MAKAVI #1 FINANCE & POLITIC

PEMILU PROPORSIONAL TERTUP SEBAGAI STAGNANSI POLITIK

DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK MINIM INTEGRITAS C O N T E N T S

RI DI BAWAH BAYANG RESESI 2023

Kejatuhan Silicon Valley Bank, Awal Mula Krisis Lebih Besar?

TABLE OF

Majalah Kastrat Vokasi

PEMILU PROPOR PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP SIONAL TERTUTUP

SEB SEBAGAI AGAI

STAGNAN STAGNANSI POLITIK SI POLITIK

2 0 2 4

OVERVIEW P E M I L U I N D O N E S I A

T r e n d i n g

E M O K R A S I

Pemilihan umum adalah penting di dalam sistem “demokrasi” maka hal itu berhubungan dengan struktur dan proses politik apakah suatu sistem politik dapat dikatakan sebagai demokratis atau tidak. Rakyat berhak dan bebas memilih calon

legislatif dalam pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (HAM) Pasal 43 Ayat (1 dan 2) menyatakan,”setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan perturan perundang-undangan.”. Dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan batas minimal biasanya diwujudkan dalam persentase dari hasil pemilu.

Menurut Robert Dahl, sistem politik mencakup dua yaitu pola yang tetap dari hubungan manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan dan kewenangan. Sistem politik memenuhi tugas-tugas tertentu bagi masyarakat. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk membuat keputusan politik yang mengikat tentang pembagian nilai (baik materi maupun immateri).

Sistem Politik menciptakan “output” yang berupa keputusankeputusan politik yang mengikat.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan ada kemungkinan Pemilu 2024 kembali menjadi ke sistem proporsional tertutup. Hasyim mengungkapkan sistem itu sedang dibahas melalui siding di Mahkamah Konstitusi (MK), “Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” ujar Hasyim dalam sambutan acara Catatan akhir Tahun 2022 KPU RI, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/22).

Dikutip dari Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis (2015) karya Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, sistem proporsional tertutup adalah sistem pemilu legislatif yang memberikan wewenang kepada partai politik untuk menentukan kandidat pengisi kursi parlemen yang dimenangkannya. Seorang pemilih hanya dapat memilih partai politik saja. Penentuan kader terpilih sesuai dengan nomor urut yang ditentukan partai. Partai dalam hal ini memiliki wewenang khusus atas kadernya. Setiap partai politik telah memutuskan siapa yang akan menerima kursi yang dialokasikan untuk partai tersebut dalam pemilihan parlemen. Dengan kata lain, calon yang berada di puncak daftar biasanya mendapat jaminan kursi parlemen. Adapun calon yang berada di urutan paling bawah, dipastikan tidak akan mendapat tempat. Pemahaman lain adalah bahwa sekalipun rakyat memilih satu calon, suara itu menjadi milik partai pendukungnya. Suara partai yang diterima kemudian dibagikan kepada pasangan calon berdasarkan nomor urut calon yang menjadi subjek persidangan.

Sidang Uji Materi UU Pemilu 2024

Diketahui, sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang- Undang

Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara ini bernomor 114/PUU-XX/2022.

Mahkamah Konstitusi (MK) tengah uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Sebanyak enam pemohon menyampaikan gugatan dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 7 2017 terkait Pemilu sistem proporsional terbuka menjadi tertutup di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (9/2/2023). Di luar Parlemen, sudah terdapat beberapa pihak yang melakukan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait pengaturan sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut para pemohon uji materi, mereka menginginkan sistem proporsional tertutup dan pemilih hanya cukup mencoblos partai.

Agenda sidang tersebut yakni mendengarkan keterangan pihak terkait, salah satunya KPU Keenam pemohon antara lain Pengurus PDI Perjuangan Cabang Probolinggo Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Bacaleg 2024 Fachrul Razi, Warga Jagakarsa Ibnu Rahman Jaya, Warga Pekalongan Riyanto dan Nono Marijono yang merupakan warga depok Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, akan melaksanakan segala yang diputuskan MK perihal sistem kepemiluan di Indonesia.

PUTUSAN MK HARUS PENUH PERTIMBANGAN

Perkara tak kunjung diputuskan MK

menimbulkan ketidakpastian bagi partai

politik dalam hal pendaftaran calon

legislatif. Terus bergilirnya sidang gugatan

sistem proporsional terbuka ini telah

memunculkan ketidakpastian. Ketua MK, Anwar Usman menegaskan cepat atau

lambatnya sebuah putusan diambil sangat

tergantung pada para pihak yang terlibat

dalam perkara ini. Sidang atas gugatan

sistem proporsional terbuka berlangsung

lama karena ada banyak pihak terkait.

Sistem pemilu proporsional terbuka atau

tertutup sebenarnya adalah hak prerogatif

lembaga legislatif, yakni pemerintah dan DPR. Mahkamah Konstitusi dipahami

bekerja dalam bidang atau perspektif

konstitusionalisme, yang memberikan

pedoman bagi pembuat undang-undang

dalam mengambil keputusan tentang

sistem pemilu Perkara sistem pemilu ini

memiliki banyak dimensi analisis ataupun

implikasi khususnya terhadap berbagai

aspek penyelenggaraan permilu. Oleh

karena itu, Mahkamah Konstitusi harus

mengutamakan kehati-hatian dan

pendekatan yang komprehensif.

PAYUNG HUKUM YANG

MENGATUR PEMILHAN

UMUM

Pengaturan pemilihan umum sebagai

perwujudan sistem ketatanegaraan yang

demokratis dan berintergritas demi

menjamin konsistensi dan kepastian

hukum serta pemilihan umum yang efektif

dan efisien. Berdasarkan UU Nomor 7

Tahun 2017, Pemilihan Umum di Indonesia

menggunakan sistem Proporsional Terbuka

sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat 2

UU Pemilu dan dikuatkan oleh Putusan MK

RI Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.

MENILIK DARI PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP

TAHUN 1995

Pemilihan umum tahun 1955

diselenggarakan dengan sistem proporsional (multimember contituency) dikombinasikan dengan sistem daftar (listsystem) melibatkan lebih dari 30 partai dan lebih dari 100 organisasi/asosiasi dan perseorangan untuk memilih 257 anggota DPR. Dalam sistem pemilu proporsional, satu daerah besar memilih beberapa wakil Dan dalam sistem ini, satu distrik diperlakukan sebagai satu kesatuan dan jumlah kursi di distrik tersebut didistribusikan sesuai dengan suara yang diterima oleh kandidat atau pesaing secara nasional, terlepas dari distribusi suara. Dalam sistem daftar ini, partai politik peserta pemilu mengajukan daftar calon, pemilih hanya memilih partai politik. pembagian kursi partai berdasarkan daftar urut yang ada.

Pemerintah berkali-kali jatuh; kekuasaan negara selalu menghadapi tentangan militer; korupsi; nepotisme dan pemerintahan yang seolah lumpuh menghadapi berbagai persoalan. Karena lembaga pemilihan belum terbentuk, perwakilan pemerintah dan partai politik bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan suara.

Membuka Gerbang Nepotisme

Upaya sistem pemilu proporsional tertutup akan menjadi suatu langkah kemunduran demokrasi

yang dikhawatirkan dapat berimbas pada perampasan hak-hak rakyat. Selain itu, penyelenggara pemilu dinilai tidak bersikap netral

tetapi memihak satu sisi dan bertentangan dengan konstitusi. Proporsionalitas tertutup membuka ruang nepotisme dalam partai politik.

Tidak menutup kemungkinan calon yang memiliki hubungan struktural dengan partai dapat difasilitasi untuk mendapatkan nomor urut tertentu. Sistem tertutup berpotensi meniadakan hubungan dan pertanggungjawaban legislator kepada rakyat. Tentu saja, keputusan akhir tentang kelayakan calon berada di tangan partai, dan dengan demikian legislator yang terpilih hanya bertanggung jawab kepada partai politik.

Berdasarkan pemberlakuan sistem proporsional tertutup sedari Pemilu 1955, Orde Baru dan 1999

meninggalkan jejak kelam nepotisme internal partai politik dan kekuasaan dominan lembaga eksekutif.

PAJAK DITJEN

INTEGRITAS MINIM

PAJAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara kontribusi penting untuk menjadi sumber penerimaan pajak

salah satu pilar pembangunan

keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan, pajak yang dikelola secara profesional dapat mendukung dan mempercepat pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam pemungutan pajak sangat memperhatikan beberapa hal, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan terdefinisi.

Perhitungan pajak sebagai titik awal untuk sengketa pajak dan segala pelanggaran hukum di bidang perpajakan dua pihak yaitu otoritas pajak dan wajib pajak, maka kerawanan tersebut terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum terus berlanjut hubungan antara dua pihak. Itu berarti keberadaan Pengadilan Pajak yang independen, obyektif, transparan dan profesional sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan itu juga merupakan titik masuk untuk mendeteksi tanda-tanda suatu insiden penyimpangan atau pelanggaran hukum lainnya dalam penghitungan pajak dan pembayaran pajak.

MAJALAH KASTRAT VOKASI

10

TAKTIK PERMAINAN OKNUM PERPAJAKAN

Tak dapat dipungkiri Indonesia saat ini sedang mengalami urgensi praktik penyelewengan transaksi pajak yang dilakukan oleh para oknum yaitu antara aparat perpajakan dan wajib pajak. Beberapa orang pejabat dan pegawai pajak terjerat kasus penyimpangan dan korupsi. Praktik ‘kongkalingkong’ antara petugas dan wajib pajak masih terjadi hingga sekarang. Kecurangan masih marak terjadi tapi dilakukan dengan modus yang semakin rapat dan sulit terdeteksi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan beberapa bentuk korupsi yang kerap dilakukan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Salah satu caranya adalah dengan bernegosiasi dengan wajib pajak (WP) dan mengurangi pajak yang akan bayarkan. Nantinya, pejabat DJP tersebut akan mendapatkan jatah untuk masing-masing pihak karena telah memangkas pemasukan negara. Korupsi berupa gratifikasi dan suap paling sering muncul dalam kasus pejabat pajak dan berhubungan dengan wajib pajak. Skandal pajak harus ditanggapi dengan serius. Tentu saja, kita tidak boleh lupa bahwa pajak telah menjadi "mainan" banyak pihak. Bahkan ada pihak yang diduga melakukan pembajakan politik demi keuntungan.

KASUS KORUPSI PEGAWAI PAJAK YANG SEDANG BERLANGSUNG

Dugaan korupsi mantan pejabat eselon III Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo masih menjadi sorotan publik KPK memeriksa harta tidak wajar yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo (RAT) berjumlah

Rp51,6 miliar Hartanya itu paling banyak berupa properti yang nilainya ditaksir mencapai Rp51 miliar Selain itu, terdapat empat puluh rekening milik Rafael dan keluarganya dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp500 miliar.

Rafael tidak sepenuhnya mengungkapkan kekayaan bersih dalam bentuk uang tunai dan properti KPK menilai jumlah harta yang dimiliki Rafael mencurigakan. Sebab, sebagai pejabat Eselon III di lingkungan Direktorat

Jenderal Pajak jumlah harta itu tidak sesuai dengan profil

gajinya Gaji pokok eselon III berkisar antara

Rp2 920 800 hingga Rp5 211,000 dan tukin tertinggi eselon III (pejabat struktural) bisa mencapai

Rp46 478 000

MAJALAH KASTRAT VOKASI

Sementara itu, penyelidikan terhadap dugaan

penipuan (fraud) juga menemukan bahwa

Rafael terbukti tidak menunjukkan integritas

dengan tidak melakukan Laporan Harta

Kekayaaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

secara benar Sebelumnya, dalam

pemeriksaan LHKPN Rafael, KPK juga

menemukan sejumlah dugaan penyamaran harta kekayaan.

Kekayaan Rp56 miliar Dirjen Pajak

Rafael Alu Trisambodo sudah lama

dicurigai Akan tetapi, sejumlah pihak

lamban dalam melakukan tindakan atas

laporan harta tersebut. Kelalaian ini

menjadi evaluasi secara menyeluruh

dari Direktorat Jenderal Pajak bahkan

Kementerian Keuangan Kasus

penghimpunan dana tidak sah, pencucian uang, ataupun penggelapan

pajak harus diselidiki secara terus menerus.

Rp51,6 miliar

MONEY MONEY LAUNDERING LAUNDERING

Pencucian uang yang dilakuakan oleh mantan pejabat Ditjen Pajak

Eselon III Rafael Alun dilakukan secara terencana, struktural, dan melibatkan banyak pihak. Pencucian uang ini menariknya adalah pelaku menggunakan professional money laundering melibatkan tenaga ahli hukum, konsultan pajak, hingga jasa berbadan hukum lainnya. Kasus ini sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana. Aturan pidana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menjelaskan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut menyamarkan asal usul harta kekayaan, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang akan dipenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp15 miliar

KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MENURUN

Perhatian masyarakat terhadap kasus

gaya hidup mewah keluarga pejabat Ditjen

Pajak dapat berimplikasi signifikan

terhadap reformasi perpajakan secara keseluruhan. Dengan adanya kasus yang

sedang terjadi ini masyarakat menjadi

berpikir bahwa reformasi perpajakan masih stagnan. Sebelumnya, dikatakan

reformasi sistematik termasuk karakter

pegawai pajak bersih tetapi justru bertolak

belakang. Publik mempertanyakan apakah

sebenarnya kejujuran terkait Laporan

Harta Kekayaan Pejabat Negara (LKHPN)

sudah sesuai atau tidak Itu juga

mendegradasi kepercayaan masyarakat

terhadap isntitusi pajak dan reformasi

perpajakan yang sedang dijalankan

Kemenkeu

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1/PM 3/2007 tentang Kode Etik

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Pasal 4 menetapkan bahwa setiap

pegawai dilarang menerima segala

pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari

Wajib Pajak, sesama Pegawai, atau

pihak lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki

kewajiban yang berkaitan dengan

jabatan atau pekerjaannya Sanksi

pelanggaran kode etik pada Pasal 6

yaitu, Pegawai yang melakukan

pelanggaran Kode Etik dikenakan

sanksi moral dan atau hukuman

disiplin

Namun, realisasinya terdapat beberapa jajaran

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

yang bekerja tidak professional serta tidak menjaga integritas. Banyak pegawai pajak yang

memanfaatkan wewenangnya untuk mendapatkan

keuntungan secara pribadi. Penyelewengan oleh pegawai pajak menunjukkan integritas mereka

masih rendah dan minim pengawasan. Tidak

hanya mencemarkan nama baik Dirjen Pajak

Kemenkeu, penggelapan ini juga dapat merusak

keuangan negara jika terjadi korupsi.

Penegakkan hukum disiplin menjadi penting

untuk menjaga integritas dan profesionalitas.

Implementasi dan transparansi dalam

penggunaannya adalah kunci untuk membangun

kepercayaan publik terhadap mandat pemerintah di sektor keuangan dan pembangunan negara.

R E S E S I

2 0 2 3

RI DIBAWAHBAYANG RESESI

APAITURESESI?

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia

mendefinisikan resesi sebagai suatu kondisi dimana terjadinya

penurunan aktivitas ekonomi umum secara signifikan di suatu wilayah

tertentu yang ditandai dengan terkontraksinya penyumbang produk

domestik bruto (PDB) selama dua kuartal atau lebih secara berturutturut.

Apa penyebab akan terjadinya

“Resesi 2023”?

Dampak dari pandemi Covid-19 telah

mengubah secara signifikan kebiasaan

masyarakat sehingga aktivitas sosial

masyarakat kini dibatasi (social distancing)

Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat selama lebih dari dua tahun yang bertujuan

menahan penyebaran Covid-19 berdampak serius terhadap roda perekonomian. International Monetary Fund (IMF)

memperingatkan semua negara di seluruh dunia tentang risiko inflasi dan resesi ekonomi global pada 2022-2023.

IMF menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 menjadi hampir 50 persen dari perkiraan tahun 2021. Pada saat yang sama, Bank Dunia juga merilis laporan berjudul “Commodity Markets Outlook” : Dampak perang di Ukraina pada pasar komoditas. Laporan tersebut menyoroti kenaikan harga komoditas global yang diperkirakan terjadi hingga tahun 2024. Salah satu penyebab kenaikan harga tersebut adalah dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina Dengan kedua laporan tersebut, semua negara harus bertindak untuk memitigasi risiko inflasi dan resesi (stagflasi). Perekonomian global yang baru mulai pulih dari pandemi Covid-19 kembali menghadapi tantangan baru yaitu resesi ekonomi global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada triwulan II 2022 tumbuh pesat di tengah perekonomian global yang melambat dan tekanan inflasi yang meningkat Perkembangan tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 sebesar 5,44%, jauh di atas pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,01%. Percepatan pembangunan ekonomi ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, terutama konsumsi swasta, dan masih tingginya perkembangan ekspor. Membaiknya perekonomian nasional juga tercermin dari percepatan pertumbuhan di sebagian besar industri dan di seluruh wilayah

KONDISI EKONOMI INDONESIA HADAPI RESESI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2022 menguat di tengah krisis dan ketidakpastian global Pada triwulan II 2022, pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan terbesar berasal dari konsumsi swasta sebesar 2,92 persen dan ekspor barang dan jasa sebesar 2,14 persen

Berdasarkan data APBN triwulan II tahun 2022, perkembangan APBN mempercepat pemulihan ekonomi nasional Berdasarkan publikasi APBN KiTa, diketahui realisasi penerimaan negara dan subsidi sebelum akhir tahun mencapai Rp 1.550,97 triliun pada Juli 2022, atau tumbuh 50,3 persen lebih tinggi dari bulan sebelumnya Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar dan penerimaan

kepabeanan dan cukai dari pagu APBN 2022

Pemulihan ekonomi semakin menguat berkat konsumsi masyarakat, investasi, dan perkembangan ekspor. Berdasarkan data tersebut, ancaman inflasi dan gejolak ekonomi global akan diimbangi oleh upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan publik dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi nasional dan menjaga agar perekonomian Indonesia selalu seimbang dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu kehidupan ekonomi dan keuangan.

Apakah Indonesia aman dari Resesi 2023?

Perekonomian dunia saat ini dibayangi oleh ketidakpastian. Namun, Menteri Keuangan Republik

Indonesia Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia

merupakan negara yang perekonomiannya cukup baik dan kuat akibat gangguan akibat resesi. Dari data IMF, Indonesia diperkirakan tumbuh 5,3% di tahun 2022 dan 5% pada tahun ini. Meski begitu, Indonesia masih berisiko terkena efek samping dari resesi di negara maju. Sri Mulyani juga mewaspadai

kondisi eksternal, meski Indonesia diperkirakan masih tumbuh sekitar 5% pada 2023 ini.

Dampak Resesi Bagi

Masyarakat

Ekonom INDEF menyatakan bahwa dampak resesi 2023 akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Resesi 2023 akan menyebabkan penurunan pendapatan di kelompok

masyarakat menengah dan bawah secara signifikan

Masyarakat menengah ke bawah semakin susah akibat pendapatan yang semakin berkurang. Pendapatan yang tidak memadai tersebut menyebabkan daya beli merosot. Sedangkan, masyarakat dengan tingkat ekonomi atas dinilai tetap bisa survive dari resesi. Selain karena aset yang masih cukup,orang kaya juga bisa survive dari resesi karena digitalisasi

PERSIAPAN MENGHADAPI RESESI 2023

1 2 3 4 5

Perencanaan keuangan dengan menggunakan rumus 10-20-30-40, memastikan 20% dari dana yang kalian gunakan untuk investasi dialokasikan untuk dana darurat pada instrumen yang sangat likuid dan disiplin mempersiapkannya. Semakin besar proporsinya maka akan semakin siap dalam memenuhi kebutuhan di tengah kondisi resesi ekonom hal ini sangat penting karena bisa saja Sobat kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja tutup.

Memulai untuk mengurangi dan tidak menambah beban pengeluaran seperti hutang, jika memungkinkan maka segera lunasi atau jika dirasa masih sangat berat maka segera negosiasikan ajukan ke lembaga jasa keuangannya untuk restrukturisasi Jangan menganggap enteng hutang meskipun hanya dari kartu kredit karena kamu tidak akan tahu kondisi keuanganmu ketika resesi ekonomi menerpa.

Lihat kembali portofolio investasimu, jika kondisi pasar global sudah mulai menurun maka segeralah atur ulang portofolio investasimu kedalam bentuk yang lebih aman seperti emas

Hiduplah dengan sewajarnya, Tetap lakukan konsumsi seperti biasa karena ini bisa membantu ekonomi tetap tumbuh Namun, Sobat tetap perlu berkomitmen pada rencana keuangan dengan tetap menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi serta dahulukan kebutuhan Kurangi pembelian-pembelian sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu diperlukan, apalagi sifatnya hanya kesenangan jangka pendek. Menggunakan fasilitas asuransi kesehatanmu jika harus berobat sehingga tidak mengganggu likuiditas keuangan.

Cermati perkembangan kondisi ekonomi terbaru dan mulailah memanfaatkan peluang disekitarmu yang dapat bernilai ekonomi

Photography Workshop

SILICON VALLEY BANK

Silicon Valley Bank merupakan bank

terbesar ke enam belas di Amerika

Serikat. Berspesialisasi di perusahaan

rintisan dengan menyediakan layanan

untuk perusahaan teknologi. Bank

yang berpusat di Santa Clara, California, Amerika Serikat ini telah

berdiri sejak tahun 1980, yang pada

awalnya berfokus pada pembiayaan real estate. Tak berselang lama, tepatnya pada tahun 2000 berpindah

haluan menjadi pembiayaan

perusahaan rintisan sampai

kejatuhannya sekarang akibat

anjloknya pada usaha real estate pada

tahun 1992. Nilai valuasi yang

mencapai $209 miliar dollar US setara

dengan Rp 3.258 triliun mengacu kurs

JISDOR periode yang sama, cukup

untuk menempati posisi pada peringkat 20 teratas.

Walaupun relatif tidak dikenal di luar wilayah Silicon Valley, kejatuhan bank ini memberikan sentimen negatif dan juga mempertanyakan kerentanan akan sistem perbankan di Amerika Serikat yang secara langsung maupun tak langsung akan berpengaruh terhadap keadaan global.

PENYEBAB KEJATUHAN SVB

Silicon Valley Bank mengalami pertumbuhan besar-besaran antara 2019 dan 2022, menghasilkan simpanan dan aset dalam jumlah yang signifikan. Sebagian kecil tabungan disimpan dalam bentuk tunai, tetapi sebagian besar kelebihannya digunakan untuk membeli obligasi pemerintah dan utang jangka panjang lainnya. Aset ini cenderung memiliki pengembalian yang relatif rendah, tetapi juga risiko yang relatif rendah.

Federal Reserve menaikkan suku bunga sebagai tanggapan atas inflasi yang tinggi, obligasi Silicon Valley Bank menjadi aset yang lebih berisiko. Karena investor dapat membeli obligasi dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, nilai obligasi Silicon Valley Bank turun Saat ini terjadi, beberapa nasabah Silicon Valley Bank - banyak di antaranya berada di industri teknologi - menghadapi kesulitan keuangan, dan banyak yang mulai menarik dana dari rekening mereka.

Untuk mengakomodasi undian besar ini, Silicon Valley Bank

memutuskan untuk menjual

sebagian dari investasinya, tetapi

penjualan itu merugi. SVB

kehilangan $1,8 miliar dan itu

adalah awal dari akhir bank.

Beberapa percaya bahwa

keruntuhan bank Silicon Valley

dimulai jauh lebih awal dengan

diperkenalkannya kembali DoddFrank, peraturan perbankan utama yang diberlakukan sebagai

tanggapan atas krisis keuangan

tahun 2008.

Sebagai bagian dari Dodd-Frank, bank dengan aset lebih dari $50 miliar tunduk pada pengawasan dan regulasi tambahan. Akan tetapi, Undang-Undang Pertumbuhan Ekonomi, Bantuan Regulasi, dan Perlindungan Konsumen tahun 2018 yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Donald Trump secara signifikan mengubah persyaratan itu. Alih-alih menetapkan ambang batas sebesar $50 miliar, undang-undang tahun 2018 menaikkannya menjadi $250 miliar.

Meskipun merupakan bank terbesar ke-16 di negara ini, Silicon Valley Bank tidak memiliki aset yang cukup untuk tunduk pada peraturan dan pengawasan tambahan. Jika ambang tidak pernah berubah, regulator akan memantau SVB lebih dekat.

DAMPAK KOLAPSNYA SVB

BAGI PERBANKAN INDONESIA

Banyaknya klien SVB menarik uang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mengakibatkan SVB kesulitan untuk menyediakan dana penarikan tersebut. Upaya SVB untuk memenuhi melalui penjualan

sahamnya yang bernilai 2,25 miliar Dollar AS Namun yang terjadi saham tersebut turun nilainya sampai dengan 60% sehingga perusahaan yang berniat membeli saham tersebut batal dan penjualan saham mengalami kegagalan. Akhirnya SVB mencari alternatif pendanaan lain salah satunya dengan penjualan perusahaan, akan tetapi Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) malahan mengumumkan untuk menutup SVB.

Berdasarkan pendapat dari beberapa Pakar Ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Eksekutif Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), dapat simpulkan sebagai berikut :

Sejak terjadinya krisis pada tahun 1998, industri perbankan Indonesia mengalami perombakan/ perbaikan besar-besaran. Sistem perbankan di Indonesia menjadi kuat, resilien dan stabil. Hal ini tercermin dari kinerja perbankan di Indonesia terjaga dengan baik dan tumbuh positif di tengah tekanan ekonomi baik domestik maupun global

Perbankan di Indonesia tidak memiliki hubungan langsung sebagai pemegang investasi atau hubungan bisnis langsung dengan SVB

Klien SVB sebagian besar adalah perusahaan rintisan teknologi start up.

Likuiditas rata-rata perbankan di Indonesia sangat baik Pada

September 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga

(AL/DPK) masih tinggi mencapai 27,35 persen. Aset perbankan juga

terjaga pada komposisi yang proporsional dengan komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) didominasi oleh current account and saving account (CASA) atau dana murah yang semakin meningkat sehingga

tidak sensitif terhadap pergerakan suku bunga

R E F E N C

E R E

https://news detik com/pemilu/d-6487400/ketua-kpu-ada-kemungkinan-pemilu-2024-kembaliproporsional-tertutup

https://narasi tv/read/narasi-daily/apa-itu-sistem-pemilu-proporsional-tertutup-berikut-definisi-danmetodenya

https://news detik com/kolom/d-6509866/mempertahankan-sistem-proporsional-terbuka

https://www kompasiana com/sirmalibarijava/63ff98e84addee343e7e1504/sistem-proporsional-tertutupapakah-pemilu-lebih-efisien

https://www.kompas.tv/article/366999/8-fraksi-di-parlemen-desak-mk-tolak-gugatan-sistem-pemiluproporsional-tertutup

https://news republika co id/berita/rrlvn9436/di-sidang-mk-wasekjen-demokrat-minta-putusan-sistempemilu-disegerakan

https://nasional.sindonews.com/read/1024357/13/terkait-uji-materi-uu-pemilu-menkumham-tunggukeputusan-mk-1676527335

https://www cnbcindonesia com/mymoney/20230224131655-72-416726/segini-gaji-pns-pajak-alabapak-mario-dandy-kebeli-rubicon#: :t

https://www kompas tv/article/383246/kpk-buka-bukaan-modus-korupsi-pejabat-pajak-negosiasihingga-biaya-wp-diringankan

https://www medcom id/nasional/hukum/zNPY2Axb-pengamat-perlu-ketegasan-dari-kemenkeu-tindakpejabat-nakal

https://www bbc com/indonesia/indonesia-64879826

https://www jawapos com/nasional/21/03/2023/kpk-ungkap-temukan-bukti-dari-penyelidikan-hartajanggal-rafael-alun/

https://www.jawapos.com/nasional/21/03/2023/kpk-ungkap-temukan-bukti-dari-penyelidikan-hartajanggal-rafael-alun/

https://www kemenkeu go id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/

https://www cnbcindonesia com/news/20230310184919-4-420762/mahfud-ungkap-kasus-rafael-alunmasuk-ranah-tindak-pidana

https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20618

https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/19-resesi

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15622/Kiat-Mengatasi-Laju-Inflasi-danAncaman-Resesi-Tahun-2023 html

https://www djkn kemenkeu go id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/15452/PemulihanPerekonomian-Indonesia-di-TengahAncaman-Resesi-Global html

https://www bi go id/id/statistik/Default aspx

https://www investopedia com/what-happened-to-silicon-valley-bank-7368676