MAJALAH KASTRAT VOKASI

Peraturan Pemerintah PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian

Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas

Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara berpotensi memperparah konflik agraria di IKN. Sebab, saat ini, di kawasan tersebut sudah ada berbagai macam perizinan penggunaan lahan. Antara lain izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit, izin tambang, izin industri kehutanan dan ada pula wilayah masyarakat adat. Menyoroti Pasal 18, Pasal 19. dan Pasal 20 yang memuat mekanisme perpanjangan dan pembaruan HGU, HGB dan Hak Pakai yang dapat dilakukan saat HAT tersebut baru berumur 5 tahun alias begitu mudah dan cepat. Pada Pasal 18, HGU di atas hak pengelolaan lahan IKN diberikan dengan jangka waktu 95 tahun untuk siklus pertama. HGU ini kemudian dapat diperpanjang pada siklus kedua dengan jangka waktu yang sama, yaitu 95 tahun.Tentu saja ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan menimbulkan ketidakadilan dalam pemerataan hak atas tanah.