Karawang Bekasi Ekspres, 8 November 2021

HARIAN UMUM

KARAWANG BEKASI SENIN, 8 NOVEMBER 2021

KBEONLINE. ID

KARAWANGBEKASI.JABAREKSPRES.COM

EPISCIA, TANAMAN HIAS JADUL YANG KEMBALI DILIRIK Episcia , tanaman hias dengan penampilan khas. Yakni, daun berwarna-warni dan bunga yang berwarna cerah. Ukurannya pun mungil. Tanaman hias jadul tersebut kini banyak yang suka karena keindahan daunnya.

— DI tanah air, episcia telah lama jadi

langganan penghias rumah.

Meski sempat tergusur keluarga aroid seperti filodendron serta aglaonema, tanaman tersebut tetap punya penggemar setia.

Salah satunya, Gien Karyadi. Di lantai 2

HARGA Rp4.000

KARAWANGBEKASIEKSPRES_OFFICIAL

rumahnya, episcia dalam berbagai corak dan warna ada. Dari yang telah membentuk rumpun rimbun sampai yang masih ”bayi” dengan dua daun.

Gien bercerita, dirinya rajin mengoleksi episcia sejak Juni lalu.

Dari yang lokal hingga impor. ”Yang lokal, daunnya cenderung tipis. Sementara yang impor, bulu-bulu daunnya kelihatan tebal,” paparnya.

Karena berasal dari negara tropis, episcia pun bisa beradaptasi baik di tanah air. Baik di dataran tinggi yang sejuk

PERTAMINA EP PATUHI ATURAN KEGIATAN OPERASI DAN PRODUKSI MIGAS BACA HALAMAN 5 METRO BISNIS

BACA HALAMAN 2 METRO KARAWANG

Sang Istri Dalang Pembunuhan Sewa Pembunuh Bayaran Habisi Nyawa Suami KARAWANG - Dalam kurun waktu satu minggu, Polres Karawang menangkap enam pelaku pembunuhan pengusaha rumah makan padang di Jalan Jeruk, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Rabu (27/10) pukul 23.49 wib.

Salah satu tersangka merupakan istri korban berinisial NW (49) yang menjadi dalang pembunuhan, sedan-

ISTIMEWA

SOROT: Jalan Raya Kodam, Kecamatan Cikarang Selatan menuju Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi amblas.

MOTIF PEMBUNUHAN

Akses Jalan Kantor Bupati Bekasi Amblas CIKARANG SEL ATAN - Jalan Raya Kodam, Kecamatan Cikarang Selatan menuju Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi amblas.

Selain faktor hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bekasi pada Minggu, (7/11), diduga amblasnya jalan

NW tega merencanakan aksi pembunuhan terhadap suaminya karena sakit hati. Sebab, korban diduga memiliki wanita lain. Pembunuhan terhadap korban sudah direncanakan sejak bulan September 2021 lalu.

Bahkan, rencanan pembunuhan itu sudah disepakati dalam surat perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 pada 9 September 2021. Pada surat yang ditulis di kertas folio itu juga menyatakan, kewajiban NW menjamin keluarga dari para eksekutor jika terjadi hal yang berkaitan dengan hukum.

tersebut imbas dari adanya bekas galian tanah diduga ilegal beberapa waktu lalu di wilayah Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan.

Berdasarkan pantauan Cikarang Ekspres di lokasi, jalan amblas itu sepanjang kurang lebih 30 me-

Tambang Ilegal di Karawang Selatan Longsor KARAWANG- Apa yang m e n ja d i k e k haw at i ra n publik terhadap dampak penambangan ilegal di Kampung Waru, Desa Wargasetra, Kecamatan Tegalwaru jadi kenyataan. Didera hujan deras, tanah sekitar penambangan ilegal itu pun

KRONOLOGIS:

longsor dan melimpas hingga ke jalan sehingga mengganggu pengguna jalan.

Camat Tegalwaru, Mahfudin, membenarkan telah terjadi longsor tanah di area sekitar penambangan ilegal tersebut dan ia telah me-

n Pelaku kemudian melancarkan aksinya pada 27 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB. n Para pelaku terlebih dulu berkumpul di depan minimarket dekat GOR Panatayuda, salah satunya adalah AM. n AM kemudian mengirim pesan kepada NW menanyakan keberadaan Khairul Amin.

PASAR INVESTASI

n NW pun membalas, bahwa korban tengah makan ayam bakar di salah satu warung di GOR tersebut.

‘Cuan’ Kereta Cepat untuk Karawang KARAWANG- Hadirnya kereta cepat dan adanya pembangunan berorientasi kereta cepat Jakarta - Bandung diyakini bakal menjadi nilai plus bagi investasi di Karawang, Jawa Barat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang Eka Sanatha menyebutkan, adanya trans-

portasi berbasis rel menjadi salah satu pendukung daya tarik investasi. Hal yang mendukung lainnya adalah letak yang strategis, dekat bandara, pelabuhan, adanya jalan bebas hambatan, serta dukungan sumber daya air dan listrik.

Selain itu, ditambah dengan munculnya rencana pembangunan Bandara Soekarno

gkan pelaku eksekutor AM alias Otong (25), H (39), BN (34), RN (33) dan MH (25) dan masih ada dua orang yang masih daftar pencarian orang (DPO).

“Kami awalnya meringkus salah seorang pelaku berinisial AM alias Otong pada Rabu (3/11/21). Dari hasil pemeriksaan sementara terungkap bahwa pelaku disuruh oleh istri korban

n Untuk memastikan, AM kemudian berpura-pura membeli air di kedai tersebut. AM lalu memberitahukan kepada komplotannya. n Setelah korban keluar warung, para pelaku langsung membuntuti korban. Begitu tiba di dekat rumah korban, mereka langsung melancarkan aksinya.

SOROT: Istri korban berinisial NW (49) yang menjadi dalang pembunuhan, sedangkan pelaku eksekutor AM alias Otong (25), H (39), BN (34), RN (33) dan MH (25) dan masih ada dua orang yang masih daftar pencarian orang (DPO).

n Korban sempat berteriak minta tolong dan didengar oleh putrinya, RP. Saat keluar rumah, sang anak mendapati ayahnya telah bersimbah darah dan tertindih motor. RP kemudian mencari bantuan untuk membawa Khairul ke rumah sakit. n Namun, saat kembali ke TKP, Khairul sudah tidak bernyawa.

Dukung Produk UMKM Siap Bersaing

Tahun Depan, Dinkop-UKM Siapkan 200 Sertifikat Halal Gratis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkopukm) Kabupaten Karawang sedang menyusun program andalan untuk tahun 2022 mendatang. Selain program bantuan alat untuk pelaku UMKM di Karawang senilai Rp. 1 miliar. Tahun depan, Dinkopukm Karawang juga akan membantu ratusan pelaku UMKM melengkapi legalalitas produk mereka.

WAHYUDI, KARAWANG

K E PA DA K B E , Ke p a l a D i n k o p u k m Karawang, Ade Sudiana mengatakan, di tahun 2021 ini, pihaknya sudah membantu ratusan pelaku UMKM melengkapi legal formal produk mereka. Seperti diketahui, produk UMKM perlu melengkapi legal formal agar barang dagangannya bisa dijual di pasaran. Ada pun bantuan yang diberikan WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

Kontak Redaksi: Suhlan: 081806630196, Mahesa: 082298163255. Kontak Iklan: Tohiri: 081279676016, Hayatullah: 085379686339

Email: karawangbekasiekspres@gmail.com, redaksikarawangbekasi@gmail.com

SENIN, 8 NOVEMBER 2021

METRO KARAWANG

KARAWANG BEKASI

2

PA R L E M E N TA R I A

Raperda PKB: Buku KIR Berubah ke BLUe Card K A R AWA N G - P a n s u s Raperda Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) t e l a h m e ma s u k i t a p a h f i na l i s a s i . Pa d a Ka m i s (4/11/2021) rapat kembali digelar bersama Dinas Perhubungan selaku leading sektor.

Ketua Pansus Raperda PKB, H. Abas Hadi Mu-

layana mengatakan, dalam Raperda terdapat beberapa poin perubahan dari Perda sebelumnya, diantaranya Buku KIR yang diganti menjadi Bukti Lulus Uji elektronik yang berbentuk kartu (BLUe Card), penyesuaian tarif retribusi KIR dan penyesuaian tarif retribusi uji emisi.

“Buku KIR diaganti jadi BLUe Card. Kedepan Uji KIR tidak perlu lagi bayar di tempat, karena sudah dikerjasamakan dengan Bank Pemerintah. Masyarakat bisa mendaftar secara online dan membayar melalui bank. Setelah itu baru membawa kendaraan ke tempat pengujian untuk uji

Akses Jalan Kantor .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES ter. Padahal jalan tersebut m e r u p a k a n s a l a h s at u akses jalan menuju Pemda Bekasi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Orang Indonesia (Oi) Kabupaten Bekasi yang membidangi Lingkungan Hidup, Abdul Rohman mengatakan, imbas adanya pertambangan tanah akan berdampak pada rusaknya jalan, baik jalan utama maupun jalan lingkungan (Jaling). “ Kalau saya gini, kalau bicara galian kita bukan hanya saja hari ini mempermasalahkan jalan, karena

itu sudah pasti jalan rusak, berdebu, apalagi di musim hujan begini becek. dan itu sudah pasti jalan rusak,” kata Rohman saat di Konfirmasi Cikarang Ekspres melalui telepon, Minggu (7/11).

Dikatakannya, selama berurusan dengan pertambangan atau galian tanah, semuanya misteri. “ Tidak ada izinnya, mereka tetap beroperasi. ada apa dengan ini ?”, kata pria yang akrab disapa Dego ini.

“Jelas-jelas sekarang ini izin per tambangan itu adanya di pusat (Kemen-

Abas Hadi Mulayana Ketua Pansus Raperda PKB

terian Lingkungan Hidup, red),” timpal Dego.

Dia meminta kepada penegak hukum di Kabupaten Bekasi untuk menindak para oknum yang melakukan galian atau pertambangan tanah yang diduga ilegal, sehingga mengakibatkan jalan kodam menuju desa cicau rusak dan amblas.

Sementara itu, Camat Cikarang Selatan, Agus Dahlan saat di Konfirmasi Cikarang Ekspres melalui telepon, mengaku belum menerima adanya laporan jalan amblas. “ Saya belum tahu, belum ada yang lapor ke saya. besok kita cek,” kata Camat. (mil)

Tambang Ilegal di Karawang .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES merintahkan pemerintahan desa setempat untuk turun langsung ke lokasi.

“Iya betul longsor, pemdes setempat sudah turun ke lokasi,” katanya kepada awak media.

Pihaknya mengaku, sebelumnya telah menegur pelaksana penambangan ilegal dan telah mengirim-

kan surat kepada Satpol PP Kabupaten agar ambil tindakan.

“Ini yang saya khawatirkan juga. Seandainya mereka mau urus perizinan sebelumnya ‘kan nanti pihak terkait akan mengecek lokasi terkait ketinggian dan kemiringan tanah agar tidak terjadi musibah longsor,”

ucapnya.

Terpisah, Kasatpol PP Kabupaten Karawang, As ep Wahyu, mengaku telah ambil tindakan tegas terhadap pelaksana penambangan ilegal tersebut.

“Kami sudah menutup lokasi itu. Informasi lebih detail soal itu silakan hubungi Sarjono,” ucapnya. (bbs/mhs)

‘Cuan’ Kereta Cepat .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Hatta II. Hal itu diketahui Eka saat berdiskusi dengan beberapa pelaku usaha. “Karawang punya jalur rel itu, ditambah adanya TOD kereta cepat di Karawang. Ini jadi nilai tambah,” kata Eka Stasiun Kereta Cepat Jakarta - Bandung di Karawang berada di dalam kawasan transit oriented development (TOD) yang dibangun di Desa Wanakerta dan Desa Wanasari seluas 250 hektar. Adapun dari luas lahan tersebut, 230 hektar di antaranya merupakan areal pertanian dan sempadan Sungai Ciketing dan Sungai Cibaregbeg di Desa Wanakerta dan Wanasari. Sementara 20 hektar sisanya adalah lahan sekitar Sungai Cibeet dan permuki-

man Desa Wanasari.

TOD merupakan kawasan terpadu yang menyokong stasiun kereta cepat JakartaBandung. Di dalamnya terdapat stasiun, area komersial, dan properti. Dengan kereta cepat, diperkirakan jarak Jakarta-Karawang ditempuh tak sampai 15 menit. Jarak tempuh dari Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang sekitar 47 menit apabila menggunakan kendaraan roda empat. Sedangkan jika mengendarai motor, sekitar 43 menit.

“Soal tarif kita belum tahu.

Kereta ini bisa menjadi pilihan bagi mereka yang membutuhkan transportasi cepat,” kata dia.

Eka menyebutkan, lokasi TOD kereta cepat Jakarta Bandung cukup strategis.

Sebab, melintas pada jalan provinsi Badami - Loji. Lokasinya juga mudah dijangkau dari Kabupaten Bekasi.

“Kawasan Jababeka juga sudah membangun dua jembatan. Warga Karawang dan Bekasi yang hendak menggunakan kereta cepat bisa lebih mudah,” kata dia.

Ia memastikan realisasi investasi di Karawang pada 2021 kian meningkat. Pada semester pertama realisasi investasi mencapai Rp13, 83 triliun dari target 2021 sebesar Rp 23, 85 triliun. “Saya yakin akan melampaui Rp 23 triliun. Ini mengalami kenaikan ketimbang tahun 2020,” kata dia. (bbs/mhs)

fisik,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini berharap, perubahan mekanisme PKB bisa berdampak positif kepada kemudahan masyarakat dalam melakukan pengujian. Selain itu, juga diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan calo.

“Selain proses pengujian yang diefisiensi, saya harap ini juga dapat mengantisipasi keberadaan calo, karena masalah ini yang bi-

asanya membuat biaya Uji KIR jadi membengkak dan memberatkan masyarakat,” ungkap H. Abas.

Ia menuturkan, penyesuaian tarif retribusi PKB dilakukan untuk kendaraan roda empat baru dan juga pengujian berkala.

“Penyesuaian tarif ada, tapi tidak signifikan. Tetap menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat,” kata dia.

Masih kata H. Abas, pe-

nyesuaian tarif juga dilakukan untuk uji emisi kendaraan.

Ia juga berharap perubahan yang terjadi pada Perda PKB mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Hari ini PAD dari Dishub secara keseluruhan mencapai Rp.6 Miliar. Mudahmudahan tahun depan bisa meningkat sampai Rp.8 Miliar,” tandasnya. (bbs/mhs)

Sang Istri Dalang Pembunuhan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES NW (49) untuk menghabisi korban,” kata Kapolres Karawang, AKBP Aldi Subartono didampingi Waka Polres, Kompol Ahmad Faisal Pasaribu dan Kasat Reskrim, AKP Oliestha Ageng Wicaksana, Sabtu (6/11/21).

Aldi mengatakan, berdasarkan hasil pengembangan, pihaknya menangkap pelaku lainnya di kontrakan dan rumahnya. Dari hasil pemeriksaan para pelaku, mereka dijanjikan oleh pelaku utama NW akan dibayar uang korbansebesar Rp 30 juta untuk menghabisi korban K namun baru dibayar Rp 20 juta.

“Pembunuhan ini sudah

direncanakan oleh pelaku utama (istri korban) sejak bulan September dengan menyewa pembunuh bayaran. Motifnya istri korban sakit hati atau dendam dengan perilaku korban yang mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), seringkali main perempuan, mengambil uang karena tidak bekerja serta sering pulang malam,” jelas Aldi.

Lanjut Aldi, pelaku NW pada (1/11/21) sekira jam 11.30 meminta pelaku AM yang kemudian menghubungi pelaku H untuk bertemu di Mall Ramayana dan menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta sedangkan sisanya akan diserahkan

1 bulan kemudian. Dari ke enam pelaku ini dari hasil pemeriksaan mendapatkan pembayaran bervariasi.

Barang bukti yang diamankan tiga unit sepeda motor, golok, badik, ponsel milik para pelaku, CCTV, dan baju korban. Ke enam pelaku dijerat pasal 340, subisuder 338 juto 556 ancaman minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman mati.

Sebelumnya, Seorang pemilik rumah makan tewas bersimbah darah di Jalan Jeruk, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Rabu (27/10) pukul 23.49 WIB. Korban bernama, Khairul Amin (54) merupakan warga Jalan Jeruk, Kelurahan Nagasari, Kecamatan

Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Diduga menjadi pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia.

Ka sat Re sk r i m Po l re s Karawang, AKP Oliestha Ageng Wicaksana mengatakan, peristiwa tersebut berawal ketika Rizca (saksi 1) sedang berada di rumah dan korban mendengar teriakan minta tolong dan bergegas memakai pakaian dan keluar.

“Saksi melihat korban dalam kondisi tergeletak serta kedua kaki tertimpa sepada motor. Kemudian saksi mendekati korban dan langsung mengangkat sepeda motor,” kata Oliestha saat dihubungi KBE. (rie/mhs)

Tahun Depan, Dinkop-UKM .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES Dinkopukm Karawang tahun ini adalah membuat Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikat Halal.

“Tahun ini kita fasilitasi 100 PIRT dan 100 sertifikasi halal gratis untuk pelaku UMKM di Karawang. Tahun depan, kita rencanakan masing-masing 200 PIRT dan Halal,” ujar Ade Sudi-

ana, Sabtu, (6/11) kemarin.

Ade mengatakan, program pembuatan PIRT dan sertifikasi halal gratis ini sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Selama ini, Dinkopukm Karawang hanya memfasilitasi 100 pelaku UMKM untuk masing-masing sertifikat. Namun tahun ini, pihaknya berencana untuk menambah-

kannya sampai 100 persen.

“Tadinya masing-masing hanya 100 sertifikat, tapi antusias pelaku UMKM sekarang sangat banyak, jadi kita ajukan penambahan menjadi 200 sertifikat,” katanya.

Untuk pembuatannya sendiri, lanjut Ade, para pelaku UMKM yang belum memiliki PIRT maupun sertifikat halal bisa mendaftar langsung ke Kantor Dinkopukm Karawang.

Pihaknya juga mengimbau, kepada pelaku UMKM yang legal formal produknya belum lengkap. Agar dilengkapi segera, supaya produk UMKM Karawang bisa naik kelas.

“Legal formal itu penting, supaya produk UMKM bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Selain itu, kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut akan terbangun,” pungkasnya. (*)

Episcia, Tanaman Hias .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES maupun di dataran rendah dengan suhu tinggi seperti Surabaya. ”Yang penting, tetap mendapat teduhan,” lanjutnya.

Pemilik lapak daring Kebunku Semi itu menjelaskan, karakter tiap varian episcia berbeda-beda. Gien mengaku, butuh beberapa kali percobaan untuk mengetahui ”selera” tanaman. ”Ada yang suka sangat teduh. Tapi, ada juga yang bagus kalau dapat sinar matahari cukup banyak,” ungkapnya.

Dia mencontohkan, salah satu episcia jenis spring symphony koleksinya berubah warna karena diletakkan di tempat yang terlalu

teduh. Warna daun cokelat kemerahan dengan tulang daun hijau berubah lebih redup. ”Sekilas, kata orang kusam. Tapi, inilah yang bikin khas,” lanjut Gien.

Dia menyarankan, jika tanaman sudah mendapat ”spot” favorit, maka jangan terlalu sering dipindahkan.

Penyiraman juga tak perlu terlalu sering. Sebab, episcia punya cabang dan daun yang lunak. Dengan begitu, jika terlalu banyak disiram, tanaman malah busuk. Perempuan yang juga seorang arsitek itu menilai, episcia terbilang mudah dirawat walau butuh trial and error. ”Tanaman ini juga unik. Kalau enggak kita perhatikan,

kadang malah lebih bagus dibanding saat kita rajin mupuk atau rawat,” papar Gien. (bbs/mhs)

KARAWANG BEKASI General Manager: Hayatullah.

General Manager Divisi Online: Suhlan Pribadi.

Pimpinan Redaksi: Mahesa Bahagiastra.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah, Ayi Purnama.

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Hudri Amin.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager, Eko Prihastanto Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Yanti Intan Martya.

Direktur Utama: Mohamad Fauzi. SAg Direktur : Tohiri Alam KomisarisUtama: Dwi Nurmawan Komisaris: H Yanto.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres Kantor Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Tohiri Alam: 081379974445, Hayatullah 085379686339 Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Iklan Baris: Rp 20.000/baris (min 4 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

SENIN, 8 NOVEMBER 2021

HARGA Rp4.000

3

Babak Tambahan Pj Sekda Marjuki Perpanjang Tugas Jabatan Hanafi hingga Februari 2022

IMBAUAN

CIKARANG PUSAT - Plt. Bupati Bekasi, Ahkmad Marjuki, melantik Penjabat Sekretaris Daerah, Herman Hanapi dalam rangka perpanjangan masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi hingga bulan

Februari Tahun 2022. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Komplek Pemda, Cikarang Pusat.

Jumat (5/11).

Dalam kesempatan tersebut, Marjuki memaparkan beberapa pesan kepada Pj. Sekda salah satunya terkait peningkatan pengawasan

kinerja Apartur Sipil Negara (ASN), agar kedepannya kinerja para ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat lebih efektif dan efisien lagi.

“Dengan diperpanjangnya masa jabatan Bapak, saya berharap Bapak dapat lebih meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang ada di setiap Perangkat Daerah, dengan melalui koordinasi bersama para Asisten Daerah,” jelasnya.

KE- METRO CIKARANG

Putih Sari

Ingatkan Warga Tetap Jaga Prokes CIKARANG PUSAT - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali turun level 1, termasuk di Kabupaten Bekasi. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari mengingatkan warga untuk tetap menjaga protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Menurutnya, virus ini tidak terlihat dan di beberapa negara bisa kita jadikan pembelajaran karena muncul varian baru, masih terjadi lonjakan-lonjakan dan kita berupaya tidak terjadi di Indonesia ini. Termasuk di Kabupaten Bekasi ini.

“Artinya dengan penurunan level PPKM ini bukan berati bebas dari pandemi. Tentu harapannya masyarakat bisa tetap menjalankan prokes, tetap waspada terhadap virus covid-19 ini,” kata Putih Sari kepada awak media.

Meski PPKM sudah turun level, Dia meminta perlu kewaspadaan dari semua pihak jangan sampai terjadi lonjakan kasus. “Jadi masyarakatnya juga harus tetap waspada. Prokes harus tetap di jaga, vaksin juga harus tetap dilanjutkan supaya heard immunity nya tercapai,” pungkas dia. (mil)

Perkuat APIP, Cegah Kasus Korupsi Jerat ASN CIKARANG PUSAT - Inspektorat Kabupaten Bekasi selalu upayakan preventif hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar tidak melakukan unsur KKN. Hal itu dikatakan Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA Supratman ke-

pada Cikarang Ekspres diruang kerjanya.

“Soal tudingan lemahnya kinerja Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) sehingga tiga Aparatur Sipil Negara (ASN ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus ditahan penegak hukum

karena diduga melakukan korupsi. Menurut saya tudingan itu sangat tidak tepat. Alasannya, Inspektorat sudah menjalankan tugas sesuai aturan. Dia menjelaskan, APIP dan APH (Aparat Penegak Hukum) itu berbeda tetapi berada dalam satu kotak

pengawasan,” kata dia.

Terang dia, pengawasan yang dilakukan APIP adalah pengawasan interen, pengawasan yang melekat di dalam entitas pemerintah daerah. Artinya, APIP lebih fokus pada upaya pencegahan korupsi dan lain-lain. Sambung-

nya, saat ini yang digembor-gemborkan dengan adanya penahanan 3 orang ASN ini dikaitkan karena lemahnya APIP. Padahal, katanya, selama ini Inspektorat Kabupaten Bekasi sudah menjalankan tugas dengan maksimal.

KE- METRO CIKARANG

ASYIK, DISTRIBUTOR KANEMOCHI BEAUTY HADIR DI KARAWANG

Cinderal Mata Saabat Bisnis

KANEMOCHI BEAUTY Hadir Di Karawang Sambutan SYARAH Owner KANEMOCHI NURUL WAHID Agent Kanemochi gasss terus penjualan di Karawang

Kesepakatan membangun Kerjasama yang baik

PAGI GINAJAR, Sambutan Kepala Distributor KANEMOCHI KARAWANG

Pagi Ginanjar dan Istri - Syarah dan Suami

Bunga Simbolis Selamat Datang Kulit Mulus Bisnis Mulus

FINAH ASTUTI, bermanfaat untuk kecantikan dan sangat dukung tingkst perekonomian

Produk Kanemochi Beauty

AMANDA MUTIARA SALSABIA, Anak muda harus tampil bening

Syarah dan Tiktoker, selebgram Karawang

penyerahan tumpeng sebagai harmonisnya membangun bisnis baru

SYARAH & SINYO (Suami)

METRO CIKARANG

SENIN, 8 NOVEMBER 2021

KARAWANG BEKASI

4

Bangunlah Bupati, Bangunlah Wahai Wakil Rakyat Oleh : HERRY ZK *) Sekeretaris Jenderal JOKER Judul tersebut di atas sangatlah tepat jika menjadi ungkapan kekecewaan kami atas kinerja Direksi di dalam melakukan pengelolaan PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, yang dijalankan oleh orang yang jauh dari kata profesional.

Tidak dipungkiri, membangun sebuah entitas yang memiliki suatu sistem manajemen yang profesional membutuhkan pengorbanan, waktu, tenaga dan biaya, akan tetapi semua pengorbanan akan terbayar lunas, jika hasil yang kita dapatkan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Sebaliknya semua itu akan menjadi kekecewaan yang mendalam, jika ternyata semua pengorbanan yang dilakukan hanya menghasilkan sebuah “Pepesan Kosong”.

Kejadian tersebut di atas, sangatlah tepat untuk menggambarkan kondisi yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap kinerja PT BBWM, semua dan seluruh pengorbanan yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan dan dicita-citakan. Lebih ironis lagi, tanpa merasa berdosa dan tanpa beban atas kinerja yang dicapai selama ini, justru Direksi PT BBWM seperti berupaya menutupi kebodohan, kebohongan, kelemahan dan ketidakmampuan dikemas oleh Direksi PT BBWM dengan malakukan “Pencitraan”. Seolah-olah dengan keberadaan Kilang LPG Tambun milik PT BBWM, masyarakat sekitar memperoleh nilai tambah atau turut menikmati apa yang diperoleh PT BBWM. Untuk mengungkap sebuah kebenaran, melalui tulisan ini, sebagai warga Bekasi yang memiliki kepedulian terhadap “Aset Daerah”, ingin menggugah Bapak Wakil Bupati Bekasi H. Akhmad Marjuki dan Bapak/Ibu Wakil Rakyat untuk “bangun” dari mimpi-mimpinya, agar dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya telah diperbuat oleh Direksi PT BBWM. PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, yang didirikan khusus untuk menangani usaha disektor industri pengolahan gas bumi, dengan cara membangun, mengoperasikan dan mengelola Kilang LPG, adapun dasar hukum pendirian BUMD (PT Bina Bangun Wibawa Mukti), adalah : UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Pasal 79), UU Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (Bahwa Pemerintah Daerah dapat mengelola usaha Hilir dan Hulu (Migas) melalui pembentukan BUMD), Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Bekasi Nomor 27Kep/170DPRD/2002 tentang Persetujuan DPRD terhadap Pe nye r t a a n M oda l dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan (PT), Akta Pendirian PT. Bina Bangun Wibawa Mukti yang ditetapkan melalui Notaris No. 5 tahun 2002, Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Ham Nomor C-170/126 HT.01.01 Tahun 2003 tanggal April 2003.

Dengan berdirinya BUMD (PT BBWM) tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, pastinya menaruh harapan besar, agar nantinya sebagai badan usaha, PT BBWM menjadi “profit centre” yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor MIGAS, namun pada kenyataannya semua itu hanya sebuah harapan dan impian.

Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, jika Bupati dan DPRD “berkenan” meluangkan waktu sedikit dari kesibukan yang lain untuk memberikan perhatian dan kontrol terhadap kinerja Manajemen PT BBWM, dengan catatan, minimal secara garis besar memahami tentang seluk beluk pengoperasian Kilang LPG. Kami yakin bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan hanya berdasarkan data sekunder, semua informasi hanya berasal dari penjelasan pihak manajemen ditambah dokumen yang telah ada, tanpa melakukan uji materi, sehingga hasil pemeriksaan yang dilaporkan banyak menimbulkan multitafsir, dikarenakan kurang detail di dalam penjelasannya.

Sejak awal dibentuknya PT BBWM, telah terjadi beberapa kali pergantian jajaran diireksi khusunya direktur utama. Sebenarnya hal ini sangat wajar terjadi dalam masa pertumbuhan sebuah entitas, apalagi pada saat itu jabatan direktur utama masih bersifat penugasan dari Bupati sebagai pemegang otoritas, yang notabene bukan seorang profesional bisnis, sehingga diperlukan banyak pembenahan manajemen, dikarenakan pengelolaan dan pengoperasian Kilang LPG adalah merupakan pengalaman baru bagi PT BBWM, di samping jenis usaha ini, merupakan usaha yang padat modal dan padat teknologi.

Dalam perjalanannya akhirnya BUMD (PT. BBWM) mendapat alokasi gas dari PT. Pertamina EP, melalui PJBG Nomor 900/C00000/2014-SI dan Nomor 06/XI/PJBG/ BBWM/2004, tanggal 24 November 2004, atas dasar itulah PT. BBWM mencari mitra yang bersedia bekerjasama untuk berinvestasi membangun, mengoperasikan dan mengelola Kilang LPG, dengan sistem bagi hasil (sharing profit) dan kerjasama kemitraan dengan pola BOT, pada tahuntahun awal berdirinya, pada saat itu jajaran Direksi PT BBWM masih dijabat perwakilan dari birokrat, meski minim pengetahuan dan pengalaman tentang Kilang LPG, namun secara nurani dan amanah mereka masih menjalankan prosedur yang baku, termasuk pada saat pencarian mitra usaha,

dilakukan dengan cara open tender dan dilakukan dengan cara yang profesional, dengan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu LPPM ITB yang dipandang memiliki kemampuan dibidangnya.

Setelah dilakukan seleksi administratif maupun teknis serta presentasi peserta didepan tim penilai, maka melalui surat LPPM ITB Nomor 0574/K.01.13/LL2003 tanggal 18 Maret 2003, diperoleh hasil pemenang tender yang akan menjadi mitra PT BBWM, adalah PT Elnusa Petro Teknik.

Akan tetapi berdasarkan evaluasi dari PT BBWM dan PT Pertamina sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pembangunan Kilang LPG Tambun, perusahaan tersebut tidak menunjukkan progres apapun, sebagaimana yang telah disepakati, sehingga PT BBWM memutuskan untuk mengganti mitra usaha dengan pemenang tender kedua, oleh karenanya ditetapkan sebagai pengganti PT Elnusa Petro Teknik sebagai mitra usaha PT BBWM adalah PT Maruta Bumiprima, dengan adanya perubahan mitra usaha PT BBWM, Pemerintah Kabupaten Bekasi melayangkan surat pemberitahuan kepada PT Pertamina, melalui surat nomor 500/1850/ TMB/DPDLP tertanggal 5 Nopember 2003, sampai pada tahap ini, jajaran Direksi PT BBWM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masih berjalan sesuai koridor dan menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi dan mutual benefit (saling menguntungkan) menjadi pedoman, maka pada tanggal 22 Oktober 2003 terjadi penandatanganan perjanjian kerjasama nomor 158/X/BBWM/2003 dan 020/MBP-BBD/10/03, antara PT BBWM dengan PT Maruta Bumiprima sebagai mitra usaha yang baru.

Permasalahan mulai terjadi pada tahun 2004, saat terjadi pergantian Bupati dari H Wikanda Darmawijaya kepada pejabat baru yaitu, Saleh Manaf, atas dasar kekuasaannya sebagai Bupati tanpa adanya suatu pemberitahuan, pembicaraan ataupun permasalahan sebelumnya, Bupati secara sepihak mengeluarkan surat pemutusan perjanjian kerjasama antara PT BBWM dengan PT Maruta Bumiprima, melalui Surat Keputusan BUPATI nomor 542/Kep.128A-Huk/2004 tertanggal 06 Mei 2004 dan disampaikan pada tanggal 12 Mei 2004.

Kejanggalan dan keanehan mulai terkuak, tanpa melalui suatu mekanisme yang lazim, secara tiba-tiba muncul nama PT Odira Energy Persada ditunjuk sebagai mitra usaha PT BBWM yang baru. Dari kasus tersebut, nampak jelas indikasi adanya “sesuatu” di dalam penunjukkan PT Odira Energy Persada sebagai mitra usaha yang baru dan telah terjadi penyalah gunaan jabatan atau kekuasaan, oleh karenanya sebagai pihak yang terzalimi, PT Maruta Bumiprima akhirnya menempuh jalur hukum, untuk mempertahankan hak-nya yang telah diambil paksa oleh penguasa.

Selama proses hukum

berjalan PT BBWM tetap melanjutkan kerjasama dengan PT Odira Energy Persada. Selama kurun waktu kurang lebih 5 s.d 6 tahun, akhirnya sengketa hukum dimenangkan oleh PT Maruta Bumiprima melalui putusan Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga, PT Maruta Bumiprima, disamping mendapatkan kembali hak sebagai mitra usaha PT BBWM, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berkewajiban membayar semua tuntutan yang bersifat materiil.

Akan tetapi PT Maruta Bumiprima, dilandasi dengan nurani dan itikad baik sebagai profesional dan demi terjaganya kesinambungan hubungan serta situasi kondusif dengan PT BBWM dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, upaya-upaya mediasi secara inten dilakukan, sehingga akhirnya dapat dicapai titik temu untuk dilakukan perdamaian, dimana salah satu syarat perdamaian yang ditanda tangani pada tanggal 1802-2011, antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini diwakili oleh Bupati saat itu (Sa’dudin), PT. BBWM dan PT Maruta Bumiprima, pada pasal 2 ayat 1, Perjanjian Perdamaian Nomor :180/45.A/HUK;2/ II/BBWM/2011;022/MBPBUP/II/2011 tertulis : “ Te r h a d a p P u t u s a n sepanjang mengenai perjanjian kerjasama, Pihak Kedua (PT. BBWM) dan Pihak Ketiga (PT. MBP) telah menandatangani Addendum perjanjian kerjasama No. 158/X/BBWM/2003 dan No. 020/MBP-BBD/10/03 pada tanggal 21 Oktober 2010 (Addendum Perjanjian Kerja Sama) sehingga PT. Odira Energy Persada, selaku pemilik Kilang LPG eksisting di Tambun, tidak mempunyai hak lagi untuk mengolah dan mengoperasikan Kilang LPG eksisting di Tambun, termasuk memasarkan hasil produk Kilang dan hanya berlaku sebagai pemilik Kilang”.

Artinya secara faktual Kilang LPG Tambun telah dikelola secara mandiri oleh PT BBWM sejak tahun 2011, jika dikaji lebih dalam, dengan asumsi dalam satu tahun adalah 360 hari, 24 jam per hari, tanpa ada kehilangan waktu kerja dikarenakan shut down dan atau maintenance, maka Kilang LPG Tambun baru beroperasi selama 2.104 hari atau 5 tahun 84 hari, dan jika dihitung berdasarkan running hours, Kilang LPG Tambun baru berjalan selama 50.496 jam, berbeda dengan penjelasan Direksi PT BBWM yang mengatakan bahwa Kilang LPG Tambun diserah terimakan oleh PT Odira Energy Persada tahun 2016.

Tahun 2016 bukan penyerahan Kilang LPG Tambun dari PT Odira Energy Persada kepada PT. BBWM, melainkan pengalihan/penyerahan hak “kepemilikan”.

Jadi, sangat jelas perbedaannya, sekilas bagi kalangan awam, hal tersebut terlihat hanya masalah pergeseran atau perbedaan waktu penyerahan Kilang LPG Tambun, tapi bagi kami, bukan di situ letak permasalahannya, tetapi Direksi PT BBWM mengaburkan pengertian

dan atau penggiringan opini kepada para pemangku kepentingan seolah-olah Kilang LPG Tambun baru dikelola secara mandiri oleh PT BBWM setelah 10 (sepuluh) tahun beroperasi, sehingga dianggap kinerja Kilang LPG Tambun sudah dalam kondisi tidak optimal saat diserahterimakan.

Oleh karenanya Direksi PT BBWM menganggap wajar jika terjadi pembengkakan biaya operasional, termasuk harus dilakukan “revitalisasi” dengan biaya yang sangat fantastis, terlebih dilakukan dengan “penunjukan Langsung” dan atas rekomendasi oleh perusahaan yang melaksanakan pekerjaan “revitalisasi” tersebut, atas kondisi tersebut nampak nyata adanya “Something” (sesuatu) di PT BBWM. Berdasarkan pengalaman kami, seharusnya tidak perlu dilakukan pekerjaan “revitalisasi”, tetapi melakukan “optimalisasi” terhadap kinerja Kilang LPG, dengan catatan, jika Direksi PT BBWM memiliki pengalaman dan kemampuan.

Namun inti permasalahan yang kami maksudkan di sini, yang sebenarnya, bukanlah terletak pada kronologis serah terima pengelolaan Kilang LPG Tambun, tetapi ada dua hal yang sangat esensial penyebab terjadinya permasalahan di PT BBWM yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya, pertama, adalah masalah pengangkatan Direksi PT BBWM oleh Bupati, sejak PT BBWM didirikan belum pernah sekalipun jajaran Direksi PT BBWM dipimpin oleh orang yang memiliki pengalaman dan kemampuan di dalam pengelolaan Kilang LPG, melainkan dijabat oleh orang-orang pilihan pihak yang memegang otoritas, bahkan masa jabatan Direksi juga akan mengikuti dengan masa jabatan pemegang otoritas, kedua, Direksi PT. BBWM telah berhasil meninabobokan pemegang otoritas khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bekasi umumnya, sehingga selama ini terlena dan terbius dengan jumlah nilai nominal yang disetorkan oleh PT BBWM sebagai kontribusi terhadap PAD dari tahun ke tahun.

Mereka tidak melihat dan berfikir dari mana dan bagaimana besaran nilai nominal setoran didapat, yang mereka ketahui hanyalah besaran nilai nominal tersebut berasal dari hasil usaha Kilang LPG Tambun, dan beranggapan bahwa Direksi PT BBWM telah berhasil di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebenarnya kondisi ini tidak salah dan sah-sah saja, jika paramater keberhasilan hanya diukur dari jumlah nominal yang dihasilkan, tanpa melihat dan mempertimbangkan aspek teknis maupun kebijakan-kebijakan pemerintah terkait migas yang berakibat terhadap kinerja dan kondisi Kilang LPG Tambun.

Kedua hal tersebut memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap kinerja dan kelangsungan hidup Kilang LPG Tambun.

Hal ini tergambarkan oleh kondisi PT BBWM saat ini, Kilang LPG Tambun dalam kondisi tidak optimal dik-

arenakan kesalahan yang dilakukan Manajemen PT BBWM di dalam pengelolaan.

Sebagai akibat dari jajaran Direksi dijabat oleh orang yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki kemampuan, melainkan atas dasar pilihan (titipan) maka sudah dapat dipastikan pengelolaan Kilang tidak akan mencapai pada titik optimal, hal ini dapat dilihat dan dirasakan sebagaimana kondisi yang terjadi di PT BBWM saat ini, untuk menutupi ketidakmampuannya.

Direksi PT. BBWM menga n g k a t i s u - i s u k l a s i k yang tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa pendapatan berkurang dikarenakan adanya perubahan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), kenaikan Harga Minyak Dunia, penurunan CP Aramco, Revitalisasi Kilang dan lain sebagainya, itu semua hanyalah sebuah alasan untuk pengalihan masalah atau menutupi atas ketidak mampuan Direksi untuk membuat Kilang LPG Tambun dalam kondisi optimal.

Sebagai ilustrasi, secara matematis dapat kami gambarkan, Feed Gas 8 mmscfd, Lean Gas 6 mmscfd (kembali ke Pertamina), artinya Kilang LPG Tambun hanya mampu mengolah gas bumi untuk menjadi LPG hanya sebesar 2 mmscfd, kenapa hal itu bisa terjadi…?, lalu apa hubungannya antara Kilang LPG Tambun yang hanya mampu mengolah gas bumi sebesar 2 mmscfd untuk menjadi LPG, dengan kenaikan Harga Minyak Dunia, penurunan CP Aramco dan lain sebagainya, apa fungsi staf ahli Direksi Bidang Teknis, kemana Direktur Operasional, nilai tambah apa yang diperoleh dengan dilakukan revitalisasi? Kenapa kenaikan biaya gaji tetap dilakukan sementara pendapatan menurun? Apa bedanya antara Tunjangan Operasional dengan Tunjangan Transportasi?

Dampak yang paling terasa akibat tidak adanya pengalaman dan ketidak mampuan Direksi PT BBWM di dalam pengoperasian dan pengelolaan Kilang LPG Tambun, mereka tidak memahami kaidah sebuah Kilang LPG, sehingga beranggapan bahwa Lean Gas merupakan produk hasil olahan Kilang LPG, sehingga Direksi tidak memahami bahwa Kilang LPG adalah suatu rangkaian sistem teknologi yang terintegrasi untuk melakukan ekstrasi terhadap suatu komposisi gas yang dihasilkan oleh suatu lapangan minyak, untuk diolah menjadi bahan bakar gas, dalam hal ini adalah LPG, jadi Lean Gas bukan merupakan produk hasil olahan, jika ketidak pahaman tentang seluk beluk operasional Kilang LPG termasuk jenis produk hasil olahannya dialami oleh pemegang otoritas dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi masih dapat dimaklumi, tetapi ironisnya justru Direksi PT

BBWM sebagai pembuat dan pengendali kebijakan sama sekali tidak memiliki kemampuan dan pemahaman tentang hal tersebut.

Akibat dari keterbatasan pemahaman yang dimiliki oleh pemegang otoritas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tentang produk olahan gas bumi, membuat terlena dengan jumlah nominal yang disetorkan sebagai kontribusi terhadap PAD, namun tanpa disadari, dengan keterbatasan pemahaman yang dimiliki tentang produk olahan gas bumi yang dihasilkan oleh Kilang LPG, justru dimanfaatkan oleh Direksi PT BBWM untuk menggiring opini bahwa penurunan PAD dikarenakan Lean Gas dikembalikan ke PT Pertamina, sehingga PT BBWM tidak dapat lagi menjual Lean Gas kepada badan usaha lain.

Semua kondisi yang terjadi sebagaimana kami uraikan diatas, seharusnya tidak akan dialami oleh PT BBWM, jika Direksi PT BBWM “tidak gagal paham” terhadap kaidah sebuah Kilang LPG, termasuk pemahaman tentang produk yang dihasilkan, timbul suatu pertanyaan di benak saya, bagaimana seandainya pemerintah mengeluarkan kebijakan, bahwa kondensat tidak boleh dijual kepada pihak swasta, tetapi harus kembali ke PT Pertamina dengan diberikan imbal jasa dengan nilai nominal tertentu sebagai jasa “processing fee”, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh Direksi PT BBWM? Dari ulasan singkat yang kami sampaikan tersebut, dapat kami rangkum sebagai berikut : Bahwa sejak terbentuknya, jajaran Direksi PT BBWM belum pernah sekalipun dijabat oleh orang yang benar-benar memiliki pengalaman dan kemampuan.

Jabatan Direksi PT BBWM diisi/dijabat atas dasar pilihan (titipan).

Penyampaian informasi yang tidak transparan oleh Direksi PT BBWM, tentang waktu penyerahan pengoperasian dan pengelolaan Kilang LPG Tambun secara mandiri.

Terjadi indikasi, penyalahgunaan wewenang/jabatan oleh Direksi PT BBWM di dalam mengelola sebuah perusahaan, diantaranya terkait masalah : “Revitalisasi” “Biaya operasional” “Komersial” “Product of quality” 5. “Ambisinya” melebihi “Kemampuannya” sebagai Direksi. *(*)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES Perkuat APIP .. dari halaman Cikarang Ekspres “Kita kan bukan orang sakti yang tahu etikad baik orang, ada mens rea dan lain sebagainya,” kata MA Supratman. Menurut dia, pada saat perencanaan kegiatan seharusnya sudah lebih awal diketahui apakah ada penganggaran yang berlebihan.

Sistem pengawasan ini sudah harus dari awal pada saat perencanaan. Kalau ini terjadi, misalnya ada penganggaran yang berlebihan, di dalam asistensi sebenarnya sudah bisa terdeteksi.

“Ini kita tidak melemparkan tanggung jawab, karena itu menjadi fokus kita. Ia kita coba seperti apa, mungkin

nanti pencegahan dengan KPK dan lain sebagainya, tetapi kita tidak mungkin melihat etikad orang, taunya sudah jadi masalah baru kita tau,” terangnya.

Supratman mengaku pernah dipertanyakan terkait Peraturan Bupati (Perbub) pasal 5 dan pasal 6 soal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. “Kedudukan kita sebagai APIP, seperti yang pernah teman-teman ajukan bahwa Perbub yang ada soal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ada di pasal 5 dan pasal 6. Itu produknya adalah berupa rekomendasi kepada Bupati agar memerintahkan, kalau kesalahannya terjadi

Babak Tambahan .. kepada kepala bidang atau kepala seksi, rekomendasinya kepada kepala OPD untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anak buahnya,” ucapnya.

Dia juga mengakui pernah mengajukan beberapa masalah dan membuat rekomendasi kepada Bupati untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada kepala OPD yang bermasalah. Jadi, kerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum (APH), katanya, sudah sesuai aturan.

“Jadi kita bisa masuk dalam ranah itu hanya pada tahap penyelidikan. Kalau sudah naik sidik, aturanya kita sudah tidak bisa masuk, bahkan kita juga di BAP dimintai

keterangan pada saat tahap sidik,” tambahnya.

Menurut Supratman, penanganan masalah itu tidak berarti harus ditangani APIP. Kalau kemudian APH, Kepolisian dan Kejaksaan sudah melihat ada etikat yang tidak baik di dalam permasalahan itu, ada mens rea sehingga bisa langsung turun tanpa harus memperdulikan APIP. “Kepolisian dan Kejaksaan punya KUHAP. Itu perbedaanya dengan APIP. Tapi kita tetap ada semacam kerjasama, ada MOU dengan APH tetapi tidak berarti juga kita melindungi orang yang salah,” tuturnya.

Seperti diketahui, mantan Pejabat Pembuat Komitmen

dari halaman Cikarang Ekspres Selain itu, dirinya juga meminta agar Pj. Sekda dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, untuk dapat menyelesaikan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Mengin-

gat saat ini sudah memasuki bulan Nopember.

“Saya juga meminta agar Bapak dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk segera menyelesaikan realisasi anggaran.

Karena tinggal tersisa satu bulan lagi,” ujarnya.

Te ra k h i r d i r i nya b e rharap, dengan perpanjangan masa jabatan Pj. Sekda ini, kinerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bekasi dapat jauh lebih baik lagi kedepannya demi kemajuan Kabupaten Bekasi. (har)

(PPK) Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi, DAS yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat berat grader (bulldozer), ditahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi.

DAS ditetapkan sebagai

tersangka dugaan korupsi pengadaan alat berat pada kegiatan APBD Tahun 2019.

Dia pun langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari kedepan, terhitung mulai Rabu (27/10).

Selain menetapkan tersangka atas nama DAS, Kejari Ka-

bupaten Bekasi juga menetapkan dua orang pejabat stuktural Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, M dan ES sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan retribusi pelayanan tera/tera ulang tahun 2017. (har/mhs)

METRO BISNIS

SENIN, 8 NOVEMBER 2021

KARAWANG BEKASI

ADVERTORIAL

5

Pertamina EP Patuhi Aturan dalam Pelaksanaan Kegiatan Operasi dan Produksi Migas K A R AWA N G - D a l a m setiap kegiatan pembuktian cadangan migas dan pengembangan fasilitas produksi, Pertamina EP menjalankan tahapan operasional berlandaskan peraturan dan tata kelola yang berlaku dari pemerintah dan SKK Migas.

“Sebelum kegiatan pengeboran dimulai, salah satu tahapan awal harus diselesaikan, yakni p e n y u s u n a n d o ku m e n Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pe-

ma nt au a n L i n g ku n ga n atau biasa disebut UKL/ UPL yang melibatkan berbagai pihak mencakup pemerintah dan masyarakat”, terang Wazirul Luhtfi selaku Head of Comrel Zona 7.

UKL/UPL memuat langkah-langkah pengelolaan dampak untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan migas. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian oleh tim kompeten dan

terakhir, keluarnya persetujuan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Merespon adanya pengaduan dari masyarakat Desa Sekarwangi Kabupaten Karawang, Wazirul menambahkan, pemerintah dan masyarakat dilibatkan dan memiliki peran dalam mendukung kelancaran operasional, termasuk pemberian informasi melalui sosialisasi.

“Kegiatan pengeboran

sendiri berlangsung pada tahun 2020 dan saat ini telah dinyatakan selesai.

Pada pelaksanaan kegiatan pengeboran Pertamina EP telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada setiap aktivitas kegiatan. Saat ini, Pertamina EP tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mengkonfirmasi apabila ada keluhan yang terdapat di masyarakat,” imbuh Hari Setyono, Manager Comrel & CID Regional Jawa. (adv)

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN

NAMA Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari

NOMOR TELEPON 0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110

NAMA

NOMOR TELEPON

Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

NAMA APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

T E L A H H I L A N G S E RT I P I K AT TA NA H H M N O M O R ,4804 S E L U A S 48 M T E R L E TA K D I K M P C I N Y O S O G RT 003/001 D E S A B U R A N G K E N G K E C , S E T U K A B , B E K A S I ATA S NAMA ENANG MEMED

HILANG BPKB MTR A/N GILR A N D Y G I O VA N I N O P L AT B 4115 K F J N O R A K M H1J F B113C K090009 N O S I N J F B1E1089768

H I L A N G S E RT I F I K AT H G B 2971/ J E J A L E N J AYA A/N H E R N Y M A RYA M N O . I N D U K B I D A N G 2 9 7 1 L. 70M2

H L G B P K B M T R N O P O L B 3449 K S K A / N E K A S E T I A W AT I S P D N O K A M H1J F M217E K799720 N OS I N J F M2E1819111

H I L A N G S E R T I F I K AT H G B N O .

02315/ B A B E L A N K O TA A/N N O V E M I N A R D O N I B 10.05.02.07.07753 N O. S RT U K U R 00273/B A B E L A N K O TA. L. 70M2.

H I L A N G B P K B M O B I L D F S K N O PO L B 9078 F C L P U T I H 2020 A / N P T. I N D O S I N O A G R O C H E M I C A L N O K A M K F B1M4A1L J003333 N OS I N D K151119170232

S E RT I F I K AT H I L A N G S H M N O.3958 A N.O M S I H L U A S 360 M2 A L A M A T K P. K A N D A N G R O D A RT.006/003 D E S A S E R A N G K E C. C I K A R A N G S E L ATA N K A B.B E K A SI

T E L A H H I L A N G S E RT I P I K AT TA NA H H M N O M O R ,4804 S E L U A S 48 M T E R L E TA K D I K M P C I N Y O S O G RT 003/001 D E S A B U R A N G K E N G K E C , S E T U K A B , B E K A S I ATA S NAMA ENANG MEMES

HILANG BPKB MOBIL ISUZU NOPOL B 7088 FDA NOKA:MHCNK55EYCJ046802 N O S I N:M046802 A/N S U B A N D I

H I L A N G S H M N O 01027 LT 1009 M2 A/N S A C A B I N J A M A D L O K A S I J L . K AV. D S . C I K E D O K A N R T 05/3 K E C S E T U- B E K A S I

H I L A N G S E R T I F I K AT S H M N O 0150 A/N MAHDI BIN ABDUL ROUF L U A S 1035 M 2 A L M T K P. B A B A K A N RT 002 RW 004 D S M E K A R J AYA K E D U N G WA R I N G I N B E K A S I

H I L A N G B P K B M O B I L T O Y O TA K I J A N G I N N O VA N O P O L B 1018 FYC A/N ASEP SAEPULLOH NOKA MHFXW42GX72096737 NOSIN 1T E R6407257

HILANG BPKB,STNK,KIR MOBIL S U Z U K I N O P O L B 9817 PA K H ITA M N O K A:M H Y H D C61T L I214037 N O S I N : K 1 5 8 T 11 6 3 3 0 0 A / N P T INDO DASAN KONSTRUKSI

H I L A N G S E RT I F I K AT H G B N O 0 2 4 2 3 / J E J A L E N J AYA N I B 10.05.05.02.03070 A/N GUNTO R O N O U K U R 00259/J E L A L E N J AYA/2007 L 60M2 HILANG BPKB MOTOR HOND A B E AT T H 2017 B I R U PUTIH NOPOL G 2247 QI N O K A : M H 1 J M 2 11 0 H K 5 9 0 0 8 9 N OS I N:J M21E1576022 A/N D UL AT I P HILANG BPKB MOBIL SUZ U K I A P V T H 2 0 0 8 B I R U M E TALIK NOPOL A 1591 WV NOKA:MHYGDN42V8J302664 NOSIN:G15AID165495 A/N NASIR HILANG SHM NO.2214 A/N RIDAH BINTI RIDI L 546 M² LTK KP. UJUNG HARAPAN RT 006/02 KEL.BAHAGIA KEC BABELAN

NOMOR TELEPON 0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

KEHILANGAN

RUMAH SAKIT

PT. PLN PERSERO

HILANG BPKB MOTOR NOPOL B 3557 FIP A/N SABARIMAN DWI PRASOJO NORAK M H 1 J F B 11 9 C K 2 0 7 1 2 4 N O S I N J F B1E1207293 HILANG SHM NO 04140/SUKARAGA M , L U A S TA N A H 6 0 M ² A / N K O M A R I YA H D / A K AV J 2 3 - 9 DS.SUKARAGAM, KEC.SERANG BARU - BEKASI HILANG SHM NO. 63 A/N AMARIAH L U A S TA N A H 12.220 M2 L E TA K D E S A PA H L AWA N S E T I A KEC. TARUMAJAYA-BEKASI HILANG SHM NO. 49 A/N SULASTRI L U A S TA N A H 12.560 M2 L E TA K D E S A PA H L AWA N S E T I A KEC. TARUMAJAYA - BEKASI HILANG SHM NO. 56 A/N TABRANIH LUAS TANAH 9165 M2 L E TA K D E S A PA H L AWA N S E T I A KEC. TARUMAJAYA KAB BEKASI HILANG SHM NO 01722 LUAS TA N A H 1535 M ² A / N I D E N G BIN H.SAITAM LOKASI DS.CILANGKARA KEC.SERANG KAB.BEKASI HILANG SHM NO 00504 LUAS

0267-402117

TA N A H 4.710 M ² A / N H A J I K A N DI BIN HAJI HERIN LOKASI DS.HEGARMUKTI KEC.LEMAH ABANG KAB.BEKASI HILANG SHGB NO 7799 LUAS TANA H 135 M² A/N S R I S U S I L O WAT I L O K A S I D S . M A N G U N J AYA K E C .

TAMBUN KAB.BEKASI HILANG SHM NO 01682 LUAS TANAH 1365 M² A/N SAMSURI BIN BUHARI LOKASI DS.KARANG BAHAGIA RT 02/04 KEC.CIKARANG KAB.BEKASI HILANG BPKB MOBIL SUZ U K I T H 2015 H T M M E TA L I K N O P O L B 11 9 6 F R N NOKA:MHYHMP31SFJ203460 N O S I N : K 10 B T 1032442 A / N P E N D I HILANG SERTIFIKAT TNH HM NO. 1248 NO 5159 THN 1985 A/N TUKIMIN KEC. TAMBUN SELATAN L 1140 M² TELAH HILANG 1 BH STNK, K T P, S I M A , S I M C , A S K E S , NPWP DAN BPKB SPD MOTOR HONDA SUPRA X 125 W A R N A H I TA M N O P O L B 6 2 3 8 K I I A N PA R S A O R A N H U TA GALUNG. BAGI YG MENEMUKAN HARAP MENGHUBUNGI

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

HP 081317776503 TKS N O P O L : B 1 9 0 5 S J F. N A M A : M E N TA R I R A I S A S A L E H . N O K A : MHYJTE54VCJ10258D. NOSIN: J20A1D219069 TELAH KEHILANGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO : 0793 A.N ENJANG DAN ISAH SETIASIH ALAMAT KP. PA PA R E A N PA S I R D E S A PA S I R TANJUNG KEC. CIKARANG PUSAT KAB. BEKASI H I L A N G B P K B M O B I L HONDA HR-V TH 2016 PUTIH NOPOL B 893 RNP NOKA:MHRRU185OGJ4OO141 N O S I N:L15Z61O2968O A/N A I N I N U R FA D I L A H TELAH KEHILANGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO : 0793 A.N ENJANG DAN ISAH SETIASIH ALAMAT KP. PA PA R E A N PA S I R D E S A PA S I R TANJUNG KEC. CIKARANG PUSAT KAB. BEKASI TELAH HILANG STNK MOBIL NOPOL T 9267 DL NO RANGKA : MHCNKR71LEJO61866 NO MESIN : BO61866 AN : PT TRANS KEZIA PERDANA

TELAH HILANG STNK MOBIL N O P O L T 9501 D E N O R A N G K A : M J E C 1 J G 43 H 5156302 N O M E S I N : W 04 D T R R 47349 A N : P T T R A N S KEZIA PERDANA TELAH HILANG SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 00354, LUAS 900M2, DESA CIKEDOKAN, KEC CIKARANG BARAT DAHULU KEC SETU. SERTIFIKAT T E R S E B U T D I K E TA H U I H I L A N G DI BEKASI. BEKASI, 24 AGUSTUS 2021 K U A S A H U K U M P E M O H O N A.PRAMONO AJI, S.H. & OBY DINATA, S.H., M.H. HILANG BPKB MOBIL HONDA BRIO SATYA TH 2016 HTM NOPOL B 1762 FRW NOKA:MHRDD1750GJ704419 N O S I N : L 1 2 B 3 1 8 11 4 6 2 A / N A R I FITRIYAH KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH NAMA PEMEGANG HAK: 1. ENCIM B I N T I PAT I N G 2. S U PA N D I B I N H. S U W A R TA K P. J E G A N G R T. 0 2 / R W. 0 1 D E S A S U K A S E J AT I K E C A M ATA N C I K A R A N G S E L ATA N K A B U PAT E N B E K A S I. TA N A H S EL U A S : 602 M2 (E N A M R ATU S D U A M E T E R P E R S E G I ), S E R T I P I K AT H A K M I L I K (S H M) N O M O R : 629.

H U B U N G I : A G U S : 0855-1701-026

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

SENIN, 8 NOVEMBER 2021

HARGA Rp4.000

6

Shandy Aulia

Diperiksa Soal Kasus Judi Online KEPOLISIAN Polda Metro Jaya, Kamis (4/11) melakukan pemeriksaan terhadap bintang film Eifell I'm In Love, Shandy Aulia. Diperiksa dalam kasus yang dilaporkan oleh seorang wanita bernama Aprilya Bakkara.

Shandy Aulia diperiksa terkait dugaan adanya kasus mendistribusikan judi online melalui media elektronik. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga jam, Shandy Aulia pun sempat melayani wawancara dengan awak media.

Ia mengaku tak merasa terganggu dengan laporan ini tapi harus tetap dijalankan. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga jam, Shandy Aulia pun sempat melayani wawancara dengan awak media.

"Oh nggak, kalau terganggu sih nggak cuma ya memang harus dijalankan," ujar Shandy Aulia, saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan kali itu, Shandy Aulia pun ditanya mengenai masalah keretakan rumah tangganya dengan David Herbowo. Menurutnya itu adalah kehidupan pribadinya yang tak perlu ia jelaskan. "Nah kalau itu personal life saya jadi jangan kepo. Hehe. Oke," katanya seraya tersenyum.

Ia pun menanggapi dengan santai soal banyaknya pertanyaan mengenai kabar rumah tangganya.

"Ya wajar lah namanya public figure pasti ada pertanyaan tapi kan itu semua sifatnya personal," jelas Shandy Aulia.

Begitu juga saat ditanya hubungannya dengan sang suami, Shandy Aulia tak bisa menjawabnya. "Tadi saya bilang karena sifatnya personal jadi saya nggak bisa jawab apa-apa," pungkasnya. (bbs/rie)

SOROT

ISTIMEWA

POTENSIAL SUMBANG PENDAPATAN : Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, bahwa dua tempat hiburan malam dan pusat perbelanjaan miliki potensial menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bekasi.

Walkot : Kapan Kita Punya PAD THM Masih Belum Beroperasi KOTA BEKASI - Potensial menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bekasi. Tempat Hiburan Malam (THM) dan pusat perbelanjaan (mal) bisa beroperasi dan buka seutuhnya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, bahwa dua tempat hiburan malam dan pusat perbelanjaan miliki potensial menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bekasi.

"Kalau pusat perbelanjaan dan tempat hiburan malam masih ditahan terus, kapan kita punya pendapatan asli daerah (PAD) ," kata Rahmat saat ditemui di kawasan di Stadian Chandrabaga Bekasi.

Me nu r u t Ra h mat, ha l tersebut perlu dilakukan lantaran pihaknya harus mendapatkan pendapatan yang sempat tertunda. Ditambah lagi dengan kondisi Covid-19 di w ilayahnya sudah bisa dikatakan landai.

"Hal tersebut perlu dilakukan lantaran pihaknya harus

mendapatkan pendapatan yang sempat tertunda. Jadi harus ada PAD, ini target kita dua bulan lagi loh (kejar target PAD)," jelas pria yang akrab disapa Pepen.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi mengalami penurunan drastis PAD selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, sejak awal PPKM Darurat pada 3 Juli 2021, PAD tercatat hanya sekitar 20-30 persen dari target triwulan.

"PAD yang sebulan ini,

sejak 3 Juli sampai dengan terakhir Juli, itu ya mungkin bisa 20 persen dari target triwulan, 20-30 persen," ungkap Rahmat, Senin (2/8).

Lanjut Rahmat, berdasarkan data, PAD Kota Bekasi dalam sehari ditargetkan sebesar Rp 3,5 miliar yang bersumber dari pemasukan pajak, retribusi parkir, dan lainnya. "PAD kita itu ratarata per hari jangan sampai kurang dari Rp 3,5 miliar," imbuhnya.

Ia menekankan, kehilangan banyak PAD akan sangat memberatkan pemerintah.

PPKM Darurat menyebab-

kan geliat ekonomi di Kota Bekasi semakin lesu. "Kalau lost 80 persen selama sehari, dua hari, tiga hari, nah makin lama kan (berat)," ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia berharap agar PPKM Darurat tak diperpanjang sehingga roda perekonomian bisa berputar kembali guna mendongkrak PAD. "Kan pajaknya dari masyarakat. Sekarang masyarakat aja susah, PBB, pajak motor, makan di restoran, restorannya tutup, parkir, mal-nya tutup," pungkasnya. (bbs/rie)

Tiga Situs Sejarah Ditutup Jadi Area Stasiun ISTIMEWA

PENANGGULANGAN : Sejumlah sungai-sungai yang melintasi Kota Bekasi sendiri juga turut juga masuk ke aliran Kali Sunter dan itu ke kawasan DKI Jakarta.

Soal Banjir, Pemkot Tak Berharap Lebih Dari DKI KOTA BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meminta bantuan DKI Jakarta untuk menangani banjir. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mengatakan bahwa sebenarnya surat yang dikirimkan ke Gubernur DKI Jakarta itu sudah lama.

"Bahwa permintaan dalam sebuah surat sebagai bentuk penyelesaian bersama untuk mengatasi banjir di Kota Bekasi. Sebenarnya surat yang dikirimkan ke Gubernur DKI Jakarta itu sudah lama," jelas Rahmat.

Menurut pria yang akrab disapa Pepen, Kota Bekasi dengan DKI Jakarta memang sama-sama sejak lama menjalani kemitraan. Bahwa banjir bukanlah persoalan DKI saja, namun juga menjadi persoalan di Pemerintah Kota Bekasi.

"Sungai-sungai yang melintasi Kota Bekasi sendiri juga turut juga masuk ke kawasan DKI Jakarta. Atas dasar itulah, kita ada kemitraan yang terjalin dalam upaya penangan banjir secara bersama-sama," ungkapnya.

Lanjut Rahmat, dari wilayah-wilayah yang ada juga masuk ke aliran Kali Sunter dan itu ke DKI Jakarta. Jadi banyak hal yang langsung kesana, sedangkan untuk aliran Kali lainnya yakni Kali Bojong Rangkong aliran itu langsung ke masuk aliran Banjir Kanal Timur (BKT).

"Kami mengaris bawahi jika Pemerintah Kota Bekasi tidak mengharapkan lebih kepada DKI Jakarta. Mengakui jika saat ini masih dalam situasi sulit terlebih, pandemi Covid-19 membuat beberapa wilayah tergerus terutama pada masalah recofusing anggaran," imbuhnya.

"APBD DKI kan juga tergerus pada persoalan recofusing pandemi. Makanya kita tidak terlalu ingin menyusahkan tetangga kita. Tapi kalau pak ketua DPRD Mas Pras sudah berkeras karena ini adalah kepentingan kemitraan, ya kita bersyukur dan berterima kasih," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa memang daerah penyangga Ibu Kota seperti Bekasi dan beberapa daerah lainnya yang berada di sekitaran wilayah DKI Jakarta, meminta bantuan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan banjir di wilayahnya.

"Memang beberapa daerah sekitar Jakarta, ada yang minta bantuan dari Pemprov DKI Jakarta terkait penanganan banjir," kata Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (2/11/2021) malam. (bbs/rie)

KOTA BEKASI - Situs sejarah peninggalan zaman Belanda yang berada di area Stasiun Kota Bekasi kini aksesnya sudah ditutup. Hal tersebut dibenarkan oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

"Tempat penemuan adanya situs kan sudah ditutup, artinya sudah dijadikan area stasiun Kota Bekasi.

Cuma memang dulu bekas zaman Jepang kali," kata pria yang akrab disapa Pepen, Minggu (7/11).

Menurut Rahmat, bahwa adanya penemuan situs bangunan berbentuk model lingkaran berupa susunan batu bata tersebut dan dikatakan juga bahwa sempat para penjajah Jepang melewati wilayah (situs) tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim Cagar Budaya Kota Bekasi, Ali Anwar mengatakan, situs sejarah yang ada di area Sta-

ISTIMEWA

PENEMUAN : Situs sejarah yang ada di area Stasiun Kota Bekasil terdapat tiga penemuan dari hasil penelitian tersebut kini sudah ditutup menjadi area Stasiun Kota Bekasi.

siun Kota Bekasil terdapat tiga penemuan dari hasil penelitian tersebut. Pertama terdapat penemuan struktur bangunan berbentuk bulat, seperti dom, dengan berjarak empat meter.

Lanjut Ali, untuk yang kedua, pada terdapat

struktur pondasi bangunan, dimana Posisinya sekitar 4 meter dari struktur bangunan, dari batu bata yang mirip dom tadi t e r s ebu t. Ke t iga p e n e muan jendela besar yang terbuat dari kayu jati, sisa dari peninggalan bangu-

nan lama sebelum Stasiun Bekasi ini. " Ji k a p e n e mu a n s i tu s tersebut, merupakan peninggalan sejak zaman Belanda. Dan bukan tanda-tanda bahwa situs tersebut peninggalan dari zaman kerajaan Nusantara," tegas Ali. "Peninggalan kerajaan s e p e r t i Ta r u m a n e g a r a enggak mungkin. Karena peninggalan dari Tarumanegara itu bebatuannya besar, sebelumnya juga saya telah melakukan penelitian pada candi pada peninggalan kerajaan Tarumanegara di daerah Karawang, dan berbeda sekali. Kalau ini sedang ukurannya," tambah Ali. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Keb u d ay a a n Ko t a B e k a s i (Disparbud), Muhammad Ridwan, menjelaskan pi-

haknya akan melakukan penindaklanjutan serta koordinasi atas penemuan situs tersebut kepada pihak pihak yang terkait.

"Terkait penemuan situs tersebut, dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Bekasi, tetap melakukan koordinasi dan penindaklanjutan kepada pihak pihak yang terkait," kata M. Ridwan, Kamis (4/11).

Berdasarkan informasi dilapangan, diketahui bahwa Penemuan situs tersebut telah memancing banyak warga di dunia maya pada pertengahan Agustus 2020 lalu.

Bahwa situs yang kental dengan nilai sejarah tersebut, ditemukan di wilayah proyek pembangunan Stasiun Bekasi, Jawa Barat, saat melakukan pengerjaan proyek rel ganda atau double track. (bbs/rie)

Perempuan Bekasi Kasus Pencucian Uang dan Narkotika Ditangkap KOTA BEKASI - Menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2015 atas kasus narkotika dan pencucian uang. Tim gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, berhasil menangkap seorang perempuan bernama Nana Juhariah (28), pada Sabtu (6/11) pukul 13:30 WIB, di Surabaya, Jawa Timur.

Terpidana Nana yang DPO merupakan berasal dari Kota Bekasi, Jawa Barat, langsung dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan, Bali, pada Sabtu (6/11) malam. Sebelumnya masuk dalam DPO Kejari Denpasar, dan selama ini tidak diketahui keberadaannya dikarenakan saat menunggu putusan kasasi terpidana tidak lagi berada atau berdomisili di Bali.

"Untuk diketahui bahwa terpidana Nana Juhariah

merupakan terpidana dalam perkara narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang pada tahun 2014 telah diputus bebas di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar," ujar Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, A Luga Harlianto.

Kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan berdasarkan putusan MA Nomor 1863.K/ PID/Sus/2014 tanggal 3 Juni 2015 kasasi penuntut umum diterima.

Vonisnya adalah mengadili terpidana Nana dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undangundang Nomor 35, Tahun 2009 tentang narkotika dan melakukan tindak pidana

pencucian uang yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana.

"Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan denda sebesar Rp 500 juta rupiah subsidair 4 kurungan penjara," ungkapnya.

Menurutnya, terpidana Nana merupakan pengembangan dari perkara atas nama Hendra Kurniawan yang saat ini sedang menjalani pidana selama 15 tahun di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Barang bukti terkait perkara ini adalah sabu dengan jumlah atau berat bersih 404,7 gram.

Kronologi Penangkapan DPO Asal Bekasi Untuk kronologi penangkapan Nana usai terdeteksi Kejari Denpasar pasca putuan kasasi MA Nomor 1863.K/PID/Sus/2014 tanggal 3 Juni 2015.

Terpidana merupakan DPO yang dilacak ke-

beradaannya oleh Kejati Bali dan Kejari Denpasar, dan kurang lebih selama tiga pekan terakhir terdapat laporan dari masyarakat akan keberadaan Nana di Kota Surabaya.

Kemudian petugas gabungan sejak Jumat (5/11) telah berada di Kota Surabaya dan pada pagi hari Nana terpantau langsung keberadaannya oleh petugas. Lalu, sekitar pukul 13.30 WIB, terpidana Nana saat sedang berada di suatu apartemen di Kota Surabaya langsung ditangkap oleh petugas pada pukul 17.25 WIB. Langsung diberangkatkan melalui jalur udara ke Bandara Ngurah Rai, Bali dan dibawa ke Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Denpasar untuk diserahkan kepada JPU Kejari Denpasar dalam rangka melaksanakan putusan pemidanaan penjara.

"Kondisi terpidana, saat dilakukan dalam kondisi

sehat dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Denpasar dan sebelumnya telah dilakukan uji swab antigen pada saat keberangkatan dari Surabaya dengan hasil negatif Covid-19," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, saat dilakukan penangkapan terpidana Nana tidak melakukan perlawan dan pihaknya mengaku kesulitan selama ini menangkap terpidana karena berpindah-pindah tempat dari Bali ke Jakarta dan di daerah Jawa hingga ditemukan di Surabaya.

"Terpidana 6 tahun DPO, (kami) melacak keberadaannya setelah putusan bebas.

Dia, sempat berpindah-pindah untuk lari dalam pelaksanaan putusan ini, ke Jakarta dan wilayah di daerah Jawa.

Artinya dalam tiga Minggu ini kamis sudah dapat informasi keberadaannya," pungkasnya. (bbs/rie)

SENIN, 8 NOVEMBER 2021

PENDIDIKAN & OLAHRAGA

KARAWANG BEKASI

7

Pekan Paralimpik Nasional XVI/2021 Papua

Jabar Usung Misi Juara Umum BANDUNG - Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI/2021 Papua bergulir pada 5-13 November. Kontingen Jawa Barat mengusung misi mempertahankan predikat juara umum dalam hajatan olahraga yang khusus diikuti atlet-atlet difabel ini.

Dalam edisi Peparnas sebelumnya, Jawa Barat yang bertindak sebagai tuan rumah sukses menjadi juara dengan raihan 177 emas, 104 perak, dan 74 perunggu.

Chef de Mission (CdM) Kontingen Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, untuk mengulang kesuksesan serupa, Jawa Barat mengirim 244 atlet dan 90 ofisial. Dengan skuad

tersebut, Bumi Pasundan membidik juara umum dengan mencanangkan rincian medali 130 emas, 90 perak, 70 perunggu.

“Rincian medali yang dicanangkan sudah melalui perhitungan matang dan berdasarkan hasil selama latihan atlet Jawa Barat.

Ka m i b e rharap menjadi juara di Peparnas Papua. Pada 2016 kami menjadi tuan

rumah dan menjadi juara. Kami ingin menunjukkan bahwa Jabar juara dan Jabar bukan jago kandang,” ujar Dedi, Sabtu (6/11).

Dijelaskan Dedi, persiapan sudah dilakukan s ejak tahun lalu. Bahkan enam bulan sebelum keberangkatan, Jabar melakukan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) di Bandung.

“Semoga target tersebut

bisa kami capai. Tentunya kami terus menyemangati teman-teman atlet untuk menjalani pertandingan,” ucapnya.

Hingga Minggu (7/11) pukul 12.00 WIB, Papua masih bercokol di puncak klasemen dengan koleksi delapan emas, tujuh perak, dan lima perunggu.

Sementara itu, Jawa Barat berada di posisi kedua dengan delapan emas, tujuh perak, dan tiga perunggu.

Untuk posisi ketiga diduduki oleh kontingen Sumatra Utara dengan torehan tujuh emas, lima perak, dan satu perunggu. (bbs/ayi)

ISTIMEWA

Dana Desa Boleh untuk Pendidikan JAKARTA - Pemerintah m e l a l u i Me n d e s P D T T (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), Abdul Halim Iskandar menyampaikan, dana desa boleh digunakan untuk membantu pendidikan di desa.

“Dana Desa boleh digunakan untuk pendidikan,” ujar Halim, Sabtu (6/11).

Dikatakan Halim, beberapa satuan pendidikan

di Klaten, Jawa Tengah disebut sudah menerima bantuan pendidikan dari dana desa. Dua di antaranya yaitu PAUD Anak Ceria dan TK Pertiwi Banaran. “ Ka m i b e r p e s a n a g a r pendamping desa bekerja keras untuk mengawal pembangunan di desa,” ucapnya.

Kepala Desa Banaran, Catur Widodo menjelaskan, PAUD Anak Ceria menda-

patkan bantuan dari dana desa sejak 2015, saat regulasi memperbolehkan dana desa untuk pendidikan.

Dari dana desa itu setiap bulan para guru PAUD dan TK memperoleh insentif dengan nilai total Rp 800 ribu.

“Selain itu, dana desa juga diberikan untuk biaya operasional PAUD dan TK yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diajukan,”

ungkap Catur.

Kepala PAUD Anak Ceria dan TK Pertiwi, Banaran Endah Harjanti mengaku terbantu adanya alokasi dana desa. Dana itu digunakan untuk operasional dan insentif tenaga pengajar.

“Kebutuhan operasional kami dibantu oleh dana desa, termasuk insentif bagi para pengajar,” tutur Endah

Ia menerangkan, setiap siswa PAUD Anak Ceria dan TK Pertiwi Banaran tidak dipungut biaya pendidikan. Bahkan, ada program penambahan gizi bagi para siswa, misalnya pemberian makanan sehat seperti daging dan telur.

“Siswa juga rutin dicek kesehatannya seperti pengukuran kepala dan pengecekan telinga,” ujar Endah. (bbs/ayi)

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

SENIN, 8 NOVEMBER 2021

Polisi Selidiki Dugaan Ijazah Palsu Kades Fokus Pengambilan Keterangan PURWAKARTA - Terkait Persoalan ijazah salah kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, yang diduga bermasalah kini berbuntut panjang.

Pasalnya, Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Nirwan Hermawan dilaporkan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu

saat pencalonan sebagai Cakades pada Pilkades Serentak 2021 ini.

Menurut, Kapolres Purwakarta, AKBP Suhardi Hery Haryanto melalui Kasat Reskrim, AKP Arief Bastomy, pihaknya kini tengah menyelidiki terkait laporan tersebut. Pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

“Iya ada laporan terkait dugaan ijazah palsu. Kini masih dalam penyelidikan dan pendalaman,” kata Ar-

ief, saat dihubungi melalui telepon selulernya, pada Minggu (5/11).

Ia menjelaskan, pihaknya tengah fokus melakukan pengambilan keterangan dan pengumpulan bukti kepada pihak-pihak terkait.

Arief menyebut laporan tersebut kini masih diproses. “Semua masih proses permintaan keterangan dan pengumpulan bahan-bahan data,” tutur Arief.

Kades Sukajaya, Nirwana Hermawan dilaporkan oleh

warga berinisial AA ke Polres Purwakarta atas dugaan menggunakan ijazah sarjana palsu untuk pemenuhan administrasi sebagai syarat calon Kades Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta.

Sebelumnya, Warga Purwakarta mendadak heboh menyusul postingan dugaan ijazah palsu milik salah seorang calon kepala desa (cakades) di media sosial (medsos). Akan tetapi dalam postingan tersebut,

ILUSTRASI

pemilik ijazah ditutup stabilo sehingga tidak diketahui identitasnya.

Postingan itu adalah ijazah sekolah kejar paket B setara SMP atau madrasah tsanawiyah tertanggal 6 Agustus 2008. S elain ijzah juga terdapat surat berkop Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pur-

wakarta tertanggal 2 Juni 2021 yang menerangkan disdik telah memverifikasi terhadap daftar nilai hasil Ujian Nasional tahun 2008, dengan kesimpulan tidak ditemukan peserta Ujian Nasional sebagaimana tersebut dalam ijazah itu.

Tidak hanya itu, men-

dadak muncul surat lain yang juga berkop Dinas Pendidikan tertanggal 9 Juni 2021 yang mengklarifikasi surat yang dikeluarkan sebelumnya. Dalam surat terbaru itu malah menyebutkan sedang dilakukan pencarian data atas keabsahan dari ijazah tersebut. (san/rie)

SOROT

ISTIMEWA

PEKERJA MIGRAN : PMI atas nama Maulana ini sebelumnya pernah bekerja di Thailand pada 2019 lalu. Kemudian, sempat pulang ke Indonesia karena masa kerjanya habis di negara itu.

April 2021 yang lalu, dirinya mendapat tawaran kerja kembali di negeri gajah putih itu.

PMI Asal Pasawahan Terlantar di Kamboja PURWAKARTA - Maulana Dwi Pamungkas (24), warga Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, seorang Pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Purwakarta, terlantar di Kamboja.

Saat ini, kasus PMI ini ramai diberitakan. Lantaran, pemuda tersebut tertangkap petugas imigrasi Kamboja. Pemuda itu, meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk bisa kembali ke tanah air.

Menurut penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Tuti Gantini mengatakan, saat ini pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak terkait. Salah satu tujuannya, untuk menanyakan informasi terkait kondisi terkini PMI asal daerahnya itu.

“Informasi terbaru, dari pihak KBRI sedang mengupayakan kepulangan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Purwakarta. Kita terus melakukan komunikasi dengan beberapa pihak terkait untuk menanyakan informasi terkait kondisi terkini PMI,” katanya kepada wartawan, kemarin (5/11).

Lanjut Tuti, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Karena, pihak KBRI memerlukan kelengkapan dokumen yang bersangkutan, semisal KTP, KK dan fotocopy Paspor untuk.

“Kita sama keluarga terus berkomunikasi, karena KBRI memerlukan kelengkapan dokumen yang bersangkutan, semisal KTP, KK dan fotocopy Paspor untuk,” jelasnya.

Menurut Tuti, setelah kelengkapan dokumen PMI tersebut diterima pihak KBRI, maka sesegera mungkin akan diupayakan untuk pembuatan perjalanan sementara. Kemudian, setelah berkas tersebut beres akan terlebih dilakukan serangkaian pemeriksaan sesuai protokol kesehatan bagi PMI tersebut.

“Kalau hasil PCR dan Swab-nya negatif, itu bisa langsung dipulangkan ke Indonesia. Setelah berkas tersebut beres akan terlebih dilakukan serangkaian pemeriksaan sesuai protokol kesehatan bagi PMI tersebut,” ungkapnya.

Dari informasi yang didapatnya, PMI atas nama Maulana ini sebelumnya pernah bekerja di Thailand pada 2019 lalu. Kemudian, sempat pulang ke Indonesia karena masa kerjanya habis di negara itu.

April 2021 yang lalu, dirinya mendapat tawaran kerja kembali di negeri gajah putih itu. Kabarnya, tawaran kerja itu dari seseorang yang dia kenal melalui media sosial Facebook.

Orang yang dia kenal melalui media sosial ini, menawarkan dirinya pekerjaan di salah satu hotel sebagai cleaning service di Thailand. Saat itu, Maulana kemudian mengirimkan paspor dirinya ke orang tersebut.

Satu pekan kemudian, dirinya ada panggilan untuk terbang. Namun nahas, bukannya diberangkatkan ke Thailand, seperti janji orang yang dia kenal di media sosial itu. PMI tersebut, malah diterbangkan ke Kamboja. Setelah tiba di negara tersebut, Maulana kemudian diarahkan bekerja di Casino.

“Dari informasi, bulan Juni kemarin Maulana sempat mengirim uang ke keluarganya sekitar Rp 2,5 juta,” ujar Tuti.

Kemudian, pada 14 Agustus 2021, Maulana dikabarkan mendapat suatu masalah dan terpaksa harus dikeluarkan dari pekerjaannya di Casino. Karena sudah tidak bekerja, Maulana kemudian mengajukan pulang ke tanah air. Namun, dia tidak diperkenankan pulang oleh salah satu pihak di Casino tersebut dan passpornya ditahan.

“Boleh pulang, tapi PMI ini harus membayar sejumlah uang yang kalau sekitar Rp 100 juta.

Kemudian, yang bersangkutan menghubungi keluarganya dan menceritakan apa yang dialaminya,” pungkaanya. (san/rie)

HASAN KOBRA/KARAWANG BEKASI EKSPRES

KECELAKAAN : Truk crane nabrak dua kendaraan dan rumah di Pertigaan Cimaung, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada Jumat, 5 November 2021, sekira pukul 15.05 WIB.

Crane Seruduk Dua Mobil dan Rumah PURWAKARTA - Sebuah truk crane bernomor polisi B-9505-N menabrak sebuah menabrak angkot dengan nomor polisi T-1903-TH dan juga menabrak toyota rush bernomor polisi D1271-AGH yang tengah terparkir di bahu jalan.

Kejadian itu terjadi di Pertigaan Cimaung, Desa Ciwan-

gi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada Jumat, 5 November 2021, sekira pukul 15.05 WIB. Kapols ek Bungursar i, AKP Budiharto mengatakan, awalnya crane yang dikemudikan Maman (33) warga kampung Kaum, RT.005/002, Karangasem, Kabupaten Bogor yang

melaju dari arah Sadang menuju Subang.

Saat berada dilokasi kejadian, lanjut dia, tiba-tiba rem truk blong sehingga laju kendaraan tak terkontrol.

Akibatnya, mobil angkot dan Toyota Rush yang tengah terparkir pun tak luput dari srudukan kendaraan berat tersebut. Selain itu,

mobil crane itu menabrak tembok pagar rumah warga.

“Truk mengalami rem blong, dua mobil yang tengah terparkir dan tembok pagar rumah warga pun tertabrak,” ucap Budiharto, saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Dalam peristiwa ini, sambung dia, pengemudi crane mengalami luka-luka dan di

larikan ke rumah sakit Rama Hadi Purwakarta.

“Supir crane mengalami luka berat dan di bawa ke rumah sakit Rama Hadi Purwakarta.

Sementara untuk kendaraan Crane, angkot dan Toyota Rush mengalami rusak. Untuk kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta,” tungkasnya. (san/rie)

Pemuda Kembangkan Aplikasi Pemilu Secara Online

HASAN KOBRA/KARAWANG BEKASI EKSPRES

PERISTIWA : Kendaraan yang terlibat dalam peristiwa tersebut yakni Light Truck Box bernomor polisi B9038-PXT dengan kendaraan sejenis truck tidak tercatat identitasnya.

Kecelakaan Maut di Tol Cipularang, Satu Tewas P U R WA K A R TA - K e celakaan maut kembali terjadi di ruas Tol Cipularang, pada Sabtu 6 November 2021. Kali ini kecelakaan terjadi di ruas KM 85.800 jalur B Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Kendaraan yang terlibat dalam peristiwa tersebut yakni Light Truck Box bernomor polisi B-9038-PXT dengan kendaraan sejenis truck tidak tercatat identitasnya.

Kapolres Pur wakar ta, AKBP Suhardi Hery Haryanto melalui Kanit Gakkum Satlantas Polres Purwakarta, IPDA Jamal Nasir, mengatakan awalnya Light Truck Box yang dikemudikan Adi

Triyanto (33) bersama kernetnya yang diketahui bernama Rudi Supriadi (47) datang dari arah Bandung Menuju arah Jakarta.

Ketika melintas di TKP, sambung dia, pada saat hendak mendahului truck yang tidak tercatat identitasnya, berada didepannya, pengemudi di duga kurang antisipasi sehingga menyerempet samping kanan truk tersebut, yang datang dari arah yang sama.

“Akibat benturan keras, Kernet Light Truck Box yang duduk di sebelah kiri terpental ke jalan, kemudian terlindas mobilnya hingga tewas di lokasi kejadian.

Sementara, sang sopir alami

luka-luka,” ucap Pria yang akrab disapa Jamsir, pada Sabtu 6 November 2021.

Kini, lanjut dia, korban yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan intensif di IGD Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, Sedangkan korban tewas tengah dilakukan pemulasaran di kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta.

“Kecelakaan yang mengakibatkan satu orang tewas dan satu orang mengalami luka-luka tengah ditangani Satlantas Polres Purwakarta.

Serta kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan,” tungkasnya. (san/rie)

PURWAKARTA - Dalam era digital saat ini, generasi muda dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat.

Internet sudah menjadi keniscayaan dalam berbagai aktifitas individu maupun sosial masyarakat sehari-hari.

Mulai dari memesan makan dan minuman, membeli barang-barang maupun sistem tata kelola dalam suatu lembaga.

Kreativitas dan inovasi menjadi dua kata yang sangat penting untuk hadir dalam diri generasi muda dalam memanfaatkan sekaligus mengembangkan teknologi digital saat ini.

Seperti yang dilakukan Richie Imani mahasiswa jurusan Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang telah mengembangkan sebuah aplikasi pemilu secara online melalui platform pemilu.web.id.

Diketahui, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi organisasi atau lembaga dalam proses pemilihan pimpinan atau ketua secara online dengan berbasis web.

Menurut Richie, aplikasi ini telah digunakan oleh beberapa institusi atau organisasi, diantaranya Hi m p u n a n Ma h a s i s w a

Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (HIMA HI UNPAD) dan Pemilihan Raya Himpunan Mahasiswa Matematika Institusi Teknologi Bandung (PEMIRA HIMATIKA ITB).

“Alhamdulillaah aplikasi ini sudah digunakan oleh beberapa organisasi kemahasiswaan maupun lainnya yang tidak dapat saya sebutkan. Secara umum mereka puas menggunakan aplikasi yang saya kembangkan,” ungkap Richie.

Melihat inovasi karya pemuda usia 22 tahun asal Purwakarta tersebut, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta melalui Kepala Bidang Kepemudaan, Ahmad Arif Imamulhaq mengaku bangga dengan inovasi tersebut.

“Tentu kami sangat bangga dengan inovasi aplikasi yang dikembangkan oleh Richie Imani yang notabene generasi muda Purwakarta ini. Aplikasi ini dapat digunakan oleh para pelajar dalam pemilihan ketua OSIS atau rekan mahasiswa dalam pemilihan BEM dan sebagainya,” ucap pria yang akrab disapa Arif.

Mungkin suatu saat, sambung dia, inovasi ini juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang dipergunakan dalam pemilihan umum nasional. (san/rie)