Issuu

SELASA

KORAN MADURA

1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

0328-6770024 SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III www.koranmadura.com

an Ruhut: Seranglu er P k Ta Anas Ditanggapi Nasional hal | 3

ant/siswowidodo

MAKIN MUNCER. Sejumlah simpatisan dan kader PDI Perjuangan berebut bersalaman dengan calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo di Pacitan, Jatim, Senin (31/3). Jokowi datang di Pacitan menutup Pembekalan dan Pemantapan Saksi PDI Perjuangan se-Kab. Pacitan untuk pemenangan Pemilu 2014.

Jokowi Makin Sulit Dibendung Pengamat: Bila Tak Ada Hal Luar Biasa, Dia Pasti Menang JAKARTA- Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing memperkirakan calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo dapat memenangkan pemilu presiden 2014 jika kondisi politik nasional stabil seperti saat ini. “Dalam kondisi politik yang stabil seperti saat ini, Jokowi sulit ditandingi, kecuali ada partai politik lain melakukan manuver besar seperti mengganti calon presiden,” kata Emrus Sihombing usai diskusi “Antara Persepsi Publik dan Persepsi Elite: Jokowi Effect vs Zalianti Effect” di Jakarta, Senin. Menurut Emrus Sihombing, dengan kondisi politik nasional yang stabil dirinya optimistis Joko Widodo akan memenangkan

pemilu presiden dan terpilih sebagai presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Dari semua hasil survei tentang calon presiden menjelang Pemilu 2014 yang dicermatinya, Emrus melihat, seluruh lembaga survei menyimpulkan Joko Widodo berada di posisi teratas dengan tingkat popularitas dan elektabilitas tertinggi. “Kondisi ini sangat sulit diubah oleh partai politik lain, jika tidak membuat perubahan strate-

gi secara drastis,” katanya. Arif Hidayat menilai, popularitas dan elektabilitas Jokowi saat ini tidak tertandingi oleh figur calon presiden lainnya. Ia menyontohkan, perubahan stategi drastis dari partai politik lainnya, mislanya Partai Golkar dengan melakukan evaluasi terhadap pencapresan Aburizal dan kemudian mengganti dengan figur lain yang elektabilitasnya lebih tinggi yakni Priyo Budi Santoso. Kemudian pada Partai Demokrat, kata dia, berani mengusung Dahlan Iskan, yang dari hasil survei popularitasnya tertinggi di antara seluruh peserta

konvensi. “Sikap bertahan partai-partai politik lainnya, justru akan menguntungkan Joko Widodo yang sangat populer di masyarakat,” katanya. Persoalannya, kata Emrus, pemberian mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan kepada Jokowi belum secara resmi. Menurut dia, mandat yang diberikan Megawati kepada Jokwi baru dalam bentuk surat yang ditulis tangan dan surat itu bukan merupakan surat keputusan resmi. “Karena surat mandatnya belum resmi, maka mandat yang berikan kepada Jokowi masih ada

kemungkinan berubah,” katanya. Surat keputusan resmi, kata dia, dalam format resmi yakni diketik di atas kertas surat dengan kop resmi DPP PDI Perjuangan yang di bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, serta distempel. Ia mengatakan penetapan calon presiden melalui surat keputusan itu lebih kuat dan sesuai dengan AD/ART partai. “Saya meragukan, apakah pemberian mandat itu juga diatur dalam AD/ART partai,” katanya. Emrus mengimbau kepada Megawati Soekarnoputri untuk segera memberikan mandat dalam bentuk surat resmi kepada Jokowi. =ANT/RIZA/BETH

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

Capres

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

“Jangan sampai masyarakat seperti membeli kucing dalam karung,” tutur Effendi Gazali, beberapa waktu lalu, ketika memberikan penjelasan terkait gugatan pada Mahkamah Konstitusi tentang perlunya pemilu serentak. Dalam pemikiran ahli komunikasi itu, masyarakat yang memilih anggota legislatif (DPR) perlu memiliki persambungan pemikiran dengan calon presiden yang akan dipilihnya. Jadi masyarakat mendukung partai tertentu atas dasar pertimbangan kejelasan siapa calon presiden partai itu. Masyarakat yang akan memilih PDIP dalam pemilu legislatif misalnya, karena ada kejelasan siapa Capres yang akan diusungnya yaitu Jokowi. Ini kalau pemilu legislatif dan Pilpres dilaksanakan serentak. Masyarakat dengan demikian, ketika berharap Jokowi menjadi presiden akan mendukung partai yang telah mengusungnya yaitu PDIP. Secara subtansi dan semangat gugatan Effendi Gazali pada Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak memiliki logika menarik. Karena itu, PDIP meresponnya melalui sikap apresiatif cerdas. Sekalipun keputusan MK yang memenuhi gugatan itu baru berlaku pada Pemilu 2019, PDIP memberikan dukungan pada subtansinya, yaitu memberi kejelasan kepada masyarakat bahwa calon presiden PDIP adalah Joko Widodo yang populer dipanggil Jokowi . Ini antara lain pertimbangan mengapa PDIP menegaskan pencalonan Jokowi sebagai Calon Presiden RI pada Pilpres 2014 sebelum pelaksanan pemilu legislatif. Semangatnya memberikan kepastian pada masyarakat sehingga tak ragu meJangan sampai masyarakat seperti milih PDIP, yang sudah membeli kucing tegas mencalonkan Jokowi sebagai Presiden. Harapan dalam karung masyarakat tampilnya Jokowi sebagai Presiden telah memiliki legitimasi formal melalui penegasan pencalonan resmi itu. Alur pemikiran PDIP ini sejalan semangat ideal materi gugatan Effendi Gazali. Masyarakat nantinya yakin jika memilih PDIP, harapan tampilnya Jokowi sebagai Presiden semakin terbuka lebar. Karena itu, “Jika ingin Jokowi jadi presiden, ayo pilih PDIP,” begitu tegas Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP. Tak ada lagi ruang-ruang interpretasi, dugaandugaan, analisa-analisa liar tentang siapa yang akan dimajukan PDIP sebagai presiden. Masyarakat yang menginginkan Jokowi, yang belakangan tergambar dari berbagai survei, yang menempatkan pilihan Jokowi pada posisi teratas sudah mengetahui harus melalui jalan dengan memilih partai apa. Proses ini pada titik lebih jauh akan menguatkan pemerintahan mendatang. Kekuatan legislatif dari Fraksi PDIP berbanding lurus dengan dukungan masyarakat pada pemerintahan, yang Presidennya nanti katakanlah Jokowi, yang merupakan kader PDIP. Proses pengambilan keputusan di legislatif relatif lebih mudah sehingga program-program pro wong cilik lebih cepat direalisasikan. Benar pemerintahan memang memerlukan keseimbangan pengawasan dari legislatif. Namun dukungan obyektif legislatif juga diperlukan sebagai modal dasar efektivitas pemerintahan. Inilah konsepsi keseimbangan antara pemerintahan yang kuat dan berfungsinya pengawasan. Intinya: jika masyarakat memang mengharap Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019, langkah riil yang harus ditempuh melalui dukungan pada partai yang mencalonan Jokowi sebagai Presiden yaitu PDIP. Semua jelas, tinggal diwujudkan. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

Siasat Partai Sulung? ARB Terpuruk, Muncul Dukungan untuk Akbar JAKARTA-Partai Golkar harus berani melakukan evaluasi terhadap pencapresan Aburizal Bakrie (ARB). Sebagai partai yang memiliki tagline, “Suara Golkar, Suara Rakyat” maka sejatinya Golkar harus mendengarkan suara dan persepsi publik bahwa tingkat elektabilitas dan peluang ARB berlaga di Pilpres 2014 kian hari kian menipis lantaran tersandung oleh beragam faktor internal dan eksternal. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pancasila, Hukum, dan Demokrasi Universitas Negeri Semarang (PuskaphdemUniversitas Negeri Semarang), Arief Hidayat dalam rilisnya (Senin, 31/3). Meski di antara tokoh Golkar, ARB masih terpopuler, namun soal elektabilitas atau tingkat keterpilihan ARB disalip oleh tokoh lain. Elektabilitas tokoh Partai Golkar dipimpin oleh Priyo Budi Santoso dengan 18.44 persen, selanjutnya berurutan M Jusuf Kalla 17.33 persen, Aburizal Bakrie 16.42 persen, Akbar Tanjung 11.74 persen, Agung Laksono 3.94 persen, dan Ade Komarudin 1.1 persen. “Sementara undecided voters atau yang belum memutuskan pilihan 31 % persen,” ujar Arief. Survei Puskaphdem ini dilakukan pada 19 Februari sampai 28 Maret 2014 di 34 provinsi. Motode survei ini menggunakan multistage random sampling, dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 1.090 responden. Tingkat tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin error plus minus 2,98 persen. Sementara pengambilan data

dilakukan melalui teknik wawancara dengan bantuan kuesioner. Untuk tingkat keterpopuleran, ARB meraih suara 91.28 persen, disusul berurutan M Jusuf Kalla 90.64 persen, Priyo Budi Santoso 87.43 persen, Akbar Tanjung 75.79 persen, Agung Laksono 38.8 persen, dan Ade Komarudin 16.69 persen. Menurut Arief, melorotnya kepercayaan publik terhadap ARB disebabkan beragam faktor, seperti kasus Lapindo dan beredarnya video pelesiran ARB bersama artis duo Zalianty bersaudara, Marcela Zalianty dan Olivia Zalianty di Maldives. “Dalam pandangan masyarakat Indonesia yang masih Ketimuran maka video tersebut sangat multitafsir,” terangnya. Selain itu, elektabilitas ARB juga mendapatkan ancaman dari internal seperti dari Priyo Budi Santoso, M Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung. Akrobat dan manuver Priyo berdampak signifikan terhadap performance dirinya di peta politik nasional. Priyo menerima Walikota Surabaya Tri Rismaharini di DPR (21/02) mendapatkan porsi publikasi besar. Dilanjutkan dengan pertemuan Pri-

yo dengan Dino Patti Djalal (3/03). Dan juga literature review penelitian INSIS 2013 bahwa Priyo adalah anggota DPR aspiratif. Arief menambahkan, attacking strategy Akbar Tanjung terhadap evaluasi pencapresan ARB juga berpengaruh konstelasi di tubuh Golkar. Begitu juga citra M Jusuf Kalla terbilang konstan meskipun berada di luar struktur partai. Siap Cawapres Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung menerima dukungan para aktivis dan elemen pemuda yang tergabung dalam Jaringan Indonesia (Jari) untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendapingi capres terkuat saat ini. Deklarasi dukungan tersebut diberikan langsung oleh 33 perwakilan koordinator Jari dari provinsi se-Indonesia kepada Akbar Tanjung di kediamannya, kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/3). Sebelum diserahkan, deklarasi dukungan itu dibacakan langsung oleh perwakilan Jari dari Sumut, Muazul dan setelah itu baru diserahkan ke Akbar Tanjung. Deklarasi dukungan dan sekaligus juga pernyataan pembentukan Relawan Indonesia untuk Akbar Tanjung itu merupakan kesepakatan bulat dari rapat akbar yang digelar Jari selama dua hari di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Minggu-Senin (3031 Maret). =GAM/ABD

POLITIKA

Ibas Tak Kunjung Diperiksa, Ada Apa? JAKARTA-Keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegakkan kasus hukum di Indonesia kembali diuji. Salah satu bentuknya adalah dengan segera memeriksa Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan sport center Hambalang, Jawa Barat. Jika tidak berani maka semakin menguatkan persepsi publik bahwa KPK tebang pilih dalam memberantas korupsi. Apalagi, bekas Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam pemeriksaan belum lama ini mengaku menyampaikan ke penyidik KPK bahwa Ibas menerima uang USD200 ribu di Ciasem. Demikian disampaikan Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman di Jakarta, Senin (31/3). Boyamin menerangkan, tahun politik ini seharusnya dijadikan

momen oleh Abraham Samad Cs untuk melakukan pemanggilan terhadap putra bungsu Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Hal itu penting agar KPK tak dinilai sebagai lembaga yang tunduk pada kekuasaan. “Kalau tidak berani berarti terbukti bahwa KPK tebang pilih dan diskriminasi,” terang Boyamin. Anas dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa pemeriksaan

yang dia jalani di KPK bahasannya masih seputar kongres demokrat yang berlangsung di Bandung tahun 2010 lalu itu. Mulai dari pelaksaan kongres, hingga adanya dugaan permainan uang dari para timses kandidat yang maju menjadi Ketua Umum saat itu. KPK sendiri sejauh ini sudah memanggil puluhan elit demokrat menjadi saksi karena terlibat dalam proses kongres tersebut. Sayangnya, Ibas yang merupakan Ketua Panitia Kongres Hambalang sampai saat ini tak pernah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. “Harusnya Ibas dipanggil. Pemanggilan itu wajib untuk buktikan KPK tidak takut kekuasaan. artinya selain tajam kebawah, KPK juga harus tajam keatas,” tandasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 1 APRIL 2014 SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III No. 0332 | TAHUN III

BURSA CAPRES

Rhoma: Saya Tidak Main-main

ant/widodo s. jusuf

DUKUNGAN BUAT AKBAR TANJUNG. Aktivis pemuda dari berbagai elemen seluruh Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Indonesia (Jari) mendeklarasikan dukungan di Jakarta, Senin (31/3). Mereka menginginkan dan mendukung mantan Ketua umum Golkar dan mantan Ketua DPR Akbar Tanjung sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi capres yang dinilai terkuat saat ini.

Ruhut: Serangan Anas Tak Perlu Ditanggapi Anas Diumpamakan sebagai Pendekar yang Sedang Mabuk JAKARTA - Serangan demi serangan yang dilancarkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terhadap partai tersebut cukup memerahkan telinga para petinggi partai itu. Namun juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku serangan Anas tersebut tidak berpengaruh dan tidak perlu ditanggapi. Hal itu diungkapkan Ruhut di Jakarta Senin (31/3). “Lolongan Anas itu sama sekali enggak mengganggu kami. Dia mengharap kami menanggapi, tapi cukup saya sebagai jubir yang menanggapinya,” ujarnya. Mantan politisi Partai Golkar itu mengumpamakan Anas sebagai pendekar yang sedang mabuk dalam dunia persilatan. Pasalnya Anas, menurut Ruhut, selalu merekayasa isu dan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain selalu berubahubah dan begonta ganti. Dia mencontohkan soal pernyataan tentang mobil Toyota

Harrier milik Anas. Mulanya, kata Ruhut, Anas mengaku memiliki mobil Toyota Harrier itu dari mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazarudin. Mobil Harrier itulah yang kemudian diduga sebagai gratifikasi yang diterima Anas dalam proyek Hambalang. “Tapi sekarang enggak ada hujan enggak ada petir tiba-tiba ngomong kalau uang muka pembelian Harrier itu dari Pak SBY (Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono). Ini dia (Anas) lagi mabuk,” ujarnya. Pada bagian lain, Ruhut juga membantah pernyataan Anas yang menyebutkan bahwa Susi-

lo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan misi khusus dalam kasus Bank Century sewaktu Anas masih menjabat Ketua Fraksi Demokrat di DPR sekaligus anggota Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century. Menurut Ruhut, posisi Anas di timwas itu hanya sebagai pelengkap, Anas juga ia sebutkan jarang berbicara saat timwas menggelar rapat. “Anas ini sudah masuk jurang, sekarang dia mau narik semua orang untuk ikut masuk ke dalam jurang. Tidak perlu ditanggapi,” tandasnya. Anas masih ditahan di rumah tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang dan tindak pidana pencucian uang. Ia merasa dikorbankan dalam kasus dugaan gratifikasi yang membelitnya. Pengacara Anas, Firman Wijaya, mengatakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro

Yudhoyono atau Ibas menerima uang 200.000 dollar AS. Informasi soal Ibas tersebut sudah disampaikan Anas kepada tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan dugaan pencucian uang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (28/3). Namun, Firman tidak menjelaskan terkait apa uang itu diterima Ibas. Dia hanya mengatakan, Ibas menerima uang di Jalan Ciasem. Anas juga menyebut SBY memberikan uang muka sebesar Rp 250 juta untuk membeli Toyota Harrier bagi Anas. Oleh Anas, kata Firman, uang itu digunakan sebanyak Rp 200 juta. Firman mengklaim bahwa uang itu merupakan wujud terima kasih SBY atas usaha Anas memperjuangan kemenangan Demokrat pada Pemilu 2009. =GAM/AJI/ABD

BENGKULU- Pedangdut yang terjun ke dunia politik, Rhoma Irama menegaskan bahwa niatnya maju sebagai calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sangat serius atau tidak main-main. “Niat saya menjadi calon presiden sangat serius, tidak main-main,” katanya ketika ditanya wartawan di Kota Bengkulu, Senin. Rhoma Irama dijadwalkan akan berkampanye untuk pemenangan PKB di perbatasan Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara pada Selasa (1/4). Kampanye pemenangan PKB, tambahnya, menjadi fokus saat ini, sebab hasil pemilu legislatif turut menentukan pencapresannya lewat partai itu. “Saya serius dan berjuang memenangkan PKB karena niat saya tidak main-main untuk menjadi capres,” tambahnya. Rhoma juga optimis bahwa PKB akan mendukungnya sebagai calon presiden, meski keputusan tersebut masih menunggu hasil peroleh suara pada pemilu legislatif. Seperti yang sering dijelaskan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, lanjutnya, komitmen dan dukungan partai sudah cukup tinggi terhadap dirinya. Ia juga berupa merebut dukungan dan simpati masyarakat di seluruh Tanah Air, termasuk Provinsi Bengkulu. Si Raja Dangdut itu mengatakan ada dua hal yang mendasarinya maju menjadi calon pemimpin Indonesia yakni dukungan dari partai kemudian dukungan dari rakyat. “Sambutan masyarakat dari berbagai kalangan juga sangat positif, saat saya berkeliling ke daerah. Ini menambah semangat,” katanya. Terkait calon presiden, Rhoma belum bersedia menjelaskan kriteria yang diinginkannya dan menurutnya hal itu merupakan kewenangan partai. Sebelumnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat kunjungan kerja ke Bengkulu pekan lalu mengatakan bahwa keputusan tentang capres dari partainya masih menunggu hasil pemilu legislatif. “Masih menunggu hasil pemilu legislatif dan hasil survei elektabilitas serta restu dari para ulama,” katanya. =ANT/HELTI

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

POLITIKA

PDI-P-Golkar Berpeluang Besar Jadi Jawara JAKARTA-PDI Perjuangan dan Partai Golkar berpeluang besar memenangkan Pemilu 2014. Hal itu diketahui dari temuan berbagai analisis cross-tabulation yang dilakukan lembaga survei Political Weather Station (PWS).

ant/sahrul manda tinkupadang

KAMPANYE. Simpatisan Partai Gerindra menghadiri kampanye akbar di Lapangan Bumi Tamalanrea Permai, Makassar, Sulsel, Minggu (30/3). Kampanye yang diikutii ribuan simpatisan dari 24 Kabupaten se-Sulsel tersebut mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon Presiden.

Waspadai Capres Bergaya Hitler 9 Hari Jelang Pileg Prabowo Tetap Tak Mampu Ungguli Jokowi JAKARTA-Survei terbaru lembaga penelitian ternama Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperlihatkan bahwa bakal calon presiden (capres) yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto keok dari bakal capres dari PDI Perjuangan, Joko Widodo yang akrab disebut Jokowi. Angkanya pun sangat telak. Prabowo menjadi orang yang paling keras mengkritik dan mencerca Jokowi sejak Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan siap melaksanakan mandat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres pada pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) Juli nanti. Seringkali Prabowo menyebut kata-kata pemimpin boneka atau pembohong dalam kampanyenya. Meski Prabowo tidak menyebut nama, tapi publik meyakini kata-kata itu ditujukan kepada Jokowi. Hanya saja, Jokowi tidak pernah menanggapi serangan-serangan tersebut.

Tetapi serangan demi serangan itu, juga dari kelompok lain, ternyata tidak mempengaruhi popularitas Jokowi dan tidak menurunkan elektabilitas mantan Walikota Solo tersebut. “Jika head to head antara Jokowi dan Prabowo, posisi Jokowi unggul dengan dukungan 54,3 persen dan Prabowo hanya 28,3 persen. Sementara 17,4 persen belum menentukan pilihannya,” kata peneliti dari Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Tobias Basuki, dalam pemaparan hasil survei mereka di Jakarta, Senin (31/3). Survei CSIS ini melibatkan

1.200 responden yang dilakukan di 33 provinsi sejak 7-17 Maret 2014. Margin of error survei ini sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pemilihan responden dilakukan secara acak dengan proporsi jenis kelamin fiftyfifty. Dalam perhitungan untuk tingkat nasional, masingmasing provinsi dialokasikan responden sesuai proporsi populasi dari data Badan Pusat Statistik. Mengenai sumber dana, CSIS mengakui bahwa survei ini dilakukan dengan sokongan dana dari eksternal non partai politik ditambah anggaran penelitian dari internal. Tetapi mengenai besarannya tidak disebutkan. Menurut Tobias, hasil survei itu sejalan dengan survei mengenai calon presiden yang akan dipilih responden jika pemilihan dilakukan pada saat ini. Hasilnya, nama Jokowi berada di posisi puncak dengan dukungan sebesar 31,8 pers-

en, disusul Prabowo Subianto (14,3 persen), dan Wiranto (10,3 persen). Sedangkan tokoh-tokoh lain seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla hanya mendapat dukungan di bawah 10 persen. Nama Jokowi juga tetap berada di atas dengan 45,7 persen saat ditandingkan dengan dua bakal capres dari Golkar dan Gerindra. Dalam skenario ini, Aburizal Bakrie hanya mendapat dukungan sebesar 14 persen dan Prabowo Subianti sbeesar 23,6 persen. Sementara itu, Guru Besar FISIP UI, Mohammad Budiyatna meminta masyarakat untuk hati-hati dalam menentukan capres pada 2014 ini. Kesalahan dalam memilih akan merugikan masyarakat sendiri. “Saya melihat di televisi, ada capres yang bergaya Hitler dan pasti otoriter. Gaya kepemimpinan seperti ini tidak cocok tumbuh dalam demokrasi Indonesia,” jelasnya. =GAM/AJI

“Kami berusaha mengetahui seberapa besar tingkat swing voters atau pemilih ragu-ragu di dalam partai peserta pemilu ternyata tingkat swing voters Partai Golkar dan PDI Perjuangan adalah yang paling rendah,” kata peneliti senior PWS, Denny Ramdhany saat memaparkan hasil survei di hotel Atlet Century, Jakarta, Senin (31/3). Penelitian PWS sendiri dilaksanakan pada 12-24 Maret 2014 di 34 provinsi. Populasi survei ini adalah seluruh penduduk Indonesia yang telah memiliki hak pilih dan sudah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah sampel sebanyak 1.230 responden yang diperoleh melalui metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dia menjelaskan, dari temuan swing voters itu menunjukkan bahwa publik yang akan memilih Partai Golkar dan PDIP cenderung memiliki tingkat kemantapan yang tinggi dibandingkan calon pemilih partai-partai lain. Begitu pula tingkat dukungan dari pemilih pemula atau first time voters terhadap partai kontestan Pemilu 2014, dua partai tersebut juga menjadi yang paling banyak didukung. “Kedua partai senior itu paling berhasil merebut hati pemilih pemula. Sebanyak 26,5 persen dari total pemilih pemula mengaku akan memilih Golkar, dan 24,5 persen memilih PDI Perjuangan,” beber Denny. Peluang Golkar dan PDI Perjuangan memenangkan pemilu dibandingkan partai lainnya karena dua partai itu dikenal memiliki jaringan organisasi dan kader yang sudah merata di Tanah Air. “Ini membuat kedua partai itu relatif tahan dari hempasan badai dan gelombang politik. Golkar dan PDI Perjuangan juga memiliki modal sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan partai lain,” kata Denny. Selain itu, Golkar dan PDI Perjuangan dianggap paling serius memanfaatkan metode ilmiah termasuk metode survei untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan dirinya maupun pihak lawan. “Partaipartai Islam cenderung kurang mengoptimalkan cara-cara akademik untuk membesarkan partai,” tegas Denny. =GAM

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 1 APRIL 2014 SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III No. 0332 | TAHUN III

ant/m risyal hidayat

BELERANG. Seorang penambang tradisional memikul belerang yang diambil dari dasar kawah Ijen, Desa Ampelgading, Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (30/3). Seorang penambang dapat membawa sekitar 50 kg - 100 Kg belerang dengan berjalan kaki selama 2,5 jam dan setiap kilogram belerang dibayar Rp800.

EC-Think: BI Rate Jangan Dinaikkan JAKARTA- Bergulirnya isu tapering-off Federal Reseve AS yang dibarengi dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong kinerja sektor riil, mesti disikapi Bank Indonesia (BI) dengan menjaga besaran suku bunga acuan atau BI Rate di level 7,5 persen. Hal tersebut seperti dikemukakan ekonom dari lembaga kajian ekonomi, EC-Think Indonesia, Telisa Aulia Falianty di Jakarta, Senin (31/3). “BI Rate diharapkan tidak dinaikkan, karena masih banyak instrumen moneter yang bisa dilakukan BI dalam menyikapi kondisi ekonomi domestik dan global,” katanya. Menurut Telisa, meski kebijakan moneter The Fed AS bisa mempengaruhi sejumlah indikator makroekonomi di Indonesia, namun BI diharapkan tidak secara serta-merta menaikkan suku bunga acuan. Secara umum, lanjut dia, kondisi perekonomian domestik menginginkan agar BI Rate tidak terlalu tinggi. Telisa mengatakan, dalam upaya meredam dampak negatif dari isu tapering dan rencana kenaikan Fed fund rate, seharusnya

BI bisa memanfaatkan sejumlah instrumen moneter lain. “Dalam kondisi ekonomi nasional dan global seperti sekarang ini, memang sebaiknya BI Rate dipertahankan,” imbuhnya. Seperti diketahui, BI telah mengagendakan untuk menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Selasa (8/4) mendatang. Salah satu keputusan rapat akan menetapkan besaran BI Rate April 2014. Lebih lanjut Telisa menyebutkan, BI diharapkan bisa memanfaatkan instrumen nilai tukar dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dengan mengupayakan agar volatilitas rupiah tetap sejalan dengan kondisi fundamentalnya. Dengan demikian, ucap dia, hal tersebut diyakini akan mampu mengimbangi dinamika perekonomian internal dan

eskternal. Sebelumnya, Gubernur BI, Agus Martowardojo (21/3) mengatakan, menyikapi rencana The Fed yang akan kembali melakukan tapering senilai US$10 miliar, saat ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah kebijakan yang meliputi instrumen moneter maupun makroprudensial. “Saya tidak memberikan forward guidance. BI memiliki banyak instrumen, antara lain instrumen nilai tukar, tingkat bunga atau policy rate,” ujarnya. Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo menegaskan, selain mempertimbangkan sejumlah indikator makroekonomi di dalam negeri, dasar penetapan BI Rate juga akan mengacu pada kebijakan moneter global. “Suku bunga acuan tetap kami review dari bulan ke bulan, kami lihat bagaimana perkembangan inflasi, neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi maupun kredit. Dan juga arah dari pergerakan kebijakan moneter global, The Fed maupun emerging market,” kata Perry.

Tidak Jadi Pemicu Sementara itu PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk (Bank Jatim) mengupayakan agar BI Rate jangan menjadi pemicu kenaikan bunga kredit di bank tersebut seiring upaya perseroan menjaga suku bunga pinjaman di bawah 10 persen. “Walau BI Rate saat ini semakin naik dan diprediksi menembus posisi 8 persen pada tahun 2014, kami tetap mempertahankan agar bunga kredit di Bank Jatim terjaga,” kata Direktur Utama Bank Jatim, Hadi Sukrianto, di Surabaya, Senin. Menurut dia, hal tersebut juga didukung oleh kalangan perbankan lain di mana beberapa waktu lalu pihaknya dan “CEO” perbankan di Jatim diminta menghadap serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kami yakin upaya tersebut mampu membuat masyarakat agar tetap nyaman meminjam atau menyimpan uangnya di bank. Penyebab lain, dikarenakan kami tidak mau mengambil risiko dengan bunga kredit di atas 10 persen,” ujarnya.

Terkait pertambahan modal, jelas dia, pelaku perbankan yang menjual saham di pasar modal Rp460 per lembar itu justru belum berpikir untuk menambah dananya. “Salah satu indikatornya, saat ini kami masih ada ‘CAR’ lebih dari 17 persen. Jadi tambahan modal yang digunakan sekarang berasal dari pencapaian Dana Pihak Ketiga (DPK),” katanya. Realisasi DPK selama tahun 2013, tambah dia, sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2013 mencapai Rp25,98 triliun. Besaran tersebut mengalami peningkatan 17,01 persen dibandingkan tahun 2012 mencapai Rp22,20 triliun. “Performa DPK selama tahun 2013 dikontribusi oleh giro senilai Rp9,96 triliun atau meningkat 3,18 persen dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp9,66 triliun,” katanya. Selain itu, kata dia, juga dikontribusi oleh pendapatan dari dana tabungan Rp9,97 triliun atau tumbuh 21,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya di posisi Rp8,17 triliun. =GAM/ANT

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

MIGAS

Pertamina EP Field Rantau Peroleh Tambahan 120 BOPD dari Sumur RNT-DZ7 JAKARTA-PT Pertamina EP Asset 1 Field Rantau berhasil menyelesaikan pemboran Sumur RNT-DZ7 Struktur Rantau yang terletak di Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. Dari hasil pemboran tersebut PT Pertamina EP berhasil mendapatkan tambahan minyak sebanyak 120 barel per hari (BOPD) sesuai dengan target pemboran yang sudah ditetapkan. Dengan penambahan produksi tersebut semakin memperkuat optimisme field Rantau menuju target produksi 3.500 BOPD.

ant/aswaddy hamid

KAYU ILEGAL. Petugas polisi kehutanan memeriksa barang bukti kayu olahan ilegal hasil sitaan di pos polisi kehutanan Ujung Tanjung, Rokan Hilir, Riau, Minggu (30/3). Petugas polisi kehutanan kabupaten Rokan Hilir dalam operasi memburu pelaku pembakaran hutan dan lahan, menyita ratusan keping kayu olahan jenis Meranti dan campuran yang diduga hasil jarahan di kawasan hutan milik PT. Diamond Raya Timber.

SKK Migas Apresiasi 16 Kontraktor KKS JAKARTA-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah memberikan penghargaan kepada enam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) yang memiliki kinerja terbaik dalam aspek pelaporan keuangan dan kepatuhan (financial reporting and compliance) di tahun 2013. Penghargaan ini diserahkan oleh Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas Budi Agustyono dalam acara Rapat Kerja Crude Oil Monitoring Lifting & Entitlement (COMLE) dan Gas ke-47 tahun 2014 yang berlangsung di Bandung, Kamis (27/3). “Harapannya penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi Kontraktor KKS yang lain,” ujar Budi seusai penyerahan penghargaan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (30/3). Enam Kontraktor KKS tersebut adalah Santos, Star Energy, PHE WMO, Kangean Energy Indonesia, Premier Oil, dan PHE

ONWJ. Enam Kontraktor KKS ini dipilih dari 90 Kontraktor KKS yang dievaluasi. Penilaian dilakukan terhadap dua aspek besar yaitu aspek kinerja keuangan (financial performance) dan aspek proses bisnis dan perilaku organisasi (business process and corporate behavior). Penilaian terhadap para kontraktor ini dilakukan oleh Bidang Pengendalian Keuangan SKK Migas dan khusus untuk pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan parameter yang dirancang oleh Ernst & Young. Penilaian aspek kinerja keuangan mencakup penilaian terhadap

kontribusi terhadap penerimaan negara; rasio pengembalian biaya operasi (cost recovery) terhadap penerimaan kotor (gross revenue); dan perbandingan antara lifting aktual dengan perencanaan (actual lifting vs plan). Aspek kinerja keuangan ini diberi bobot 30 persen terhadap total penilaian. Aspek penilaian kedua adalah aspek proses bisnis dan perilaku organisasi (business process and corporate behavior). Penilaian atas aspek ini fokus kepada dua hal, yaitu perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) untuk proses bisnis (business process) dalam hal perhitungan bagian negara dan bagian kontraktor (entitlement), dan monitoring biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recoverable). Parameter ini berkontribusi 30 persen terhadap total penilaian. =GAM/ABD

Field Rantau sendiri merupakan lapangan yang mature, dimana sudah mengalami decline rate yang cukup tinggi oleh karena itu tahap pengurasan lapangan rantau sudah ditahap secondary recovery dimana pada tahap ini dilakukan waterflood guna menjaga pressure reservoir sehingga dapat menambah recovery minyak. “Dengan keberhasilan pemboran RNT-DZ7, Field Rantau tidak hanya mendapatkan tambahan produksi sebesar 120 BOPD ini, tetapi juga berhasil menahan decline (penurunan produksi rata-rata secara alamiah) per bulan yang mencapai 9%. Kami berharap pada pemboran berikutnya di Field Rantau mampu menghasilkan minyak maupun gas dengan hasil yang signifikan melebihi dari sumur RNT – DZ7 ini sehingga produksi Field Rantau dapat terus meningkat” ujar Arya Dwi Paramita Pjs Public Relation Manager PT Pertamina EP di Jakarta, Senin (31/3). Sumur RNT-DZ7 sendiri merupakan sumur pemboran keenam dari total 12 sumur pemboran yang direncanakan pada tahun 2014, dimana dari 6 sumur bor yang terdiri dari 3 sumur bor EPT dan 3 sumur EOR tersebut, 5 sumur bor sebelumnya masih membutuhkan upaya lanjutan untuk bisa memproduksikan minyak sesuai dengan target masing – masing sumur. “Untuk lapangan Rantau, produksi tambahan dari pemboran 120 BOPD sangat besar karena lapangan Rantau memiliki angka penurunan produksi alami sekitar 43% per tahun mengingat mayoritas sumur yang telah diproduksikan sejak lama dan memiliki kadar air yang sangat tinggi. Selain itu, dalam kegiatan pemboran sebelumnya hasilnya tidak menggembirakan, cenderung

tidak berhasil, banyak kendala di lapangan baik teknis maupun non teknis yang mempengaruhi perolehan minyak maupun gas” tambah Arya. Pemboran sumur RNT – DZ7 ini, memakan waktu selama 18 hari dengan titik kedalaman mencapai 809 m menggunakan Rig SkyTop milik PT. Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) dengan target produksi minyak 120 bopd dari Zona Z-800 Blok A1. Berdasarkan hasil test produksi Sumur RNT-DZ7 / P-441 dapat mengalirkan minyak mencapai 333.21 BOPD dengan jepitan 7/64 inch, tekanan kepala sumur 620 psi, dan sumur berproduksi secara sembur alam (natural flow) dengan kadar air 0%. “Pembuktian melalu uji produksi tersebut menegaskan optimisme bahwa Struktur Rantau Zona Z-800 Blok A1 masih sangat potensial untuk dikembangkan dan mengandung minyak yang sangat ekonomis. Lebih lanjut hasil produksi Minyak dari Field Rantau jenis sweet light crude dengan API 42-43 ini kemudian dikirimkan ke Pangkalan Susu, untuk selanjutnya diolah ke Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap”, jelasnya. Lebih lanjut Arya menambahkan bahwa keberhasilan pemboran RNT-DZ7 / P-441 merupakan penambah semangat ditengah tantangan mencari sumber minyak dan gas, sekaligus merupakan anugerah dari Tuhan YME, serta doa dan kerja keras banyak pihak termasuk masyarakat di sekitar area operasi, seluruh jajaran pemerintah di daerah, pekerja Pertamina EP Asset 1, Pekerja Field Rantau, Drilling Department Pertamina EP dan juga engineer yang bertugas di lapangan termasuk Tim PDSI. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

asib TKI memang mengkhawatirkan. Tidak mendapat perhatian dari pemerintah RI, apalagi pemerintah daerah. Baik TKI yang legal, apalagi yang ilegal, benar-benar berangkat dari negeri ini untuk terbuang, terbukti sejumlah TKI/TKW yang ada di luar negeri, baik di Saudi, Malaysia, dan negara-negara lainnya, mayoritas tidak mendapatkan pelayanan dan penanganan yang baik, baik oleh negeri asalnya maupun negeri tujuan mereka. Kasus yang menimpa Zainab, (48), TKW asal Kelurahan Mlajah Kecamatan Kota, Bangkalan, Madura, yang terancam hukuman pancung di Saudi Arabia, karena mengaku telah melakukan pembunuhan atas majikannya, yang tidak kunjung terbebaskan dari ancaman hukuman menakutkan itu, cukup dijadikan bukti terbaru ketidakseriusan pemerintah Indonesia. Padahal keluarga korban telah berusaha melakukan perundingan di Saudi Arabia untuk mengeluarkan Zainab dari jeratan hukuman gantung, namun upaya tersebut sepertinya tidak mendapat respon maksimal dari pemerintah RI sehingga perundingan tidak menghasilkan kabar yang baik bagi Zainab dan keluarga yang menantinya di rumah. Seharusnya pemerintah bertanggungjawab pada setiap TKI yang telah diberangkatkan ke luar negeri, terutama yang legal. Indonesia jangan hanya mengurus pemberangkatan TKI atau TKW dengan segala pembekalannya, kemudian setelah itu lepas tangan dari semua kasus yang dihadapi TKI dan TKW di negeri tujuan. Sikap semacam ini tentu tidak seharusnya dilakukan oleh Indonesia, karena tidak mencerminkan tanggungjawab pemerintah. Untuk menangani permasalahan TKI/TKW di negara tetangga, pemerintah Indonesia semestinya memasukkan setiap TKI dan TKW dalam perlindungan tenaga kerja nasional hingga internasional, paling tidak mengasuransikan mereka. Setidak-tidaknya kebutuhan finansial yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menebus para TKI dan TKW yang terlibat kasus hukum di negeri tujuan dapat tertangani secara baik, agar nasib mereka lebih terjamin, karena mereka apabila harus membunuh sejatinya untuk melindungi diri dari setiap gangguan yang mengancam jiwa raganya di negeri tujuan masing-masing. (*)

Opini

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

UN dalam Pusaran Politisasi Standar Mutu

Salam Songkem

Peduli TKI

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 No. 0332 | TAHUN III

Ujian Nasional (UN) sesungguhnya hanya salah satu sarana untuk melakukan penilaian dan untuk mengetahui apakah rumusan tujuan pendidikan yang diterjemahkan ke dalam kurikulum dapat dicapai atau tidak. Ibarat sebuah produk, UN dapat dikategorikan sebagai tools untuk mengukur mutu produk (standard of quality assurance). Ukuran tersebut harus bisa berlaku umum.

adi, ujian merupakan penerapan quality control management dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini UN tidak hanya berfungsi untuk menentukan standar kelulusan, tetapi juga untuk mengukur mutu pendidikan secara merata di tingkat nasional. Selain itu, UN juga dapat menjadi instrumen evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh terhadap sekolah, guru, siswa, dan sarana/prasarana, termasuk rancang bangun kurikulum. Dengan cara tersebut, sekolah, guru, orang tua murid, dan komite sekolah dapat secara bersama-sama menyusun strategi tindak lanjut untuk perbaikan dan penyempurnaan program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Tentunya kegagalan para siswa dalam mencapai hasil belajar tak dapat dipandang sebagai kegagalan siswa semata, tetapi lebih komprehensif dari segi pengajaran yang diberikan atau mungkin kesalahan strategi dalam melaksanakan program, terbatasnya fasilitas yang dimiliki, serta mungkin kinerja tenaga pendidik berkualitas rendah. Dilihat dari fungsinya, UN adalah bagian dari proses penilaian. Sedangkan jenis penila-

ian bisa formatif, summative, diagnostik, dan selektif. Penilaian formatif dilakukan oleh guru pada akhir program belajarmengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajarmengajar itu sendiri. Program penilaian formatif berorientasi pada proses belajar-mengajar. Melalui ini diharapkan guru dapat memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya. Adapun penilaian summative adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program dan bertujuan untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa setiap akhir caturwulan, akhir semester, atau akhir tahun. Jenis penilaian ini ingin mengukur kompetensi dalam mata pelajaran yang dinilai atau diujikan. Penilaian ini berorientasi kepada produk, bukan kepada proses. Jadi, apabila tidak kompeten dalam mata pelajaran yang dujikan atau yang dinilai, siswa dinyatakan tidak lulus. Jenis lain berkaitan dengan penilaian yaitu penilaian diagnostik. Penilaian ini bertujuan untuk melihat kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya, dan dilakukan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial (remedial teaching), dan menemukan kasus-kasus. Oleh karena itu, soal-soal dirancang untuk menemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi para siswa. Penilaian jenis ini diharapkan menjadi alat diagnosis untuk mendeteksi kelemahan-kelemahan proses pembelajaran di satu sekolah. Dalam konteks ini ujian nasional dapat berfungsi ganda sebagai penilaian summative sekaligus diagnostik. Fungsi summative dilaksanakan pada akhir program yang bertujuan untuk melihat hasil akhir belajar siswa. Hasilnya menjadi rekaman laporan kecakapan (record progress) bagi siswa dalam penguasaan materi tertentu. Sedangkan ujian sebagai fungsi diagnostik didasarkan pada penyusunan kisi-kisi soal yang didesain untuk menemukan

jenis kesulitan dan mencari kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran. Pada gilirannya, hasil ujian tidak hanya menjadi hasil prestasi siswa, tetapi sekaligus simbol keberhasilan guru, kepala sekolah, dan sekolahnya. Pro Kontra UN Kita patut menghargai pro kontra sekitar UN ini jika perdebatan tersebut murni masalah standardisasi mutu pendidikan. Karena itu, penyelenggaraan UN bukanlah hal yang tepat untuk dipertentangkan secara politis. Kecenderungan menarik masalah UN ke wilayah politik pasti akan menimbulkan korban tafsir berikutnya. Persoalan mutu pendidikan menjadi terlupakan. Jika perdebatan masalah UN hanya ditarik ke arah persoalan yang sangat teknis, yakni lembaga mana yang berhak menyelenggarakan, proses penganggaran yang lebih dahulu harus dibahas oleh DPR, prosedur aturan yang perlu ditetapkan dst, persoalan yang muncul bukan murni pengukuran kualitas pendidikan lagi, melainkan sudah melebar ke wilayah lain. Hal ini kemudian dapat menimbulkan persepsi berbeda tanpa pertimbangan mendalam kemudian menafikan bahwa ujian tidak perlu diadakan. Meskipun setiap argumentasi memiliki alasan untuk bertahan pada sikap atau pendiriannya, setidaknya kesadaran bersama diperlukan agar kualitas pendidikan tidak menjadi korban. Update terakhir tentang Human Development Index (HDI) Indonesia yang berada di posisi 107 dari sekitar 188 negara menunjukkan bahwa upaya pemulihan pendidikan harus menjadi prioritas bangsa ini ke depan. Secara ideal memang pelaksanaan evaluasi terhadap peserta didik harus diwujudkan. Pertanyaannya: Apakah jika belum mencapai penyelenggaraan

yang ideal kemudian lembaga ujian tidak perlu diadakan, sementara sistem yang lain belum ada? UN Sebagai Produk Hasil Belajar Memang hasil belajar tidak sepenuhnya bisa dievaluasi oleh UN. Namun dalam kaitan tes summative (ujian akhir), UN dapat menjadi kriteria pengukuran produk hasil belajar, karena memang pengukuran ini berorientasi kepada produk akhir, bukan proses. Mengutip pendapat tokoh psikologi pendidikan Carl Rogers `bahwa seseorang yang telah menguasai tingkat kognitif, maka perilaku seseorang sudah dapat diramalkan ke dalam ranah afektif dan ranah psikomotoriknya`. Yang terjadi di sekolah saat ini memang evaluasi hasil belajar kognitif lebih dominan, jika dibanding dengan evaluasi hasil belajar afektif dan psikomotorik. Akan tetapi, bukan berarti kedua bidang tersebut diabaikan sehingga tidak perlu dilakukan penilaian. Dari beberapa indikator kualitas pendidikan sejak reformasi bergulir tahun 1998, cukup banyak dicatat kemajuan pendidikan di tanah air. Tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, saat guru hanya mentransfer pengetahuan dan dipatok dengan target-target kurikuler. Model pembelajaran ini dengan pendekatan demokratis, mengisi banyak ruang kelas sekolah, guru, dan siswa mempunyai posisi sentral dan menjadi subjek pendidikan, sehingga prinsip pelajar tuntas (mastery learning) menjadi lebih mungkin dicapai. Model pembelajaran demokratis menuntut adanya rumusan standar nasional kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan (competency standard). Oleh karena itu, ujian akhir seperti UN yang menggunakan criteria referenced assessment tetap diperlukan.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 1 APRIL 2014 No. 0332 | TAHUN III

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

OPINI 8

e. hana diman/koran madura

KAMPANYE. PDIP sukses memerahkan Kota Malang, dengan acara kampanye akbarnya, Minggu (30/3). Sekitar 10 ribu orang berbaju merah terlihat memadati acara yang digelar di Lapangan Muliorejo, Kecamatan Sukun.

Ada Rehabilitasi Politik di PDIP SURABAYA – Pencalonan presiden (pencapresan) Jokowi adalah sebuah kabar baik bagi terjadinya rehabilitasi politik didalam partai politik khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Dari langkah itu maka semakin terbuka jalan untuk melakukan proses regenerasi politik, dimana kapasitas dan kredibilitas dari kader muda menjadi ukuran bagi rekrutmen dan promosi politik kedepan,” ujar Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi kepada Koran Madura, Senin (31/3). Menurut Airlangga Pribadi, Jokowi merupakan figur yang otentik dan kredibel untuk maju sebagai kandidat presiden dan pemimpin nasional. Hal ini memperlihatkan bahwa PDIP melalui ketua umumnya telah mendengarkan input politik yang selama ini terartikulasi di

ruang publik. "Jokowi adalah figur pemimpin baru yang belum punya dosa-dosa politik. Sementara pimpinan lain banyak yang tak bisa diterima karena punya track redord yang buruk di masa lalu," ujar dosen Universitas Airlangga ini. Terkait dengan isu calon wakil presiden (cawapres) yang diusung mendampingi Jokowi, lanjut Airlangga Pribadi, terlebih dahulu harus melihat konstelasi politik yang berlangsung pasca pemilihan legislatif. “Apabila suara dukungan atas PDIP melebihi 30%, maka PDIP dapat pula membangun

Dari langkah itu maka semakin terbuka jalan untuk melakukan proses regenerasi politik, dimana kapasitas dan kredibilitas dari kader muda menjadi ukuran bagi rekruitmen dan promosi politik kedepan,”

Airlangga Pribadi

Pengamat Politik Universitas Airlangga Surabaya eksperimentasi dengan mengusung cawapres dari partainya sendiri dan menawarkan partai lain dalam koalisi dengan konsesi jabatan setingkat menteri,” je-

lasnya. Airlangga Pribadi mengatakan, cawapres yang dapat diusung adalah figur-figur muda seperti Puan Maharani, Tri Rismaharini atau Ganjar Pranowo. “Munculnya figur tersebut akan membawa angin segar. Namun demikian, untuk mendapat dukungan luas publik, PDIP juga harus menampilkan daftar kabinet muda bayangan kepada publik. Sehingga publik dapat mengukur performa pemerintahan mendatang,” ujarnya. Namun, apabila suara yang didapatkan oleh PDIP berkisar kurang dari 30%, lanjutnya, maka langkah strategis yang diambil oleh PDIP adalah menggandeng partai lain dalam koalisi pilpres, dan menawarkan jabatan cawapres ke eksternal partai. “Sampai saat ini yang realis-

tis dan strategis untuk menjadi mitra strategis adalah elite dari Partai Golkar. Mengingat apabila menggandeng partai lain seperti Demokrat maka citra PDIP sebagai alternatif dari rezime saat ini menjadi melemah. Sementara didalam tubuh Golkar ada tokoh-tokoh yang cukup populer dihadapan publik yang pantas menjadi cawapres seperti Jusuf Kalla maupun Akbar Tanjung,” jelasnya. Sebelumnya, menjelang pemilu ini, nama Jokowi semakin santer diwacanakan untuk ikut dalam pertarungan kursi RI 1, bahkan muncul wacana duet dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan Jokowi. Duet tersebut dinilai memiliki nilai jual pada pemilihan presiden (pilpres) nanti. Sebab keduanya memiliki track record yang baik. = E. HANA DIMAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

Hadapi Pasar Global 2015 SURABAYA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama ini hanya berwenang dalam penegakan hukum, penyampaian saran, pertimbangan kepada pemerintah dan pengawasan merger, kali ini akan membantu kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menghadapi pasar bebas ASEAN pada tahun 2015 dengan mempersiapkan pengawasan program kemitraan UMKM terutama di bisnis waralaba. "Namun, dengan adanya mandat baru maka tugas kami menjadi bertambah yaitu pengawasan terhadap implementasi program kemitraan," kata Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri KPPU Pusat, Dendy Rahmad Sutrisno di Surabaya, Senin (31/3). Menurut Dendy, penambahan tugas yang diemban KPPU berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. "Kebijakan itu memberi kewenangan kepada KPPU untuk mengawasi kemitraan antarpelaku usaha UKM dengan pengusaha besar," ujarnya. Sementara itu, lanjut Dendy, bentuk kemitraan yang dimaksud yakni antara pengusaha asing dengan pengusaha lokal dan bisa antarpengusaha lokal. Dengan begitu pihaknya memerlukan prosedur penanganan khusus. "Bahkan, perlu advokasi dan edukasi, khususnya UMKM," imbuhnya. Mengenai penerapan kebijakan itu, tambah dia, KPPU menyusun Sistem Operasional Procedure (SOP) di kalangan internal dan menyusun kerangka kerja sama dengan kementerian teknis, yakni dengan Kemente-

rian Koperasi dan UMKM. "Tidak menutup kemungkinan dilaksanakan dengan beberapa kementerian lain. Kami harap komunikasi dengan kementerian terkait berjalan lancar dan SOP bisa rampung tahun ini," jelasnya. Dendy optimistis, melalui kebijakan baru tersebut KPPU mampu menaikkan posisi tawar mitra kecil yaitu UMKM terhadap mitra dominan mereka. Tujuannya, supaya kerja sama yang dibuat tidak merugikan UMKM seperti ketika ada satu UMKM yang melakukan kontrak dengan ritel besar untuk menyuplai komoditas tertentu ke gerai mereka harga harus sesuai harga pasar. "Jika harga di pasar naik ya ikut naik, walaupun tidak banyak. Jangan kemudian pihak ritel menekan UMKM untuk tidak menaikkan harga dengan alasan kontrak awal harga sudah ditetapkan," ujarnya. Kalau dalam pengawasan ditemukan implementasi yang tak sesuai aturan, lanjut dia, KPPU diberi kewenangan untuk melakukan penindakan. Pada tahap awal pihaknya akan memberikan teguran hingga tiga kali. Jika pengusaha tidak berubah maka dilakukan penegakan hukum sesuai prosedur. = G. ARMADIANTO SEMERU

g. armadianto semeru/koran Madura

HASIL KARYA. Replika Pak'e dan Si Mbok minum jamu tradisional menjadi favorit dari hasil karya UMKM yang dipamerkan di Mirota Batik dan Handicraft Surabaya.

g. armadianto semeru/koran Madura

PASANG AC. Dua pekerja PT. Kereta Api Daops 8 Surabaya memasang Air Conditioner (AC) di gerbong penumpang ekonomi di Depo Kereta Sidotopo. Sebanyak 23 gerbong kelas ekonomi tujuan jarak jauh dipasangi AC untuk mendukung program larangan merokok didalam kereta maupun untuk mengurangi jumlah pedagang asongan yang kerap berjualan diatas kereta ekonomi.

KERETA API EKONOMI

Penumpang Nikmati Tarif Murah SURABAYA – Penumpang kereta api kelas ekonomi mulai hari ini (1/4) bisa menikmati tarif yang lebih murah. Per 1 April 2014 tarif kereta api kelas ekonomi turun hingga 57 persen. Sebab, subsidi public service obligation (PSO) Rp1,224 triliun telah dikucurkan pemerintah. Pencairan dana PSO itu berdasarkan Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) yang telah ditandatangani Pemerintah dengan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) pada 3 Maret lalu. “Jadi tariff penumpang kereta api kelas ekonomi sudah disubsidi,” ujar Manager Humas PT KAI Daops 8 Surabaya, Sri Winarto dihubungi Koran Madura, Senin (31/3). Harga penyesuaian setelah adanya PSO ini, berlaku untuk keberangkatan tanggal 1 April 2014 untuk KA jarak jauh. Sedangkan KA lokal mulai 1 Januari 2014, dan berlaku single tarif (tarif mengacu tarif terjauh) untuk semua KA yang mendapat penugasan dari Pemerintah (subsidi). Bagi masyarakat yang sudah memesan tiket KA ekonomi jarak jauh untuk keberangkatan 1 April dan dikenai tarif nonsubsidi, selisih bea tarif akan dikembalikan sesudah penumpang tersebut melakukan perjalanan atau uang selisih diberikan di stasiun tujuan. "Dan tiket tersebut telah mendapat verifikasi (dicap stempel basah tarif baru) oleh petugas

Boarding di Stasiun keberangkatan," jelasnya. PSO adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat atas selisih tarif KA yang ditetapkan oleh PT KAI dan tarif yang ditentukan oleh Pemerintah. Subsidi diberikan dengan harapan masyarakat, khususnya kelas menengah kebawah, mendapatkan layanan transportasi KA yang nyaman dengan tarif terjangkau. Dengan ditandatanganinya kontrak penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO) bidang angkutan KA pelayanan kelas ekonomi tahun anggaran 2014 antara Dirjenka dengan PT KAI No. PL.102/A.41/DJKA/3/14 dan HK.221/III/1/KA-2014 tanggal 3 Maret 2014 ini, PT KAI berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik tahun anggaran 2014 melalui Keputusan Menhub No. KP 1389 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penugasankepada PT KAI untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Angkutan Orang dengan KA Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2014. Tahun 2014 ini subsidi penumpang KA kelas ekonomi sebesar Rp 1,224 triliun. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 682 miliar. Di wilayah Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya, KA yang mendapat subsidi, antara lain,

KA Matarmaja (Malang - Jakarta Pasarsenen), KA Gaya Baru Malam Selatan (Surabaya Gubeng - Jakarta Kota), dan KA Pasundan (Surabaya Gubeng - Bandung). Di samping itu KA Kertajaya (Surabaya Pasarturi - Tanjung Priok), KA Tawang Alun (Malang - Banyuwangi), KA Penataran (Surabaya - Malang - Blitar), dan KA Dhoho (Surabaya - Kertosono - Blitar). Selanjutnya KA Komuter (Surabaya - Porong), KA (Komuter Surabaya - Lamongan), KA KRD (Surabaya - Kertosono), dan KA KRD (Surabaya - Bojonegoro). Pengamat kereta api dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Joko Setyowarno menyambut baik cairnnya dana subsidi kereta api kelas ekonomi tersebut. Dengan demikian masyarakat bisa menikmati tarif yang lebih murah. Namun dia juga berharap pemerintah memperhatikan tingkat keselamatan perlintasan kereta. “Masih ada 929 perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang tidak dijaga,’’ ungkapnya kepada Koran Madura, Senin (31/3). Dari jumlah itu sebanyak 408 di antaranya merupakan perlintasan tidak resmi. Perlintasan seperti itu cenderung terus bertambah seiring dengan pertumbuhan area permukiman. Banyak masyarakat yang membangun rumah di sekitar rel kereta membuat jalan pintas. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

SURABAYA - Puluhan karyawan Kebun Binatang Surabaya memprotes kebijakan Direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang mengatur usia pensiun karyawan. Salah seorang pegawai KBS Maidi mengatakan protes terkait dengan aturan baru yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2012 yang mengatur tentang usia pensiun karyawan. "Usia pensiun karyawan dibatasi sampai 56 tahun. Padahal sebelumnya ditetapkan 60 tahun sebagai usia pensiun," katanya usai menggelar aksi di depan KBS. Menurut dia, aturan ini dibuat sepihak karena pegawai tidak pernah diajak musyawarah. "Kita ini

Karyawan KBS Protes Aturan Usia Pensiun juga belum dikasih tahu isi perda itu, tapi yang jelas kami keberatan dengan usia pensiuan 56 tahun," ujarnya. Maidi yang sudah 37 tahun bekerja di KBS mengaku kecewa dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Hal ini sangat berhubungan dengan dipilihnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai pengelola. Dia bercerita saat itu karyawan meminta perlindungan kepada wali kota karena internal KBS tidak kondusif. Tapi ternyata, Pemkot Surabaya bertindak sewenang-wenang.

"Bu Risma kesini karena karyawan minta perlindungan, tahutahu ada aturan seperti ini, kita kecewa dengan pemkot," katanya. Akibat perda tersebut, lanjut dia, saat ini ada sekitar 30 karyawan yang terancam pensiun. Rinciannya, sebanyak 18 orang usia antara 56-59 tahun dan 12 orang lainnya berusia 60 tahun. Selain memprotes usia pensiun, mereka juga menagih tali asih pensiun. Sesuai dengan tradisi pengelola sebelumnya, karyawan yang mengabdi selama 25 tahun pada saat akan pensiun mendapat lencana sebagai tanda teri-

g. armadianto semeru/koran madura

KEMUDAHAN. Pengusaha sekaligus nasabah salah satu Bank mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan usahanya yang rata-rata bergerak di sektor perdagangan, toko kelontong, industri rumahan, serta jasa.

UMKM Terganjal Perizinan SURABAYA – Pembiayaan, teknologi, dan inovasi produk, serta riset pasar atau manajemen merupakan tiga hal yang harus diselesaikan untuk mengangkat kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ) di Jawa Timur.

“Jika kita abaikan, UMKMUMKM kita bakal kelimpungan menghadapi persaingan global,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin Jatim, M Rizal, Senin (31/3). M Rizal mengatakan, ka-

ma berupa emas seberat 25 gram. Sebab, 10 karyawan yang sudah pensiun belum mendapatkan hal itu. "Sejak lama itu, sudah menjadi tradisi di KBS, mulai zamannya pak Stany Subakir sudah ada tali asih, lah sekarang tidak ada," katanya. Karena itu, Maidi berharap Wali Kota Surabaya turun tangan untuk mengatasi kekacauan karyawan KBS. Dia ingat betul, sebelum KBS dipegang Pemkot, Wali Kota Surabaya berjanji tidak akan mengurangi hak karyawan sedikitpun dan tidak akan me-

mensiunkan karyawan sebelum usia 60 tahun. "Saya tahu persis itu, dulu Bu Risma sampai bilang beberapa kali, ya mudah-mudahan Bu Risma tidak ingkar janji," katanya. Sementara itu, Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Fuad Hasan bersikukuh akan melaksanakan perda tersebut karna tidak memiliki kewenangan untuk merevisi perda yang dibuat oleh Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya. "Intinya saya akan tetap menjalankan perda karena itu amanah," katanya. Fuad menegaskan direksi KBS tidak bisa menampung aspirasi karyawan tentang usia pensiun. Selain itu, direksi juga tidak bisa memberikan tali asih berupa emas seberat 25 gram. "Tali asih itu tidak ada cantolan hukumnya, biayanya mau diambil dari mana tidak ada, jadi tidak bisa," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

din menilai pemerintah terlalu berbelit untuk pembiayaan. Keberadaan agunan dan lama bisnis kerap menjadi ganjalan karena persyaratan sangat ketat. Apalagi, banyak pengusaha UMKM yang sebenarnya bisnisnya sangat layak usaha namun dinilai tidak bankable hanya karena masalah agunan atau lamanya berbisnis. “Untuk itu Kadin mengusulkan ada sinergi pembiayaan antara program pemerintah, perbankan, dan Program Kemitraan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” ungkapnya. Sementara persoalan teknologi dan inovasi produk terlihat karena UMKM sering kebingungan ketika berhadapan dengan ekspansi produk dari pabrik-pabrik yang lebih besar dan mapan. “Harus ada pendekatan teknologi dan penumbuhan budaya inovasi. Kadin Jatim telah membentuk Kadin Institute yang fokus untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui pendekatan teknologi,” ujarnya. Sedangkan untuk riset pasar, M Rizal menilai selama ini, berjalannya usaha UMKM nyaris tak didukung dengan riset pasar yang memadai terkait model promosi, peluang pasar, pesaing, barang substitusi dan komplementer atas produk-produk pengusaha muda, selera konsumen, tren pasar, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Kondisi ini membuat ekspansi bisnis UMKM sangat terbatas. Tanpa dukungan riset pasar, sulit bagi pengusaha pemula untuk bisa mengetahui apa yang dibutuhkan pasar. ”Ini diperparah dengan manajemen UMKM yang tidak bagus,” jelasnya. Dalam pertarungan ekonomi bebas dunia, UMKM di Jatim men-

jadi penyumbang 45% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menyerap sekitar 60% kredit perbankan di Jatim. Dengan daya serap ini, seharusnya UMKM menempati posisi yang istimewa dalam struktur perekonomian. “Proses perizinan yang sulit merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam membina UMKM,” ujarnya. Padahal, hasil penjajakan pasar pengusaha-pengusaha Jatim ke sejumlah provinsi, UMKM di Jatim memiliki hasil yang bagus. Pada 2013, UMKM menghasilkan transaksi sebanyak Rp214 miliar. “Ini yang harus ditingkatkan, jika memakai riset bagus maka akan menghasilkan output yang bagus pula,” papar M Rizal. Pakar Ekonomi Universitas Widya Kartika (UWIKA) Surabaya, Murpin Josua Sembiring mengatakan, hingga saat ini pemerintah tidak serius memperhatikan UMKM. Ia mengaku banyak mendapat keluhan dari UMKM tentang perizinan yang sulit. Saat mengajukan izin, mereka ditolak tetapi tidak diberitahu kekurangan yang menyebabkan proses perizinan ditolak. ”Ini yang membuat UMKM banyak yang gulung tikar. Mereka merasa diabaikan,” ujar Josua Sembiring. Belum lagi, mereka bertarung dengan sindikat perdagangan. Dimana barang-barang UMKM dilarang masuk supermarket atau mal. Padahal, secara kualitas barang dari UMKM sudah layak untuk dijual. Namun, tidak ada gerakan nyata dari pemerintah untuk memperjuangkan mereka. Pemerintah, lanjut Josua Sembiring, harus serius untuk membina UMKM. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

Masyarakat Jangan Salah Pilih Tidak itu saja, Mat Mochtar, SURABAYA - Elemen masyarakat Gerakan Rakyat Surabaya juga berharap pemilih di kota ini mengimbau warga kota ini tidak salah memilih calon legistidak memilih politisi busuk yang lator pada Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014. selama ini diduga hanya meman"Kalau salah memilih maka akibatnya fatal selama lima tahun. Masyarakat pasti sudah cerdas dan tahu mana yang baik serta mana tidak," kata Ketua Gerakan Rakyat Surabaya (GRS) Mat Mochtar, saat silaturahmi di Posko Pemenangan Caleg DPRD Surabaya, HM. Taufiq, Senin (31/3). Menurut dia, semakin

dekatnya hari H pencoblosan Pemilu 2014 maka semakin dekat pula sejumlah upaya kecurangan-kecurangan dari oknum dan kelompok tertentu. Ia berharap masyarakat yang mengetahui tidak segan-segan melaporkan kepada pihak berwenang seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

faatkan jabatan. "Tidak sedikit contohnya politisi-politisi yang diduga berkuasa hanya karena jabatan. Rakyat harus benar-benar bisa membedakan, mana yang terbaik," kata pria yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersebut. Di bagian lain, Kepada HM. Taufiq, Mat Mochtar berpesan

untuk amanah dan tidak meniru ulah politisi busuk yang nantinya semakin menyengsarakan rakyat. Apalagi saat ini tidak sedikit muncul caleg-caleg baru yang bisa dipercaya. "Tidak ada yang tidak mungkin selama kita sebagai ummat beriman tak pernah berhenti berikhtiar dan berdoa. Saat sudah duduk sebagai wakil rakyat, jalankan amanah dan tidak mengkhianati progra-program yang sudah dijanjikannya," kata dia kepada HM. Taufiq.

Sementara itu, HM. Taufiq mengaku akan berupaya tidak termasuk menjadi salah satu politisi busuk dan pro terhadap rakyat dengan mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan pribadi maupun partainya. "Terima kasih kepada dukungan dan doa selama ini. Jika nantinya terpilih maka hal tersebut merupakan amanah dan harus dipertanggungjawabkan," kata caleg nomor urut 11 Dapil I DPRD Surabaya dari PPP itu. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

LIMBAH

Cegah Kenaikan Volume Sampah Domestik SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya pencegahan kenaikan volume domestik atau rumah tangga dengan menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri dengan model 3R ("reuse, reduse and recicle"). Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya Chalid Buchari menjelaskan pengertian "reuse" berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya, "reduce" berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah dan "recycle" berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. "Model 3R terbukti mampu mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Surabaya," katanya. Menurut dia, volume sampah di Surabaya sebagian besar berasal dari rumah tangga. Namun, setelah ada proses pemilahan yang dilakukan oleh masyarakat di kampungkampung jumlah sampah rumah tangga menurun. Chalid mengatakan volume sampah rumah tangga tiap hari sekitar 1.149 ton atau sekitar 75 persen dari total volume sampah di Surabaya. Sementara 25 persen dari volume sampah yang terkumpul merupakan sampah industri yang berasal dari mal, apartemen dan restoran. Melalui mmodel 3R, lanjut dia, volume sampah rumah

tangga menurun hingga 100 ton per harinya. Sebaliknya untu sampah industri terus mengalami peningkatan. "Kalau sampah industri naiknya di kisaran 15 ton," katanya. Dengan turunnnya sampah rumah tangga, menunjukkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannnya meningkat. Di sisi lain dampak positif menurunnya sampah rumah tangga adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini, lanjut dia, dikarenakan pengelolaan sampah melalui proses pemilihan yang kemudian disetorkan ke bank-bank sampah menambah pendapatan bagi masyarakat setempat. "Perekonomian masyarakat meningkat, karena bank sampah meningkat. Dan kualitas lingkungan di kampung juga meningkat," ujar Chalid. Chalid menambahkan untuk meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan sampah saat ini tengah disusun raperda sampah. Dalam raperda tersebut akan diatur pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Peran masyarakat dalam pengelolan sampah tersebut memegang peran yang sangat penting. Untuk itu, menurut Chalid karena sampah industri terus bertambah seiring meningktakan sektor usaha melalui perda sampah, nantinya pengelola bisnis dikenai kewajiban untuk memilah sampah yang dihasilkan oleh tempat usahanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/muhammad adimaja

PKB SIAP BERKOALISI DENGAN PARTAI OPOSISI. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Muhaimin Iskandar (kanan) bersalaman dengan Mantan Ketua MK Mahfud MD (kiri) usai menghadiri Tahlilan Peringatan 40 hari wafatnya KH Sahal Mahfud, di Gedung DPP PKB, Jakpus.

PEMILU

DPC PKB se-Jatim Inginkan Duet Mahfud-Muhaimin SURABAYA - Sejumlah Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seJawa Timur menginginkan duet Mahfud MD-Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden RI 2014-2019. "Kami datang menyampaikan aspirasi hasil kesepakatan bersama DPC-DPC PKB se-Jatim yang mendukung duet MahfudMuhaimin (MM)," ujar juru bicara DPC-DPC PKB se-Jatim, Adib Makarim, saat menyerahkan dukungannya ke kantor DPW PKB Jatim di Surabaya, Senin. Pihaknya mendesak DPW PKB Jatim menerima aspirasi dan menyampaikannya ke DPP agar mendukung pencalonan pasangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Ketua Umum DPP

PKB sekaligus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurut pria yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Tulungagung itu, dukungan tersebut disepakati saat pertemuan dengan seluruh Ketua DPC se-Jatim di Surabaya pada 27 Maret 2013. "Hasil keputusan dukungan duet terhadap Mahfud-Muhaimin itu berasal dari aspirasi masyarakat bawah, masyayikh NU dan tokoh masyarakat," kata dia. Selain itu, pertimbangan utama mendukung Mahfud MD sebagai Capres PKB karena representasi sosok yang lengkap dan berpengalaman. Mahfud juga pernah duduk di legislatif sebagai anggota DPR RI, di eksekutif sebagai Menteri Pertahanan dan di yudikatif sebagai Ketua MK. "Bahkan, Mahfud juga dikenal sebagai akademisi pakar hu-

kum tata negara di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta," kata Adib. Sedangkan, lanjut dia, Muhaimin Iskandar dinilai layak karena merupakan cucu salah satu pendiri NU dan teruji integritasnya. Muhaimin juga dianggap sosok sederhana, merakyat serta komitmen dengan NKRI dan politik kebangsaan. Sementara itu, sejumlah DPC PKB yang ikut menyampaikan aspirasi ke DPW antara lain DPC PKB rabaya, Ngawi, Magetan, Lamongan, Kediri, Nganjuk, Batu, Trenggalek dan Mojokerto. Sekretaris DPW PKB Jatim Thoriqul Haq mengaku terkejut adanya desakan aspirasi dari DPC-DPC se-Jatim yang ingin mendeklarasikan pencalonan duet Mahfud-Muhaimin. = ANT/ OLEH FIQIH ARFANI/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 1 APRIL 2014|NO. 0332|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 1 APRIL 2014 NO. 0332 | TAHUN III

Nyepi

Tengger Gelap Gulita

MATA AIR: Ronggojalu sebagai sumber air milik Kabupaten Probolinggo untuk mensuplai PDAM Kota Probolinggo

PDAM Kota Dinilai Bandel

PROBOLINGGO – Sejak Minggu (30/3) kemarin, kawasan Tengger Bromo, Kabupaten Probolinggo terlihat sepi. Hal ini dikarenakan warga tengah merayakan hari raya Nyepi. Tak hanya di jalan-jalan, di pasarpun tidak seperti hari-hari sebelumnya. Salah seroang warga setempat, Hari Purnomo menjelaskan, semua warga Tengger yang beragama Hindu sejak Minggu malam tengah merayakan nyepi. “Semua warga Tengger tidak ada yang keluar rumah,” tandasnya kepada wartawan, Senin (31/3). Menurut dia, saat merayakan nyepi tersebut, tidak seorangpun warga yang memeluk agama Hindu keluar rumah. Tak heran, jika jalan-jalan di kawasan Tengger Bromo terlihat sepi. Bahkan, saat malam haripun semua rumah-rumah terlihat sunyi. Begitu pula, listrik dipadamkan, sehingga suasananya petengan. Hari menjelaskan, di kawasan Tengger itu ada beberapa desa yang warganya sedang merayakan hari nyepi. Mereka baru bisa keluar rumah Selasa (1/4) besok pagi. “Jadi di kawasan Tengger itu semua aktifitas lumpuh,”katanya. Saat merayakan Nyepi tersebut, semua warga

tidak bisa diganggu. Karena sedang memohon kepada Tuhan untuk menyucikan Bhuana Alit atau alam manusia. Termasuk sang dukun Tengger, Sutomo. Koran Madura sendiri mencoba menghubungi dukun Tengger, Sutomo. Ternyata beberapa kali dihubungi ponsel dukun Sutomo hanya terdengar dering aktif dan tidak diangkat. “Mereka tidak bisa diganggu karena sedang lelaku,” katanya lagi. Meski warga Tengger kini sedang merayakan Nyepi, namun kondisi obyek wisata Bromo masih tetap normal. Para pengunjung masih terlihat seperti biasanya. Salah seorang pedagang di kawasan Bromo, Misnaji mengatakan, di hari Nyepi tahun ini tidak berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang datang. Bahkan, banyak wisatawan mancanegara yang semakin tertarik dengan kondisi seperti ini. “Pengunjung Bromo biasabiasa saja,” katanya. Menurut dia, warga Tengger yang sedang merayakan Nyepi tidak akan keluar rumah. Namun ada sebagian pula yang sedang melakukan aktifitas seperti biasanya. =Muhammad Sugianto

Belum Bayar Kontribusi PROBOLINGGO – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Probolinggo dinilai bandel. Pasalnya, hingga saat perusahaan plat merah tersebut belum juga membayar kontribusi terhadap Pemkab. Hal ini disampaikan Dirut PDAM Kabupaten Probolinggo, Bambang Laksmono kepada wartawan, Senin (31/3). “Sampai sekarang PDAM Kota Probolinggo belum juga membayar kontribusi,” tandasnya. Kontribusi dimaksud terkait pengambilan air yang selama ini mengambil dari sumber mata air Ronggojalu, Kecamatan Leces yang nota bene milik Pemkab Probolinggo. Bambang menyampaikan, persoalan kontribusi PDAM Kota itu sudah seringkali dipertanyakan oleh kalangan dewan.Intinya, PDAM Kota tetap dikenai kontribusi soal pengambilan air tersebut. “Saya sendiri sudah melakukan komonikasi dengan pihak

PDAM Kota,” terang Bambang. Hasil komunikasi itu, PDAM Kota berjanji akan membayar kontribusi tersebut sejak Januari 2014 kemarin. Namun, faktanya hingga saat ini kontribusi itu belum juga terbayarkan. “Pengambilan air itu sudah diatur oleh Perda dan Undang-Undang. Jadi dasar hukumnya sudah jelas,” katanya. Sayangnya, Bambang sendiri tidak menjelaskan berapa besarnya kontribusi PDAM Kota Probolinggo yang harus dibayar ke Pemkab. Menurut Bambang, salah satu alasan PDAM Kota Probolinggo tidak membayar kontribusi tersebut, karena pengambilan air di Ronggojalu tersebut sudah sejak jaman Belanda. Meski demikian,

dalih itu tidak bisa dijadikan alasan pembenaran. Karena Ronggajalu sudah jelas milik asset Kabupaten Probolinggo. Sementara itu, saat disinggung soal berapa target pelanggan PDAM Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2014, Bambang dengan enteng menjawab sebanyak 3000 pelanggan. Bahkan, belum genap setahun PDAM yang dipimpinnya sudah terlihat perubahannya. “Sekarang pelanggan PDAM Kabupaten itu sebanyak 19.500 pelanggan,” katanya. Jika target itu bisa diraih tahun ini, maka jumlah pelanggan menjadi 22.500 pelanggan. Dia menambahkan, untuk menambah pelanggan tersebut, pihaknya tidak memperioritas satu wilayah. Namun semua wilayah yang bisa dijangkau dengan saluran PDAM menjadi perioritas PDAM dalam hal pelayanan yang lebih maksimal. =Muhammad Sugianto

HENING: Suasana kawasan Tengger Bromo Kabupaten Probolinggo sepi karena tengah merayakan hari raya Nyepi.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 NO. 0332| TAHUN III

Sejumlah Masalah Kota Menjadi Sorotan Menyangkut Pelaksanaan Pileg, Kriminalitas, dan Infrastruktur PROBOLINGGO – Harus disadari pembangunan kota tidak akan dapat berjalan efektif tanpa adanya jaminan situasi kondusif dan stabil di tengah-tengah masyarakat. Keamanan dan ketertiban umum tentunya menjadi prasyarat pembangunan kota. Untuk itulah koordinasi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) harus terus ditingkatkan. Demikian dikatakan Kapolres Probolinggo Kota, AKBP.Iwan Setiawan, dalam sinergitas dan kemitraan Pemkot Probolinggo bersama SKPD dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), di Puri Manggala Bhakti, kemarin. AKBP. Iwan Setyawan mengutarakan sejumlah permasalahan yang diharapkan dapat diselesaikan atau dihadapi bersama. Menurutnya, sekecil apapun potensi permasalahan harus diselesaikan dan sebesar apapun permasalahan itu kalau dihadapi bersama akan mudah diatasi. Adapun dalam catatannya, AKBP Iwan Setyawan mengutarakan sejumlah permasalahan mengamankan, karena tanggal 9 April ada agenda nasional, yakni Pemilu Legislatif. Hasil evaluasi kampanye aman dan kondusif. Namun masih ada kekurangan yang wajar. Sedangkan rencana pendistribusian logistik pemilu legislatif, masih banyak puluhan ribu surat suara yang rusak. ”Saya minta untuk segera diantisipasi oleh pihak KPU Kota Probolinggo, karena dampaknya kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan permasalahan itu sebelum hari H,”pintanya. Selain itu honor petugas Linmas, jangan sampai menjelang hari tenang tidak terbayar, dan sudah dipastikan terbayar. Karena mereka akan bertugas di 661 tempat pemungutan suara (TPS), dan anggota Polres Probolinggo Kota hanya berjumlah 400 personil. Belum lagi, dari 400 personil tidal semua dilibatkan, karena wilayah hukum Polres Probolinggo Kota melebar sampai diwilayah Kabupaten Probolinggo, yakni Kecamatan Wonomerto, Sumberasih dan Tongas.“Saya mohon kepada Walikota Hj.Rukmini, apa bisa memastikan anggota Linmas yang akan bertugas di 661 TPS sudah ada anggarannya,”tanya Iwan Setyawan. Lebih jauh Iwan Setyawan menjelaskan masalah penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) secara terpadu tanggal 5 April menjelang masa tenang. Pihaknya berharap agar Parpol ikut berpartsisipasi menurunkan APKnya

sendiri. Merebaknya isu santet menjadi perhatian yang serius untuk segera di antisipasi. Merembatnya isu tersebut, berawal dari kejadian Paiton, Wonomerto hingga masuk ke wilayah Wonoasih Kota Probolinggo. “Saya mohon bantuan MUI, Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena masalah ini bukan hanya peran pihak kepolisian saja, melainkan peran kita semua sebagai warga masyarakat,”kata AKPB, Iwan Styawan. Tak hanya permasalahan menjelang Pileg 9 April mendatang yang menjadi perhatian, masalah

untuk membuat Standar Operasional Prosedur terpadu antara Pemkab Probolinggo dan Pemkot Probolinggo untuk mengatasi masalah emergency. “Kami siap memfasilitasi MoU antara Pemkab dan Pemkot Probolinggo untuk menangani masalah bencana di Pulau Gili Ketapang,”paparnya. Selanjutnya mengenai permasalahan tertib berlalu lintas. Setiap malam Minggu banyak anak muda dari wilayah Kabupaten Probolinggo masuk ke Kota Probolinggo yang menggunakan knalpot brong. Dan menjamurnya kedai kopi terindikasi ada peredaran minuman keras (miras), sehingga dampaknya berani melawan polisi. “Saya berharap di sejumlah titik, seperti jalan Cokroaminoto, Mastrip, KH.Genggong, Pahlawan, PB.Sudirman, Soekarno Hatta, dan lain sebagainya, yang dilewati kendaraan sepeda motor dengan knalpot brong dipasang kamera CCTV. Ini akan meminimalisir permasalahan agar kami bisa secepatnya bertindak sebe-

juga mendapat perhatian khsus dari AKBP. Iwan Setyawan. Pasalnya, sistem pengamanan yang dipakai para peternak tidak standart. “Ini salah satu permasalahan yang harus diperhatikan. Kami ada ide untuk pemkot Probolinggo agar membuat program Kandangisas,”terangnya. Terakhir, masalah maraknya peredaran miras yang terjadi di wilayah Kota Probolinggo, seperti di Jalan Letjend Soeprato, dan Jalan Brigjend Katamso. Dan jalan lingkar utara (JLU) yang rusak berat, serta masalah peredaran narkoba menjadi perhatian serius Polres Probolinggo Kota. Menangapi hal itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo, H.Sulaiman, mengapresiasi Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan yang telah memaparkan sejumlah masalah di Kota Probolinggo. Pihaknya berjanji akan mendukung, dan berharap kepada Pemkot Probolinggo untuk segera menindaklanjuti den-

pembahasan APBD bisa berjalan berkesinambungan. Karena kita di dewan punya tanggungjawab kepada masyarakat. “Insyaallah pembahasan revisi perda Miras akan muncul sebagai pembahasan perda inisiatif. Ini akan masuk masa sidang pertama pembahasan di dewan,”tegas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Secara terpisah, Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini, menyatakan akan segera menugaskan Kesbangpol Linmas untuk segera menindaklanjuti realisasi anggaran petugas Linmas yang diterjunkan di 661 TPS. Soal permintaan perda Miras agar direvisi, dan transportasi ke Pulau Gili Ketapang jika terjadi bencana alam, pihaknya menyatakan agar segera dilakukan koordinasi. “Saya berharap bahwa sinergitas antara Pemerintah Kota Probolinggo berjalan dengan baik dan komunikasi dengan FKPD terus berlangsung. Hal tersebut demi mewujudkan Kota

keberadaan Pulau Gili Ketapang yang berdekatan dengan wilayah Mayangan Kota Probolinggo ketika terjadi bencana alam. Pihaknya memberikan ide

lum terjadi,”tandas AKPB.Iwan Setyawan. Soal maraknya pencurian hewan, dampak kekalahan Kepala Desa yang mengikuti Pilkades

gan kinerja yang nyata. Hal ini akan menjadi pembahasan bersama di dewan, baik itu pembahasan menyangkut program pembangunan, perda, dan

Probolinggo yang lebih kondusif dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” terang Walikota Probolinggo. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 1 APRIL 2014|NO. 0332|TAHUN III

Makhluk itu Kelelawar Pesugihan?

Perbuatan TAK SOPAN

Seharusnya Pelajar Tak Berbuat Amoral

Warga Mengaku Banyak Kehilangan Uang PROBOLINGGO - Warga Kedung Sari Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dihebohkan dengan penemuan kelelawar oleh salah satu warga. Kelelawar yang berhasil ditangkap warga tersebut, diduga mahluk jadi-jadian yang biasa disebut ”Kelelawar Pesugihan”. Binatang yang ditangkap oleh Djalil (52) itu terbilang aneh. Sebab jenis binatang kalelawar itu memiliki jenis warna yang berbeda dengan warna kelelawar biasanya. Kelelawar yang ditangkap berwarna orange dengan sayap bergaris hitam. Dari penangkapan itu, menjadi tontonan

warga sekitar. Sebelum tertangkapnya hewan malam itu, banyak warga di desa yang mengaku kehilangan kehilangan uang. Rata-rata uang yang hilang mencapai Rp 50 ribu hingga Rp 250 ribu.”Hewan ini masuk ke dapur rumah saya. Dan sudah dua kali kelelawar aneh

masuk ke rumah. Uang saya hilang, meski sudah saya simpan di dalam kamar,” kata Djalil, kepada wartawan Senin (31/3/). Djalil, berhasil menangkap makhluk yang dinilai gaib tersebut, pada Minggu (30/3) malam sekitar pukul 22.45 WIB. Bahkan cara menaklukan hewan itu tidak seperti kabanyakan orang. Dia tidak harus memakai busana alias dengan cara telanjang. Sedangkan alat yang digunakan dalam menaklukannya menggunakan sapu Lidi. “Saya sempat bertanya kepada beberapa paranormal, kalau mau menangkap kelelawar (PokKopok) harus telanjang bulat. Makanya, saya langsung mencoba setelah kelelawar ini masuk lagi ke dalam rumah saya,”jelasnya. Dalam penangkapannya, ia hanya seorang diri tanpa ada bantuan dari orang lain, temasuk istri dan saudaranya. Hasilnya, hewan yang diduga di kirim oleh orang lain itu berhasil di tangkapnya. Kemudian mengurungnya dalam toples.”Saat di tangkap, saya kebingungan mau di letakkan di mana, istri saya langsung mengambil Toples. Kemudian saya letakan di dalamnya,”tandas Djalil. Amin Haddar salah satu warga setempat mengungkapkan, kalau di desanya kerap kali warga resah karena kehilangan uang.”Saya sendiri juga merasakan kehilangan uang, setelah di simpan di dalam kamar. Mungkin binatang ini yang meresahkan warga,”pungkasnya. =Mahfud Hidaya tullah

KETERLALUAN: Dua pelajar yang diduga melakukan perbuatan amoral saat diberikan pengarahan di kantor Satpol PP.

PROBOLINGGO - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo geram dengan ulah dua pelajar yang di duga melakukan perbuatan amoral di dalam toilet umum beberapa waktu lalu. Kasus digerebeknya dua pelajar salah satu Madrasah Aliyah (MA) di Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, oleh MUI perbuatan itu dinilai keterlaluan. “Perbuatan dua pelajar tersebut dinilai keterlaluan, dan melanggar syariat agama. Apalagi statusnya seorang pelajar dan berduan didalam toilet umum,” terang Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo M Yasin, kepada wartawan, Senin (31/3). M.Yasin mengatakan, perbuatan tercela yang berani dilakukan oleh dua pelajar bukan kesalahan dan ulah dari lembaga sekolah. Pasalnya kejadian itu pada waktu diluar jam sekolah.”Kalau kejadiannya di luar jam sekolah, maka sepenuhnya pelajar menjadi tanggung jawab orang

tuanya,”tandasnya. Menurutnya, perbuatan yang dinilai melanggar syariat agama itu, perlu ditingkatkan lagi tentang giat keagamaan yang harus dilakukan oleh semua lembaga pendidikan. Sementara itu. Kasus ini dinilai perbuatan yang melanggar etika di mata masyarakat.”Apalagi yang malakukan perbuatan berada di lembagaa pendidikan yang bernaung di Kemenag,”ucap M.Yasin. Menanggapi hal itu, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo, Busthomi, tidak memberikan komentar banyak tentang perbuatan amoral dua pelajar yang berada di bawah naunganya. “Kejadian itu sudah menjadi bahasan kami ,”katanya. Mencuatnya kejadian lantaran di grebek oleh warga karena diduga malakukan perbutan amoral di dalam toilet umum . Mereka berada dalam satu kamar mandi selama kurang lebih 30 menit lamanya. =Mahfud Hidayatullah

Hari RAYA Nyepi

Parkir di Terminal Membludak PROBOLINGGO – Liburan hari Nyepi, tidak berarti semua aktivitas lumpuh. Terbukti, tempat parkir rumahan yang ada di kawasan terminal Bayuangga Kota Probolinggo terlihat membludak. Bahkan, ada sebagian yang ditolak karena areal sudah tidak menampung. Irfan, salah seorang petugas tempat parkir menjelaskan, di liburan hari Nyepi tahun ini banyak warga yang menitip-

kan motornya. “Mulai kemarin banyak warga yang menitipkan motornya disini,” katanya kepada wartawan, Senin (31/3). Dia menjelaskan, banyaknya warga yang menitipkan motornya tentu berpengaruh terhadap penghasilannya. Dalam satu hari, dia mengaku bisa mendapatkan Rp.300 ribu sampai Rp.350 ribu. Di masa liburan Nyepi tahun ini, memang tidak seperti harihari sebelumnya. Jika hari-hari

biasa, Irfan mengaku hanya mendapatkan Rp.150 ribu sampai Rp,200 ribu. Pantauan di lapangan, sejak tiga hari ini tempat parkir di areal terminal Bayuangga memang terlihat ramai. Sehingga berimbas ke tempat parkir rumahan yang ada di kawasan terminal. Sementara itu, Kepala UPTD Terminal Bayuangga Kota Probolinggo, Budi Hardjo saat dikonfirmasi mengatakan, sejak

beberapa hari ini penumpang di terminal memang mengalami lonjakan. Besarnya lonjakan tersebut sekitar 5 sampai 10 persen. “Memang ada lonjakan penumpang,” katanya. Lonjakan penumpang tersebut, kata dia, tidak hanya pengaruh dari perayaan Hari Nyepi, namun masa libur panjang selama tiga hari. Salah satunya lonjakan penumpang trayek bus Malang dan Jember. “Jalan me-

mang terlihat ramai,” timpalnya. Dia menjelaskan, ramainya di jalan raya itu akibat terjadinya keterlambatan bus yang masuk ke terminal. Namun, keterlambatan masuknya bus itu sudah bisa teratasi. Diperkirakan lonjakan penumpang itu terjadi hingga Selasa (1/4) hari ini. Karena masyarakat yang menikmati liburan panjang akan kembali melakukan aktifitasnya. =Muhammad Sugianto

MADURA

LIGA CHAMPIONS

Mou Yakin Chelsea Bangkit di Paris

LONDON - Manajer Chelsea Jose Mourinho memastikan timnya akan bangkit dan tampil lebih baik lagi saat melakoni laga perempatfinal Liga Champions melawan tuan rumah Paris St Germain, Rabu, setelah ditekuk Crystal Palace akhir pekan lalu. Mourinho kesal atas kurangnya semangat dan mental para pemain mahal timnya saat kalah 0-1 melawan tim papan bawah Liga Inggris itu. Ia memuji pemain belakangnya yang telah bermain maksimal, tapi tanpa menyebut nama, menurut dia banyak pemain lainnya yang tampil di bawah performa. Satu-satunya yang bisa menjadi penghibur dan memotivasi seluruh pemain, kata Mourinho, adalah glamornya pertandingan leg pertama perempatfinal Liga Champions di Paris nanti. “Paris adalah tempat dimana para pemain merasa nyaman untuk bertanding,” katanya. “Pertandingan besar, stadion yang bagus, lawan yang bertabur bintang, itu membuat pemain kami nyaman. Mereka akan menemukan kebiasaan aslinya dan tampil baik disana.” Mourinho sedang mencoba menjadi pelatih pertama yang meraih Piala Liga Champions dengan tiga klub berbeda, setelah kesuksannya bersama Porto tahun 2004 dan Inter Milan enam tahun kemudian. Untuk pertandingan Rabu nanti strike Samuel Eto’o masih diragukan kebugarannya, sedangkan pemain belakang Ashleh Cole sudah pasti tidak dapat tampil.=ANT/DAR

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 1 APRIL 2014 No. 0332 | TAHUN III

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

Djokovic Kalahkan Nadal dan Raih Gelar Keempat MIAMI - Novak Djokovic berhasil menjinakkan petenis nomor satu dunia Rafa Nadal 6-3 6-3 untuk meraih gelar keempat di Sony Terbuka di Miami, sehingga lawannya dari Spanyol itu gagal menyandang gelar pertama di lapangan keras Miami. Kemenangan itu merupakan yang kedua berurutan dalam turnamen Masters bagi petenis peringkat kedua dari Serbia itu, yang mengalahkan Roger Federer dalam turnamen BNP Paribas Terbuka dua minggu lalu di Indian Wells. Petenis peringkat utama dunia itu menumbuhkan persaingan ketat dengan lawannya dan pertemuan mereka sekarang menjadi 22-18. Namun penyandang gelar Miami Terbuka itu meneruskan kepiawaiannya atas Nadal, yang berada di urutan kedua atau runnerup sebanyak enam kali di Crandon Park, dua di antaranya ketika melawan Djokovic di final. Keduanya Nadal dan Djokovic cukup istirahat, karena mereka melenggang ke babak final setelah dua lawan mereka mengundurkan diri di semi final karena sakit. Pertandingan mereka di final menampilkan apa yang diharapkan para penonton, karena kedua petenis terbaik dunia itu bermain bagus dan melakukan pukulan menakjubkan. Keduanya sama-sama memiliki satu kesempatan “break point” pada set pembuka dan pemain Serbia itu memanfaatkan peluangnya mematikan servis lawannya untuk membuat angka 4-2 dan kemudian melancarkan servis untuk memimpin 1-0. Djokovic dengan cepat membuat lawannya berada dalam tekanan, ketika mengawali set kedua dengan melakukan “break” dan Nadal tidak berhasil men-

emukan bentuk permainan puncaknya. Permainan dilanjutkan dengan “break” lainnya dan akhirnya Djokovic meraih kemenangan ketika bola kirimannya melayang tak terkembalikan dengan baik oleh lawan. Djokovic meninju udara merayakan kemenangannya. =ANT/DAR

NOVAK DJOKOVIC

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

Hingis Kembali dan Raih Kemenangan di Miami MIAMI- Martina Hingis muncul lagi di lapangan dan pemain Swiss itu berpasangan dengan petenis Jerman Sabine Lisicki serta tampil sebagai pemenang partai ganda Sony Terbuka di Miami, dengan kemenangan 4-6 6-4 (10-5) atas duet pemain Rusia Ekaterina Makarova dan Elena Vesnina. Gelar itu merupakan yang pertama bagi petenis itu sejak memenangi partai ganda di Doha pada 2007. Sejak mundur dari kancah laga tenis pada tahun itu, Hingis, mantan Martina Hingis dan Sabine Lisicki memamerkan piala Sony Open usai mengalahkan Makarova-Vesnina

petenis nomor satu dunia, tampil hanya dalam pertandingan di kategori ganda putri. Tahun lalu, penyandang lima gelar tunggal dan sembilan ganda grand slam itu, tampil berpasangan dengan Daniela Hantuchova tapi tidak berhasil baik, karena hanya memenangi tiga dari lima pertandingan dan tersingkir di putaran pertama AS Terbuka. Hingis tampil lagi kedua kalinya musim ini, kalah di putaran pertama di Indian Wells, tetapi bermain bagus di kampungnya di lapangan keras Miami, dan memenanginya seperti yang pernah dialaminya dua kali pada 1998-99. =ANT/DAR

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

72 HARI LAGI

DJOKOVIC KALAHKAN NADAL DAN RAIH GELAR KEEMPAT

MOURINHO YAKIN CHELSEA BANGKIT DI PARIS OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

Juventus Tumbang Juga

Benitez: Kunci Kemenangan Napoli adalah Penguasaan Bola NAPLES - Juventus akhirnya bisa kalah juga saat bertandang ke San Paolo, kandang Napoli, pada Senin (31/3) dini hari WIB kemarin pada lanjutan Liga Serie A Italia. Si Nyonya Tuan takluk 0-2 dari sang tuan rumah.

Dua gol kemenangan Napoli dicetak Jose Callejon delapan menit sebelum turun minum dan Dries Mertens pada menit ke-81 setelah bekerja sama dengan Goran Pandev. Ini adalah kekalahan kedua Juventus di Serie A musim ini. Kekalahan pertama mereka alami dari Fiorentina dengan skor 2-4 di paruh pertama musim ini. Meski demikian, kekalahan ini tidak mempengaruhi posisi mereka di puncak klasemen sementara dengan 81 angka. Paling kekalahan ini memperlambat langkah “La Vecchia Signora” memastikan gelar juara Serie A untuk ketiga kalinya secara beruntun musim ini. Pelatih Napoli Rafael Ben-

itez pun sangat senang dengan capaian anak-anak asuhnya itu. “Tidaklah mudah menghadapi sebuah tim yang menempatkan banyak pemainnya di belakang bola, kami mencatatkan penguasaan bola besar di babak pertama. Kami tampil amat baik tapi tidak sempurna karena kami gagal dalam beberapa aspek. Kunci kemenangan kami adalah penguasaan bola. Tak mudah buat Juventus untuk menyusun ulang kekuatan tanpa menguasai bola,” kata Benitez. Menurut mantan pelatih Chelsea dan Liverpool itu, Napoli masih bisa tampil lebih bagus lagi dari laga tersebut. Pada laga itu, kekuatan kedua

tim sebenarnya tidak terlalu timpang. Hal ini terlihat dari statistik permainan. Napoli unggul tipis dalam penguasaan bola yakni 53% berbanding 47%. Dalam hal jumlah tendangan ke gawang, Napoli melepas 13 tembakan dengan tujuh di antaranya tepat ke sasaran, sedangkan Bianconeri melepaskan sembilan tembakan dan dua di antaranya tepat sasaran. “Malam yang sempurna? Selalu ada ruang untuk perbaikan; saya melihat sebuah penampilan bagus melawan sebuah tim yang amat bagus. Skuat kompetitif, Juventus membidik rekor kejuaraan tapi kami mampu meredam mereka,” tukas Benitez. =SKY SPORTS/ESPN/AJI

SELASA 1 APRIL 2014 No. 0332 | TAHUN III

ADA PERANG ATRIBUT DI ATAS LAUT

MENJAMURNYA MINIMARKET DIPERSOALKAN

SUMENEP | D

SAMPANG | K

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014MENJUNJUNG | No. 0332 | TAHUN III

MADURA DALAM BERBANGSA NETER KOLENANG |P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BITEK : Perahu kecil berisi makanan, minuman, dan potongan hewan persembahan sesaat setelah dilarung di selat Madura, kemarin.

Larung Sesaji itu Bernama Bitek SUMENEP â€“ Lebih dari 1000 warga dari desa Aengpanas dan desa lainnya yang bertetangga di Kecamatan Pragaan memadati pelabuhan rakyat Aengpanas kemarin. Mereka datang untuk menyaksikan larung sesaji yang diberi nama bitek. Ritual ini sebagai religiusitas warga pesisir untuk menghindari tolak bala dan supaya nelayan beruntung dalam menangkap ikan. Bitek merupakan rangkaian sesajen yang berada dalam perahu kecil untuk kemudian dilarung di tengah laut. Bitek umumnya

berisi jajanan yang awalnya dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul, dulu. Kini, bitek sebentuk paket makanan, minuman, dan kepala binatang yang dibuat sebagai hewan persembahan. Di era modern, bitek hanya simbol karena telah mengalami akulturisasi dari budaya masa lalu dan dikemas secara islami. Makanan dan minuman tidak lagi dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul. Kepala binatang persembahan benar-benar kepala yang tidak lagi memuat banyak daging melekat. Sebab, daging bagus dari

hewan yang disembelih sudah diambil sebelumnya dan dinikmati nelayan secara bersama-sama. Bahkan dalam larung sesaji kemarin, para nelayan terjun ke laut memunguti makaan dan minuman yang bisa dinikmati. Selebihnya, barang yang tidak bisa dikonsumsi dan terhanyut ombak. Ketika bitek ini dilarung, di sinilah puncak perayaan bagi nelayan sebagai tanda melepas sial dan apes. Seakan-akan, dengan dilarungnya bitek para nelayan memiliki harapan baru dengan tangkapan yang lebih

banyak, memberi berkah, dan bisa bermanfaat. Budayawan muda Madura, Abrari Alzael, yang juga mengikuti Larung Sesaji ini menganggap Larung Sesaji telah mengalami modernisasi. Larung Sesaji baginya hanya simbol setelah para nelayan berdoa bersama untuk kehidupan yang lebih baik. Lulusan magister psikologi Untag Surabaya ini menilai bitek adalah momentum untuk mempertemukan perbedaan dalam kesatuan harapan kehidupan nelayan di masa yang akan datang.

Modifikasi lainnya dalam petik laut ini antara lain pawai yang di dalam keemasan bitek tidak pernah dilakukan para leluhur nelayan. Tetapi kemarin, masyarakat meramaikannya dengan banyak hal sebagai satu wahana kebersamaan seperti pasukan marching band, arak-arakan bitek sebelum dilarung, dan tetabuhan tradisional lainnya. â€œBitek substansinya adalah kebersamaan, kekompakan, harapan agar lebih beruntung, tidak sial, dan selamat dari apapun ang merugikan nelayan,â€? dia menjelaskan. =ABE

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 1 APRIL 2014 No. 0332 | TAHUN III

DAFTAR PEMILIH KHUSUS

KPU: DPT Sudah Final Sumenep - KPU Sumenep menegaskan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif (Pileg) telah final. Jumlah pemilih yang masuk pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena sebelumnya tidak masuk di DPT sebanyak 765 orang. Demikian disampaikan Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data KPU Sumenep Moh. Ali Fikri. Dari 765 pemilih yang masuk DPK itu, 409 pemilih laki-laki dan 356 pemilih perempuan. Ratusan DPK itu terungkap di 98 desa dan kelurahan yang tersebar di 27 kecamatan, baik daratan maupun kepulauan. KPU telah melaporkan hasil penyusunan DPT khusus di daerahnya itu ke KPU Provinsi Jawa Timur sebelum ditetapkan. "Kami sudah laporkan ke KPU Provinsi terkait dengan itu. Dan sekarang DPT sudah final," katanaya. Fikti menyebutkan, jumlah DPT pileg yang ditetapkan per tanggal 17 Februari 2014 sebanyak 894.444 pemilih. DPT tersebut merupakan penetapan akhir, sehingga walaupun ada DPK khusus tidak menambah DPT, sedangkan mengenai adanya pemilih yang dicoret karena ganda dan meninggal tidak mengurangi DPT, melainkan hanya ditandai saja. "Ini sudah final, jika pun masih ada DPK, maka tidak menambah DPT. Termasuk kepada yang telah dicoret karena ganda, juga tak mengurangi DPT," jelasnya. Sementara itu, Ketua Panwasu Kabupaten Sumenep, Zamrud Khan meminta agar KPU benar-benar melakukan kroscek dengan hati-hati terhadap DPT pileg tersebut. Sebab seperti yang pernah pihaknya temukan beberapa waktu lau, ternyata masih ada pemilih ganda, tidak terdaftar dan tidak memenuhi umur, tetapi terdaftar. "Oleh karena itu, sebelum benar-benar sudah dinyatakan final, sebagai bentuk kehati-hatian, KPU perlu terus melakukan kroscek ulang, sebab hal tersebut berkaitan betul terhadap hak warga negara dalam pemilu," jelasnya. =SYAMSUNI/MK

INDAHNYA BERBAGI. Holopis Kuntul Baris, semangat gotong-royong masih ada pada sebagian masyarakat yang alergi kebersamaan. Yang kuat menggendong yang lemah dan yang tinggi menjunjung yang rendah. Ini terjadi di pelabuhan rakyat Desa Aengpanas Kecamatan Pragaan. Pada laut yang surut, anakanak tidak bisa naik perahu dari pinggir. Itulah sebabnya orang yang lebih dewasa menjunjung anak kecil itu agar tidak tenggelam dan sampai pada perahu yang tertambat agak jauh dari ujung gelombang, seperti dalam foto ini.

Selasa, Naskah UN Tiba Dewan Harap Pileg Tak Mengganggu Ujian Nasional SUMENEP – Kepala Disdik Sumenep A. Shadik mengungkapkan, pada hari ini, naskah Ujian Nasional (UN) untuk daerah kepulauan akan tiba di Sumenep dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sementara untuk daratan akan diparani pada 3 April 2014. Untuk memastikan UN tidak bocor, ruangan yang dijadikan tempat penyimpanan soal akan dikuci dengan tiga gembok. ”Kemungkinan terjadinya kebocoran lembar soal dapat ditekan sedini mungkin, termasuk juga kebocoran lembar kunci jawaban,” ujarnya. Tiga kunci itu dipastikan akan dipegang oleh aparat kepolisian, Disdik, dan Tim Pemantau Independen (TPI) dari perguruan tinggi. ”Artinya, dengan demikian, tidak akan bisa dibuka oleh siapa pun,” tegasnya. Ketika akan didistirubusian ke sekolah, dipastikan akan dikawal dari aparat kepolisian, disdik, juga TPI. Naskah akan mulai didistrubusikan pada 10 April untuk daerah kepulauan. ”Misalnya untuk

pelayaran Masalembu tanggal 10 April, Arjasa dan Kangayan tanggal 12 April, maka pada tanggal itu pula distribusi dilakukan,” terangnya. Sedangkan pengambilan naskah soal yang lokasi pelaksanaan ujian berdekatan dengan Mapolres Sumenep, akan dilakukan pada hari pelaksanaan. Sementara sekolah yang jaraknya jauh dari Mapolres, bisa diambil satu hari sebelum hari pelaksanaan. ”Jadwal pelaksanaan ujian bagi SMA/SMK sederajat adalah 14 hingga 16 April, sedangkan SMP sederajat tanggal 5 sampai 8 Mei,” terang Shadik. Pemilu Karena pelaksanaan pemilu

legislatif hampir bersamaan dengan pelaksanaan UN, Komisi D DPRD Sumenep meminta agar pelaksanaan Pileg 2014 tidak mengganggu terhadap tahapan pelaksanaan UN. Semua yang terlibat dalam persiapan UN lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing demi menyukseskan ujian kelas akhir tersebut. Anggota Komisi D DPRD Sumenep Moh. Salim mengatakan, tahapan pelaksanaan UN tahun ini hampir bersamaan dengan Pileg, sehingga kondisi tersebut rawan mengganggu persiapan UN terutama distribusi soal yang melibatkan kepolisian. "Kepolisian diharapkan tetap melakukan pengawalan secara maksimal walaupun masih berkonsentrasi terhadap pengamanan pemilu, sehingga peluang adanya kebocoran naskah UN pada proses pengiriman dari Surabaya hingga sekolah penyelenggara dapat diantisipasi," harapnya.

Disdik juga diminta memperhatikan kesiapan siswa, baik dari sisi mental, fisik maupun pengetahuan dalam menghadapi UN. "Tahun lalu, tingkat kelulusan UN SMA di Sumenep mencapai 99 persen, sehingga tahun ini diharapkan juga meningkat hingga 100 persen. Sehingga Disdik juga harus memperhatikan tentang kesiapan siswa dalam menghadapi UN," pintanya. Untuk diketahui, peserta UN SMP sebanyak 6476 siswa; SMP negeri sebanyak 5.566 siswa dan SMP swasta 890 siswa. Sedangkan peserta UN MTS sebanyak 14.696 siswa; MTs negeri sebanyak 3.513 siswa dan MTs swasta 4.077 siswa. Sementara peserta UN SMA sebanyak 4.158 siswa; SM negeri sebanyak 2.631 siswa dan SMA swasta 1.512 siswa. Untuk peserta UN MA sebanyak 5.529; MAN sebanyak 2.528 siswa dan dari MA swasta 3.001 peserta. Peserta UN SMK negeri 1.035 perserta. =JUNAEDI/SYAMSUNI/MK

Sumenep SUMENEP - Tindakan kriminal berbau teror terhadap penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 di kabupaten Sumenep kembali terjadi. Kali ini teror terhadap Petugas Pengawas Lapangan (PPL) Desa Karamean, Kecamatan Masalembu. Sebelumnya, PPL Desa Paliat, Kecamatan Sapeken dianiaya simaptisan caleg. Ancaman berupa teror terhadap petugas PPL itu dialami Dicky Wahyudi. Menurut Dicky, ancaman teror itu disamapaikan secara lisan kepada dirinya selaku petugas PPL. Hal itu membuat Dicky merasa tidak aman dan nyaman. “Memang saya mendapatkan ancaman dari salah satu caleg parpol yang sedang melakukan kampanye di sana. Saya diancam akan dipukul saat saya sedang menjalankan tugas saya seba-

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

PPL Merasa Kurang Aman Dicky: Saya Mendapatkan Ancaman gai PPL. Saat melakukan pengawasan itu, saya mencatat dan mengambil foto kegiatan caleg yang sedang melakukan kampanye karena dinilai telah terjadi pelanggaran kampanye,” terang Dicky. Peristiwa itu bermula, pada saat kampanye berlangsung yang dilakukan oleh salah satu caleg dapil VI. Secara tidak sengaja dirinya didatangi caleg tersebut pasca kampanye. Caleg tersebut memprotes terkait pengambilan gambar sebagai dokumentasi. Saat itu, PPL menilai telah terjadi pelanggaran prosedur dalam kagiatan kampaye terse-

Memang saya mendapatkan ancaman dari salah satu caleg parpol yang sedang melakukan kampanye di sana. Saya diancam akan dipukul saat saya sedang menjalankan tugas saya sebagai PPL.”

Dicky

Petugas PPL but. Indikasi pelangaraa tersebut

terkait jadwal kampanye dan saat kampanye tersebut bermuatan black campign atau menjelek-jelekkkan parpol tertentu. Sehingga petugas PPL berhak mencatat dan megambil gambar terkait adanya pelangaran tersebut sebagai bahan laporan. Diakuinya, pada saat terjadinya aksi teror itu justru saat dirinya masih belum keluar dari arena kampanye. Teror berupa ancaman pemukulan itu dilakukan oleh oknum caleg dihadapan dirinya saat masih sedang bertugas sebagai petugas PPL. Akibatnya Dicky merasa mendapatkan tekanan psikis dari ulah oknum caleg

tersebut. Pada saat kampanye usai, teror terhadap dirinya itu tidak sampai terjadi kekerasan secara fisik. Hanya saja setelah mendapat ancaman, hal itu turut mengganggu ketenangan jiwa Dicky. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, Dicky merasa tidak aman. “Saat kampanye usai, tiba-tiba caleg itu mendekati saya yang sebelumnya telah mengambil gambar atau dokumen kegiatan tersebut. saat itu caleg itu lantas mengatakan ‘apa maksudnya kamu mengambil gambar kampanye?’ lantas saya katakan bahwa saya punya hak untuk mengambil dokumentasi karena itu sudah menjadi tugas,” katanya menjelaskan. Tak hanya itu, terang Dicky, ancaman pemukulan terhadap dirinya masih belum usai. Buktinya, saat hendak pergi meninggalkan arena kampanye, caleg tersebut masih menebar ancaman. “Awas kalau kamu ke Masalembu,” terang Dicky pada Koran Madura kemarin. =ALI RIDHO/MK

DUGAAN PENIPUAN

Mantan Cabup Akhirnya Diringkus Juga SUMENEP - Azasi Hasan tersangka kasus dugaan penipuan uang senilai Rp 200 juta saat ini sudah mendekam di tahanan Mapaolres Sumenep. Mantan calon Bupati Sumenep periode 20102015 itu diduga terlibat aksi penipuan terhadap Hariksan, warga Kangean, Sumenep dengan modus penawaran lelang mobil Mercedes Benz. Bankir tersebut diringkus oleh tim khusus dengan memanfaatkan tim Buruh Sergap (Buser) Polda Jatim setelah menjadi DPO atau Buron selama 3 tahun. Tersangka dijemput paksa di Malang oleh tim Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Sumenep setelah berhasil diringkus oleh tim khusus yang melibatkan Polres Malang pada Sabtu sore (29/3). Berdasarkan rilis Polres Sumenep, tersangka sudah lama menjadi buronan Polres Sumenep. Awalnya Azasi Hasan melakukan penawaran adanya lelang mobil berjenis Mercedes Benz dari salah satu perbankan pemerintah kepada korban (Hariksan) dengan nilai lelang Rp 200 juta pada tahun 2009. Namun setelah korban tertarik dengan penawaran lelang mobil tersebut dengan cara transfer sejumlah uang ke rekening tersangka, korban tak kunjung memperoleh mobil mewah tersebut. Lantaran merasa ditipu, korban melaporkan kejadian tersebut

TERANCAM PENJARA. Kapolres saat melakukan pers rilis terkait dugaan penipuan yang dilakukan mantan Cabup Sumenep Azasi Hasan di ruang tunggu Mapolres Sumenep.

pada pihak kepolisian Sumenep. Dalam laporannya, korban mengaku sudah menyepakati untuk ikut dalam bursa lelang mobil yang ditawarkan tersangka. Namun demikian, mobil yang janjikan tersangka tak kunjung diterimanya meski sudah dibayar uang ratusan juta. Sehingga, dalam laporannya itu, korban mengaku sudah mentransfer sejumlah uang kepada tersangka secara bertahap dengan tiga kali angsuran. Uang ditransfer pertama kalinya sebesar Rp

150 juta ke rekening tersangka. Namun demikian, tersangka meminta korban untuk melunasinya jika hendak memiliki mobil tersebut. Akhirnya korban mentransfer lagi sebesar Rp 25 juta dan terakhir cicilan itu dipenuhinya dengan mentransfer lagi sebesar Rp 25 juta. Sehingga total uang yang sudah disetor pada tersangka senilai Rp 200 juta dan uang itu tidak pernah kembali kepada korban. Hal tersebut ternyata dibenarkan oleh Kapolres Sumenep

AKBP Marjoko yang mengatakan tersangka sudah dilaporkan oleh korban sejak 2009 lalu atas dugaan penipuan bermodus lelang mobil. Sejak saat itu tim Polres Sumenep langsung bergerak memburu tersangka yakni Azasi Hasan yang pernah aktif menjadi karyawan bank salah satu BUMN. Lantaran tersangka tidak kunjung berhasil untuk diperiksa, Polres Sumenep lantas menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang). Azasi Hasan ditetapkan sebagai DPO sejak 2011 lantaran

tersangka sudah menghilangkan jejak. Sejak saat Polres membentu ktim khusus yang dibantu pasukan Buser. “Tersangka berhasil kita ciduk di Malang setelah kami intens melakukan koordinasi dengan Polres Malang. Kami memang selalu memberikan informasi terkait DPO-DPO Polres Sumenep. Lantaran keberadaan tersangka sudah positif di Malang, Kami langsung menerjunkan Tim Reskrim Sumenep untuk menangkap tersangka. Saat ini tersangka sudah mendekam di Polres Sumenep,” tegas Kapolres Sumenep tersebut. Pihaknya berjanji akan terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka. Termasuk terkait status tersangka yang pernah menjadi karyawan salah satu bank terkemuka di Indonesia, apakah masih berstatus karyawan atau tidak? Pihaknya akan terus melengkapi pemberkasan kasus tersebut, jika belum lengkap pihaknya masih punya waktu 40 hari untuk prosses kelengkapan pemberkasan tersebut. “Tersangka akan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara,” tandas Marjoko dihadapan wartawan. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

MASJID AGUNG

Taman Masjid Bakal Jadi Areal Parkir SUMENEP – Kasi Pertamanan dan Pembakaran Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Sumenep Saiful Islam mengungkapkan, taman Masjid Agung akan dibongkar menjadi tempat parkir kendaraan. ”Taman itu akan dibongkar. Nanti jalan itu akan dilebarkan, makanya taman itu akan dibongkar,” ujarnya. Sebab, menurutnya, pada hari-hari besar nasional, seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Masjid Jamik kekurangan lahan parkir untuk menampung kendaraan jemaah. ”Sehingga kendaraan bisa ditampung di situ,” ucapnya. Apalagi, ketika ada wisatawan dari luar daerah berkunjung dengan menggunakan bus, selama ini diparkir di depan masjid sehingga terlihat semrawut dan berpotensi mengganggu pengguna jalan. ”Nanti kalau ada bus pariwisata juga langsung parkir di areal parkir yang tersedia, sehingga tidak semrawut seperti sebelum-sebelumnya,” jelas Saiful. Meski taman tersebut

akan dibongkar, bukan berarti para pengunjung tak bisa lagi menikmati keindahan taman. Sebab, taman serupa dipastikan akan dibangun kembali yang akan ditempatkan di pinggir areal parkir. ”Sehingga keberadaan taman tetap dirasakan oleh warga yang berkunjung ke sana,” ujar Saiful. Untuk merealiasikan semua rencana itu, kata Saiful, pihaknya berupaya untuk mencari dana dari corporate social responsibility (CSR). Sebab, anggaran untuk melakukan pembongkaran taman dan pembangunan areal parkir tidak ada dalam APBD Sumenep tahun 2014. ”Itu masih dalam tahap negosiasi,” ungkap Saiful. Kepala KKP Sumenep Abdul Wahid menambahkan, jika nanti areal parkir sudah dibangun juga bisa difungsikan pemerintah untuk kegiatan lainnya. ”Kalau sudah dibangun tempat parkir, maka pelepasan jemaah haji bisa dilakuan di depan masjid,” jelasnya. =JUNAEDI/MK

MENGHIJAU. Bunga-bunga di taman Masjid Agung Sumenep menghijau, Senin (31/3). Taman yang berada di depan masjid tersebut akan dijadikan tempat parkir.

PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Satpol PP Jangan Terkesan Melegalkan SUMENEP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep dinilai lemah dalam mengawasi alat peraga kampanye (AKP). Sebab, hingga menjelang masa akhir kampanye terbuka, AKP yang melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2013, seperti dipaku di pepohonan, banyak belum diturunkan.

RAMAI. Sejumlah atribut berjejal, meramaikan upacara petik laut di Pelabuhan Rakyat Desa Aengpanas kemarin.

Ada Perang Atribut di Atas Laut Petik Laut Cara Nelayan Bermunajat AENGPANAS – Lima puluh dua perahu mengibarkan jagat yang berbeda di pelabuhan rakyat Aengpanas Kecamatan Pragaan, kemarin (31/3). Para pemilik perahu menganginkan atribut mulai dari sang saka merah putih, bendera Belanda hingga berbagai kain yang merujuk partai politik tertentu. Semua berjaya di acara upacara petik laut ini. Ritual ini digelar setiap tahun. Tetapi pada tahun ini, momentum petik laut bersamaan dengan masa kampanye. Dari jauh, terlihat kibaran bendera yang mengabarkan hiruk-pikuk politik menjelang pemilu 9 April mendatang. Apakah mereka benar-benar mencintai atribut itu atau karena sesuatu yang lain? Ahmad Jiman pemilik perahu asal Desa Karduluk Kecamatan Pragaan mengaku sengaja mengibarkan bendera merah berlam-

bang moncong putih karena kebersamaan masyarakat Karduluk yang sedang demam partai besutan Megawati Soekarnoputri itu. Ahmad menjelaskan, pengibaran itu selain meramaikan juga sebagai tanda bahwa penumpang di dalam perahu siap mensukseskan caleg yang diusung PDI Perjuangan dari berbagai tingkatan. Lebih dari itu, dia mengatakan para pemilik perahu dibantu untuk meringankan beban dalam menghias perahu. Biasanya,

pemilik perahu urunan untuk mengecat kembali warna cat sampan yang lusuh. Sehingga, perahu-perahu yang menggergaji laut seakan tambah baru. Menurutnya, keramaian itu sudah lazim dan terjadi dalam religiusitas harihari warga pesisir. Upacara petik laut diyakini bisa sebagai cara lain untuk berdoa agar nelayan selamat dengan hasil tangkapan yang lebih berkah. “Ini salah satu cara kami berdoa agar nelayan lebih beruntung,” katanya. Perang atribut ini sekedar meramaikan upacara petik laut dan bendera partai politik maupun bendera yang melambangkan negara seperti Indonesia dan Belanda berguna untuk membuat ramai suasana di hari yang direncanakan, petik laut. =ABE

”Yang jelas itu dapat merusak lingkungan. Sebab, jika dipaku tanaman itu bisa mati. Jangan sampai pihak Satpol PP itu terkesan melegalkan adanya baliho dan juga spanduk dipaku di pepohonan,” kata Zainuri, warga Kecamatan Ganding. Sementara Kasatpol PP Sumenep Abd. Madjid mengaku telah berusaha semaksimal mungkin untuk menertiban AKP dan juga telah menegur. ”Memang adanya baliho dan

juga sapanduk itu dapat mencoreng keindahan kota, namun bagaimana lagi wong kami sudah bekerja semaksimal mungkin,” jelasnya. Padahal menurutnya, pemasangan baliho maupun spanduk itu telah diatur dalam perda. Bakan kalau peletakan baliho parpol (APK) sudah ada peraturannya sendiri. Yakni PKPU No. 15 tahun 2013. "Kami terasa capek sudah melakukan penertiban itu, (baliho, spanduk dan stiker)," keluhnya

Kendati demikian, pihaknya berjanji akan segera melakukan penertiban kembali. Penertiban APK menunggu selesainya waktu kampanye, 5 April mendatang. ”Khusus untuk APK, penertibannya akan dilakukan secara bersama dengan beberapa pihak, seperti, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu),” terangnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

HARI RAYA NYEPI

Nyepi; Jaga Keseimbangan Alam dan Diri Sendiri Sumenep - MH Said Abdullah mengatakan, Hari Raya Nyepi momentum introspeksi diri untuk berubah. Dalam rangkaian perayaan tersebut yang meliputi melasti, tawur agung, dan catur brata penyepian merupakan momen reflektif bagi umat Hindu dalam menjaga keseimbangan alam dan diri sendiri sehingga tercipta kehidupan yang mendamaikan jiwa. "Dalam ajaran umat Hindu ada yang namanya Tri Hita Karana. Mereka meyakini bahwa kebahagiaan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan di dunia dapat dicapai baik kalau terjalain secara harmonis hubungan antara manusia dan Tuhan Sang Pencipta, antara manusia dan lingkungan/ alam semesta, serta antara manusia satu dan lainnya," katanya di sela-sela mengisi hari Nyepi dengan bersilaturrahim dengan masyarakat Banuaju dan Batang-Batang Laok, Kemamatan Batang-Batang, kemarin. Ia menambahkan bahwa kealpaan manusia menjaga harmonisasi dengan alam, seperti penggundulan hutan atau

LIBUR HARI RAYA NYEPI

Pantai Tidak Sepi SUMENEP – Pada hari libur Nyepi, Senin (31/3), Pantai Slopeng di Kecamatan Dasuk lebih ramai dari harihari biasanya. Banyak siswa menghabiskan hari libur sekolah dengan bermain air di pantai. Pengunjung memilih pantai yang ada di daerah pantura tersebut sebagai tujuan berlibur, karena Pantai Slopeng udaranya sejuk. Gundukan pasir putih serta pohon cemara yang rindang, semakin membuat para pengunjung kerasan berlama-lama di pantai ini. Pantauan Koran Madura, pengunjung juga bolak-balik menunggang kuda menikmati suasana pantai. Sebagian pengunjung lainnya asik berfoto-foto. =AHMAD SAI/MK

menghilangkan kawasan hijau dapat memicu terjadinya banjir atau tanah longsor. "Sudah cukup nampak jika terjadi disharmonisasi antar ketiganya, bahkan bencana alam yang tidak kita kehendaki itu pun acap menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit. Itu menjadi bukti bahwa alam sudah tidak seimbang," jelasnya. Demikian juga, lanjut sosok lintas batas tersebut, bila kita abai menjaga harmonisasi hubungan antarmanusia, gejolak dalam berbagai bidang pun kadang menimbulkan kegaduhan, seperti kegaduhan situasi politik menjelang Pemilu 2014, pertengkaran dan perang opini antarpar-

tai dan antarpolitikus tiap saat kita saksikan lewat berbagai media massa. "Termasuk Juga yang tidak kalah menyedihkan begitu banyak konflik kepentingan yang terjadi pada masyarakat hingga berujung pada kekerasan, baik kekerasan antarkelompok, maupun kekerasan terhadap anak. Sungguh, sangat memilukan jika in terus menjadi pemandangan di negeri kita," tambahnya. Oleh sebab itu, hari nyepi adalah momentum untuk introspeksi diri. "Saya kira sangat relevan bila kita kaitkan dengan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini yang mulai tak bersahabat. Introspeksi dapat dikatakan sebagai perjalanan ke dalam diri untuk mengetahui secara jernih dan jujur semua pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan selama ini," pintanya. Maka pertanyaan yang mungkin layak dimunculkan adalah, sudahkah semua itu memenuhi berbagai norma yang sepatutnya

kita pedomani, seperti norma agama, kepatutan dan kesantunan, serta norma hukum?. "Berangkat dari pertanyaan itu, introspeksi dapat kita ibaratkan bercermin dengan jujur dan cerdas terhadap prilaku kita seharihari. Sebab dalam menemukan kekurangan, kelemahan, dan kesalahan diri, kita butuh sikap arif dan bijak serta tingkat spiritual yang memadai," tambahnya. Dalam agama kita anut pun anjuran untuk selalu intropeksi diri selalu ada. Bahkan apa yang disemangatkan oleh umat Hindu dalam menjaga keseimbangan hidup juga telah tertuang dengan jelas. "Ada tiga dimensi hubungan yang harus terus dijaga dalam menjaga keseimbangan hidup, bagaimana hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam terus terjalin secara harmonis, agar tidak saling meniciderai," tegasnya. Soal musuh kita hari bukan hanya datang dari luar, tetap juga dari dalam. Karena musuh dalam diri itu, kata Said acap kali meng-

goda dan berusaha menguasai hati dan pikiran kita. Musuh itu antara lain sifat tamak, sombong, rasa ingin selalu marah, iri hati, selalu berprasangka buruk serta mau menang sendiri. Hal tersebut dapat kita taklukkan atau kendalikan hanya dengan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga dengan meningkatkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. "Tentu hari nyepi sebagai momentum untuk introspeksi karena sesungguhnya sebagai manusia yang dikaruniai akal budi, sudah semestinya kita memiliki kesadaran untuk terusmenerus mencerahkan batin. Upaya itu bertujuan supaya langkah kita pada esok hari lebih baik dibandingkan dengan hari ini," paparnya. Memperbaiki kualitas diri, dalam hemat anggota DPR RI dua periode tersebut akan meningkatkan nilai-nilai untuk saling menghargai dan menghormati dalam kesetaraan, kebersamaan, dan keberagaman yang mendamaikan dan meningkatkan nilai luhur lainnya. "Manakala bisa melakukan dengan baik, niscaya mengantarkan kita pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih damai dan lebih elok, sehingga tak ada sekat, hanya satu tujuan hidup seiring seirama dalam satu kesatuan," ujarnya. =SYAMSUNI/MK

KOMODITAS

Harga Cabai Belum Turun SUMENEP – Sudah sekitar satu bulan terakhir harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sumenep naik. Hingga kemarin, kenaikan harga mencapai 30 persen. Pedagang mengeluh karena terancam rugi. Harga cabai rawit pada Senin (31/3) tembus Rp 70 ribu per kilogramnya, sebelumnya hanya berkisar Rp 30-40 ribu. Sementara harga komoditas yang lain cenderung stabil. "Kalau yang lainnya harga masih stabil, Mas," ungkap Siti Fatwati, pedagang di Pasar Anom Sumenep. Menurutnya, kenaikan harga diduga dipicu cuaca yang tidak menentu. Suparmi, warga Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, menambahkan, dirinya membeli cabai Rp 1000 hanya dapat 5 buah. “Memang saat ini harganya memang melonjak tinggi,” ucap pedagang makanan tersebut. Sementara harga komoditas lain seperti halnya bawang merah berkisar Rp 10 sampai 12 ribu per kilogramnya, bawang putih berkisar Rp 10 ribu, dan tomat

TRANSAKSI. Pedagang sayur-mayur melayani pembeli di Pasar Anom Baru Sumenep, Senin (31/3). Hingga kemarin, harga cabai rawit belum turun, Rp 70 ribu per kilogramnya.

berkisar Rp 4 ribu. Sementara Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep

Heni Yulianto mengakui kenaikan harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisonal.”Berdasarkan hasil dari pantauan kami, harga cabai naik,

bahkan hari Jumat kemarin sudah mencapai Rp 50 ribu per satu kilogramnya,” katanya, singkat. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014|NO. 0332|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 1 APRIL 2014 NO. 0332 | TAHUN III

LIKUIDASI BALITBANGDA

DPRD Terus Menekan Bupati

SERIUS. Sejumlah Anggota DPRD Pamekasan, bersama LSM tengah serius membahas Raperda Hiburan yang hingga kini belum tuntas.

Pemilu Tak Ganggu Pembahasan Raperda Separuh Rancangan Perda Hiburan Hampir Tuntas PAMEKASAN - Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan optimis pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres) tidak akan mengganggu terhadap proses pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sudah tercantum dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2014.

Ketua Baleg DPRD Pamekasan, Taufikurrahman menuturkan separuh raperda yang masuk prolegda 2014, hampir tuntas pembahasannya. Ada sebagian pula yang tinggal menunggu pembahasan akhir untuk ditetapkan menjadi Perda. Menurutnya, dalam setiap pembahasan raperda sudah ada jenjang waktu yang harus dilalui oleh panitia khusus (Pansus) yang membahasnya. Sehingga, jadwalnya tidak akan melewati batas akhir waktu yang ditentukan. “Kami pastikan pelaksanaan Pemilu tidak akan menghambat pembahasan raperda,”

katanya. Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, selain sudah ada raperda yang sudah masuk tahap akhir pembahasan, juga ada pembahasan raperda yang masih masuk tahap kajian naskah akademis, serta menunggu hasil serap aspirasi dari masyarakat. Misalnya Raperda Hiburan, yang saat ini sudah masuk tahap penyempurnaan dan Raperda tentang Rumah Sakit Waru, yang sudah hampir tuntas, tinggal menunggu penetapan. “Raperda RS Waru ini nanti sejalan dengan tuntasnya pembangunan dan pemenuhan fasilitasnya,”

katanya. Ada beberapa hal yang menghambat penyelesaian pembahasan raperda. Diantaranya, molornya penyelesaian kajian naskah akademis ataupun terkendala belum turunya pengesahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti diketahui, Baleg DPRD Pamekasan menargetkan penyelesaian pembahasan 29 raperda pada tahun 2014 ini. Dari jumlah tersebut, 24 raperda diantaranya merupakan tunggakan tahun sebelumnya. Yaitu, 9 raperda sisa raperda yang masuk dalam daftar Prolegda 2012, dan 15 raperda lainnya masuk dalam daftar Prolegda tahun 2013. Kini Baleg kembali menerima usulan 5 raperda, sehingga berjumlah 29 raperda. Lima usulan raperda yang baru masuk itu dua diantaranya usulan pemerintah dan tiga lainnya adalah inisiatif DPRD. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan pernah meminta kepada Bupati Ach Syafii mengevaluasi (menghapus) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balibangda) setempat. Permintaan itu, karena Balitbangda dinilai kurang berfungsi seperti yang diharapkan. Permintaan itu belum ditindaklanjuti dengan evaluasi terhadap instansi yang semestinya berperan sebagai pusat penelitian dan pengembangan potensi daerah tersebut, baik oleh DPRD maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan rencana likuidasi satu instansi memerlukan kajian dan pembicaraan yang serius agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Sebab, pembentukan Balitbangda itu, dilakukan berdasarkan kajian terhadap kebutuhan akan lembaga tersebut serta memiliki dasar hukum. Syafii menyatakan kurang setuju jika likudasi itu disebabkan karena kurang berfungsinya instansi tersebut. Sebab, jika seperti itu, maka perlu dilakukan pembenahan dan penguatan kelembagaan sehingga Balitbangda bisa berfungsi dengan baik. “Kalau karena kurang maksimalnya peran, saya kurang sepakat jika dibubarkan. Sama seperti ketika ada noda di kaca,

bukan berarti kacanya yang dihancurkan. Karenanya, perlu ada pembicaraan khusus, jika memang perlu dibubarkan asal dengan alasan kuat, bisa saja dilakukan,” katanya. Bupati Syafii mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya pernah menyampaikan kepada Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Alwi Beik tentang kondisi struktur kelembagaan Pemkab yang dinilainya terlalu gemuk dan dimungkinkan untuk dilakukan perampingan. Sayang, Ach Syafii tidak mau memberikan komentar saat ditanya megenai pandangnannya dengan kinerja Balitbangda setemat. Menurutnya, pihaknya tidak berkepentingan untuk memberikan tanggapan. Pada, Sidang Paripurna Pandangan Umum terhadap Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014, beberapa waktu lalu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Pamekasan meminta pemerintah setempat mengevaluasi keberadaan Balitbangda, karena program yang dihasilan melalui instansi tersebut kurang bermanfaat. Alasannya, hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemkab Pamekasan tidak menggunakan hasil penelitian Balitbangda. Di samping itu, instansi tersebut sudah tidak digunakan lagi di sejumlah kabupaten di Jawa Timur. =ALI SYARHRONI/MUJ/RAH

SEPI. Kantor Balitbangda Pamekasan. Instansi itu sempat diusulkan dilikuidasi, karena dinilai kurang berfungsi secara maksimal.

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 1 APRIL 2014 NO. 0332| TAHUN III

Bupati Belum Terima Laporan Jumlah TKI Dinsosnakertrans Diminta Memberi Data TKI yang Tersandung Hukum PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengaku tidak menerima laporan perkembangan jumlah warganya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sehingga Bupati mengaku tidak tahu pasti dan tidak bisa melakukan evaluasi. “Kami tidak menerima laporan yang berkaitan dengan perkembangan jumlah TKI asal Pamekasan. Karenanya, kami akan minta agar instansi yang bertanggungjawab terhadap masalah ini memberikan laporan secara rutin sehingga kami bisa melakukan evaluasi,” katanya. Bupati Syafii mengaku hanya mengetahui daerah di wilayahnya yang menjadi kantong TKI, namun tidak memiliki data pasti yang berkaitan dengan jumlah mereka. Bukan hanya data jumlah TKI, ia juga tidak menerima laporan ketika ada TKI asal Pamekasan yang sedang menghadapi masalah hukum di tempat kerja mereka. Ia justru tahu masalah tersebut setelah menjadi berita di media massa. “Tahu-tahu sudah ada warga kami yang dipulangkan karena berangkat secara ilegal atau sudah pulang dalam kondisi sudah meninggal dunia,” katanya. Ia menyatakan akan segera melakukan evaluasi masalah tersebut dan akan meminta Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat memberi laporan secara berkala perkembangan jumlah warga Pamekasan yang menjadi TKI. Syafii juga akan meminta agar dinas tersebut memberi data yang jelas warganya yang sedang menghadapi masalah hukum di luar negeri sebagai bahan untuk mengambil langkah kebijakan. “Tentunya, yang bisa kami peroleh dari instansi kteami adalah TKI yang berangkat melalui jalur resmi. Sementara untuk yang melalui jalur ilegal, akan sulit kami peroleh karena mereka berangkat melalui jasa perorangan,” katanya. Direktur Institute for Democrazy and Social Analysis (IDEAS /Lembaga Kajian Demokrasi dan Sosial) Pamekasan, Ali Wahdi, mengatakan semestinya pemerintah memiliki data TKI, baik yang legal ataupun yang ilegal. Data tersebut dinilainya penting dimiliki sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah strategis saat terjadi sesuatu den-

gan para TKI asal Pamekasan di luar negeri. Ia mengatakan, salah satu kelemahan pemerintah daerah dalam hal ketenaga kerjaan adalah tidak adanya data pasti. Bahkan, ia menduga data yang ada di Dinsosnakertrans sebagai instansi yang bertanggungjawab pada bidang ketenagakerjaan juga masih lemah. “Bagaimana akan melakukan evaluasi untuk menyusun langkah strategis jika data yang benar-benar valid saja tidak dimiliki,” katanya. Tidak Tahu Jumlah TKI Sementara Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengaku tidak mengetahui jumlah pasti TKI asal pamekasan yang menjadi TKI. Baik TKI yang menempuh

jalur resmi (legal), apalagi data TKI ilegal yang tersebar di 13 kecamatan. Ini mengindikasikan perhatian pemerintah kabupaten Pamekasan masih setengah hati mengurus nasib warganya yang menjadi TKI. Mantan anggota DPR RI ini menambahkan pihaknya juga tidak mengerti alasan masyarakat setempat banyak memilihan menjadi TKI dengan menempuh jalur yang tidak resmi, padahal sangat beresiko kepada mereka sendiri. “ Sementara saya tidak tahu berapa jumlah TKI di Pamekasan ini. Kita ketahi bersama dari tv banyak TKI dideportasi, terancam hukuman mati, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, saya tidak mengeti kenapa masih bayak yang berangkatm menjadi TKI. Makanya perlu ada evaluasi oleh semua kalangan, utamanya instansi yang bersangkutan,” katanya. Dikatakannya, pihaknya tidak mempunyai data TKI asal Pamekasan yang lewat jalur ilegal. Sebab mereka berangkat tanpa pemberitahuan kepada pemerin-

tah. Untuk itu, kedepan pihaknya akan meminta laporan kepada kepala desa mengenai warganya yang menjadi TKI, pasalnya informasi semacan itu yang paling tahu adalah aparatur di desa. “Klebun (kepala desa) harus tahun data TKI, baik yang legal atau yang ilegal, sehingga nanti bisa melaporkan kepada kami,” ungkapnya. Direktur Institute for Democrazy and Social Analysis (IDEAS /Lembaga Kajian Demokrasi dan Sosial) Pamekasan, Ali Wahdi mengatakan semestinya pemerintah bisa mengantongi data TKI, baik yang legal ataupun yang ilegal, hal itu guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Dikatakan Wahdi, ada banyak kemungkinan tentang TKI asal Pamekasan yang menempuh jalur tidak resmi, utamanya karena murahnya biaya yang menjadi pertimbangan masyarakat dan banyaknya tetangga atau saudara yang telah lebih dulu berhasil menempuh jalur illegal. Makanya

kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah. “Saya tahu itu karena pernah terjun langsung kepada beberapa kecamatan di Pamekasan untuk kepentingan penelitian, saya temukan banyak TKI disini (pamekasn) menempuh jalur illegal dengan alasan sederhana, karena biaya lebih murah,” katanya. Wahdi menambahkan, basis warga yang menjadi TKI sebagaian besar berasal dari daerah pantai utara (Pantura) Pamekasan, seperti Kecamatan Batu Marmar, Pasean, Waru, dan Kecamatan Pegantenan. Untuk kecamatan lainnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kecamatan tersebut. “mereka yang menjadi TKI illegal itu paling banyak bekerja di nergara Malaysia” ungkapnya. Untuk itu ia berharap, pemerintah harus bisa meningkatkan sosialisasi kepada masayarakat tentang pentingnya menempuh jalur resmi. Serta melakukan validasi data jumlah TKI yang tersebar di semua kecamatan di wilayah itu. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 1 APRIL 2014|NO. 0332|TAHUN III

KDRT

PNS Terancam Dibui

STOK GARAM. Pekerja mengangkut garam untuk dinaikkan ke atas truk, di gudang penimbunan garam rakyat Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Menjelang musim olah garam tahun ini, stok garam ditingkat petani di Madura berkisar 20 hingga 25 persen dari jumlah total produksi 1.300 ton lebih dengan jumlah produksi antara 70 hingga 100 ton per satu hektare tambak garam. Sementara harga saat ini berkisar Rp 500 ribu per ton.

Kades Tanjung Divonis 2,5 Tahun Karena Terbukti Melakukan Tipikor Raskin PAMEKASAN - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya memvonis bersalah Kepala Desa (Kades) Tanjung nonaktif Urip, 50. Urip terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tipikor raskin saat menjabat Kades di desanya. Dalam putusan majelis hakim Urip diganjar hukuman 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta, dan wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp 600 juta, subsider 6 bulan penjara. Hukuman tersebut dikurangi masa tahanan selama tiga bulan. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Pununtut Umum (JPU), yaitu JPU menuntut hukuman 2 tahun penjara, ditambah denda Rp 50 juta, dan mengganti uang negara Rp 600 juta. Terdakwa Urip, yang memang tanpa didampingi pengacara sejak awal, juga langsung menerima putusan majelis hakim tersebut. Dalam perkaranya ini, Urip tidak mampu membayar denda dan mengganti kerugian negara yang diwajibkan kepadanya. Ketua tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Samiaji Zakaria mengungkapkan pihaknya telah berusaha mencari aset Urip yang barangkali bisa disita. Namun dari semua aset milik Urip yang sudah digeledah tim dari Kejari Pamekasan, tak ada

satupun aset Urip yang bisa atau layak disita dan dirampas negara, guna mengganti kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan Urip tersebut. Karena itu maka denda dan uang pengganti yang ditanggungkan terhadap Urip diganti dengan hukuman pengganti berupa penambahan masa kurungan selama 6 bulan.â€?Terdakwa ini juga kurang kooperatif. Dia tidak mau terbuka dalam memberikan asetnya terhadap negara, guna mengganti kerugian negara,â€? tambah Samiaji kemarin (31/3). Setelah Kades Tanjung ini, akan segera menyusul ke bui Kades Larangan Slampar Mustahep, 36. Sebab, dia juga tengah menjalani sidang perkara korupsinya, sebagaimana dilakukan Urip, di Pengadilan Tipikor Sura-

baya. Sejauh ini, Mustahep telah menjalani sidang yang kedua. Hari ini, direncanakan sidang ketiga Mustahep akan digelar, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak JPU. Meski demikian, Samiaji, yang juga menjadi Ketua Tim JPU dalam kasus ini, enggan mengatakan jika Mustahep akan segera menyusul rekan sejawatnya Urip ke Penjara. Dengan alasan karena perkara tersebut belum inkrah atau belum ada putusan resmi dari Pengadilan Tipikor. â€?Biarkan dulu sidang ini berjalan. Masih terlalu awal menyimpulkan. Semua keputusan ada di mejelis hakim,â€? ungkapnya datar. Sebagaimana diberitakan, kedua kades ini terlilit kasus korupsi, dalam menyelewengkan beras untuk rakyat miskin (raskin) di desa yang mereka pimpin. Kades Tanjung, Kecamatan Pademawu, Urip, 50, ditahan Kejari Pamekasan akhir November 2013 lalu, setelah ditetapkan sebagai tersangka pelaku dugaan tipikor raskin alokasi 2012. Empat hari berikutnya, giliran Polres Pamekasan menetapkan status tersangka dan mentahanan Kades Larangan Salampar, Kecamatan

Tlanakan, Mustahep, 36, dalam kasus yang sama. Kedua kepala desa itu menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung sejak penatapan status tahanan. Mereka ditahan karena khawatir melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Dugaan korupsi raskin yang dilakukan oleh Kades Tanjung ini terungkap setelah warga setempat mengadukan ke Kejari setempat pada Juli 2012 lalu. Warga melaporkan dugaan tersebut karena tidak disalurkan sesuai ketentuan. Yaitu jatah yang seharusnya diberikan secara utuh sebanyak 15 kg untuk masing-masing rumah tangga sasaran (RTS) dipotong untuk kepentingan pribadi. Pagu raskin di.Desa Tanjung sejak 2010 sampai pertengahan 2012 lalu, sebanyak 789 sak atau 11,8 ton perbulan untuk sepuluh dusun di Desa itu. Dari pagu yang diperoleh itu diduga tidak disalurkan secara utuh kepada masyarakat oleh kades setempat, sehingga dilaporkan ke Kejari Pamekasan untuk diproses hukum. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN - RM (inisial), 41, warga Desa Jalmak, Kecamatan Kota, terancam dipenjara karena telah menelantarkan istri dan tiga orang anaknya selama tiga tahun, sejak 2010 lalu. RM merupakan salah satu PNS di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Dia dilaporkan ke Polres Pamekasan oleh istrinya sendiri, karena perilaku RM telah masuk dalam tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Siti Maryatun menjelaskan seorang perempuan, yang diketahui istri sah RM, bernama Muniyah, 35, warga Desa Sumedangan, Kecamatan Pademawu, melaporkan suaminya sendiri ke Mapolres Pamekasan. Dalam laporannya itu, ibu tiga anak itu mengatakan suaminya telah melakukan KDRT sejak 2010 lalu. KDRT itu berupa menelantarkan dirinya dan tiga anaknya, dengan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama tiga tahun terakhir ini. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, yang mana anak tertuanya sekarang sudah berumur 17 tahun dan yang paling kecil kini berumur lima tahun, Muniyah harus rela setiap hari bekerja sebagai buruh cuci dan menjajakan makanan kecil. Hal inilah yang sangat diberatkan Muniyah dan menjadi beban serta tekanan dalam hidunya selama tiga tahun terakhir. Menurut Muniyah hal itu juga menganggu psikologi tiga orang anaknya. Dalam laporannya, Muniyah hanya minta kejelasan saja terhadap status perkawinannya dengan RM hingga saat ini. Karena menurut Muniyah, status mereka belum bercerai, masih sah sebagai suami-istri. Namun RM telah menghilang tak tahu kemana. Muniyah hanya ingin memastikan, ingin melanjutkan rumah tangga itu atau bercerai saja. Dia nekat membawa kasus ini ke aparat karena proses mediasi yang telah dilakukan gagal. RM tetap saja seenaknya sendiri, melepas semua tanggung jawabnya terhadap keluarga. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 1 APRIL 2014 NO. 0332| TAHUN III

Tahanan Anak Belum Dapat Fasilitas Memadai Paramarta: Rutan dan Lapas Bukan untuk Napi Anak PAMEKASAN - Pemerintah diminta memperbaiki fasilitas ruang tahanan nara pidana (napi) khusus anak di Madura. Sebab fasilitas Rumah Tahanan (rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dinilai belum memenuhi standar sebagai ruang tahanan dan penjara khusus anak. Koordinator Divisi Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pamekasan, Ummi Supraptiningsih mengatakan sarana yang ada di Rutan masih belum bisa memenuhi standar kebutuhan dan hak anak. Bahkan, wisma khusus napi anak di Lapas Narkotika Pamekasan, juga tidak layak dihuni nara pidana di bawah umur. Wisma yang memiliki enam kamar itu, masing-masing kamar

hanya berukuran sekitar 2 x 3 meter dan akan semakin terasa sempit jika penghuninya lebih dari dua orang. Selain itu, di wisma tersebut tidak memberi peluang bagi napi anak untuk melaksanakan hak belajarnya, karena tidak ada ruang baca dan ruang perpustakaan. Padahal, meski mereka sedang menjalani proses hukum, tidak harus menghilangkan hak mereka untuk belajar.

”Pada 2009 lalu, saya sempat melakukan penelitian di Lapas Narkotika Pamekasan, kondisinya memprihatinkan. Kami sempat tawarkan kepada mereka untuk pindah ke lapas khusus anak di Blitar tapi mereka tidak mau karena tidak ingin jauh dari keluarganya,” katanya. Yang perlu dipenuhi oleh pemerintah, kata dia, adalah fasilitas perpustakaan, sarana bermain, alat musik, dan fasilitas yang menjamin pendidikan mereka secara layak. Selama ini anak-anak yang sedang menjalani proses hukum hanya mengikuti program kejar paket, padahal mereka sudah memiliki kemampuan baca dan menulis. Sekretaris Jendral (Sekjen)

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Y. Ambeg Paramarta mengatakan Rutan dan Lapas di Madura bukan disediakan untuk napi anak. Jika nanti proses persidangan untuk mereka sudah selesai, mereka akan dipindahkan ke Lapas khusus untuk napi anak di Kota Blitar. Selama masih menjalani proses persidangan, mereka memang masih ditempatkan di wisma yang fasilitasnya belum lengkap. ”Di Jawa Timur, Lapas untuk anak hanya di Kota Blitar, jika proses persidangan yang melibatkan mereka selesai mereka akan dipindah ke sana,” katanya. Lebih lanjut, Y. Ambeg Paramarta mengatakan, untuk men-

siasati rutan yang tidak memiliki tempat khusus anak, tahanan atau napi anak ditempatkan terpisah dengan tanahan dewasa. Perlakuan terhadap mereka juga dibedakan untuk menghindari dampak buruk bagi kejiwaan mereka di kemudian hari. Di Lapas Narkotika Pamekasan, terdapat 11 tahanan yang masih di bawah umur. Mereka diduga terlibat tindak pindana umum dan kasus penyalahgunaan narkoba. ”Mereka ditempatkan di satu blok khusus yang steril dari nara pidana dewasa, sehingga tidak mungkin untuk bergabung,” kata Restu Humas Lapas Narkotika Pamekasan. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

NELAYAN

DKP Kekurangan PPL PAMEKASAN - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Pamekasan kekurangan Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL). Akibatnya pembinaan dan pelayanan penyuluhan belum berjalan dengan baik kepada nelayan yang ada di Kabupaten Pamekasan. DKP Pemkab Pamekasan saat ini hanya memiliki 3 Penyuluh yang menangani 13 Kecamatan di Pamekasan. Setiap penyuluh harus menangani empat kecamatan. Idealnya setiap kecamatan harus ada 1 penyuluh perikanan dan kelautan, agar pembinaan kepada nelayan dan pembudi daya ikan bisa maksimal. Sekretaris DKP Pemkab Pamekasan Fathor Rozid menyatakan, lembaganya saat ini tengah berusaha mengajukan ke pemerintah pusat, agar mendapat tambahan penyuluh perikanan. Namun, hingga kini belum direspon dengan baik. Menurutnya, selama ini lembaganya berusaha untuk menjangkau semua keinginan dan kebutuhan nelayan, sekalipun ada keterbatasan penyuluh. “Alhamdulillah segala keinginan dan kebutuhan nelayan bisa kami tangani dengan baik,” terangnya. Ada beberapa cara untuk memberikan bimbingan kepada nelayan, sekalipun penyuluhnya terbatas. Salah satunya, men-

gumpulkan nelayan yang sudah terbentuk kelompok dalam dua kecamatan terdekat untuk diberikan pembinaan. Selanjutnya, masing-masing ketua kelompok, diberikan pembinaan secara khusus. Jika ketua kelompoknya sudah memahami segala hal yang menyangkut pelayaran, penangkapan ikan ataupun lainya, maka tugas ketua kelompok tersebut, memberikan penjelasan ke anggota kelompoknya. Fathor menambahkan para PPL yang ada selama ini dibantu oleh tenaga honorer dengan keahlian perikanan dan kelautan. Itupun belum maksimal, karena yang bersangkutan masih berstatus non PNS. Pada dasarnya terang pria yang juga mantan Camat Tlanakan ini, penyuluh perikanan memiliki peran untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, serta berperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat perikanan, sehingga meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam bidang kelautan dan perikanan. Baik teknis maupun non teknis untuk pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan fokus sasarannya, kata Fathor, pada pemberdayaan

pelaku utama dan pelaku usaha serta sumber daya manusia lain yang mendukungnya. Keberhasilan proses penyuluhan ditandai timbulnya partisipasi aktif dari pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan sehingga dalam pengembangan penyuluhan ke depan harus diarahkan pada model yang berpusat pada manusia. Dimana peran penyuluh dalam proses penyuluhan adalah sebagai relasi yang berorientasi pada masyarakat sasaran. “Target kami, melalui penyuluh bisa hadir nelayan-nelayan handal maupun pembudi daya ikan yang bisa mengetrapkan apa yang sudah didapatnya, serta bisa merangsang nelayan lain yang belum bisa mengembangkan usaha dan kreatifitasnya,” ungkapnya. Dalam pelaksanaannya, sebuah proses penyuluhan harus dimulai dari pemahaman masyarakat terhadap potensi dan masalah yang dihadapinya, sehingga terdorong untuk mengupayakan pemecahan masalah melalui pengembangan semua potensi yang dimilikinya. “Dalam mewujudkan peran tersebut penyuluh harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan

tugasnya,” katanya. Fathor Razid menjelaskan pembangunan kelautan dan perikanan akan berhasil apabila adanya partisipasi dan sinergi antara segenap stakeholder di bidang kelautan dan perikanan.

Stakeholder yang dimaksud, seperti nelayan, kelompok nelayan, tokoh nelayan, penyuluh dan pemerintah, sehingga tujuan yang ditargetkan bisa tercapai dengan baik dan maksimal. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

Sampang - Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) Wafi Anas menduga, ada indikasi kongkalikong antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) dengan Kejaksaan Negeri (Kejeri) Sampang. Hal itu didasarkan pada beredarnya rekaman yang diduga percakapan antara Sunarto Wirodo alias Rodo, tersangka program BSPS, dengan Satrio Wahyudi, Kabid Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan Dinas Cikatarung. Dalam percakapan rekaman ponsel berdurasi 8 menit 34 detik tersebut menyatakan maksud tujuan Kejari menetapkan Rodo nama panggilan Sunarto Wirodo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Sitadaya (BSPS). Padahal, tersangka yang merupakan sebagai Tim Pendamping Masyarakat (TPM) program BSPS diduga sudah menitipkan uang

SELASA 1 APRIL 2014 No. 0332 | TAHUN III

Ada Kongkalikong Cikatarung-Kejari? Beredar Rekaman Berdurasi 8 Menit 34 Detik sebesar Rp 100 juta kepada Satrio untuk dibagikan kepada kejaksaan. Itu dilakukan, supaya dugaan kasus yang telah santer menuai sorotan dari beberapa kalangan bisa diamankan oleh Kejari. Dalam rekaman tersebut, Satrio diduga telah menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta kepada Kejari secara langsung untuk mengamankan dugaan kasus penyimpangan program BSPS yang telah menyeret nama tersangka Sunarto Worodo. “Entah kepada siapa lagi kalau kita harus percaya jika seandainya Kejari benar-benar memutuskan perkara berdasarkan nominal,” jelasnya. Dirinya berencana pada hari ini (1/4) menanyakan keabsahan

isi rekaman tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Hal itu, untuk membenarkan dugaan kongkalingkong dimana Dinas Cikatarung diduga memberikan sejumlah uang kepada Kejari Sampang. “Jadi kami memang berencana akan mengklarifikasi rekaman ini secepatnya terkait dugaan hal ini, apakah memang benar pihak bersangkutan memberikan sejumlah uang kepada Kejari,” katanya. Kepala Bidang (Kabib) Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan Dinas Cikatarung Sampang Satrio Wahyudi saat dikonfirmasi membantah tegas dugaan pemberian sejumlah uang kepada Kejari Sampang. Dikatakannya, kebenaran itu dipastikan bisa dibuk-

tikan. Sebab, pihaknya sangat menghormati proses hukum yang dilakukan Kejari Sampang. “Saya jamin tidak ada, nanti akan ketemu sendiri mana yang benar mana yang salah, Mas, yang jelas Kejari Sampang (red-Abdullah) adalah orang yang lurus, dan kantor kami sangat menghormati proses hukum, apalagi orang yang jadi tersangka (red-Rodo) tentu akan ngomong apa saja yang kebenarannya susah dibuktikan, nanti akan terjawab sendiri,” tuturnya melalui pesan singkat. Terpisah, Kajari Sampang Abdullah juga membantah tegas terkait dugaan pihaknya menerima sejumlah uang dari Dinas Cikatarung. Menurutnya, pihaknya jika

ryan hariyanto/koran madura

Ketua Ikmas Wafi Anas menunjukkan bukti rekaman percakapan Satrio Wahyudi dengan tersangka Sunarto Wirodo atau Rodo. memang benar menerima seperti tuduhan dari Ikmas bisa dibuktikan. Begitu pun, pihaknya juga berencana melaporkan kepada kepolisian terkait dugaan tersebut. “Wah itu tidak benar, tidak ada yang begitu - begitu jangan percaya, nanti bisa dibuktikan saya menerima dimana dan kapan, saya besok akan melaporkan saja ke polisi,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

KRIMINAL

SEREMONIAL

Pendistribusian Logistik Pileg Lancar SAMPANG– Proses pendistibusian logistik Pileg 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, berjalan lancar, Senin (31/3). Hal itu tidak lepas dari matangnya persiapan jauh-jauh hari yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang. Komisioner KPU Kabupaten Sampang Bidang DPT dan Logistik Hernandi Kusumahadi mengatakan, pihaknya menggandeng semua stakeholder terkait dalam pendistribusian logistik ke empat belas kecamatan yang ada di Sampang itu. ”Selain mempersiapkan (logisik) jauh-jauh hari, kami juga bergandengan tangan dengan aparat keamanan, mulai dari Polres Sampang, Kodim 0828 hingga prangkat tranrib masing-masing PPK. Semua itu demi menjaga keamanan dan kelancaran semua proses Pileg 2014,” katanya kepada Koran Madura. Menurutnya, pendistribusian logistik ke 14 kecamatan itu bakal berlangsung selama dua hari hingga hari ini (1/4). Pengiriman secara bertahap, kata dia, untuk memastikan semuanya terkontrol oleh semua stakeholder sehingga bisa

berlangsung aman dan lancar. ”Hari ini (kemarin, 31/3) kita akan mendistribusikan ke delapan PPK (panitia pemilihan kecamatan). Yaitu, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Banyuates, Kecamatan Tambelangan, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Kedudung, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Camplong, dan Kecamatan Jerengngik. Sisanya besok (hari ini, 1/4),” tuturnya. Dijelaskannya, setiap TPS (tempat pemungutan suara) terdiri dari empat kotak, dua kotak tempat penyimpanan surat suara dan dua kotak sebagai bilik pencoblosan. ”Selain dikawal personel Polres Sampang, juga dikawal oleh Kapolsek dan Koramil sesuai masing-masing kecamatan dan diterima oleh PPK,” jelasnya. =CR1/ LUM

LOGISTIK PILEG: Komisioner KPU Kabupaten Sampang Hernandi Kusumahadi diapit dua aparat kepolisian saat melepas secara simbolis pendistribusian logistik Pileg 2014 di Gor Tennis Indoor, Senin (31/3). (Foto bawah) Proses pengangkutan logistik.

DPO Curanmor Dibekuk Polisi SAMPANG- DPO pencurian sepeda motor (Curanmor) Moh Hayat (23) berhasil dibekuk Satreskrim Polres Sampang saat sedang nongkrong bersama temannya di Tanglok, Minggu (23/3). Warga Jalan Permata, Kelurahan Banyuanyar, Kota Sampang itu diringkus lantaran mencuri sepeda motor milik warga Keceamatan Kota Sampang dengan inisial A (35) pada Minggu (23/3) lalu, sekitar pukul 21.00 WIB di belakang Pos Polisi Monumen Trunojoyo. Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengungkapkan bahwa kejadian tersebut sebenarnya melibatkan dua tersangka. ”Bukan hanya Hayat melainkan ada juga yang masih buron. Kalau tersangka yang juga masih DPO ini sudah berkali-kali keluar masuk tahanan. Semoga dalam waktu dekat ini kami bisa menangkapnya,” ujarnya. Menurut Imran, tersangka Hayat itu memang hanya sekali melakukan aksi curanmor tapi dengan perbuatan tersebut korban A yang kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter sudah dirugikan oleh aksi perbuatannya. Saat aparat kepolisian melakukan penangkapan, tersangka Hayat berada di Jalan Raya Tanglok Kecamatan Kota. Imran juga menjelaskan bahwa tersangka Hayat bekerja sebagai nelayan. Motif pencurian sepeda motor tersebut karena ingin membayar hutang Rp 1,1 juta. Sementara sepeda motor hasil curiannya dijual Rp 2,5 juta. Tindakan Hayat terhadap pencurian sepeda motor tersebut dikenai Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. =CR2/ LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

ANCAMAN PASAR TRADISIONAL

Menjamurnya Minimarket Dipersoalkan SAMPANGMenjamurnya minimarket dan swalayan yang ada di Kota Sampang kini mulai dipersoalkan oleh masyarakat dan mahasiswa. Pasalnya, hal itu disinyalir bisa membunuh tumbuhkembang pasar tradisional sehingga dikhawatirkan bisa menggango omzet pedagang kecil. Ketua Ikatan Mahsiswa Sampang (Ikmas) Wafi Anas berencana akan mempertanyakan kseriusan perizinan dalam memberikan izin mendirikan bangunan. Apalagi, dia mensinyalir ada hal yang mencurigakan saat pembubuhan tanda tangan warga sekitar. Selain itu, dirinya menyayangkan jika batas jarak ataupun rekom warga tidak jelas aturannya sehingga dikhawatirkan pengusaha

bisa ’bermain’ saat pengurusan ijin. ”Keberadaan minimarket dan swalayan kian tahun makin bertambah seperti jamur padahal bisa mengancam keberadan pasar tradisional dan toko-toko kecil yang jaraknya berdekatan. Memang semua orang berhak hidup dan berdagang, namun juga harus ada batasan yang harus benarbenar ditegaskan di Perda Sampang,” katanya kepada Koran Madura, Senin (31/3). Menurutnya, pemerintah harus menata dengan baik tata letak swalayan dan minimarket yang juga berdekatan dengan pasar tradisonal dan harus batas perizinannya juga diperhitungkan. ”Ini kan juga mengancam

SWALAYAN: Salah satu swalayan yang dekat dengan Pasar Srimagunan Sampang, Senin (31/3). terhadapa masyarakat yang memang tekun berjualan dipasar tradisonal,” ujarnya. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Penanaman Modal (KP3M) Abd Syakur melalui Kasubag TU Ainur Rasyid berdalih jika pihaknya tidak punya hak untuk melarang izin mendirikan toko modern. Karena saat ini sudah memasuki pasar bebas, jadi asalkan izinnya lengkap bisa diproses. ”Bukan hanya di Sampang, di Surabaya saja su-

dah banyak toko modern yang berdempetan, jadi selama izinnya lengkap dan tidak menyalahi aturan kita tetap proses,” ucapnya. Namun, dia tidak bisa menjelaskan terkait jarak dan tanda tangan persetujuan dari warga sekitar. ”Tidak ada batasan jarak meter, cuman harus mengantongi tanda tangan warga sekitar toko tersebut, jadi jika disampingnya ada 3 rumah ya harus 3 tanda tangan, jika disampingnya 30 rumah ya harus 30 tanda tangan, jadi

WARGA PROTES

TAMAN SMK 2 SAMPANG

SAMPANG- Proyek pemancangan tebing di Kali Kemuning Sampang yang dilaksanakan oleh PT Digda Perkasa Tama kini menuai protes dari masyarakat sekitar. Pasalnya, proyek senilai sekitar Rp 6, 8 M itu menyebabkan gedung rumah warga retak. Menurut Yasmilia (27) warga Jalan Agus Salim menuturkan, keretakan bangunan rumah miliknya diakibatkan proyek pemancangan tebing pencegah banjir yang berada disebelah barat rumahnya. ”Enam bulan sudah keretakan tersebut dibiarakan, terpaksa diperbaiki sendiri yang tidak terlalu parah. Waktu mau dilaksanakan proyek tersebut sempat ada pemberitahuan dari yang bersangkutan kepada masyarakat, katanya jika ada keluhan dan terjadi keretakan bangunannya harus ada komplain,” katanya kepada Koran Madura, Senin (31/3). Dia menambahkan, gedung bangunannya banyak yang retak hingga kelantanya dan posisi bangunan sampai miring akibat getaran paku bumi sehingga ketika hujan banyak yang bocor. Dirinya sudah melakukan komplin kepada pengawas pelaksana proyek, katanya akan ada penggantian. Tapi hingga enam bulan lamanya tak ada tanggapan. ”Saya sudah mengajuakan surat kepada Dinas PU Pengairan pada bulan Februari lalu, namun tidak ada respon sampai sekarang,” tuturnya. ”Saya sangat dirugikan dengan adanya proyek ini,”

SAMPANG- Taman SMK 2 Sampang dengan tempat duduk yang terletak di pinggiran jalan Samsul Arifin, Kota Sampang sangat tepat jika dijadikan tempat beristirahat saat sinar matahari menyengat di siang hari. Banyak pengendara yang beristirahat di tempat duduk tersebut, apalagi saat sore hari. Tempat itu suasananya tidak terlalu padat dengan keramaian. Namun siapa sangka jika pada siang hari dan sore hari tempat tersebut hanya dijadikan tempat beristirahat, tapi ketika malam hari, tempat tersebut disalahgunakan oleh kebanyakan pemuda dan pemudi sebagai tempat mesum. Berdasarkan penelusuran Koran Madura, penerangan yang minim serta kondisi sepi saat malam hari membuat para pemuda dan pemudi menggunakan tempat tersebut sebagai tempat mesum. ”Saya sering melihat para pemuda dan pemudi duduk berduaan di sana. Tapi apa boleh buat itu tempat umum jadi siapa saja boleh menempati tempat tersebut,” kata Qodir (26), warga Jl Rajawali. Untuk itu, Qodir mengharapkan

Pemancangan Tebing Kali Kemuning Merusak Rumah

cr1/Koran Madura

RETAK: Salah satu warga yang menunjukkan retakan bangunan yang dimiliki akibat proyek pengendalian banjir di Kali Kemuning, Jalan Agus Salim, Senin (31/3). imbuhnya. Nurul Komariyah (22) warga yang lain menuturkan, memang akan ada uang pengganti jika terjadi keretakan pada gedung rmuah, dapur dan lantainya akibat proyek pencegahan banjir tersebut. ”Dulu sebelum pembangunan penanggungjawabnya memang sempat berjanji akan diganti jika terjadi keretakan. Namun hingga kini tak ada uang pengganti. Saya hanya bisa berharap akan ada perhatian dari pihak yang terkait untuk diganti, ungkapnya.= CR1/ LUM

samping kiri kanan, depan belakang harus diminta tandatangan,” tuturnya. Diakuinya, pihak KP3M hanya bagian ijin ganguan atau Hinder Ordonantie (HO) dan Izin Mendirikan Bangun (IMB). Jadi, masih ada izin prinsip yang harus diselesaikan dulu,yakni melalui keptusan Bupati Sampang. ”Izin prinsip kewenangan bupati, jadi jika semuanya lengkap, kita proses,” ungkapnya. =CR1/ LUM

Siang Tempat Istirahat, Malam Tempat Mesum penerangan yang memadai di jalanan tersebut terutama di area taman dengan tempat duduk tersebut supaya tempat tersebut digunakan semestinya. “Lampu penerangan jalannya kurang, makanya banyak anak muda senang nongkrong di tempat itu sebagai tempat mesum ketika malam,” ujarnya dengan penuh harap. Khoirul salah satu pengendara sepeda motor yang sering melintasi jalan Samsul Arifin waktu malam hari, juga mengungkapkan bahwa dirinya sering melihat tempat tersebut disalahgunakan oleh pemuda saat ini. ”Biasanya pukul 08.12 WIB tempat itu banyak pemuda yang nongkrong berduaan,” ujarnya. Terpisah, Kasi Operasional Satpol PP Kabupaten Sampang Moh. Sadik mengatakan, pihaknya akan mengkoordinasikan adanya temuan informasi tersebut terkait penyalahgunaan tempat yang dijadikan tempat mesum. “Nanti kami akan memantau dan beroperasi keliling ke tempat tersebut supaya kelakuan pemuda-pemudi tersebut bisa di minimalisir dan teratasi,” janjinya. =CR2/ LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

CEKCOK BATAS WARISAN

Paman Membunuh Keponakan

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar menunjukkan senjata tajam yang digunakan tersangka dalam pembunuhan.

Harga Batu Bata Memicu Pembunuhan Sampang - Tersangka Samu (37) warga Desa Tlakoh Kecamatan Koko Kabupaten Bangkalan, kini harus mendekam dibalik jeruji tahanan Mapolres Sampang setelah berhasil ditangkap atas kejadian pembunuhan, Kamis (27/3) sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun Burajeh Desa Mambulu Barat Kecamatan Tambelengan Kabupaten Sampang. Penangkapan tersangka sebagai sopir truk batu gunung itu lantaran membunuh korban Jumari (40) warga Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, tak lain rekan sesama profesinya. Motif dibalik pembunuhan tersebut dilandasi dengan penjualan harga batu gunung milik korban tidak sama dengan harga penjualan tersangka. Sehingga, langganan para pembeli

tersangka banyak beralih kepada korban. Berdasarkan keterangan polisi, sehari sebelum kejadian pembunuhan tersangka Suma sempat bertemu dengan korban menanyakan alasan menjual batu gunung yang dinilai lebih murah dibandingkan tersangka. Namun, jawaban korban menjual harga batu tersebut sudah sesuai dengan harga dipasaran. Kapolres sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, tersangka dalam melakukan pembunuhan korban didasari masalah harga jual batu gunung. Menurutnya, tersangka merasa tersinggung atas perbuatan korban hingga berujung pembunuhan. “Awal pertikaian tersangka ini gara - gara si korban menurunkan harga jual batu gunung, sehingga cek cok mulut merasa emosi sampai berujung pembunuhan,” ucapnya. Lanjut Imran, tersangka sebelum membunuh memang sempat menanti kedatangan kendaraan yang dibawa oleh korban di TKP pembunuhan. Begitu korban turun dari kend-

araan truck tersangka langsung membunuh korban dengan senjata tajam pedang jenis parang secara membabi buta. “Begitu korban berada di TKP turun dari truck membawa batu, tersangka langsung dibabat dengan sajam parang,” terangnya. Disamping itu, Imran menambahkan setelah tersangka berhasil membunuh korban. Tersangka sempat melarikan diri ke Kabupaten Bangkalan. Namun, akibat kesiagapan pihaknya berhasil mengamankan pelaku pembunuhan. “Tersangka sempat buron lari ke Bangkalan, tapi hari itu juga langsung kita tangkap, dan pelaku hanya satu orang, karena ini masalah pribadi saja,” katanya. Dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan sejumah barang bukti berupa sajam pedang jenis parang sepanjang 73 cm dan lebar 4 cm, baju korban. Akibat perbuatan tersangka dijerat dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang - Lantaran sengketa batas tanah warisan, H. Satam alias Pak Hori (60) warga Dusun Tengah Timur Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Minggu (30/3) sekitar pukul 06.30 Wib melakukan pembunuhan terhadap Mursali alias Pak Malik (50). Pembunuhan tersebut berawal ketika tersangka yang masih paman korban melakukan penebangan pohon kayu jati di atas tanah yang berada di belakang rumah tersangka. Namun, tindakan tersangka ternyata mendapatkan amarah dari korban Mursali. Korban langsung mendatangi rumah tersangka untuk menanyakan maksud tersangka menebang pohon. Cekcok mulut pun antara ponakan dengan paman terjadi. Bahkan, kala itu korban langsung memukul tersangka dengan menggunakan kayu usuk mengenai lengan tangan kiri dan pinggang kiri tersangka. Tak ingin menjadi bulan-bulan pemukulan korban, tersangka langsung melarikan diri ke arah utara. Namun, korban pun masih terus mengejar tersangka. Ketika itu, tersangka mengambil sebuah celurit dengan panjang 57 sentimeter dari dalam rumah langgar dan membacokkan terhadap korban sebanyak dua kali mengenai perut dan pinggang sebelah kiri korban. Sehingga, korban meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dihadapan polisi, tersangka H. Satam alias Pak Hori (60) mengaku dipukuli terbelih dahulu hingga lengannya mengalami lebam. Sehingga, tak ingin menjadi amukan korban, dirinya pun melawan perbuatan korban dengan senjata tajam jenis celurit.

“Saya dipukul, Pak, kena di lengan pinggang dan rusuk saya, sakit Pak makanya saya lari,”tuturnya sembari menunjukkan lengan kiri di hadapan Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar. Sementara itu, Kapolres sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan perselisihan hingga berujung pembunuhan tersebut memang dilakukan antara keponakan (korban-red) dengan paman (tersangka-red). Dimana, permasalahannya yakni hanya perbatasan tanah warisan. “Tanah warisan saja yang dipermasalahkan oleh tersangka,” ucapnya. Lanjut Imran, setelah tersangka melakukan pembunuhan kepada korban, tersangka melarikan diri ke arah utara bermaksud bersembunyi. Namun, setelah 3 jam dari kejadian tersangka langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian setempat. Di samping itu, pihaknya juga menjelaskan dalam minggu ini didapati adanya kasus carok berujung pembunuhan terjadi selama dua kali berturut-turut. Penyebabnya, hanya masalah ketersingguhan. “Dalam minggu ini saja ada dua kejadian, terdapat di Kecamatan Tambelangan dan Kecamatan Ketapang,” jelasnya. Tak hanya itu, selain mengamankan tersangka polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebuah celurit sepanjang 57 cm lebar 6,3 cm yang masih terdapat bekas darah, baju, celana milik korban saat terjadinya pembunuhan. Akibat perbuatan tersangka dijerat dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014

SELASA 1 APRIL 2014| |TAHUN No. 0332 |IIITAHUN III No. 0332

M M

KETENAGAKERJAAN

Ada 20 TKI Asal Jatim Terlibat Kasus BANGKALAN - Semakin banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berasal dari Jawa Timur yang mengalami kasus hukum di negara lain menjadi permasalahan ketenagakerjaan yang sangat rumit bagi negara Indonesia. Jumlah TKI di Tawa Timur yang mengalami kasus hukum sebanyak 20 orang. Delapan orang diantaranya sudah diputus atau divonis oleh pengadilan Arab Saudi. Selain itu, ada 12 orang TKI di Malaysia yang masih dalam proses sidang dan terancam hukuman berat hingga hukuman pancung. Kepala Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPTP3TKI), Dinas Sosial Jawa Timur, Agus Eri Santoso saat berkunjung ke Bangkalan, menyatakan pencegahan masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bisa dilakukan dengan upaya preventif berupa pemberian pemahaman melalui caracara prosedural. Sebab selama ini banyak tenaga kerja luar negeri yang lebih memilih cara penempatan non prosedural alias ilegal. "Kita mengaca kepada kasus-kasus yang menimpa TKI di Arab Saudi baru-baru ini. Hukum di Arab Saudi dan di Indo-

nesia tentunya tidak sama. Di situ kadang kita dimanfaatkan â€œmakelarâ€? yang ada di Arab Saudi," terang Agus Eri Santoso. Agus menjelaskan ada keyakinan, apabila ada permintaan tebusan berapa pun besarnya akan dibayar. Oleh karena itu, pemerintah mencegah adanya TKI non prosedural. Kalau TKI tidak dilengkapi dengan dokumen yang resmi, maka mereka masuk kepada pekerja gelap. ke depan, agar hal-hal yang terkait dengan pesoalan TKI non prosedural ini tidak terjdi lagi, maka perlu ada penanganan mulai dari hulu hingga hilir-nya. Jadi jangan sampai terjadi pemalsuan dokumen. Penanganan TKI. Sehingga, Penanganan TKI yang dimulai dari Kades ini sangat penting. Karena kades merupakan struktural pemimpin tingkat terkecil. Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Ismed Efendi menyatakan, ada 5 kecamatan di Bangkalan yang biasa menyuplai TKI, baik ke Arab Saudi maupun ke Malaysia, yakni kecamatan Kota, Arosbaya, Socah, Geger dan kecamatan Burneh. = MOH RIDWAN/RAH

PEMBERDAYAAN

Lima Kecamatan Belum Tersentuh PKH BANGKALAN - Di antara 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, setidaknya masih ada lima kecamatan yang belum tersentuh Program Keluarga Harapan (PKH). Selama program ini berjalan mulai tahun 2007 lima kecamatan yang belum tesentuh program tersebut diantaranya kecamatan Konang, Blega, Galis, Geger, dan Kamal. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti alasan belum tersentuhnya program PKH di lima Kecamatan tersebut. Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi (Dinsosnakertras) Bangkalan, Ismed Effendi menyatakan selama ini di Kabupaten setempat masih terdapat 13 Kecamatan, yang menerima progam PKH. Pihaknya akan melakukan monitoring di setiap kecamatan yang telah mendapatkan guna mematikan berjalannya program tersebut. "Hingga sekarang ada

Lima kecamatan belum mendpatakan PKH," terangnya. Terkait ketentuan penetapan kecamatan yang mendapatkan program PKH lanjutnya, merupakan kewenangan Kementrian Sosial. Sedangkan, yang ada di daerah hanya memiliki tugas pemantauan setiap kecamatan yang mendapatkan PKH. Dengan demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk membantu kecamatan yang belum mendapatkan program itu. "Kami hanya memantau saja dilapangan dengan para pendamping," terangnya. Saat ditanya terkiat besaran anggaran PKH pada tahun 2014, Ismed menyatakan tidak mengetahui anggaran tersebut. Pasalnya, semua anggaran langsung turun langsung ke kantor Pos. Maka dari itu, yang mengetahui terkait anggara PKH yakni pihak Pos sebagai penyalur dana tersebut. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

JANGGAL. Barang bukti motor milik Gery yang mengalami kerusakan parah tanpa adanya goresan maupun benturan ke aspal jalan. (Insert) kondisi Gery saat dilarikan ke rumah sakit Bangkalan.

Kader DPC GMNI Diduga Dianiaya Korban Harus Menjalani Operasi Batok Kepala BANGKALAN - Kecelakaan yang dialami Gersom Arie Sepvianto (21) asal Kota Sidoarjo pada hari Minggu, (30/3) sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Desa Gili Timur Kecamatan Kamal ditemukan banyak kejanggalan. Apalagi, kecelakaan yang menimpa mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM), yang juga kader Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bangkalan ini, mengalami luka bekas benda tumpul yang menyebabkan keretakan di kepala tanpa adanya goresan bekas aspal. Kuat dugaan telah terjadi penganiayaan terhadapnya. Ketua DPC GMNI Bangkalan, Divo Kurniawan Jayadi menyatakan kasus ini banyak terjadi keanehan. Hal itu dapat dilihat dari fakta kerusakan motor Supra X 125 yang dikendarainya. Kerusakan itu, terjadi di bagian depan dan hancur. Namun, tidak ada bekas gesekan sedikit pun dengan aspal. Kemudian, hancurnya motor terkesan sengaja dilakukan pengrusakan untuk menghilangkan jejak penganiayaan. Selain itu, luka yang diderita Gery sapaan akrabnya, terpusat di kepala saja, yakni berupa lebam bekas pukulan bahkan menimbulkan keretakan batok kepala. Sedangkan, di sekujur tubuhnya tidak ditemukan luka-luka tanda terjadinya kecelakaan. "Ini sangat janggal, jika memang kecelakaan murni kerusakan parah itu tidak hanya dialami oleh motornya Gery. Namun, motor milik orang yang ditabrak se-

mestinya parah juga. Tapi kenyataannya kan tidak," ujarnya. Menurutnya, saat ini Gery dalam perawatan operasi batok kepala di RS. Dr. Soetomo Surabaya karena terjadi keretakan yang menyebabkan sering mengaluarkan darah dari mulut, telinga dan hidung. Dugaan terjadinya penganiayaan semakin kuat berdasarkan pengakuan Gery terhadap orang tuanya sebelum mengalami koma. Gery mengaku telah dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Oleh sebab, itu kasus ini harus diusut tuntas. "Gery mengaku dipukuli. Dugaan penganiayaan tersebut, dimungkinkan berkaitan dengan pengusutan indikasi adanya kasus korupsi pembangunan gedung di UTM yang dilakukan oleh Gery. Apalagi, Gery sebagai kordinator aksi pada waktu itu. Kami akan meminta dilakukan olah TKP lanjutan," paparnya.

Berdasarakan keterangan Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo, mengatakan Gersom Arie Sepvianto mengendarai Supra X 125 dengan nopol W 3696 XA mengalami benturan dengan sebuah motor Suzuki yang dikendarai Subairi dengan nopol M 5792 GJ yang kendarai Subairi (40), warga Desa Gili Timur Kecamatan Kamal. Akan tetapi, pihaknya tidak memungkiri adanya kejanggalan pada kerusakan yang dialami motor Gery. Sebab, kerusakan barang bukti kedua motor tidak berimbang. "Memang hasil olah TKP anggota yang turun kelapangan tidak ditemukan goresan aspal. Jika memang terjadi tabrakan kerusakan itu tidak akan saparah itu, karena motor yang ditabrak kerusakannya ringan. Bisa saja membentur benda lain," terangnya. Ditanya dugaan adanya penganiayaan, Puji tidak bisa memastikan hal itu. Sebab, saat mendatangi TKP kedua motor sudah diamankan oleh Polsek Kamal. Akan tetapi, pihaknya menyatakan kesiapannya jika harus dilakukan olah TKP ulang untuk memastikan kebenaran yang terjadi. Untuk sementara informasi yang pihaknya dapatkan belum sepenuhnya. Perlu ada pendalaman dalam menangani kasus tersebut. "Kami siap kapan saja jika diminta untuk melakukan olah TKP ulang," janjinya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III

Ribuan Hektare Lahan Kritis Tersebar di 18 Kecamatan BANGKALAN - Kondisi lahan kritis rupanya masih mengancam banjir di kabupaten Bangkalan. Jumlah lahan kritis yang ada saat ini mencapai 60 ribu hektare. Jika hal itu terus dibiarkan dipastikan setiap tahun akan bertambah. Terlebih, hal itu berpengaruh terhadap potensi bencana dan banjir. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Budi utomo mengatakan bencana banjir dan longsor di beberapa kecamatan dipengaruhi penebangan pohon. Parahnya, pohon yang ditebang tidak diganti dengan pohon yang baru. Otomatis, serapan air saat musim penghujan berkurang. Air tersebut mengalir ke daerah yang lebih rendah, seperti di wilayah kecamatan Blega, Sepulu, dan Klampis. "Banjir yang rutin datang merupakan banjir kiriman dari wilayah yang lebih tinggi yakni Konang dan Geger. Termasuk, banjir di wilayah Sepuluh," kata Budi. Menurutnya, dari 60 ribu hektare hutan kritis, tersebar di 18 kecamatan. Upaya yang bisa dilakukan dengan melakukan program penanaman pohon keras di masing-masing wilayah. Terbukti, pada tahun-tahun sebelumnya, wilayah Arosbaya yang menjadi langganan banjir kini kondisinya berkurang. Debit air saat musim penghujan, tidak sampai membuat kecamatan Arosbaya banjir. Hal itu lantaran penanaman pohon keras yang terus digalakkan. "Dalam penanaman tanaman keras, kita lebih utamakan di sisi pegunungan seperti wilayah Konang Galis, Sepulu, Geger, dan Blega. Itu untuk memperlambat

arus banjir yang sering kali melanda," jelas Budi. Dia menerangkan, kondisi hutan yang ada masih belum ideal dengan jumlah lahan yang ada. Masih terdapat ancaman banjir, karena lahan serapan sudah banyak berkurang. Termasuk di wilayah perkotaan, ancaman banjir mengintai, sedangkan penerapan aturan pengembang masih kurang. Sebab, banyak lahan yang sudah dijadikan perumahan, tanpa dibarengi dengan penanaman pohon keras. "Manfaat tanaman keras dalam jangka pendek nyatanya bisa menyerap air dan mencegah banjir. Jangka panjangnya, mempunyai nilai ekonomis," terangnya. Dia menjelaskan, penamaman pohon. dilakukan di lahan rakyat. Adapun jenis yang biasa ditanam seperti pohon Jati, Mahoni, Sengon, Damalina (jati putih) dan Akasia. Selain itu, tanaman yang bisa dimanfaatkan yakni tanaman semusim seperti sirsak, durian, jambu merah, mente, dan kelapa. "Untuk setiap penanaman, kita memberikan bantuan bibit yang dikehendaki kepada kelompok tani. Pengajuan dari poktan sendiri. Untuk wilayah perkotaan, kita mensiasati dengan pemberian bibit pohon kepada sekolahsekolah," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

KRITIS. Penebangan pohon jati yang dilakukan warga.

moh ridwan/koran madura

doni heriyanto/koran madura

TIDAK JELAS. Halimah saat menemui sejumlah wartawan dan mengatakan ketidakjelasan nasib Zainab terkait pelaksanaan hukuman pancung yang diputuskan oleh pengadilan Saudi Arabia.

TKI

Dari Saudi Tak Bawa Kabar Baik BANGKALAN – Besar harapan adanya kejelasan terkait nasib Zainab, (48), tenaga kerja wanita (TKW) asal Kelurahan Mlajah Kecamatan Kota Bangkalan, yang mendapatkan vonis hukum pancung setelah melakukan pembunuhan terhadap majikannya di Saudi Arabia beberapa tahun silam. Namun, harapan itu sirna karena tak kunjung ada kejelasan setelah keluarga Zainab, Halimah, 56 dan Syarifuddin, 18 selama dua belas hari berada di Saudi Arabia tidak mendapatkan kepastian dari pihak keluarga korban. Sejatinya, anak sulung dan saudara Zainab, berangkat dari Bangkalan Rabu (19/3) waktu lalu. Akan tetapi, karena masih harus menyelesaiakan proses administrasi di Jakarta, keduanya baru tiba di Saudi Arabia pada hari Jum’at (21/3). Pada saat tiba di Saudi Arabia, kesempatakn bertemu langsung dengan Zainab yang berada di penjara Madinah berlangsung sangat singkat yakni hanya satu jam untuk memastikan kondisi Zainab baik-baik saja. Tak ada kabar lain yang bisa diterima, kecuali hanya terkait kesehatan Zainab. “Kami hanya bisa bertatap muka di penjara Madinah selama satu jam. Hanya bisa melihat saja tanpa ada kepastian mengenai nasibnya,” ujar Halimah di kediamannya. Keluarga Zainab baru tiba di Bangkalan, hari Senin (31/3)

pagi hari. Sebab, sehari sebelumnya masih melakukan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) di Semarang. Namun sayangnya, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kabar gembira menganai nasib Zainab yang telah dihukum selama 15 tahun. Apalagi, dalam pertemuan itu juga membahas TKI lain yang juga bernasib sama dengan Zainab. ”Kami masih di semarang melakukan pertemuan dengan Presiden SBY bersama keluarga TKI yang terkena hukum pancung. Disana juga ada keluarga dari Satinah, Tuti Tursilawati, dan Karni Binti Medi,” katanya Halimah Halimah mengaku selama berada di Saudi Arabia tidak pernah bertemu dengan keluarga almarhum Nurah Bin Abdullah. Sehingga, dirinya tidak mengetahui kelanjutan kasus dan nasib Zainab ke depan. Apalagi, selama perundingan dengan keluarga korban tidak pernah dilibatkan. Tentunya, tidak dilibatkannya selama perundingan membuatnya semakin bingung terkait keberlangsungan hidup Zainab. ”Kami tidak tau apa bebas harus ditebus, karena ada tim khusus yang berunding disana. Intinya kabar penebusan mencapai Rp 90 miliar itu belum ada kejelasan dan katanya keluarga korban belum mengajukan permintaan biaya itu,”

ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Ismet Effendi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan nasib Zainab seperti apa, karena kelurga korban masih berembuk dan belum ada ke arah permintaan biaya tebusan. Keluarga korban akan menyampaikan keputusannya setelah satu bulan dari kemarin. ”Kami belum bisa memastikan bagaimana nasib Zainab, karena keluraga korban baru akan mengambil keputusan setelah satu bulan. Pemerintah terus berupaya agar Zainab bisa dibebaskan dengan permononan maaf dan tanpa biaya tebusan,” kata Ismet. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Zainab berangkat ke Saudi Arabia pada 7 Maret 1998. Pada bulan Agustus-September 1999 mengirim surat keluarganya perihal rencana kepulangannya, karena mengaku tidak betah. Namun, sebelum niatnya terlaksana, Zainab ditangkap pada pada Maret 2000 karena dituduh membunuh majikannya. Zainab pun dijatuhi hukum mati. Pertengahan Juli 2000, dua hari sebelum qishas (hukuman pancung), Presiden Abdurrahman Wahid berhasil melobi pemerintah Saudi Arabia hingga hukuman pancung ditunda. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 1 APRIL 2014

SELASA 1 APRIL 2014| |TAHUN No. 0332 |IIITAHUN III No. 0332

Kampung Kue Bantu Beban Ekonomi Keluarga

g. armadianto semeru/koran madura

PRODUKSI. Kue Putri Ayu buatan perempuan di "Kampung Kue", Rungkut Lhor RT04/ RW05 Gang 2, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Setiap perempuan pembuat kue di sana memproduksi ratusan bahkan ribuan kue perharinya.

SURABAYA - Perawakan perempuan itu tinggi besar, namun langkahnya gesit menyusuri gang sempit di kawasan padat hunian Rungkut Lhor RT04/ RW05 Gang 2, Kecamatan Rungkut, Surabaya. “Mbak Irul, mau kemana?” tegur seorang warga. Ia menghentikan langkahnya untuk sekedar bertegur sapa, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Tiba di pasar yang tak jauh dari sana ia segera menemui para penjual kue tempat ia menitipkan kue buatannya. Nama lengkap perempuan itu Choirul Mahpuduah, 43 tahun. Seperti profesi kebanyakan kaum ibu di kampungnya ia adalah pembuat kue yang kemudian berujung jadi penamaan sebagai "Kampung Kue". Untuk mendapat pengakuan sebagai "Kampung Kue" prosesnya panjang. Perlu waktu berbulan

bahkan bertahun sampai tercipta komunitas "Kampung Kue". Pengagasnya siapa lagi kalau bukan perempuan yang akrab dipanggil Mbak Irul itu. “Idenya setelah melihat ada ibu-ibu di sini usaha kue sudah turun temurun selama 30 tahun. Tapi kenapa sih cuman begitu-begitu saja hasilnya?” Ia menceritakan sejarah berdirinya 'Kampung Kue'. “Sejak tahun 2010 saya dan ibu-ibu kader di sini mulai mempromosikan 'Kampung Kue'." Irul merintis kampung kue itu sejak tahun 2009. Saat itu ibu-ibu sudah membuat kue-kue basah yang dijajakan di pasar. Awalnya

para ibu ini tidak terkoordinasi, mereka bekerja cenderung sendiri-sendiri. “Kalau dulu jumlahnya belum banyak, masih 20 orang. Ketika mereka bikin kue kukus terus ada yang pesan kue sosis solo, ya ditolak.” jelasnya. “Tapi begitu kita desain jadi 'Kampung Kue' kalau ada orang pesan lemper diterima, pesan apa pun diterima. Karena apa? Kita sadar sudah masuk ke dalam kelompok. Kalau saya takbikin lemper, ya saya mintakan ke ibuibu lain yang bikin lemper.” Irul menerangkan panjang lebar. Kini dari 20 pembuat kue telah berkembang menjadi lebih dari 60 pembuat kue. Artinya sepertiga kaum ibunya dari 200 Kepala Keluarga yang ada di sana adalah pembuat kue. Peningkatan secara ekonomi terlihat jelas, pihak pemerintah daerah pun mengakui ada peningkatan

signifikan dari warganya yang tinggal di Rungkut Lhor Gang 2 RT04/RW05. “Kalau kita lihat ada peningkatan, produktivitasnya semakin tambah. Kemudian perubahan tingkat kehidupan, dulunya nyekolahkan anak satu, sekarang bisa nyekolahan anak dua.” ujar salah satu tokoh di kampung tersebut. Pendapat serupa disampaikan Ibu Sunarsih, 43 tahun, pembuat kue yang juga bertetangga dengan Irul, ”Dulu untungnya paling Rp50.000 sehari, kini lebih dari Rp150.000.” Sunarsih hanya membuat kue hanya sekitar 200 400 potong kue setiap harinya. Masalah biasanya timbul dari suami-suami yang melarang istrinya membuat kue karena merasa dipermalukan dan masih sanggup menafkahi keluarga. Solusinya bagaimana? “Untuk negosiasinya

diikuti saja apa kemauan suami. Sampai di mana suami bisa bertahan dengan beban ekonomi yang semakin berat, apalagi anaknya tambah besar dan perlu biaya sekolah dan lain.” jelas Irul. Irul terus memberdayakan kaum ibu di "Kampung Kue" itu, tak peduli ia sendiri sibuk dengan usaha pembuatan kuenya. Setiap hari harus ke sana ke mari untuk urusan kue dan organisasi. Ia juga disibukkan dengan sederet kegiatan lain, maklum Irul adalah ketua PKK di kampung itu. Suaminya, Riyadi, bisa memaklumi kondisi itu. Suami istri itu berdua bergantian mengurus dua anak mereka. Yang besar sudah kelas lima SD, yang kecil berusia satu setengah tahun. “Saya sudah terbiasa, dulu saya juga aktif di organisasi bersama istri.” jelas sang suami. = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

Neter Kolenang

SELASA 1 APRIL 2014 | No. 0332 | TAHUN III SELASA 1 APRIL 2014

MADURA

No. 0332 | TAHUN III

MH. SAID ABDULLAH

Menjunjung Madura dalam Berbangsa Ia adalah orang yang dikenal sebagai salah satu dari sekian tokoh Madura yang mampu berdiri di atas kemajemukan negeri. Sebagai orang Madura, ia tampil sesosok manusia prime mover yang bisa menerobos tembok-tembok primordial. Dengan gagah, ia hadir di tengah masyarakat sebagai seorang tokoh yang memiliki visi yang kuat tentang Indonesia yang satu, utuh, dan damai. Dia selalu berjuang demi kepentingan bersama tanpa memandang latar belakang sosial, budaya dan politik. Dia berada di atas semua kepentingan politik.

Nama : MH. Said Abdullah Tetala : Sumenep, Selasa, 22 Oktober 1963 Agama : Islam Warga Negara : Indonesia Ayah : A b d u l l a h S e c h a n Baghraf : Fatimah binti Abdullah Ibu Gauzan Istri : Khalida Ayu Winarti Anak: 1. Kaisar Kiasa Kasih Said Putra 2. Lillahi Maulana Abdullah Said Bargas da Marcil 3. Lillahi MAS Azel Haq Sang Patriakh 4. Zeta Zerlinda Zanita Sawina Riwayat Pendidikan: = TK Trisula = SDN 1 Kepanjen, Lulus tahun 1974 = SLP Islam Lulus tahun1979 (sekarang SMP Ma’arief) = SMAN 1 Sumenep, Lulus tahun 1982 Riwayat Pekerjaan: 1. Manager Operasional PT. Sapta Forta 1990-1993 2. Manager Operasional PT. Sinar Agung Pratama 1993-1996 3. Senior Marketing Manager CV Bangun Arta 1997-2004 Pengalaman & Jabatan Oganisasi: 1. Sekretaris DPC PDI Kab. Sumenep 1983 – 1988 2. Wakil Ketua DPC PDI Kab. Sumenep 1988 – 1992 3. Anggota MPP PDI 1988 – 1992 4. Ketua DPC Pemuda Demokrat Kab. Sumenep 1984-1988 5. Ketua Majelis Muslimin Indonesia Kab. Sumenep 1984-1987 6. Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Kab. Sumenep 1982-1985 7. Pendiri Baitul Muslimin Indonesia 2009 8. Bendahara DPP PDI Perjuangan Jawa Timur 2010-sekarang

ia berjuang untuk keadilan, kerukunan dan kesejateraan semua orang. Termasuk tampil sebagai tipe manusia multikultural, yang bisa hidup secara berdampingan dan seiring-seirama. Bahkan secara damai dan saling menghormati di atas fakta keberagaman kondisi sosial, politik, dan ekonomi bangsa Indonesia. Kehadirannya di panggung politik Indonesia ibarat nyala api di tengah kegelapan, yang tidak pernah padam oleh terpaan badai. Dialah MH Said Abdullah. Namanya sudah tak asing lagi dalam dunia perpolitikan tanah air. MH Said Abdullah yang nasionalis sang pengagum Bung Karno ini adalah wakil rakyat dari daerah pemilihan XI Madura, Jawa Timur. Kini, Said tercatat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI. Pria kelahiran Sumenep, Madura 22 Oktober 1963 itu adalah buah hati dari pasangan Abdullah Syekhan Baqraf dan Ibu (Alm) Fatimah Gauzan punya cerita panjang dalam hidupnya. Said menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Sumenep. Pendidikan tingkat dasar diselesaikan di Sumenep. Kemudian melanjutkan SMP juga di Sumenep. Sekolah lanjutan atas pun diselesaikan di ujung timur pulau Madura ini. Minatnya dalam panggung politik terlihat sejak ia remaja. Sebagai bukti, ia aktif berorganisasi sejak SMA. Dia pernah menjadi Sekretaris OSIS SMA pada tahun 1981. Berkat ketekunan dan kegigihannya, dia pun pernah menjadi ketua DPC Banteng Muda Indonesia, Kabupaten Sumenep, tepat pada

Tahun 1982-1985. Girah organisasi yang tinggi pun membawanya hingga tamat SMA. Pada tahun 1984 misalnya, Said terpilih menjadi Ketua DPC Majelis Muslimin Indonesia Kabupaten Sumenep. Sejak itu, karir politiknya terus melejit. Sebagai politisi yang nasionalis, ia memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Iya, memilih PDIP bukan tanpa alasan, karena kekagumannya kepada sang proklamtor bangsa, Soekarno. Tak tanggung-tanggung, Said muda pun mulai enak dengan dunia barunya hingga ia terpilih menjadi juru kampanye nasional PDI pada 1987. Sungguh, tanpa pernah lelah ia mengarungi lautan perpolitikan yang penuh tantangan. Karir politiknya dari waktu ke waktu semakin bersinar. Pada tahun 2004, Said terpilih sebagai anggota DPR RI. Kala itu, ia dianggap oleh pengurus DPP PDI P punya prestasi gemilang, karena berhasil merebut kursi di Sumenep. Maka tak heran jika di kalangan teman-temannya, politisi Madura ini dikenal supel, sebab ia pandai bergaul. Melempar senyum saat bertemu sapa dengan orang-orang menjadikannya sebagai sosok populis. Pergaulannya yang lintas batas itu karena dia berteman dengan siapa saja tanpa pandag bulu; perbedaan etnis, kultur, agama dan aliran politik. Dia seorang sosok pendobrak (prime mover) yang bisa menerobos tembok-tembok primordial. Itulah sebabnya dia dijuluki sosok lintas batas oleh wartawan, dan Sekjen PDIP menyebutnya mutiara dari Timur. Said mengaku sangat men-

gagumi Soekarno. Bahkan, ia memiliki foto khusus mantan Presiden Republik Indonesia ini dalam ukuran besar. Tidak hanya itu, Said memiliki koleksi buku-buku Bung Karno. Selain mengoleksi, dia juga rajin membolak-balik halaman demi halaman dari koleksinya itu. “Saya melihat Soekarno itu punya ajaran spesifik dan hebat, yaitu nasionalis yang relegius,” pujinya. Tidak heran dia menyebut dirinya sebagai “anak ideologis” Bapak Proklamator itu. Bahkan saking kagumnya pada Bung Karno, tanda tangan politisi asal Madura ini bertuliskan “Soekarno”. Kini, pria yang pernah jadi sales kripik tempe dan tukang cuci mobil itu dalam perjalanannya di panggung politik benar-benar menjadikan sebagai politisi ulung yang memiliki visi yang kuat tentang Indonesia yang rukun dan damai. Dia memiliki kepedulian yang besar terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang menjalar di tengah masyarakat. Misalnya, berbicara lantang ketika menangkap ketidakberesan dalam penyelenggaraan haji. Dia terlibat sangat intens dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang lintas batas. Dia bergaul dengan siapa saja tanpa memandang keserbaragaman latarbelakang. Maka M.H Said Abdullah tumbuh menjadi “Manusia Lintas Batas’. Hanya satu; karena

dia memiliki visi yang jelas dan kuat tentang bagaimana membangun dan menghidupi Indonesia di atas dasar kebhinekaan. Namun, satu hal yang tetap diingat oleh orang Madura, bahwa Said Abdullah selain dikenal sebagai tokoh lintas batas, dirinya juga sebagai politisi ulung yang selalu berjuang untuk Madura. Termasuk dia tak merasa canggung ketika bertemu masyarakat, peduli rakyat kecil dan tak pernah berlagak sombong di depan banyak orang. “Kini, saya hanya bisa berucap bahwa proses itu tidak mudah. Menjadi politisi itu bukan hanya sekadar sensasi, tetapi ia harus benar-benar berproses tiada henti. Saya dulu menjadikan buku sebagai teman, bahkan tak sejak SMP saya sudah baca buku sekelas Madilog, Marx, Hegel, dan lain sebagainya. Karena saya sadar, menjadikan buku sebagai teman itu adalah cara terbaik untuk menjadi orang yang cerdas,” tuturnya saat ditanya soal prosesnya sejak masa kecil hingga ia menjadi politisi terpandang. Sepintas ketika Koran Madura memberanikan diri bertanya tentang arti “MH”, tanpa ragu, Said Abdullah mengungkapkan bahwa MH merupakan simbol kekagumannya kepada tokoh Marx dan Hegel. “Sehingga nama saya adalah Marx Hegelian Said Abdullah,” ujarnya. =SYAMSUNI