Issuu

Bintang Baru Warga Karawang Bekasi Purwakarta & Subang www.karawangbekasiekspres.co.id

RABU, 8 MEI 2019

@korankarawangbekasiekspres

HARGA Rp3.000

POLITIK UANG.... Sabil Akbar Dilaporkan ke Bawaslu KARAWANG - Dugaan adanya dugaan praktek politik uang yang berujung pada dugaan penggelembungan suara Sabil Akbar, caleg DPRD Provinsi Jawa Barat asal parati NasDem resmi dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang. Komisioner Bawaslu Divisi Penindakan Pelanggaran, Roni Rubiat Mahri menyebut pihaknya telah memanggil terlapor dugaan politik uang namun sudah 2 kali dilakukan pemanggilan, terlapor pemberi amplop itu tidak hadir. “Pelapornya warga Desa Purwasari, sedangkan terlapor ada di Kecamatan Purwasari. Dan yang di laporkanya itu pembagian uang, langsung yang menerimanya pelapor. Penanganan pelanggaran ini sudah dibahas di Gakkumdu dan berlanjut ke klarifikasi,” ucapnya kepada KBE, Selasa (07/05). Lanjut Roni, untuk pelapor dari saksi sudah dilakukan klarifikasi untuk memberi keterangan. Sebab sangat penting keterangan dari keduanya. Tapi untuk terlapor tidak hadir. “Hari ini (Selasa kemarin), kami undang untuk datang pukul 14.00 WIB. Sebelumnya sudah diundang untuk datang pada hari Jumat kemarin, namun tetap tidak hadir,” ujarnya. Untuk itu, lanjut Roni, sudah dijelaskan dan disampaikan di undangan ini. Undangan memang sifatnya tidak memaksa. Hal itu adalah kesempatan buat terlapor untuk klarifikasi untuk menyampaikanya kebenaranya seperti apa seharusnKe Hal...7

BUANG RACUN: Inilah foto bukti pencemaran Sungai Cikereteg yang dilakukan PT Pindo Deli 3.

Nih, Bukti Kejahatan Pindo III

Buang Limbah Beracun Besarbesaran ke Sungai KARAWANG- Belum sepekan cor yang menutup saluran limbah Pindo Delli III dibuka oleh Satgas Citarum Harum, setelah sebelumnya melakukan pencemaran lingkungan, pabrik kertas grup Sinar Mas ini

Sabil Akbar

lagi-lagi melakukan kejahatan lingkungan serupa, kemarin (7/5). Sungai Cikereteg yang mengalir di belakang bangunan pabrik dicemari limbah pabrik. Dengan skala tumpahan cairan limbah yang besar. Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan saat dikonfirmasi mengenai limbah cair beracun Pindo Ke Hal...7

Lawan Cellica, Gerindra Pasang Gina Swara KARAWANG- Nama Ajang Sopandi muncul dalam bursa salah satu tokoh yang bakal diperhitungakan maju dalam Pe milukada me ski sekadar menjadi calon wakil bupati. Namun Ajang yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Karawang menilai elektabilitas putri mantan Bupati

Gina Swara

Karawang Ade Swara, Gina Swara Fadila ada di atasnya dan lebih cocok maju menjadi kandidat calon wakil bupati. Gina pun dinlai memilikia modal finansial yang cukup. “Sementara yang cocok memenuhi kriteria baik itu secara elektabilitas dan finansial yaitu baru Gina Swara,” kata Ajang kepada awak media Selasa kemarin. Namun kendati demikian, dipastikan beberapa waktu ke depan partainya bakal menggelar rapat internal guna lebih serius membicarakan hal ini. Di sisi lain, saat ini kader Gerindra belum ada yang bisa menyusul elektabilitas Gina, jika pada akhirnya bukan Gina, Ajang mengaku dirinyalah yang lebih baik maju menyalonkan diri. «Ya saya sih cocoknya dengan Gina Swara, dari pada yang lain lebih baik saya yang mencalonkan,” ungkapnya. Ke Hal...7

KPU Ajukan Anggaran Pilbup Rp 65 M KARAWANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang mematok anggaran Pilkada Karawang 2020 sebesar Rp 65 miliar. Anggaran tersebut lebih kecil dari pilkada sebelumnya yang menelan biaya sebesar Rp 69 miliar. Tahapan Pilkada Karawang akan dimulai awal September 2019 hingga pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang pada pertengahan 2020. “S e te la h m e nye le saikan Pemilu 2019 ini, selanjutnya kami mempersiapkan diri untuk memulai tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang September tahun ini. Setelah kita melakukan kajian, anggaran yang akan kita ajukan kepada pemerintah daerah sebesar Rp65 miliar. Be-

saran anggaran ini kita ajukan setelah melihat kebutuhan terhadap pelaksanaan Pilkada nanti.” kata Plt Sekretaris KPU Karawang Gery S Samrodi, kemarin (7/5). Menurut Gery, awal September nanti akan dimulai pembahasan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KP U dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada Karawang. Dalam pembahasan itu, KPU akan mengajukan permohonan anggaran hibah daerah sebesar Rp65 miliar. “Anggaran yang kami ajukan itu lebih kecil Rp4 miliar dari anggaran pilkada tahun sebelumnya. Kami harapkan permohonan ini bisa disetujui dalam NPHD nanti,” ujarnya. Ke Hal...7

Ngabuburit Bersama KBE (2): Area PLTGU Jawa-1

Dari Kuda Tunggangan Anak sampai Hidangan Kuliner Khas Cilamaya Jauh sebelum mega proyek PLTGU Jawa-1 dibangun, warga Cilamaya menjadikan Komplek Pertagas Distrik Cilamaya sebagai tempat favorit untuk menunggu waktu berbuka puasa alias ngabuburit saat bulan Ramadan seperti sekarang ini. WAHYUDI, CILAMAYA

DISANA, terdapat banyak wahana permainan untuk bermain anak. Mulai dari istana balon, melukis di atas kanfas, berkuda hingga beragam kuliner khas bulan ramadan tersedia disana. Apa lagi, saat ini sedang dibangun mega proyek PLTGU Jawa-1 dengan beragam aktifitasnya yang Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

mencuri perhatian. Selain menikmati kuliner dan bermain, masyarakat Cilamaya nampak asyik menyaksikan proses konstruksi PLTGU berkapasitas 1760 Mega Watt tersebut. Tokoh masyarakat Desa Cilamaya, Nurhasan menjelaskan, sekitar pukul 16.00 Ke Hal...7

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

NGABUBURIT : Setiap sore menkelang buka puasa, masyarakat Cilamaya berkumpul dan memadati Kompleks Proyek PLTGU Jawa-1 di Desa Cilamaya, untuk ngabuburit. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

OPINI

RABU, 8 MEI 2019

Tantangan Melobi Megawati Oleh UJANG KOMARUDIN*

Pertemuan antarelite politik pascapemilu selalu menjadi sesuatu yang menarik. Pertemuan tersebut bisa mengubah arah koalisi untuk lima tahun pemerintahan ke depan. Kemungkinan merapatnya Partai Demokrat ke kubu petahana sangat bisa dimaklumi. Sejak awal, Demokrat memang berada pada posisi paling tidak diuntungkan saat bergabung dengan koalisi Prabowo. Pertama, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai “putra mahkota” tidak dijadikan cawapres Prabowo. Kedua, dukungan ke Prabowo tidak mampu mengatrol perolehan suara partai. Terbukti, tahun ini suara Demokrat turun dan bahkan dilampaui PKS, PKB, dan Nasdem. Ketiga, bergabungnya Demokrat ke koalisi Prabowo berlawanan dengan keputusan banyak kepala daerah dan kadernya yang justru mendukung Jokowi. Misalnya, di Banten dan Jawa Timur. Karena itu, sangat tepat jika berbagai ketidakberuntungan tersebut direspons secara cepat. Sebab, harus diakui, dengan perolehan suara hanya di kisaran 6-7 persen, mimpi besar Demokrat untuk

mengusung AHY dalam kontestasi di Pilpres 2024 tidaklah mudah. Lalu, bagaimana kans Demokrat masuk ke koalisi Jokowi? Politik itu cair. Terlebih di Indonesia. Tidak ada koalisi yang sifatnya permanen. Semua dibangun atas dasar kepentingan dan lobi. Lompatan yang dilakukan PPP dan Golkar setelah Pilpres 2014 membuktikan hal tersebut. Masuknya Demokrat ke koalisi pemerintah memang sangat mungkin terjadi. Hanya, ada dua tantangan. Pertama, Demokrat harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan partai pengusung Jokowi. Sebab, harus diakui bahwa Demokrat tidak ikut berd a ra h-d ara h d alam proses pemenangan. Tantangan kedua, Demokrat perlu membangun komunikasi khusus dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hubungan Megawati dengan Demokrat, khususnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak terlalu harmonis. Pada titik itu, kita patut menunggu kelihaian lobi Partai Demokrat. Meski sulit, tetapi dalam politik, tidak ada yang

mustahil. Kuncinya ada pada lobi. Apalagi, jika merujuk pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menginginkan 80 persen suara di parlemen,

kans masuknya Demokrat sangat terbuka. Bahkan, bukan hanya Demokrat. PAN juga memiliki kans yang sama untuk bergabung ke kubu

Jokowi. Apalagi, secara historis, PAN memiliki kedekatan. Jika skenario tersebut terealisasi, posisi oposisi di parlemen tinggal menyisakan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadan 1440 H Marhaban Ya Ramadan

RUMAH SAKIT 0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

*) Direktur eksekutif Indonesia Political Review

Oleh ADJIE PAMUNGKAS*

Mengucapkan

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

hadapan publik. Namun, sekali lagi, politik sangat cair. Apa pun bisa terjadi.

Wajib Mapan Lebih Dulu

Segenap Keluaraga Besar Badan Keuangan dan Aset DaERAH (BKAD)

PKS dan Gerindra. Secara historis, kans kedua partai itu untuk masuk ke kubu Jokowi memang relatif sulit. Terlebih jika melihat pertarungan keras yang tampak kuat di

KEPALA HADIS HERDIANA

MENGENAI pusat ibu kota baru, kita harus mempertimbangkan tiga aspek. Yaitu, kelayakan lingkungan, sumber daya ekonomi, dan sosial. Secara lingkungan, apakah daerah tersebut cocok untuk menjadi daerah hunian yang besar. Sebab, sebagai ibu kota negara, masyarakat pasti membayangkan sebuah daerah duplikasi DKI Jakarta. Jadi, wilayah harus luas. Selain itu, harus memperhatikan material lahan. Misalnya, banyak lahan gambut dan bahkan rawan bencana. Sebab, tidak dimungkiri, jika tidak diperhatikan, hal tersebut bisa menghambat pembangunan. Namun, itu semua bisa teratasi dengan pemanfaatan teknologi yang tentu tidak murah. Pemerintah juga harus memperhatikan kawasan-kawasan lindung dalam melangsungkan pembangunan. Jika tidak, masalah seperti banjir akan terjadi. Harus ada pengkajian wilayah untuk daerah lindung dan wilayah mana yang layak untuk hunian. Kemudian, soal ekonomi. Ibu kota negara harus bisa menghidupi daerahnya sendiri. Jangan sampai pemindahan ibu kota negara malah menambah beban keuangan pemerintah pusat lantaran tidak bisa menggerakkan p e r e k o n o m i a n d i k o ta sendiri. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebuah ibu kota memunculkan karakter kemaritiman itu. Artinya, ibu kota ya seharusnya di kawasan pesisir. Ada transportasi

laut. Roda perekonomian bergerak di sana. Kemudian, dari aspek sosial, yakni dari jumlah masyarakat asli daerah itu. Bukan hanya itu, masyarakat lokal juga harus menerima perubahan bu d a ya k o s m o p o li ta n . Jika tidak, bukan tidak mungkin timbul konflik sosial. Mulai banyaknya migrasi dari masyarakat luar yang masuk hingga gegap budaya. Bagaimana dengan p e m b a n g u n a n infrastruktur? Memang tetap penting. Namun, dasarnya adalah tiga aspek itu. Lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketika tiga syarat tersebut terpenuhi, rasanya pembangunan infrastruktur akan mengikuti. P e m b a n g u n a n infrastruktur juga harus memikirkan kondisi keuangan negara. Tidak mungkin pembangunan malah gencar ketika keuangan sedang sempit. Praktis daerah yang setidaknya sudah mapan bisa dipilih sebagai ibu kota negara baru. Tidak dari nol. Dengan demikian, selanjutnya mudah untuk mengembangkannya menjadi kota metropolitan baru. Sebab, bisa juga meski ibu kota negara sudah pindah, kehidupan dan laju perekonomian tetap berpusat di DKI Jakarta. Nah, itulah yang harus diperhitungkan. Kalau misalnya terlalu banyak faktor penghambatnya, ya pembangunan tidak bisa berkelanjutan. Karena itu, jangan sampai hal tersebut terjadi. *) Kepala Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Surabaya

Hubungi : ( 0267 ) 8408492 : ( +62 ) 885710657938 KEHILANGAN HILANG BPKB MOTOR HONDA 2012 HITAM NOPOL B 3917 TRA A/N SAUT MARULI.S.H D/A MENTENG METROPOLITAN B.1/8 RT 15. NOKA MH1JFB114CK375253 NOSIN JFB1E1372758

BUTIK NISAY butk mnyediakn kerudung lukis, sptu mimosabi & brbgai pakaian dr anak hngga dwasa, aksesoris hingga lainnya, Hub: di Jln Raya Galuh Mas City Walk Karawang

DIKONTRAKAN DIKONTRAKAN 1 unt Rmh prmnt lok. jl raya cikalong girang, ds. Cikalong, kec. Cilamaya wetan, karawang luasbangunan 9*15 m, 3 kamar, jetpam, listrik 900 watt, halaman luas. Hub. 081617372163 atau 087786517141 Komar

KEHILANGAN TELAH HILANG SEBUAH BUKU KIR B 9842 KQB.JKT 454674 HUB:081382232360

KEHILANGAN HILANG BPKB MOTOR NOPOL B 3770 FCD A/N PUTRI JULIANTI RAHMA D/A PERUM VILA MUTIARA CIKARANG B4/38 RT 15/07 CIANTRA - CIKARANG SELATAN - BEKASI

KEHILANGAN HILANG BPKB MOBIL DAIHATSU NOPOL B 1736 FOF TH 2014 A/N MURDI EFFENDI KP KD GEDE RT 02/15 SETIA MKR TBN SEL BKS NOKA MHKV1BA1JEK039008 NOSIN MD52476

LOWONGAN DICARI 1. Admin, wanita, > 22 tahun, min.SMA, 2. Marketing, wanita, > 28 tahun, pengalaman,min. SMA, CV Kirim up: admin alamat : Kampung. Sukamulya No. 1 Rt. 14 Rw. 04, Kel. Cibogo Kec. Cibogo, Kab. Subang, Kode Pos 41285

WEBSITE MENERIMA jasa pembuatan website, space unlimited, pertahun sudah termasuk posting dan domain, soal harga hubungi nomor 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

RABU, 8 MEI 2019

Semangat Baru Urang Subang

Massa Pendekar Demo Distan

IMBAUAN BUPATI Berdasarkan Surat Edaran bernomor KS.01/380/Kesra per tanggal 27 februari 2019: Mengistruksikan setiap instansi pemerintahan menggelar penggalangan dana “Peduli Thalsemia” menindaklanjuti data yang dirilis Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI/ POPTI) saat ini ada sebanyak 129 penyintas thalasemia yang tersebar di 30 kecamatan se-Subang. Adapun penyerahan bantuan dana dapat diserahkan ke Bagian Kesra Setda Subang atau via transfer ke rekening a/n Peduli bencana Kab.Subang: 0092084965100. Demikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bupati Subang Ruhimat

STQH JABAR

Tuding Manipulasi Izin Grafindo

Subang Nol Prestasi BANDUNG- Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist (STQH) Jawa Barat tuntas digelar di Masjid Raya Bandung dan Masjid Al-Muttaqin Gedung Sate. STQH ini digelar dari28 April hingga 3 Mei 2019 lalu. STQH XVI tingkat Jabar ini sebagai ajang menyeleksi kafilah terbaik untuk persiapan STQH Nasional. Dalam STQH XVI tingkat Jabar 2019, dewan hakim yang diketuai oleh T Fuad Wahab memutuskan Kota Bandung keluar sebagai juara umum dengan nilai 25 poin. Disusul Kota Bogor dengan nilai 16, kemudian di peringkat ketiga diraih oleh Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor dengan nilai 14. Piala Tetap Gubernur diserahkan langsung oleh Ridwan Kamil kepada Wali Kota Bandung Oded M Danial. “Selamat untuk Kota Bandung telah juara umum, semoga menjadi inspirasi bagi daerah lain,” kata Emil. Di bagian lain Emil menyoroti beberapa daerah yang belum meraih nilai pada STQH XVI Jabar ini, yaitu Kabupaten Subang, Cianjur, Purwakarta, Pangandaran, Kota Cimahi dan Banjar. Untuk itu, Gubernur akan mengirimkan surat peringatan kepada kepala daerah agar menjadi perhatian dan diperbaiki di tahun berikutnya. “Ada daerah yang sama sekali tidak ada nilai mohon diintrospeksi. Kami akan kirimkan surat untuk mengingatkan kepada daerahnya, supaya di tahun berikutnya meningkat. Karena hidup ini tidak hanya mengurusi infrastruktur, tapi juga spritualitas dan religi,” kata Emil. (red)

ORMAS

DIDEMO: Orasi Ketua LSM Pendekar Subang yang menentang izin Grafindo yang disahgunakan di lapangan.

SUBANG – Massa LSM Pendekar Subang mendatangi kantor Dinas Pertanian, Ketuanya Wahyudin menduga ada permainan antara Dinas Pertanian Subang dan cv.Grafindo Surya Mandiri. Sehingga Distan berani mengeluarkan rekomendasi Grafindo untuk mengeruk tanah merah di daerah Koranji Kecamatan Purwadadi. Di lapangan lahan itu ternyata dipergunakan untuk proyek Patimban. Padahal dalih Distan akan mengalihfungsikan untuk areal pertanian proyek percetakan tanah sawah. “Namun pada kenyataan di lapangan perusahaan tersebut bukan melakukan percetakan sawah, melainkan proyek pertambangan. Dimana tanah merah yang dikeruk oleh Grafindo untuk memenuhi proyek Patimban,” kata Wahyudin.

Dikonfirmasi hal tersebut, Hendra Mulyawan staf Distan membenarkan merekomendasi Grafindo surya mandiri untuk mengerjakan proyek pembuatan areal pertanian yang luasnya 20 hektare. “ Ta na h y a n g d i k e r u k dibuang atau ditampung kemana, kami tidak mengetahuinya,” kata Hendra. Soal Grafindo yang mendapatkan rekomendasi ia menjelaskan, dinas menerima siapapun yang datang. Apalagi dalam mendukung program pemerintah untuk areal persawahan. Dan persyaratan administrasi Grafindo sudah lengkap. “Maka kami berani merekomendasinya,” kata Hendra lagi. Sementara Rian Sigit, masih dari LSM Pendekar menambahkan, pihkanya akan terus melakukan aksi. “Kami akan terus berunjuk rasa sebelum Lepala Dinas Djadja dan Kabid Nanang berani menjelaskan dan beraudiensi dengan kami,” tandas Sigit. (fri)

Ramadan Minim Pendonor, PMI Cari Pendonor Sampai Keluar Kota SUBANG - Di bulan ramadan ini PMI subang tetap bersinergi cari pendonor. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pasien yang membutuhkan donor darah. Ini menjadi perhatian khusus dan kekhawatiran bagi para pengguna d a ra h, b a hw a d i b u lan ramadan ini akan minim pendonor dan kemungkinan stok darah yang dibutuhkan akan berkurang. “Masyarakat tidak usah khawatir akan kurangnya stok darah di PMI subang,walaupun ya kita umat islam sedang menjalankan ibadah puasa kami besi n e rg i u ntu k m e nga jak non muslim untuk berdonor darajlh,” kata Komir Bastaman Ketua Ketua PMI Kabupaten Subang. Bahkan untuk memenuhi stok darah,

PMI terus besinergi dengan mengajak mensosialisasikan ke setiap gereja gereja untuk berdonor. “Bahkam selain tempat ibadah, Kami sodialisasikan memgundang pendonor darah sampai keluar kota untuk mencari pendonor sehingga stok darah untuk dikabupaten Subamg terbilang aman,” kata Komir. Komir mengimbau kepada masyarakat yang saat ini, saat menjalankan ibadah puasa jangan dijadikan halangan atau hambatan. “Jangan jadi hambatan niatan kita untuk berdonor karena setelah berbuka puasapun kita bisa donor darah dan kami pmi subang siap kapampum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan donor darah,” ujar Komir. (fri)

MINIM DONOR: Kantor PMI Kabupaten Subang RAPATKAN BARISAN: Acara konsolidasi kades BUAS Kabupaten Subang.

BUAS Konsolidasi Kader SUBANG - Semangat Perjuangan Ormas Brigade Utama Anak Singaperbangsa (BUAS) adalah memanusiawikan roda organisasi sesuai dengan visi misinya. Yaitu mewujudkan potensi anggotanya menjadi manusia unggul, kreatif, inovatif dan profesional. “Anggota BUAS harus mampu mendedikasikan perilaku dirinya menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang tugas dan fungsi ormas sebagai kontrol sosial bagi masyarakat,” kata Gozim, Ketua Buas Resort Subang. Selain itu, sebagai anak bangsa harus selalu tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai Kesatuan dan Persatuan NKRI, yang bermuara p a d a i d e o l o g i Pa n c a s i l a d a n U U D 1 9 4 5 . “Karena itu melalui acara Rakor dan Konsolidasi Brigade Utama Anak Singaperbangsa (BUAS) yang akan kami laksanakan ini bisa bermanfaat sebagai pengetahuan dan juga menjadi pemicu bagi seluruh anggota BUAS,” kata Gozim. (hrn)

Jelang Maghrib, Polres Gelar Operasi Keselamatan Berkendara SUBANG- Bulan Ramadan, tidak menyurutkan Satuan Lalu Lintas Polres Subang untuk mengajak pengendara tertib berlalu lintas. Menjelang azan maghrib, mereka melakukan operasi keselamatan lodaya dengan humanis di Bundaran WIsma Karya Subang. Puluhan Personil Lantas Polres Subang mela ku k a n o p e r a s i Ke s elamatan Lodaya menjelang adzan Maghrib di Bundaran Wisma Karya. Selain diikuti sejumlah Polwan, operasi juga diikuti Kapolres AKBP Muhammad Joni

d a n Ka sat l a nt a s A K P Rendy. Namun operasi kali ini bukan pada penindakan pelanggaran, mela i n k a n aja k a n u n t u k mematuhi aturan berlalu lintas. Dari pantauan, sejumlah pengendara yang membonceng istri dan anaknya, tidak sedikit yang diberhentikan. Mereka yang anaknya tidak mengenakan helm, petugas langsung memberikan helm dan mengenakannya di kepala anaknya itu. Sementara mereka yang mengenakan helm, langsung diberi reward

Karena kalau kecelakan tidak mengenal orang dewasa atau anakanak. AKBP Muhammad Joni Kapolres

takjil dan mainan untuk anaknya tersebut. “Terus pertahankan seperti ini ya pak, meskipun anak-anak tetap harus pakai helm, karena kalau kecelakan tidak

mengenal orang dewasa atau anak-anak,” pesan Kapolres sambil memberikan reward. Kapolres mengatakan, operasi akan terus digelar meskipun pada bulan puasa. Penegakan tertb berlalu lintas, menjadi tugas Polri mengingatkan para pengendara. Selain untuk disiplin, operasi ini juga bagian dari upaya pihak kepolisian menekan dampak fatalitas jika terjadi kecelakaan. Salah seorang pengendara roda dua yang m eb o n c e ng i s t r i d a n anaknya dan lengap mengenakan helm, An-

dri mengatakan, mengenakan helm kepada anaknya bukan karena ada polisi atau sedang dilaksanakan oeprasi keselamatan lodaya. Dia mengatakan, mengenakan helm kebutuhan dirinya bukan aparat kepolisian. “Ini untuk safety, gak cuma sekarang karena ada operasi, tapi setiap naik motor saya selalu memperlakuan seperti itu. Kecelakaan itu kan gak ada yang gtahu, kapan waktunya, apakah k i t a p a k a i h e l m at au tidak. Tapi ya mudahmudahan kita selamat,” katanya. (hrn)

PENDIDIKAN

RABU, 8 MEI 2019

Siap-siap Serbuan Pendaftar PPDB SMK Tak Lagi Pakai Zonasi KARAWANG- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat tidak menggunakan sistem zonasi. Calon peserta didik bisa mendaftarkan diri sesuai dengan minat dan kompetensinya. “Pada prinsipnya, kalau PPDB SMK tidak ada zonasi. Mendaftar ke SMK itu bukan semata memilih sekolah, tapi memilih peminatan. Jadi silakan mendaftar sesuai minatnya,” kata Ke pa l a Bi d a ng Pe mb i naan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dodin Rusmin Nuryadin kepada pers. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 menyebutkan, seleksi peserta didik baru kelas 10 SMK dengan mempertimbangkan nilai Ujian Nasional (UN) dan hasil tes bakat dan minat. Prestasi di luar bidang akademik juga bisa menjadi pertimbangan. Pemrov Jabar telah menetapkan empat jalur PPDB SMK. Pertama, jalur prestasi UN dengan kuota 70 persen. Calon peserta bisa memilih tiga peminatan pada satu atau dua SMK. Jika ada nilai akhir yang sama, jarak antara rumah calon peserta didik dengan sekolah menjadi pertimbangan. Kedua, jalur prestasi non UN dengan kuota 5 persen. Calon siswa bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK. Dodin mengatakan, prestasi yang dimaksud ialah non akademik, seperti olah

raga dan seni. Prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat itu nantinya akan diperhitungkan sesuai tingkat kejuaraan yang diikuti. Prestasi harus dibuktikan pula di tes kemampuan. Jika ada nilai akhir sama, jarak rumah dengan sekolah menjadi pertimbangan. Jalur ketiga, khusus untuk keluaga ekonomi tidak mampu dengan kuota 20 persen. Calon peserta bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK. Jalur ini mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah. Jika ada nilai akhir yang sama, seleksi melalui usia tertinggi. Jalur keempat, perpindahan tugas orangtua dengan kuota 5 persen. Calon siswa bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK. Seleksi menggunakan pertimbangan jarak rumah ke sekolah. Jika ada nilai akhir yang sama, nilai UN dan usia tertinggi menjadi pertimbangan. Dodin mengatakan, mengingat adanya tes minat dan bakat yang diselenggarakan sekolah, ia menduga kecil kemungkinan adanya nilai akhir yang sama. Pendaftaran dibuka mulai 17 Juni sampai 22 Juni 2019. Calon peserta didik mendaftar dan menyerahkan berkas di sekolah pilihan pertama. Calon siswa yang diterima akan diumumkan pada 29 Juni 2019. Daftar ulang dilakukan pada 1-2 Juli 2019. Sebelumnya Dodin menjelaskan. aturan PPDB 2019 di SMK berbeda dengan SMA. Sistem PPDB SMA hampir seluruhnya berbasis zonasi. Sedangkan di SMK, sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai kemampuan dan keahlian calon peserta didik pada jurusan yang

akan mereka pilih. Ia mengimbau calon peserta didik agar fokus memilih jurusan seusai kompetensi yang dimiliki, jangan hanya terpaku pada pilihan sekolah. “Ada 103 kompetensi keahlian di SMK Jabar. Pilihan harus disesuaikan dengan minat dan bakat calon peserta didik, bukan dengan sekolah,” kata Dodin. Nantinya para calon peserta didik yang mendaftar ke SMK akan menjalani uji kompetensi sebagai salah satu tahapan seleksi. Misalnya, ada siswa Bogor akan mendaftar ke Bandung atau sebaliknya, itu bisa saja. “Yang penting, mereka lulus uji kompetensi. Meskipun tidak berprinsip zonasi, namun jika ada calon peserta didik yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah akan diprioritaskan asalkan mereka lulus uji kompetensi ” ungkapnya. Selain itu, orang tua calon peserta didik tidak perlu khawatir dalam proses PPDB ini. PPDB adalah agenda pendidikan tahunan, jadi jangan terlalu dianggap berlebihan. Yang penting, orang tua harus proaktif dan memahami peraturan PPDB secara menyeluruh agar dapat mendapatkan informasi yang tepat. Lanjut Dodin, pihaknya akan melakukan sosialiasi PPDB secara menyeluruh. Selain melalui baliho, brosur atau media luar ruang, pihaknya pun akan memaksimalkan sosialisasi melalui situs dan media sosial resmi Disdik. “Saya kira, teknologi hari ini sangat memudahkan dan itu kita akan optimalkan,” pungkasnya. (kbe)

LAPORAN KEUANGAN PT BPR WIBAWA MUKTI JABAR

Mustahil Pendidikan Agama Dihapus JAKARTA- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan tidak mungkin pendidikan agama dihapus dalam kurikulum sekolah, apalagi madrasah. Hal itu disampaikan terkait viral rekaman seorang ibu yang mengatakan Presiden Joko Widodo akan menghilangkan pendidikan agama di sekolah. “Di negara sekuler seperti Inggris dan sejumlah negara Eropa Barat, bahkan pelajaran agama wajib di sekolah. Baik di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah (public schools) apalagi di sekolah yang diselenggarakan oleh gereja (faith based schools),” jelas Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu (7/3). Indonesia, lanjutnya, negara yang dikenal sangat religius. Mustahil pelajaran agama dianggap tidak penting, dan akan dihilangkan. Menurut Kamaruddin, dalam empat tahun terakhir, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag justru terus berupaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan agama dan keagamaan. Banyak program afirmatif yang dilakukan. Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) misalnya, sebagai madrasah unggulan terus dikembangkan hingga jumlahnya semakim banyak dan tersebar

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR WIBAWA MUKTI JABAR Tanggal : 31 Desember 2018

LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PT BPR WIBAWA MUKTI JABAR Tanggal : 31 Desember 2018

(Ribuan RP)

POS - POS

di berbagai provinsi. “Pesantren salafiyah dan ma’had aly (perguruan tinggi di pesantren) juga kami rekognisi dalam bentuk penyetaraan atau muadalah. Pemerintah juga siapkan RUU Pesantren untuk memberikan afirmasi dan rekognisi bahkan fasilitasi pada tradisi dan kekhasan keilmuan di pesantren,” tuturnya. “Saya justru optimistis, pendidikan agama ke depan di Indonesia akan semakin kuat dan berkualitas,” imbuhnya. Sebelumnya, sebuah video viral seorang perempuan di Makassar menyebut pendidikan agama di sekolah akan dihapuskan dan pondok pesantren diubah menjadi sekolah umum oleh Presiden Jokowi, mendapat tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Menurut mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut, isu di video itu tidak betul. “Tidak benar itu. Enggak ada penghapusan,” katanya di Kompeks Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3). Muhadjir memastikan isu tersebut sebagai kabar bohong alias hoaks. Apalagi, beberapa tahun terakhir pemerintah terus memperkuat lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren. Sehingga, mengubah ponpes menjadi sekolah umum menurutnya hal yang mustahil. Sebaliknya, pemerintah justru akan memperkuat keberadaan ponpes. “Engak mungkin itu (diubah). Bahkan ada rencana membuat UU Pondok Pesantren. Berarti kan kuat,” tandasnya. (kbe)

Mungkinkah Rp 20 Triliun dari APBN untuk Pesantren? CAWAPRES nomor urut 01 Ma’ruf Amin menegaskan komitmennya memperhatikan pendidikan pesantren. Dia mengusulkan pengalokasian dana Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun dari APBN khusus untuk lembaga pendidikan Islam itu. Janji tersebut diucapkan Ma’ruf saat menghadiri silaturahmi bersama alim ulama dan tokoh masyarakat Tanara di Pondok Pesantren An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten, Selasa (19/2). ’’Itu sudah saya sampaikan sebelum saya ditunjuk sebagai cawapres,’’ terang dia.

Ruko Harapan Baru 2, Kv C.9-7, Kota Baru, Bekasi Barat - 17139 Telp. (021) 8866231 Fax (021) 8866231, e-mail : bprwmj@gmail.com

Menurut dia, APBN Indonesia mencapai Rp 2.000 triliun. Sebanyak 20 persen diperuntukkan bagi pendidikan. Kalau dinominalkan, jumlahnya sekitar Rp 400 triliun. ’’Apa tidak mungkin Rp 10 triliun sampai Rp 20 triliun bisa diperuntukkan pendidikan pesantren?’’ katanya. Mantan rais am PB NU itu mengungkapkan bahwa Jokowi memberikan perhatian besar kepada pesantren, santri, dan ulama. Salah satu contohnya adalah menetapkan Hari Santri Nasional. Setelah ini juga akan disahkan Rancangan

Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren. Dengan peraturan baru itu, pesantren bakal semakin mendapat perhatian. ’’Pesantren akan dapat dana dari APBN,’’ ungkap mantan anggota DPR itu. Ma’ruf menyatakan optimistis bisa memenangkan perolehan suara bersama Jokowi di tingkat nasional. Namun, dia belum yakin bisa menang di wilayah Banten. Untuk itu, dia sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat Banten. ’’Kalau orang Banten nggak dukung orang Banten, itu kelewatan,’’ sindirnya. (kbe)

Posisi Desember 2018

Aset Kas Kas dalam Valuta Asing Surat Berharga Pendapatan Bunga yang Akan Diterima Penempatan pada Bank Lain Penyisihan Kerugian -/Jumlah Kredit yang Diberikan a. Kepada BPR b. Kepada Bank Umum c. Kepada non bank - pihak terkait d. Kepada non bank - pihak tidak terkait Jumlah Kredit yang Diberikan Penyisihan Kerugian -/Jumlah Agunan yang Diambil Alih Aset Tetap dan Inventaris a. Tanah dan gedung b. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung -/ c. Inventaris d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris Jumlah aset tetap dan inventaris Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -/Aset Lain-lain Jumlah Aset

Posisi Desember 2017

572,857 0 0 990,602 8,092,768 39,719 8,053,049

825,744 0 0 926,621 4,952,213 22,608 4,929,605

0 0 67,209 36,612,205 36,679,414 3,889,936 32,789,478 0

0 0 151,763 33,545,363 33,697,126 1,644,490 32,052,636 0

702,469 279,118 914,628 545,119 792,860 346,975 209,345 710,012 44,046,488

680,348 324,316 1,382,276 1,003,361 734,947 657,136 436,447 652,188 40,342,430

LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR WIBAWA MUKTI JABAR Tanggal : 31 Desember 2018

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Bunga Kontraktual Amortisasi Provisi Amortisasi Biaya Transaksi -/Jumlah Pendapatan Bunga Beban Bunga Bunga Kontraktual Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi Jumlah Beban Bunga Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih Pendapatan Operasional Lainnya JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif Beban Pemasaran Beban Penelitian dan Pengembangan Beban Administrasi dan Umum Beban Operasional Lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL Pendapatan Non Operasional Beban Non Operasional Kerugian Penjualan Aset Lain-lain PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL LABARUGI LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN LABA (RUGI) BERSIH

Kewajiban Kewajiban Segera Utang Bunga Utang Pajak Simpanan a. Tabungan b. Deposito Jumlah Simpanan Simpanan dari Bank Lain Pinjaman Diterima Dana Setoran Modal - Kewajiban Kewajiban Imbalan Kerja Pinjaman Subordinasi Modal Pinjaman Kewajiban Lain-lain Jumlah Kewajiban Ekuitas Modal Modal Dasar Modal yang Belum Disetor -/Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Modal Sumbangan Jumlah Dana Setoran Modal - Ekuitas Laba/Rugi yang Belum Direalisasi Surplus Revaluasi Aset Tetap Saldo Laba Cadangan Umum Cadangan Tujuan Belum ditentukan tujuannya Total Jumlah Ekuitas Total Kewajiban dan Ekuitas

Desember 2018

Desember 2017

149,703 129,520 0

196,531 115,774 0

7,035,635 5,440,500 12,476,135 18,000,000 5,439,949 0 0 0 0 235,944 36,431,251

6,719,121 5,392,500 12,111,621 15,000,000 4,269,088 0 0 0 0 77,488 31,770,502

52,000,000 34,410,000 0 0 17,590,000 0 0 0

190,172 92,076 (10,257,011) (9,974,763) 7,615,237 44,046,488

200,053 92,077 (9,310,202) (9,018,072) 8,571,928 40,342,430

(Ribuan RP)

KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik 2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 3. Penerusan kredit (channeling) 4. Lain-lain Jumlah komitmen KONTINJENSI 1. Aset produktif yang dihapus buku 2. Agunan dalam proses penyelesaian kredit 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4. Lain-lain Jumlah kontinjensi

11,030,487 1,025,603 0 12,056,090

9,016,799 1,151,997 0 10,168,796

2,528,444 607,886 3,136,330 8,919,760 4,070,919 12,990,679 5,924,360 120,088 0 7,098,039 779,280 13,921,767 (931,088)

3,090,372 3,133 3,093,505 7,075,291 3,151,685 10,226,976 3,900,210 37,257 0 6,775,337 765,484 11,478,288 (1,251,312)

182,590

598,466

0 208,330 (25,740)

0 665,547 (67,081)

(956,828) 0 (956,828)

(1,318,393) 0 (1,318,393)

(Ribuan RP)

KETERANGAN

Desember 2018

1. Penempatan pada bank lain 2. Kredit yang diberikan a. Kepada BPR b. Kepada Bank Umum c. Kepada non bank - pihak terkait d. Kepada non bank - pihak tidak terkait 3. Jumlah aset produktif 4. Rasio-Rasio (%) a. NPL net b. KPMM c. LDR d. ROA e. KAP f. PPAP g. BOPO h. Cash Ratio PENGURUS BANK Dewan

1. SUHERMAN 2. DALI SOEDJAEDWI

L 8,079,696

13,072

Jumlah 8,092,768

0 0 67,209 30,786,724 38,933,629

0 0 0 1,361,522 1,374,594

0 0 0 1,036,978 1,036,978

0 0 0 3,426,981 3,426,981

0 0 67,209 36,612,205 44,772,182

0 0 0 0 0 0 0 0

5.71 28.73 120.82 (2.18) 10.98 100.00 107.11 18.30

PEMILIK BANK 1. PEMPROV JAWA BARAT 2. PEMKAB BEKASI 3. PT. BANK JABAR BANTEN

(51,00%) Pemegang Saham (29,00%) 1. PEMPROV JAWA BARAT (20,00%) Ultimate Shareholder

Dewan Direksi 1. H. ADI NUGRAHA 2. DEVI PUSPITASARI Nama Kantor Akuntan Publik Akuntan Publik yang Menandatangani Laporan

: Drs. La Midjan & Rekan : Drs. Sukardi, Ak., CPA

Laporan Publikasi ini sudah diaudit Kantor Akuntan Publik Catatan : Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Tranfaransi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat danSurat Edaran Bank Indonesia No. 8/30/DBPR tanggal 12 Desember 2006 Perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI PT BPR WIBAWA MUKTI JABAR Tanggal : 31 Desember 2018

Deskripsi

Posisi Desember 2017

LAPORAN INFORMASI LAIN PT BPR WIBAWA MUKTI JABAR Tanggal : 31 Desember 2018

(Ribuan RP)

Pos-Pos

Posisi Desember 2018

POS - POS

Posisi Desember 2018 Posisi Desember 2017 0 225 0 0 225

0 4 0 0 4

2,484,231 0 1,617,645 7,523,367 11,625,243

1,225,912 0 847,507 2,033,980 4,107,399

Bekasi, 30 April 2019 PT. BPR WIBAWA MUKTI JABAR Direksi,

H. ADI NUGRAHA Direktur Utama

DEVI EVI PUSPITASARI PUSPITASA Direktur

METRO KARAWANG

RABU, 8 MEI 2019

Kasus Pencurian di Pemda II Ganjil K A R AWA N G - S i d a n g kasus dugaan pencurian aset senilai 3 miliar pada gedung Pemda II memasuki babak kedua dengan agenda pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa kemarin (7/5). Para terdakwa tiba di Pengadilan Negeri Karawang sekitar pukul 13.30. Pada saat membacakan eksepsi, kuasa hukum dua terdakwa Ayi Sobari dan Hambali, yakni Alex Safri

Winando menyetakan tujun poin keberatan atau eksepsi kepada majelis hakim. Pertama, menyatakan seluru eksepsi dapat diterima majelis hakim, kedua menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) batal demi hukum, ketiga menyatakan dakwaan JPU tidak dapat diterma, keempat meminta para terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan, kelima membebaska terdakwa dari semua dakwaan,

n JPU tak Bisa Buktikan Dakwaan n Angka 3 Miliar, Siapa yang Bertanggungjawab? keenam memulihkan nama baik terdakwa seperti semula, terakhir meminta biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada negara. Alek Safri menuturkan para terdalwa hanya mencuri sebanyak 434 ribu bukan sebagaimana yang didakwakan yakni 3 miliar.

“Itu sebabnya, ketua pengadilan harus segera mentapkan hakim tungal dan memutus perkara dengan cepat. Dan apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan,”

katanya. Tim kuasa hukum menilai, surat dakwaan yang dibacakan JPU soal pencurian yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 3 miliar terlalu mengada-ada. “Karena JPU tidak bisa membuktikan apakah para terdakwa mengambil atau

mencuri barang-barang tersebut,” tuturnya. “JPU tidak mengurai berpa harga dan berapa meter serta jenis apa dan merk apa barang yang hilang. JPU mengurai jenis barang namun tidak mengurai jumlah meter,” timpalnya. Lanjut tim kuasa hukum, JPU pun dinilai tidak bisa membuktikan apakah para terdakwa yang mengambil atau mencuro barang ataukah memang barang-barang itu

sudah hilang sebelumnya. “Dakwaan yang disampaikan JPU bahwa para terdakwa nongkrong-nongkrong di depan Gedung Pemda II,dalah dan keliru. Faktanya, para terdakwa adalah pekerja bangunan Gedung Pemda II. Apa yang terjadi di kasus Pemda II adalan bukan karena hasil dari pencurian semata, tapi ada rasa ketidakadilan untuk para terdakwa karena gaji atau upah belum dibayar,” tukas tim kuasa hukum. (gie/mhs)

40 Ribu Ha Sawah Gagal Panen Dapat Asuransi

ILUSTRASI

PKS Bakal Usung Calbup Sendiri ? KARAWANG - Berhasil meraih 6 kursi DPRD Karawang di pemilu 2019, DPD PKS Karawang menjadi salah satu partai yang paling berpeluang mengusung calon sendiri di Pilkada 2020. Hal itu tidak dibantah oleh Ketua DPD PKS Karawang, Dedi Sudrajat. Menurut Dedi, peraih 6 sampai 9 kursi DPRD, sangat pantas mengusung calonnya sendiri di Pilkada Karawang 2020 nanti. “Tentunh tetap pasti harus koalisi dengan partai lain, karena di Karawang tidak

ada partai yang cukup memenuhi 10 kursi,” ujar Dedi, kemarin (7/5). Menurut Dedi, PKS Karawang akan membahas hal itu di tingkat internal ke depan. Namun, kata dia, selama ada kesempatan, PKS akan berusaha semaksimal mungkin setiap menghadapi hajat pemilu. “ Tapi intinya saat ini kami mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang sudah memilih PKS,” terangnya. Dedi membeberkan, berdasarkan hasil akhir penghitungan dalam

rapat pleno KPU kemarin, PKS Karawang meraih suara pemilih sebanyak 125 ribu. Artinya naik 70 persen dari pemilu tahun sebelumnya yang hanya meraih 71 ribu suara. “Secara otomatis PKS punya fraksi sendiri karena memang aturannya 4 anggota,” beber Dedi. Kunci keberhasilan PKS Karawang di pemilu tahun ini, tambah Dedi, tak lain berkat banyak faktor. Paling utama adalah pertolongan Allah SWT, disiplin kader, dan soliditas semua tim yang mau bergerak selama tahapan

pemilu. “PKS itu bukan partai musiman, yang bergerak ketika ada pemilu. Ada pemilu atau tidak, kita selalu ada kegiatan,” tambah Dedi. Atas kepercayaan masyarakat terhadap PKS itu, Dedi mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pendukung. Menurutnya, ini adalah sebuah bukti dimana harapan agar ada perubahan Karawang menjadi lebih baik. “Artinya masyarakat sangat berharap banyak ada perubahan, ini yang harus kita jaga,” pungkasnya. (rez)

KARAWANG - Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Karawang, Hanafi Chaniago menegaskan, Pemda Karawang ikut memberi stimulan asuransi pertanian bagi sawah gagal panen sekitar 40.000 hektare dari total lahan sekitar 90.000 hektare lahah awah di Karawang. “Sehingga dari kewajiban bayar premi Rp180 ribu per hektare, para petani yang sudah daftar asuransi pertanian lewat BUMN Jasindo itu, cukup membayar 36 ribu permusim,” ucapnya kepada KBE, Selasa (7/5). Dikatakannya, Pemda

Harga Bawang Mulai Meroket KARAWANG - Memasuki hari kedua Ramadan, harga bawang putih mulai meroket di Pasar Tradisional di Kabupaten Karawang. Seperti di Pasar Johar meski harganya sempat turun beberapa hari lalu, namun belum normal. “Harganya sedikit turun. Tadinya Rp 70.000 per kilogram menjadi Rp 65.000. Tapi, ini masih mahal, normalnya sekitar Rp 32.000 per kilogram,” cerus Atin Supriatin, salah seorang peda-

gang sayuran di Pasar Johar Karawang, kemarin (7/5). Selain bawang putih, beberapa bahan pokok lain cukup stabil, meski mengalami kenaikan. “Ada kenaikan tapi tidak terlalu. Seperti cabai merah, wortel, dan lainnya,” terangnya. Tak hanya Atin, pedagang lain juga menyebut bawang putih masih mahal. Hingga, banyak pedagang di pasar tersebut memilih tak berjualan bawang putih.

“Mahal kang, ada cuma bawang kupas,” kata seorang pedagang lainnya. Tina, salah seorang ibu rumah tangga di Karawang, berharap harga bawang putih segera turun seperti sedia kala. Ia mengaku cukup kerepotan dengan mahalnya harga bahan bumbu pokok tersebut. “Tapi mau enggak mau dibeli, karena memang butuh,” tuturnya. Sementara, untuk mengakalinya, Tina mengaku

mengurangi takaran penggunaan bawang putih. Bahkan setiap kali belanja, jumlah bawang putih yang ia beli tak sebanyak saat harganya belum meroket. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Karawang, Kadarisman mengatakan, setiap tahun harga daging sapi tetap stabil. Bahkan, tidak pernah turun dari kisaran harga Rp 110.000-Rp 120.000 per kilogram. “Itu untuk harga

daging sapi lokal,” singkat Kadarisman. Sementara itu, untuk harga daging sapi impor lebih murah, sekitar Rp 80.000- Rp 90.000 per kilogram. Meski harga sejumlah bahan makanan naik, stok selama Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri dinilai aman. Hal ini berdasarkan hasil pengecekan dan monitoring yang dilakukan Tim Satgas Pangan Kabupaten Karawang. (rez)

Karawang telah menyiapkan APBD untuk dua asuransi. Yang pertama untuk usaha ternak sapi, dan kedua untuk tanaman padi. “Mereka seharusnya memang membayar premi Rp180. 000 permusim setelah di subsidi pemerintah pusat 80 persen, kemudian sisanya Pemkab ikut memberikan subsidi dengan luas lahan 40. 000 hektar, sehingga kewajiban petani mengikuti asuransi ini, tinggal cukup bayar premi Rp 36. 000 permusim,” paparnya. Lanjut Hanafi, kewajiban petani membayar

premi Rp 36. 00 ribu, karena pemerintah pusat dan daerah sudah subsidi asuransinya, dengan jumlah itu, petani gagal panen bisa dapat Rp 6 jutaan per hektare jika lahannya gagal panen. “Bagi yang ikut asuransi, laporan kerusakan diharapkan sesuai dengan luasnya, jangan sampai rusak atau gagal panen hanya 1 petak, tapi dilaporkan ke asuransi 1 hektar. Sebab, sebelum asuransi itu klaimnya turun, akan diverifikasi terlebih dahulu, tentunya juga melibatkan para penyuluh pertanian,” pungkasnya. (gie)

Koran Kebanggaan Pelaku Bisnis

RABU, 8 MEI 2019

Stok Pupuk Aman hingga Juli

E-COMMERCE

Pupuk Kujang Jamin Kelancaran Ditribusi di Jabar-Banten

Angka Transaksi di Blibli Tumbuh 2,5 Kali Lipat PLATFORM e-commerce Blibli mengklaim telah mencatatkan growth atau pertumbuhan transaksi sebanyak 2,5 kali lipat selama kuartal 1 (Q1) 2019. Tidak hanya mendapat lonjakan transaksi, Blibli. com juga mengumumkan Customer Satisfaction First sebagai strategi bisnisnya tahun ini. “Pada kuartal pertama tahun 2019, Blibli mengalami peningkatan pada total pemesanan produk sebanyak 2,5 kali jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY),” ungkap Chief Executive Officer Blibli.com Kusumo Martanto di Jakarta. Lebih jauh, dia menyebut, kenaikan ini tidak terlepas dari perluasan jumlah produk sebanyak tiga kali lipat, juga penambahan merchant atau penjual hingga dua kali pada periode tersebut. “Selama hampir delapan tahun beroperasi, Blibli.com terus memperluas manfaat yang ditawarkan pada para pelanggan,” imbuh Kusumo. Sementara untuk strategi Customer Satisfaction First, menurut Kusumo, hal tersebut karena melihat arah perkembangan bisnis dan industri e-commerce Indonesia. Blibli memutuskan untuk menyinergikan manfaatmanfaat yang dahulu berdiri terpisah ke dalam satu strategi komprehensif, yaitu Customer Satisfaction First. Adapun strategi Customer Satisfaction First disebut mengintegrasikan enam manfaat yang selama ini Blibli telah berikan pada pelanggan ke dalam satu strategi yang menyeluruh. Keenam manfaat tersebut adalah biaya pengiriman gratis, pengiriman cepat, 100 persen barang asli, layanan konsumen 24 jam selama 7 hari (24/7 Customer Care), pembayaran aman, dan jaminan 15 hari pengembalian barang. Blibli juga mengaku berkomitmen untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan mengurasi jumlah UMKM di platform mereka. Hasil yang terlihat, Blibli menyebut memiliki pertumbuhan jumlah produk UMKM sebanyak enam kali dan jumlah merchant UMKM sebesar dua kali selama kuartal pertama 2019, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. (bbs/mhs)

KARAWANG- Ketersediaan pupuk, khususnya pupuk subsidi sangat penting guna mendukung petani dalam berporduksi. PT Pupuk Kujang, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), memastikan bahwa stok pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan musim tanam di wilayah Jawa Barat dan Banten aman hingga dua bulan ke depan. Manager Komunikasi Perusahaan PT Pupuk Kujang, Ade Cahya menjelaskan, sampai saat ini stok urea untuk Jawa Barat dan Banten mencapai 72.255 ton atau 272 % dari ketentuan sebesar 26.318 ton. “Untuk NPK, stoknya mencapai 47.349 ton atau lebih dari sepuluh kali lipat dari ketentuan sebesar 3.839 ton. Sedangkan pupuk organik, stoknya mencapai 9.011 ton atau 187% dari ketentuan sebesar 4.805 ton,” kata Ade. Ketersediaan stok pupuk yang cukup banyak ini guna mempersiapkan musim tanam yang sedang berlangsung sepanjang April sampai dengan September. Ade manambahkan, pencapaian realiasasi penyerapan pupuk urea bersubsidi di Jabar dan Banten hingga 28 April 2019 telah mencapai 200.876 ton atau setara dengan 107% dibandingkan kebutuhan Dinas Pertanian sebanyak 187.682 ton. “Stok

ILUSTRASI

yang ada sangat cukup, bahkan bisa memenuhi kebutuhan petani lebih dari dua minggu ke depan,” ungkap Ade. Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, Ade juga menyatakan pihaknya bekerjasama dengan stakeholder dan masyarakat yang aktif dalam memonitor penyaluran pupuk untuk sektor tanaman pangan. Hal ini agar pupuk bisa diterima sampai ke tangan petani dengan prinsip 6 T (Tepat

Tempat, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis dan Tepat Waktu). “Kami berharap dengan komitmen bersama ini antara Perusahaan, distributor dan kios dapat terus bersinergi dengan baik untuk mengedepankan kepentingan petani dan kelancaran pupuk bersubsidi khususnya di wilayah Jabar serta Banten secara optimal,” pungkas Ade. Belum lama ini, Pupuk Kujang juga telah meluncurkan

produk inovasi baru sejalan dengan upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Adapun produk dimaksud yakni Nitroku 16-161 6 . P ro d u k i n ov a s i i n i merupakan pupuk NPK yang mengandung hara lengkap untuk memacu pertumbuhan tanaman. Ke s e i m b a n g a n n u t r i s i yang bersumber dari Ammonium Nitrogen dan Ni-

trat Nitrogen menjadikan pemupukan pada tanaman lebih efisien dibandingkan pupuk NPK yang berasal dari urea/ammonum based. Pupuk terbaru ini dapat digunakan sebagai pupuk dasar dan pupuk susulan pada masa vegetatif tanaman. Peluncuran produk inovasi tersebut merupakan bentuk diversifikasi bidang usaha yang sudah lama dikembangkan Pupuk Kujang. (bbs/mhs)

ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN KARAWANG

Rapat Paripurana DPRD Karawang Bahasa 4 Raperda dan Pandangan Akhir Fraksi ke LKPj Bupati 2018

AGENDA-AGENDA 1. Penetapan Raperda-Raperda Raperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Raperda tentang penyelenggaraan Kearsipan. Raperda tentang Pembentukan lembaga penyiaran publik lokal Sturada Pangkal Perjuangan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. 2. Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ )Bupati Karawang Tahun 2018

• • • •

K A R A WA N G - D P R D K a b u p a t e n Karawang melakasanakan Paripurna pada Jumat 03 Mei 2019, pada pukul 13.30 WIB selesai. Rapat Paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang Toto Suripto, didampingi oleh para wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang. Rapat dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh pembacaan laporan hasil pansus raperda. Pembacaan laporan raperda penanggulangan bencana dibacakan oleh Elievia Khrissiana, lalu dilanjut pembacaan laporan raperda penyelenggaraan kearsipan oleh Jajat Sudrajat, dilanjut lagi dengan pembacaan laporan pembentukan penyiaran publik oleh Ahmad Fajar. Setelahnya dilanjut lagi dengan pembacaan laporan penyelenggaraan perpustakaan oleh Timan Sukirman dan pembacaan laporan Badan Anggaran DPRD Karawang oleh Danu Hamidi. Setelah itu turut pula digelar agenda pembacaan pandangan akhir fraksi yang menghasilkan kesimpulan menyetujui penetapan LKPJ Bupati tahun anggaran 2018. Acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Karawang Agus Mulyana, dan dilanjutkan dengan pembacaan Laporan LKPJ Bupati yang diwakili oleh pejabat Penjabat Sekda Karawang, Samsuri. (adv/rie/mhs)

Segenap Pimpinan, Anggota dan Kesekretariatan DPRD Karawang

Mengucapakan

Selamat Menunaikan Ibadah Bulan Suci Ramadhan 1440 H

SAMBUNGAN

RABU, 8 MEI 2019

Pengangguran Jabar Paling Tinggi UMK Tinggi, Banyak Pabrik Pindah ke Jateng KARAWANG- Provinsi Jawa Barat ternyata menempati peringkat pertama sebagai provinsi yang paling banyak memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Februari 2019. Dibandingkan data BPS per Agustus 2018, Jawa Barat saat itu menempati posisi kedua setelah Banten. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan‎ TPT Jabar mencapai 7,73 persen. Jumlah tersebut sebenarnya lebih rendah dibandingkan survey sebelumnya sebesar 8,17 persen. Meskipun demikian, secara peringkat, kini Jawa Barat menjadi provinsi dengan TPT tertinggi. Sementara, Banten yang sebelumnya menempati posisi pertama dengan

persentase sebesar 8,52 persen, kini berada di posisi kedua sebesar 7,58 persen. Provinsi dengan TPT terendah ditempati oleh Bali sebesar 1,19 persen. Angka tersebut semakin rendah bila dibandingkan data BPS sebelumnya sebesar 1,37 persen. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Margo Yuwono, mengatakan, tinginya TPT di Jabar dipengaruhi oleh kondisi industri. Selama ini, Jawa Barat dikenal sebagai provinsi dengan jumlah industri yang tinggi. Hal itu memacu penduduk di luar Jawa Barat untuk pindah ke provinsi ini. Namun akhir-akhir ini, banyak industri di Jabar yang pindah ke Jawa Tengah. Hal itu dipengaruhi oleh tingginya upah minimum regional (UMR) Jabar. “Banyak industri yang pindah ke Jateng karena memiliki UMR jauh lebih rendah,” kata dia. Menurut Margo, migrasi industri tersebut menyebabkan lapangan kerja

di Jabar menjadi berkurang. Di sisi lain, banyak warga luar Jabar yang terlanjur pindah ke provinsi tersebut. “Ini yang akhirnya memacu penganguran menjadi tinggi,”ujarnya. Sementara, faktor lain adalah banyaknya tenaga kerja di Jawa Barat yang bekerja di sektor pertanian. Namun, saat ini, panen raya bergeser dari sebelumnya FebruariApril menjadi Maret-Mei. “Ini yang menyebabkan saat melakukan survey, buruh tani banyak yang tercatat belum mendapatkan pekerjaan,” ujarnya. ‎ Lu l u s a n p e n d i d i k a n vokasi jadi penganguran Secara keseluruhan, jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang. Jumlah itu naik 2,24 juta bila dibandingkan Februari 2018. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat 0,12 persen poin. Itu berarti dalam setahun terakhir, TPT pengangguran berkurang 50 ribu orang atau menurun menjadi 5,01 persen

Nih, Bukti Kejahatan .... dari halaman 1 III yang dibuang ke Sungai Cikereteg mengaku sudah menerjunkan tim meninjau langsung ke lokasi. “Sudah terjun. Tadi (kemarin) tim kami dari bidang penataan, PPLH, dan Muspika,” kata Wawan. Alat berat pun diterjunkan guna menghadang semburanlimbah cair itu mengalir ke sungai. Hasilnya: DLHK Karawang yang biasanya jarang memberikan tindakan tegas, kali ini mengambil langkah melayangkan rekomendasi kepada Satpol PP untuk menyegel saluran limbah Pindo III. “Sepulang dari lokasi, DLHK kirim surat ke Satpol PP. Kewenangan DLHK sesuai UU 32/2009 asalah sanksi administrasi nanti yang segel adalah Satpol PP,” katanya. Di lain tempat Sekretaris Satpol PP Karawang, Hambali sampai Rabu sore men-

gaku belum menerima surat rekomendasi yang dilayangkan DLHK Karawang perihal penyegelan Pindo III. Jejak hitam pencemaran dan kejahatan lingkungan perusahan-perusahaan Group Sinar mas di Karawang bukan hanya dilakukan Pindo Delli III. Jauh sebelum Pindo III yang berlokasi di Kecamatan Tegalwaru berulang-ulang kali melakukan pencemaran lingkungan dengan limbah cairnya, “kakak kandung” pabrik Pindo Delli III, yakni Pindo Delli di Kecamatan Ciampel II sudah menuai korban yang tak sedikit. Asap yang berasal dari kebocoran cerobong Plant Caustic Soda Pindo II berkali-kali warga sekitar jadi korban keracunan setelah mengirup muntahan asap Pindo II. Dalam sepekan kejadian terakhir kebocoran gas dan luapan asap terjadi beruntun dengan korban mencapai 50-70 orang.

Jika pencemaran lingkungan mengakibatan kerugian materil, matinya ikan-ikan di sungai, apalai memebahayakan keseamatan manuasi Pindi III juga terancam terseret pidana sesuai UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut: Pasal 60 UU PPLH: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Serta, Pasal 104 UU PPLH: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (mhs)

Lawan Cellica, Gerindra .... dari halaman 1 Disinggung mengenai partai yang paling memungkinkan diajak berkoalisi pada Pemilukada 2020 mendatang, Ajang menilai PKS menjadi partai yang paling sangat mungkin diajak berkoalisi. Bukan tanpa sebab. Selama ini PKS dan Gerindara di tingkat elite memang memiliki kedekatan khusus. Selain itu pada sejumlah Pemilukada di daerah lain, Gerindra juga

sering berkoalisi dengan PKS. Terakhir di Pilgub Jabar kemarin. “Kami kan gini sekarang koalisi yang paling paten dengan PKS, tidak menutup kemungkinan ketika kita akan mencalonkan Gina, kami akan koalisi dengan PKS, “Jelasnya Namun semua bisa saja berubah secara drastis. Terlebih kedinamisan dalam berpolitik bukanlah hal aneh. Sehinga dikatakan Ajang, kepustusan pasti

masih haus menunggu instruksi dari DPP Gerindra. “Kami menunggu arahan DPP, kalau kata DPP ke sini ya kita ikut ke sini, kami sebagai kader loyal terhadap pimpinan, apapun keputusan pimpinan. Yang menjadi pertimbangan kuat saat ini adalah Gina, apalagi dengan efek Prabowo yang masih melekat dan menang di karawang, itu akan menjadi lawan terberat Cellica nanti,” katanya. (kbe)

ketika si terlapor ini tidak hadirpun itu kan in absentia dan 14 hari itu harus ada putusan. Apakah ini bisa ditindaklajuti atau tidak, kalau cukup bukti terus ditindaklanjuti,” pungkasnya. Sementara, pihak pelapor

Endang, warga Desa Purwasari berharap kasus ini tuntas sesuai hukum yang berlaku. “Saya berharap Bawaslu segera menuntaskan kasus ini, karena bukti bukti dari kami sudah lengkap,” pungkasnya. (gie)

Sabil Akbar .... dari halaman 1 ya, untuk dijadikan kajian Bawaslu. “Jika masih tidak hadir panggilan ke 3, jika fakta dan keterangan meyakinkan itu bisa dilanjutkan. Jadi

dari jumlah angkatan kerja 136,81 juta orang. Sementara itu, berdasarkan pendidikan, jumlah TPT tertinggi masih didominasi oleh SMK sebesar 8,63 persen. Posisi kedua lulusan pendidikan dengan TPT terbanyak adalah‎ diploma I/II/III sebesar 6,89 persen. Menurut ‎Suhariyanto, banyaknya pengangguran dari SMK dan diploma tersebut disebabkan karena lulusan SMK dan diploma yang paling banyak tidak terserap dibandingkan lulusan lainnya. Sementara pengangguran dengan tingkat pendidikan paling rendah adalah lulusan Sekolah Dasar yaitu 2,65 persen.‎ “Ini disebabkan karena mereka (lulusan SD) cenderung tidak memilih-milih pekerjaan,” ujarnya. Jika dilihat berdasarkan daerah, jumlah TPT tertinggi berada di perkotaan yaitu sebesar 6,3 persen. Sementara pengangguran di pedesaan mencapai 3,45 persen. (red)

Status Izin Ormas FPI Bakal Habis, Pengurus Minta Perpanjang D P P F ro nt Pe m b ela Islam (FPI) mengakui bahwa status terdaftar sebagai ormas di Kementerian Dalam Negeri akan habis pada bulan Juni 2019. Berkenaan dengan itu, ormas besutan Rizieq Shihab itu bakal mengajukan pendaftaran ulang kepada Kemendagri untuk lima t a h u n m e n d a t a n g . Ha l i t u d i u t a ra k a n juru bicara DPP FPI Slamet Maarif kepada pers, Selasa (7/5). Dia bicara demikian menanggapi petisi dalam change. org yang berisi ajakan untuk menolak perpanjangan status FPI sebagai ormas. Slamet menolak m e n gat a k a n s t at u s F P I i tu s eb aga i s e -

buah izin dan mesti diperpanjang. Menurut dia ormas-ormas s e p e r t i F P I t e rd a ftar, artinya jika berakhir maka harus mendaftar kembali. “Itu bukan izin tapi pendaftaran. Ya kami akan daftar kembali,” kata Slamet yang juga Ketua Persaudaraan Alumni 212 dan juru kampanye nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Diketahui, beredar petisi Stop Izin F P I d a l a m c ha n g e. org yang diinisiasi I ra Bi sy i r p a d a S e lasa (7/5) pukul 13.00 WIB . Hingga pukul 15.00 WIB, telah ada 34.770 orang yang menandatangani. Dalam petisi terse-

Itu bukan izin tapi pendaftaran. Ya kami akan daftar kembali Slamet Maarif Juru bicara DPP FPI

but, ada ajakan untuk menolak perpanjangan status FPI sebaga i o r ma s. A la sa nnya, FPI dianggap sebagai kelompok radikal, pendukung kekerasan, serta pen-

dukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan lantaran bertentangan d e n g a n Pa n c a s i l a . Slamet, atas nama FPI, menganggap alasan yang digaungkan dalam change.org itu s ebagai fitnah murahan. Menurutnya, fitnah tersebut selalu d i p a ka i o l e h p i ha k yang tidak ingin mengakui peran FPI dalam kegiatan kemanusiaan selama ini. “ Fi t na h mu ra ha n . Lagu lama yang mereka putar kembali. Radikal dalam menolong korban bencana alam kok mereka enggak suka?” ucap Slamet. “Suruh mereka belajar baca jangan jadi provokator,” lanjutnya. (red)

KPU Ajukan Anggaran .... dari halaman 1 Tahapan selanjutnya, Oktober 2019 akan dilakukan perekrutan anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setelah PPK dan PPS terbentuk, tahap selanjutnya yaitu verifikasi

pasangan calon bupati dan wakil bupati perseorangan pada Januari 2020. “Syarat minimal untuk calon perseorangan belum

diputuskan, sementara untuk calon dari unsur partai sesuai undang-undang minimal 10 kursi DPRD,” tukasnya. (rez)

kuliner, ia bersama anaknya sengaja datang kesana, untuk menyaksikan proses konstruksi PLTGU Jawa-1 dengan berbagai alat-alat raksasanya. “Tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Soalnya ada PLTGU, jadi tempat ini seperti tambah ramai,” katanya. Selain menyaksikan proses pembangunan PLTGU. Banyaknya wahana permainan membuat warga Cilamaya betah berlama-

lama di kompleks Pertagas. Seperti dikatakan Reni Agustin, warga Desa Mekarmaya, yang mengaku senang ngabunurit di kompleks Pertagas Cilamaya. Pasalnya, disana anakanaknya bisa menyakiskan proses pembangunan PLTGU sambil berkuda. “Anak-anak selalu senang saat bermain disini. Apa lagi, saat keliling proyek PLTGU sambil berkuda,” ujarnya. (*)

Dari Kuda Tunggangan .... dari halaman 1 waktu setempat, ribuan masyarakat mulai berbondong-bondong mendatangi kompleks milik Pertamina itu. Seketika, jalan sepanjang 1 kilometer itu, dipadati ribuan kendaraan lalu lalang. Serta berbagai wahana permainan dan lapak-lapak pedagang kuliner khas ramadhan. “Entah siapa yang me-

mulai kebiasaan ngabuburit disana. Yang jelas, itu sudah jadi tradisi, dari belasan tahun yang lalu,” ungkapnya, Selasa, (7/5). Salah satu warga, Sandi Alamsyah mengatakan, ngabuburit di kompleks Pertagas Cilamaya, yang sekarang dibangun PLTGU Jawa-1 menjadi destinasi pilihan utama bagi ia dan keluarga, untuk menghabiskan waktu berpuasa. Kata Sandi, selain berburu

RABU, 8 MEI 2019

Semangat Baru Purwakarta

RAMADANIA

Warga Tumplek “Ngabuburit” di Stasiun Plered PLERED- Jika Ramadan tiba maka Stasiun Kereta Api (KA) Plered, Purwakarta berubah menjadi lautan manusia. Mereka tidak lain untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa tiba. Pantauan di lapangan, masyarakat mulai berdatangan sekira pukul 16.00 WIB. Tidak banyak yang dilakukan selain duduk dengan alas seadanya atau berjalan-jalan di sekitaran stasiun. “Memang setiap Ramadan stasiun KA Plered ramai dipadati warga untuk ngabuburit,” ujar Sopian (34) warga setempat. Tidak hanya itu, bahu Jalan Raya Plered tak jauh dari stasiun KA Plered pun dipadati pedagang dadakan berjualan takjil memanfaatkan keramaian stasiun selama Ramadan. Saking ramainya, petugas pengamanan pun terpaksa bekerja lebih dari biasanya agar kondisi tetap aman. Bahkan para petugas mengaku kerap kewalahan memberitahu mereka jika akan ada kereta api lewat baik dari arah Bandung menuju Jakarta atau pun sebaliknya. “Kalau ada kereta api lewat kita beritahu menggunakan pengeras suara, petugas keamanan pun tidak pernah berhenti memberitahu warga untuk mengosongkan jalur yang akan di lewati kereta,” ujar Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) Daon II Bandung, Dadi Suryadi. Dadi mengaku sering berpatroli untuk mengecek kondisi keamanan stasiun di wilayah Daon II Bandung. Menurutnya, di stasiun KA Plered tidak ada yang menarik. Hanya saja ngabuburit di lokasi tersebut merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak lama. “Kebetulan hari ini saya patroli disini dan saya lihat kondisi aman terkendali. Soal banyak warga ngabuburit di stasiun kami tidak bisa melarang, hanya kami berharap mereka tetap jaga keselamatan,” ujar Dadi. (hsn/mhs)

PERTANIAN

ISTIMEWA

MUSIM MUDIK 2019: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan tol digratiskan guna menekan volume kendaraan selama momen mudik lebaran 2019.

Jabar Usulkan Diskresi Tol Gratis Antisipasi Macet Parah Selama Musim Mudik

PURWAKARTA- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan tol digratiskan guna menekan volume kendaraan selama momen mudik lebaran 2019. Pengunaan e-tol dinilai belum dapat maksimal mengentaskan penumpukan kendaraan, khususnya di pintu keluar tol. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Hery Antasari mengatakan, usulan tersebut diusulkan kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya. “Jadi ini diskresi yang kita coba usulkan dan sampaikan ke Pak Menteri dalam rapat besok. Ini untuk mempercepat kelancaraan arus mudik,” ujar Heri. Kendati begitu, ia menyampai-

kan pembebasan tarif dilakukan jika terjadi antrean sepanjang 4 kilometer lebih dari pintu tol. Pihaknya ingin memastikan mudik 2019 di Jabar dapat berjalan dengan lancar. “Kita akan menyampaikan kepada kementerian, apakah dimungkinkan jika terjadi antrean di pintu tol. Kalau antreannya sudah mencapai 4-5 kilometer, maka dibebaskan saja. Jadi digratiskan,” paparnya. Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pemberlakuan e-Tol tidak juga mengurangi kemacetan di tol. Pihaknya akan membahas terkait itu bernama Menhub agar pelaksanaan mudik di Jabar semakin baik. “Saya analisa walaupun pake e-tol, macet juga. Apakah ada cara tidak usah bayar selama

mudik, bayarnya nanti pascabayar. Pokoknya, oleh sebuah cara

sehingga tidak ada antrean,” ujar Ridwan. (bbs/mhs)

Proyek Tol Disetop H-10 hingga H+10 Lebaran SELURUH pekerjaan perbaikan dan pembangunan jalan baik tol maupun non tol pada H-10 Lebaran hingga H+10 Lebaran dihentikan sementara. Hal tersebut untuk memperlancar arus mudik dan balik selama Lebaran 2019. Untuk antisipasi kemacetan, Kementerian PUPR juga tengah mengkaji dampak dari pemindahan Gerbang Tol Cikarang Utama ke GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama yang bertujuan memecah arus kendaraan yang ke menuju Tol

Cikampek-Palimanan dan yang ke Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi. Selain itu, Kementerian PUPR berencana akan membuka tol Fungsional sepanjang 225 km, yaitu: Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang 189 km, KayuagungPalembang-Betung 33 km, dan Medan – Binjai Seksi 1 2,8 km. Pada Jalan Tol Trans Sumatera terdapat 1 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) di Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar KM 20+700. (bbs/mhs)

Jam Kerja ASN Berubah Selama Ramadan Purwakarta Serius Budidayakan Pupuk Organik PURWAKARTA- Pemkab Purwakarta melalui Dinas Pangan dan Pertanian terus mendorong peningkatan kualitas tanaman, salah satunya membudidayakan pengolahan pupuk organik. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta, Agus Rachman Suherlan mengatakan, saat ini sudah ada lebih dari empat kelompok pengelola alat pengolahan organik di Purwakarta. Mereka setiap hari mengelola pupuk organik untuk distribusikan kepada kelompok petani. “Kami itu punya target selain meningkatkan produksi, distribusi, juga menjaga keamanan pangan. Keamanan pangan itu memang bukan hanya dari aspek budidaya tapi juga pengolahan,” ujar Agus. “Tanaman itu kan bukan hanya di sawah atau di kebun, tetapi ada juga tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik menggunakan pupuk organik akan sangat terbebas dari residup pestisida sehingga sudah jelas kalau ditanam di situ tanaman sehat,” kata dia. Tanaman dengan pupuk anorganik dan organik, lanjutnya, sudah pasti memiliki perbedaan, misalnya serat dari sayuran lebih kuat dan kenyal. Terpisah, Ketua Bank Sampah Panulisan Purwakarta Nono Juarno mengatakan, setiap hari dirinya memproduksi pupuk organik. Pupuk organik, lanjutnya, tidak hanya pupuk kandang, sisa-sisa makanan dan dedaunan pun termasuk di dalamnya. Sisa makanan dan daun itu dipermentasi melalui pengolahan menggunakan mesin penghalus. “Pengolahan membutuhkan 2-3 minggu kemudian nanti menjadi pupuk organik. Setelah diproduksi kita berikan kepada para petani secara gratis. Kelompok tani yang menggunakan pupuk organik ini ada enam kelompok tersebar di Purwakarta,” ujar Nono. (bbs/mhs)

PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengeluarkan aturan jam masuk kerja selama bulan ramadan bagi aparatur sipil negara (ASN). Selama bulan ramadan para ASN diwajibkan memulai jam kerja dari pukul 07.00 pagi dan pulang pada pukul 14.00-14.30 WIB. Padahal normalnya di

bulan ramadan para ASN memulai jam kerja pada pukul 08.00 pagi hingga jam 16.00-16.30. «Terhitung Senin (6/5) atau awal puasa, sebagian b e s a r p e g aw a i p e m e rintahan itu masuk kerja lebih pagi selama tujuh jam dalam sehari, « kata Ke pala Badan Ke p e ga waian dan Pengemban-

g a n S u m b e r D ay a Ma nusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta, Asep Supriatna. “Jadi selama puasa, mereka (ASN) harus masuk kantor pukul 06.30 WIB dan pulangnya pukul 13.30 WIB-14.00 WIB,” timpalnya. Akan tetapi, aturan ini tidak berlaku bagi pegawai yang ada di dinas-di-

nas yang melakukan pelayanan. Semisal, Disdukcapil, Kantor Arsip, termasuk RSUD. Jadi, di dinas tersebut jam kerjanya tidak ada perubahan alias normal. «Kalau yang sifatnya pelayanan, normal», kata dia. Menurut Asep, perubahan jam kerja ini merujuk pada aturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kemen-

PAN-RB. Lalu, di daerah landasan hukumnya yaitu surat edaran bupati. «Kami berharap, semua ASN bisa menaati aturan ini. Apalagi, di Purwakarta jam kerja lebih pagi selama puasa, bukan hal yang aneh. Sebab, telah berlaku sejak zaman kepemimpinan bupati sebelumnya,» ujarnya. (bbs/mhs)

HASSAN/METRO PURWAKARTA

SOROT: Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengeluarkan aturan jam masuk kerja selama bulan ramadan bagi aparatur sipil negara (ASN). Selama bulan ramadan para ASN diwajibkan memulai jam kerja dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 14.00-14.30 WIB.