TBM Bulletin: Omnibus Law, Solusi atau Represi

Omnibus Law: Solusi atau Represi?

S

alah satu faktor yang menghambat peningkatan iklim investasi di Indonesia disebabkan karena permasalahan regulasi. Permasalahan regulasi terkait dengan beberapa bidang industri diantaranya adalah bidang pertanahan. Berdasarkan data yang dirilis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ada sekitar 632 regulasi yang terkait bidang pertanahan dimana 208 peraturan sudah tidak berlaku lagi sehingga yang berlaku 424 regulasi. Regulasi sebanyak 424 beberapa memiliki permasalahan penerapannya dan benturan antar instansi. Padahal kunci utama penegak hukum dimulai dari kualitas mutu regulasi yang berlaku.

Pada pidato pertama Presiden Jokowi setelah dilantik menjadi Presiden RI 2019-2024, Jokowi menyinggung akan merevisi puluhan Hukum Perundang-undangan atau bisa disebut Omnibus Law. Sebenarnya apa itu Omnibus Law? Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan “Omnibus Law itu satu UU yang dibuat untuk menyasar isu besar dan mungkin mencabut atau mengubah beberapa UU. Dalam rencana awal Presiden Jokowi, Ia akan mengajak DPR untuk ‘menggodog’ 2 UU besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU pemberdayaan UMKM. Menurut Presiden Jokowi, penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang dapat diselesaikan melalui Omnibus Law. Tanggal 12 Februari 2020, Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan penghapusan kata lapangan pada RUU Cipta Lapangan Kerja sehingga menjadi RUU Cipta Kerja.

Sejumlah kalangan mengkritik pembentukan omnibus law dengan beragam alasan dan argumentasi. Tak sedikit kalangan mendukung pembentukan omnibus law ini sebagai salah satu strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi ‘obesitas regulasi’. Masyarakat sipil, organisasi buruh, hingga pakar hukum sudah memberi pandangannya terkait omnibus law sebagai metode penyusunan satu regulasi (UU) baru sekaligus menggantikan/menghapus beberapa pasal dalam satu regulasi atau lebih yang berlaku.

Rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang jumlah halamannya mencapai 1.028 lembar ini berisi 11 kluster pembahasan dan 1.200 pasal. Produk hukum ini merangkum sekitar 79 undangundang yang sudah ada. Sebenarnya tidak ada yang terlihat salah dari itu semua yang dirasa salah oleh banyak pihak adalah proses (pembahasan omnibus law) yang seharusnya transparan, inklusif, dan partisipatif malah seakan dilakukan tertutup. Padahal dalam Pasal 96 ayat (1) dan (3) UU No 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa masyarakat (yang memilliki kepentingan terhadap substansi RUU) berhak memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundangundangan. Ditambah, draf RUU Cipta Kerja sempat susah untuk diakses oleh masyarakat. Hal ini pun menyalahi ketentuan yang ada dalam Pasal 96 ayat (4) UU No 12 Tahun 2011 yang menyatakan setiap RUU harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Publik hanya tahu

pihak pengusaha terlibat dalam menyaring aturan itu, yang dipimpin Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Akibatnya, banyak pasal terkesan mendahulukan kepentingan mereka.

Penolakan dari rakyat Senin (9/3), aksi demonstrasi #GejayanMemanggilLagi kembali digelar dengan tuntutan meminta Omnibus Law dibatalkan. Sejumlah mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang ikut dalam demonstrasi #GejayanMemanggilLagi menolak pemerintah dan DPR mengesahkan rancangan Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menilai rancangan aturan tersebut sangat merugikan. Selain itu, massa juga mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan menolak RUU Ketahanan Keluarga. Massa pun memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan seluruh lembaga negara yang mendukung pengesahan Omnibus Law. Di tempat yang berbeda, aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dibubarkan polisi, Senin (23/3).

Aksi ini juga menuntut dibatalkannya Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, namun aksi ini harus berakhir karena tindakan represif aparat kepolisian. Padahal sebelum menggelar aksi unjuk rasa itu pihak Aliansi Masyarakat menganggap sudah memasukan surat sesuai prosedur yang ditentukan. Akibat sikap represif yang dilakukan aparat tersebut, bahkan salah seorang massa aksi diketahui ada yang jatuh pingsan setelah dipukul aparat.

KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) melalui presidennya, Said Iqbal, merncanakan akan melakukan aksi besar-besaran pada 23 Maret 2020. Mereka juga mengancam apabila tuntutan-tuntutan yang diberikan terhadap Omnibus Law tidak digubris oleh pemerintah, mereka akan melakukan mogok kerja massal. hal itu didasarkan dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 87 yang mengakui hak mogok sebagai bagian untuk membela hak-hak dari buruh. Hak mogok

ini dilakukan sebagai usaha terakhir dari serikat pekerja jika usaha mereka yang bersifat kooperatif atau melalui meja perundingan tidak mencapai kesepakatan. “Kekuatan buruh kedua itu melumpuhkan ekonomi.

Kita enggak usah datang ke Istana, ke DPR, ke Monas, tinggal instruksi berhenti setop produksi,�kata Iqbal dalam jumpa pers di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (11/3).

Namun rencana aksi mereka tidak berjalan karena mencegah penularan korona yang sudah ada di Indonesia.

investasi adalah suatu hal yang negara ini inginkan. Namun ada yang salah ketika pemerintah menjadikan kepentingan investor terhadap buruh sebagai pertimbangan utama dan pertama dalam memudahkan investasi di Indonesia. Menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fathimah Fildzah Izzati, berdasarkan World Economic Forum terbaru, banyak hal yang membuat investasi di Indonesia mandek, salah satunya adalah masih menjamurnya korupsi di negeri ini. Hal ini harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk diberantas.

Bola panas omnibus Penyederhanaan regulasi untuk menarik investasi yang memicu pertumbuhan ekonomi sebenarnya adalah tujuan yang baik. Angka pertumbuhan ekonomi yang naik signifikan setiap tahunnya seiring meningkatnya

Bak kitab suci, komposisi dari RUU Omnibus Law Ciptaker memuat banyak isu yang nantinya akan dibahas, mulai tenaga kerja, pertanian, perikanan, kelautan, pendidikan, peternakan, pertambangan, minyak dan gas bumi, lingkungan, kehutanan,

ketenagalistrikan hingga pers. Dengan Omnibus Law yang memiliki tujuan yang dinilai bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, bukan berarti kebijakan hanya didasarkan pada kepentingan mereka yang memiliki modal dan kuasa. Sudah sepantasnya buruh dan/atau pihak lainpun ikut bersamasama merumuskan kebijakan baru demi kebaikan negara dan rakyat karena bagaimana bisa isu sebanyak itu dibahas tanpa adanya keterlibatan dari pihak luar (rakyat) sebagai salah satu pemangku kepentingan terbesar.

Jika nantinya ada pengesahan dari pemerintah tekait RUU Cipta Kerja tanpa kelanjutan diskusi yang baik dengan pelaku UndangUndang tersebut, dikhawatirkan pada pelaksanaanya UU ini tidak efektif untuk digunakan.

Referensi

Azanella, L. A. (2019, Oktober 22). Apa Itu Omnibus Law, yang Disinggung Jokowi dalam Pidatonya?

Retrieved from Kompas.com https://amp.kompas.com/tren/ read/2019/10/22/070600665/apa-itu-omnibus-law-yangdisinggung-jokowi-dalam-pidatonya

Bayu, Dimas Jarot. (2020, Maret 10). Aksi “Gejayan Memanggil� Tolak Omnibus Law, Mahfud: Kami Tampung Dulu. Retrieved from katadata: https://katadata.co.id/berita/2020/03/10/aksi-gejayanmemanggil-tolak-omnibus-law-mahfud-kami-tampungdulu

Choirul, Muhammad. (2020, March 19).

Darurat Corona, Ribuan Buruh Batal Demo Tolak RUU Ciptaker. Retrieved from CNBC INDONESIA https://www. cnbcindonesia.com/news/20200319090128-4-146003/ darurat-corona-ribuan-buruh-batal-demo-tolak-ruuciptaker

CNN Indonesia. (2020, Februari 16). Draf Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Tak Pernah Diajak Diskusi. Retrieved from CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20200216161604-92-475111/draf-omnibus-law-ciptakerja-kspi-tak-pernah-diajak-diskusi

CNN Indonesia. (2020, Maret 11). Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Mogok Kerja Massal. Retrieved from CNN Indonesia https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20200311133729-20-482415/tolak-omnibus-lawburuh-ancam-mogok-kerja-massal

Firman Freaddy Busroh. 2017. Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. Arena Hukum. 10 (2): 227-250.

Khalid, Idham. (2020, Maret 23). Aksi Tolak Omnibus Law Dibubarkan Polisi, Ada yang Pingsan Dipukul Aparat. Retrieved from Kompas: https://regional.kompas. com/read/2020/03/23/18540351/aksi-tolak-omnibuslawdibubarkan-polisi-ada-yang-pingsan-dipukul-aparat

Maharani, Tsarina. (2020, Februari 12). Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Ganti Nama Menjadi...

Retrieved from Kompas.com https://nasional.kompas.com/ read/2020/02/12/16031941/omnibus-law-cipta-lapangankerja-ganti-nama-menjadi?page=all

Redaksi. (2017, April 17). Hak Mogok Kerja.

Retrieved from Koran Perdjoeangan.com https://www. koranperdjoeangan.com/hak-mogok-kerja/

Sahbani, Agus (2020, Januari 31). PlusMinus Omnibus Law di Mata Pakar. Retrieved from hukumonline:https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5e3325327d597/plus-minus-omnibus-law-di-mata-pakar/

Tobing, Sorta. (2020, Februari 27). Catatan Merah Pasal-pasal Omnibus Law Cipta Kerja. Retrieved from Katadata: https://katadata.co.id/telaah/2020/02/27/catatanmerah-pasal-pasal-omnibus-law-cipta-kerja/1

Ulya, F. N. (2020, February 27). Omnibus Law Mudahkan Investasi, Kenapa Buruh yang Ditekan?

Retrieved from KOMPAS.com https://money.kompas.com/ read/2020/02/27/195302126/omnibus-law-mudahkaninvestasi-kenapa-buruh-yang-ditekan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011