IR NEWS 85

IR NEWS 85

KEBIJAKAN IMIGRASI INGGRIS: RWANDA PLAN

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

DAFTAR ISI: 3.

Para Migran Dikirim ke Fokus 1: Mengapa Rwanda?

5.

PBB: Rencana Suaka Inggris di Fokus 2: Rwanda Melanggar Hukum Internasional

8.

Opini Dosen

11.

Opini Mahasiswa

15.

FYI: Trooping the Colour

17.

Rubrik Khusus: Wawancara dengan Kedubes China

19.

Buah dari Berbagi kepada Pojok Syiar: Sesama

20.

IR Gallery

Komahi UMY

komahiumy

2

komahi.umy.ac.id

3

FOKUS 1

Mengapa Para Migran Dikirim ke Rwanda?

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

4

Pada April 2022, Inggris dan Rwanda membuat geger dunia dengan kesepakatan kontroversial untuk memindahkan para imigran dan pencari suaka yang tiba di Inggris secara ilegal ke Rwanda. Perjanjian ini bertujuan untuk menekan angka penyeberangan Selat Inggris yang berbahaya, yang telah merenggut banyak nyawa. Di tahun 2021, sekitar 28.500 imigran menyeberangi Selat Inggris untuk mencari suaka di Inggris. Angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun 2018 yang hanya 5.700 imigran. Hal ini membuat pemerintah Inggris kewalahan dalam menangani lonjakan pencari suaka dan mencari solusi alternatif.

Rwanda, negara di Afrika Timur, dipilih sebagai negara tujuan karena dianggap negara yang aman dan stabil dengan kemampuan untuk memproses klaim suaka. Selain itu, Rwanda juga bersedia menerima para imigran dan menawarkan suaka atau pemukiman kembali di negara lain bagi mereka yang berhasil mendapatkannya. Namun, kesepakatan ini menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Para aktivis hak asasi manusia khawatir akan kondisi di Rwanda dan perlakuan yang akan diterima para imigran di sana. Selain itu, skema ini juga dianggap tidak efektif dan mahal.

Puncaknya, pada November 2023, Mahkamah Agung Inggris memutuskan bahwa skema tersebut melanggar hukum. Akhirnya, pada Juli 2024, Perdana Menteri Inggris yang baru, Keir Starmer, membatalkan skema kontroversial ini. Meskipun singkat umurnya, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain dalam merumuskan kebijakan migrasi yang adil dan berkelanjutan. Upaya untuk mengendalikan arus imigrasi harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan.- AEL

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

5

FOKUS 2

PBB: Rencana Suaka Inggris di Rwanda Melanggar Hukum Internasional

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

6

Dua pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyerukan peringatan mengenai dampak buruk dari Rancangan Undang-Undang (RUU) “Keamanan Rwanda” oleh Parlemen Inggris. Filippo Grandi, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Refugees dan Volker Turk, Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia, menghimbau pemerintah Inggris untuk mempertimbangkan kembali rencananya untuk memindahkan pencari suaka ke Rwanda dan sebagai gantinya mengambil tindakan yang efektif untuk mengatasi gelombang pengungsi dan migran yang tidak teratur. Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Rwanda (Suaka dan Imigrasi) diajukan ke Parlemen bersamaan dengan Perjanjian Kemitraan Suaka Inggris Rwanda setelah Mahkamah Agung Inggris memutuskan bahwa pemindahan pencari suaka yang diusulkan ke Rwanda akan melanggar hukum internasional dan Inggris, dengan mencatat kelemahan dalam sistem Rwanda untuk menentukan klaim suaka perorangan Mahkamah Agung menyoroti buruknya catatan hak asasi manusia Rwanda, termasuk ancaman terhadap warga Rwanda yang tinggal di Inggris, di samping pembunuhan di luar hukum, kematian dalam tahanan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan media dan politik. Ketika perjanjian antara Inggris dan Rwanda diumumkan pada tahun 2022, Human Rights Watch menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri Inggris, menyatakan bahwa Rwanda tidak dapat dianggap sebagai negara ketiga yang aman mengingat pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung.

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

7

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memberikan bukti yang memberatkan tentang cacat sistemik dalam sistem suaka Rwanda, potensi kurangnya independensi peradilan dan pengacara, dan tingkat penolakan 100 persen bagi orang-orang dari zona konflik, yaitu Afghanistan, Suriah, dan Yaman – kemungkinan negara asal pencari suaka yang dipindahkan dari Inggris.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) juga menyampaikan sedikitnya 100 tuduhan pemulangan, praktik yang berlanjut setelah perjanjian Inggris disepakati. Pemerintah Inggris harus menghentikan kesepakatan Rwanda yang melanggar hukum dan tidak melanjutkan perjanjian serupa. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah lain yang mempertimbangkan untuk mengeksternalisasi dan mengalihkan tanggung jawab suaka mereka ke negara lain. Inggris juga harus membatalkan Undang-Undang Migrasi Ilegal yang baru-baru ini disahkan dan sebagai gantinya menciptakan sistem suaka yang berfungsi dan adil yang memperlakukan orang dengan baik dan memungkinkan mereka untuk mencari perlindungan di Inggris. -ATH

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

8 Opini Dosen

Dr. Sugito Dosen HI UMY

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

9 “Sejak krisis pengungsi dimulai, banyak pengungsi yang ingin masuk ke Eropa, termasuk ke Inggris. Namun, setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, negara tersebut tidak lagi memiliki kerangka kerja sama dengan Uni Eropa. Untuk mengatasi masalah pencari suaka ilegal, Inggris mencari alternatif dan menciptakan Rwanda Plan. Rwanda Plan ini tidak sesuai dengan keinginan para pencari suaka. Mereka mencari suaka di negara yang memiliki kondisi hak asasi manusia yang baik, ekonomi yang stabil, serta perlindungan dan keamanan yang memadai. Oleh karena itu, mereka lebih memilih Eropa, termasuk Inggris, sebagai tujuan mereka.

Rwanda Plan, yang merupakan kerja sama antara Inggris dan Rwanda, bertujuan untuk memproses pencari suaka yang menuju Inggris di Rwanda dan menempatkan mereka di sana. Namun, para pencari suaka khawatir karena Rwanda memiliki sejarah konflik suku dan masih kurang baik dalam penanganan hak asasi manusia.

Mereka yang mencari keamanan karena terusir dari daerah konflik di Timur Tengah merasa tidak aman jika dipindahkan ke Rwanda. Kekhawatiran ini berkaitan dengan jaminan keamanan, kondisi ekonomi, serta penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dari perspektif United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), mereka mengkritik langkah Inggris ini karena bertentangan dengan konvensi yang ditandatangani tentang pencari suaka. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menekankan bahwa pencari suaka harus diproses dan dilindungi sesuai dengan protokol mereka yang fokus pada perlindungan pengungsi. Oleh karena itu, muncul kecaman terhadap langkah ini, terutama dari para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

10 Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menilai bahwa menempatkan pencari suaka di Rwanda hanya akan memperburuk situasi mereka. Para pencari suaka ini sudah melarikan diri dari negara asal mereka untuk menghindari cengkraman politik, tetapi di Rwanda, mereka masih menghadapi risiko diskriminasi. Rwanda juga belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola pengungsi ini, sehingga justru menempatkan mereka di situasi yang lebih berbahaya dan tidak stabil. Kritik ini juga mencerminkan bahwa para pencari suaka ini, yang seharusnya mendapatkan perlindungan, malah dipindahkan ke tempat yang membuat mereka menderita lebih jauh. Oleh karena itu, muncul banyak protes terhadap kebijakan ini.

Bagi pemerintah Inggris, kebijakan ini adalah upaya untuk melindungi para pencari suaka yang melakukan perjalanan berbahaya melalui Laut Tengah. Inggris khawatir terhadap munculnya pencari suaka ilegal yang dapat mengancam keamanan dan integrasi sosial mereka, serta menambah beban ekonomi. Karena kontribusi ekonomi dari para pencari suaka ini dianggap tidak signifikan, Inggris memutuskan untuk mengalihkan mereka ke Rwanda, yang dipandang sebagai tempat pembuangan.

Kebijakan ini juga mendapat kritik tajam dari komunitas internasional, yang melihat langkah ini sebagai cara Inggris untuk melepaskan tanggung jawab mereka terhadap pencari suaka dengan cara yang tidak manusiawi. Rwanda dianggap sebagai tempat yang kurang layak untuk para pencari suaka, sehingga kebijakan ini dipandang lebih sebagai upaya untuk menyingkirkan masalah daripada benar-benar memberikan perlindungan yang diperlukan”.-AR

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

11 Opini Mahasiswa

Hilda Shakira Rachma, HI 21 “Dari yang aku baca ngeliat Rwanda Plan diserahkan untuk tujuannya itu mengurangi kedatangan penyeberangan kapal ilegal ya yang kebetulan mencari Suaka di Inggris. Nah, kalau menurut aku sendiri ini Inggris ini masih perlu mempertimbangkan dan meninjau kembali Rwanda Plan ini alasannya itu memang banyak tapi disini yang mau aku highlight mungkin hanya dua jadi yang pertama itu biaya dari Rwanda Plan ini mahal aku baca di salah satu artikel kalau biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 2023 dan 2024 ini anggarannya menambah sebesar Seratus Euro padahal sebenarnya mereka bisa mempertimbangkan kalau dari pada memindahkan ke Rwanda mereka bisa memperkerjakan imigran-imigran ini di negara mereka dan menambah penghasilan dari mereka sendiri dan yang kedua ini Rwanda Plan sebenarnya belum ada kepastian dan keefektif dampak dari Rwanda itu sendiri yang akan menjadi evaluasi, aku juga baca ini diartikel kalau sebenarnya inti dari masalah ini itu masih abuabu di mana Kalau memang kenyataannya setelah ini dipisahkan kalau memang kedatangan perahu dari imigran ilegalnya ini meningkat berarti tandanya kebijakan ini itu tidak berhasil tapi juga kalau misal faktanya kalau ada terjadi penurunan dari perahu kedatangan perahu imigran kita harus ngelihat dulu apakah penurunan ini hanya sementara hanya satu tahun saja atau fluktuatif atau memang signifikan dari tahun ke tahun ini menurun dan untuk saat ini Pemerintah Inggris masih belum bisa melihat keefektifan dari dampak Rwanda Plan ini”.

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

12

Anastasia Della, HI 22 “Setahuku kebijakan ini itu dibuat sama pemerintah Inggris buat mengurangi jumlah migran ilegal yang masuk ke Inggris dengan cara ilegal dan melewati rute yang berbahaya. Untuk pendapat aku sendiri karena, kebijakan ini kan banyak respon dari pemerintah maupun organisasi internasional ataupun di kancah internasional itu responnya tuh kebanyakan negatif karena sepertinya kebijakan itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Anggapan aku, aku tidak mendukung untuk kebijakan ini, karena ya tadi itu banyak negatifnya kalau kita lihat lebih jauh dan untuk jangka panjang itu efeknya tuh lebih banyak ke yang negatif daripada positif dan juga kebijakan itu juga dinilai kurang etis dan tidak manusiawi karena pencari suaka atau asylum seeker ini datang ke Inggris buat minta bantuan justru malah dialihkan ke negara ketiga, itu yang bikin kenapa aku tidak setuju.

Kemudian Kebijakannya juga menimbulkan kritik dari negara negara lain dan juga organisasi internasional. Karena karena kebijakan yang kontroversial ini, Karena negara Inggris ini apa ya negara yang Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi kebijakan yang ini membuat kita tuh berpikir kembali, kenapa Inggris melakukan atau membuat kebijakan seperti ini. Nah daripada mengalihkan tanggung jawab Inggris sebagai penerima imigran ilegal itu malah mengalihkan tanggung jawabnya ke negara lain dan itu tidak etis dan tidak bertanggung karena negara Inggris sendiri adalah negara yang maju yang seharusnya mengambil peran yang lebih besar dan lebih Baik untuk menangani isu migrasi ini. Mungkin menurut aku kebijakannya harus yang lebih manusiawi, kolaboratif dan lebih menyelesaikan. Salah dari migrasi itu sendiri mungkin yang lebih efektif untuk dalam jangka panjang”.

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

13

SIHAP, HI 23 “Pendapat saya bahwa kita tahu bersama Rwanda Plan ini adalah sebuah program yang di mana objeknya itu adalah sebuah fungsi atau seseorang yang mencari suaka, tetapi seseorang yang mengharap apa keamanan. Seseorang yang mengharap keselamatan justru dikasih pendekatan yang brutal. Menurut saya sih itu suatu pendekatan yang sangat-sangat tidak efektif kenapa? Karena menurut saya yang pertama kita lihat dari skala internasional-internasional yaitu yang namanya konvensi pengungsi. Itu dikenal dengan konvensi tahun 1951 di mana yang tertera bahwa setiap-setiap manusia berhak atau dia memiliki hak untuk memilih mencari suaka di negara manapun bahkan seseorang yang mencari suaka di negara manapun dia tidak boleh dikenakan suatu denda ataupun suatu hukuman.

Nah jika kita kaitkan atau korelasikan dengan konvensi ini otomatis.

Rwanda Plan itu otomatis sudah cacat secara internasional, karena apa? Kita tahu bahwa konvensi internasional itu salah satu penandatangannya adalah negara Inggris yang dimana dia menyetujui dan menyepakati adanya konvensi pengungsi tersebut. Tapi secara implementasinya secara relatifnya ya tahu bersama bahwa Inggris secara terang terangan melanggar konvensi itu. Itu yang pertama, lalu yang kedua yang harus dipertimbangkan dari Inggris tersendiri bahwa jikalau dalihnya ini dengan alasan bahwa ini program dengan alasan bahwa salah satu bentuk untuk meminimalisir bentuk daripada pengungsi ilegal atau perdagangan orang atau apapun semacamnya itu lah.

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

14

Seharusnya Inggris membuat kesepakatan atau program yang lebih pendekatannya lebih humanitas yaitu dengan cara memanusiakan manusia bukan dengan cara memindahkan ke Rwanda yang di mana tempatnya itu sangat jauh bermil mil daripada Inggris gitu. Dampaknya apa dampaknya itu bisa dilihat dari skala psikologis nya, yaitu bahwa seseorang yang mencari suaka ke Negara Inggris, seseorang yang mencari keselamatan ke Negara Inggris justru malah mendapat pendekatan atau tingkah laku atau secara administratif meriberkan jadi secara psikologisnya itu akan kena ke para pencari suakanya gitu loh itu sih tanggapan ku Menurut saya pasti mempengaruhi cara kerja dari sistem politik Inggris, karena kita tahu bersama dengan adanya program ini adanya kecaman adanya himbauan dari negara internasional ataupun organisasi internasional yaitu bagaimana himbauan atau kecamannya yaitu bagaimana Negara Inggris lebih. Memikirkan terhadap program ini sehingga secara tidak langsung itu pasti kena dari sistem politiknya.

Terus yang kedua kenapa pasti kena karena ini menyangkut masalah hak-hak asasi internasional, hak asasi manusia hak asasi di Inggris itu tersendiri. Malahan di mana Inggris secara terang terangan melanggar hak asasi manusia yang di mana hak asasi manusia ini sejak fundamental akan terus ada melekat di jiwa manusia tersendiri gitu”.-BB

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

15 For Your Information

Trooping the Colour

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

16 Salah satu tradisi yang paling meriah dan dinanti-nanti setiap tahunnya oleh masyarakat Inggris adalah parade militer yang disebut dengan Trooping the Colour. Tak cuma untuk merayakan ulang tahun Ratu Elizabeth II, parade yang setiap tahun diselenggarakan pada bulan Juni ini juga merupakan parade untuk merayakan hari ulang tahun resmi Raja atau Ratu Inggris lainnya. Sebagai informasi, Raja atau Ratu Inggris, termasuk Ratu Elizabeth II, memiliki dua hari ulang tahun. Satu hari merupakan ulang tahun sesuai dengan tanggal kelahiran mereka, satu hari lainnya adalah hari ulang tahun resmi yang jatuh pada hari Sabtu kedua di bulan Juni.

Menariknya, 2022 menjadi tahun yang sangat spesial bagi sang ratu maupun Kerajaan Inggris. Sebab, kekuasaan Ratu Elizabeth II genap berusia 70 tahun, menjadikan sang ratu sebagai penguasa Inggris terlama sepanjang sejarah. Pencapaian ini kemudian ditandai dengan perayaan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II. Parade bendera ini awalnya dilakukan untuk memperkenalkan bendera masingmasing resimen militer kepada para tentara di medan perang.

Sebagai bagian dari latihan militer, penjaga akan membawa bendera tersebut menyusuri jajaran resimen tersebut, supaya seluruh tentara dapat melihat dan mengenali bendera mereka. Dikutip dari Household Division, upacara pembawaan bendera ini diyakini pertama kali digelar pada masa kekuasaan Raja Charles II (1660–1685).

Parade Trooping the Colour ini baru dilaksanakan sebagai perayaan hari ulang tahun resmi penguasa Inggris pada 1748, di masa kekuasaan Raja George II. Kemudian, setelah Raja George III naik tahta sebagai Raja Inggris pada 1760, barulah parade Trooping the Colour menjadi tradisi tahunan. Sejak Raja George IV naik tahta pada 1820 hingga saat ini, parade ini hampir selalu sukses digelar setiap tahunnya. Satu-satunya tahun Trooping the Colour tidak dilaksanakan adalah pada 1955, akibat adanya demo besar-besaran oleh pekerja kereta api. -RYD

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

17

K I K I R R B B RRUU USS U S S U U H KKH

Wawancara dengan Kedubes China

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

18 Apa Pesan dan Kesan Untuk mahasiswa HI UMY? Hari ini kami sangat senang bertemu dengan para mahasiswa mahasiswi asal dari UMY, dan melalui kegiatan ini kami melihat mahasiswa mahasiswi dari UMY itu sangat mengetahui tentang situasi hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Dan kami pikir kelompok ini sangat penuh daya dinamika penuh energi. Menurut kami sekarang adalah waktu yang terbaik bagi hubungan Tiongkok dan Indonesia dan tahun ini pemerintahan baru Bapak Prabowo dan Gibran akan naik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Kami percaya setelah ini Kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia akan semakin erat. Kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi kita kedua belah pihak untuk saling mengetahui dan juga kemudian untuk menggali wawasan. Kami berharap untuk kedepannya kalau ada kesempatan yang lain kami juga bersedia mengundang lebih banyak teman-teman mahasiswa mahasiswi berkunjung ke kedutaan besar kami dan kita dapat berdiskusi lagi. Dan kami juga sangat menyambut para teman-teman mahasiswa mahasiswi kalau misalnya nanti berkunjung ke Tiongkok dan bisa melihat Tiongkok dengan mata sendiri.

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

19

Pojok Syiar Buah dari Berbagi kepada Sesama

Berbagi kepada sesama merupakan salah satu amalan mulia dalam Islam yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt dalam Al-Quran dan hadist. Ketika kita berbagi, kita tidak hanya membantu orang lain tetapi juga mendapatkan berbagai kebaikan dan pahala dari Allah Swt. Allah menjanjikan berbagai ganjaran bagi mereka yang senantiasa berbagi dan membantu sesama.

Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak cara untuk berbagi. Salah satunya adalah dengan memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Sedekah tidak selalu berupa materi, tetapi bisa juga berupa senyuman, bantuan tenaga, atau bahkan doa. Ketika kita berbagi, kita juga merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin karena kita telah membantu meringankan beban orang lain.

Salah satu buah dari berbagi kepada sesama adalah bertambahnya rezeki kita. Allah Swt berjanji akan melipatgandakan rezeki bagi mereka yang senantiasa berbagi dan membantu sesama. Selain itu, berbagi juga dapat mempererat hubungan sosial dan memperkuat tali silaturahmi antara sesama muslim.

Oleh karena itu, mari kita terus berupaya untuk selalu berbagi kepada sesama, sekecil apapun bentuknya, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar.

-MUS

Komahi UMY

komahiumy

komahi.umy.ac.id

IR Visit goes to Thailand

Komahi UMY

komahiumy

IR Gallery

IR Gallery

20

komahi.umy.ac.id