RASIO Edisi Mei 2015

Sepak Bola Indonesia Milik Siapa?

Kekalutan Sistem Parkir Kampus Unpad Dipatiukur May Day dalam Sejarah

Content Kekalutan Sistem Parkir Kampus Unpad Dipatiukur Sepak Bola Indonesia Milik Siapa?

Cover Story: Upah Buruh Naik, Layakkah?

May Day dalam Sejarah

Redaksi

Pengantar Redaksi

B

uruh merupakan salah satu bagian yang tidak pernah terlepaskan dari aktivitas ekonomi dunia. Banyak kegiatan ekonomi khususnya sektor industri yang bergantung kepada kaum buruh. Saat ini buruh telah menjadi bagian yang penting di dalam kondisi ekonomi-politik Indonesia. Mereka memiliki peran yang tidak bisa kita tutupi bagi Indonesia dewasa ini.

Pelindung

membahas mengenai intervensi Kemenpora pada olah raga sepak bola Indonesia yang pada akhirnya pembubaran kompetisi sepak bola Indonesia. Selain itu juga Rasio akan membahas mengenai permasalahan sistem parkir yang saat ini masih belum mengalami perbaikan.

Dr.H.Harry Suharman,S.E.,M.A.,Ak

Heriyaldi,S.E.,M.E

Penanggung Jawab Harumi Nimas

Pemimpin Redaksi

Banyak peristiwa pada Mei 2015 ini dan telah kami rangkum semua pada edisi Rasio kali ini.

Luqmanul Hakim

Rasio kali ini membahas mengenai kaum buruh dan beragam intrik di dalamnya serta Pemimpin Redaksi

Editor

Windy Wulandari 2

RASIO EDISI APRIL 2015

Reporter Nancy Gultom Firda Azizia Fajri Indra Ismi Aisyah M. Rivares Azali Akbar Ria Ayu Mirza

Kajian

Maharya Alecia Liberty Abdul Haris Hendro

Fotografer

Adibwafi Menako Yeni Agustina

Layout

Safira Kirami

MAY DAY DALAM SEJARAH Hari buruh internasional atau yang lebih dikenal dengan May Day diperingati sebagai hari dimulainya kaum buruh menuntut hak ekonomi-politik mereka. Penuntutan ini muncul pertama kali pada awal abad ke-19. Pada era tersebut kapitalisme industri berkembang pesat dan mengubah kondisi dunia terutama di benua Eropa dan Amerika. Pada era ini juga terjadi tindakan eksploitasi kepada kaum buruh dalam menjalankan industri dari para pemilik modal. Pemberian upah yang kurang, pelarangan berorganisasi bagi kaum buruh dan penetapan waktu kerja yang berat, 19 sampai dengan 20 jam per hari, menjadi salah satu tindakan eksploitasi kaum buruh pada saat itu.

3

RASIO EDISI APRIL 2015

Akibat tindakan eksploitasi tersebut penuntutan kaum buruh atas upah yang memadai, pengurangan waktu kerja dan kebebasan untuk berorganisasi bermunculan dimana-mana. Tindakan penuntutan tersebut pertama kali terjadi di Amerika Serikat melalui aksi mogok.

Aksi mogok ini terjadi pada tahun 1806 yang dilakukan oleh pekerja Cordwainers yang menuntut penyesuaian waktu kerja yang saat itu terlalu memberatkan.

Tanggal 5 September 1882, terjadi parade kaum buruh yang pertama diadakan di kota New York dengan tuntutan penentuan jam kerja yang lebih baik; 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. Parade ini menjadi tonggak awalnya pergerakan kaum buruh untuk menuntut hak mereka.

Pada tanggal 20 Agustus 1866, terjadi pertemuan antar delegasi dari tiga serikat buruh di kota Baltimore. Dalam pertemuan

tersebut disepakati pembentukan National Labor Union yang dipimpin oleh William H. Sylvis yang juga seorang pemimpin Molder’s Union. Sylvis melakukan kontak dengan pemimpin dari First International, organisasi buruh internasional, di London dan membantu N.L.U. untuk membuat relasi dengan General Council of the Internasional.

Sejak saat itu muncul pergerakanpergerakan kaum buruh yang sistematis di Amerika Serikat. Dan pada tahun 1868 pergerakan kaum buruh akhirnya membuahkan hasil. Hasil tersebut adalah disetujuinya regulasi jam kerja 8 jam per hari oleh Kongres untuk semua perusahaan.

Pada tahun 1886 Federation of Organized Trades and Labor Unions mengadakan kongres yang menetapkan 1 Mei sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia. Tujuan penetapan tersebut adalah untuk memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif di era tersebut.

Buruh,

Pergerakan Komunisme

dan

yang lebih dibandingkan sebelumnya.

Mereka sudah dapat menyalurkan pendapat mengenai upah yang layak menurut mereka, penuntutan hak-hak mereka yang masih belum tersalurkan bahkan dapat memiliki peran yang penting dari sisi ekonomi-politik Indonesia saat ini. Perkembangan saat ini Komunisme, menurut Britannica berbeda dengan saat negara ini baru berdiri.

Encyclopedia, doktrin politik dan ekonomi yang menggantikan peran kepemilikan Pada awal negara ini berdiri, kaum pribadi dan ekonomi yang profit oriented buruh yang memiliki posisi spesial di mata dengan kepemlikian publik dan kontrol pemerintahan saat itu. Kedekatan PKI dengan komunal atas sarana prasarana produksi Sukarno merupakan penyebabnya. Terjadinya peristiwa G 30 S/PKI telah menghilangkan dan sumber daya masyarakat. kedudukan kaum buruh tersebut dan Mengapa ideologi ini memiliki hubungan semakin terkekang dalam rezim orde baru. yang sangat kuat dengan kaum buruh? Lengsernya Presiden Suharto membuka Dalam sejarahnya ideologi komunis kesempatan kaum buruh untuk kembali merupakan sebuah kritik atas tindakan hadir di dalam pergerakan ekonomi politik eksploitasi yang berlebihan atas kelas Indonesia. Dengan ditetapkannnya Mayday proletar atau lapisan sosial yang paling sebagai hari libur nasional pada rezim SBY rendah yang pada waktu itu dikaitkan menunjukkan hadirnya peran kaum buruh di dengan kaum buruh. Manifesto Partai perkembangan ekonomi-politik Indonesia.

Komunis yang dibuat oleh Marx dan Engels berkata bahwa tidak adanya perbedaan (LQH) yang kontras antara pergerakan kaum proletar dengan kaum komunis. Manifesto yang menjadi dasar prinsip-prinsip dasar komunisme dunia ini juga menekankan perlu perlawanan kaum proletar terhadap kaum borjuis yang selama ini mengeksploitasi mereka. Dalam manifesto ini juga menekankan perjuangan kaum proletar untuk bisa setara dengan kaum borjuis dan menyatukannya ke dalam organisasi politik yang sesuai dengan ideologi mereka, partai komunis.

Bahkan di dalam diktat yang disusun oleh Depagitprop (Departemen Agitasi dan Propaganda) CC PKI tahun 1958 mengatakan bahwa ideologi partai komunis (komunisme itu sendiri) adalah ideologi kaum buruh.

Apabila membicarakan buruh dan pergerakan mereka, maka akan kurang bila kita tidak membicarakan ideologi komunis.

Dalam sejarahnya, buruh dan komunisme tidak bisa dipisahkan secara total karena keduanya saling memberikan pengaruh Dalam kasusnya di Indonesia, kaum dalam perkembangan ideologi komunis. buruh saat ini sudah memiliki keleluasaan

4

RASIO EDISI APRIL 2015

KAA 2015 photo by Adibwafi

5

RASIO EDISI APRIL 2015

SEPAK BOLA INDONESIA, MILIK SIAPA??

Sepak bola merupakan olahraga paling digemari di Indonesia, kendati prestasinya minim, popularitas sepak bola di negeri ini melebihi olahraga lainnya seperti bulutangkis, basket, dan voli. Akan tetapi popularitas tersebut tidak diimbangi dengan kualitas kepengurusan dan pengelolaan olahraganya.

Baru- baru ini, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi menunjuk 17 anggota tim transisi PSSI, Jumat malam, 8 Mei 2015. Tugas utama mereka adalah mengambil alih pengelolaan sepak bola dari tangan PSSI, yang divonis gagal dalam mengatur dan menciptakan pengelolaan persepakbolaan yang transparan dan berkualitas.

Anggota tim transisi berasal dari berbagai kalangan, mulai dari penggiat sepak bola, pejabat pemerintahan, pelaku ekonomi, pengusaha hingga eks perwira militer.

Figur populer di masyarakat seperti Kang Emil (Walikota Bandung) dan Andrew Darwis (co-Founder KASKUS) ditunjuk oleh Menpora sebagai agent of change di tubuh persepakbolaan negeri ini.

Berikut daftar tujuh belas anggota tim transisi PSSI : 6

RASIO EDISI APRIL 2015

1. Bibit Samat Riyanto (eks Wakil Ketua KPK) 2. Darmin Nasution (eks Gubernur BI) 3. Lodewijk Friederich Paulus (eks Danjen Kopassus) 4. Andrew Darwis (co-founder dan CEO KASKUS) 5. Tommy Kurniawan (Selebritas) 6. Velix Wanggai (eks Staf Khusus Presiden) 7. F.X. Hadi Rudyatmo (Walikota Solo) 8. Ridwan Kamil (Walikota Bandung) 9. Iwan Lukminto (Direktur Utama PT.Sritex) 10. Francis Wanandi (CEO Gold Gym Indonesia) 11. Cheppy Wartono (Ketua Yayasan Peduli Anak Bangsa) 12. Saut H. Sirait (Panwaslu 2002 – 2007) 13. Diaz Faizal Hendropriyono (Komisaris Telkomsel) 14. Zuhairi Misrawi

(Direktur Moderate Muslim Society) 15. Ricky Yakobi (eks Timnas Indonesia) 16. Eddy Rumpoko (Walikota Batu) 17. Farid Husaini (eks Juru Runding Aceh di Helsinski) Dari nama – nama di atas, tidak semuanya yang mendapatkan respon positif dari netizen. Anggota Tim yang memiliki background poltik dan selebritas dianggap takkan mampu membenahi persepakbolaan negeri ini dan dicap hanya memanfaatkan situasi untuk meningkatkan popularitas dan keuntungan materi semata. Imbasnya dari tujuh belas nama diatas, total sudah empat orang yang mengundurkan diri dari Tim Transisi, yaitu Velix Wanggai, Farid Husaini, Darmin Nasution, dan Ridwan Kamil.

Meskipun ditinggal oleh beberapa anggotanya, Tim Transisi PSSI tetap melaksanakan rapat perdananya pada hari Rabu, 13 Mei 2015. Rapat yang dibuka oleh Sesmenpora itu dihadiri oleh sebelas anggota dan melahirkan keputusan : 1. Bibit Samad Riyanto ditunjuk sebagai Ketua Tim Transisi, dan Wakil Ketua dijabat oleh Lodewijck F. Paulus.

2. Tim transisi akan menjalin komunikasi dengan FIFA, paling lambat Minggu depan (20 Mei 2015).

3. Tim transisi segera mengundang Asosiasi Provinsi PSSI dalam Rakernas Juni 2015.

4. Tim transisi akan menghelat Piala Kemerdekaan pada bulan Juni 2015, dan menghelat Kompetisi Sepak bola yang fairplay dan transparan.

7

RASIO EDISI APRIL 2015

5. Tim transisi akan memastikan proses yang transparan dalam open bidding kelanjutan kompetisi liga di Indonesia dan hak siar televisi.

6. Tim transisi mengambil alih tanggung jawab persiapan Tim Nasional dan memastikan berjalannya training camp.

7. Tim transisi akan memperbaiki akses untuk sponsorship tiap klub, baik itu klub professional, semi-profesional, maupun amatir.

8. Tim transisi membuka kompetisi tingkat amatir di tiap –tiap daerah dan pembinaan pemain usia dini.

Berdasarkan keputusan di atas, kita bisa menangkap niat baik Tim Transisi PSSI untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi.

Akan tetapi dengan mundurnya sejumlah anggota, tim ini harus segera merekrut anggota baru. Apalagi dari kalangan praktisi sepak bola, kenyataannya hanya Ricky Yakobi yang berasal dari kalangan ini. Para pengamat dan pelatih sepak bola juga mesti diikutsertakan, agar pengetahuan mereka tentang sepak bola dapat diterapkan dalam blue print yang akan dijalankan.

Support dari penikmat kulit bundar tanah air juga sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan revolusi ini. Kita sebagai suporter sepak bola Indonesia tentu menginginkan kompetisi yang bersih, transparan dan juga menjual. Selain itu dengan dijalankannya program ini, diharapkan prestasi Timnas dapat membaik mulai dari level ASEAN, Asia dan Dunia seperti yang kita inginkan.

(FID)

juga diamanatkan mengenai KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum.

Secara prosedural, seluruh pihak terkait sudah terakomodasi keinginannya dalam penetapan UMP, begitu juga faktor makro dan mikro ekonomi yang menjadi indikator pertimbangan dan perumusan UMP. Namun, mekanisme tersebut harusnya diimbangi dengan identifikasi faktorfaktor yang memengaruhi tingkat upah, yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan kerja, kondisi pasar kerja (permintaan dan penawaran), biaya hidup (indeks harga konsumen/IHK), kemampuan perusahaan membayar biaya produksi, kemampuan serikat pekerja (keberadaan dan kekuatan SP), produktivitas kerja dan kebijakan serta investasi pemerintah (upah minimum).

Faktor-faktor tersebut harus ditelaah terlebih dahulu sebelum penentuan upah minimum.

Upah Buruh Naik, Layakkah?

Upah buruh, salah satu penyebab terjadinya konflik antara buruh dengan pihak yang berkepentingan. Kita melihat bahwa setiap tahunnya buruh berdemo untuk memperingati hari buruh, dan masalah utama yang selalu mereka bahas adalah kenaikan upah minimum. Mengapa upah yang selalu jadi masalah?

Apakah upah yang mereka terima selama ini belum mencukupi kebutuhan mereka? Layakkah upah mereka dinaikkan?

Sumber Datangnya Upah Minimum

Pada prinsipnya, sistem penetapan upah minimum dilakukan untuk mengurangi eksploitasi terhadap buruh atau pekerja. Penetapan upah minimum juga merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadapa buruh atau pekerja. Intervensi dan peranan pemerintah dalam hubungan industrial adalah bentuk penguatan terhadap posisi tawar yang memang tidak seimbang antara buruh ketika berhadapan dengan pengusaha.

Selain itu, ada beberapa variabel tambahan juga dalam hal pertimbangan penetapan upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, kemampuan dan kelangsungan perusahaan, upah yang berlaku pada umumnya di daerah lain, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan ekonomi dan pendapatan perkapita, produktivitas tenaga kerja, dan usaha marginal.

Variabel-variabel tersebut seharusnya juga menjadi landasan utama dalam hal pertimbangan upah minimum, dikarenakan selain variabel tersebut merupakan indikator dalam pertumbuhan ekonomi, juga merupakan turunan dari standar yang diberlakukan oleh International Labor Organization.

Terbitnya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker No.1/1999 Jo. Kepmenakertrans No.226/2000 tentang Upah Minimum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Keppress 107/2004 tentang Dewan Pengupahan, sangat diharapkan menjadi payung hukum bagi buruh atau pekerja agar dapat mendapatkan keadilan dalam hal pengupahan. Dalam aturan tersebut

MayDay Indonesia 8

RASIO EDISI APRIL 2015

sendiri

mulai

memperingati hari buruh pada 1 Mei sejak tahun 1920. Setelah masa pemerintahan orde baru berakhir, para buruh mulai turun ke jalan menyuarakan berbagai tuntutan mereka seperti menuntut kesejahteraan untuk kalangan buruh juga meminta 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Akhirnya pada bulan Juli 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Hari buruh selalu dikaitkan dengan unjuk rasa yang dilakukan para buruh untuk menuntut hak buruh. Setiap tanggal 1 Mei selalu dijadikan ajang aksi unjuk rasa dari ratusan ribu buruh di Indonesia yang didominasi oleh masalah pengupahan.

Berarti, aksi setiap 1 Mei mayoritas tuntutan buruh tidak akan lepas dari masalah tersebut.

Faktanya, sebagian besar para buruh yang ikut melakukan aksi demo karena mereka takut, terpaksa, atau bahkan dipaksa.

Setiap menjalankan aksi demo, ada perintah khusus dari oknum-oknum serikat pekerja. Apabila para buruh tidak mau ikut demo, pabrik mereka akan ditutup secara paksa, properti-properti pabrik mereka akan dirusak, buruhnya diancam bahkan ada yang dipukuli.

Kenaikan upah berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2013 adalah Rp 1.400.000, Rp 1.840.000, dan Rp2.402.400. Kenaikan yang terus-menurus tersebut jauh melampaui tingkat inflasi. Justru, dengan kenaikan tersebut, bukan kesejahteraan yang akan didapatkan oleh para buruh melainkan sebaliknya.

Kenaikan upah yang terlalu tinggi akan membawa dampak melonjaknya angka inflasi yang artinya bisa dipastikan akan

diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa. Berarti, angka rupiah juga akan semakin besar. Dampaknya, akan menurunkan daya beli masyarakat, termasuk para buruh itu sendiri. Kenaikan pengupahan para buruh juga akan meningkatkan gaya hidup para buruh itu sendiri. Kenaikan upah tersebut jelas tidak hanya berakibat pada para buruh melainkan ke semua lapisan masyarakat.

Layakkah Upah yang di Terima Buruh dengan Tingkat Produktivitas Mereka?

Mengapa upah yang selama ini buruh terima selalu dirasa tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya?

Pertanyaan ini timbul ketika kita melihat fenomena setiap tahun para buruh berdemonstrasi menginginkan upah mereka dinaikkan. Dengan upah yang

9

RASIO EDISI APRIL 2015

mereka terima selama ini sebenarnya sudah “cukup” untuk memenuhi kebutuhan mereka, namun mereka selalu meminta untuk ditingkatkan lagi.

Menurut pandangan kami, kenaikan upah buruh yang selama ini terjadi sudah cukup besar dan tidak efisien, sehingga akan membawa dampak yang kurang baik. Untuk bisa meningkatkan kesejahteraan buruh, pemerintah dan perusahaan bisa membuat program insentif yang bersifat meningkatkan produktivitas buruh, sehingga akan menguntungkan perusahaan maupun para buruh.

(Tim Kajian KOPI FEB Universitas Padjadjaran 2015)

Unpad mendapatkan 55 penilaian mengenai sistem parkir di dalam kampus FEB Unpad.

Dari seluruh penilaian tersebut, sebanyak 20% mahasiswa mengatakan pelayanan karyawan sangat buruk dan 31% mengatakan buruk.

Dari sisi kualitas, 40% mahasiswa mengatakan sangat buruk, 29% mengatakan buruk dan sisanya mengatakan cukup baik. Untuk keamanan yang diterima, 14% mahasiswa mengatakan sangat buruk, 31% mengatakan buruk dan 36% mengatakan sudah cukup baik. Dan dari sisi kerugian yang diterima, 56% mahasiswa mengatakan pernah mengalami kerugian di parkiran dalam kampus dan sisanya mengatakan tidak pernah.

Kekalutan Sistem Parkir Kampus Unpad Dipati Ukur Bandung – Kenyaman dan keamanan suatu kendaraan apabila singgah disuatu tempat, baik roda dua maupun roda empat, merupakan idaman bagi semua pemilik kendaraan. Karena adanya rasa kekhawatiran terhadap keselamatan serta keamanan kendaraan, munculah inisiatif pembentukan jasa parkir, begitu pula dengan kampus Universitas Padjadjaran Dipati Ukur.

Brave Parking ialah jasa parkir yang bertanggung jawab terhadap lahan parkir kampus Universitas Padjadjaran Dipati Ukur, yang menggantikan Line Parking sejak tahun 2011 silam. Dalam penerapan tarifnya, kendaraan roda dua wajib membayar Rp 1000 serta kendaraan roda empat membayar Rp 2000 sebagai “tiket parkir” yang berfungsi sebagai pengatur masuk keluarnya kendaraan.

Profesionalisme yang sudah dipupuk Brave Parking berupa SOP dan tiket parkir tadi nampaknya tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Permasalahan mengenai jasa parkir, mulai dari tidak diterapkannya SOP, kenyamanan, bahkan tindak pencurian bermunculan.

Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa penilaian mahasiswa FEB Unpad terhadap pelayanan parkir di dalam kampus FEB Unpad masih belum memuaskan. Masih banyak pelayanan yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sebagai konsumen dari jasa parkir yang tidak tersalurkan dengan baik. Bahkan masih banyak mahasiswa yang menderita kerugian dari pelayanan yang diberikan oleh jasa pelayanan parkir tersebut.

Faktanya, Brave parking menerima berbagai protes, mulai dari complain helm motor yang hilang, hingga percobaan pencurian kendaraan bermotor. Complain yang seharusnya menjadi cambukan bagi suatu lembaga untuk memperbaiki kinerja mereka nampaknya kurang digubris oleh Brave parking sendiri.

Salah satu kasusnya adalah terdapat pencobaan pencurian sepeda motor. Percobaan pencurian bermula dimana sang pemilik kendaraan bermotor memarkirkan motornya di Lapangan Parkir Selatan (LPS) pada pagi hari.

Ketika pemilik motor ingin pulang ke rumah pada sore hari, pemilik motor menyadari bahwa ada keanehan yang terjadi pada motornya.

Keanehan tersebut adalah starter otomatis dari motor tersebut hilang sehingga pemilik kendaraan tidak bisa menyalakan motornya.

Oleh karena itu kami membuat survei guna mengetahui pendapat masyarakat FEB Unpad tentang hal ini. Survei yang kami lakukan melalui aplikasi Google Form dan disebarkan ke mahasiswa FEB

Pemilik kendaraan akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas yang berada di tempat parkir, namun sungguh tak terduga, pernyataan oleh petugas saat itu malah menyalahkan pemilik motor dengan dalih mungkin

10

RASIO EDISI APRIL 2015

si pemilik motor sudah tidak memiliki starter otomatis dari awal. Setelah berdebat dengan petugas, pemilik motor pun pergi ke bengkel dan pernyataan dari petugas bengkel ialah kabel dari motor tersebut digunting yang menunjukkan indikasi pencurian.

Selain kasus tersebut, masih banyak keluhan pula mengenai petugas yang seharusnya berjaga di pintu parkiran tidak muncul dan tidak menjalankan amanahnya. Selain hal itu, ada keluhan mengenai gate dari gerbang Lapangan Parkir Selatan (LPS) yang selalu terangkat sehingga fungsi kontrol dari gate pun tidak sempurna. Pemeriksaan karcis yang asal – asalan serta kasus “bisa keluar tanpa pakai tiket dan STNK” juga muncul dan menjadi keluhan pengguna jasa parkir karena keamanan dari parkiran berkurang karena tidak dipatuhinya SOP yang sesungguhnya dibuat oleh mereka sendiri.

Berdasarkan kasus maupun data-data survei yang telah dilakukan, nampaknya pengguna dari jasa parkir ini memiliki ekspektasi yang lebih terhadap profesionalitas dari jasa parkir tersebut. Didasari pengalaman pahit yang diterima, muncul banyak cibiran yang buruk, bahkan ekstrimnya ada segelintir orang yang “kapok” menggunakan jasa parkir ini.

Kurangnya kepedulian terhadap tanggung jawab khalayak banyak ini mengangkat sebuah pertanyaan, “Apakah Brave Parking dalam hal ini sudah benar - benar profesional?

Apakah ada rasa tanggungjawab yang dimiliki Brave Parking terhadap kendaraan pengguna?

Ataukah semua ini hanyalah untuk mencari keuntungan?” Hanya Brave Parking yang bisa menjawab.

(MRV)

11

RASIO EDISI APRIL 2015