzema. Sedangkan di kubu Muenchen, mereka lebih bermain kolektif

SIARAN LANGSUNG 01.45 WIB dengan gaya tiki taka yang diimpor Guardiola dari Barcelona diselingi umpan-umpan silang ke mulut gawang khas Bayern Muenchen. Thomas Mueller dan Mario Mandzukic siap menyelesaikan umpan-umpan silang itu dengan baik. Sementara Arjen Robben dengan aksi individunya di sayap kiri menjadi ancaman tersendiri bagi Madrid. Begitu juga para pemain tengah seperti Toni Kroos dan Bastian Swch-

weinsteiger yang kerap melepas tembakan dari jarak jauh untuk merobek gawang Iker Casillas. Yang perlu dijaga Madrid adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Manuel Neuer serta tidak kemasukan gol. Sebab kecolongan satu gol saja akan membuat langkah mereka semakin berat saat bertandang ke Allianz Arena pekan depan. Apalagi, mereka belum pernah menang di sana. Lini belakang Madrid harus pastikan bahwa gawang Casillas tidak boleh kebobolan. Hanya dengan begitu mereka bisa menjaga peluang melaju ke final dan memenuhi ambisi meraih "La Decima". =CAROL AJI

LIGA PRIMER INGGRIS

Gagal Juara, Manchester City Bakal Frustrasi MANCHESTER - Pelatih Manchester City Manuel Pellegrini mengaku bahwa timnya akan sangat frustrasi bila gagal menjuarai Liga Utama Inggris musim ini. City kembali menghidupkan peluang merebut satu-satunya gelar juara musim ini setelah memetik kemenangan 3-1 atas West Bromwich Albion pada laga di Etihad Stadium, Selasa (22/4) dini hari WIB. Tiga gol “The Citizen” pada laga tersebut diborong oleh tiga pemain internasional asal Argentina yaitu masing-masing oleh Pablo Zabaleta, Sergio Aguero, dan Martin Demichelis. Sedangkan satu-satunya gol West

Bromwich Albion dilesakkan oleh Graham Dorrans. Uniknya lagi, keempat gol itu semuanya terjadi pada babak pertama. Di babak kedua, masing-masing tim gagal mencetak gol tambahan. Dengan tambahan tiga poin ini, Manchester City sukses memangkas jarak dengan Chelsea di peringkat kedua klasemen sementara dengan hanya tersisa satu poin. Sementara posisi puncak masih dikuasai oleh Liverpool. Tetapi, City masih memiliki satu pertandingan lebih. Bila mereka memenangkan semua laga sisa maka peluang untuk menjuarai liga tetap terbuka, asalkan Liver-

pool tergelincir pada laga-laga sisa, termasuk saat menjamu Chelsea

pada akhir pekan ini. Menanggapi ini, Pellegrini menegaskan bahwa timnya adalah favorit kuat menjuarai Liga Utama Inggris musim ini. Bila gagal, maka mereka akan sangat frustrasi. “Saya kira, semua orang di klub ini akan sangat frustrasi bila gagal menjuarai liga. Melihat cara kami bermain membuat banyak orang menempatkan kami sebagai favorit bukan karena kami memimpin klasemen. Bila kita melihat kembali klasemen, kami hanya sekali atau dua kali memimpin klasemen, tetapi melihat cara kami bermain sepanjang musim, sangat luar biasa. Karena itu, sekali lagi, bila

gagal menjuarai liga, kami akan sangat frustrasi,” ujar pelatih asal Cile itu. Hanya saja, ambisi itu terhalang oleh cederanya beberapa pemain kunci yang menyebabkan City tidak meraih hasil optimal dalam beberapa laga, termasuk saat ditahan imbang 2-2 oleh Sunderland dua pekan silam. “Saya tidak ingin mencari alasan pemaaf khususnya saat ditahan imbang Sunderland yang membuat peluang kami hampir tertutup. Tidak ada alasan pemaaf, tetapi memang banyak pemain kami yang cedera,” ujar mantan pelatih Malaga tersebut.=ESPN/SKY SPORTS/AJI

KORAN MADURA GAGAL JUARA, 16 CITY BAKAL

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

FRUSTASI

OLAHRAGA | 15

PREVIEW LIGA CHAMPIONS MADRID MASIH UNGGULI MUENCHEN OLAHRAGA | 15

Olahraga

50 HARI LAGI

KORAN MADURA

Era DAVID Moyes Berakhir Dini MANCHESTER - Manchester United memberhentikan pelatih David Moyes pada Selasa, hanya 10 bulan setelah ia menggantikan Alex Ferguson sebagai pelatih salah satu klub paling terkenal di dunia itu. Setelah sehari penuh spekulasi di media Inggris, raksasa Liga Utama Inggris itu mengonfirmasi kepergian pria Skotlandia itu melalui pernyataan singkat di akun Twitter mereka. “Manchester United mengumumkan bahwa David Moyes telah meninggalkan klub,” kata United. “Klub ingin berterima kasih untuk kerja keras, kejujuran, dan integritas yang ia bawa terhadap perannya.” Rumorrumor mengenai kepergian Moyes mulai beredar pada Senin, namun klub menolak untuk berkomentar ketika ditanyai apakah sang pelatih menghadapi pemecatan. Laporan-laporan di surat kabar Inggris pada Selasa mengatakan bahwa Moyes telah diinformasikan mengenai nasibnya pada pertemuan pagi hari yang dihadiri ketua eksekutif Ed Woodward di lapangan latihan klub Carrington Road. Pelatih timnas Belanda Louis van Gaal dan Pelatih Borussia Dortmund Juergen Klopp menjadi favorit untuk menggantikan Moyes di Old Trafford. Ferguson, salah satu pelatih tersukses di sepak bola Inggris, secara pribadi menunjuk Moyes untuk menggantikannya setelah mengumumkan pengunduran dirinya pada Mei silam, menyusul 26,5 tahun bertabur gelar di Old Trafford. Moyes mewarisi tim yang meraih gelar Liga Utama Inggris - mahkota liga Inggris ke-20 bagi United - dengan keunggulan 11 angka, namun ia mengalami musim debut yang sangat buruk. Buruk dan semakin buruk United terpuruk ke peringkat ketujuh di klasemen liga dan tersingkir dari dua kompetisi piala domestik dan Liga Champions. Pertandingan terakhir Moyes sebagai pelatih Setan Merah adalah saat

REKOR NEGATIF MOYES • Performa United di kandang sendiri musim ini adalah performa terburuk mereka dalam satu dekade terakhir. Musim ini, Setan Merah menang sebanyak 7 kali, seri 3 kali, dan kalah 6 kali ketika berlaga di Old Trafford. • Swansea City sukses mengalahkan United di Old Trafford untuk pertama kalinya sepanjang sejarah pertemuan kedua klub tersebut. • Untuk pertama kalinya sejak tahun 2001, United mengalami tiga kali kekalahan secara beruntun. • Setan Merah dikalahkan oleh Newcastle di Old Trafford untuk pertama kalinya sejak tahun 1972 • United dikalahkan oleh Stoke City untuk pertama kalinya di liga sejak tahun 1984. • West Brom sukses mengalahkan United di Old Trafford untuk pertama kalinya sejak tahun 1978. • United gagal masuk Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 1995. • MU bakal mengakhiri musim ini dengan perolehan poin terendah sepanjang sejarah mereka di Premier League. Hingga laga ke-34, mereka mengoleksi 57 poin. Sekalipun mereka meraup poin penuh di empat laga terakhir, angka yang diperoleh mentok pada 69. Poin terendah mereka sebelumnya adalah 75.

mereka kalah 0-2 dari bekas klubnya Everton, yang mengonfirmasi United tidak akan mengikuti Liga Champions pada musim depan, untuk pertama kalinya terjadi sejak 1995. Kekalahan itu merupakan yang ke11 bagi United di liga musim ini, membuat sang juara bertahan tertinggal 13 angka dari zona Liga Champions dan terpaut 23 angka dari pemuncak klasemen Liverpool. Mereka bahkan kesulitan untuk lolos ke Liga Europa, di mana United

tertinggal enam angka dari tim peringkat keenam Tottenham Hotspur dengan empat pertandingan yang belum dimainkan. Dari kekalahan-kekalahan mereka di liga, enam kekalahan terjadi di kandang sendiri, dan mereka merasakan kekalahan baik saat bermain kandang maupun tandang dari rival abadi Liverpool, Manchester City, serta Everton. Kebijakan transfer Moyes terbukti mengecewakan, di mana mereka mendatangkan gelandang Marouane Fellaini dari Everton dengan biaya 27,5 pound, dan 37,1 juta pound yang merupakan rekor klub untuk merekrut Juan Mata, yang didatangkan dari Chelsea. Sebagai hasilnya, para pemilik United yang berasal dari AS, keluarga Glazer, dilaporkan merasa ragu untuk memberikan dana segar kepada Moyes untuk membangun ulang tim pada musim panas mendatang. Mantan pemain United Gary Neville, yang sekarang bekerja sebagai komentator televisi dan pelatih Inggris, mengatakan ia kecewa dengan keputusan itu karena menempatkan klub dalam posisi sulit. “Saya yakin para pelatih semestinya diberikan waktu. Bagaimanapun, tidak ada yang disembunyikan bahwa sepak bola pada musim ini begitu buruk, dan hasil-hasilnya sangat menyedihkan. Penampilan demi penampilan tim buruk dan semakin buruk.” Giggs Sebagai Caretaker Gelandang veteran Ryan Giggs ditunjuk sebagai pelatih sementara Manchester United. “Menyusul kepergian David Moyes sebagai pelatih, Manchester United mengumumkan bahwa Ryan Giggs, pemain paling senior di klub, akan bertanggung jawab untuk tim pertama sampai penunjukan permanen dapat dibuat,” demikian bunyi pernyataan di situs resmi United. Pertandingan perdana Giggs dalam kapasitas sebagai pelatih MU pada Sabtu mendatang saat timnya akan menjamu Norwich City.=ANT/DAR

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

RABU 23 APRIL 2014 No. 0347 | TAHUN III

PELAJAR MAN MOGOK LAGI PAMEKASAN | K

KORAN MADURA

KUASA HUKUM GERY BERENCANA MELAPOR KE POLDA

WIHDATUL UMMAH RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III PERJUANGAN KARTINI HARGA MATI

BANGKALAN | F

NETER KOLENANG |P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

PAMEKASAN – Selasa (22/4), sejumlah mahasiswa dalam Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa) Pamekasan berunjukrasa di Kantor Bupati Pamekasan, karena pasangan ASRI yang kini berkuasa di Pamekasan telah ingkar janji. Mereka membawa poster bertuliskan kritikan terhadap kepemimpinan pasangan ASRI, karena dinilai belum menepati 7 janji politik yang disampaikan saat kampanye. Berorasi bergantian melalui pengeras suara di sepanjang jalan hingga di kantor Bupati. Membagikan ratusan selebaran kepada pengandara di Jl Dipenogoro dan Jl Kabupaten. “Kami datang untuk menagih janji Bupati-

KOPAJAA: BUPATI ASRI BOHONG Massa Sempat Beradu Fisik dengan Kepolisian Wakil Bupati saat berkampanye dulu. Dari tujuh program yang dijanjikan kepada masyarakat tidak satu pun yang terealisasi hingga saat ini. Jelaskan kepada kami apa yang dilakukan dan apa pencapaian setelah satu tahun memimpin Pamekasan,” kata kolap aksi I’am Holil dalam orasinya. Tiba di kantor Bupati, setelah hampir satu jam menunggu, pendemo mulai tidak sabar dan berusaha masuk untuk menemui Bupati. Akibatnya, aksi saling

RICUH. Pendemo berusaha menerobos blokade polisi untuk masuk Kantor Bupati Pamekasan.

dorong dengan petugas kepolisian yang mengamankan jalannya aksi tak dapat dihindari. Kendati pendemo sudah menerima informasi Bupati sedang tidak berkantor, massa aksi tidak percaya. Beruntung emosi pendemo bisa diredam setelah sejumlah perwakilan dipersilakan masuk untuk mencari Bupati di dalam kantornya. Mereka keluar dengan wajah kecewa karena tidak mendapati Bupati. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq yang

menemui pendemo mengatakan Bupati Pamekasan Achmad Syafii tidak bisa menemui mereka karena sedang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Alwi menyatakan janji politik Bupati akan direalisasikan satu per satu secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat. Kekecewaan demonstran tidak terobati oleh penjelasan

Alwi. Menurut I’am tujuh janji ASRI yang tidak ditepati diantaranya mengalokasikan dana minimal Rp 300 juta per desa per tahun untuk membangun infrastruktur dan ekonomi. Meningkatkan honor GTT, guru bantu sekolah swasta dan madrasah setara dengan besaran upah minimum kabupaten (UMK). “Semua itu omong kosong tidak ada buktinya dan semua itu bohong,” katanya. I’am Kholil menambahkan dari evaluasi yang dilakukan ke-7 program yang dicanangkan Bupati tidak berbanding lurus kebijakan APBD tahun ini, karena tak satu pun masuk dalam APBD 2014. Bahkan program yang disusun masih didominasi belanja aparatur dibanding program pemberdayaan masyarakat. Dengan hati kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Bupati Ach Syafii pendemo akhirnya membubarkan diri. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 23 APRIL 2014 No. 0347 | TAHUN III

INFRASTRUKTUR

Drainase Jadi Penyebab Rusaknya Jalan

PERINGATAN HARI BUMI. Mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Universitas Negeri Makassar, melakukan aksi teatrikal memperingati hari Bumi di Tol Reformasi Makassar, Sulsel, Selasa (22/4). Dalam aksinya, mereka mengajak seluruh warga untuk mencintai dan menjaga lingkungan yang merupakan sumber kehidupan manusia.

Tiga Perusahaan Sedang Bidik Migas BPPT Mengaku Tak Berwenang Keluarkan Izin Eksplorasi SUMENEP – Potensi minyak dan gas (migas) yang dimiliki Sumenep cukup menggiurkan perusahaan migas. Buktinya, dalam waktu dekat tiga perusahaan asing sudah siap ekplorasi di Kota Sumekar. Yakni, PT Petro Java, PT Husky-CNOOC Madura Limited, dan dan PT EML (Energy Meneral Langgeng) 2. Ketiga perusahaan itu akan melakukan eksplorasi di lokasi yang berbeda. PT. Petro Java akan melakukan eksplorasi baru di Blok North Kangean, PT. Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) akan melakukan eksplorasi di Kepulauan Raas, sedangkan PT EML (Energy Mineral Langgeng) 2 akan melakukan ekplorasi di Kecamatan Saronggi. Kepala Kantor Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep Abd. Kahir menjelaskan, tiga perusahaan itu sudah melakukan pengurusan izin eksplorasi. ”Pada dasarnya,

Bupati sudah memberikan disposisi untuk perizinannya. Sekarang, hanya tinggal menunggu tindak lanjut dari BPPT (Badan Pusat Perizinan Terpadu),” katanya. Namun, Pemkab tentu tidak mudah langsung mengeluarkan izin operasionalnya. Pihaknya masih memikirkan dampaknnya. Apabila lebih besar risikonya seperti berpotensi tinggi terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah tidak akan mengeluarkan izin operasionalnya. ”Nah, kuncinya di situ, jika sudah tidak di keluarkan izinnya, maka tidak akan berani pe-

Pada dasarnya, Bupati sudah memberikan disposisi untuk perizinannya. Sekarang, hanya tinggal menunggu tindak lanjut dari BPPT (Badan Pusat Perizinan Terpadu),”

Abd. Kahir

Kepala Kantor ESDM Sumenep rusahaan untuk melanjutkan pekerjaannya,” tukasnya. Kahir menambahkan, dipilihnya tiga titik tersebut karena diyakini terdapat sumber minyak yang besar. Itu berdasarkan hasil uji seismik

yang dilakukan oleh tiga perusahaan itu. ”Sebelum melakukan penetapan tempat yang akan digarap, tentunya perusahaan meninjau dulu lah. Ternyata, tiga titik itu memang cukup berpotensi,” katanya. Kepala Dinas Komonikasi dan Informatika (Diskiminfo) Yayak Nurwahyudi mengaku tidak tahu masalah proses perizinan itu. Bahkan, pihaknya melemparkan ke kantor ESDM. ”Coba langsung ke Pak Kahir,” katanya. Hal senada juga dikatakan oleh Kepala BPPT Sumenep Herman Puernomo. Bahkan menurutnya pihak BPPT tidak mempunyai kewenangan untuk mengelurkan izin eksplorasi migas di Kabupaten Sumenep. ”Koordinasikan dengan ESDM. BPPT tidak mengeluarkan izin eksplorasi,” tanggapnya. =JUNAEDI/YAT

SUMENEP – Rusaknya jalan utama menuju lokasi wisata religi Asta Tinggi di Desa Kebonagung, Kecamatan Kota, diyakini karena drainase di pinggir jalan tersebut yang tak berfungsi maksimal. Ketika turun hujan, genangan air akibat luapan drainase memenuhi badan jalan. Akibatnya aspal mengelupas, batu pondasi jalan ikut terangkat, dan lubang-lubang menganga menghiasi jalan sepanjang 100 meter itu. Keluhan itu disampaikan Kepala Desa Kebonagung Fajar Nur Alam. Namun, pemerintah daerah dinilai kurang respek atas keluhan yang terjadi di bawah. Selama ini, pemerintah hanya berjanji akan segera memperbaiki drainase dan itu. Realitasnya, menurutnya, sampai saat ini perbaikan drainase dan jalan tak kunjung dilakukan. ”Memang kami akui, jika salah satu Pemerintah Sumenep pernah melakukan survei ke sini, namun masih belum juga ada perbaikan sampai saat ini,” katanya, Selasa (22/4). Padahal, jalan tersebut banyak dilalui pengendara tiap harinya. Jalan tersebut merupakan jalan utama menuju tempat wisata religi Asta Tinggi, Komisi Pemilihan Umum Sumenep, dan jalan poros Kecamatan Rubaru. Jika tidak segera diperbaiki, Fajar mengancam akan memblokir akses jalan tersebut. ”Kami hanya menunggu sampai rekapitulasi suara selesai. Jika setelah itu masih belum ada perbaikan, maka kami bersama warga terpaksa akan melakukan pemblokiran jalan,” ancamnya. Jika jalan itu diblokir dan tak dapat dilewati, lanjutnya, Bupati Sumenep A. Busyro Karim akan turun langsung ke lokasi. Dengan demikian, drainase dan jalan akan segera diperbaiki. ”Kalau sudah atas perintah Bupati, kami yakin perbaikannya akan segera dilakukan, dan itu yang kami inginkan,” tukasnya. Sementara Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sumenep Bambang Irianto berdalih telah selesai melakukan survei ke lokasi. ”Sudah ada petugas ke sana yang melakukan survei,” katanya. Pihaknya berjanji secepatnya memperbaiki drainase itu. Bambang Irianto juga berjanji akan melakukan rekrutmen petugas untuk menjaga agar drainase itu tidak mampet ketika turun hujan. ”Jadi untuk pengangkatannaya itu kami akan masukkan ke PAK mendatang,” terangnya. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumenep Edi Rasiyadi mengatakan, untuk memperbaiki jalan menuju akses wisata religi itu, Pemerintah Sumenep telah menyiapkan dana sebesar Rp 500 juta. ”Itu untuk perbaikan permanennya, dan akan memakai hotmix” jelasnya. Sementara untuk pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan itu, akan dimulai bulan April 2014. ”Tidak hanya yang rusak saja yang akan diperbaiki, melainkan dari simpang tiga sampai ke Desa Matanair Kecamatan Rubaru,” ungkapnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

DUGAAN PENGGELAMBUNGAN SUARA

Panwascam Tolak Laporan Timses Caleg SUMENEP - Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Batuputih menolak laporan dugaan penggelembungan hasil perolehan surat suara yang terjadi di daerah pemilihan (dapil) V di Desa Aeng Merra Kecamatan Batuputih. Panwas menolak laporan salah satu timses PAN karena dinilai tidak cukup bukti. “Kami menolak laporan itu, sebab selain sarat kepentingan, temuan yang disampaikan oleh salah satu timses tersebut terkesan manipulatif,” kata Moh. Hartono, Ketua Panwascam Batuputih, Selasa (22/4) kepada wartawan. Kasmito Yulihadi, salah satu tim sukses caleg PAN, melaporkan ketidaksepadanan form C-1 dengan form D-1 pada caleg PAN nomor urut 7 IK (inisial) di PPS Desa Aeng Merra, Kecamatan Batuputih. Ia menduga telah terjadi penggelembungan suara pada caleg tersebut. Hartono menjelaskan, model form C-1 yang dikatakan terjadi penggelembungan surat suara oleh timses ternyata sudah mengalami perubahan pada angka jumlah aslinya, 74. Dalam form C-1 milik pelapor, tertulis caleg nomor 7 berubah menjadi 49 suara. “Ternyata hasil kroscek form C-1 semua saksi kemudian dicocokan dengan

hasil Panwas, jumlahnya memang 74, bukan 49 seperti yang dilaporkan oleh pelapor,” ungkapnya. Menurut Hartono, Panwas hanya bekerja sesuai dengan bukti yang akurat. Namun, karena tidak ada bukti yang mengarah pada penggelambungan suara, maka pihaknya tidak bisa menindaklanjuti laporan itu. ”Kalau memang cukup bukti, pasti akan kami tindaklanjuti ke Bawaslu dan KPU,” terangnya. Jika ditanya lebih jauh terkait dengan temuan itu, Hartono menegaskan kalau itu hanya ulah oknum saja. “Bukan bermaksud apa-apa, apa yang saya katakan sesuai dengan realitas. Setelah laporan itu masuk, kami langsung koordinasi dengan semua pihak, baik PPK, PPL, PPS hingga semua saksi dari partai. Dari hasil itu, semua form sama, jumlah caleg nomor 7 itu adalah 74, bukan 49,” pungkasnya. =SYAMSUNI/YAT

1. Partai Nasdem Suara partai: 5.196 Suara caleg tertinggi: (7) Abdul Salim Syabibi 10.336 Jumlah suara partai dan caleg: 24.713

Rekapitulasi DPR RI Kabupaten Sumenep

2. PKB Suara partai: 13.715 Suara caleg tertinggi: (2) Muh Unais Ali Hisyam 51.052 Jumlah suara partai dan caleg: 107.835

6. Partai Gerindra Suara partai: 6958 Suara caleg tertinggi: (1) KH Ilyas Siraj: 41.347 Jumlah suara partai dan caleg: 80.977

10. Partai Hanura Suara partai: 4.032 Suara caleg tertinggi: (1) HM Farid Al Fauzi 8.792 Jumlah suara partai dan caleg: 36.635

3. PKS Suara partai: 3.800 Suara caleg tertinggi: (1) Ir Abdul Aziz Suseno 3.472 Jumlah suara partai dan caleg: 13.970

7. Partai Demokrat Suara partai: 9.997 Suara caleg tertinggi: (2) Yus Sudarso 36.212 Jumlah suara partai dan caleg: 96.981

11. PBB Suara partai: 2.285 Suara caleg tertinggi: (5) Moh Samaruddin Toyyib 2.606 Jumlah suara partai dan caleg: 9.184

4. PDI Perjuangan Suara partai: 9.371 Suara caleg tertinggi: (1) MH. Said Abdullah: 66.865 Jumlah suara partai dan caleg: 84.607

8. PAN Suara partai: 5.131 Suara caleg tertinggi: (1) Ach Rubaie 13.784 Jumlah suara partai dan caleg: 25.463

12. PKPI Suara partai: 942 Suara caleg tertinggi: (1) KH Imam Huzid : 2.779 Jumlah suara partai dan caleg: 4.409

5.Partai Golkar Suara partai: 6.650 Suara caleg tertinggi: (1) Ir Bambang Mursalin 14.827 Jumlah suara partai dan caleg: 45.854

9. PPP Suara partai: 6.448 Suara caleg tertinggi: (8) Baidowi 12.170 Jumlah suara partai dan caleg: 46.206

Partisipasi pemilih: 704.070 Suara sah seluruh parpol: 576.883 Suara tidak sah seluruh parpol: 127.237

Said Unggul di Sumenep Suara Partai Kebangkitan Bangsa 13.715 SUMENEP – Dari 127.237 pemilih yang menggunakan hak suaranya pada pemilu legislatif 9 April kemarin, calon anggota legislatif DPR RI Dapil XI Kabupaten Sumenep dari PDI Perjuangan nomor urut satu MH. Said Abdullah paling unggul dari caleg seluruh partai politik peserta pemilu lainnya. Caleg petahana tersebut memperoleh suara 66.865. Ketua Panwascam Batuputih Moh. Hartono saat memberikan keterangan pers terkait dengan penggelembungan suara salah satu caleg di Desa Aeng Merra, Selasa (22/4).

Data itu berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu legislatif DPR RI di Komisi Pemilihan Umum Sumenep, Sela-

sa (22/4). Sementara suara partai tertinggi diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 13.715. Sedangkan suara Partai

Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan hanya 9.371. Dan suara caleg tertinggi dari PKB sekaligus tertinggi kedua diperoleh caleg nomor urut satu Moh. Unais Ali Hisyam. Caleg petahana tersebut memperoleh suara 51.052. Caleg yang menempati urutan ketiga dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ilyas Siraj. Caleg nomor urut satu itu memperoleh suara 41.347. =ALI RIDHO

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

PEMBANGUNAN FASILITAS GAS BUMI. GM SBU Distribusi Wilayah II PGN, Wahyudi Anas (kanan), menunjukkan tumpukan pipa gas, saat Penandatanganan Kontrak Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Bumi dan Pengangkutan Pipa Proyek CGN Clusterisasi Tambak Aji Semarang, di Gudang Pipa PGN Ngoro Mojokerto, Jatim. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) bekerjasama dengan PT PGAS Solution, membangun infrastruktur Compressed Natural Gas (CNG) clustering, di kawasan perumahan dan industri Tambak Aji Semarang senilai Rp11 miliar.

KLARIFIKASI

Joni Raih Suara Tertinggi SUMENEP - Pemberitaan terkaitnya tingginya perolehan suara Wiwid Harjo Yudanto, caleg Partai Demokrat dari dapil I, di Koran Madura pada Selasa (22/4) direspons caleg lain dari partai tersebut, Djoni Tunaidy. Caleg nomor urut 1 itu paling tinggi di antara semua caleg yang bertarung di dapil 1. Joni memperoleh suara sebanyak 4.513, sementara Wiwid yang hanya memperoleh 3.353 suara. Data itu diakses langsung dari timses yang diperoleh dari hasil rekap KPU dengan rincian diperoleh dari Kecamatan Kota 1.547 suara, Kecamatan Manding 1.312 suara, Kecamatan Batuan 220, Kecamatan Kalianget 456 suara dan Kecamatan Talango 978 suara. Sehingga perolehan total suara yang terkumpul sebanyak 4.513 suara. “Awalnya saya kaget ketika pagi-pagi sudah ditelepon oleh timses kalau perolehan suara tertinggi justru diraih Wiwid, caleg sesama Partai Demokrat. Pasalnya, timsesnya ikut memantau dan mengawasi ketat perolehan suara hingga penghitungan hasil rekap agar suara saya dipastikan aman. Dan suara saya yang unggul,” klarifikasinya. =ALI RIDHO/YAT

Dana CD Malah Mengurangi APBD Program Dana CD Dinilai Belum Maksimal SUMENEP - Dana Community Development (CD) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan migas bagi daerah penghasil dinilai timpang. Pasalnya, dana CD sebagai program kesejahteraan masyarakat sekitar malah mengurangi anggaran di ABPD. Abdul Aziz Salim Syabibi, pengamat migas Sumenep mengatakan, dana CD untuk daerah penghasil masih belum maksimal. Dari hasil pengamatan dan analisanya, dana CD yang seharusnya menambah program pembangunan malah tidak memberikan dampak cukup signifikan. Ketika ada dana CD, anggaran APBD berkurang. “Mestinya, APBD berbeda, CD juga berbeda. Ingat, dana CD itu untuk menambah, bukan malah mengurangi. Sepengatahuan saya sejak dulu hingga sekarang, ketika CD masuk, maka dipastikan anggaran APBD khusus pembangunan kepulauan itu menjadi berkurang,” katanya, Selasa (22/4). Aziz mencontohkan dana CD, APBN, dan APBD yang menjadi satu. “Coba kita lihat dalam rincian APBD itu. Bisa dipastikan CD, APBD, dan APBN seolah

tidak ada perbedaan, ia menjadi seperangkat. Seharusnya berbeda antara dana APBD dan CD. Sehingga akan jelas, mana APBD, mana dana CD. Sampai saat ini malah sebaliknya, ada dana CD, malah mengurangi APBD. Maka tak salah jika pembangunan untuk daerah penghasil migas itu menjadi tersendat,” jelasnya. Terkait pengelolaan dana CD, Aziz mengaku tak tahu. Tetapi yang jelas, Aziz menjelaskan, dana CD itu bentuknya beragam, bisa untuk lembaga, listrik, dan yang lainnya. “Oleh karena itu, seharusnya ini yang harus dibaca dengan cermat oleh pemerintah agar program yang diberikan oleh perusahaan yang berbentuk dana CD dapat dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat daerah penghasil,” jelasnya. Aziz menyatakan bahwa hal-hal yang berkenaan dengan

Nur Asyur

Anggota DPRD Kabupaten Sumenep perihal CD, baik nilai anggaran CD hingga pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Wakil Bupati sebagai ketua CD. “Itu ada aturannya, kalau tidak salah, 5 persen dari pajak. Itu adalah ketentuan undang-undang, bahkan harus transparan. Jangan sampai dana CD itu menjadi banjakan orang-orang yang tak bertanggung jawab,” tegasnya. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sumenep asal Kepulauan Sapeken, Nur

Asyur menganggap bahwa kurang maksimalnya program dana CD di kepulauan akibat tidak adanya sosialiasi kepada masyarakat. “Sehingga program dana CD untuk daerah penghasil belum tampak maksimal, bahkan bisa dikatakan tak berdampak apa-apa, malah pembangunan untuk daerahnya menjadi terbengkalai,” jelasnya. Politisi PKS tersebut melihat, selama ini dana CD tersebut tidak merata. “Oleh karena itu, perlu ada perencanaan yang strategis, agar program tersebut sama rata ke desa-desa daerah penghasil. Artinya, tidak hanya satu daerah saja. Sehingga program itu akan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” terangnya. Ketua CD Kabupaten Sumenep, Soengkono Sidik belum bisa dikonfirmasi. Pasalnya, ketika Koran Madura mendatangi kantornya, Wakil Bupati Sumenep itu sedang berada di luar kota. “Mohon maaf, Mas, Bapak sedang ke luar kota, ada agenda,” kata salah satu ajudan di Kantor Wakil Bupati. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

Harga Sewa Pasar Mahal Wakil Ketua Komisi B: Seharusnya Harga itu Disesuaikan SUMENEP - Sewa tempat atau serah guna pasar untuk pembangunan Pasar Anom dinilai terlalu mahal. Sebab, para pedagang dipekirakan harus mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan juta untuk menyewa kios, toko atau lainnnya. Akibatnya, banyak pedagang yang mengeluh dengan harga yang cukup tinggi itu. Informasinya, untuk toko A dengan luas 4x4 meter, harus membayar Rp 160.000.000 dengan uang muka (down payment/ DP) Rp 48.000.000 atau 30 persen dari harga pasar. Kemudian untuk stan A dengan luas 3x4 meter pedagang harus membayar sewa Rp 120.000.000 dengan DP 36.000.000. Sedangkan khusus untuk kios pedagang harus membayar Rp 50.000.000 seluas 1,75x2,50 meter, dengan DP 15.000.000. Lalu, untuk kantin, pedagang harus mengeluarkan dana Rp 150.000.000 dengan DP Rp 45.000.000. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep, Dwita Andryani menjelaskan, dari hasil auditnya harga yang dipatok pada nota kesepakatan pembangunan pasar sulit dijangkau. Sebab, harga itu terlalu mahal, apalagi di Pasar Anom masuk kategori pedagang menengah ke bawah. ”Seharusnya, harga

itu disesuaikan dengan kemampuan pedagang. Kami yakin itu sangat memberatkan,” katanya. Untuk itu, Komisi B akan mempelajari kembali harga serah guna pasar tersebut, agar sewa pasar bisa dijangkau oleh pedagang. “Sebenarnya, kami sudah mempelajari semuanya dari draf nota kesepakatan pembangunan pasar itu, hanya saja kami masih perlu mempelajari lagi terkait dengan harga serah guna tempat tersebut agar lebih ringan,” jelasnya. Politisi PAN itu mengungkapkan, setelah investor menyodorkan kontraktual pasar dan sudah disetujui oleh Pemkab tidak serta merta langsung diterima, masih harus diaudit dari bentuk kerja sama antara investor dan Pemkab. “Sehingga nanti dari hasil audit tersebut, dapat diketahui kebenaran bentuk kerja sama itu, termasuk harga dari yang dis-

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Dwita Andryani saat diwawancarai wartawan terkait harga sewa pasar di ruang kerjanya, Selasa (22/4).

odorkan oleh investor berapa,” terangnya. Padahal dalam MoU pembangunan pasar itu, investor harus menyerahkan dulu ke pemerinah, kemudian melalui proses audit dari legislatif. “Baru setelah dike-

tahui harganya berapa dengan subsidi sekian, maka akan diserahkan lagi ke investor untuk dijual. Kalau seperti ini kan menyalahi MoU, belum selesai diaudit, mereka sudah berani melakukan penjualan. Oleh karena itu, kami

akan bahas lagi di komisi dengan mengundang beberapa pihak terkait dengan kepastian bentuk kerja sama ini, agar tidak kesepakatan yang telah dibangun itu tidak terciderai,” tegasnya. =SYAMSUNI/YAT

DUGAAN PENIPUAN

Pengacara Azasi Hasan Persoalkan Locus Delicti

Warga memotong sirip Hiu usai dibongkar dari kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera, Lampulo, Banda Aceh. Ikan hiu yang hingga kini masih terus diburu para nelayan, meski mendapat kecaman dari para aktivis lingkungan dari berbagai negara, karena harga siripnya yang bernilai ekonomi hingga mencapai Rp2 juta/ kg, bahkan lebih menurut permintaan pasar.

SUMENEP – Penyidikan yang berujung pada penahanan mantan Calon Bupati Sumenep Azasi Hasan yang diduga terlibat penipuan lelang mobil Meredes Benz dan penggelapan uang Rp 200 juta menuai protes dari penasihat hukumnya (PH). Penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dinilai lemah. Itu karena locus delicti (tempat kejadian perkara) belum ada kejelasan. Sebab, dalam rangkaian transfer yang dilakukan Hariksan selaku pelapor kepada Azasi Hasan terjadi di empat tempat. Yakni Johor, Batam, Jakarta dan Surabaya. Anehnya, kasus ini malah ditangani oleh Polres Sumenep, yang tidak ada kaitannya dengan lokasi kejadian. ”Padahal, lokasi kejadiannya itu yang sudah pasti antara Batam dengan Jakarta,” kata Rudi Hartono, penasihat hukum tersangka Azasi Hasan. ”Mestinya harus dipastikan

terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Bukan lantas melakukan penahanan terhadap klien saya. Sebab jika locus delicti-nya Jakarta, maka kasus ini harus diproses di Kepolisian Jakarta bukan malah di Sumenep. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” jelasnya. Sebab, menurut Rudi, locus delicti itu akan menentukan dua hal seperti yang tertuang dalam Pasal 2-9 KUHP. Pertama apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana atau tidak. Selain itu, locus delicti juga akan menentukan pengadilan mana yang memiliki wewenang terhadap kasus tersebut dan ini berhubungan dengan kompetensi relatif. Dia menambahkan, kasus yang menimpa kliennya bukan terkait dengan penipuan dan penggelapan mobil. Menurut dia, kliennya hanya terlibat aksi pinjam meminjam uang terhadap pelapor (Hariksan) yang digunakan untuk kepentin-

gan kampanye. ”Makanya, penahanan itu justru sangat merugikan klien kami ini,” ungkapnya. Tidak hanya itu, menurut Rudi Hartono, sebenarnya pelapor (Hariksan) sudah tidak ada kerugian karena uang pinjamannya sudah dilunasi atau dikembalikan oleh kliennya yang dibuktikan dengan pencabutan BAP. Maka proses hukum terhadap kliennya sudah tidak ada persoalan. Namun ternyata kebijakan Kapolres Sumenep justru melanjutkan kasus ini dan diselesaikan dengan proses ligitasi dengan status P-19. Sementara Kapolres Sumenep AKBP Marjoko saat dihubungi melalui telepon selulernya belum ada tanggapan. Meski sudah dilayangkan pesan pendek terkait keberatan kuasa hukum terkait locus delicti kasus tersangka pada yang bersangkutan, juga belum ada respon hingga berita ini diturunkan. =ALI RIDHO/YAT

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO F MADURA Bangkalan

RABU 23 APRIL 2014 No. 0347 | TAHUN III

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

Puluhan Mobil Mainan Disita Pemiliknya Tidak Patuh Peraturan BANGKALAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan sudah kehabisan kesabaran dengan sikap tak patuh para penyedia jasa mobil mainan terhadap peraturan yang berlaku. Buktinya, puluhan mobil mainan yang biasa digelar di halaman Stadion Gelora Bangkalan (SGB) disita lantaran peringatan yang diberikan cenderung diabaikan. Sikap tegas penegak peraturan daerah (Perda) ini setelah para penyedia jasa mainan mengabaikan peraturan yang ada. Apalagi peraturan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan tersebut ditandatangani sendiri oleh para pemilik mobilmobilan tersebut. Dalam pernyataan itu berbunyi, larangan menempatkan lapak maupun benda-benda untuk melakukan kegiatan usaha di tempat-tempat yang tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang. "Sepuluh mobil mainan yang kami sita karena ditinggalkan pemiliknya di halaman SGB. Padahal mereka sudah menandatangani penyataan itu," papar Kapala Sat-

pol PP Bambang Setiawan melalui sekretaris Joni Artiono. Pihaknya terpaksa menindak tegas dengan menyita mainan tersebut untuk menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan. Sebab sebelumnya sudah berulangkali diberikan peringatan. Namun tetap saja peringatan itu tidak diindahkan. Apalagi pihak penyedia jasa mainan tersebut bersedia menerima sanksi apabila melanggar pernyataan yang telah ditandatangi. Maka dari itu, barang yang disita baru bisa diambil satu bulan sejak dilakukan penyitaan. "Kami sita semata-mata agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. Terlebih bisa

DISITA. Puluhan mobil mainan yang diamankan Satpol PP karena ditinggal di halaman SGB.

mematuhi aturan yang berlaku," katanya. Disinggung mengenai denda bagi pemilik mobil mainan yang disita, Joni mengaku sampai saat ini pihaknya belum memberlakukan kebijakan tersebut. Sanksi

DUGAAN PENGANIAYAAN

Kuasa Hukum Gery Berencana Melapor ke Polda BANGKALAN - Laporan kasus dugaan penganiayaan yang dialami Gersom Ary Sepvianto (Gery), 21, mahasiswa UTM yang juga kader GMNI Bangkalan ditolak Polres setempat. Polres berdalih laporan tidak dapat diterima karena masih ditangani pihak Satlantas sebagai kasus kecelakaan. Padahal secara aturan semestinya diterima. Sebab yang dilaporkan merupakan dugaan kasus penganiayaan. Maka dari itu, penasehat Hukum (PH) Gery akan membawa kasus tersebut ke Polda Jawa Timur. Selaku PH Gery, Arif Sulaiman SH merasa kecewa atas sikap penegak hukum tersebut. Apalagi awal mendatangai sentra pelayanan kepolisisan terpadu (SPKT), penyidik sudah menerima laporan tersebut. Namun, setelah melakukan koordinasi dengan pihak Satlantas laporan tidak diterima dengan alasan masih masuk tahap LP 1. Dengan demikian, perlu adanya pelimpahan berkas dari Satlantas jika memang terindikasi adanya penganiayaan. "Jelas sangat kecewa karena

pada awalnya diterima. Tapi setelah ada koordinasi, laporan ini ditolak. Perlu digaris bawahi kasus ini ranahnya berbeda antara kecelakaan dengan penganiayaan," sesal Arif. Memang kasus tersebut berawal dari kecelakaan, akan tetapi dari peristiwa ini timbul dua perkara, yakni kecelakaan dan dugaan penganiayaan. Jadi yang dibuat saat ini adalah laporan terkait dugaan tersebut. Secara regulasi aturan mana yang tidak memperbolehkan membuat dua laporan dalam satu peristiwa yang menimbulkan dua permasalahan. Beda halnya jika satu peristiwa itu tidak ada permasalahan lain. "Peraturan apa yang digunakan polisi menolak laporan ini. Kan sudah jelas dalam satu peristiwa timbul dua kasus. Jadi sah jika ada dua laporan," tuturnya. Menurutnya, ia akan melihat sejauh mana kinerja aparat penegak hukum dalam memproses kasus tersebut, jika tidak beres akan dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Terlebih laporan yang disusun berdasarkan pengakuan

Gery sendiri atas dugaan penganiayaan yang menimpa dirinya beberapa waktu lalu. Selain itu, bukti hasil visum juga menguatkan dugaan tersebut. Sikap kecewa juga dirasakan oleh ibu Gery, Ely Ermaning Tyas yang ikut serta ke Polres Bangkalan. Ia merasa bingung dengan penolakan tersebut. Sebab baru kali ini laporan satu peristiwa yang menimbulkan dua permasalahan harus menunggu hasil dari laporan yang pertama. "Saya bingung karena baru kali ini laporan kasus yang berbeda itu ditolak. Yang kami laporkan ini kasus penganiayaan, menjadi salah jika kami melaporkan kasus kecelakaan itu," jelasnya. Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKP Sulistyono melalui Kasat Reskrim AKP Andy Purnomo menyatakan pihaknya tidak menolak laporan tersebut. Hanya saja secara prosedural kasus ini masih dinyatakan sebagai kecelakaan murni. Akan tetapi, jika ada indikasi penganiayaan, maka Satlantas harus melimpahkan ke Reskrim. = DONI HERIYANTO/RAH

yang diberikan hanya berupa teguran saja. Akan tetapi, jika masih tetap mengabaikan peringatan dan teguran tersebut Satpol PP tidak segan-segan mengambil tindakan lebih tegas. â€œKami tetap akan melakukan

doni heriyanto/koran madura

operasi di depan area SGB. Penyitaan akan terus dilakukan kepada pengusaha yang membiarkan alat-alatnya ditinggal di area SGB. Kalau denda, kami belum tahu masalah itu,â€? tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BISNIS PROPERTI

Pengembang Sering Ingkar Janji BANGKALAN - Pengusaha di bidang properti dan bisnis perumahan sudah menggeliat di Bangkalan. Lebih dari dua puluh usaha di bidang perumahan yang beroperasi. Terutama pada kawasan strategis di tengah kota atau pun di pinggiran kota. Namun salah satu kendala dalam perkembangan bisnis perumahan sendiri berupa konsistensi dari pengembang sehingga banyak masyarakat yang kecewa. Berdampak pada minat konsumen yang akan membeli properti tersebut. Menurut Kanwil BTN Madura, Darminto, pengembang harus konsisten dalam mengelola perumahan yang dibuat, sehingga usaha tersebut bisa terus berkembang. Sebab bila pengembang tidak konsisten, bisnis propertinya tidak akan menjadi lirikan konsumen. Bahkan bisa-bisa ditinggal, itu berakibat pada menurunnya penjualan mereka. Seperti pemenuhan janji dari pengembang, apabila berjanji kepada konsumen untuk membangun rumah membutuhkan

waktu 4 bulan, maka harus ditepati. Jangan sampai molor hingga berbulan-bulan. Jika sudah begitu kepercayaan masyarakat pada pengembang akan berkurang. Di samping itu, pengembang juga mempunyai kewajiban untuk membangun fasilitas umum pada perumahan yang telah dibuat. "Jika tidak ada fasilitas umum, perlu ditagih sampai dibangun. Kebanyakan yang terjadi, ketika sudah laku, pengembang berjanji akan menyelesaikan dalam waktu 4 bulan. Kenyataan tidak cepat dipenuhi," jelasnya. Saat ditanya mengenai infrastruktur berupa fasilitas umum perumahan yang belum direalisasikan, tentunya pengembang harus menyelesaikan. Seperti jalan yang harus diperbagus, irigasi air yang wajib ditata rapi. Apalagi perumahan sudah berdiri lebih dari 5 tahun. "Ya harus sesuai kesepakatan, kalau jalannya akan dibuat paving ataupun hotmix. Namun, wajib untuk memberikan fasilitas umum yang baik," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

Gerindra Melejit PDIP Tertahan di Urutan Kedua BANGKALAN - Perolehan kursi anggota legislatif kabupaten Bangkalan didominasi partai Gerindra. Berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilihan legislatif (Pileg) 2014, Senin pagi kemarin (21/4) lalu, menempatkan partai berlambang garuda tersebut sebagai pemilik kursi terbanyak. Perolehan suara yang diperoleh mengungguli partai-partai kontestan lainnya. Dalam hasil rekapitulasi suara yang berlangsung di aula MAN Bangkalan, Partai Gerindra memperoleh sebanyak 146.547 suara. Perolehan suara tersebut tersebar di 6 daerah pemilihan (dapil) atau 18 kecamatan yang ada di Kabupaten setempat. Praktis suara sebanyak itu mendapatkan jatah 10 kursi. Apalagi tambahan 5 kursi dari periode sebalumnya yang hanya 45 menjadi 50 kursi semakin mengokohkan partai Gerindra. Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura, perolehan kursi dewan, Gerindra sebanyak 10 kursi, d PDIP 7 kursi, Demokrat 6 kursi, dan PPP 6 Kursi. Selanjutnya, PKB 5 kursi, PAN 4 Kursi, Hanura 4 kursi, PKS 3 kursi, dan Golkar 3 kursi. Sementara Nasdem dan PKPI masing-masing mendapatkan 1 kursi. Sedangkan PBB tidak memperoleh kursi sama sekali. Katua KPUD Bangkalan Fau-

zan Djakfar mengatakan untuk mengetahui nama-nama yang akan menempati kursi perwakilan rakyat dari masing-masing partai tersebut, masih menunggu bilangan pembagi pemilih (BPP). Sebab dari BPP akan diketahui para calon anggota legislatif yang lolos. "KPUD belum menetapkan karena masih harus melalui pleno BPP pekan ini. Jadi silahkan dihitung saja, masyarakat kan sudah cerdas,'' jelas Fauzan. Menurutnya, penetapan perolehan kursi partai dan penetapan siapa yang terpilih untuk mengisi kursi DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019 akan berlangsung 11-13 Mei mendatang. Dengan demikian, pihaknya tidak mau bersepekulasi terkait siapa saja yang menduduki kursi dewan. Sebab pihaknya akan tetap mengacu pada hasil pleno BPP. = DONI HERIYANTO/RAH

SEPI. Kantor BPN Cabang Bangkalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta No. 17 tampak sepi.

moh ridwan/ koran madura

AGRARIA

Program Prona Masih Belum Rampung BANGKALAN - Pengerjaan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) hingga saat ini masih belum rampung. Berkas pengajuan masyarakat terkait pembuatan sertifikat tanah masih belum diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Cabang Bangkalan. Dalam program tersebut, pembuatan sertifikat tanah digratiskan. Hanya saja, syarat-syarat yang bersifat administrasi tetap dibebankan kepada masyarakat yang hendak mengurus. Akan tetapi, hingga bulan April, pengurusan prona belum sepenuhnya sesuai target yang dicanangkan. "Dokumen prona sudah ba-

nyak yang masuk. Tetapi, tidak secara keseluruhan. Sebab, target yang ditetapkan sebanyak 2.000 dokumen," kata Kepala BPN Bangkalan, Winarto, kemarin (22/4). Dia menjelaskan masyarakat masih belum sepenuhnya mengurus program gratis yang telah disediakan pemerintah tersebut. Sehingga targetnya masih belum terpenuhi. Masalahnya, diduga karena faktor administrasi yang belum dipenuhi oleh pendaftar. Sebab yang menjadi koordinator adalah kepala desa. "Karena ini menyangkut surat Koher sehingga yang mengetahui adalah kepala desa, maka baiknya

dikoordinatori kades. Meskipun pengurusan secara individu tidak menjadi masalah. Karena yang buku Koher ada di kelurahan," terangnya. Dia menambahkan pada bulan Juni, sertifikat tanah sudah harus diterbitkan oleh BPN sebanyak 50 persen dari pendaftar prona. Untuk bulan September sebanyak 70 persen dan akhir Desember harus sudah terbit sertifikat seluruhnya. "Bulan juni akhir harus terbit 1.000 bidang sertifikat tanah. Pada bulan September sebanyak 1.700 bidang. Sisanya akan terbit bulan Desember," imbuhnya. = MOH RIDWAN/RAH

SERTIFIKASI

Pembayaran Tunggakan Masih Belum Sempurna BANGKALAN - Dana tunjangan sertifikasi guru di kabupaten Bangkalan masih tak terurus secara baik. Tunggakan setiap tahun terus terjadi, tak teratasi. Bahkan untuk tahun ini saja, di daerah tersebut sejumlah guru di Kabupaten Bangkalan tengah menanti tunjungan sertifikasi triwulan pertama yang belum kunjung cair. Padahal di daerah lain tunjangan guru itu sudah ada yang dicairkan. Beberapa guru belum menerima penuh tunjangan sertifikasi pada tahun 2010, 2011, dan tahun 2012. Penerimaan pada tahun-tahun tersebut tidak

sampai 12 bulan. Tidak diketahui secara pasti mengenai belum terbayarnya tunjangan sertifikasi secara penuh. Karena tunggakan pemerintah untuk membayar gaji sertifikasi menjadi beban pada mereka. "Tunjangan sertifikasi untuk guru PNS memang belum cair. Dalam waktu dekat akan segera dicairkan. Paling lama minggu depan sudah bisa diterima," kata Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Bangkalan Mohni, kemarin (21/4). Menurut Mohni, tahapan pencairan sertifikasi masih perlu verifikasi data oleh pemerintah

pusat terhadap guru penerima tunjangan. Setelah proses verifikasi akan dilanjut dengan validasi data, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana. Untuk penerima tunjangan tersebut, lanjutnya, lebih dari 3.000 guru PNS. Pencairan dana sertifikasi kali ini belum diketahui apakah pencairan triwulan pertama akan bersamaan dengan hutang tunjangan sertifikasi pada tahuntahun sebelumnya. Sebab pada tahun sebelumnya pembayarannya masih belum genap, sehingga pemerintah masih mempunyai tanggungan utang.

"Bersamaan atau tidak belum pasti. Yang jelas semuanya akan dibayar, karena semua ada datanya. Rata-rata yang belum terbayarkan atau masih nunggak berfariasi antara satu hingga tiga bulan. Adapun besaran tunjangan sertifikasi setiap bulan, sama dengan gaji pokok penerima," terangnya. Dengan dicairkannya dana sertifikasi diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan di Bangkalan. Khususnya para guru dalam memberikan pelajaran kepada siswa. Kinerjanya harus ditingkatkan, tidak boleh menurun.

Sementara itu, Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Dewan Pendidikan (DP) Bangkalan Jimhur Saros menyatakan tunjangan sertifikasi merupakan hak para guru. Guru yang telah menerima manfaat dari tunjangan tersebut wajib meningkatkan kualitas dan profesionalitas kependidikannya. "Akan menjadi tidak berarti, apabila pemerintah memberikan dana sertifikasi kalau itu tidak dibarengi dengan kompetensi guru yang baik. Sehingga semakin membuat mereka terlena, dampaknya akan berpengaruh terhadap kondisi anak didik," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

H H

KORAN MADURA

KRONIKA

RABU 23 APRIL 2014 RABU0347 23 APRIL 2014 | No.III 0347 | TAHUN III No. | TAHUN

Bupati Sumenep Apresiasi Serap Aspirasi Disperta SUMENEP – Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) menggelar serap aspirasi di Balai Pennyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Gapura, Selasa (22/4). Bupati Sumenep A. Busyro Karim cukup mengapresiasi acara tersebut. Menurut Bupati, kegiatan serap aspirasi ini bisa membantu petani untuk menyampaikan keluh kesahnya. Sehingga, pemerintah bisa langsung mengambil langkah tegas dari hasil pertemuan. ”Utamanya, soal kendala pertanian, langsung dicarikan solusi oleh Pemkab. Sehingga, output-nya, bisa meningkatkan kualitas pertanian dan mensejahterakan petani,” katanya. Ia meminta kegiatan tersebut terus ditingkatkan. Sehingga kedepannya petani lebih giat dalam berkarya dari hasil pertaniannya sendiri. ”Itu harapan yang sangat penting, dan perlu kami sampaikan,” tuturnya. Serap aspirasi yang kesekian kalinya itu berlangsung cukup semarak.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN MENGUCAPKAN

SELAMAT DAN SUKSES SATU TAHUN KEPEMIMPINAN

SEMANGAT. Bupati Sumenep A. Busyro Karim (tengah), Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sumenep Bambang Heriyanto (dua dari kanan)pada kegiatan serap aspirasi, Selasa (22/4). Sambutan sejumlah kelompok tani (poktan) yang ada di Kecamatan Gapura cukup besar kepada orang nomor satu di kota Sumekar. Pada kesempatan itu, anggota poktan menyampaikan keluh kesah mereka. Misalnya, terkait ketersedian pupuk dan infrastruktur pertanian. Sehingga, acara berlangsung dialogis, terkesan tidak ada batas antara Bupati dengan poktan. Kepala Disperta Sume-

nep Bambang Heriyanto menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan serap aspirasi ini. Ini merupakan langkah positif untuk mempertemukan semua persepsi di antara satker terkait dengan para petani. ”Kami yakin, jika semua polemik di lingkungan petani sudah bisa diselesaikan, maka petani akan mandiri. Ini yang menjadi target kami,” katanya.

Drs. H. Achmad Syafii, M.Si Bupati Pamekasan

Drs. Khalil Asy’ari Wakil Bupati Pamekasan

SEMOGA BISA MENGEMBAN AMANAH MENUJU KABUPATEN PAMEKASAN YANG LEBIH BAIK

HALILI Ketua DPRD

H. SAHRAWI, BA Wakil Ketua

H. M. SULI FARIS, SH Wakil Ketua

KHAIRUL KALAM, S.Sos Wakil Ketua

=ADV/JUNAEDI/YAT

MUSYAWARAH KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS) SMA NEGERI KABUPATEN PAMEKASAN MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES SATU TAHUN KEPEMIMPINAN

Keluarga Besar Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Sampang Mengucapkan

Selamat Hari Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang Drs. H. Achmad Syafii, M.Si Bupati Pamekasan

”Mari kita wujudkan cita-cita besar RA Kartini menuju bangsa maju dan berjaya”

Drs. Khalil Asy’ari Wakil Bupati Pamekasan

SEMOGA BISA MENGEMBAN AMANAH MENUJU KABUPATEN PAMEKASAN YANG LEBIH BAIK

Drs. BASYO’IR, M.Pd Ketua/ Kasek SMAN 1 Pamekasan

Dra. Hj. FARIDAH, M.Pd Sekretaris/ Kasek SMAN 5 Pamekasan

Kasek SMAN 3 : Drs. H. ABDUL AZIZ, M.Pd Kasek SMAN 4 : H. MOH. ARIFIN, S.Pd . MPd Kasek SMAN Pakong (Plt) : Drs. ACHMAD TAUFIK S

Kasek SMAN Pademawu Kasek SMAN Galis Kasek SMAN Waru

Drs. MUYANTO, M.Pd Bendahara/ Kasek SMAN 2 Pamekasan : Drs. Kamaruddin, M.MPd : Drs.R.P. Moh. Nur Komari, M.Pd : H. Sumarwan, S.Pd, M.Pd

H. SAIFUDDIN ZUHRI, SH, M.Hum Ketua PN

Kronika Pasang Iklan di Koran Madura HUBUNGI: 0328 - 6770024

KORAN MADURA RABU 23 APRIL 2014

KRONIKA

RABU 23 APRILNo. 20140347 | No. 0347 | TAHUN III III | TAHUN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sampang

Mengucapkan

Selamat Hari Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang ”Mari kita wujudkan cita-cita besar RA Kartini menuju bangsa maju dan berjaya”

Ir. TONY MOERDIWANTO, M.Si Kepala Dinas PU Pengairan

Ir Wahyu Prihartono, MM Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Drs. Moh Amiruddin Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

H.A. MALIK AMRULLAH, SH, M.Si Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ir. RPH. MOH ZIS, MT Kepala Dinas PU Bina Marga

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES SATU TAHUN KEPEMIMPINAN

Drs. MUHAMMAD YUSUF SUHARTONO, M.Si Kepala Dinas Pendidikan

Kabid. TK Dan SD Kabid. Pendidikan Menengah Kabid. Pengawasan dan Pendidikan Luar Sekolah Kabid. Ketenagaaan

: Drs. Prama Jaya : Drs. Moh. Tarsun : Drs. Suyud, M.Si : Drs. Suryanto

Drs. H. Achmad Syafii, M.Si Bupati Pamekasan

Drs. Khalil Asy’ari Wakil Bupati Pamekasan

SEMOGA BISA MENGEMBAN AMANAH MENUJU KABUPATEN PAMEKASAN YANG LEBIH BAIK

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014|NO. 0347|TAHUN III PROBOLINGGO J KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 23 APRIL 2014 NO. 0347 | TAHUN III

Dapil 1 (Pamekasan, Tlanakan) 1. Ismail (Demokrat) 2. Taufiqurrahman (Gerindra) 3. Abdul Haq (PAN) 4. Haeri (PDIP) 5. Wardatus Sarifah (Nasdem) 6. Suryono (PKS) 7. Sri Rahayu Ningsih (PBB) 8. Maskur Rasid (PPP)

: 6.360 suara : 5.041 : 3.288 : 3.627 : 2.837 : 3.316 : 2.776 : 2.759

Dapil 2 (Proppo, Palengaan) 1. Muhammad Sahur (PPP) 2. Anwar Syamsidi (PPP) 3. Fathorrahman (PPP) 4. Imam Hosairi (PKB) 5. Ach. Tatang (Golkar) 6. Bahrullah (PBB) 7. Apik (Nasdem) 8. Muhammad Rusi (PAN) 9. Nur Fatilah (Demokrat)

: 13.140 : 8.184 : 5.212 : 4.564 : 6.469 : 5.049 : 4.998 : 4.756 : 2.808

Dapil 3 (Waru, Pasean, Batumarmar) TETAP MENANAM. Buruh tani mencabut bibit padi untuk selanjutnya ditanam kembali di areal persawahan Desa Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Meski sudah mendekati musim kemarau, petani di kawasan itu tetap menanam padi di musim tanam kedua ini. Selain mempertimbangkan masih banyak air sisa musim penghujan dan supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan pangan.

Bansos Tebu Berpotensi Menguap Warga Menerima Dana Sewa Beragam PAMEKASAN – Setiap petani yang menyatakan siap menanam tebu dipastikan akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah senilai Rp 6 juta. Namun bansos itu berpotensi menguap keluar dari Kabupaten Pamekasan. Sebab pengembangan tebu di Pamekasan terpusat di dua desa, yakni Batukalangan dan Candi Burung, Kecamatan Proppo. Pada dua desa itu sebagian tanaman tebu bukan milik warga Pamekasan, tetapi hanya menyewa lahan untuk ditanami tebu. Sehingga bansos yang diperuntukkan bagi petani berpotensi mengalir pada pihak penyewa, sedang pemilik tanah yang sama sekali tidak tahu apa pun keuntungan menanam tebu hanya jadi penonton. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan, Ajib Abdullah mengatakan sebenarnya bisa saja penyewa itu mendapatkan bansos, karena memang sudah menjadi haknya. Itu sudah masuk kategori petani tebu. Sedang pemilik tanah tidak berhak mendapatkan bansos itu

karena bukan petaninya. Namun pihaknya memastikan penyewa dari luar Pamekasan tidak akan diberikan bansos, sebab kuota bantuan dari pemerintah Jawa Timur hanya cukup untuk petani asli Pamekasan. “Dari 110 hektare lahan yang ditanami tebu kuota bansosnya hanya 90 hektare saja. Jadi dipastikan bantuannya hanya untuk warga Pamekasan, karena itu yang kami utamakan,” katanya. Dia menjelaskan dana Rp 6 juta tersebut dijadikan sebagai biaya pembibitan ditambah lagi uang tunai senilai Rp 3,8 juta melalui kelompok tani untuk pupuk. Selain bantuan sosial, petani yang lahannya siap ditanami tebu akan mendapatkan pinjaman lunak sebesar Rp 14 juta dengan bunga 6 persen per tahun. Diakuinya di Dusun Duko, Desa Candi Burung, Kecamatan Proppo, Pamekasan, beberapa

petak kebun tebu hanyalah milik penyewa dari salah satu desa di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Bahkan keberadaan tebu di dusun tersebut tidak banyak diketahui oleh warga setempat karena lebih banyak warga bertani seperti biasanya. Menanam padi saat penghujan dan tembakau atau kacang-kacangan saat musim kemarau. Dari penyewa tersebut, warga menerima uang sewa beragam, mulai dari Rp 1,6 juta hingga Rp 2 juta per 4 tahun setiap petaknya, bergantung negoisasi dan luasan tanahnya. Salah satunya milik Bu Sinni warga Desa Candi Bururng yang disewakan kepada salah satu petani tebu dari Kecamatan Omben, Sampang, seharga Rp 1,6 juta per petak, per 4 tahun. Sehingga sewa lahan yang diterima petani sebesar Rp 400 ribu per tahunnya. “Kalau saja pemilik tanah itu tahu menanam tebu akan mendapatkan bantuan yang lebih besar dari uang sewa yang didapatkan. Saya yakin mereka mau menanam. Makanya kami giatkan sosialisasi disana,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

1. Andi Suparto (PPP) 2. Muksin (PPP) 3. Munaji (PKB) 4. Faruk Ali (PKB) 5. Suli Faris (PBB) 6. Iskandar Zulkarnain (PBB) 7. Moh. Tharmom (PAN) 8. Moh Ali (Demokrat) 9. Al Anwari (PKS) 10. Hasyim (Nasdem) 11. Fadli (Golkar)

: 8.320 : 5.655 : 5.671 : 5.013 : 5.735 : 5.208 : 6.191 : 3.150 : 4.273 : 4.581 : 3.720

Dapil 4 (Kadur, Pakong, Pegantenan) 1. Halili (PPP) 2. Ahmadi (PPP) 3. Moh. Zaiful (PKB) 4. Rida’i (Gerindra) 5. Robbi Fernandi (Demokrat) 6. Zainal Abidin (PAN) 7. Imam Syafii Yahya (Golkar) 8. Sulhan (PBB)

: 9.004 : 4.568 : 6.563 : 6.498 : 4.702 : 3.313 : 4.516 : 4.338

Dapil 5 (Pademawu, Galis, Larangan) 1. Muhammad Karimulla (Gerindra) 2. Iskandar (PPP) 3. Hermanto (Demokrat) 4. Rize Ikhwan Muttaqin (Golkar) 5. Samsuri (PKB) 6. Muhammad Hadari (Nasdem) 7. Agus Sukarmadi (PDIP) 8. Moh. Hosnan (PAN) 9. Harun Suyitno (PKS)

: 6.149 : 6.264 : 5.360 : 4.848 : 5.111 : 2.784 : 4.850 : 5.481 : 2.268

*Sumber KPU Pamekasan NB: Masih ada 50 TPS yang proses rekapitulasi ulang.

10 Besar Caleg Provinsi Jatim 1. Badrut Tamam (PKB) 2. Kagik Martolo (Gerindra) 3. Alyadi (PKB) 4. Fariduddin (Demokrat) 5. Hadi Sumitro (Demokrat) 6. Zainul Fahmi (PPP) 7. Dewi Khalifah (PPP) 8. M. Kholilullah (PPP) 9. Achmad Iskandar (Demokrat) 10. Moh. Ibrahim Salim (PAN)

: 105.075 suara : 36.328 : 35.424 : 34.894 : 20.393 : 19.579 : 17.269 : 11.977 : 10.969 : 10.902

8 Besar Caleg DPR RI di Pamekasan 1. Kholilurrahman (PKB) 2. Baidowi (PPP) 3. Achsanul Qosasi (Demokrat) 4. Said Abdullah (PDIP) 5. Abdullah Ibrahim (Nasdem) 6. Mat. Nasir (Demokrat) 7. Moh. Nizar Zahro (Gerindra) 8. Ach. Rubaie (PAN)

: 104.943 suara : 50.183 : 46.778 : 34.412 : 25.957 : 22.806 : 13.859 : 13.787

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014 NO. 0347| TAHUN III

KELUYURAN. Siswa MAN Pamekasan dengan mudah keluar sekolah, karena sedang mogok belajar, kemarin

Pelajar MAN Mogok Belajar Lagi Kecewa karena Pemangku Kewenangan hanya Umbar Janji PAMEKASAN - Siswa MAN Pamekasan kembali melakukan aksi mogok belajar. Mereka kecewa lantaran hingga saat ini kepala MAN Pemekasan, Moh Taufiqi belum diganti. Siswa memilih untuk bersantai di luar kelas dibandingkan belajar, Selasa (22/4) kemarin. Sejak bel masuk berbunyi hingga jam pelajaran terakhir lumpuh. Para guru yang mencoba mengajar seperti biasa mendapat penolakan dari siswa. Kendati tidak meninggalkan sekolah, ratusan siswa MAN Pamekasan terlihat di luar kelas di berbagai lokasi di sekitar sekolah. Bahkan sebagian siswa ada yang santai di luar sekolah. Sebagian guru yang kecewa karena tidak bisa mengajar me-

milih pulang, karena tidak ada satu pun yang diterima mengajar sebelum ada keputusan resmi dari Kanwil Kemenag Jawa Timur tentang penggantian Kepala MAN Pamekasan Moh Taufiqi. Menurut Egi Yuliatin, salah satu siswi di MAN Pemekasan, kondisi sekolahnya masih belum kondusif. Siswa yang menuntut untuk segera ada penggantian kepala sekolah (Kasek) di sekolah tersebut kecewa dengan ketidak-

tegasan pemangku kebijakan yang membiarkan kasus tersebut berlarut-larut. “Semua siswa sepakat tidak mau belajar hari ini, kalau ada guru yang datang ke kelas kami minta tidak ngajar dulu. Bukan karena apa-apa, tapi kami ingin MAN Pamekasan bisa kondusif lagi dengan berganti Kepala,” katanya. Untuk itu, lima hari sebelum ujian nasional (UN), tepatnya pada 8 April 2014 lalu, ia bersama temannya Farid Anwar mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Tujuannya sama, yaitu meminta agar Kanwil segera menyelesaikan polemik di MAN dengan secepatnya mengganti kasek Taufiqi.

Mereka yang ingin mencurahkan segala keinginannya itu tidak berhasil menemui Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Mahfudh Shodar. Mereka hanya bisa bertemu dengan kepala seksi Pendidikan Agama Islam (kasi PAIS) Supandi. Namun Egi Yuliatin mengaku tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Supandi. Pejabat di Kanwil tidak bisa memastikan kapan penggantian tersebut dapat dilakukan. Mereka hanya meminta agar siswa bisa menunggu minimal satu minggu setelah UN dilaksanakan. Namun setelah ditunggu-tunggu keputusan tersebut tidak kunjung dikeluarkan. “Awalnya saya mau berangkat sendiri. Tapi karena kebetu-

lan Kepala Kemenag Pamekasan Muarif Thantowi juga berencana ke sana, akhirnya kami diajak bareng. Disana ternyata kepalanya tidak ada dan hanya ditemui kasi PAIS. Keluhan kami memang didengarkan, tapi hanya diberi janji SK penggantian Kepala MAN akan segera turun,” ungkapnya. Untuk itu Egi mengancam akan terus menggelar aksi mogok belajar jika tuntutannya untuk segera mengganti kasek tidak dipenuhi. Bahkan dia mengancam akan bertindak lebih kasar lagi jika dalam beberapa hari kedepan SK tersebut tidak kunjung dikeluarkan oleh pihak yang bertanggung jawab. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014|NO. 0347|TAHUN III

Guru Madin Tagih Janji DPRD Ketua FKG: Komisi D Perlu Secepatnya Menemui Menteri Agama SDA PAMEKASAN – Forum Komonikasi Guru Madrasah Diniyah (Madin) Kabupaten Pamekasan menagih janji Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan yang akan memperjuangkan nasib mereka untuk samasama memperoleh tunjangan sertifikasi, layaknya guru di sekolah umum, seperti guru SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, dan guru SMK. Ketua FKG Madin Pamekasan, Muzammil Imron mendesak Komisi D DPRD Pamekasan segera menemui Menteri Agama Suryadharma Ali, untuk membicarakan usulan sertifikasi, karena ribuan guru Madin di Pamekasan sedang menunggu kepastian pemberian tunjangan itu. Menurutnya, jika Komisi D DPRD Pamekasan berhasil mewu-

judkan keinginan para guru Madin untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi itu, maka hal ini adalah sejarah besar bagi wakil rakyat Pamekasan, termasuk di Jawa Timur. “Pemerintah pusat selama ini hanya fokus memerhatikan sekolah yang masuk pagi, sementara guru madrasah diniyah yang notabeni masuk sore seringkali diabaikan,” katanya.

Dia menjelaskan gaji guru Madin selama ini masih jauh dari layak. Rata-rata menerima Rp 50 ribu hingga Rp 75 ribu setiap bulannya. Sementara peran guru Madin untuk memperbaiki akhlak generasi bangsa sangat besar. Muzammil juga meminta Bupati Pamekasan Achmad Syafii ikut serta memberikan dorongan dan permohonan kepada pemerintah pusat, agar tunjangan sertifikasi juga diberlakukan kepada guru Madin. “Pamekasan Kota Gerbang Salam, selayaknya Guru Madin dapat perhatian khusus,” jelasnya. Apabila diperlukan Forum Guru Madin juga siap mendampingi Komisi D DPRD Pamekasan, ketika menghadap Menteri Agama. Termasuk pula akan meny-

iapkan kurikulumnya. Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini menyatakan usulan guru Madin agar sama-sama mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut merupakan bentuk keseriusan DPRD Pamekasan. Karena guru Madin, sama-sama berperan memajukan pendidikan, khususnya pendidikan agama. “Guru Madin berperan mendidik anak dibidang agama dan akhlaq mulya,” ujarnya. Menurut Juhaini, Kementerian Agama selama ini lebih cenderung memperhatikan guru yang mengajar di sekolah formal. Sementara guru yang mengajar di Madin, belum ada perhatian khusus. Perhatian yang diberikan selama ini hanya Bosda yang pencairannya setahun sekali. Bosda itu pun dari

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sementara dari pemerintah pusat sama sekali belum ada. Dalam pertemuan dengan Menteri Agama nanti, pihaknya akan mengusulkan beberapa hal yang berkenaan dengan guru Madin. Diantaranya, guru Madin harus mendapatkan tunjangan sertifikasinya, Madin harus mendapatkan Bantuan Operasional, layaknya MI dan SD. Menurut Juhaini, selama ini pembangunan Madin mengandalkan swadaya masyarakat, seperti ketika musim padi, pengurus madrasah harus berkeliling ke sawah-sawah, mengumpulkan padi. Selanjutnya padi tersebut dijual, hasilnya untuk pembangunan madrasah. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

WAKIL RAKYAT

31 Orang Anggota DPRD Wajah Baru PAMEKASAN - Para calon anggota DPRD Pamekasan untuk periode 2014-2019 sudah mulai terlihat. Hal ini diketahui setelah KPU Pamekasan selesai melakukan rekapitulasi Pileg di Pamekasan. Rekapitulasi itu selesai kemarin (22/4) dini hari, sekitar pukul 03.00. Lima komisioner KPU Jatim hadir dalam rapat pleno yang digelar di Gedung Pertemuan PKPN, Jalan Kemuning, tersebut. Dari hasil rekap tersebut diketahui mayoritas anggota DPRD yang akan datang diisi wajah baru sebanyak 31 orang. Sisanya 14 orang masih dihuni wajah lama yang mencalegkan diri kembali pada Pileg 9 April lalu. Total kursi di DPRD Pamekasan ada 45. Dalam komposisinya, kursi terbanyak masih dimiliki PPP dengan memperoleh sembilan kursi. Disusul berikutnya PKB lima kursi, Demokrat lima kursi, PAN lima kursi, PBB lima kursi, Golkar empat kursi, Nasdem empat kursi, Gerindra tiga kursi, PKS tiga kursi, dan PDIP dua kursi. Dalam Pileg kali ini di Pamekasan, suara caleg terbanyak juga diraih pendatang baru, yaitu Muhammad Sahur, 31, Caleg PPP dari Dapil 2, meliputi Kecamatan Palengaan dan Proppo. Perolehan suaranya 13.140. Perolehan suara Sahur ini melejit tak tertandingi oleh Caleg lainnya. Karena suara caleg lain semua dibawah 10 ribu

suara. Peringkat kedua suara Caleg terbanyak saja masih jauh dibawah Sahur. Peringkat suara terbanyak kedua dipegang Ketua DPRD Pamekasan saat ini Halili, sebanyak 9.004 suara, yang mencalegkan diri kembali dari PPP di Dapil 4, meliputi Kecamatan Kadur, Pakong, dan Kecamatan Pegantenan. Sedangkan untuk perolehan partai, peringkat pertama dipegang

PPP dengan 116.594 suara. Diikuti peringkat kedua PKB dengan perolehan 79.282 suara. Peringkat ketiga ada PBB dengan perolehan 58.045 suara (lebih lengkap lihat grafis). Akan tetapi, menurut salah satu anggota KPU Didin Sudarman, data dalam rekapitulasi ini, meski sudah 100 persen, tapi belum final. Sebab hingga berita ini ditulis, masih dilakukan proses rekapitu-

lasi ulang di 50 TPS yang tersebar di Pamekasan. Rekapitulasi ulang ini hanya khusus untuk Pileg DPRD Kabupaten Pamekasan. Sedangkan untuk Pileg DPRD Provinsi Jatim, DPR RI, dan DPD sudah final. Proses rekapitulasi ulang ini dilakukan oleh tiap-tiap PPS bersangkutan, juga di komplek Gedung Pertemuan PKPN. “Rekapitulasi ulang ini atas

rekomendasi Panwaslu Pamekasan. Kami wajib melaksanakannya. Jika nanti ada perubahan data, akan kami masukkan atau gantikan ke hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan. Bisa ada perubahan komposisi jumlah perolehan suara, bisa juga tidak. Tergantung nanti hasil rekapitulasi ulang ini,” kata Didin. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

SAMPANG

RABURABU 23 APRIL 23 2014APRIL NO. 0347|2014 TAHUN III

NO. 0347 | TAHUN III

M M

BANJIR

Air Kiriman Meresahkan Warga SAMPANG- Meluapnya air Kali Kemuning yang mengakibatkan sebagian rumah warga di Kampung Patase’an, Desa Panggung, Kecamaatan Kota Sampang meresahkan warga, Selasa (21/4). Meski hujan di Kota Samapng tidak begitu deras namun maslah banjir tetap saja melanda di sebagian pemukiman warga, padahal rumah tersebut tidak terlalu dekat dengan sungai kemuning. Dan iar tersebut masuk melalui dapur hingga mengalir melewati ruang tamunya sampai menggenangi halaman rumah warga. Menurut Rohman (41) Desa Panggung, Kecamaatan Kota Sampang, air kiriman akibat luapan Kali Kemuning yang me-

masuki rumahnya itu, sejak tadi pagi Pukul 01.30 WIB. ”Ketinggian air yang maduk kedalam rumahnya mencapai kira-kira sampai atasnya mata kaki,” katanya kepda Koran Madura. Dan air tersebut biasanya ketika hujan deras di daerah kecamatan kadudung, dan dirinya kawatir bila terajdi hujan lagi. ”Yang pasti air kiriman yang meluap dari sungai kemunging aan bertambah besar, ” tambahnya. Dirinya berharap kepada pemerintah untuk benar-benar dalam menyikapi terjadinya banjir yang sering terjadi di kota sampang ini. Mungkin dengan pengerukan sungai, atau dengan cara penangkis banjir dipinggir sungainya. =CR1/LUM

PROGRAM BPJS

Warga Mengaku Terbebani Iuran Tiap Bulan

GEDUNG: Terlihat masyarakat yang melintasi Gedung Dewan Sampang, Selasa (22/4).

SIBUK PILEG

Banyak Dewan Tidak Masuk Kantor SAMPANG- Dalam beberapa hari ini Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang kosong dan kebanyakan wakil rakyat saat ini masih sibuk dalam mengurusi parpolnya yang membawanya kekursi empuk yang bisa mengharumkan nama baiknya, Selasa (22/4). Dalam momentum politik yang sekarang ini, sebagian anggota dewan lebih memilih memperjuangkan haknya dari pada melayani rakyat yang memang membutuhkan pelayanan, padahal suara yang ia miliki adalah murni dari rakyat, lebih memilih tidak masuk kantor, dan menjadi kantor dewan yang tidak bertuan.

Jalil, Aktivis Ikatan Mahasiswa Sampang (Ikmas) mengaku kecewa dengan tidak adanya anggota dewan yang dilihat ruangannya kosong, terbukti lagi dengan penundaannya audiesi yang akan dilakukan aktivis IKMAS kekantor dewan. ”Ditundanya itu disebabkan anggota dewan yang kebanya-

kan tidak masuk kantor, jadi audiensi ditunda,” jelasnya. Sekretaris Dewa (Sekwan) Sudarmanto menjelaskan, sebagian dewan yang tidak masuk dikarnakan sibuk mengurusi pencalonannya, karan kebanyakan dewan yang sekarang ini masih mencalonkan diri lagi sebagian anggota Legislatif. ”Pelaksanaan Pileg ini berpengaruh dan juga sebagai anggota dewan meski setiap harinya tidak masuk itu tidak masalah, karna tugas dewan hanya mengawasi dan membuat perda,” tambahnya. =CR1/LUM

SAMPANG- Sebagian warga desa pantura mengeluhkan mengenai sistem yang di berlakukan oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Sebagian warga pantura mengaku dengan adanya bPJS tersebut memberatkan warga dengan adanya iuran tiap bulannya bagi warga yang ingin menikmati BPJS. Dalam sistem BPJS, masyarakat yang mendaftar jaminan kesehatan tersebut meskipun warga yang mendaftar tidak sakit, warga tersebut tetap dikenai beban membayar iuran kepada negara setiap bulannya tanpa konpensasi pengembalian. Apalagi jika dalam satu tahunpun warga yang mendaftar tidak menggunakan program jaminan tersebut tetap akan dikenakan iuran tiap bulannya. Haniatun (42) warga Kecamatan Omben mengeluhkan adanya iuran BPJS tiap bulannya. Dia juga merasa terbebani karena kondisi kesehariannya tidak sanggup terpenuhi semua olehnya. “Untuk makan saja saya harus mencari hutang kepada tetangga, apalagi ditambah iuran BPJS itu,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (22/4). Kabid Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sampang M. Rahman Hidayat menjelaskan,

pengkajian dari sistematika terkait program pemerintah tersebut. Menurutnya, program BPJS saat ini memang solusi jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Pihaknya juga mengakui bahwa program BPJS saat ini memang ada kendala baik dari penggunaannya maupun berkenaan dengan pembayaran iuran yang kini dikeluhkan oleh warga yang tidak mampu. Akan tetapi menurutnya, sistematika tersebut nantinya pasti akan ada perubahan secara bertahap dalam proses pelaksanaannya karena menurutnya, program BPJS dikarekan masih baru. “Kami selalu memantau, dan apabila ada permasalahan nanti kami juga akan mencari solusi, dan itu dilakukan secara bertahap,” ujarnya kepada koran madura. “Pada tahun 2019 diseluruh seluruh indonesia ini akan menggunakan BPJS,” imbuhnya. Untuk diketahui, pada tahun 2013 yang lalu sekitar 566 ribu jiwa yang sudah terdaftaf dalam jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dari 900 ribu jiwa total keseluruhan. Selebihnya masih belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan yang diadakan oleh pemerintah. =CR2/LUM

Sampang

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

KPU Belum Bisa Menetapkan Jatah Kursi Rekapitulasi perolehan suara DPRD Sampang 3

(Kecamatan Banyuates, Ketapang ) Partai Nasdem PKB PKS PDI Perjuangan Partai Golkar Partai Gerindra Partai Demokrat PAN PPP Partai Hanura PBB PKPI

: 4.690 suara : 30.329 suara : 672 suara : 122 suara : 191 suara : 11.736 suara : 28.013 suara : 29 suara : 45.216 suara : 85 suara : 9.689 suara : 13 suara

SAMPANG – Sekalipun rekapitulasi perolehan suara DPRD Sampang dari lima daerah pemilihan telah selesai, namun Komisi Pemilihan Umum setempat belum bisa menentukan jatah kursi partai politik peserta pemilu. Namun, Komisioner KPU Hernandi Kusuma Hadi memprediksi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nampaknya akan mem-

peroleh 8 kursi, disusul Partai Gerindra sebanyak 7 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 7 kursi, Partai Demokrat 6 kursi, dan Partai Hanura 4 kursi. “Untuk selanjutnya ada Nasdem sekitar 1 kursi, PBB 2 kursi, PKPI 1 kursi, Partai Golkar 1 kursi, PKS 2 kursi, PDIP 2 kursi, dan PAN 1 kursi,” singkatnya. = RYAN HARIYANTO/MK

Rekapitulasi perolehan suara DPRD Sampang 4

(Kecamatan Robatal, Sokobanah, Karang Penang ) Partai Nasdem PKB PKS PDI Perjuangan Partai Golkar Partai Gerindra Partai Demokrat PAN PPP Partai Hanura PBB PKPI

Rekapitulasi perolehan suara DPRD Sampang 2

(Kecamatan Sreseh, Kedungdung, Jrengik, Tambelangan ) Partai Nasdem PKB PKS PDI Perjuangan Partai Golkar Partai Gerindra Partai Demokrat PAN PPP Partai Hanura PBB PKPI

: 8.034 suara : 40.220 suara : 8.080 suara : 12.447 suara : 9.266 suara : 33.856 suara : 16.855 suara : 11.308 suara : 16.376 suara : 17.379 suara : 9.951 suara : 105 suara

Rekapitulasi perolehan suara DPRD Sampang 1 (Kecamatan Sampang, Pangarengan, Torjun) Partai Nasdem PKB PKS PDI Perjuangan Partai Golkar Partai Gerindra Partai Demokrat PAN PPP Partai Hanura PBB PKPI

: 5,034 suara : 11,992 suara : 7.579 suara : 10,386 suara : 3,344 suara : 20.654 suara : 9,356 suara : 12.098 suara : 16.614 suara : 14.961 suara : 5.683 suara : 6.105 suara

: 14.99r suara : 28.889 suara : 23.750 suara : 5.850 suara : 14.087 suara : 18.458 suara : 17.442 suara : 2.202 suara : 13.804 suara : 11.109 suara : 8.108 suara : 7.621 suara

Rekapitulasi perolehan suara DPRD Sampang 5

(Kecamatan Camplong, Omben) Partai Nasdem PKB PKS PDI Perjuangan Partai Golkar Partai Gerindra Partai Demokrat PAN PPP Partai Hanura PBB PKPI

: 4.175 suara : 10.771 suara : 2.595 suara : 4.744 suara : 5.066 suara : 31.762 suara : 21.253 suara : 8.801 suara : 11.496 suara : 13.187 suara : 19.358 suara : 164 suara

Keterangan: perolehan suara partai dan seluruh caleg di Kabupaten Sampang

LAPORAN DANA KAMPANYE

12 Parpol Belum Menyerahkan SAMPANG - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang Miftahur Rozaq menyatakan, sebanyak 12 partai politik (parpol) peserta pemilu masih belum menyerahkan laporan akhir penerimaan dana kampanye pada pemilihan legislatif (Pileg) 2014. Sesuai UndangUndang Nomor 8 Pasal 138 tahun 2012, parpol atau calon anggota legislatif terpilih yang tak menyetorkan Batas akhirnya kan dana kampanye tidak masih tanggal 24 akan dilantik. “Tanpa April jam 18.00. toleransi KPUD SamKami sudah siap pang akan mendismelaporkan kok kualifikasi caleg dan DPD terpilih (yang tak Agusni menyetorkan dana Sekretaris Partai kampanye) dalam PiGerindra leg 2014,” tegasnya, Selasa (22/4). Sekretaris Partai Gerindra Agusni saat dikonfirmasi mengatakan siap memberikan laporan dana akhir kampanye yang dikehendaki oleh KPUD. “Batas akhirnya kan masih tanggal 24 April jam 18.00. Kami sudah siap melaporkan kok, tapi untuk saat ini kami masih sibuk dengan rekapitulasi dulu,” katanya. = RYAN HARIYANTO/MK

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Panwaslu Tunggu Keputusan KPU RI SAMPANG - Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Addy Imansyah mengaku masih menunggu keputusan KPU RI terkait pemungutan suara ulang di 19 TPS di Kecamatan Ketapang dan Robatal yang gagal digelar beberapa waktu lalu. Namun, TPS 1 sampai TPS 17 di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang dan TPS 12 serta 13 di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal itu tetap dimasukkan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten, sesuai dengan persetujuan pimpinan sidang pleno bersama kesepakatan saksi parpol, dengan catatan disertai berita acara khusus. “Kalau untuk 19 TPS tetap kita masukkan dalam daftar rekapitulasi, sesuai dengan kecamatan masing-masing, akan tetapi ada berita acara khsusus di dalam hasil rekapan, sembari kita juga menunggu keputusan RI,” ucapnya, Selasa (22/4). Addy Imansyah menegaskan, pemungutan suara ulang yang gagal digelar di 19 TPS itu bukan ranah panwas. Panwas sendiri hanya melakukan pengawasan di 19 TPS dalam pelaksanaanya. Dengan kata lain, sah tidaknya suara dari 19 TPS itu adalah berdasarkan keputusan KPU RI. Terpisah, Miftahurr Rozaq, Komisioner KPU Sampang menjelaskan, untuk hasil suara di 19 TPS tetap dihitung berdasarkan keterangan khusus. Juga akan menindaklanjuti penghitungan hasil sebelum PSU. Sehinngga, pihaknya kini masih belum bisa memberikan keputusan sendiri. “Kami masih menindaklanjuti dan kita kaji dulu, hasilnya akan kita serahkan kepada KPU RI,” jelasnya. = RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

Ada Pungli di Pantai Camplong? SAMPANG- Pungutan liar (Pungli) tiket masuk yang terjadi di pintu masuk Pantai Camplong dimanfaatkan oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan semata, Selasa (22/4). Adanya pungli jalan pintas menuju Pantai Camplong ada sebagian pengunjung yang mengeluhkan hal itu karna tidak ada ketribusinya. Ada sebagian pengunjung pantatai yang memang

tidak paham dengan tiket masuk. Dan Pungli tersebut menarik tiket masuk sebesar Rp 5000 setiap kali masuk. Basori (23) desa pakong kabupaten pamekasan mengatakan, di-

rinya baru pertama kali masuk dan lewat di jalan pintas yang langsung menuju pantai. ”Karna ingin tahu ketika air laut surut sambil menggunakan motornya,” jelasnya. Dan tiba-tiba hampir sampai pantai ada dua penjaga yang langsung meminta bayaran tiket masuk katanya penjaganya. ”Namun tidak ada tanda terima tiketnya, jadi saya heran karna tidak ada bukti pembayarannya,” ungkap-

nya kepada Koran Madura. Menurut penga tiket masuk pantai Suroyya (20), memang uang masuk yang sebelah timur yang langsung kepantai lebih mahal, ada sebagian pengunjung mengatakan ditarik Rp 5000 untuk motor dan pernah mobil masuk ditari 30.000 setiap kali masuk. ”Padahal dipintu masuk yang ia jaga Rp 3000 ada detribusinya dan mobil Rp 9000 dengan parkirnya,”

katanya. Menurutnya, apa yang dilakukan oknum itu tidak ada pemasukan , alias diambil sendiri, dan tidak ada pemberi tahuan kalau di pintu masuk yang sebelah timur itu akan melakukan penarikan. ”Dan pernah kejadian moto pengunjung hilang dan masuknya melewati yang ilegal, dan mengadu sama kami,” tambahnya. = CR1/LUM

PRODUKSI GARAM

Tahun 2014 Kemungkinan Menurun SAMPANG- Produksi garam di Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang tahun 2014 dimungkingkan mengalami penurunan. Hal tersebut selain dari faktor harga yang dapat mengurangi produktivitas produksi garam juga faktor anomali cuaca yang kerap menghambat para petani garam dalam melakukan penggarapan lahannya. Pada umumnya dalam penggarapan lahan garam satu hektar dari awal sampai panen di musim kemarau kering para petani garam mampu memanen lahan garamnya hingga dua puluh kali dalam semusim. Akan tetapi jika pada kondisi anomali cuaca, para petani hanya mampu memanen lahannya sampai enam hingga sembilan kali saja. Bhurawi (46) salah satu petani garam asal Kecamatan Pengarengan mengatakan, tahun 2013 lalu petani garam di Pengarengan hanya mampu memanen dari delapan hingga empat belas kali. Sehingga apabila lahan tersebut melakukan produksi di cuaca yang tak menentu seperti saat ini akan dimungkinkan kualitas hasil garam yang diperoleh petani

garam akan lebih jelek dari yang sudah ada saat ini. “Jika mengacu pada pengalaman sebelumnya, cuaca saat ini akan turun hujan lebih deras lagi walaupun hanya sesaat. Kebanyakan petani garam di daerahnya hanya mengandalkan pengalaman saja. Sehingga untuk memproduksi garam yang berkualitas tinggi sangat sulit apalagi pada musim tak tentu ini,” ujarnya kepada Koran Madura, selasa (22/4). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sampang Sri Andoyo Sudono memprediksikan pada tahun 2014 ini para petani garam akan mengalami musim kemarau basah. Hal itu sebagaimana yang telah di informasikan oleh badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG) di instansinya bahwa beberapa bulan kedepan masih mengalami penghujan. “Sesuai laporan BMKG yang kami terima saat ini, beberapa bulan kedepan kondisi Kabupaten Sampang masih mengalami musim kemarau basah. Dan dimungkingkan akan berlalu pada awal bulan Juli nanti,” ujarnya. = CR2/LUM

MEMANEN. Seorang petani memanen garam di areal tambak garam.

ant/dedhez anggara

SEPI. Kondisi Centra Produk Unggulan Disperindagtam Kabupaten Sampang, Selasa (22/4).

cr2/koran madura

FASILITAS DISPERINDAGTAM

Centra Produk Kurang Diminati SAMPANG– Keberadaan centra produk unggulan milik Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) kurang diminati. Itu tampak dari lokasi tersebut sepi pengunjung, sehingga kondisi itu menjadi catatan terkait keseriusan Disperindagtam dalam mengelola centra tersebut. Lokasi centra cetra produk unggulan berdempetan dengan kantor Disperindagtam, meski keberadaannya berada di pinggir jalan tidak satupun terlihat warga mengunjungi lokasi centra. Selain minimnya pengunjung, jumlah produk yang di promosikan hanya segelintir saja. Sehingga membuat lokasi centra hanya terlihat pajangan saja. Alan Syah (27) warga Tanglok menyangkan keberadaan centra unggulan yang terkesan hanya dibiarkan, karena didalamnya

minim aktifitas. Menurutnya kios center unggulan tersebut hanya dijadikan pajangan. ”Bangunan centra unggulan tersebut seharusnya memperkenalkan hasil kreasi unggulan daerah, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan tujuan awal. Bisa juga kondisi toko centra tersebut hanya pajangan saja,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (22/4). Alan juga mengklaim bahwa kinerja Disperindagtam saat ini kurang maksimal dan patut dipertanyakan apabila keberadaan centra nantinya dalam jangka panjang kondisinya kurang diminati, apalagi isi toko centra yang dipromosikan kurang lengkap. Kepala Disperindagtam Sampang Misdi mengakui bahwa lokasi centra masih baru, serta pengadaan produk unggulannya masih minim, serta masih

membutuhkan pengadaan lagi untuk menarik minat pengunjung. ”Kita nantinya menyurati instansi lain untuk ikut berperan aktif untuk mensosialisasikan keberadaan centra, sehingga jika ada tamu dari luar daerah bisa diajak ke lokasi centra,”ucapnya. Misdi mengakui jika saat ini centra masih sepi pengunjung, namun dia menegaskan kedepannya lebih aktif lagi serta akan memperbanyak aksesoris produk unggulan tersebut. ”Memang sedikit yang berkunjung ke centra, hal tersebut dimungkinkan barang-barang di centra terlalu sedikit dan minim barangbarang yang menjadi daya tarik pengunjung, tapi ahun ini kita sudah merencanakan pengadaan produk unggulan baru untuk memikat para pengunjung,” jelasnya. = CR2/LUM

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

Neter Kolenang

RABU 23 APRIL 2014 RABU 23 APRIL 2014 | No. 0347 | TAHUN III

MADURA

No. 0347 | TAHUN III

WIHDATUL UMMAH

Perjuangan Kartini Harga Mati “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Begitulah salah satu judul buku yang ditorehkan oleh RA Kartini. lewat buku itu, semua perempuan terkristaliasi untuk bangkit dan berjuang melawan stigma. Ia sosok perempuan pembelajar yang telah membuka tabir kelam sejarah perempuan. Bahkan tanpa ragu ia mampu melawan hegemoni patriarkhi. Sungguh, perjuangan yang tak pantas dilupakan. FATMAWATIE

Profesionalitas dari Brunei enjadi perempuan, tidak harus selalu berlindung pada laki-laki. Perempuan harus tegak berdiri dan harus berdikari. Dengan begitu, bargaining position perempuan lebih mudah semitra dan setara. Sebab, adakalanya laki-laki mengalami arogansi jenis kelamin manakala perempuan hanya berada di kasur, sumur, dan dapur. Itulah tekad Fatmawatie yang saat ini memilih menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Brunei Darussalam. Fatma, demikian dia akrab disapa, kehadirannya di negara yang dipimpin SH Bolkiah ini tidak diniati dari awal. Tetapi ketika takdir hidupnya membawanya ke sana, perempuan asal Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Sumenep ini mengaku siap menghadapi kenyataan. “Jadi apapun, jangan tanggung-tanggung, harus profesional,” katanya saat diwawancarai melalui jaringan facebook. Perempuan yang sudah enam tahun bermukim di Brunai ini menjelaskan, fenomena Indonesia dan Brunai berbeda. Dari sisi sistem pemerintahannya dia akui tidak sama. Brunai lebih banyak bersifat kerajaan sedangkan di Indonesia bukan seruka pemerin-

tahan bermotif kingdom. Tetapi dari sisi profesionalitas, situasi di negeri asalnya dengan Brunai sama. Sebab, tuntutan yang harus dipenuhi tentu profesionalitas. Maka dari itu, katanya, seseorang yang tidak profesional berada di negeri kaya pun pasti akan miskin karena pasar menolak kompetensinya yang jauh dari harapan. Sejauh masih dipercaya sebagai salah satu pramuniaga di salah satu mall di Brunai, pekerjaan itu dia jalani seprofesional mungkin. Fatma beralasan, sekali saja seseorang diketahui tidakprofesional, sejak saat itu seseorang sulit dipercaya. Memang, dia sadari tidak selamanya akan brada di Brunei. Tetapi, saat masih dipercaya dan diyakini sebagai SDM yang kompeten, perempuan berwajah sendu ini ingin memanfaatkan momentum itu semaksimal mungkin. Menurutnya, sebagai manusia dia ingin seperti orang lain yang punya rumah sendiri, usaha, mobil sendiri, dan ornamen kehidupan lain, yang sederhana dan terjangkau. “So, aku harus giat menabung dan pulang (ke Indonesia) dengan modal yang memadai dan membuka usaha sendiri,” dia bertekad. =ABE

ihadatul Ummah salah satu perempuan yang mengaku benar-benar telah terlena dibuatnya. Bahkan bagi perempuan kelahiran Sumenep, 18 November 1991 tersebut tak ada alasan untuk tidak mengagumi apa yang Kartini perjuangkan. Sebab hasil karyanya telah mampu kita nikmati hingga sekarang. Para perempuan, kata dara asal Sapeken itu, kini tak lagi berkendala untuk menuntut ilmu setinggi yang mereka mau. Tak ada lagi stigma bahwa perempuan hanya berakhir di dapur, sumur dan kasur. Masa kelam perempuan telah berlalu, sekarang kaum hawa juga bisa mengejar impian dan cita-cita. Meski di beberapa daerah nyatanya, stigma negatif masih belum hilang sepenuhnya. “Namun setidaknya ia telah banyak memberikan kemajuan yang kita nikmati sekarang, buah pemikiran Kartini telah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Maka, menghargai perjuangannya adalah harga mati bagi semua perempuan,” ucapnya saat ditanya tentang sosok RA Kartini. Kini, salah satu mahasiswi di perguruan tinggi swasta di Sumenep dengan penuh motivasi tinggi untuk terus mengabadikan sosok Kartini dalam jiwanya. Ia tidak mau berhenti untuk terus belajar dan belajar, agar semangat RA Kartini terus tertanam. Perempuan yang akrab disampa Widik itu telag mengaskan diri untuk menjadi perempuan pembelajar dengan cara menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Walau ia sadari, perempuan Madura seolah masih seperti gerbong pada kereta dalam kota. Persepsi bahwa perempuan lebih rapuh atau lebih mudah lelah, sementara laki-laki cenderung kuat secara fisik sepertinya adalah sesuatu yang sulit diubah. Padahal jika mau dibahas lebih lanjut, persepsi ini mendiskreditkan kaum perempuan

sendiri. “Perempuan dan laki-laki memang dibiarkan berbeda sama Tuhan, tetapi bukan berarti laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Ingat, generasi cerdas itu lahir dari rahim perempuan,” tegas perempuan yang mengidolakan aktor KCB, Oky Setiana Dewi tersebut Baginya, sosok Kartini telah membuka mata pikiran untuk mau belajar dari nilai-nilai dunia barat, walaupun tetap menjujung nilai ketimuran. Sikapnya yang adaptif membuat RA Kartini memiliki wawasan dan pemikiran yang luas dan maju. Memang, kata perempuan berkulit putih tersebut, perjuangan itu kini sudah kita nikmati bersama. Tapi ingat, perjuangan Kartini belum usai. Tentu saja dengan permasalahan yang berbeda. Setiap jaman permasalahnya berbedabeda kan. “Nah, inilah yang harus diteruskan oleh Kartini-kartini masa kini. Terutama oleh para perempuan =SYAMSUNI