e Paper Koran Madura 19 Februari 2014

RABU

KORAN MADURA

19 FEBRUARI 2014 | No. 0304| TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III www.koranmadura.com

Timwas Century Akan Panggil Paksa Boediono Berita Utama hal 2

ant/andika wahyu

IRJEN KEMENTERIAN ESDM DIPERIKSA KPK. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein memberikan keterangan pers seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/2). Mochtar diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno.

Irjen ESDM Akui

ADA PENYIMPANGAN Terkait Waryono Karno JAKARTA- Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mochtar Husein mengakui ada laporan penyimpangan terkait dengan mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. “Ada, semuanya ada di kementerian karena kita ini kan Irjen menjalankan fungsi pembinaan,” kata Mochtar seusai diperiksa KPK di Jakarta, Selasa. Mochtar diperiksa sekitar tujuh jam terkait dengan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM dengan tersangka Waryono Karno.

Mochtar yang baru menjabat sebagai Irjen selama setahun itu mengaku bahwa penyidik hanya menanyakan mengenai wewenang pengawasannya saja. “Saya ditanya kenal tidak sama Pak Waryono? Pasti kenal, tapi kalau masalah subtansinya saya tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan beliau yaitu seputar yang ke sana ke Senayan, itu di luar

konteks pengawasan saya jadi saya tidak tahu,” ungkap Mochtar. Ia beralasan bahwa urusan Waryono dengan parlemen di Senayan adalah di luar pembahasan APBN, termasuk kaitan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sehingga berada di luar lingkup kewenangannya. “Ditanya soal Sutan Bhatoegana, saya katakan tidak kenal, tidak bertemu dengan Tri Yulianto, saya tidak pernah bertemu dengan anggota dewan kare-

na paling hanya kenal di gedung DPR,” tambah Mochtar. Kasus ini bermula dari penemuan uang 200.000 dolar AS di tas Waryono saat penggeledahan di kantor Kementerian ESDM seusai penangkapan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini pada 3 Oktober 2013 lalu. Dalam surat dakwaan Rudi, disebutkan bahwa Rudi menyerahkan uang THR sebesar 200 ribu dolar AS melalui anggota Komisi VII dari fraksi Partai Demokrat Tri Julianto yang kemudian memberikan kepada Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegana. Saat ini KPK memang sedang mendalami sumber dana THR kepada anggota DPR, misalnya dengan memeriksa direk-

tur utama PT Pertamina Karen Agustiawan yang disebut-sebut diminta oleh Rudi untuk menambah uang yang diminta oleh Komisi VII, sehingga uang pembukaan dari SKK Migas dan Pertamina disuruh sebagai penutup alias “tutup kendang. Permintaan dilakukan Rudi dan bukan melalui Waryono Karno yang saat itu menjabat sebagai Sekjen ESDM karena Karen dan Waryono punya hubungan yang kurang baik. Pada penggeledahan di kantor ESDM di Gedung Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) ditemukan uang sejumlah total sekitar Rp2 miliar yang dimuat dalam sejumlah amplop, namun KPK masih mengklarifikasi temuan tersebut. Waryono Karno ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di Kementerian ESDM sejak 9 Desember 2014. =ANT/DESCA

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

BURSA CAPRES

JK Tunggu Hasil Pileg JAKARTA-Meski sudah pernah menjadi Wakil Presiden (Wapres) dan juga calon presiden (capres) tapi gagal, Muhammad Jusuf Kalla atau yang akrab dipanggil JK masih memiliki hasrat untuk berkantor di Medan Merdeka baik Utara maupun Selatan. Hanya saja, kepastian untuk maju lagi pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) Juli mendatang masih menunggu hasil pemilu legislatif 9 April. “Kita tunggu hasil perolehan pileg, apakah hasil perolehan suara mencapai ambang batas parlemen atau tidak,” ujar JK seusai menghadiri acara konvensi pendidikan di Jakarta Selasa (18/2). JK berterima kasih kepada parpol yang hendak mengusungnya dalam pilpres seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, ia kembali menegaskan masih menunggu pileg untuk memastikan pencapresan. Sejauh ini baru PKB yang mengusung JK sebagai bakal capres. JK enggan berkomentar ketika disinggung mengenai wacana dirinya dipasangkan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pilpres. “Bagi saya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun bangsa. Dan kalau salah satu caranya adalah dengan menjadi capres, maka akan saya lakukan,” ujar politisi senior Partai Golkar itu. Pengusungan capres-cawapres masih tergantung hasil pileg. Pasalnya, dalam UU Pilpres ada syarat ambang batas untuk mengusung capres-cawapres. Jika tidak mencukupi syarat, maka parpol perlu berkoalisi yang dapat mengubah skenario pencapresan. JK membutuhkan dukungan parpol lain lantaran Golkar sudah menetapkan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai capres Golkar. Sementara itu Partai Gerindra mencoba memancing di air keruh dengan mewacanakan duet Prabowo Subianto - Tri Rismaharini pada Pilpres mendatang. Padahal Walikota Surabaya itu sedang ingin mundur dari jabatannya karena mendapat tekanan politik yang hebat. Politisi PDI Perjuangan Arif Wibowo melihat, isu mundurnya Risma ditunggangi oleh pihak lain yang mencari untung. “Kami ingatkan untuk tidak campuri urusan PDI Perjuangan. Ini biasa dalam politik,” ujarnya di Jakarta Selasa (18/2). Arif menyatakan PDI Perjuangan akan terus menjaga Risma tetap bertahapan pada jabatannya hingga akhir masa jabatan. Arif menjelaskan Risma masih dibutuhkan masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, Risma diminta fokus bekerja daripada mengurusi polemik politik yang ada. “Kami jaga agar dia tetap menjalankan tugas dan kewajiban dengan benar,” ucap Arif. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menuturkan partainya sudah jauh hari mendeteksi adanya skenario partai lain yang berusaha mengacaukan kondisi internal PDI Perjuangan. =GAM/AJI/ABD

Boediono Pastikan Tidak Hadir Timwas Century Pastikan Akan Panggilan Paksa JAKARTA-Wakil Presiden Boediono dipastikan tidak akan memenuhi panggilan ulang dari Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century di DPR RI, yang dijadwalkan hari ini, Rabu (19/2). Anggota Timwas Century dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo memastikan akan memanggil paksa karena sikap tidak kooperatif dari mantan Gubernur Bank Indonesia (BI). “Untuk Century, Pak Boediono telah kirim surat ke pimpinan DPR, tidak hadir dalam pertemuan dengan Timwas. Alasannya, menghormati penegakan hukum, karena telah diperiksa KPK. Kebetulan suratnya saya yang terima,” ungkap Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2). Soal kemungkinan Boediono akan dipanggil paksa sesuai wewenang yang dimiliki DPR RI, politisi senior PDI Perjuangan itu menyerahkannya pada Timwas Century. “Terserah Timwas. Sekarang yang pimpin (giliran) Ketua DPR Marzuki Alie,” pungkasnya. DPR pernah memanggil Boediono untuk hadir memenuhi panggilan Timwas Century pada 18 Desember 2013. Tetapi, Boediono menetapkan diri tidak hadir dengan alasan yang sama, yaitu menghormati proses hukum dan men-

ganggap proses politik di DPR sudah selesai. Timwas Century memanggil Boediono dengan kapasitas sebagai mantan Gubernur BI yang bertanggung jawab dalam penggelontoran bail out Bank Century tahun 2008 sampai menyentuh angka Rp 6,7 triliun “Kami akan panggil paksa. Dapat dibenarkan hukum setelah DPR memanggil secara patut, DPR tidak punya pilihan lain kecuali menghadirkan secara paksa sebagaimana diatur dalam mekanisme UU MD3,” ungkap Bambang saat dikonfirmasi wartawan soal surat penolakan Boediono, Selasa (18/2). Bambang minta Boediono tidak takut datang berdialog dengan Timwas Century jika merasa tidak terlibat dalam hal yang menyebabkan kerugian negara dalam bail out Century. “Ini bukan soal harapan. Tapi kewajiban,” pungkasnya. DPR pernah memanggil Boediono untuk hadir memenuhi panggilan Timwas Century pada 18 Desember 2013. Tetapi, Boediono menetapkan diri tidak hadir dengan alasan yang sama, yaitu menghormati proses hukum dan menganggap proses politik di DPR sudah selesai. Bubar Sementara itu, Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan kalau Timwas tetap ngotot memanggil Wapres RI,

POLEMIK PEMERINTAHAN

Dukungan untuk Risma Terus Mengalir SURABAYA- Masyarakat Maluku yang tergabung dalam Komite Perekat Persaudaraan Maluku (KPPM) memberikan dukungan agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak mundur dari jabatannya. “Kami sebagai warga Maluku di Surabaya tergerak untuk menyampaikan dukungan kepada ibu wali kota karena sudah melakukan kinerja yang nyata bagi kota ini. Surabaya tidak banjir, kotanya bersih dan nyaman. Itu sangat berarti bagi kami warga Maluku yang tinggal di sini,” kata Ketua KPPM Surabaya Frans Huwae saat bertemu dengan wali kota di Balai Kota Surabaya, Selasa. Gelombang dukungan agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak mundur

terus berdatangan. Sebelumnya, kalangan akademisi dan pengusaha yang memberi support pada Senin lalu (17/2). Pada pertemuan singkat yang hanya berlangsung lebih kurang 15 menit tersebut, KPPM menyatakan dukungannya agar wali kota tetap bertahan. Komitmen KPPM juga dituangkan dalam bentuk pernyataan sikap tertulis yang diserahkan langsung kepada wali kota. Dia menegaskan, KPPM yang beranggotakan tiga ribu orang di Surabaya dan lima ribu orang di Jawa Timur tidak akan membiarkan wali kota mundur dari jabatannya. Kalau pun ada tekanan yang dialami wali kota, KPPM siap menghadapi bersama beberapa or-

Boediono, maka tim itu terancam untuk dibubarkan. Apalagi, pembentukan Timwas adalah keputusan kolegial pimpinan DPR. “Kalau Timwas Century arogan, pimpinan DPR juga bisa arogan dan menghendaki pembubaran Timwas. Tidak ada yang bisa menghalangi,” kata Marzuki wartawan, Selasa (18/2). Menurut dia, pimpinan DPR membentuk Timwas Century dengan tujuan mengawasi penanganan kasus itu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kecenderungannya adalah Timwas dirasuki syahwat politik untuk menjatuhkan pihak tertentu. “Saya tidak pernah takut untuk berbicara, ini faktanya. Kita awasi saja proses hukumnya di KPK. Kalau tidak selesai juga, setelah Boediono habis masa jabatannya maka akan lebih mudah memeriksanya,” jelas Marzuki. Marzuki melihat arogansi DPR tidak saja terjadi pada kasus mega skandal Century, tapi juga terjadi pada kasus TVRI. Dalam kasus itu, Komisi I DPR membintangi anggaran TV milik pemerintah yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam APBN. Tak hanya itu, ada upaya pemecatan Dewan Pengawas TVRI oleh Komisi I. “Dewas TVRI itu keputusan paripurna DPR, dan kalau mau memecat maka diputuskan oleh paripurna. Masak keputusan paripurna mau dibatalkan oleh segelintir orang di komisi I?,” ujarnya heran. =GAM/ABD

ganisasi kemasyarakatan lain yang juga mendukung wali kota. “Ibu Risma sudah didaulat menjadi sesepuh warga Maluku di Surabaya pada peringatan Hari Pattimura 2013. Jadi sudah menjadi kewajiban kami untuk membela beliau,” tegas Frans. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ketika ditanya lebih lanjut masih enggan berkomentar lebih jauh terkait pemicu dirinya hendak mundur. Demi menghindari polemik, dia memilih menutup rapat hal tersebut sembari menunggu momentum yang tepat. “Maaf, sekarang saya belum bisa ngomong,” katanya. Namun, Risma tidak menampik bahwa tekanan yang dihadapi berimbas pada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kendati demikian, dia menyatakan mencoba istikharah memohon petunjuk dari Tuhan. “Saya ini biasa jadi PNS, mungkin tidak cocok kerja di jabatan politik seperti wali kota ini,” katanya. = ANT/ ABDUL HAKIM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 19 FEBRUARI 2014 RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III No. 0304 | TAHUN III

33

DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Telusuri Dana untuk Pengacara Atut SERANG-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menelusuri aliran dana Keluarga Ratu Atut Choisiyah yang diberikan kepada tim pengacara. Meskipun tim pengacara dan kliennya terikat oleh kontrak kerja, yang perlu diperiksa adalah asal dana tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi para artis, sekalipun dikatakan terikat oleh kerja profesionalisme, KPK tetap menyita mobilmobil yang diberikan. Demikian diungkapkan juru bicara Banten Crisis Center (BCC), Rudy Gani terkait dengan posisi pengacara keluarga Ratu Atut, Selasa (18/2). Di beberapa media, Firman Widjaja, kuasa hukum keluarga Ratut Atut mengatakan bahwa penetapan TPPU oleh KPK kepada Tubagus Chaery Wardana

(Wawan), adik kandung Ratu Atut menunjukkan bahwa lembaga anti korupsi itu hanya mencaricari kesalahan Wawan. Tindakan KPK itu, menurut Firman Widjaja, akan mendatangkan terror terhadap setiap para professional. Pernyataan Firman Widjaja itu, menurut Rudy, harus disikapi serius oleh KPK. KPK harus memeriksa darimana uang yang digunakan untuk membayar Tim Pengacara keluarga Atut. “Harus diberlakukan kasus yang sama

antara uang yang diberikan kepada para Artis dan juga kepada Tim Pengacara. Apapun profesinya, harus bisa diduga dari mana uang itu berasal. Menurut info yang saya terima, Atut membayar Rp 20 – 24 miliar kepada Tim Pengacara. Uang itu dari mana?,” ujar Rudy. “Korupsi tetaplah korupsi dan uang yang didapat dari hasil korupsi tetaplah haram. Sehingga apapun profesinya, jika sudah patut diduga uang itu dari mana, harus diberlakukan status yang sama kepada para pengacara. Jika para artis bisa disita mobilnya meskipun dalam pengakuan adalah terkait dengan kerja profesionalnya, hal yang sama harus diterapkan kepada para pengacara,” ujar Rudy yang juga

Ketua Bidang Politik PBHMI. Masih menurut Rudy, KPK harus menggunakan momentum kasus Banten untuk membantu bangsa dan negara membersihkan dinasti Atut yang telah melakukan perbudakan terselubung di Banten yang diawali dengan kasus Pilkada Lebak. Dengan merujuk pada sejarah, Ketua Bidang Politik HMI itu menjelaskan, kasus pilkada Lebak yang diungkap KPK mengingatkan perbudakan di daerah tersebut yang diungkap oleh Eduard Douwes Dekker dalam bukunya Max Havelaar yang ditulis pada 1860. Dalam buku Max Havelaar itu, Eduard Douwes Dekker menggunakan nama Multatuli yang artinya “Aku yang telah menderita

banyak”, diungkap praktik perbudakan kejam yang dilakukan oleh keluarga Bupati Lebak dan kroni-kroninya termasuk korupsi serta kerja paksa. “Masyarakat Banten terutama Lebak harus melihat kasus keluarga Atut adalah pengulangan sejarah. Bangsa Indonesia harus melihat bahwa korupsi merupakan bentuk lain dari perbudakan yang memiskinkan masyarakat. Sehingga Banten Crisis Center mendukung dan berada di belakang KPK dalam penuntasan kasus ini. Dan yang lebih penting lagi adalah, pengacara yang membantu keluarga Atut atau koruptor lain kita anggap sebagai musuh bangsa dan negara Indonesia,” tegas Rudy. =GAM

ERUPSI KELUD

70 Persen Kawasan Lindung Rusak BLITAR- Letusan dahyat disertai lontaran jutaan kubik material padat dan panas pada pusat kawah Gunung Kelud, Kamis (13/2) malam telah menghancurkan 70 persen kawasan hutan lindung, hingga radius tiga kilometer di sekitarnya. Kepala Urusan Humas Perum Perhutani KPH Blitar Heri Purwanto di Blitar, Jawa Timur, menyebutkan luas hutan lindung yang mengalami kerusakan parah tercatat mencapai 2.580 hektare lebih. Luasan yang hancur itu mendekati 70 persen dari total luas kawasan lindung di lereng Gunung Kelud, yakni 3.885,4 hektare. “Itu data sementara yang berhasil kami estimasikan, mengacu pengalaman letusan tahun 1990 yang menghancurkan kawasan lindung hingga radius lima kilometer,” jelasnya. Selain belajar dari pengalaman erupsi sebelumnya, catatan kerusakan berhasil direkapitulasi pihak KPH Perhutani Blitar setelah melakukan pengamatan langsung wilayah terdampak letusan Gunung Kelud, beberapa hari terakhir. Kerusakan paling parah diidentifikasi terjadi di petak 3 RPH Penataran, BKPH Wlingi. Dari total luasan baku hutan lindung di kawasan ini yang mencapai 1.738,4 hektare, vegetasi yang rusak mencapai 1.375 hektare. Kawasan lindung ini mengalami kerusakan sangat parah karena berada persis di pusat kawah/ letusan.

Lanjut Heri, kerusakan dengan luasan hampir sama juga teridentifikasi di petak 6A RPH Gandusari, BKPH Wlingi. Dari luasan baku 2.146,9 hektare di area ini, sekitar 1.205 hektare di antaranya hancur total. “Total kerugian negara akibat letusan ini diperkirakan mencapai Rp19 miliar,” jelasnya. Kerusakan sebenarnya juga terjadi di sejumlah hutan produksi kawasan penyangga di atas radius tiga kilometer dari puncak/kawah Gunung Kelud. Namun kerusakan dipastikan tidak terlalu parah sebagaimana area sekitar pusat letusan (kawah) hingga radius tiga kilometer. “Pengalaman erupsi 1990, muntahan material panas serta lava pijar menyebabkan kehancuran masih di sekitar letusan,” ujarnya. Ia memperkirakan butuh waktu antara tiga hingga empat tahun untuk merehabilitasi kawasan dengan tanamantanaman yang cepat tumbuh, seperti kaliandra, sengon laut, bendo, dan aneka tanaman kayu lain. KPH Perhutani Blitar yang memiliki wilayah pengelolaan kawasan hutan lindung di sekitar Gunung Kelud saat ini masih mengkoordinasikan data kerusakan tersebut ke Perum Perhutani Korwil Jatim, untuk selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Kehutanan RI guna perencanaan rehabilitasi kawasan hutan lindung. =ANT/ SLAMET

ant/noveradika

BERSIHKAN KRATON YOGYAKARTA. Petugas kepolisian melakukan pembersihan abu vulkanik di Kraton Yogyakarta, Selasa (18/2). Pemda DIY bersama masyarakat dan berbagai instansi terus melakukan pembersihan abu vulkanik dampak erupsi Gunung Kelud supaya aktivitas di Yogyakarta dapat berjalan seperti sedia kala.

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

PEJABAT PUBLIK

Mau Pensiun, Oegroseno Pamit KPK JAKARTA - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Oegroseno berpamitan dengan pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa (18/2), Mantan Kapolda Sumatera Utara itu mendatangi gedung KPK sebelum pensiun akhir Februari 2014 ini.

ant/regina safri

MENGUNDURKAN DIRI. Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama RI, Anggito Abimanyu (kanan) saat menyatakan pengunduran dirinya terkait dugaan plagiat, didampingi Rektor UGM, Pratikno (tengah) dan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UGM, Wihana Kirana (kiri) di UGM, Yogyakarta, Senin (17/2). Anggito menyatakan mengundurkan diri menjadi dosen Ilmu Ekonomi di UGM sebagai bentuk tanggungjawab moral karena dugaan plagiat penulisan opini di Harian Kompas.

Periksa Seluruh Karya Tulis Pejabat YOGYAKARTA-Pemerintah diminta untuk memeriksa hasil karya seluruh pejabat negara agar tidak terulang kembali kasus plagiastisme yang dilakukan oleh Anggito Abimanyu yang menjabat sebagai Dirjen di Kementerian Agama dan Dosen UGM. Plagiatisme oleh pejabat negara dimungkinkan sekali karena peran Ghost Writer, mengingat mereka tidak memiliki waktu untuk menulis sendiri. “Saya menghimbau kepada pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meneliti seluruh hasil karya tulis dari pejabat negara agar tidak menimbulkan rasa malu di kemudian hari. Plagiatisme merupakan bentuk kejahatan moral yang paling tidak bisa diterima oleh pendidikan tinggi,” ujar Rahmad Pribadi lulusan Harvard University tahun 2013 jurusan Master Public Administration dan lulusan University Texas, Austin tahun 1992, Bachelor of Business Administrasion dengan bidang studi Accounting, di Yogyakarta, Selasa (18/2). Menurut Rahmad, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pejabat negara, imbauan ini dilontarkan mengingat bahwa tidak mudah ketika sudah menjadi pejabat negara masih sem-

pat kuliah untuk mengambil S-2 atau S-3. Sehingga, dijelaskan lebih lanjut, perlu ditengarai peran ghost-writer (penulis hantu) yang membantu para pejabat negara dalam menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. “Jika pejabat itu sekolah di luar negeri kecil kemungkinan untuk plagiat sekalipun karena pejabat tersebut tidak bekerja. Namun kalau pejabat tersebut melanjutkan studi lebih tinggi di Indonesia tanpa meninggalkan pekerjaannya, pasti salah satu entah itu pekerjaan atau studinya yang akan terkalahkan. Prioritas harus dilakukan dalam hal ini. Jika pejabat mampu menyelesaikan tugas akademik tetapi tetap aktif di instansinya boleh diduga peran ghost writer,” ujarnya. Dalam tradisi pendidikan di Harvard University, dijelaskan lebih lanjut, kejujuran akademis (academic honesty) adalah harga mati. Setiap mahasiswa harus mengikuti sesi khusus penjelasan tentang kejujuran akad-

emis termasuk di dalamnya soal plagiatisme. Konsekuensi dari tindak plagiatisme atau pelanggaran atas academic honesty sangat berat. Jika terbukti melakukan plagiatisme, misalnya, mahasiswa atau alumnus dapat dikeluarkan dari perguran tinggi atau ijazahnya tidak diakui. Oleh karena itu, harga diri sebuah perguruan tinggi itu dijaga oleh para mahasiswa dan alumnusnya. Sementara di University Texas, martabat perguruan tinggi dibangun melalui tradisi collegiate terutama di bidang sport yang sangat kuat. Upaya ini untuk menumbukan kebangaan dan ikatan yang kuat di antara para mahasiswa dan setelah menjadi alumnus. “Saya kira penggunaan gosht writer itu sah- sah saja sejauh bisa dipastikan tulisan dan ide itu adalah asli dan bukan melakukan plagiat. Hanya saja, kesalahan awal yang terjadi adalah ketika para mahasiswa yang pejabat itu tidak meneliti tulisan yang dibuat ghost writer tersebut. Padahal, untuk saat ini ada teknologi canggih yang bisa mengtrace apakah hasil karya tersebut hasil tindak plagiat atau tidak,” ujar anggota Kadin Indonesia itu. =GAM

Saat ditanya wartawan, Oegroseno enggan mengungkapkan maksud kedatangannya ke KPK. “Ingin nengok anak-anak, nengok anak-anak,” kata Oegroseno kepada wartawan. Jenderal bintang tiga itu lalu masuk ke Gedung KPK tanpa berkomentar lagi. Maksud kedatangan Oegroseno baru mendapat kepastian setelah dikonfrimasi ke Juru Bicara KPK Johan Budi. Menurut Johan, Oegroseno datang ke KPK untuk berpamitan kepada pimpinan KPK dan penyidik. Seperti diketahui, Oegroseno akan pensiun sekitar akhir Februari nanti. “Pamit, purna tugas, ketemu pimpinan KPK dan penyidik,” kata Johan. Oegroseno dilantik menjadi Wakil Kepala Polri menggantikan Komjen (Pol) Nanan Sukarna pada 2 Agustus 2013. Oegroseno

merupakan lulusan Akademi Polisi angkatan 1978. Namanya mulai dikenal masyarakat ketika dia menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah tahun 2005. Ketika terjadi peristiwa Poso, ia ditarik ke Mabes Polri. Pada tahun 2010, Oegroseno dilantik sebagai Kapolda Sumatera Utara menggantikan posisi Badrodin yang ditugaskan untuk menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Sejak saat itu, karier Oegroseno kian cemerlang. Tahun 2011, Oegroseno diangkat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polisi. Dengan diangkatnya jabatan Oegroseno, maka pangkatnya naik menjadi Komisaris Jenderal. Tahun 2012, Oegroseno kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Kemananan Polri. =GAM/AJI

PASCA LETUSAN KELUD

PAPDI Peringatkan Dampak Debu Vulkanis JAKARTA- Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) memperingatkan dampak penyakit dalam yang mungkin muncul dari interaksi dengan debu vulkanis letusan Gunung Kelud, Jawa Timur, selama satudua pekan ke depan. “Dalam dua pekan ke depan, warga yang mungkin tanpa sengaja menghirup debu vulkanis akibat letusan Gunung Kelud tubuhnya sedang berjuang menetralisir,” kata Wakil Ketua PB PAPDI, dr Ari Fahrial Syam SpPD-KGEH MMB di Jakarta, Selasa. Ari menyebutkan kemungkinan terburuk yang bisa muncul akibat masuknya debu letusan Gunung Kelud ke paru-paru adalah memunculkan dampak peradangan. “Debu yang masuk ke dalam paru-paru dapat memunculkan peradangan secara medis, dampaknya baru akan terlihat dalam

satu-dua pekan ke depan pasca kejadian itu,” ujarnya. “Maka dari itu kami terus melakukan koordinasi dengan kawan-kawan yang melakukan pelayanan di sana, tentang kemungkinan munculnya kasus pneumonia,” kata dia menambahkan. Kasus infeksi saluran pernapasan bagian bawah, seperti pneumonia, lanjutnya merupakan salah satu dampak yang mungkin dimunculkan akibat terpapar debu letusan gunung berapi, mengingat kandungan yang ada di dalam debu tersebut. Ari menyebutkan rekan-rekannya dari PAPDI cabang Malang, Jawa Timur juga tengah membuka posko pelayanan kesehatan di Kabupaten Batu, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Syaiful Anwar, Malang. =ANT/GILANG

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 19 FEBRUARI 2014 RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III No. 0304 | TAHUN III

55

PERBANKAN

Target Kredit Bank Terkoreksi

ant/puspa perwitasari

RAKOR BBM NELAYAN. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyimak bahan rakor ekonomi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/2). Rakor tersebut membahas bahan bakar minyak untuk nelayan.

Indonesia Lumbung Tenaga Kerja Low Skill? JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menepis kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa Indonesia akan menjadi pasar penampung tenaga kerja murah yang rendah keahlian paska pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN tinggal hitungan bulan. ”Saya banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat mengenai liberalisasi pasar tenaga kerja. Banyak orang khawatir nantinya buruh murah dari negara ASEAN membanjiri Indonesia,” ujar Hatta di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Selasa (18/2). Seperti diketahui, pada Desember 2015, liberalisasi barang dan jasa kawasan ini berlaku efektif. Sejumlah ekonom mensinyalir, Indonesia akan menjadi tempat sampah bagi tenaga kerja asing yang berkualitas rendah. Hatta menepis kekhawatiran itu, karena yang masuk hanyalah tenaga kerja terampil (skilled la-

bour). “Saya sering ditanya, pak apakah tukang cukur Vietnam nanti akan kerja di sini? Tentu tidak. Maksudnya adalah investasi di Indonesia, bisa mengambil tenaga kerja dari kawasan,” katanya. Kendati demikian, mantan menteri perhubungan ini membenarkan bahwa ada bahaya mengintai dari liberalisasi pasar tenaga kerja tersebut. Alasannya, banyak posisi yang membutuhkan sertifikat internasional, misalnya tenaga konstruksi, operator alat berat, dan lain sebagainya. Untuk itu, supaya Indonesia diuntungkan, akan lebih baik bila pemerintah mengupayakan agar

negara ini menjadi basis produksi untuk ekspor. Sehingga walaupun nantinya tenaga kerja asing masuk, tapi manfaat perekonomian dalam negeri lebih besar. “Maka ekonomi kita harus berkualitas agar kapital itu terbang ke sini. Arah kita adalah ekonomi berbasis nilai tambah,” kata Hatta. Saat ini, rata-rata negara ASEAN baru mencapai kesiapan 78 persen untuk menjalankan MEA. Hatta mengklaim Indonesia sudah siap menghadapi era liberalisasi kawasan itu, walau belum sebaik Singapura. “Kita sudah sejajar dengan Malaysia, sedangkan Laos, Vietnam, masih di bawah kita,” tandasnya. Isu liberalisasi arus tenaga kerja terlatih ini jadi perhatian Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang kurang terdidik di Indonesia masih tinggi yakni mereka yang berpendidikan di bawah SD dan SMP mencapai 68,27 persen atau 74.873.270 jiwa dari jumlah

penduduk yang bekerja sekitar 110.808.154 jiwa. Ini menyebabkan masih rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja dalam negeri. Kadin khawatir, nantinya buruh Indonesia akan tersisih, kalah bersaing dengan tenaga kerja terampil asal negeri jiran. Kekhawatiran itu juga disuarakan oleh Staf pengajar Lemhanas Timotius Harsono. Jika pemerintah tak rajin memberi pelatihan dengan sertifikat internasional, maka pekerja asing akan diuntungkan dan merebut jatah penduduk Indonesia. “Kan yang dibebaskan bukan TKI, tapi tenaga profesi perawat, guru, petugas pengoperasian traktor, untuk itu kita harus menyiapkan sumber daya yang cukup, sehingga kalau orangorang punya sertifikat mereka bisa bekerja. Kalau enggak pengusaha di era MEA ambil orang Filipina, Malaysia, kita hanya jadi penonton,” kata Timotius. =GAM

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan telah meminta perbankan untuk menekan target kredit beberapa bank yang dinilai terlalu tinggi. Sehingga, target kredit industri di 2014 sebesar 16,9 persen atau masih berada dalam kisaran Bank Indonesia, yakni 15-17 persen. Hal tersebut seperti dikatakan Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Perbankan OJK, Nelson Tampubolon di Jakarta, Selasa (18/2). “Kami sudah revisi target kredit. Waktu dikompilasi, murni di atas 17 persen. Ada beberapa bank yang ketinggian, kami meminta diturunkan. Setelah dikompilasi, kini sudah di bawah (17 persen), 16,9 persen. Itu sudah masuk target BI,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2014 rata-rata target kredit perbankan mencapai 1718 persen. Namun, jelas Nelson, sejumlah bank yang ada yang menetapkan target kredit berada jauh di atas target rata-rata secara industri. Selain menurunkan target kredit, Nelson mengatakan bahwa OJK juga meminta kepada bank-bank untuk tidak menaikkan suku bunga kredit secara berlebihan. Guna menjaga kinerja keuangan, lanjut dia, perbankan diharapkan mau mengorbankan margin keuntungan (NIM). “Kami berharap kenaikan bunga kredit di perbankan jangan terlalu. Mungkin marginnya sedikit dikorbankan,” ujar Nelson sembari menyatakan bahwa NIM sebesar 5 persen masih cukup menguntungkan perbankan. “Kalau sedikit diturunkan, mungkin belum terlalu mengganggu,” tambahnya. Cermat Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Endang Kusulanjari OJK menghimbau agar industri perbankan Tanah Air benar-benar cermat dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Pengelolaan risiko menjadi penting dalam rangka menekan Non Performing Loan (NPL) tidak membengkak pada masa mendatang. Karena itu, dia meminta perbankan sebisa mungkin mengatur risiko dengan cara menyeleksi nasabah yang hendak diberikan kredit. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

PERBANKAN

Laba Bersih BTPN Mencapai Rp2,13 Triliun JAKARTA-PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) mengumumkan laba bersih setelah pajak ditahun 2013 sebesar Rp2,13 triliun atau tumbuh 8% bila dibandingkan tahun 2012 lalu yakni Rp1,98 triliun.

ant/mohamad hamzah

TERTATA RAPI. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan Terminal Peti Kemas, Makassar, Sulsel, Selasa (28/1).

Prospek Eskpor Masih Stabil

Direktur Keuangan BTPN Arief Harris mengatakan, untuk laba bersih sebelum pajak sepanjang tahun 2013 telah tumbuh 15% dari tahun 2012 sebesar Rp2,49 triliun menjadi Rp2,87 triliun di tahun 2013. “Sedangkan untuk rasio kecukupan modal (CAR) ditahun 2013 sebesar 23,1%, lebih tinggi dari posisi CAR tahun 2012 sebesar 21,5%,” ujar Arief di Penang Bistro, Jakarta, Selasa, (18/2). Sementara itu, asset perusahaan juga telah tumbuh sebesar 18% dibanding tahun 2012 lalu sebesar Rp59,1 triliun menjadi Rp69,7 triliun di sepanjang tahun 2013. Selain itu sejak Januari hingga Desember 2013, Program Daya telah menjangkau 1.527.134 penerima manfaat. “Jumlah itu meningkat 27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 1.200.468 penerima manfaat. Adapun jumlah aktivitas yang digelar selama tahun 2013 meningkat 70% dari 50.079 aktivitas menjadi 90.183 aktivitas di 2013,” jelas. BTPN katanya telah mencatatkan pertumbuhan kredit pada 2013 sebesar 19% bila diband-

ingkan pada 2012 lalu sebesar Rp38,8 triliun menjadi Rp46,1 triliun di sepanjang 2013. Dia mengatakan, kenaikan penyaluran kredit tersebut juga tetap diimbangi dengan penerapan ke hati-hatian yang tercermin dari NPL netto sebesar 0,38% pada akhir 2013. “Pertumbuhan kredit BTPB ini juga sejalan dengan harapan akan terciptanya fundamental perekonomian nasional yang sehat dan kuat, sehingga bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya. Menurutnya, kondisi perekonomian nasional di sepanjang semester II tahun 2013 dibayangi-dibayangi oleh tingkat inflasi yang tinggi serta kenaikan suku bunga acuan dan perkembangan ekonomi global yang sangat dinamis mendorong perbankan untuk melakukan sejumlah penyesuaian dengan memperlambatan laju kredit BTPN pada 2013. “Pertumbuhan itu terjadi di tengah situasi perekonomian yang cukup menantang bagi dunia perbankan,” tutup Arief. =GAM

Kuartal I 2014 Konsisten seperti Kuartal IV 2013 JAKARTA-Bank Indonesia (BI) memperkirakan prospek ekspor di Kuartal I 2014 masih konsisten mengikuti tren di Kuartal IV 2013 yang ditopang kegiatan ekspor dari Sumatera dan kawasan timur Indonesia (KTI). “Dalam jangka pendek, ekspor masih konsisten seperti kuartal keempat 2013. Pertumbuhan ekspor di Sumatera terutama didorong oleh perkebunan CPO dan untuk KTI oleh produk tambang,” kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Doddy Zulverdy di Gedung BI Jakarta, Selasa (18/2). Doddy mengatakan, ekspor dari KTI yang mengalami tren perbaikan terjadi di Bali dan

Nusa Tenggara, sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua mengalami perlambatan. “Sebagian pengusaha dari sektor mineral, pasca penerapan UU Minerba, mereka perlu penyesuaian dengan pihak eksportir maupun pembangunan smelter,” katanya. Lebih lanjut dia mengatakan, perlambatan ekonomi akan terjadi di Jawa termasuk Jakarta, akibat moderasi permintaan

domestik. “Namun, pemulihan ekonomi global berdampak peningkatan volume ekspor dari Jawa dan Jakarta, khususnya untuk komoditas manufaktur,” ucap Doddy. Dengan demikian, lanjut Doddy, kenaikan laju pertumbuhan nasional di 2014 akan ditopang oleh kenaikan laju pertumbuhan di Sumatera dan KTI. “Perekonomian 2014 diperkirakan akan kembali stabil yang didukung pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang serta defisit transaksi berjalan menurun ke arah yang sehat. Pertumbuhan ekonomi akan berkisar 5,8-6,2 persen,” paparnya. =GAM

ant/evi

BSB JUAL SUKUK RITEL. Direktur Bisnis Bank Syariah Bukopin Harry Harmono Busiri (ketiga kanan), menyaksikan pembelian Sukuk Ritel Negara SR006 Tahun 2014 oleh nasabah, di banking hall BSB, Jakarta, Selasa (18/2). BSB ikut menjual Sukuk Ritel Negara SR006 Tahun 2014 dengan nilai nominal per unit ditetapkan Rp1.000.000 dengan jumlah pemesanan minimum Rp5.000.000,- (5 unit) dan maksimum Rp5 miliar selama masa penawaran mulai 14-28 Februari 2014 dengan tanggal Penjatahan 3 Maret 2014.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

urikulum 2013 yang selama ini dianggap baik dan direncanakan mulai diterapkan serempak tahun ajaran baru mendatang terus menuai kritikan tajam. Kali ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Marzuki Alie yang menilai kurikulum baru itu akan menyisakan permasalahan, bertendensi proyek, bahkan di masa akan datang Mendikbud harus orang yang mengerti pendidikan atau praktisi pendidikan. Apakah adanya Mendikbud saat ini merupakan keterpaksaan? Kiranya jawabannya tak perlu dicari, karena siapa pun tak akan ada yang mengakuinya, sekalipun barangkali itu memang yang terjadi. Meskipun tidak secara terangterangan, tampaknya pernyataan tersebut kuat dugaan memang diarahkan terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh. Ada apa sebenarnya diantara kedua petinggi negera itu? Belum ada yang mengetahui jawaban pastinya, kecuali melalui pernyataan Marzuki Alie diindikasikan ada perbedaan pendapat dengan Mohammad Nuh mengenai Kurikulum 2013, yang pelaksanaannya terkesan dipaksakan. Sekali pun selama ini Mendikbud memiliki alasan tersendiri mengenai pembentukan Kurikulum 2013 dan pelaksanaannya, tetap tidak dapat menepis dugaan buruk tentang kurikulum baru itu dan orang-orang yang terlibat didalamnya. Karena indikasinya sangat kuat, kurikulum tersebut sebetulnya tidak perlu dibuat, karena memang tidak dibutuhkan, sebab yang dibutuhkan adalah penanganan karakter yang masih lemah sehingga hanya diperlukan revisi kurikulum yang telah ada. Kalau pun harus ada kurikulum baru seharusnya dibuat pada awal pemerintahan, bukan di akhir masa pemerintahan. Realitanya kurikulum baru itu diadakan pada saat menjelang akhir masa pemerintahan sehingga kesan tendensi proyek sangat kuat. Bila ini yang terjadi, kurikulum tersebut tidak lagi berorientasi perbenahan pendidikan menjadi lebih baik, malah justru sebaliknya, pendidikan bisa tambah mendatangkan masalah karena proses pembentukan kurikulumnya sudah bermasalah, sebagai dampak dari kinerja yang hanya mendengarkan bisikan konsultan. (*)

Opini

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

77

Menelaah Dilema Demokrasi

Salam Songkem

Merenda Karakter

KORAN MADURA

RABU 19 FEBRUARI 2014 No. 0304 | TAHUN III

Proses demokrasi dalam klimaksnya dirayakan dengan pemilihan melalui pemungutan suara yang sering disebut pemilihan umum (pemilu). Saat ini kita dihadapkan pada realitas fakta persoalan subtansial dari demokrasi sendiri, yaitu berupa pendidikan politik dan kemauan untuk mengaet dalam arena publik. Pemilu sendiri tampak menyisakan berjuta harapan bagi konStruksi demokrasi sendiri di masa yang akan datang.

A

pakah kita akan mengikuti bisikan hati atau bisikan lain (transaksi politik) yang menjadikan banyak warga bersikap apatis terhadap prosesnya, karena demokrasi sendiri terlihat cenderung kuantitatif prosedural. Bisa dikatakan persoalan kebangsaan, seperti kemiskinan, kebodohan dan kepandiran kita sebagai bangsa bisa diselesaikan dengan angkaangka. Golput Demokrasi dalam praktiknya memunculkan spekulasi, banyak faktor yang mempengaruhi sikap dalam menentukan pilihan, bahkan realitas hari ini masih banyak yang belum mengerti diakibatkan minimnya pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat awam. Masyarakat awam memahami politik cenderung “perdebatan yang tiada berujung” seperti yang disajikan dalam arena media, jelas ini menjadi tantangan bagi lembaga politik untuk menyusuri dan melakukan pendidikan

politik sampai akar rumput. Yang menarik untuk diketengahkan bahwa tingkat angka golongan putih (golput) dalam dasawarsa terakhir semakin naik. Jelas menjadi kekhawatiran tersendiri bagi penyelenggara Negara dan lembaga politik itu sendiri. Jelas ini mengindikasikan partisipasi publik dalam pemilu kurang bisa mempercayai pesta demokrasi diakibatkan belum mengakarnya calon pemimpin yang ada. Golput sendiri diakibatkan dalam kategori motif internal dan ekseternal (Lingkaran Survei Indonesia, 2007). Motif internal terjelaskan oleh pengertian-pengertian mengenai perilaku memilih (voter behaviour). Besar-kecilnya partisipasi pemilih (voting turnout) dilacak pada sebab-sebab dari individu pemilih. Dari sudut pandang ini, keputusan seseorang untuk golput dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor sosiologis yang mengidentifikasi pada variabel seperti agama, pendidikan, pekerjaan dan ras. Kedua, faktor psikologis yang menginisiasi seseorang dengan partai atau kandidat tertentu. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat, makin besar kemungkinan untuk tidak golput. Ketiga, faktor ekonomi-politik yang melandaskan pilihan seseorang pada pertimbangan rasional (rational choice) untung-rugi. Selama dianggap dapat memberikan keuntungan bagi pemilih, peluang untuk tidak golput lebih besar. Adapun motif eksternal pemilih menjadikan struktur penyelenggaraaan pemilu sebagai fokus perhatian utama. Pertama sistem pendaftaran (registrasi) pemilih. Kacaunya pendaftaran pemilih tentu berefek negatif pada minat seseorang untuk memilih. Kedua, sistem kepartaian dan pemilihan umum suatu negara. Data penelitian menunjukkan sistem dua partai relatif bisa mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Sebaliknya, sistem Pemilu proporsional membuat

partisipasi pemilih lebih tinggi (Russel J. Dalton dan Martin P. Watternberg, 1993). Ketiga, sifat pemilihan. Negara yang menganut asaz wajib pilih (compulsary election) memiliki potensi golput yang lebih rendah dibandingkan negara yang berasaz hak pilih (voluntary election). Peran Berbagai Pihak Berkurangnya jumlah partai yang berkompetisi dalam pemilu mendatang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik pada partai politik. Disisi lain, tidak ada yang mampu menjamin itu bisa terjadi, dikarenakan selera masyarakat kepada partai dan calonnya semakin tinggi dari waktu ke waktu. Untuk itu diperlukan antisipasi aktif supaya angka golput bisa ditekan, termasuk dalam hal ini adalah tanggung jawab partai sebagai lembaga politik, komisi pemilihan umum, caleg, dan masyarakat yang peduli dengan demokrasi. Sebenarnya realitas pilihan untuk golput sudah ada sejak pemilu diselenggarakan di republic ini pada tahun 1955. Dalam diskursus golput ini menarik untuk dikaji bahkan menjadi fenomena yang sangat seksi. Boleh dikatakan dari pesta demokrasi sekaliber pilpres hingga pilkada/pilbub golput tidak pernah absen. Mungkin kita akan bertanya, kenapa bisa terjadi?. Bahkan bisa dikatakan dalam sistem pemilihan langsung diakui atau tidak, dalam prakteknya belum bisa menghasilkan outcome pemimpin yang terbaik. Tapi perlu disambut positif karena sudah ada partisipasi warga walaupun masih banyak yang tidak peduli terhadap “pesta demokrasi” hari ini. Sehingga kita yang mengerti proses pelaksanaan demokrasi

bisa berperan aktif untuk terlibata dalam pendidikan politik. Mungkin bisa melakukan pendidikan politik secara kultural dari kelompok lingkup kecil yaitu keluarga atau dalam konteks luas dengan pendidikan politik melalui lembaga formal yang bisa dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga yang lebih professional. Partisipasi Publik Golput atau tidak memilih merupakan sebuah pilihan, kita tidak bisa menghakimi benar apa salah pilahan tersebut, yang pasti hari ini golput menjadi kekuatan yang perlu diperhitungkan dalam sejarah demokrasi dari sejak berlangsungnya pemilu tahun 1955. Turunnya tingkat partisipasi publik dalam pemilihan umum adalah ujian bagi partai-partai politik dan calon-calon yang diusungnya. Padahal, dalam sistem demokrasi, tingkat partisipasi publik sangat penting untuk melegitimasi peran pemerintah. Silahkan bagaimana baiknya anda sebagai warga Negara yang memahami proses demokrasi, untuk bisa berperan aktif dan turut berpartisipasi mensukseskannya. Relevansi golput hari ini adalah untuk dikonversi menjadi kekuatan suara sah penguat demokrasi, bagaimana mengawal pesta demokrasi agar bisa menghasilkan pemimpin yang mendedikasikan kepemimpinannya untuk melayani rakyat. Bukan sekedar menyalahkan dan menghakimi golput yang ending-nya malah menimpulkan perpecahan. Mari bersama kita mengawal demokrasi untuk menjadikan rakyat mengerti bagaimana pilihan atas pilahan sikap politiknya. Your life is your choice.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 19 FEBRUARI 2014 No. 0304 | TAHUN III

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

OPINI 8

MAKAN SIANG. Pakde Karwo bersama Presiden SBY saat makan siang 1 menu bersama para pengungsi bencana erupsi Kelud di GOR Ganesha Kota Batu.

SBY Minta Pengungsi Bertahan

e hana diman/koran madura

BATU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada para pengungsi Gunung Kelud untuk tidak terburu-buru kembali ke rumah masing-masing hingga kondisi gunung tersebut stabil dan dinyatakan aman. Hal tersebut disampaikan presiden saat mengunjungi para pengungsi korban letusan Gunung Kelud dari Ngantang, Kesambon, dan Pujon di Posko GOR Ganesha Kota Batu Selasa (18/2) kemarin. Presiden berharap Gunung Kelud segera pulih dan normal kembali sehingga warga bisa kembali ke kampung halamannya masing-masing. "Sabar dulu, sampai aman. Saya sudah mendapatkan laporan, insyaallah tidak terlalu lama lagi Gunung Kelud akan pulih dan persiapan kembali ke kediaman masing-masing,” pesannya. Setelah warga bisa kembali ke tempat masing-masing, artinya pemerintah pusat dan daerah segera melakukan pembersihan tempat-tempat yang penuh pasir dan abu, kemudian persiapan untuk membangun kembali rumah-rumah dan bangunan yang rusak. Presiden sendiri telah mengetahui bahwa bangunan, rumah, sekolah, fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Karena itu, pemerintah, utamanya Pemprov Jatim, Pemkab Kediri, Blitar, dan Malang, serta dibantu pemerin-

tah pusat akan memperbaiki dan membangun kembali sarana yang rusak dengan syarat dikerjakan bersama-sama, gotong royong. "Kalau hal ini dapat dilakukan, insyaallah, kediaman bapak, ibu yang rusak sekarang, bisa dibangun kembali, sehingga pada saatnya bisa kembali hidup normal. Kemudian insyaallah, masa depan semuanya menjadi lebih dari sekarang ini,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, SBY juga memuji kesigapan Provinsi Jatim untuk menangani bencana. Jatim patut menjadi contoh dalam penanangan bencana. Atas kesigapan dari pemprov, pemkab, pemkot, serta masyarakat, tidak banyak terdapat korban jiwa saat letusan Gunung Kelud terjadi. Namun demikian, meskipun ada yang meninggal, itu disebabkan karena sakit setelah letusan terjadi. Jatim menjadi contoh karena

persiapan dan koordinasi yang baik, serta gerakan yang cepat dari semua pihak mulai dari BNPB maupun pemerintah daerah, dibantu TNI Polri dan relawan. Masyarakat juga sudah siap dan mengikuti instruksi yang diarahkan oleh tim penanggulangan bencana. " Saya senang, saya bangga dengan apa yang dilaksanakan di Jatim ini,” lanjut Presiden. Presiden juga memuji kekompakan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI dan Polri, serta masyarakat yang saling bekerja sama dan gotong royong untuk menangani bencana. Bahkan setelah letusan terjadi, kekompakan dan kegotongroyongan masih terlihat antara pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat. Ini menunjukkan pemerintahnya bertanggung jawab terhadap masyarakat, yang lain membantu, dan masyarakatnya mau bekerja sama. "Negara kita akan semakin baik, maju, sejahtera, dan tentram, kalau antara masyarakat, pemerintah, dan semua pihak bisa bekerjasama seperti ini,” kata SBY. Ia mengucapkan terima kasih kepada BPNB pusat maupun daerah, jajaran pemerintah daerah, TNI, Polri, Tagana, PMI, Relawan, pimpinan dunia usaha yang mem-

bantu logistik untuk mengatasi bencana ini. Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo mengatakan kekompakan dan kecekatan antara pemerintah, TNI Polri, masyarakat adalah kunci penanganan meletusnya Gunung Kelud. Untuk rumah yang rusak, menurut Pakde Karwo, akan diperbaiki pemerintah. "Anggaran untuk bencana akan selalu siap, dan sesuai undang-undang yang ada, bila terjadi bencana, maka anggaran yang ada akan diprioritaskan untuk menanggulanginya," katanya. Dalam kunjungan kali ini Presiden SBY masih didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Pakde Karwo beserta Bude Karwo dan para menteri kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Mereka makan lesehan nasi bungkus bersama dengan pengungsi korban letusan Gunung Kelud. Menu nasi bungkus yang dinikmati pimpinan Republik Indonesia tersebut sama dengan yang dimakan oleh para pengungsi yakni nasi putih dengan telur, oseng tahu, dan mie goreng. Pengungsi letusan Gunung Kelud ini mendapatkan hiburan dari jajaran Kepolisian Resort Kota Batu dan nyanyian yang di-

lantunkan Mensetneg Sudi Silalahi “Jo podho nelongso”. Mereka mendapatkan fasilitas yang cukup lengkap seperti MCK, air bersih, makanan dan minuman, perpustakaan, cek kesehatan. Walikota Batu Eddy Rumpoko juga memberikan kesempatan bagi pengungsi agar anak-anak mereka bisa bersekolah di Kota Batu selagi masih di tempat pengungsian, serta semua pengungsi di Kota Batu dipersilakan untuk mengunjungi Jatim Park secara cuma-cuma. Jumlah pengungsi korban letusan Gunung Kelud yang berada di Kota Batu sebanyak 14 ribu jiwa yang tersebar di 41 titik. Sedangkan yang berada di Posko GOR Ganesha sebanyak 1.300 pengungsi. Sebelumnya, Presiden RI SBY bersama Ibu Negara, Pakde dan Bude Karwo meninjau pengungsi letusan Gunung Kelud di Posko Koperasi Susus Sae Pujon, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Di posko tersebut terdapat 586 pengungsi dan 7.000 pengungsi lainnya yang tersebar di Kecamatan Pujon. Mereka menempati posko Klinik Siaga Bencana dari FK Unibraw, Posko Kesehatan Denkesyah Malang Kesdam V/Brawijaya, dan Posko Kesehatan dari Dinkes Prov. Jatim. = E HANA DIMAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

9

Pansus RPJMD 2014-2019 Ditetapkan SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur membentuk dan menetapkan 28 panitia Khusus (Pansus) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim tahun 2014-2019. Selanjutnya, RPJMD akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Wakil Pimpinan DPRD Jatim, Abdul Halim Iskandar mengatakan anggota pansus tersebut terdiri dari Fraksi Partai Demokrat tujuh orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) lima orang, Frasi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) empat orang, Fraksi Partai Golkar (FPG) tiga orang, Fraksi Gerindra dua orang, Fraksi Partai Amanah Nasinal (FPAN) dua orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dua orang dan masing-masing satu orang dari Partai Keadilan Nahdahtul Ulama (FPKNU), FHanura Damai serta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (FPPPR). Halim Iskandar menjelaskan,

Ke-28 anggota Pansus RPJMD itu mulai bertugas sejak ditetapkan hingga Perda RPJMD Jatim 2014-2019 disahkan oleh rapat paripurna. Menurut Halim, sesuai kesepakatan yang ada di DPRD Jatim, ketua Pansus ditunjuk secara bergilir dan kali ini kebagian jatah fraksi partai demokrat. "Hasil rapat internal pimpinan dewan dan anggota Pansus disepakati bahwa ketua Pansus RPJMD adalah Agus Dono Wibawanto dari Fraksi Partai Demokrat," jelasnya. Sedangkan dua wakil ketua Pansus RPJMD dijabat oleh Suhandoyo dari FPDIP dan Thoriqul Haq dari FKB, lalu sekretaris pansus dijabat oleh Muchtar dari

FPG. Secara keseluruhan anggota pansus RPJMD Jatim terdiri dari Achmad Iskandar, Sugiri Sancoko, Renville Antonio, Subianto, Iqbal Satria dan Saut Marisi Siahaan (FPD). Kemudian Kusnadi, Ali Mudji, Saleh Ismail Mukadar dan Sugiono (FPDIP). Fuad Mahsuni, Badrut Tamam, dan Sholeh Hayat (FPKB). Hasan Irsyad dan Zainal Arifin (FPG). Disusul Tjutjuk Sunario dan Wieke Herawaty (FGerindra), Kuswiyanto dan Suli Da'im (FPAN), Arif Hari Setiawan dan Yusuf Rohana (FPKS), Anwar Sadad (FPKNU), Kuswanto (FHanura Damai) dan Mahdi (FPPPR) Ketua Pansus RPJMD Jatim 2014-2019, Agus Dono Wibawanto mengatakan fokus RPJMD Jatim pada dua hal, yakni kebijakan Jatim terhadap kondisi perekonomian Indonesia dan persiapan menghadapi AFTA 2015. “Itu sesuai dengan.visi-misi Gubernur Jatim Soekarwo yang baru dilantik Rabu (12/2) lalu," ujarnya

Menurut Agus Dono, prioritas pembangunan Jatim lima tahun ke depan yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM terhadap kebutuhan tenaga kerja. Pasalanya Jatim masih kekurangan tenaga kerja terampil sehingga perlu dilakukan peningkatan SDM tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada AFTA mendatang. Prioritas kedua, lanjut Agus yakni menyangkut grand desain struktur industri di Jatim. Artinya industri di Jatim ke depan difokuskan pada investasi produk dalam negeri minimal 75 persen sehingga industri di Jatim tak mudah terkena dampak goncangan krisis global. "Untuk mengantisipasi itu, maka captive market di dalam negeri harus dikuasai tapi standart produknya harus bagus. Sehingga kualitas produk dalam negeri harus ditingkatkan yakni

ISU EKSEKUTIF

Parpol Lain Manfaatkan Isu Mundur Risma SURABAYA – Bu Risma, sapaan akrab Wali kota Surabaya Tri Rismaharini, menjadi topik pemberitaan setelah tampil menyentuh dalam acara di stasiun televisi swasta pada Rabu, 12 Februari 2014. Meski tak lugas, Risma menyiratkan keinginannya mundur dari jabatan Wali Kota Surabaya. Wali kota dengan seabrek prestasi ini disebut tak tahan dengan tekanan politik yang dihadapinya. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya merekomendasikan pelengseran Risma dari kursi pemerintah ke Majelis Agung. Kesimpulan ini diambil dalam rapat paripurna Hak Angket Perwali 56 dan 57 tentang Tarif Reklame. Enam dari tujuh fraksi DPRD, termasuk dari PDIP yang mengusungnya, setuju Risma diberhentikan, hanya Fraksi PKS yang menolak. Pengamat politik asal Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Haryadi menilai jika Walikota Tri Rismaharini benar-benar mau mundur, itu merupakan kerugian bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Ini karena Risma merupakan ikon kepala daerah sukses milik PDIP di Kota Surabaya, seperti halnya Jokowi di DKI Jakarta," ujarnya, Selasa (18/2). Menurut Hariyadi, isu keinginan Risma mundur barawal

g. armadianto semeru/koran madura

PARA AKADEMISI. Kalangan akademisi pun meminta Ibu Wali Kota Risma untuk tidak mundur dari jabatannya. Rombongan dipimpin oleh Pakar ITS Daniel M. Rosyid dan sejumlah tokoh lainnya yang hadir.

dari adanya tarik menarik di internal partai. "Begitu Risma berteriak keluar di salah satu media televisi nasional, saya kok yakin ada parpol selain PDIP yang ikut bermain dalam isu itu. Bisa dari partai lain, mungkin juga intelijen," ujarnya.

Partai politik (Parpol) yang dimaksud, lanjut Haryadi, adalah parpol lain atau siapapun yang menganggap PDIP sebagai ancaman dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. "Kalau mau selesai, problem internal PDIP di Surabaya harus diselesaikan. Selama

belum beres, isu itu akan terus dimanfaatkan oleh kepentingan politik lain," imbuhnya. Hariyadi juga berpendapat, isu mundur yang diteriakkan Risma merupakan strategi politik untuk menghadapi internal PDIP Surabaya. "Kalau dibahasakan seper-

dengan membentuk sertifikasi produk dalam negeri," ujar Ketua Komisi B DPRD Jatim. Prioritas pembangunan selanjutnya adalah bagaimana menjadikan UMKM sebagai center exellent peningkatan kualitas produk dalam negeri. "Semua on farm skala kecil harus dilakukan di desa sehingga desa nantinya bisa menjadi sentra IKM," paparnya Agus Dono. Persoalan lain yang menjadi fokus RPJMD Jatim adalah ketersediaan infrastruktur yang baik. Upaya yang dilakukan dengan mengembalikan 10 persen dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk pembangunan perbaikan infrastruktur. "Saat ini memang alokasi anggaran infrastruktur baru Rp 485 miliar tapi nanti bisa sampai Rp 900 miliar. Namun untuk lebih rincinya tentu ada pada pembahasan nanti,” pungkasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

ti ini, eh saya ingin mundur lho, eh tolong ini DPP PDIP dan DPD PDIP Jatim bisa menjembatani," tukasnya. Hariyadi menambahkan, PDIP akan tetap eksis meskipun PDIP kehilangan ikon kepala daerah sukses jika Risma mundur. "Ini karena bukan hanya Risma satusatunya ikon kepala daerah PDIP. Jadi gawat PDIP, jika Ketua Umum PDIP Megawati yang mundur," tambahnya. Ada banyak kasus lainnya yang juga dihadapi Risma selain Perwali tersebut. Penolakannya terhadap pembangunan tol tengah kota tentu tak akan dilupakan sebagian pihak. Pembangunan tol tengah kota ini kontan menyita banyak perhatian warga Surabaya. Jika jadi, maka ada lebih dari 5 ribu rumah warga yang bakal tergusur dengan adanya proyek ini. Meski mendapat lampu hijau dari Gubernur Jatim Soekarwo bahwa Tol Tengah Kota dibangun di atas sungai, tanpa mengutik rumah warga, tapi tampaknya hal itu belum cukup menenangkan Risma. Ia tetap menolak gagasan itu. Mungkin bagi Risma menolak tol tengah kota bukan hanya karena semata pengusiran rumah warga namun dampaknya pada 10 atau 20 tahun mendatang. Seperti di kota-kota besar lainnya—katakanlah Jakarta—tol tersebut hanya akan menambah parah kemacetan Surabaya dalam waktu 10 atau 20 tahun mendatang, bukan masa sekarang. G. ARMADIANTO SEMERU

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Calon Komisioner KPU Uji Kelayakan

KBS. Dua anggota tim Identifikasi Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polrestabes Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) menyusul matinya satwa Kijang (Muntiacus muntjak) di Kebun Binatang Surabaya (KBS) beberapa waktu lalu.

Tunda Pemberian Izin Konservasi KBS

SURABAYA - Sebanyak 10 calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan di hadapan tim dari KPU RI di Surabaya, Selasa (18/2). "Tes ini digelar sehari dan langsung ke semua peserta. Waktunya mulai pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB," ujar Komisioner KPU RI Arief Budiman kepada wartawan. Sepuluh orang yang mengikuti tes terakhir ini masingmasing Bagyo Prasasti, Choirul Anam, Deden Paturohman, Dewita Hayu Shinta, Eko Sasmito, Gogot Cahyo Baskoro, Hendry, M. Arbayanto, Agus Mahfudz Fauzi dan Agung Nugroho. Dua nama terakhir merupakan calon "incumbent" atau petahana. Sedangkan, terpilihnya ke sepuluh nama tersebut di atas sesuai dalam Keputusan Tim Seleksi Nomor : 17/TIMSEL.KPU-PROV/I/2014. Arief mengatakan KPU RI selanjutnya akan mengumumkan lima nama yang lolos menjabat komisioner selama lima tahun ke depan. Sedangkan,

lima nama lainnya akan masuk dalam daftar cadangan. "Hasilnya akan diumumkan, kalau tidak Rabu (19/2), atau paling lambat Kamis (20/2). Komposisinya lima orang lolos komisioner KPU Jatim 20142019," kata mantan Komisioner KPU Jatim tersebut. Para komisioner KPU Jatim periode lima tahun ke depan ini nantinya bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden yang digelar pada tahun ini. Pelantikannya dijadwalkan dilangsungkan 21 Februari 2014, atau bersamaan dengan habisnya masa jabatan periode kini. Sebelumnya, tim seleksi menerima 203 pendaftar calon komisioner. Setelah dilakukan seleksi administratif, terpilih 170 nama yang selanjutnya dilakukan tes kesehatan, tes psikologi dan tes tulis untuk menentukan 20 nama. Ke-20 nama yang lolos diwajibkan mengikuti tes wawancara dan uji publik sebelum akhirnya terpilih hanya 10 nama yang dites terakhir oleh KPU RI. = ANT/FIQIH ARFANI

ant/eric ireng

SURABAYA - Kementerian Kehutanan akhirnya menunda pemberian izin pengelolaan Lahan Konservasi Kebun Binatang Surabaya karena ada sejumlah syarat yang belum dipenuhi Pemerintah Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membenarkan bahwa izin lahan konservasi masih belum turun karena pemkot diminta melengkapi persyaratan berupa analisa dampak lingkungan (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). "Amdal mungkin butuh waktu sekitar tiga bulan. Sedangkan penyusunan UKL dan UPL, mungkin ini butuh waktu sekitar dua tiga minggu," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat ditemui wartawan di Pemkot Surabaya, Selasa (18/2). Namun demikian, lanjut dia, pihaknya masih akan konsultasi terlebih dulu ke Kementerian Lingkungan Hidup (LH) untuk menanyakan apakah Amdal memang

menjadi persyaratan bagi turunnya izin pengelolaan LK KBS?. Hal ini, lanjut dia, dikarenakan pihaknya saat ini tidak dalam posisi akan membangun KBS, tapi pengelola yang sudah ada. Amdal ini biasanya menjadi persyaratan ketika hendak mendirikan bangunan baru. Tri Rismaharini mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus pada 84 satwa di KBS yang dalam kondisi sakit, cacat dan tua. Dalam waktu dekat pihaknya akan segera menggelar seminar yang secara khusus membahas soal KBS. Dalam seminar itu diharapkan muncul adanya potensi bapak asuh. Artinya bapak asuh ini yang nantinya akan merawat satwa yang dikehendaki. Satwa-satwa yang mendapat bapak asuh ini

merupakan satwa yang masih sehat dan usianya muda. Sedangkan untuk satwa yang usianya tua, sakit dan cacat akan tetap dalam pengawasan Pemkot Surabaya. "Kami juga akan perluasan lahan KBS dengan memakan lahan parkir. Perluasan ini untuk kandang satwa karena saat ini masih belum cukup. Untuk parkirnya akan dipindah ke Joyoboyo," katanya. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, Ratna Achjuningrum mengatakan, pemenuhan persyaratan izin prinsip, sebelum izin LK turun, membutuhkan waktu sekitar dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut pihaknya akan segera memenuhi permintaan yang dikehendaki oleh Kemenhut. "Kalau untuk Amdal, selama ini kan KBS tidak pernah mencemari lingkungan. Bahkan KBS ini kan sudah menjadi hutan kota bagi Surabaya," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

INFRASTRUKTUR

Dewan Keluhkan Pedestrian yang Rusak SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya mengeluhkan banyak pedestrian di sejumlah jalan utama Kota Pahlawan yang rusak. Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim mengatakan banyak proyek pedestrian di Surabaya yang tidak sesuai dengan kontraknya atau pesanan proyek pedestrian tidak sama dengan ketentuan yang direncanakan Pemkot Surabaya. "Pelaksanaan pembangunan pedestrian juga tidak diawasi dengan baik," katanya. Menurut dia, setelah pedestrian selesai dibangun, langsung ditinggal kontraktornya lalu perawatan dari pemkotnya tidak ada. Selain itu, pembangunan pedestrian ternyata tidak seluruhnya berkualitas. "Sehingga usai garansi enam bulan dari kontraktor,

kondisi pedestrian mengenaskan karena banyak keramiknya pecah dan ada pula yang ambles," katanya. Adapun kondisi pedestrian yang mulai rusak terjadi di Jl. Basuki Rachmad, Jl. Pemuda, Jl. Embong Malang, Gubernur Suryo, Jl. Pemuda, Jl.Panglima Sudriman, Jl.Urip Sumoharjo, Jl. Raya Darmo, Jl. Raya Gubeng, Jl. Tunjungan, dan Jl.Praban. Selain itu, lanjut dia, "box culvert" yang dipasang juga tidak bisa rapat sehingga pasir maupun tanah liat bisa masuk ke dalam saluran air. Bila tidak ada koreksi dari kontraktor atau pemkot, saluran air di sana akan cepat penuh dengan lumpur dan bisa menyebabkan banjir. "Kalau sekarang banyak pedestrian rusak, maka itu adalah bukti pembangunan pedestrian yang asal-asalan," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

11

Distribusi Logistik Siang Hari SIDOARJO - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mendistribusikan logistik Pemilihan Umum 2014 pada siang hari untuk meminimalisasi gangguan keamanan. Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo Bima Ariesdyanto, di Sidoarjo mengatakan, secara teritoriali wilayah Kabupaten Sidoarjo memang tidak jauh berbeda dengan Kota Surabaya. "Untuk wilayah terjauh di Kabupaten Sidoarjo bisa ditempuh dengan jarak waktu maksimal satu jam. Berbeda dengan wilayah Kabupaten Sumenep, Madura, yang memiliki wilayah kepulauan dan membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau wilayahnya yang jauh," katanya. Selain pertimbangan waktu yang cukup dekat, katanya, pengiriman lagistik Pemilu di siang hari untuk meminimalisasi kesalahan. "Hal itu karena pada siang hari cenderung lebih teliti dibandingkan jika pengiriman logistik dilakukan pada malam hari," katanya. Ia mengatakan, sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, pengiriman logistik Pemilu di Kabu-

paten Sidoarjo sedianya akan dilaksanakan pada 15 Maret-6 April 2014. "Tanggal itu merupakan jadwal yang kami buat untuk mendistribusikan logistik Pemilu dari Kabupaten Sidoarjo menuju ke tingkat kecamatan di kabupaten setempat," katanya. Namun, kata dia, pihaknya masih belum memastikan lagi mengingat saat ini masih ada beberapa logistik Pemilu yang belum dikirimkan dari pusat seperti kertas suara dan aksesoris lainnya. "Harapan kami seluruh tahapan pemilihan umum di Kabupaten Sidoarjo bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah dilakukan supaya bisa berjalan dengan lancar," katanya. Pihaknya juga meminta kepada warga masyarakat di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan hak pilihnya pada pemilihan umum mendatang.

ant/suryanto

LOGISTIK PEMILU SIDOARJO. Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo memeriksa logistik Pemilu Legislatif 2014 berupa bilik dan kotak suara di sebuah gudang penyimpanan di Sidoarjo, Jatim kemarin. KPU Kabupaten Sidoarjo berencana menggunakan bilik dan kotak suara yang pernah digunakan dalam Pilpres 2004 untuk menutupi kekurangan 746 buah kotak suara, dan 4813 bilik suara untuk memenuhi kebutuhan 3410 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sidoarjo dalam Pemilu Legislatif 2014 yang digelar April mendatang.

"Dengan memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2014 berarti

ikut menyukseskan pendidikan politik yang dilakukan setiap lima

tahun sekali," katanya. = ANT/SLAMET HIDAYAT

KORBAN BENCANA

Pengungsi Kelud Butuh Beras SURABAYA - Bantuan untuk korban bencana erupsi Gunung Kelud terus mengalir. Jenis bantuan yang diterima antara lain air mineral, selimut, makanan bayi, pembalut wanita, dan pampers.

e. hana diman/koran madura

SERAHKAN BANTUAN. Operation Manager Gaya Makmur (GM) Surabaya Dwi Agustin menyerahkan bantuan untuk pengungsi Gunung Kelud kepada Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim Ratnadi Ismaon, di Posko Induk Penanggulangan Bencana Gunung Kelud di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (18/2).

Bantuan tidak hanya datang dari sejumlah SKPD yang ada di pemprov, tapi juga dari sejumlah perusahaan. Salah satunya, dari PT Gaya Makmur (GM) Surabaya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat berat tersebut memberikan sumbangan pembalut wanita dan pampers. "Kami baca di media massa, kalau yang dibutuhkan para pengungsi adalah pembalut wanita dan pampers. Memang tidak banyak, tetapi semoga bermanfaat," kata Operation Manager Gaya Makmur (GM) Surabaya Dwi Agustin saat menyerahkan bantuan kepada Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim Ratnadi Ismaon, di Posko Induk Penanggulangan Bencana Gunung Kelud di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (18/2). Menurut Bibing, sapaan karib Ratnadi, pemerintah Provinsi

Kami baca di media massa, kalau yang dibutuhkan para pengungsi adalah pembalut wanita dan pampers. Memang tidak banyak, tetapi semoga bermanfaat,�

Dwi Agustin

Operation Manager Gaya Makmur (GM) Surabaya Jawa Timur sangat berterima kasih atas kepedulian masyarakat Jawa Timur dan sejumlah perusahaan yang terus memberikan bantuan. "Terima kasih untuk kepedulian masyarakat Jawa Timur, semoga rejekinya lancar

semua," katanya. Setiap hari, lanjutnya, posko induk mendroping bantuan minimal 2-4 truk besar untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi di sejumlah kabupaten yang terkena imbas. Jenis bantuan yang dikirim disesuaikan dengan kebutuhan pengungsi. "Misalnya yang dibutuhkan pembalut ya, kita kirim. Setiap titik pengungsian jenin barang yang dibutuhkan berbeda-beda," tambahnya. Saat ini, yang sangat dibutuhkan para pengungsi adalah beras dan air bersih. Di posko induk Grahadi, persedian beras sudah habis. "Terus terang pengungsi sangat butuh beras untuk makan bagi pengungsi. Kalau air mineral masih ada, tapi masih butuh," ujar Ratna. Para pengungsi juga membutuhkan peralatan mandi seperti sabun, sampoo, handuk, sikat gigi dan pasta gigi. Sehingga pihaknya berharap bagi siapa saja yang memberikan bantuan bisa dikirim ke posko induk. = E. HANA DIMAN

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 19 FEBRUARI 2014|NO. 0304|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 19 FEBRUARI 2014 NO. 0304 | TAHUN III

Populasi Orang Susah Bertambah 8.182 Warga Menyandang Masalah Sosial PROBOLINGGO – Upaya untuk menangani problem Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Probolinggo, tidak mudah dilakukan. Pemkot Probolinggo melalui Dinas Sosial yang terintegrasi dengan SKPD yang lain, sejak lama telah memfokuskan perhatian untuk menangani persoalan ini, meski sampai saat ini belum tuntas juga. Pesatnya pembangunan Kota Probolinggo menuju kota berkelanjutan menjadi daya tarik bagi orang dari sejumlah daerah untuk mencari penghidupan. Sayangnya, tak sedikit di antara mereka tidak memiliki keahlian apa-apa. Sehingga akhirnya hanya menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dari tahun ke tahun jumlah orang susah itu pun semakin bertambah. Apalagi perhatiannya belum maksimal dari pemerintah. Beberapa kategori PMKS bukannya berkurang justru terus bertambah. Salah satu contoh keluarga fakir miskin/gakin sebanyak 4.457 jiwa. Demikian pula, berdasarkan data Dinas Sosial Kota Probolinggo anak terlantar sebanyak 246 anak, 492 lanjut usia/jompo terlantar, 1.180 wanita rawan sosial ekonomi, 761 Keluarga kondisi perumahan dan lingkungan tidak layak, 9 anak nakal, 3 korban penyakit narkotika, 123 penyandang cacat tubuh, 168 penyandang cacat netra, 122 penyandang cacat,

terian Sosial (Kemensos) telah dilakukan untuk menekan PMKS, dan tidak mudah untuk menyelesaikannya. Meski sebagian diantara mereka telah ditangani dan sudah banyak yang bisa menikmati hidup layak, penyandang baru muncul lagi, dan begitu seterusnya. Hanya saja dalam penanganan problem PMKS, Dinas Sosial Kota Probolinggo berkomitmen untuk tidak berhenti ditengah jalan. Sejauh ini telah menetapkan 8 item penanganan PMKS yang sudah menjadi Program yang akan dilaksanakan Tahun 2014 ini. “Kebetulan bidang yang ditangani memprioritaskan dalam penanganan PMKS di Kota Probolinggo adalah masalah penyandang cacat, gelandangan pengemis, dan anak jalanan (anjal),”bebernya. Penanganan masalah PMKS yang menajdi tupoksi Dinas Sosial Kota Probolinggo, juga dihadapkan dengan berbagai kendala. Utamanya dalam membina mental. Sebab rata-rata dari kalangan penyandang masalah PMKS ini, setelah dilakukan pembinaan, seperti anjal kemudian muncul lagi berkeliaran di jalanan. “Sehingga, terkadang mengganggu ketertiban lalu-lintas dan mengganggu kenyamanan orang lain,”terangnya. Agar mental mereka kembali normal, lanjut dia, maka Dinas Sosial terus-menerus melakukan

22 penyandang cacat rungu wicara. Kemudian 138 bekas penyandang penyakit kronis, 35 gelandangan dan pengemis, 67 bekas narapidana, 264 Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, 9 anak korban tindak kekerasan, 30 keluarga bermasalah sosial psikologi, dan 54 anak jalanan. Sementara berdasarkan jenis PMKS yang tertinggi berada di Kecamatan Wonoasih sebanyak 2.191 jiwa, 1.968 jiwa di Kecamatan Kademangan, 1.696 jiwa di Kecamatan Kedopok, 1.333 di Kecamatan Kanigaran, 994 jiwa di Kecamatan Kanigaran. Komitmen Penanganan PMKS Ditanya perhatian pemerintah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Probolinggo melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Sumarno, tidak menampik kalau permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat semakin hari semakin kompleks. Berbagai program dari Kemen-

Permasalahan Kesejahteraan Sosial Menurut Jenis dan Kecamatan The problems of society prosperity by kind and Subdistrict (1)

Kademangan Kedopok (2) (3)

Anak terlantar 6 Lanjut usia/jompo terlantar 129 Wanita rawan sosial ekonomi 414 Kel. kondisi perumahan & lingk. tidak layak 197 Anak nakal 0 Korban penya. Narkotik 0 Penyandang cacat tubuh 23 Penyandang cacat netra 22 Penyandang cacat mental 15 Peny. cacat rungu wicara 2 Bekas peny. penyakit kronis 23 Gelandangan dan pengemis 2 Tuna susila 0 Bekas narapidana 0 Masy. yang tinggal di daerah rawan bencana 0 Fakir miskin/keluarga miskin 1. 133 Anak korban tindak kekerasan 0 Kel. bermasalah sosial psiko 2 Anak Jalanan 0 Jumlah/Total :

1.968

76 88 311

Wonoasih (4) 5 165 122

159 8 0 28 53 26 3 31 1 0 27

175 0 2 40 35 40 3 40 6 0 16

73 804 0 0 8

182 1.332 9 8 11

1.696

2.191

Mayangan (5)

128 75 107 88 0 1 18 17 20 11 18 22 0 7

31 35 226

142 1 0 14 41 21 5 26 4 0 17

9 440 0 3 30

994

Kanigaran (6)

0 748 0 17 5

1.333

Total (7)

761 9 3 123 168 122 24 138 35 0 67

246 492 1 180

264 4. 457 9 30 54 8.182

pembinaan dengan memberikan bimbingan keterampilan baik bidang elektronik, maupun bimbingan bidang sosial lainnya. “Ketika mereka memiliki keterampilan yang mumpuni, maka kemampuan yang telah diperoleh bisa dipergunakan mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing,”urai Sumarno. Tidak hanya sasaran penyandang PMKS saja yang memndapatkan pelatihan, sebab menu-

lagi bertindak kriminal. Selain itu, agar mantan napi ini mampu kembali diterima ditengahtengah masyarakat. Tentunya harus ada kesinambungan program pemerintah melalui Dinas Sosial,”pintanya. Secara terpisah, Kabid Sosial dan Budaya, Bappeda Kota Probolinggo, M.Sonhadji, mengatakan masalah sosial dimasyarakat, seperti keberadaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), perlu penan-

rut Sukam, para Pekerja Sosial Msyarakat atau PSM ditingkat kelurahan dan TKSK ditingkat kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Sosial dan bertugas di seluruh Kecamatan untuk ikut membantu tugas menyangkut penanganan PMKS dan masalah-masalah sosial lainnya di wilayah Kecamatan masing-masing.“Harapannya, PSM ini nantinya ikut memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat penyandang sosial,”imbuh Sumarno. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan penanganan terhadap eks narapidana (napi). Saat ini, telah didata 25 orang eks napi yang langsung diseleksi secara selektif yang sampai saat ini telah menjadi binaan Kantor Sosial. Untuk penanganan terhadap eks napi ini, Ketua Forum Silaturrohim Mantan Darapidana (Fosil Maharana), Trias Susanto berharap agar nanti mereka bisa kembali menjadi orang yang berguna dan tidak akan mengulangi

ganan secara multi-dimensional. Baik dari segi kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi. Begitu juga tantangan yang dihadapi kedepan dalam penanganan PMKS masih cukup besar. Penanganan PMKS harus merujuk data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang disinergikan kepada daerah melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD). “Jangan sampai dilapangan program yang dilaksanakan tumpang tindih dengan data based yang dikeluarkan TN2PK dan TPKD. Biar integrasi program tepat sasaran,”ujarnya. Terlebih lagi, banyaknya pengajuan proposal yang masuk, yang menyebabkan bertambahnya data baru PMKS.“Terkait data, perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi antar SKPD yang melaksanakan program yang berkaitan dengan permasalahan PMKS di Kota Probolinggo,” terang M.Sonhadji. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 19 FEBRUARI 2014 NO. 0304| TAHUN III

13

Selingkuh Politik Dihukum Berat Golkar Beri Sanksi Tegas Caleg agar Di-PAW PROBOLINGGO - Selingkuh ternyata tidak hanya berlaku terhadap pasangan suami istri. Namun juga berlaku di panggung politik. Menjelang pileg 2014 ini, tidak sedikit caleg yang melakukan kolaborasi dengan caleg lain. Bahkan, mereka tidak segan-segan “berselingkuh” dengan partai lain. Melihat fakta itu, tak heran jika sejumlah parpol langsung bersikap. Siapapun caleg selingkuh itu, partai akan menindak tegas dan menghukum berat. Apalagi selingkuhan itu sampai berbeda warna. Sekretaris DPD Golkar Kota Probolinggo, Mukhlas Kurniawan saat dimintai komentarnya mengatakan, partai tidak akan segan-segan menindak tegas terhadap caleg yang melakukan kolaborasi dengan partai lain. “Partai nanti akan memberikan sanksi,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (18/2). Sanksi itu berupa pemecatan.

Pemecatan tersebut tidak hanya diberlakukan terhadap anggota yang menjadi caleg, tetapi juga berlalu terhadap pengurus partai. Muchlas menjelaskan, pemberian sanksi tegas itu diberlakukan karena sudah berdasarkan aturan yang berlaku di partainya. Bahkan, sanksi yang diberikan tersebut tidak hanya pemberhentian sebagai anggota atau pengurus, tetapi bisa berlanjut di tingkat proses Pergantian Antar Waktu (PAW). “Caleg jadipun nanti bisa dilakukan proses PAW jika ada temuan melakukan perselingkuhan

dengan partai lain,” bebernya. Dia menjelaskan, di tubuh partai pohon beringin itu hingga saat ini belum ditemukan ada caleg yang neko-neko. Berkolaborasi dengan caleg Propinsi maupun tingkat Pusat yang beda warna. Namun untuk mengantisipasi terjadinya perselingkungan dengan partai lain tersebut, Muchlas meminta dukungan kepada semua tingkat elemen masyarakat. “Silahkan laporkan saja, kalau memang masyarakat menemukan caleg Golkar yang berkolaborasi dengan partai lain,” katanya. Sikap tegas itu tak hanya dilakukan oleh partai Golkar. Hanura Kabupaten Probolinggo juga mengamcam serupa. Partai akan menindak tegas terhadap caleg yang selingkuh dengan partai lain. “Kalau ketahuan partai akan menindak tegas,” ujar Wakil Ketua Bapilu DPC Hanura Kabupaten Probolinggo, Tiarnam.

Hanya saja, Tiarnam tidak menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan oleh partainya jika menemukan caleg yang berselingkuh dengan partai lain. “Yang jelas sanksi itu pasti ada,” terang dia. Caleg Boleh Berkolaborasi Berbeda dengan partai Golkar dan Hanura, Partai Gerindra Kota Probolinggo justru memperbolehkan calegnya untuk melakukan kolaborasi. Namun, kolaborasi yang dilakukan itu tidak mengatasnamakan partai. “Silahkan saja caleg melakukan tandem dengan caleg lain partai,” ungkap Ketua DPC Partai Gerindra Kota Probolinggo, Abdul Aziz kepada wartawan. Menurut dia, partai tidak akan melarang kepada caleg asal kolaborasi yang dilakukannya itu atas nama personal, bukan mengatasnamakan partai. “Kalau

DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT

EMANSIPASI WANITA

PROBOLINGGO - Sepanjang tahun 2013 lalu pihak Inspektorat Kabupaten Probolinggo mengambil langkah tegas kepada para PNS yang dinilai nakal atau indispliner dalam melaksanakan tugas kerjanya. Dengan mengenakan sanksi, baik pemberhentian secara tidak hormat atau penundaan pangkat kepada mereka. Dalam kurun waktu 2013, ada 24 pengaduan masyarakat soal kinerja dan pelanggaran PNS. Pelanggaran itu sendiri bermacam-macam, mulai dari penganiayaan, pencurian, dan penyalahgunaan wewenang. “Kami tidak main-main. Setiap laporan yang masuk, pasti akan kami tindak lanjuti. Dan jika terbukti kita jatuhkan sanski,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo Suparwiyono, kepada wartawan, Selasa (18/2). Dari 24 laporan itu sendiri, inspektorat sudah menjatuhkan sanski. Mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian tidak terhormat.”Sanskinya yang diberikan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan,” jelasnya. Menurutnya, pemberian

PROBOLINGGO - Perempuan di zaman ini telah banyak mengambil peran hampir sama dengan pria dalam beberapa hal. Salah satunya adalah dengan bekerja. Jika pria bisa bekerja keras maka perempuanpun mampu dan bisa melawan kehidupan yang keras. Begitu banyak perempuan bekerja di luar tugas utama mereka sebagai ibu rumah tangga. Terlepas dari bekerja itu pilihan atau keterpaksaan. Di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. Kira-kira begitulah lika- liku hidup. Selama lima belas tahun tekuni pekerjaan sebagai penjual kue. Tidak hanya hidupi keluarganya, tetapi mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga SMA. Tiada lain kuncinya adalah sabar, tekun, dan bersyukur. Menurut Inul (38), memulai suatu usaha tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh kesabaran dan kerja keras. Warga Perum ASABRI Blok E Nomor 194 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ini, menekuni usahanya sejak 15 tahun lalu. langganannyapun hampir semua kantoran SKPD. Kue buatannya dikenal gurih dan dijajakan dengan harga terjangkau. Setiap harinya Inul berkeliling di Kota Probolinggo menggunakan sepeda motor untuk menjual kue. Dengan penuh semangat terus mengembangkan usaha, meningkatkan cita rasa yang sudah akrab dengan lidah pegawai dan masyarakat Kota Probolinggo. Itulah salah satu resep mampu bertahan hingga saat ini. “Saya sudah 15 tahun mas menjual kue. Langganan saya hampir disetiap kantor kantor dinas dan beberapa rumah tertentu lainnya,” ujarnya, kepada wartawan (18/2). Ia mengaku menjual kue merupakan usahanya sendiri. Bahkan, usaha kuenya itu mampu menghidupi keluarganya dan anaknya hingga mengenyam

24 PNS Kena Sanksi sanksi yang sudah dilakukan, diantaranya 2 PNS pemberhentian tidak hormat, 2 PNS pembebasan tugas jabatan, seorang PNS penundaan kenaikan pangkat selama setahun, 2 PNS penurunan kenaikan pangkat lebih rendah setahun, dan 4 PNS penurunan lebih rendah 3 tahun, dan sisanya sebanyak 14 PNS teguran tertulis. Lebih jauh, Kepala Inspektorat Kabupaten Probolinggo, mengatakan landasan hukum yang ditegakkan sesuai Perda Nomor 11 tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Salah satunya adalah fungsi pengawasan aparatur PNS. “Sebagaimana amanah perda, kami berkewajiban memberikan pengawasan dan pembinaan,”urai Suparwiyono. Suparwiyono berharap, kedepan pihaknya akan terus melakukan pembenahan kinerja aparatur. Jika memang dalam perjalannaya, PNS dan aparatur pemerintah menyalahi aturan. Maka inspektorat akan memberikan sanski. “Kami tidak akan pandang bulu. Jika memang melanggar, pasti kita kenakan sanski,” bebernya. =Mahfud Hidayatullah

kolaborasi yang dilakukannya itu mengatasnamakan partai, itu beda nantinya. Tetapi jika mengatasnamakan caleg sendiri tidak masalah,” katanya. Untuk mencari dukungan suara pada pileg mendatang, seorang caleg tidak hanya menggunakan jaringan “satu garis” partai. Tetapi arti dari sebuah jaringan itu sangat luas. Itulah sebabnya, komonikasi politik untuk mencari jaringan tidak hanya fokus pada satu garis kepartaian. Melainkan bisa membuka selebar-lebarnya jaringan itu untuk mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya. “Target seorang caleg itu bagaimana dirinya bisa jadi. Makanya sebuah jaringan politik itu sangat perlu, sepanjang dia tidak menyalahi aturan partai yang sudah ditetapkan,” kata mantan pensiunan birokrasi itu. =Muhammad Sugianto

Tumpuan Ekonomi Keluarga

bangku sekolah SMP dan SMA. “Suami saya tidak memiliki pekerjaan tetap, makanya saya mencari peluang agar bisa menghidupi keluarga. Alhamdulillah berkat usaha jual kue ini, saya bisa menghidupi kedua anak saya,” ucap Inul tersenyum. Inul yang mengaku sudah berusia lebih dari 38 tahun itu terlihat masih kuat mengendarai sepeda motor hingga mengelilingi Kota Probolinggo. Melalui usaha ini, lanjut dia, kehidupan keluarganya sangat terbantu meski hanya mempunyai omset setiap harinya jumlahnya masih sedikit.”Setiap hari saya mempunyai keuntungan Rp 50 ribu,”tandas Inul. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 19 FEBRUARI 2014|NO. 0304|TAHUN III

PALANG PINTU KA

Warga Mengeluh

PENUH BATU: Akibat banjir bandang Pekuniran, aliran sungai dipenuhi batu berukuran besar.

Rp1 Miliar untuk Banjir Bandang Alokasi membangun jembatan, jalan, dan Plengsengan PROBOLINGGO - Banjir bandang yang menerjang tiga dusun di dua desa wilayah Kecamatan Pekuniran Kabupaten Probolinggo beberapa waktu lalu, banyak menelan kerugian material . Termasuk putusnya jembatan, rusaknya jalan dan plengsengan yang ada. Untuk melakukan pemulihan, pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga mengajukan anggaran sebesar Rp 1 miliar kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD). Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermanuadi, melalui Kabid Pelayanaan Operasioanal, Sunyoto mengatakan pihaknya telah melakukan perencanaan pemulihan pasca banjir bandang di Kecamatan Pekuniran. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jembatan, jalan dan plengsengan sebesar Rp 1 Miliar kepada DPKD. “Kerusakan infrastruktur yang ada di sana memang parah akibat terjangan arus banjir bandang pada Minggu (2/2)

lalu,” katanya kepada wartawan, Selasa (18/2). Menurutnya, persoalan besaran yang akan di setujui oleh pihak DKPP, terkait pengajuan oleh pihaknya, mengaku belum bisa memastikan. Sebab DKPP yang berhak memberikan besaran dana tersebut. Tetapi pihaknya memang sudah mlekakukan penghitungan terkait pemulihan infrastruktur tersebut.“Yang jelas tahun ini, bangunan yang rusak akibat banjir bandang akan segera dibangun,” terang Sunyoto. Secara terpisah, Kepala DKPD Kabupaten Probolinggo, Tanto Walono, membenarkan untuk pemulihan bencana banjir bandang di Kecamatan Pakuniran memang akan dilakukan pembangunan.

Sedangkan dana yang diajukan oleh Dinas PU Bina Marga sebesar Rp. 1 Milliar kepada pihaknya, masih akan dilakukan kaji ulang. “Kami selaku pengelola keuangan, juga akan menganalisa terkait anggaran yang akan dikucurkan kepada Dinas yang mengajukan,” katanya. Dana yang akan dikucurkan untuk menyikapi persoalan bencana, lanjut dia, pihaknya akan mengambilkan dana Tidak Terduga (TT ) yang sudah disediakan oleh pemkab Probolinggo tahun ini.“Untuk pencairan dana TT, kami memiliki rambu-rambu. Termasuk melihat besaran anggaran yang tersedia,” jelas Tanto Walono. Tanto Walono, menyebut besaran anggaran TT tahun 2014 ini sebesar Rp 12 milliar. Namun sepanjang tahun ini, anggaran TT yang sudah dikeluarkan untuk bencana sebesar Rp 300 juta.“Sekarang anggaran TT yang tersisa hanya sebesar Rp 11,7 milliar,” ungkapnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Sebuah penyeberangan rel Kereta Api (KA) di jalan KH. Mansur, Kelurahan Sukabumi, Kota Probolinggo, dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, penyeberangan rel KA itu rawan terjadi kecelakaan. “Penyeberangan itu sudah lama tidak ada palang pintunya,” ujar seorang warga setempat, Bambang kepada wartawan, Selasa (18/2). Karena tidak ada palang pintunya, beberapa waktu lalu nyaris memakan korban. Seorang pengendara motor yang hendak menyeberang hampir dihantam bodi lokomotif. Beruntung, pengendara motor tersebut secara spontan menghentikan laju motornya. “Jadi kalau hendak menyeberang rel harus menoleh kanan kiri dulu,” terang dia. Dia menjelaskan, di penyeberangan rel KH. Mansur itu memang terdapat sebuah palang pintu yang terbuat dari besi permanen. Sehingga tidak sistem buka tutup. Dengan kondisi seperti itu, pengendara yang hendak menyeberang harus lebih waspada. Jika tidak, warga yang hendak menyeberang tidak meng-

etahui kedatangan kereta dari arah barat maupun dari timur. “Kondii seperti itu sangat berbahaya sekali,” ujar Bambang lagi. Sebenarnya, beberapa waktu lalu warga sudah mengadukan hal itu ke Pemkot. Namun, pengaduan itu hingga saat ini belum juga mendapat respon. Sutomo, seorang warga lainnya juga mengatakan serupa. Kondisi penyeberangan rel KA tersebut rawan dengan terjadinya kecelakaan. Agar tidak sampai memakan korban, warga meminta agar pemerintah turut memikirkannya. “Jangan sampai menunggu ada korban,” terang dia. Lurah Sukabumi, Neli saat dikonfirmasi menjelaskan, beberapa tahun lalu penyeberangan tersebut memang ada palang pintunya. Namun entah kenapa sekarang palang pintu penyeberangan itu sudah tidak ada lagi. “Dulu memang sempat ada,” katanya. Meski warga setempat banyak yang mengeluh soal palang pintu tersebut, Neli mengaku tidak bisa berbuat banyak. Karena persoalan itu merupakan kewenangan pihak PJKA. =Muhammad Sugianto

PANWAS

Larang Terima Gratifikasi Caleg PROBOLINGGO - Panwas Kabupaten Probolinggo mewarning semua anggotanya untuk tidak bersedia menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun dalam menjalankan tugasnnya. “Kami akan tindak tegas kepada angota panwas yang menerima gratifikasi dari caleg,” kata Ketua Panwaskab Wiwit Agus Pribadi, kepada wartawan, Selasa (18/2). Wiwit Agus Pribadi menegaskan, potensi gratifikasi itu memang ada di masingmasing penyelenggara pemilu. Baik di tingkatan kabupaten, kecamatan dan desa “Tidak hanya di panwascam atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Bahkan, Panwas Kabupaten pun juga berpotensi, tergantung kita kuat atau tidak,” terangnya. Sebagai antisipasi kepada anggota panwas, pihaknya

selalu mengambil kebijakan dengan anggota panwaskab yang lain. “Saya selaku ketua hanya bersifat koordinator. Kebijakan tetap tetap diambil secara kolektif kolegial,” jelas Wiwit Agus Pribadi. Untuk mengawasi masingmasing Panwas, lanjut Wiwit Agus Pribadi, setiap hari keliling ke berbagai kecamatan untuk melihat penertiban alat peraga. “Kalau memang ada yang belum diturunkan, saya langsung instruksikan ke Panwascam untuk membukanya,” tegasnya. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk ikut pengawasi. “Jika ada yang tidak netral dari petugas panwas masyarakat harus melaporkan. Setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti,” pungkas Wiwit Agus Pribadi. =Mahfud Hidayatullah

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

RABU 19 FEBRUARI 2014 No. 0304 | TAHUN III

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

Real Sociedad Kalahkan Malaga Carlos Vela Tampil Sebagai Pahlawan MALAGA-Real Sociedad membuka peluang masuk zona Liga Champions (LC) setelah mengemas kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Malaga dalam lajutan pertandingan La Liga Spanyol.

Berlaga di Estadio La Rosaleda, Senin (17/2) waktu setempat atau Selasa (18/2) dini hari WIB, Carlos Vela menjadi pahlawan kemenangan bagi “Txuri-urdin” atau putih-biru lewat lesakan gol semata wayangnya pada awal laga. Sampai saat ini, stiker Real Sociedad asal Meksiko yang sempat memperkuat Arsenal itu total telah melesakan 10 gol dari 24 laga musim ini bersama. Tambahan tiga angka semakin mendekatkan Real Sociedad ke zona Liga Champions. Saat ini, mereka bertengger di peringkat keenam dengan koleksi 40 angka. Sociedad me-

miliki nilai sama dengan Villarreal yang berada tepat di atasnya dan terpaut empat angka dari Athletic Bilbao yang menempati posisi keempat sebagai slot terakhir kualifikasi Liga Champions musim depan. Sementara, Malaga yang merupakan semifinalis Liga Champions musim lalu terus terpuruk hingga posisi ke-17 dan hanya unggul tiga angka dari zona degradasi. Malaga sejatinya mampu tampil dominan atas sang tamu dengan menguasai bola 53:47 persen. Mereka juga tercatat mendapatkan 14 peluang dengan lima tendangan diantaranya mengarah ke gawang. Sementara, Sociedad hanya mampu mengemas tujuh tendangan dengan tiga diantaranya mengarah ke gawang. Meski kalah dalam statistik, Sociedad mampu tampil efektif. Mereka memulai laga dengan baik ketika Harus Seferovic dan Vela memiliki dua peluang emas untuk memecahkan kebuntuan, tetapi usaha mereka masih belum menemui sasaran. Tim tamu terus menggempur pertahanan lawan yang terlihat kurang siap. Malapateka bagi Malaga pun akhirnya tiba ketika laga memasuki menit kesepuluh. Antoine Griezmann dan Jose Angel Valdes melakukan kerjasama apik dari sisi kiri yang diakhiri dengan umpan tarik medatar dari Valdes. Bola yang mengarah ke dalam kotak penalti pun tidak disia-siakan Vela dengan melesakan tendangan kaki kiri dari jarak dekat yang gagal dibendung kiper Malaga Willy Cabalero. Tertinggal satu gol membuat Malaga terus meningkat serangan. Vitorino Antunes dan Nordin Amrabat melepaskan tembakan yang masih bisa digagalkan kiper Real Sociedad Claudio Bravo. Begitu juga dengan pemain pengganti Roque Santa Cruz yang memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan pada menit akhir laga. Namun, usaha belum membuahkan hasil setelah tendangnya yang mengarah ke gawang sukses dihentikan Bravo. =ESPN/AJI

Piala FA

Hull City Dipaksa Jalani Laga Ulangan

IMBANG. Pemain Hull City Yannick Sagbo (kiri) merayakan golnya bersama rekannya Curtis Davies, Senin (17/2). Hull City ditahan imbang Brighton & Hove Albion 1-1. BRIGHTON - Hull City harus memendam ambisinya untuk segera lolos ke babak delapan besar Piala FA seusai ditahan imbang 1-1 oleh klub Divisi Championship Brighton&Hove Albion di Amex Stadium, Senin (17/2) waktu setempat. Kedua tim akan menjalani laga ulangan untuk menentukan pemenang yang berhak melaju ke perempat final guna menghadapi Sunderland. Tampil dihadapan sekitar 21.000 pendukungnya, Brighton tampil spartan sejak menit awal. Tim berjuluk “The Seagulls” bahkan unggul lebih dulu dari sang lawan yang merupakan peserta Liga Utama Inggris itu ketika memasuki setengah jam pertandingan. Adalah Leonardo Ulloa yang membuat seisi stadion bergemuruh lewat lesakan terukurnya setelah berkerjasama satu-dua dengan Will Buckley. Hull langsung meresponnya lewat tandukan Curtis Davies yang sayangnya masih memben-

tur mistar gawang. Tim tamu kemudian kembali mendapatkan peluang bagus melalui Yannick Sagbo yang hampir memaksa Matthew Upson melakukan gol bunuh diri. Beruntung, kiper Brighton Peter Brezovan masih bisa menyelamatkan gawangnya dengan menyapu bola. Hull terus berusaha mencari gol penyama kedudukan, tetapi kerap menemui jalan buntu hingga turun minum. Sagbo yang kerap merepotkan pertahanan tuan rumah akhirnya tampil sebagai penyelamat timnya dari kekalahan setelah sukses menyamakan kedudukan lewat golnya. Berawal dari umpan silang Sone Aluko, Sagbo mengontrol bola dan dengan tenang melepaskan tembakan dari jarak dekat yang gagal dihentikan Brezovan. Hull kini memiliki peluang untuk bisa melaju ke babak perempat final karena akan gantian menjamu Brighton di kandang mereka.=ESPN/AJI

SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia Terakhir Landon Donovan NEW YORK - Kapten dan pemain bintang Tim Nasional (Timnas) Amerika Serikat (AS) Landon Donovan sadar bahwa Piala Dunia 2014 adalah kemungkinan menjadi Piala Dunia yang terakhir untuknya mengingat usinya yang akan genap 32 tahun pada 4 Maret mendatang. Pada Piala Dunia 2018, usianya akan menjadi 36 tahun. Ketika itu, belum tentu dia masih merumput. Sebab hanya sedikit pemain

yang masih bermain pada level tinggi, meski umurnya sudah tua. “Sulit bagi saya membayangkan, duduk di sini, melewati empat tahun ke depan dengan jam bermain bola yang makin sedikit. Karena itu saya hanya mau mengatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir buat saya di Piala Dunia,” kata pemain Los Angeles Galaxy itu kepada wartawan Senin (17/2) di Red Bull Arena.=ESPN/AJI

16

KORAN MADURA

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

HULL CITY DIPAKSA JALANI LAGA ULANGAN

113 HARI LAGI

OLAHRAGA | 15

Olahraga

REAL SOCIEDAD 1-1 MALAGA REAL SOCIEDAD KALAHKAN MALAGA OLAHRAGA | 15

KORAN MADURA

HEAD TO HEAD

(6 pertemuan terakhir Arsenal vs Bayern di Liga Champions)

14/03/13 | Bayern 0 - 2 Arsenal 20/02/13 | Arsenal 1 - 3 Bayern 09/03/05 | Arsenal 1 - 0 Bayern 22/02/05 | Bayern 3 - 1 Arsenal 14/03/01 | Bayern 1 - 0 Arsenal 05/12/00 | Arsenal 2 - 2 Bayern

KEMBALI BERTEMU. Gelandang Arsenal Jack Wilshere (kiri) akan berduel dengan gelandang Bayern Muenchen Thomas Muller pada laga nanti malam.

16

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

JAMU BAYER MUENCHEN

ARSENAL TAK MAU DIPERMALUKAN LONDON - Arsenal kedatangan tamu dari Jerman, yaitu Bayern Muenchen, pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Kamis (20/2) dini hari wib nanti di Stadion Emirates. Pertemuan kedua tim ini adalah perjumpaan dua tim papan atas di masing-masing liga. Muenchen adalah juara bertahan Liga Champions dan pemimpin klasemen sementara Bundesliga Jerman dengan poin terpaut jauh dari lawan-lawan terdekatnya. Sedangkan Arsenal menempati urutan kedua klasemen sementara Liga Utama Inggris dengan hanya selisih satu poin dari Chelsea. Pertemuan kedua ini tim bukanlah yang pertama. Musim lalu mereka juga saling berhadapan di babak perempat final. Ketika itu, Muenchen mempermalukan Arsenal di Emirates, tetapi Arsenal balik mengalahkan Muenchen di Allianz Arena pada leg kedua. Sayang, Arsenal tetap saja tersingkir hanya karena kalah gol tandang dari Muenchen meski secara agregat nilai mereka sama. Di babak semifinal, mereka menyikat Barcelona dengan skor telak 7-0 dalam pertandingan kandang dan tandang dan mengantar mereka bermain di final melawan Borussia Dortmund. Klub berjulukkan “The Holywood” ini semakin beringas sejak dilatih Pep Guardiola sejak awal musim 2013-2014. Kedatangan Guardiola mengubah gaya permainan Bayern. Tiki Taka ala Barcelona dibawanya ke Allianz Arena. Kini Bayern memperagakan permainan bola-bola pendek dengan sentuhan dari kaki ke kaki. Gaya seperti inilah yang membuat mereka begitu perkasa di Jerman dan Eropa. Dengan gaya seperti ini, Munchen sudah meraih Piala Super Jerman dan Piala Dunia Antarklub pada paruh pertama musim ini. Dengan gaya ini pula, Guardiola akan mempertahankan gelar juara Liga Champions yang diraih musim lalu. Tentu saja, Arsenal tidak ingin tergelincir lagi di kandang sendiri saat menjamu

Bayern Muenchen. Arsenal memiliki modal cukup bagus menjelang laga ini. Mereka baru saja menyingkirkan Liverpool dari ajang Piala FA. Sebelumnya mereka menahan imbang Manchester United di Liga Utama Inggris. Keduanya di Emirates. Tren positif itu diharapakn akan terjaga saat menjamu Bayern nanti. Mathieu Flamini yang sempat dilarang tampil pada awal bulan ini karena mendapat kartu merah menilai, kemenangan atas Liverpool membangkitkan kembali moral rekanrekannya. Pasalnya, laga melawan Bayern Muenchen akan menjadi pertandingan yang sangat berat. “Kami tahu, ini bukan laga ringan karena mereka tim sangat kuat. Tetapi kami adalah Arsenal, kami punya ambisi dan bila kami ingin melaju, kami bisa meraih hasil besar atas mereka. Kami akan melakukan segalanya. Kami akan memperagakan permainan terbaik dan mendapatkan hasil bagus. Saya tidak mau bicara musim lalu. Saya hanya mau menegaskan, Arsnal memiliki ambisi besar. Kami bertarung untuk menjadi juara. Kami juga masih berjuang di Piala FA dan masih bertarung di Liga Champions,”kata Flamini. Kapten Muenchen Phillip Lahm pun mengakui bahwa musim ini Arsenal lebih kuat dari musim lalu. Karena itu mereka harus hati-hati dan mewaspadai para pemain “The Gunners”, terutama Alex Oxlade-Chamberlane yang rutin mencetak gol untuk timnya dalam beberapa laga belakangan ini. Apalagi, Arsenal akan didukung penuh oleh penonton fanatik mereka. Baik Wenger maupun Guardiola sudah saling mengetahui taktik dan strategi masing-masing. Maka faktor penentu pada laga nanti adalah detail-detail di atas lapangan. Siapa yang menguasai hal-hal detail dalam pertandingan nanti merekalah yang akan keluar sebagai pemenang. Tetapi yang pasti kedua tim sama-sama bermental juara. Dan satu lagi, kedua tim dipastikan akan memperlihatkan permainan indah karena gaya mereka mirip. Mereka akan menghibur para pencinta bola melalui permainan bola yang mengalir dan menyerang. =ESPN/CAROL AJI

RABU

KORAN MADURA

19 FEBRUARI 2014 No. 0304 | TAHUN III

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

AA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Fatamorgana Kenaikan Harga Garam Rakyat Garam rakyat di Pamekasan dianggap kurang berkualitas sehingga pabrikan tidak mau membeli dengan harga tinggi. BACA DI HALAMAN PAMEKASAN | F

Ingin Menjadi Politikus “Saya ingin menjadi politikus perempuan yang andal, yang memberikan inspirasi bagi perempuanperempuan yang lain,” tegas Siti Imaniyah. Bagaimana dara ayu ini Sumenep ini menapaki jalan untuk mewujudkan cita-citanya? BACA SELENGKAPNYA NETER KOLENANG | P

MEMATIKAN. Para mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) saat berunjukrasa memprotes makin maraknya toko modern di kantor Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Selasa (18/2). Waralaba itu dinilai mematikan toko dan pasar tradisional di Pamekasan.

Waralaba Mengganyang Toko Tradisional

Pemerintah Jangan Menganakemaskan Pasar Modern PAMEKASAN – Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan menilai keberadaan toko modern (waralaba) di Kabupaten Pamekasan makin mematikan toko-toko tradisional milik warga. Sehingga toko-toko kecil itu makin ditinggalkan konsumen dan sulit berkembang.

Para aktivis menyatakan hal itu melalui aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Selasa (18/2). Koordinator aksi, Ma’ruf Malaka meminta Pemerintah Kabupaten Pamekasan memperketat izin pendirian waralaba untuk melindungi usaha kecil milik masyarakat setempat dan mempertinggi Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi toko modern. “Bupati harus lebih serius dalam menyikapi maraknya pasar modern di Pamekasan. Keberadaannya akan mematikan pasar-pasar tradisional yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar warga

kabupaten ini,” teriak Ma’ruf Malaka dalam orasinya. Ma’ruf Malaka meminta Pemerintah Kabupaten Pamekasan memperketat izin pendirian dan membatasi lokasi pendiriannya agar tidak terkesan bersaingan dengan pasar dan toko tradisional milik warga. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Alwi mengatakan pemerintah setempat telah menyikapi persoalan pasar modern dengan berupaya melakukan penataan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 22 Tahun 2013 yang telah disahkan pada 9 Januari 2014 lalu.

Namun, diakuinya peraturan tersebut tidak berlaku surut, sehingga pasar modern yang sudah berdiri tidak bisa dilakukan tindakan. Ia menyayangkan sikap mahasiswa yang mengakhiri aksinya sebelum mereka sempat berdialog untuk mendapatkan penjelasan soal tersebut. “Sayang sekali mereka bubar sebelum kami sempat menjelaskan. Rupanya mereka ingin bertemu dengan Bupati. Padahal untuk masalah ini, kami juga dapat menjelaskan langkah serius yang sudah kami lakukan,” kelitnya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 19 FEBRUARI 2014 No. 0304 | TAHUN III

BALAI DESA JADI KANDANG AYAM

Pemdes Telah Rekomendasikan Kepala Desa

KOCAR-KACIR. Akibat pelebaran jalan yang baru selesai dikerjakan beberapa bulan yang lalu, hiasan jalan sepanjang kurang lebih 1 KM di jalan raya Sumenep-Pamekasan tepatnya di Desa Pabian dan juga Desa Gedungan rusak. Salah satunya yang dibangun oleh Dinas Peternakan Sumenep, dua patung sapi dan satu patung burung sudah hancur lebur dengan tanah, Selasa (18/2).

Pahlawan Devisa Terusir 23 TKI Ilegal Dideportasi dari Malaysia SUMENEP – Sebanyak 23 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumenep dipulangkan, karena tidak bisa menunjukkan surat-surat keimigrasian saat ditangkap oleh Polisi Diraja Malaysia. Mereka tiba di Sumenep, Selasa (18/2). “Bersama 23 TKI lainnya, saya diusir dari Malasysia setelah ditangkap selama hampir 2,5 bulan oleh Pemerintah Malaysia. Begitu sadisnya pemerintah Malaysia sehingga perjuangan saya bersama teman-teman yang merantau di sana sangatlah mengenaskan. Bukan kesejahteraan yang didapat namun justru menuai penyiksaan,” kata Suhartono, TKI asal Desa Golo Golo, Kecamatan Kangean. Bersama teman-temannya setelah menjalani hukuman selama hampir 2,5 bulan, akhirnya dideportasi ke Indonesia melalui angkutan darat. Para TKI baru sampai di Sumenep setelah sebelumnya menginap di Disnaker Jatim yang kemudian diberikan surat pengantar untuk bisa sampai ke Sumenep. Menurutnya, di Malaysia para TKI yang terjaring razia Polisi Diraja Malay-

sia menjalani masa tahanan rata-rata selama 4 bulan. Selama dalam tahanan, para TKI yang dianggap ilegal itu mengalami penyiksaan. Ceritanya, salah satu TKI yang terkena deportasi sempat menujukkan bekas bokongnya yang distrika. “Kita tidak tahu kalau ternyata di negeri orang justru lebih menyengsarakan. Sebab, selama ini informasi yang berkembang, kalau upah di Negeri Jiran lebih tinggi dari upah buruh di Indonesia. Dan ternyata, bukan kesejahteran yang kita dapatkan, melainkan kesengsaraan dan penyiksaan,” ungkapnya. Dari pantauan Koran Madura, sebanyak 23 TKI terpaksa menginap di Kantor Disnakertrans Sumenep. Mereka masih menunggu kejelasan terkait pemulangan oleh disnakertrans ke rumahnya. Kemarin, hingga sekitar pukul

13.00 masih menngantre di Pelabuhan Kalinget. Sementara Kepala Disnakertrans Sumenep Sustono membenarkan adanya pemulangan TKI dari Negeri Jiran, Malaysia. Sebanyak 23 TKI terpaksa dideportasi lantaran tidak memiliki kelengkapan surat imigrasi. Mereka hanya mengantongi visa melancong yang waktu tinggalnya terbatas. “Para TKI yang hanya mengantongi izin visa justru tinggal lama di Malaysia dan kerja di sana. Mereka tidak mengurus izin imigrasi yang lengkap dan hanya izin melancong saja. Akibatnya mereka yang terjaring razia Polisi Diraja Malaysia terpaksa dideportasi,” terang Susnoto. Pihaknya mengaku kesulitan mencegah para TKI ilegal dari Sumenep yang merantau ke Negeri Jiran. Pasalnya, mereka berangkat merantau hanya mengantongi izin visa dan tidak mengurus izin imigrasi. Sehingga maraknya keberadaan TKI Ilegal itu sulit terpantau pemerintah. =ALI RIDHO/MK

SUMENEP- Bagian Pemerintah Desa (Pemdes) melalui Camat Pasongsongan telah merekomendasikan Kades Lebeng Timur untuk segera menempati balai desa dan memindah ayam yang diletakkan di balai. “Soal balai beralih fungsi menjadi kandang ayam, kami sudah selesai koordinasikan dengan Camat dan Kades setempat agar segera dipindah dan menempati balai,” kata Kabag Pemdes Moh Ramli, Selasa (18/2). Ketika ditanya apakah itu merupakan imbas dari banyaknya balai desa yang tidak ditempati, Ramli mengatakan bahwa soal masalah balai yang belum ditempati punya masalah yang beragam dan bervariasi. “Tetapi kami tetap harapkan bahwa fasilitas dan prasarana berupa kantor itu harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari pembangunan itu,” paparnya. Ramli mengakui masih ada sebagian balai desa tidak terpakai secara maksimal, termasuk ada banyak desa yang belum ada balainya. “Itu alasan yang diutarakan oleh banyak aparatur desa, sehingga pelayanan itu tersendat akibat tidak adanya balai desa, kami maklumi, tetapi kami akan berupaya jika nyata-nyata rusak, maka akan kami perbaiki dengan program rehab,” terang Ramli. Disinggung sanksi tegas dari Pemdes, Ramli menjelaskan sanksi itu akan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. “Kalau kami hanya memiliki tanggung jawab untuk melalakukan pembinaan, fasilitasi, mediasi dan mengarahkan agar pemerintah desa benar-benar memanfaatkan sarana prasarana itu. Sementara soal jumlah balai yang akan direhab, kata Ramli berjumlah 38 bangunan dengan rincian, rehab ringan berjumlah 28 desa, rehab berat 10 desa. “Itu semua kami akan perbaiki di tahun 2014,” ucapnya. Sedangkan alokasi dana rehab ringan sebesar Rp Rp 25 juta, dan rehab berat 40 juta per desa. Dan khusus alokas pembangunan adalah Rp 200 juta per desa. “Jadi, pada tahun ini kami akan memperbaiki sebanyak 38 dengan alokasi anggaran Rp 25 juta khusus ringan, dan 40 juta rehab berat. Sementara, alokasi pembangunan balai adalah Rp 200 juta perdes,” sebutnya. Sementara, Ketua FKMS Kabupaten Sumenep, Eko Wahyudi menyayangkan ada banyak balai desa yang tidak ditempati. Menurut Eko, balai desa beralih fungsi menjadi kandang ayam imbas dari balai yang tidak ditempati. “Seharunya, Bagian Pemdes itu harus bersikap tegas terhadap kepala-kepala desa yang tidak menempati fasilitas desa, karena tidak bisa selesai kalau hanya komunikassi, harus ada sanksi tegas,” katanya. Bahkan secara tegas Eko sedikit khawatir dengan alokasi anggaran rehab dan pembangunan balai. “Karena tak ada gunanya direhab dan dibangun kalau balai itu hanya formalitas belaka, direhab dan dibangun, tetapi kepala balai tetap tidak ditempati, kan mubazir. Sama saja kita buang-buang anggaran saja,” tukasnya. =SYAMSUNI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

Sub Terminal Kurang Berfungsi Dinas Perhubungan Perlu Lebih Kreatif SUMENEP – Sejumlah sub terminal di Kabupaten Sumenep kurang berfungsi. Mobil penumpang umum (MPU) antar kecamatan masih lebih banyak ngetem di luar terminal. Dinas Perhubungan mencatat, ada delapan sub terminal yang kurang berfungsi. Sub terminal yang tidak banyak difungsikan, yaitu sub ter-

minal kargo di Jalan Trunojoyo Desa Kolor, sub terminal Bang-

kal, dan sub terminal Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep; sub terminal Kalianget, Kecamatan Kalianget; sub terminal Dungkek, Kecamatan Dungkek; Kecamatan Kalianget; sub terminal Ambunten, Kecamatan Ambunten; sub terminal Talango, Kecamatan Talango; dan sub terminal Batuan,

Kecamatan Batuan. Kepala Seksi Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Hanny Pranjani menjelaskan, tidak maksimalnya sub terminal tersebut disebabkan minimnya petugas di lapangan. ”Petugas dilapangan masih sangat terbatas, sehingga kami masih merasa kesulitan untuk memfungsikannya,” katanya, Selasa (18/2). Untuk memaksimalkan keberadaan sub terminal, pihaknya mengaku membutuhkan 5-10 petugas untuk mengatur MPU di terminal. ”Untuk saat ini, kami hanya punya satu, maksimal dua petugas saja yang bertugas di berbagai sub terminal itu, sehingga kami juga merasa kasihan untuk menekannya,” ungkapnya.

SUB TERMINAL. Kendaraan melintas di depan sub terminal yang sedang sepi dari mobil penumpang umum yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Selasa (18/2). Kondisi sub terminal tersebut memprihatinkan karena kurang terawat.

C

Selain itu, sub terminal kurang luas untuk menampung semua MPU. ”Itu juga terkendala masalah tempat. Sebab, terminal itu terkadang tidak muat untuk menampung MPU, seperti halnya di sub terminal Pamolokan itu hanya bisa menampung 10 MPU saja,” terangnya. Disinggung sanksi untuk MPU yang tidak masuk terminal, hingga saat ini pihaknya belum memberikan sanksi. Sebab, katanya, jika MPU berpelat kuning disanksi, maka MPU ilegal seperti MPU berpelat hitam akan semakin menjamur. ”Untuk sementara waktu, kami masih belum bisa memberikan sanksi. Hanya saja, kami dengan pihak kepolisian melakukan konsolidasi secara persuasif dengan para sopir MPU. Sehingga nantinya di antara kita dan juga sopir MPU tidak saling klaim,” ujarnya. Walau demikian, pihaknya mengaku sering melakukan operasi untuk menertibkan MPU yang nakal mangkal di pinggir jalan. Bahkan dalam seminggu, pihaknya tiga kali melakukan operasi bersama Satpol PP dan Satlantas. Sementara anggota Komisi C DPRD Sumenep Iskandar meminta Dishub lebih kreatif dalam menyiasati persoalan tersebut. Sehingga keberadaan sub terminal dapat berfungsi dengan maksimal. Namun demikian, Politisi PAN itu menyadari jika MPU masuk ke sub terminal akan menjadi beban tersendiri bagi masyarakat maupun pemilik MPU. ”Artinya, masyarakat tidak mau terbebani soal pembiayaan karena masuk sub terminal, sehingga tak heran bila MPU banyak mangkal di pinggir jalan,” terangnya. Oleh karenanya, Iskandar menyarankan agar dishub menyediakan alat transportasi yang bisa mengantarkan para pengguna MPU dari kota ke sub terminal itu, seperti halnya roda tiga atau alat transportasi lainnya yang tidak memakan banyak biaya. =JUNAEDI/MK

JELANG PEMILU LEGISLATIF

KPU Menanti Surat Suara SUMENEP - Meski Kabupaten Sumenep menjadi salah satu prioritas KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kota Sumekar hingga saat ini belum menerima kiriman surat suara. Untuk daerah kepulauan, KPU berencana akan mendistribusikan pada Rabu (26/2). Demikian disampaikan Kasubag Logistik KPU Sumenep Dewiyani. Pihaknya berharap KPU provinsi segera mengirimkan logistik itu agar tidak terjadi keterlambatan pengiriman ke daerah kepulauan.

”Sampai saat ini, kami belum menerima kiriman surat suara dari KPU Provinsi. Kami tidak bisa membayangkan jika terjadi keterlambatan pengiriman dari KPU Provensi, karena jadwal kami sudah jelas, yakni 26 Feb-

ruari 2014,” katanya, Selasa (18/2). Pengiriman logistik ke kepulauan menjadi prioritas KPU Sumenep, mengingat sering terkendala cuaca saat akan dilakukan pengiriman. Semestinya, surat suara untuk KPU Sumenep datang lebih awal, sehingga KPU bisa mempersiapkan pendistribusian logistik ke semua kecamatan

kepulauan. Mengingat jarak kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep sangat jauh, dan harus ditempuh perjalanan laut sekitar 24 jam. Seperti perjalanan ke Kepulauan Sapeken, Kangean, Masalembu, Raas, Sepudi, serta pulau lain yang membutuhkan waktu cukup lama. ”Makanya kami selalu minta pengiriman

lebih awal pada KPU Provinsi, biar kami bisa memprediksi pengirimannya ke kepulauan,” tuturnya. Saat ini, aktivitas KPU Sumenep mempersiapkan logisltik yang hendak dikirim ke panitia pelaksana tingkat kecamatan (PPK). ”Masalah yang lain sudah selesai, tinggal dimasukkan ke dalam kotak. Yang belum tinggal merakit kotak suara yang bahannya dari kardus,” bebernya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

KECELAKAAN

Korban Laka Terkatung-katung SUMENEP – Hampir setengah bulan lamanya, korban laka lantas di Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, tanpa identitas yang menderita sakit ingat belum diketahui sanak keluarganya. Kepala Instalasi Peduli Pelanggan, RSD Moh Anwar Sumenep Lalu Safrul Fajri mengatakan, sampai saat ini masih belum ada keluarga yang membesuk. “Sehingga kami pun kebingungan,” katanya. Sebab, menurutnya, jika dipulangkan tidak ada orang yang bertanggung jawab. Mau diserahkan terhadap pemerintah, Dinas Sosial mengaku tidak menerima orang sakit. Saat ini, kondisi korban berangsur membaik. Bahkan sudah bisa duduk sendiri. ”Kalau kondisinya sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Namun, ketika ditanya namanya, masih belum menjawab secara pasti,” ungkapnya. Sementara Kepala Dinsos Heri Koentjoro belum bisa dikonfirmasi. Ciri-ciri korban berjenis kelamin laki-laki, umur sekitar 29-35 tahun, kulit kuning langsat, rambut agak ikal dan berjenggot. =JUNAEDI/MK

BANDARA TRUNOJOYO

Menunggu Dikomersilkan SUMENEP- Bandar udara Trunojoyo untuk menjadi bandara komersial sepertinya masih butuh waktu lama. Sebab, berdasarkan master plan bandara komersil, panjang landasan pacu harus 1.700 dengan tebal 15 sentimeter. Direktur Trigana Air Daniel S Kurniawan mengaku siap untuk melayani penerbangan di Sumenep. “Karena ini adalah pertama kalinya kami melayani jalur penerbangan di Madura, maka kami harus pelajari dulu, baik dari sisi ekonomis, teknis hingga prospeknya juga bagaiamana,” katanya kepada wartawan usai bertemu bupati. Menurut Daniel, dari sisi pengamanan bandara Trunojoyo sudah lumayan bagus. “Jadi orang yang tidak berkepentingan, tidak bisa masuk ke runway (landasan pacu). Termasuk dari sisi pemadam kebakarannya juga sudah ada,” tambahnya. Ada beberapa item yang harus dilakukan dan diperbaiki jika benar-benar menjadi bandara komersial. Sebab, katanya, menjadi bandara komersil itu harus siap segalanya, baik keamanan penumpang hingga

fasilitas yang lain. “Sebenarnya dari kami itu akan pakai pesawat jenis ATR 72, selain hitung-hitungan finansial yang lebih menguntungkan, juga jangkauan terbangnya lebih jauh dari pesawat-pesawat lainnya. Tetapi masalahnya ATR 72 itu panjang runway-nya harus 1.400 dengan tebal 15 cm, sementara yang ada baru 1.200 meter. Jadi, butuh waktu lebih banyak lagi untuk menyiapkan itu. Kalau ditanya kesiapannnya sampai kapan, bagi saya harus segera mungkin,” jelasnya. Sementara, Kepala Dishub Kabupaten Sumenep Muhammad Fadhilah yakin bandara akan sesuai dengan yang diinginkan Bupati A. Busyro Karim. “Sebab ketika kami melakukan studi bersama Bapak Bupati, baik ke Banyuangi maupun ke daerah lain, memang harus dipancing dengan model

penerbangan semacam ini dulu sebelum benar-benar menjadi bandara sesuai master plan. Jadi, harus disesuaikan dengan kapasitas runway 11,60,” katanya. Artinya, menggunakan pesawat yang tidak lebih dari 40 sit atau ATR 42 dengan panjang runway 1200 meter. “Jadi, masih belum bisa memakai ATR 72 dengan 72 sit, karena panjang ranwil minimal harus 1400 meter. Tetapi keinginan Pak Bupati, sambil jalan sembari memperbaik runway,” ujarnya. Ketika ditanya tentang catatan bandara Trunojoyo, dari hasil pertemuaanya dengan Direktur Trigana tersebut, kata Fadhilah, hanya pada perpanjangan runway saja. “Kalau dari segi navigasi dan safety itu sangat luar biasa, bahkan lebih bagus dari Banyuwangi katanya. Selain itu, bandara Trunojoyo hanya butuh registrasi saja untuk melegalkannya. Jadi, bandara Sumenep sudah ada sertifikasinya untuk jadi bandara komersial, hanya menunggu sertifikat saja,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa selain itu, dari segi master plan, bandara komersil panjang runway itu adalah 1.700 meter. “Sementara penebalan harus 15 cm, sekarang baru 12 cm, tinggal beberapa senti saja. Makanya, ATR 42 yang akan melayani jalur penerbangan, untuk ATR 72 menunggu proses itu selesai,” tambahnya. Disinggung soal rute, bekas Kepala BPBD itu mengatakan akan diserahkan kepada maskapai, dimana rute-rute yang gemuk, karena maskapai itu jasa, sehingga cari rute-rute yang menguntungkan. “Tetapi rute yang ada di master plan itu, Sumenep ke Surabaya, Bali, Banyuangi dan Kalimantan, terserah maskapai ke mana rute-rute yang akan ditempuh. “Ada enam pesawat dari Trigana, karena dari pimpinan Trigana itu, kalau bisa penerbangan dilakukan secara kontinyu, artinya tidak hanya dalam waktu satu minggu saja, yang penting finansial cost-nya lebih menguntungan maskpai,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

INFRASTRUKTUR

Proyak Jembatan Terkesan Disembunyikan

MENGELUPAS. Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tampak kurang terawat, terbukti sudah banyak gedung orang nomor satu itu yang mengkelupas. Salah satunya di bagian pojok tenggara bawah dan juga di bagian teras atas di sebelah timur setkab juga sudah mulai mengelupas, Selasa (18/2). Bahkan kawat sebagian penguat cor itu sudah ada yang tampak di luar cor.

SUMENEP - Proyek jembatan di Desa Lebeng Timur Kecamatan Pasongsongan terkesan disembunyikan. Sejak awal pengerjaan hingga selesai tidak disertai papan nama. Parahnya, belum berumur dua bulan, proyek yang bersumber dari APBD tahun 2013 itu sudah retak. Hadi, warga setempat, mengatakan, proyek jembatan mulai dikerjakan pada akhir bulan September, namun sampai saat ini belum dipasangi papan nama. "Memang mulai awal pekerjaan sampai saat ini tidak ada papan namanya," katanya. Padahal, sambung Hadi, keberadaan papan nama itu sangat penting. Salah satunya sebagai bahan kontrol dan evaluasi masyarakat. "Kan kalau ada papan namanya semua orang itu bisa tahu, dari mana dan siapa yang mengerjakan dan berapa anggaran yang telah digunakan dalam pekerjaan itu," terangnya, Selasa (18/2). Menuturnya, semua elemen,

Pantauan kami memang ada, sebab dalam laporan yang kami terima memang ada,”

Edy Rasyiadi

Kepala Dinas PU Bina Marga termasuk warga, berhak tahu terhadap besaran anggaran maupun sumber dana karena anggarannya bersumber dari rakyat. "Jadi kalau sudah tidak diletakkan papan namanya, mana bisa tahu. Apalagi masyarakat kecil seperti saya ini," tutur Hadi. Oleh karenanya, siapa pun, berhak melakukan pengawasan terhadap perjalan proyek itu. Jika kualitasnya jelek, katanya, masyarakat berhak melakukan penolakan. "Maka sebab itu, kalau sudah tidak dilengkapi pa-

pan nama, mana kami bisa tahu dari mana besaran anggarannya dan juga nama CV yang mengerjakan. Jadi repot bagi kami kan," terangnya. Seharusnya, menurutnya, pihak rekanan tidak menunggu sampai selesainya pekerjaan itu untuk memasang papan nama. "Untuk memasang papan nama itu kan mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Atau bisa saja dilakukan sebelum pelaksanan proyek itu berlangsung, sehingga pekerjaan tersebut ada keterbukaan bagi publik," ujarnya. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Edy Rasyiadi mengatakan, kontraktor telah memasang papan nama. Kalau saat ini tidak ada, menurutnya, kemungkinan besar diambil oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab. ”Pantauan kami memang ada, sebab dalam laporan yang kami terima memang ada,” terangnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

E

Markas Penggalangan Dana Bencana Dibobol Pencuri Berhasil Membawa Laptop dan Ponsel SUMENEP – Markas penggalangan dana untuk korban erupsi Gunung Kelud yang bertempat di Jalan Sultan Abdurrahman, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, dibobol, Selasa (18/2). Namun, uang hasil penggalaman dana tak berhasil dibawa kabur pencuri. Peristiwa itu terjadi saat mahasiswa sedang menggalang dana di sekitar alun-alun Kota Sumekar, kemarin. Karena waktu penggalangan singkat dan langsung kembali ke markas, pencuri hanya berhasil membobol pintu luar markas, kamar, dan lemari yang dalam posisi terkunci semua. Moh Hazmi, koordinator penggalangan dana, mengungkapkan, dana yang telah terkumpul sebanyak Rp 5,7 juta. Uang itu akan disumbangkan kepada korban erupsi Gunung Kelud. “Niat penjahat itu saya kira sedang mengincar hasil penggalangan dana teman-teman. Namun, mereka gagal dan tidak menemukan dana tersebut. Lantaran waktu menggalang dana oleh teman-teman ke TB (taman bunga) hanya berlangsung cepat, sekitar satu jam saja sudah kembali ke markas,” jelas Ketua Komisiarit PMII itu. Mahasiswa mengalang dana mulai sekitar pukul 08.00 hingga

DIBOBOL. Mahasiswa menunjukkan lemari yang dibobol pencuri di Jalan Sultan Abdurrahman Desa Kolor, Sumenep, Selasa (18/2).

pukul 11.00. Maling diperkirakan baru berhasil masuk sekitar pukul 10.00, lantaran pukul 09.00 masih ada yang tinggal di markas. Meski maling gagal mencuri uang hasil penggalangan dana, namun, laptop merk Toshiba, ponsel merk Nokia, helm merk INK dan pakaian yang ditaruh di

dalam lemari dibawa kabur. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. “Kita tidak menyangka pencuri sejahat itu. Pasalnya, dana hasil sumbangan dari para dermawan yang hendak disumbangkan pada korban letusan Gunung Kelud justru tidak luput dari in-

caran pelaku kejahatan. Ini sungguh keterlaluan, sebab ini bukan uang pribadi mahasiswa namun hasil dari penggalangan selama beberapa hari di jalan raya dan TB (taman bunga),” jelasnya. Menurut Hazmi, saat dirinya dan teman-temannya kembali ke markas usai melakukan peng-

galangan dana, kondisi markas sudah dalam kondisi berantakan. “Pintu rumah terbuka, dan parahnya lemari yang terkunci juga berhasil didobrak oleh pencuri. Ini kejadian yang memalukan dan betul-betul tidak punya hati,” katanya geram. =ALI RIDHO/MK

BANTUAN STIMULAN SWADAYA MASYARAKAT

23 Saksi Tak Penuhi Panggilan Kejari SUMENEP – Kejaksaan Negeri Sumenep telah memanggil 35 saksi penerima manfaat Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat (BSPS) Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget. Namun, hanya 12 saksi yang berhasil diperiksa. Sebanyak 23 saksi belum mememenuhi panggilan kejari. Kasi Pidsus Kejari Sumenep Sugiyanto mengatakan, hingga kini, dugaan korupsi BSPS masih belum menemukan titik terang. Dari keterangan penerima bantuan yang telah diperiksa, kemarin, masing-masing memberikan

keterangan dengan jawaban yang berbeda-beda. Sehingga, pihaknya masih perlu menginvetarisasi hasil pemeriksaan tersebut. “Kejari serius akan mengusut kasus yang telah merugikan uang Negara tersebut. Buktinya, pemeriksaan hingga sekarang terus dilakukan dalam proses penyelidikan berlanjut. Namun, terkait dengan arah dari materi pemeriksaan kita tidak akan buka persoalan itu. Termasuk persoalan mengarah kemana dari 12 saksi yang diperiksa itu,” jelasnya. Dari keteragan saksi memang

proses pencairan BSPS dibagi dalam dua termin. Menurut Sugiyanto, termin pertama diberikan pada penerima BSPS sebesar Rp 3 juta dan termin kedua juga Rp 3 juta. Bantuan tersebut biasanya diberikan dalam bentuk uang tunai. Namun, keterangan saksi terdapat pemotongan dan pengalihan bantuan. Proses penerimaan dana BSPS itu, lanjut dia, diambilkan oleh utusan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan). Namun demikian, oleh UPK uang yang diberikan tidak sampai utuh ke tangan penerima

BSPS. Sehingga, penerima BSPS merasa dirugikan dengan adannya dugaan pemotongan dana itu. “Selain persoalan pemotongan dana BSPS, dana BSPS yang diterima oleh penerima BSPS juga diberikan dalam bentuk pembelian barang. Pengalihan dalam bentuk pemberian barang itu nominalnya bervariasi yang diterima oleh masing-masing penerima BSPS. Itu yang masih kita selidiki dan dalami,” katanya kepada Koran Madura. Terkait kerugian uang Negara, katanya, itu sudah jelas ada. Hanya saja, motif pemotongan dan

pengalihan dalam bentuk pembelian barang, itu yang perlu diselidiki. Sebab, jika soal itu tidak bisa diungkap ke publik karena berkaitan dengan materi penyidikan nantinya. “Soal berapa yang dipotong dan nilai harga pengalihan yang diterima secara bervariasi oleh penerima BSPS belum bisa dibeberkan. Bahkan terkait dengan apakah perbuatan itu melanggar atau tidak, itu sudah berkaitan dengan kesimpulan. Jadi tidak bisa dibeberkan,” tandasnya. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

RABU 19 FEBRUARI 2014|NO. 0304|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 19 FEBRUARI 2014 NO. 0304 | TAHUN III

F

KAPITALISME BISNIS

Fatamorgana Kenaikan Harga Garam Rakyat

Kejari, Ada Apa denganmu? Kasus Raskin Larangan Slampar Dibiarkan Kabur PAMEKASAN - Masyarakat Larangan Slampar Bersatu (MLSB) mempertanyakan upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan dalam mengungkap kasus dugaan penyelewengan penyaluran raskin oleh Kepala Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Mustahep. Sebab berkas penanganan kasus tersebut hingga kini belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya, sehingga kasus tersebut terkatung-katung tanpa ada kejelasan kapan akan disidangkan. Kelompok itu menduga Kejari sengaja mengaburkan kasus tersebut dengan menggunakan bukti-bukti yang lemah dalam kasus tersebut. Koordinator MLSB, Zainullah mengatakan dalam kasus ini penyidik Kejaksaan yang menangani kasus tersebut diduga akan mengarahkan kasus raskin tersebut ke pasal lain. ”Indikasinya berkas pemeriksaan Mustahep sudah empat kali dikembalikan Kejari ke Polres. Alasannya berkas pemeriksaan hanya melampirkan LHAI (Laporan Hasil Audit Investigasi) dari BPKP Surabaya dan bukan LHKN (Laporan Hasil Kerugian Negara) seperti yang diminta Kejari,” katanya. Anggota Badan Permusya-

waratan Desa (BPD) Larangan Slampar itu mengaku sangat kecewa dan menilai penanganan kasus, yang menurutnya, sangat merugikan negara tersebut dilakukan setengah hati. Padahal bukti dan saksi dalam kasus itu sudah sangat kuat. Menurut Zainullah, meski tanpa LKHN dari BPKP, Kejari bisa menyatakan berkas pemeriksaan itu sempurna (P21). ”Mengapa kasus yang sama, yakni yang melibatkan Kades Tanjung, Kecamatan Pademawu, bisa langsung dinyatakan P-21 meski tanpa LHKN?” katanya. Ia meminta Kejari lebih serius menangani kasus itu dan tidak mencari celah untuk membebaskan Mustahep dengan cara mengalihkan kasus dari penyelewengan raskin ke kasus lain. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Sudiharto mengatakan sampai saat ini berkas yang dilimpahkan dari polres Pamekasan masih dilakukan

analisa, terutama dalam pembuktiannya. Proses nalisa tersebut ditangani tim yang dipimpin Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus), Samiaji Zakaria.

PAMEKASAN - Usulan DPRD Pamekasan agar pabrikan mau menaikkan standar harga garam rakyat tampaknya tidak akan terwujud. Alasannya, mereka masih menganggap kualitas garam rakyat rendah sehingga tidak mau membeli dengan harga tinggi sesuai ketetapan pemerintah. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Husnan Ahmadi mengatakan selama ini alasan pihak pabrikan tidak memenuhi harga yang ditetapkan karena menganggap kualitas garam rakyat masih kurang bagus. Kualitas garam Pamekasan dinilai masih di bawah standar sehingga menyebabkan para pendeder tidak memiliki nilai tawar untuk menaikkan harga garam hasil produksi mereka. ”Kualitas garam Pamekasan masih kurang bagus menurut pabrikan. Sehingga harus kembali diproses untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan,” paparnya. Ia menambahkan para pendeder hanya bisa berharap dengan kebijakan Pemerintah untuk mengupayakan kenaikan harga garam di Pamekasan. Langkah pemerintah itu sangat mereka nantikan, karena selama ini para pendeder itu belum merasakan keuntungan dari sumber penghidupan

mereka itu. Sekedar diketahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pamekasan, Nurul Widiastuti menyebut penyebab murahnya harga garam petani dikarenakan masih banyaknya garam impor. Sehingga garam lokal tidak mampu bersaing. Dia mengaku berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk terus mendorong agar harga garam rakyat dijual dengan harga yang memungkinkan memberi keuntungan besar bagi para pendeder. Nurul menjelaskan harga garam lokal di Pamekasan saat musim panen lalu Rp 450 perkilogram untuk jenis garam kW1 (kualitas utama) dan Rp 370 untuk KW2 (kualitas sedang). ”Mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai Rp 500 perkilogram. Saya harap petani garam mampu meningkatkan hasil dan kualitas produksinya. Sehingga petani garam bisa merasakan manisnya hasil keringatnya,” harapnya. Pemerintah setempat setiap tahunnya telah memberikan bantuan kepada para pendeder melalui berbagai program. Dia mengatakan tahun ini bantuan dana Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) mencapai Rp 3,6 miliar. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Larangan Slampar itu mengaku sangat kecewa dan menilai penanganan kasus, yang menurutnya, sangat merugikan negara tersebut dilakukan setengah hati. Padahal bukti dan saksi dalam kasus itu sudah sangat kuat. Kemungkinan besar, berkas tersebut berpotensi untuk dikembalikan lagi. Analisa yang dilakukan tim Pidsus menyatakan masih ada kelemahan dalam hal pembuktian. Namun Sudiharto belum bersedia merinci kelemahan yang dia maksud lantaran masih dalam proses analisa. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

g. mujtaba/koran madura

TERANCAM: Buruh garam di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Pamekasan mengangkut garam dari lokasi pendederan di desa tersebut. Keberadaan produksi garam lokal terancam oleh kebijakan impor garam oleh pemerintah yang nyaris tanpa ada batasan.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 19 FEBRUARI 2014 NO. 0304| TAHUN III

G

Kasus Penyelewengan BSPS Tak Terurus Kajari Tidak Bersedia Dimintai Penjelasan PAMEKASAN - Penanganan dugaan penyelewengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan belum ada kejelasan, bahkan terkesan tidak terurus. Dugaan penyelewengan program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dari APBN yang disalurkan melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) ini belum diketahui pasti, apakah sudah dilakukan penyelidikan atau masih menunggu giliran. Menurut Muhammad Ali Wahdi, ketua Institute for Democracy and Social Analysis (IDEAS) Pamekasan, dugaan penyelewengan ini selayaknya diproses secara hukum, karena menyangkut hak-hak masyarakat yang diduga disunat oleh oknum tertentu. Indikasinya sangat jelas, berupa adanya dugaan pemotongan dana rehab rumah milik warga Kelurahan Kowel, Pamekasan. Dalam hal ini, warga merasa dirugikan, karena bantuan yang

seharusnya diterima warga senilai Rp 7,5 juta, hanya didistribusikan dalam bentuk barang yang nilainya hanya sekitar Rp 3.5 juta. Lebih dari itu, penyaluran bantuan dinilai tidak prosedural dan syarat rekayasa, karena penyalurannya tidak berupa uang tapi dalam bentuk barang. Menurut Wahdi, dugaan pemotongan dana BSPS itu merupakan bentuk pengkhianatan, karena hak masyarakat tidak mampu yang seharusnya dis-

ampaikan utuh justru dipotong untuk memperkaya diri. “Hal ini tidak boleh ditoleransi. Aparat penegak hukum harus berpijak pada penegakan hukum dan tidak boleh berpihak pada pihak-pihak yang berusaha mengeruk keuangan negara yang merupakan hak masyarakat,” katanya. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan belum bersedia memberi tanggapan soal penanganan dugaan penyelewengan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Sudiharto saat dihubungi melalui saluran teleponnya enggan memberi tanggapan dan hanya meminta wartawan untuk menemuinya di Kantor. Namun saat didatangi ke Kantor Kejari di Jl Raya Panglegur, ia tidak bersedia menemui wartawan. Petugas penerima tamu di Kejari Pamekasan memberi jawaban

yang meragukan keberadaan Kajari. Semula petugas piket mengatakan pimpinannya sedang istirahat dan beberapa saat kemudian menyatakan sedang rapat. Sementara itu, Firmasnyah Kasi Intel Kejari Pamekasan juga tidak bersedia memberi penjelasan, dengan alasan tidak berhak memberi keterangan. “Harus satu pintu, Mas, silakan ke Pak Kajari langsung. Kalau saya yang memberi komentar takut salah,” katanya. Informasi dari sumber yang enggan disebut namanya di internal Kejari Pamekasan menyebutkan bahwa dugaan perkara itu saat ini sudah dilakukan pengumpulan bahan keterangan dan data (Pubbaket-Puldata). Hanya saja belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai apa dan siapa saja yang sudah dimintai keterangan dalam upaya Pulbaket-Puldata itu. Dugaan penyelewengan pro-

gram BSPS ini menguak setelah puluhan warga Kelurahan Kowel, Pamekasan, ramai-ramai memprotes penyaluran bantuan ke kantor kelurahan setempat Januari lalu. Mereka kecewa karena penyaluran bantuan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Semula penyaluran bantuan disepakati dalam bentuk uang, tetapi disalurkan dalam bentuk barang yang nilainya diduga dibawah total bantuan. Penerima bantuan BSPS di Pamekasan sebanyak 313 warga tersebar di tiga kecamatan di Pamekasan, meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Batumarmar. Total bantuan yang diberikan sekitar Rp 2.1 miliar lebih, belum termasuk ongkos tukang, masing-masing Rp 1 juta yang merupakan sharing pemerintah kabupaten setempat. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

masuk rumah, khawatir tersapu. Namun begitu di dalam rumah, atap asbes teras rumahnya lepas diangkat dan dilempar. Kemudian liukan angin menya-

pu rumah saudaranya, Junaidi dan Zainab. Kapolsek Larangan, AKP Bambang Hermanto, yang dimintai konfirmasinya mengatakan dalam menangani puting beliung yang menimpa rumah warga pihaknya sudah koordinasi dengan Camat Larangan. “Dari catatan kami sementara, dari dua desa yang tertimpa musibah itu, sebanyak 8 rumah dan sebuah SD. Untuk kerugian masih dalam pendataan,” kata AKP Bambang Hermanto Menurut Fauzi Rahman, Kasi Trantib Kecamatan Larangan, pihaknya sudah mendata korban bencana itu untuk dilaporkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan. Dari seluruh korban, kerugian material diperkirakan mencapai Rp 10 juta. “Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Kami sudah mengecek dan mendata semua korban, semuanya selamat,” katanya. Saat ini warga mulai bergotong royong membersihkan bagian bangunan rumah warga yang rusak. Sejumlah personel dari Koramil dan Polsek Larangan juga nampak di lokasi untuk membantu warga yang tertimpa bencana. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

ANGIN PUTING

8 Rumah Remuk Diamuk Beliung PAMEKASAN - Sebanyak 8 rumah penduduk di Desa Trasak dan Desa Peltong Kecamatan Larangan Pamekasan rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Selasa (18/2) kemarin siang. Rinciannya, 5 rumah di Desa Peltong dan 3 rumah di Desa Trasak. Selain menghantam rumah penduduk, angin juga merusak atap bangunan SD Negeri 2 Trasak. Pantauan di lokasi, kerusakan bangunan umumnya terjadi pada bagian atap, terutama atap teras rumah yang terbuat dari asbes. Kerusakan atap terparah menimpa rumah Moh. Juri di Desa Peltong, Kecamatan Larangan. Kerusakan atap teras rumahnya mencapai 90 persen. Menurut Juri, saat itu awan tebal dan beberapa kali terdengar bunyi guntur di langit menggelegar, cuaca makin buruk, gerimis pun mulai menderai. Sejumlah warga yang semula berada di luar masuk rumah untuk berlindung. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh dari arah barat, menderu seperti pesawat udara yang terbang rendah. Sebagian warga keluar ingin mengetahui apa yang terjadi. Rupanya dari kejauhan warga melihat angin berwarna abu-abu meliuk-liuk

menuju ke arah rumah warga. “Waktu itu saya langsung berteriak lantang, memanggil warga memberitahu datangnya angin yang meliuk-liuk menyerupai

ular. Saya lihat di antara warga tetap di dalam rumah dan warga lainnya ke luar,” katanya. Melihat deru angin, ia bersama warga lainnya buru-buru

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 19 FEBRUARI 2014|NO. 0304|TAHUN III

LPJU Nyala Musiman

MUSIMAN. Suasana pertemuan di Komisi A DPRD Pamekasan membahas kondisi LPJU di wilayah itu. LPJU di Pamekasan diistilahkan sebagai LPJU musiman, karena hanya menyala normal pada musim kemarau.

Butuh Stasiun Penyalur Tenaga Listrik Anti Hujan PAMEKASAN – Selasa (18/2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pamekasan bertemu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) setempat dan pimpinan PLN Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Madura untuk mengklarifikasi (meminta penjelasan) kondisi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di wilayah tersebut. LPJU di Pamekasan diibaratkan lampu musiman, karena hanya menyala normal pada musim kemarau. Sedang pada musim penghujan seringkali mengalami pemadaman tanpa disertai penjelasan resmi. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di ruang

rapat Komisi A itu, Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Iskandar mengatakan komisinya banyak menerima keluhan masyarakat tentang kondisi LPJU. Laporan itu sering diterima setiap musim penghujan. Menurut Iskandar, jika hanya ada satu atau dua titik

LPJU yang dilaporkan padam, pihaknya langsung meminta Dishubkominfo untuk segara melakukan perbaikan. Namun saat ini lampu yang dilaporkan padam ada di banyak titik. Sehingga pihaknya ingin mengetahui secara utuh penyabab kondisi tersebut. “Beban biaya yang harus ditanggung pemerintah tetap tinggi meski beberapa titik lampunya padam. Sehingga jika dibiarkan, sama artinya dengan pemerintah rugi,” katanya. Kepala Dihubkoninfo Pamekasan, Mohammad Zakir mengatakan sering padamnya lampu penerangan umum di wilayahn-

ya itu terjadi karena konsleting yang disebabkan oleh hujan atau angin kencang. Namun setiap mendapat laporan adanya LPJU yang padam pihaknya langsung melakukan melakukan pengecekan dan perbaikan. “ Kami juga mendapati sembilan titik LPJU yang padam di jalan raya Penglegur hingga Branta Pesisir. Semua sudah kami catat kemudian melakukan perbaikannya,” katanya. Selain perbiakan, lanjut Zakir, pada tahun ini untuk LPJU yang ada di wilayah itu akan ada penambahan sebanyak 310 titik lokasi dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pu-

sat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sebesar Rp 5 miliar. Ia juga akan mengupayakan adanya stasiun penyalur tenaga listrik yang tidak mudah kemasukan air hujan, sehingga meski turun hujan lebat yang disertai angin, tidak berpengaruh pada pasokan aliran listrik di LPJU. Pelaksana tugas manajer PLN Sub Rayon Pamekasan, Purnomo mengatakan pihaknya siap membantu Dishubkominfo setempat dalam hal perbaikan terhadap LPJU yang padam tersebut. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

I

Klarifikasi Penyaluran Tunjangan Guru Karena Utang Tunjangan Kantor Kemenag Membengkak PAMEKASAN - Akibat belum jelasnya pencairan dana tunjangan sertifikasi, puluhan guru yang tergabung Asosiasi Tenaga Pengajar Pendidikan Agama Indonesia (ATPAI) Pamekasan, berencana menemui Menteri Agama RI, Surya Dharma Ali di Jakarta. Mereka akan meminta kejelasan tentang macetnya penyaluran dana tunjangan sertifikasi guru pendidikan agama tahun 2011 dan 2012. Ketua ATPAI, Syamsul Arifin mengatakan para guru pendidikan agama di Kabupaten Pamekasan diliputi rasa khawatir dengan kepastian tunjangan tersebut. "Kami khawatir hak kami itu hangus, karena sangat

jauh telah melampaui batas akhir tahun anggaran," katanya. Jumlah guru agama yang belum menerima hak mereka sejak 2011 jumlahnya mencapai 84 orang, sementara tahun 2012 sebanyak 135 orang. Padahal untuk

guru-guru mata pelajaran lainnya di bawah Dinas Pendidikan sudah menerimanya. Itu belum termasuk tunjangan sertifikasi tahun 2007 hingga 2010 juga selalu berkurang dari pencairan yang semestinya. Namun, agenda pertemuan tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut bersama perwakilan guru. Yang pasti, kata dia, agendanya tidak hanya terfokus pada persoalan pencairan tunjangan sertifikasi, melainkan juga yang berkaitan dengan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP), yang pencairannya juga terhambat. Akibat kemacetan

PAJAK

Ada Premanisme di Kantor Dispenda PAMEKASAN - Tindakan premanisme di instansi pemerintahan kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh oknum perantara pajak yang didukung sejumlah oknum yang mengaku wartawan terhadap Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Keberatan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pamekasan, Yudia S Nasir, Selasa (18/2). Kepada sejumlah wartawan, Yudi menceritakan dirinya telah mendapatkan ancaman dari salah satu perantara pajak, karena menolak permintaan mereka untuk menurunkan jumlah pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang bernilai sekitar enam puluh juta rupiah. Mereka terlihat emosi dan mengancam jika permintaannya tidak dituruti akan dilaporkan kepada Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan wartawan. “Dia meminta agar menurunkan nilai pajak. Padahal penetapan jumlah bayar pajak telah sesuai dengan peraturan yang ada dan itu dari notaris bukan dari kami. WPD (Wajib Pajak Daerah) ini untuk BPHTB membayar langsung ke bank, bukan ke kami,” katanya. Kepala Dispenda, Agus Mulyadi membenarkan jika kabidnya telah mendapatkan ancaman dan perkataan kasar dari seorang perantara pajak. Bahkan saat itu sempat terjadi adu mulut antara bawahannya itu dengan mereka. Ia menegaskan pihaknya telah memerintahkan, agar semua petugas di kantor itu tidak tebang pilih dan tetap berpegang teguh terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. Sebab jika permintaan mereka dituruti, akan tersandung kasus hukum.

”Tadi sempat terjadi ketegangan, sebab kami tetap komitmen pada aturan yang berlaku. Sementara mereka hanya berdasarkan pada kepentingan pribadi,” ungkapnya. Semestinya ia membeberkan secara rinci aksi premanisme yang terjadi di kantornya itu. Namun karena pertimbangan agar tidak terjadi lagi premanisme lanjutan yang berujung pada pengancaman dan tindak kekerasan, dia tidak bersedia menjelaskan bentuk aksi premanisme yang telah terjadi secara lebih terinci. Saat ditannya mengenai legalisasi istilah perantara pajak, Agus hanya menjelasakan hal itu tidaklah dibenarkan dalam perpajakan. Menurutnya, wajib pajak seharusnya datang sendiri untuk melakukan proses pembayaran pajak. Pelaku dan sejumlah oknum yang mengaku wartawan dan diduga ikut serta melakukan intimidasi di kantor itu pergi setelah sejumlah wartawan harian dari berbagai media, baik cetak, elektronik maupun online di Pamekasan datang ke kantor tersebut. Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), Mohammad Zuhri mengatakan jika ada oknum yang mengaku sebagai wartawan terlibat dalam aksi itu, bukanlah wartawan yang sebenarnya. Sebab, seorang wartawan hanya memiliki tugas yang berkaitan dengan berita, bukan kegiatan lain, apalagi yang bersifat menakut-nakuti. “Jika mereka adalah wartawan yang sebenarnya, pasti paham dengan aturan dan kode etik kewartawanan,” katanya. = ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

penyaluran dana tunjangan itu, utang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan terhadap ribuan Guru Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan Guru swasta yang lulus sertifikasi membengkak menjadi Rp 100 miliar, dari sebelumnya hanya Rp 58 miliar. Membengkaknya utang itu diketahui setelah Kanwil Kemenag Jatim mengelurkan rilis data penerima tunjangan sertifikasi guru dan melakukan revisi daftar penerima tunjangan tersebut. Utang tersebut, kata Muarif Tantowi, Kepala Kemenag Pamekasan, setiap tahun sudah

diusulkan untuk masuk dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) APBN. Tahun lalu, nilai anggaran itu kembali diusulkan, namun hanya disetujui Rp 26 miliar. Ia berjanji akan mengawal pelaksanaan pembayaran dana sertifikasi tersebut, karena hal itu menyangkut kepentingan guru yang jumlahnya cukup banyak. Muarif mengaku instansi yang dipimpinnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena kebijakan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. = FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

Sampang J

KORAN MADURA JKORAN PROBOLINGGO

Sampang

RABU 19 FEBRUARI 2014 No. 0304 | TAHUN III

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

MADURA

Pemotongan BSM untuk Wisuda? Kepala MAN 1 Sampang akan Mempertimbangkan Kembali Sampang – Distribusi Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sampang bermasalah. Setelah dikabarkan tidak dicairkan, kini bantuan tersebut diduga dipotong. Menurut Kepala MAN 1 Moh Ali Wafa, pemotongan bantuan untuk biaya wisuda siswa kelas akhir. Sumber Koran Madura menuturkan, kepala sekolah melakukan pemotongan bantuan sebesar Rp 250.000 terhadap 176 siswa kelas akhir tanpa persetujuan penerima hak. Setiap siswa mestinya menerima bantuan Rp 1 juta. “Sebenarnya uang BSM yang diterima siswa sebesar Rp 1 juta, tapi dipotong Rp 250.000. Alasanya, nanti ketika kita sudah lulus untuk biaya wisuda, Mas. Kalau dikalkulasikan Rp 250.000 dikalikan jumlah siswanya sebanyak 176 siswa bisa sampai Rp 44 juta,” ucap siswa kelas XII IPS itu. Namun, siswa mengaku masih diwajibkan membayar uang wisuda sekalipun sekolah telah melakukan pemotongan bantuan siswa miskin. Selain itu, sekolah melakukan pemotongan Rp 50.000 untuk ditabung di buku rekening

agar tidak hangus. Pemotongan itu dilakukan saat pencairan. “Saat pencairannya langsung dipotong di tempat kala itu,” ungkapnya. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala MAN 1 Sampang, Moh Ali Wafa, membenarkan pemotongan tersebut. Pemotongan dana BSM dilakukan untuk biaya wisuda para siswa. “Kegiatan wisuda memang akan dilakukan, sehingga kita potong sebanyak Rp 250.000 per siswa,” terangnya. Pemotongan dana BSM sebesar Rp 250.000 dinilai wajar, dan tidak hanya dilakukan saat ini. Pada tahun sebelumnya, per siswa dipotong sebesar Rp 150 ribu untuk biaya wisuda. “Kalau dulu siswanya dipotong Rp 150 ribu, Mas,” katanya. Terkait dengan pemotongan bantuan Rp 50.000, pihaknya tidak mengakui. Diterangkannya, kemungkinan uang Rp 50.000 itu langsung dipotong pihak bank selaku penyalur dana BSM guna simpanan saldo di buku rekening. “Tidak ada pemotongan Rp 50.000 itu, mungkin untuk simpanan di buku rekening saja oleh pihak bank,” kelitnya. Ketika Koran Madura meminta untuk menunjukkan dokumen penyaluran dana BSM di MAN 1 Sampang, Moh. Ali Wafa mengaku tidak tahu-menahu. “Kami belum bisa kroscek nama siapa saja siswa yang bayar atau tidak. Yang jelas memang ada

sebagian siswa yang sudah bayar,” tutur Moh. Ali Wafa. Saat ini, Moh Ali Wafa sedang bingung apakah wisuda akan diadakan atau tidak. Sebab, ketika siswa mengaku keberatan dana BSM dipotong untuk wisuda,

maka pihak sekolah tidak akan bersikap arogan dan memaksakan kehendak. “Ya terserah siswa merasa keberatan apa tidak, kami tidak keberatan dan tidak maksa karena ini kepentingan siswa juga

dan bukan serta merta sebagai arogansi sekolah. Tapi kenyataan kalau tidak seperti itu (dipotongred) itu tidak mungkin bayar kecuali siswanya tidak mau wisuda,” ujarnya. =RYAN HARIYANTO/MK

ANGGARAN POLITIK

Dana Partai Politik Mencapai Rp 864 Juta Sampang - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang mengungkapkan, anggaran yang diberikan pemerintah kepada partai politik (parpol) pada tahun 2013 mencapai Rp 864.560.605. Namun, Bakesbangpol tidak bisa memerincinya. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sampang Rudi Setiadi mengatakan, bantuan itu diberikan kepada 12 parpol yang ada di parlemen. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) penerima bantuan paling besar, yakni sebesar Rp 199.521.743. Sedangkan parpol terkecil penerima bantuan Partai Karya Perjuangan (Pakarpangan) Rp 19.714.344. 12 parpol penerima bantuan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Karya Perjuangan (Pakar-

“Terbesar yang menerima bantuan keuangan dari 12 parpol itu yakni dari PKB, karena partai PKB lebih banyak jumlah kursi perolehan suaranya di bandingkan partai lainnya.”

Rudi Setiadi

Kepala Bangkesbangpol

pangan). Besaran bantuan keuangan didasarkan pada perolehan kursi di parlemen. “Terbesar yang me-

nerima bantuan keuangan dari 12 parpol itu yakni dari PKB, karena partai PKB lebih banyak jumlah kursi perolehan suaranya diband-

ingkan partai lainnya,” ucapnya, Selasa (18/2). Penggunaan anggaran itu, 60 persen untuk pendidikan politik dan 40 persen lainnya untuk operasional partai. Lanjut Rudi, semua partai penerima itu harus memberikan laporan penggunaan dana tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 24 tahun 2009 yang diubah menjadi Permendagri No 26 tahun 2013. Pada tahun ini besaran bantuan sama dengan tahun lali, dan akan dicairkan pada bulan Juni. “Untuk tahun 2014 ini dana untuk parpol itu akan dicairkan bulan Juni mendatang yang jumlah totalnya sama dengan tahun lalu,” jelasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

K

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Rapat Tak Perlu di Luar Daerah Sampang - Saat ini, seluruh anggota DPRD Sampang sedang melakukan rapat pembaruan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2011 di hotel Grand City, Surabaya.

Madura Development Watch menilai pembahasan reperda ke luar daerah itu cara untuk mendapat uang lebih banyak menjelang pileg. Ketua Madura Development Watch (MDW) Tamsul mengkritisi perilaku anggota DPRD Kabupaten Sampang tersebut. Hal itu menjadi cermin buruk wakil rakyat. “Seharusnya mereka menjadi pioner pemicu peningatan PAD, bukan malah menjadi penikmat hasil keringat masyarakat Sampang. Terus kenapa sampai rapat raperda ke luar kota jadi langganan,” ia mempertanyakan, Selasa (18/2). Katanya, perilaku dewan yang demikian menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Pasalnya, hasil yang diperoleh dari pembahasan rap-

erda di luar kota tidak begitu signifikan, selain menghambur-hamburkan anggaran. “Saya cuma menyayangkan plesiran dewan, rapat raperda ke Surabaya. Coba kita pikir, apa manfaatnya bagi daerah, sementara enam bulan lagi mereka sudah pensiun dari jabatan kursi empuk,” terang Tamsul. Tamsul menilai, pembahasan reperda ke luar kota bagian dari cara para anggota legislatif untuk mendapat uang lebih banyak menjelang pileg. “Kalau rapat di luar Sampang itu tentu saja (anggarannya) besar. Ini hanya akal-akalan mereka saja untuk dapat sango lebih banyak,” duganya. Sementara itu, Sekertaris DPRD Sampang Sudarmanto membenarkan jika rapat raperda itu dilakukan di luar kota. Namun, dirinya tidak bisa menjelaskan besaran anggaran dana rapat tersebut. “Ya memang rapat pembahasan Raperda tahun 2011, tapi saya tidak tau anggarannya berapa yang jelas anggarannya standar perjalanan dinas seperti biasanya,” singkatnya melalui saluran telepon. =RYAN HARIYANTO/MK

JELANG PEMILU 2014

Jadwal dan Zona Kampanye Dipatenkan SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang telah menetapkan jadwal dan zona kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Penetapan itu berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu dan pihak terkait. Komisioner KPU Sampang Miftahur Rozaq menjelaskan, setiap partai politik peserta pemilu mendapat jatah delapan kali kampanye di lima zona sesuai dengan jumlah daerah pemilihan (dapil) yang ada. “Dalam kesepakatan bersama, parpol peserta pemilu mempunya 8 kali masa kampanye yang terbagi pada lima dapil,” kata Miftahur Rozaq, Selasa (18/2). pelaksanaanya akan berlangsung selama 21 hari, dimulai sejak 16 Maret sampai 5 April. Dengan penetapan jadwal dan zana kampanye, diharapkan tidak ada gesekan antar pendukung partai yang dapat menciderai pesta demokrasi. Dan untuk parpol sendiri diimbau untuk melakukan kampanye secara damai dan tidak saling menjatuhkan. =IST/MK

ZONA KAMPANYE KABUPATEN SAMPANG • D i t e t a p k a n s e s u a i d e n g a n kesepakatan bersama pengurus parpol, panwas, satpol PP, dan KPU yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) No 15 Tahun 2013 • Tempat yang dilarang untuk dijadikan tempat kampanye dan memasang alat peraga, yaitu tempat ibadah, institusi pendidikan, kantor pelayanan publik, instansi pemerintahan. • Pemasangan alat peraga di perbolehkan untuk satu RT/dusun dan satu RW/desa hanya satu alat peraga kampanye. • Penempatan alat peraga harus sesuai peraturan daerah (perda).

L

KORAN MADURA

Bangkalan

RABU 19 FEBRUARI 2014|NO. 0304|TAHUN III KORAN MADURA

Impian Suramadu Digratiskan Perawatan Jembatan Jangan Dibebankan pada Masyarakat BANGKALAN - Wacana penggratisan tarif jembatan Suramadu menuai dukungan dari sejumlah kalangan. Tak terkecuali dukungan datang dari DPRD Bangkalan. Apalagi pembangunan Jembatan Suramadu akan terlunasi paling lambat dua tahun ke depan. Sebab proyeksi delapan tahun untuk melunasi biaya pembangunan akan dipercepat menjadi enam tahun. Hal itu sehubungan dengan pemasukan operasional Suramadu yang diperkirakan mencaai Rp 400 juta per hari. “Saya sangat mendukung jika tarif Jembatan Suramadu digratiskan. Apalagi beban utang pembangunan tersebut mulai terlunasi dari pemasukan operasional jembatan,” ujar Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawar Kholil. Menurutnya, pemerintah pusat pada awal pembangunan jembatan sepanjang 5.438 m ini menyatakan penarikan tarif kepada masyarakat itu harus ada limitasinya. Sehingga tidak salah apabila masyarakat begitu antusias menagih janji tersebut. Terkait biaya perawatan jika akhirnya digratis-

kan, itu sudah menjadi tanggung jawab pusat sebagai aset negara. “Negara kan memiliki kewajiban menyelamatkan dan merawat aset negara, masak ia pemerintah pusat harus bicara untung rugi terus pada masyarakat Madura, mau sampai kapan,” ketusnya. Di tempat terpisah Ketua Komisariat Hukum DPC GMNI Bangkalan, Divo Kurniawan mengatakan sangat mengapresiasi wacara tersebut. GMNI telah menyuarakan gratiskan Suramadu pada saat presiden SBY berkunjung ke Madura beberapa waktu lalu. “Suramadu memang harus gratis, karena masyarakat merasa terbebani jika setiap hari harus membayar,” ujarnya. Keberadaan Suramadu seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat Madura. Bukan justru biaya perawatan harus dibebankan pada masyarakat. Jika memang biaya perawatan itu harus

L

RABU 19 FEBRUARI 2014 NO. 0304 | TAHUN III

ada, semua perusahaan asing yang berjumlah 17 yang selama ini mengeruk keuntungan di Madura harus ikut membayar.

Di tempat terpisah Ketua Komisariat Hukum DPC GMNI Bangkalan, Divo Kurniawan mengatakan sangat mengapresiasi wacara tersebut. GMNI telah menyuarakan gratiskan Suramadu pada saat presiden SBY berkunjung ke Madura beberapa waktu lalu. “Perusahaan migas itu hanya meruap keuntungan saja tanpa memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Jadi 17 perusahaan itu saja yang suruh membiayai perawatan,” paparnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KEMANUSIAAN

Penggalangan Dana Terus Bermunculan BANGKALAN - Letusan gunung Kelud kabupaten Kediri beberapa waktu lalu menyebabkan masyarakat setempat harus mengungsi ke daerah lain. Peristiwa itu membuat sejumlah elemen di kabupaten Bangkalan merasa empati. Rasa empati tersebut membuat aksi penggalangan dana untuk korban bencana gunung Kelud tersebut bermunculan, salah satunya dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam organisasi daerah (ORGANDA) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan aksi penggalangan dana. Terlihat sejumlah mahasiswa yang menyodorkan kotak terbuat dari kardus bertuliskan peduli bencana gunung Kelud. Mereka sengaja menggalang dana kepada sejumlah pengendara roda dua serta roda empat yang sedang melintas. Aksi solidaritas yang mereka lakukan, untuk mengingatkan kepada pengendara motor bahwa korban bencana sangat membutuhkan bantuan. “Kami dari gabungan seluruh ORGANDA menggalang dana bantuan bagi korban letusan gunung Kelud. Sebab, hanya ini yang bisa kami lakukan,”

kata koordinator aksi penggalang dana Rahman Arif. Menurutnya, aksi semacam ini merupakan niat suci guna membantu meringankan beban korban bencana yang memang memerlukan uluran tangan para dermawan dan bertujuan untuk melatih kepedulian para mahasiswa terhadap sesama yang tertimpa musibah. Apalagi sebagai sesama makhluk sosial memiliki keharusan untuk saling membantu. Oleh sebab itu, dirinya bersama sejumlah mahasiswa bertekad untuk menggalang dana semaksimal mungkin. “Ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai sesama makhluk sosial. Dimana disaat tertimpa musibah pasti memerlukan uluran tangan,” tuturnya. Sementara itu, para pengendara roda empat maupun roda dua yang melintas di Jalan Raya Halim Pernada Kusuma tampak antusias untuk ikut memberikan sumbangan kepada korban bencana. Silih berganti para pengguna jalan memasukkan uang ke dalam kardus yang disodorkan oleh mahasiswa perguruan tinggi ternama di Madura tersebut. =DONI HERIYANTO/RAH

KETAHANAN PANGAN

Daerah Kritis Jangan Tragis BANGKALAN - Lima kecamatan di Kabupaten Bangkalan tergolong daerah gersang, lahannya kritis. Namun, bukan berarti daerah tersebut termasuk pada wilayah rawan pangan. Masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak hanya bergantung pada tanaman padi. Akan tetapi, dapat bertahan hidup dengan tanaman lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014 masih relatif aman. Meskipun ada beberapa wilayah yang lahan pertaniannya tadah hujan, sehingga tidak bisa memproduksi padi di saat musim kemarau. “Ada 5 kecamatan yang ratarata lahan pertaniannya tadah hujan, diantaranya kecamatan Konang, Kokop, Geger, Tanah Merah, dan Kecamatan Blega,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan, A Fanani.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014 masih relatif aman. Meskipun ada beberapa wilayah yang lahan pertaniannya tadah hujan, sehingga tidak bisa memproduksi padi di saat musim kemarau. Kelima Kecamatan ini, lanjut Fanani, memang sangat minim dalam memproduksi padi. Namun bukan berarti tidak memiliki ketahanan pangan, karena masyarakat di wilayah ini tidak hanya menggantungkan pada tanaman jenis padi. Mereka bisa

memilih jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan mereka. Seperti menanam jagung, ubi jalar, durian, dan pohon jati. “Jadi, walaupun tidak bisa menanam padi, tapi mereka mempunyai tanaman yang memiliki nilai yang sangat ekonomis, dan bisa untuk di belikan beras,” ujarnya. Apalagi pasokan beras dari kecamatan lain masih bisa mencukupi kebutuhan beras di 5 kecamatan yang minim memproduksi padi itu. Sehingga secara keseluruhan ketersediaan pangan di Bangkalan cukup kuat dan aman. “Kenapa saya katakan aman, karena produksi beras dan jagung jika dibagi jumlah penduduk di 18 kecamatan di Bangkalan sudah cukup, dengan Rata-rata tiap orang bisa memproduksi beras hingga 95 kilogram per tahun,” tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

GALANG DANA. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam ORGANDA menyodorkan kardus kepada pengguna jalan agar memberikan bantuan terhadap korban bencana gunung Kelud.

KORAN MADURA

BANGKALAN

RABU 19 FEBRUARI 2014 NO. 0304| TAHUN III

M

Perkebunan Tebu Ditutup Selama Tidak Melengkapi Izin Administrasi BANGKALAN - Keberadaan tanaman tebu milik PTPN X ditutup, karena ditengarai melanggar peraturan daerah (perda). Tanah Seluas 208 hektare tersebut disegel oleh Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) agar pihak yang bersangkutan melengkapi izin administrasi terlebih dahulu, sebelum melakukan aktivitas kembali di lahan yang berada di kecamatan Kamal tersebut. Kepala Satpol PP Bangkalan, Bambang Setiawan mengatakan penanaman tebu yang dilakukan rupanya tidak ada izin dari pemerintah daerah. Perusahaan tersebut melanggar perda nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi izin tertentu, sehingga dilakukan penutupan sementara. Dia menyebutkan PTPN pernah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah kabupaten Bangkalan pada tahun 2011 lalu. Namun tidak pernah dilakukan perpanjangan izin kesepakatan. Menurutnya, PTPN seharusnya melakukan perpanjangan izin setiap satu tahun dan bisa diperpanjang sampai 5 tahun. Saat ditanya kenapa pemerintah daerah baru melakukan penyegelan, setelah PTPN melakukan penggarapan terhadap tanaman tebu di areal tersebut. Pihaknya mengaku baru mengetahui setelah berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai masalah penanaman tebu. Sehingga rekomendasi yang turun agar segera dilakukan penyegelan. “Penanaman tebu sendiri masih menyisakan masalah dengan warga. Untuk itu, kiranya diselesaikan terlebih dahulu izin-

gan Madura PTPN X, Gufron Hansori mengaku tidak menerima surat pemberitahuan terkait penutupan lahan tebu di Kecamatan Kamal. Sebab pihaknya menilai sudah bekerja secara prosedural.

Mengenai adanya peraturan daerah tentang retrebusi izin tertentu, pihaknya akan menanyakan hal itu. Pasalnya di daerah lain tidak terdapat perda yang serupa. “Kalau memang ada perda

tersebut, kami akan melakukan koordinasi dan menindaklanjuti dengan pemkab. Sebab kami masih belum tahu mengenai perda yang dimaksud,” kilahnya. =MOH RIDWAN/RAH

nya sebelum dilanjutkan penanaman,” kata Bambang. Saat dikonfirmasi, Camat Kamal Moh Hasan Faisol juga membenarkan telah dilakukan penutupan sementara pada lahan tebu milik PTPN X. Penutupan ijzin beroperasi tersebut dilakukan oleh Satpol PP dengan melibatkan Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Turut pula Kepala Desa Gili Timur selaku tokoh masyarakat yang wilayahnya juga termasuk dari bagi lahan penanaman tebu. “Pemda melakukan penyetopan agar PTPN memperbaiki adminitrasi terlebih dahulu, sebelum beroperasi kembali. Oleh karena itu, pemkab mendesak PTPN X segera mengurus izin. Sebab seluruh kegiatan yang berada wilayah Bangkalan harus sepengetahuan pemkab,” ujar camat termuda ini. Selama ini, alasan PTPN sudah mengantongi izin dari dari BUMN. Terkait instruksi Kementerian BUMN untuk pengembangan tanaman tebu. Akan tetapi di setiap wilayah ada pemerintah daerah yang mempunyai aturan terkait setiap kegiatan yang beroperasi. Hal itu wajib dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Sementara itu, Manager Tanaman Tebu Wilayah Pengemban-

PENGUMPULAN UANG

Koordinasi Penggalangan Dana Bencana ‘Lemah Syahwat’ BANGKALAN - Maraknya penggalangan dana yang dilakukan sejumlah kalangan untuk bantuan bencana yang terjadi harus mengantongi izin pihak terkait. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) selaku lembaga yang mengurusi masalah sosial mengimbau agar lembaga atau organisasi kemasyarakatan maupun kesiswaan untuk melaporkan kegiatan penggalangan dana, karena berkaitan dengan prosedur kemaslahatan bersama. Disamping itu, untuk menghindari dugaan masyarakat tentang permintaan bantuan yang langsung ditujukan kepada masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan pelaporan hasil menjadi hal yang

sangat penting. Apalagi Dinsosnakertrans merupakan lembaga yang membidangi masalah sosial masyarakat. “Bagi ormas dan lembaga yang tengah membantu penggalangan dana hendaknya berkoordinasi dengan Dinsosnakertrans. Hal itu disebabkan maraknya penggalangan dana yang dilakukan di fasilitas umum, baik itu di Traffic Light dan SPBU,” kata Kabid Sosial Dinsosnakertrans, Achmad Riady, Selasa (18/2). Menurutnya, sampai saat ini, baik itu bencana alam Sinabung dan Kelud, tidak ada satu pun lembaga yang melayangkan surat pemberitahuan kepada Dinsosnakertrans. Padahal berdasarkan UU No 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan

barang, Sambung Achmad, harus mengantongi izin dari pejabat yang berwenang di wilayah setempat. “Dalam hal ini Dinsosnakertrans yang berwenang. Terkait aktivitas penggalangan dana yang mereka lakukan, seharusnya ada koordinasi,” terangnya. Selain itu, dalam pengajuannya harus menyebutkan penanggung jawab dan pelaksana yang terlibat dalam penggalangan dana. Itupun pengajuannya harus H-30 sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun tak satu pun lembaga yang bergerak di lingkungan sosial melakukan pelaporan. “Pada prinsipnya kami sangat mendukung semua aktivitas kemanusiaan dan kegiatan sosial, baik itu penggalangan

dana maupun undian berhadiah. Namun harus ada koordinasi yang jelas,” ungkapnya. Dia menjelaskan selain izin nantinya semua hasil sumbangan harus diberitahukan untuk dilaporkan ke Bupati selaku Kepala Daerah. Hal itu untuk menghindari kecurigaan di masyarakat, penyaluran dana hasil sumbangan juga harus dilaporkan, apa itu lewat rekening atau datang langsung ke lokasi para korban. “Akan disalurkan kemana dana tersebut harus jelas, agar tidak ada kecurigaan masyarakat. Sebab dana yang dihasilkan harus jelas penyalurannya,” jelasnya. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Industri Lokal

N

RABU 19 FEBRUARI 2014 No. 0304 | TAHUN III

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III

PRODUKSI TAHU

Andalan Ekonomi Rumah Tangga PAMEKASAN – Tahu. Siapa sangka usaha memproduksi makanan ini bisa menjadi andalan ekonomi rumah tangga. Makanan yang khas banyak digemari, bukan hanya di wilayah perdesaan, namun juga di kalangan warga perkotaan, sehingga pemasarannya lebih mudah. Selain itu, ampas atau bekas perasan kedelai yang menjadi bahan bakunya, bisa dimanfaatkan untuk pupuk dan makanan ternak. Ampas ini juga dicari para peternak sehingga juga memiliki nilai ekonomis.

achmad fauzi/koran madura

BISA JADI ANDALAN. Sejumlah pekerja sedang membuat tahu di salah satu industri tahu. Usaha tersebut bisa dijadikan andalan ekonomi rumah tangga.

Salah satu pengusaha tahu di Kecamatan Pamekasan, Syaiful mengatakan usahanya memproduksi tahu, kini sudah menjadi andalan ekonomi keluarganya. Selain itu, usaha tersebut bisa memberi sumbangan bagi ekonomi warga di sekitar tempat tinggalnya dengan menjadi bagian dari industri rumahannya sebagai tenaga kerja produksi dan

pemasaran. Ia menceritakan keinginan untuk membuka usaha produksi tahu berawal ketika dirinya yang bekerja sebagai buruh serabutan tidak mendapatkan pekerjaan. “Saya berpikir daripada menggantungkan pekerjaan pada ajakan orang lain, kenapa tidak membuka usaha sendiri,” katanya.

BAHAN DAN CARA MEMBUAT TAHU Bahan Alat

: Kedelai yang sudah direndam air dan cuka makan : Penggilingan/blender, kain, panci besar, saringan

Cara membuat: - Masukkan kedelai yang sudah direndam ke dalam panci untuk dipecah dengan cara diremas (bisa dengan cara menggunakan alat pemecah kedelai) - Masukkan kedelai yang sudah dipecah ke dalam alat penggilingan atau

Ia akhirnya mencoba membicarakan hal itu dengan Wasilah, istrinya, yang saat itu, bekerja di salah satu usaha produksi tahu di Desa Bettet, Kecamatan Pamekasan. Istrinya setuju dengan rencana itu, namun kendalanya modal. Hingga akhirnya disepakati untuk mencari modal usaha dengan cara menggadaikan tanah miliknya. Modal itu dibelikan peralatan bekas di salah satu

pengusaha tahu. “Saat itu, kami masih memproduksi dalam skala kecil dan dijual sendiri. Sementara istri saya tetap bekerja di Bettet,” katanya. Dari skala kecil itu, dengan ketelatenan yang dia miliki, kini usahanya terus berkembang hingga akhirnya memiliki tenaga kerja produksi dan pemasaran. “Enaknya, usaha ini tidak perlu memasarkan sendiri karena ba-

blander, beri air secukupnya dan giling kedelai hingga halus dan menjadi seperti susu kedelai - Rebus hingga mendidih dan terlihat seperti keluar busa. Setiap keluar busa, tambahkan air dingin sedikit demi sedikit, hingga tidak lagi mengeluarkan busa meski dalam keadaan mendidih. - Setelah mendidih dan tidak lagi mengeluarkan busa, matikan alat masak dan biarkan air rebusan hingga dingin. Setelah itu, saring air rebusan itu dan peras hingga tersisa ampas (ampas tersebut jangan dibuang, karena bisa dibuat makanan seperti perkedel dan lainnya)

nyak pedagang keliling yang bisa dimanfaatkan. Selama dijalankan dengan telaten, pasti pada akhirnya akan mencapai kemudahan yang diinginkan,” urai Syaiful. Ia mengakui saat ini yang menjadi kendala adalah ketersediaan dan mahalnya harga bahan baku, yakni kedelai. Sehingga ia terpaksa mendatangkan bahan baku itu dari luar kabupaten. = G.MUJTABA/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Komunitas

KORAN MADURA

RABU 19 FEBRUARI 2014

RABU 19 FEBRUARI 2014||TAHUN No. 0304 |IIITAHUN III No. 0304

OO

doni heriyanto/koran madura

BERPOSE. Komunitas Grand Motor Club (GMC) Bangkalan saat berpose bersama. Komunitas ini fokus kepada tujuan untuk mempererat kebersamaan antar anggota.

Membangun Kebersamaan BANGKALAN - Dalam sebuah komunitas, para anggota pada umumnya memiliki kegemaran yang sama. Dari kesamaan hobi atau kegemaran inilah anggota-anggota dalam suatu komunitas dapat menjalin pertemanan. Acara-acara yang diselenggarakan dalam sebuah komunitas umumnya fokus pada tujuan untuk mempererat kebersamaan antar anggotanya. Tak terkecuali bagi Komunitas Grand Motor Club (GMC) Bangkalan. Salah satu cara untuk membangun kebersamaan dalam tubuh GMC dengan mengadakan acara kopdar bareng, touring ke berbegai daerah.Menurut salah satu anggota GMC Yorda Norman Fianto, semua komunitas

pada umumnya memiliki tujuan untuk mempersatukan orangorang yang memiliki minat yang sama dan kegiatan yang sama untuk dapat menjalin suatu kebersamaan di internal komunitas maupuan masyarakat di luar komunitas, sehingga mereka dapat menyalurkan dan mengembangkan hobi yang mereka miliki dengan baik tanpa mendapat penolakan dari masyarakat. "Ya, pada intinya dalam komunitas ini untuk menciptakan kebersamaan dalam ruang kekeluargaan antar anggota GMC," ujarnya. Komunitas ini, kata pria yang akrab dipanggil Yorda, merupakan sarana ampuh untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan. Apalagi, dengan

susunan kepengurusan yang terstruktur secara baik sangat efektif untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Melalui berbagai peraturan dan budaya yang berlaku dapat terjalin suatu hubungan yang harmonis antar anggota. Kebersamaan dan kekompakan yang baik dapat membuat suatu komunitas berkembang dan berhasil mencapai visi dan misinya. Dengan nuansa keakraban ini semua tujuan terbentuknya komunitas ini dapat dengan mudah dicapai. "Saya merasakan hal yang berbeda disaat berada di tengah-tengah keluarga GMC. Semua menjadi satu tidak ada jarak diantara kita," tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

IDENTITAS Nama Komunitas Tahun berdiri Ketua GMC Jumlah Anggota Kegiatan GMC

Tujuan

Grand Motor Club (GMC) 1 September 2004 Wandi Cahyono 25 orang 1. Kopdar (kopi darat) rutin tiap malam Minggu. 2. Safety Riding 3. Penggalangan dana bencana Alam 4. Penghijauan 5. Donor Darah : Membangun kekeluargaan dan kebersamaan bagi para pecinta motor khususnya motor Legenda. : : : : :

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

RABU 19 FEBRUARI 2014 | No. 0304 | TAHUN III 19 FEBRUARI 2014 RABU

MADURA

No. 0304 | TAHUN III

SITI IMANIYAH

Ingin Menjadi Politikus MOH. MAHFUD MD

Pasif Saat yang Lain Aktif itutupnya jalur penerbangan di sejumlah bandara di daerah Jawa akibat erupsi Gunung Kelud membuat agenda sejumlah orang terganggu. Salah satunya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD yang hendak ke Kota Pelajar, Yogyakarta, Sabtu (15/2). "Tuhan Mahakuasa mengaktifkan Gunung Kelud. Empat acara penting saya di Yogjakarta batal karena bandara ditutup," kicaunya di akun Twitter @mohmahfudmd, Sabtu pukul 11.12. Namun, ia mengaku tak menyesal. Menurutnya, ada hikmah dibalik kegagalannya menghadiri acara penting itu. "Saya pun bisa ambil hikmah: menikmati istirahat," lanjut pria kelahiran Madura. Calon Presiden RI dari Partai Kebangkitan Bangsa itu memang belakangan makin sibuk mengunjungi sejumlah daerah, sehingga kurang istirahat. Ini adalah kesempatan untuk pasif (istirahat) saat gunung sedang aktif. =M KAMIL AKHYARI

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation

RA Kartini benar-benar mampu menginspirasi semua orang, terutama perempuan-perempuan di negeri ini. Jiwa dan semangatnya menjagad raya di belahan Nusantara. Bahkan membuat para perempuan sadar tentang identitas, potensi dan bakat yang mereka miliki. Iya, “Habislah Gelap Terbitlah Terang” seolah menjadi mantra bagi para perempuan untuk melawan hegemoni patriarkhi yang selama berabad-abad lamanya mengungkung perempuan. emangat dan jiwa RA Kartini itu seolah akan selalu abadi dalam hati perempuan. Termasuk bagi Siti Imaniyah. Perempuan kelahiran Sumenep, 25 April 1994 itu memang mengagumi kecerdasan RA Kartini. Sebab, baginya, perempuan akan tetap nista jika tak ada sosok sang pencerah dari tanah Jawa. Oleh karena itu, inspirasi dan semangat itu terus ia pupuk. “Saya ingin menjadi politikus perempuan yang andal, yang memberikan inspirasi bagi perempuan-perempuan yang lain. Karena hasil penelitian telah membuktikan bahwa dari 8 Universitas terbaik di negeri menempatkan perempuan sebagai mahasiswa yang lebih cerdas dari laki-laki. Oleh karena itu, stop stigma miring terhadap perempuan, karena perempuan juga bisa cerdas, bukan seperti kesan minor yang selama ini menghinggap pada perempuan,” ucapnya di sela-sela ia selesai berdiskusi bersama teman-temannya. Perempuan semester 3 Fakultas IKIP di salah satu kampus di Sumenep itu ingin sekali menghadirkan semangat RA Kartini. Paling tidak, semangat yang membaja dan tidak kenal lelah untuk selalu berproses menjadi bumbu dalam menjalani hidup. Sebab kunci sukses untuk menjadi perempuan yang menginspirasi adalah mereka yang mampu berusaha keras untuk terus belajar dan berproses. Oleh karena itu, menjadi politikus baginya merupakan cita-cita yang tak pudar sejak ia duduk di bangku sekolah. “Soalnya dunia politik itu penuh tantangan, karena saya memang suka hal-hal yang sifatnya menantang,” ujarnya Perempuan yang pernah jadi

juara 3 bola voli se-Kabupaten Sumenep tersebut, kini sedang berproses di berbagai kegiatan, bahkan tak pernah ragu untuk menekuni dunia gerakan seperti yang dilakukan oleh para kaum lelaki. Bahkan di berbagai kegiatan diskusi dan kajian, perempuan yang akrab dipanggil Ani itu tak pernah alpa untuk ikut kajian di organisasi yang ia geluti. Sungguh, semangat yang membaja. Tak salah jika teman-teman menyebutnya sebagai perempuan besi; tangguh, cerdas dan kuat. “Saya juga suka dunia gerakan, termasuk saat melakukan aksi dan menyuarakan ketidakadilan. Sebab saya punya obsesi kuat menjadi perempuan-perempuan cerdas pada zamannya, baik Siti Aisyah, Cut Nyak Din, RA Kartini, dan perempuan-perempuan tangguh lainnya,” tegas Ani. Disinggung soal kontribusi apa yang hendak diberikan untuk Sumenep kelak saat benarbenar menjadi politikus andal, Ani mengungkapkan bahwa ia ingin memberikan perubahan untuk Sumenep dengan membina dan mendidik generasi muda sebagai estafet bangsa, agar Sumenep tidak mengalami kekeringan generasi. “Sebab ke depan tantangan itu akan deras mengalir, jika tak punya SDM mumpuni, maka Sumenep hanya akan menjadi boneka mainan negera luar,” ungkapnya. =SYAMSUNI