State Surveillance: Eyes Everywhere, Ears Everywhere

Cover ntar disini ya gengs pake yang di potosop

#BreakingDownBarriers

“Under observation, we act less free, which means we effectively are less free.”

- Edward Snowden

01 | THINK BEYOND MECHANICAL

J

ason Bourne (2016), adalah film aksi laga Hollywood yang dibintangi oleh aktor ternama Matt Damon . Film tersebut menceritakan tentang seorang mantan agen CIA yang memberontak berusaha membongkar konspirasi besar di dalam agensi tersebut.

CIA bekerja sama dengan perusahaan aplikasi media sosial Deep Dream untuk memiliki akses penuh ke setiap data pengguna dengan dalih keamanan negara. Sebenarnya apa kegiatan yang CIA sedang lakukan? Perlukah itu semua dilakukan?Apa dampaknya bagi kita semua?Perlukah kita takut?

Surveillance pada dasarnya merupakan kegiatan observasi dan/atau pemantauan terhadap suatu individu.

Kegiatan ini tidak hanya mencakup observasi visual saja tetapi juga pengawasan terhadap semua perilaku, ucapan, dan tindakan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa state surveillance adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan pada seluruh atau sebagian besar populasi masyarakat untuk memantau mereka. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah, entah itu lokal, federal, ataupun badan pemerintah lainnya. Surveillance atau pengawasan secara praktis bukanlah konsep yang baru muncul di dunia modern. Sejarah mencatatkan bahwa spionase paling awal berasal dari masa 1274 SM saat Firaun Ramses sedang berperang dengan Hittites. Selain pada masa Mesir Kuno, surveillance dilakukan pada masa Perang Sipil Amerika Serikat antara Tentara Union dengan Konfederasi yang saling menyadap saluran telegram mereka.

Suatu negara, khususnya pemerintah, dalam kuasanya, memiliki banyak sumber daya untuk menjaga keberlangsungan serta keamanannya.

Demi keamanan negara, pemerintah berhak dan memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya, dengan caracara yang dianggap perlu. Dengan ini, pemerintah sebenarnya memiliki hak untuk memantau warganya dan menggunakan informasi yang didapatkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang membuat warganya dapat hidup dengan aman Dengan banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, tak ayal bahwa akan terdapat banyak sekali cara

bagi pemerintah untuk memantau warganya.

Beberapa contoh metode surveillance yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui komputer/ perangkat ponsel, telepon, serta kamera pengawas. Dewasa ini, dengan semakin majunya perkembangan teknologi, terutama internet, semakin memudahkan pemerintah untuk dapat memonitor warganya.

Data-data penting seperti nama, nomor telepon, email, tempat tinggal dan lainlain yang kita isikan saat mendaftar di suatu situs dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah.

Penyadapan lewat telepon juga dapat digunakan untuk memantau seseorang.

Salah satu contoh kasus penyadapan lewat telepon adalah saat pemerintah Australia diduga menyadap telepon Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, selama 15 hari yang diungkap berdasarkan bocoran dokumen dari Edward Snowden, mantan intel dari Amerika Serikat.

Tidak hanya melalui komputer dan telepon, surveillance juga dapat dilakukan dengan menggunakan kamera pengawas atau CCTV.

Diperkirakan terdapat lebih dari 770 juta kamera pengawas di dunia yang tersebar di banyak negara seperti China, India, dan Amerika Serikat. Kamera pengawas digunakan untuk mengawasi pergerakan banyak invidu dan pemantuan jangka panjang karena sifatnya yang terus menerus menyala serta merekam.

Di banyak negara, seperti China dan Inggris, mereka memasukkan teknologi facial ID untuk mengetahui secara langsung data dari individu yang diawasi.

Salah satu sistem yang menjadi contoh bagaimana state surveillance diterapkan di masyarakat adalah sistem Social Credit System di China. Sistem ini menyerukan adanya program pencatatan universal bagi setiap individual, bisnis, dan anggota kepemerintahan untuk dapat dilacak serta dievaluasi tingkat kepercayaannya. Sistem ini mencatat hampir semua perilaku yang Rakyat China lakukan, seperti membuang sampah sembarangan, membantu orang tua, melanggar peraturan lalu lintas, dan lain-lain lalu membuat penilaian apakah orang

tersebut “terpercaya” atau tidak. Hasil penilaian ini akan menentukan pelayanan apa yang akan didapat oleh orang tersebut nantinya. Social Credit System ini tidak akan berjalan tanpa adanya lebih dari 400 juta kamera pengawas yang tersebar di seluruh penjuru negeri juga bantuan dan control total atas internet di wilayah China

Apakah surveillance yang dilakukan oleh negara ini ada manfaatnya? Tentu saja.

Dengan adanya pengawasan terhadap masyarakat, negara dapat menanggulangi terorisme, mencegah kejahatan dan kerusuhan massa, melindungi keamanan negara, serta mengontrol populasi.

Penanggulangan terorisme tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya pengawasan di media sosial terhadap ide ide radikal.

Pencegahan kejahatan akan sia-sia tanpa adanya pendataan secara detail terhadap populasi.

Keamanan negara tidak akan terjamin jika tidak ada akses terhadap informasiinformasi penting di masyarakat.

JULY 2021 | 02

#BreakingDownBarriers Namun, state surveillance tidak luput dari konsekuensi negative.

Segala kegiatan surveillance yang dilakukan kepada publik harus memikirkan tiga aspek penting, yaitu dampak terhadap kelas sosial, efeknya terhadap kemampuan kita untuk memilih dan mengunakan kekuasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari proses surveillance tersebut.

Pertama, dampak terhadap kelas sosial. Datadata yang dikumpulkan dari pengawasan pada akhirnya akan terbagi menjadi banyak bagian.

Data ini akan berbeda baik itu dikelompokkan secara ras, etnis, agama, atau status sosial. Diskriminasi terhadap salah satu kelompok etnis, ras, atau agama yang menjadi focus dalam data tersebut tidak akan dapa dipungkiri.

Pengabaian sosial, hate speech, bahkan Tindakan kekerasan dapat terjadi kepada mereka.

Kedua, pilihan dan kekuasan. Seberapa jauh seorang individu atau sebuah kelompok memilih batasan bagi negara untuk mengakses data mereka.

Batas apa yang sesuai bagi kedua belah pihak? Hal ini menjadi batasan yang kabur ketika negara mulai memata-matai warganya.

Data personal yang hanya menjadi milik pribadi kini dengan mudahnya diakses oleh pemerintah.

Ketidakmampuan menolak mengekspos data juga menjadi hal yang sulit karena tanpanya aka nada banyak fasilitas yang tidak bisa diakses.

T e r a k h i r , transparansi dan

akuntabilitas.

Aspek kehidupan masyarakat seperti bisnis, transportasi, serta sarana pemerintahan banyak pasti memiliki kapasitas surveillance yang luas, tetapi hal ini membuat masyarakat bertanya entan apa yang terjadi pada data mereka, siapa yang memegangnya, kapan, dan untuk tujuan seperti apa.

Pejabat pemerintahan yang sedang terjerat korupsi mungkin saja menggunakan data seseorang sebagai metode pencucian uang.

Akuntabilitas juga harus diterapkan pada semua pihak yang berpartisipasi dalam state surveillance agar masyarakat dapat mengetahui sebab serta dampaknya terhadap mereka.

Pada akhirnya, jika negara dan pemerintahan dapat memenuhi ketiga aspek yang disebutkan diatas, tentunya sesuai dengan konstitusi dan demokrasi yang berjalan, state surveillance dapat dilaksanakan tanpa ada masalah.

Namun perlu diingat, ”Absolute Power Corrupt Absolutely”.

03 | THINK BEYOND MECHANICAL

Written by : Awfa Aysar Azka (K.56) Designed by: Aditya Ahmad Fauzan (K.62) Awfa Aysar Azka (K.56)

Referensi : Taylor, Nick Surveillance & Society: State Surveillance and the Right to Privacy, 66-85. Retrieved from https://ojs.library.queensu.ca/ privacyinternational.org . (2013, October 21). Defining the Surveillance State. Retieved from https://privacyinternational.org/ .

Maenish, Kevin. Surveillance Ethics. Retrieved from https://iep.utm. edu/.

Wu, Tony. Chung, Justin. Yamat, James. Richman, Jessica. The ethics (or not) of massive government surveillance. Retrieved from https:// cs.stanford.edu/ Wood, David. Ball, Kirstie. (2006, September). A Report on the Surveillance Society.

Surveillance Study Network. Retrieved from https://ico.org.uk/