Karawang Bekasi Ekspres, 31 Oktober 2019

Bintang Baru Warga Karawang Bekasi Purwakarta & Subang KAMIS, 31 OKTOBER 2019

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekapres

Pemkab Kedodoran Terus Gagalnya Kontrak Maternitas RSUD Sangat Memalukan

KARAWANG- Memasuki tahun terakhir massa Pemerintahan Bupati –Wakil Bupati Cellica –Jimmy, performa Pemkab Karawang terkesan banyak kedodoran.

Publik menilai masih banyak kelemahan Pemkab, terutama dari sisi sumber daya manusia

para ASN dan pejabatnya. Terakhir gagalnya kontrak pembangunan Gedung Maternitas RSUD Karawang dinilai banyak kalangan sebagai sesuatu yang memalukan.

Karenanya, untuk merecovery ‘aib’ ini praktisi Hukum, Asep Agustian mendesak Bu-

Bohong kalau ada pejabat RSUD bilang gagalnya pembangunan gedung Maternitas tidak berdampak, ya pasti ada dampaknya untuk masyarakat khususnya ibu hamil.

Harusnya kita punya gedung itu tapi gagal karena ketidakmampuan pejabatnya.”

Sri Rahayu Agustina Anggota DPRD Jabar

pati Karawang, Cellica Nurachadiana segera mencopot Direktur Utama (Dirut) RSUD Karawang, Sri Sugiharti karena gagalnya kontrak pembangunan Gedung Maternitas dengan pagu anggaran Rp 18 miliar, yang bersumber dari dana hibah bantuan Pemprov

Jabar.

“Yang membuat saya tidak habis pikir, ini pejabat model begini kok bisa lolos fit and proper test jadi Dirut? Kalau begini saya jadi ragu dengan kompetensinya. Mending sekalian copot saja dari Ke Hal...7

Limbah Beracun Dibuang Sembarang di Darawolong KARAWANG - Diduga limbah B3 jenis sludge atau lumpur beracun yang di urug dalam tanah perumahan di Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari. Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polres Karawang mengamankan sejumlah orang termasuk 5 sopir truk yang tertangkap basah hendak kembali membuang limbah.

Berdasarkan pantauan dilapangan, sejumlah karung dengan bau yang sama juga terlihat dibuang di sungai kecil dekat sawah. Diduga kuat, karungkarung itu bekas menampung limbah sludge. Tercium bau tak sedap amat menyengat di TKP. Terlihat gundukan tanah yang bekas urugan. Di sela-sela tanah nampak lumpur warna kehijauan dan kehitaman yang berbau menyengat.

“Kita telah mengamankan sejumlah orang termasuk sopir-sopir dan sejumlah saksi. Untuk sampel limbah di TKP kita ambil untuk diuji sejauh mana bahayanya,” ujar Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Bimantoro Kurniawan saat memimpin olah TKP Rabu sore (30/10).

Lanjut Bimantoro, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan B3, sludge termasuk limbah B3 dengan kode limbah B351-4.

Limbah sludge termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan harus dikelola secara khusus

ARIE/KBE

SEMBARANG: Polisi memasang police line di lokasi pembuangan limbah beracun di Purwasari.

Ke Hal...7

Kualitas Jelek, Beras BPNT Bulog Dituding dari Impor

SOROT

MASIH LAPUK: Bagian atas sekolah ini sudah direhab, hanya saja asal-asalan karena masih terlihat kayu-kayu yang dipenuhi rayap.

Rehab Sekolah Dikerjakan Asal-asalan KARAWANG- Pembangunan rehab gedung SDN Jatimulya I di Desa Jatimulya Kecamatan Pedes, yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang tahun anggaran 2019 dinilai dikerjakan asal asalan.

Ke Hal...7

APARATUS Tahun Ini Tak Ada PPPK Tahap II JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memastikan tahun ini tidak ada rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap II. Pemerintah hanya fokus melakukan rekrutmen CPNS 2019 dan menyelesaikan PPPK tahap I yang direkrut Februari 2019.

“Tahun ini enggak ada lagi rekrutmen PPPK tahap II. Yang ada hanya seleksi CPNS 2019. Juga menuntaskan rekrutmen PPPK tahap I,” kata Bima kepada wartawan di Kantor Kementerian Ke Hal...7

K A R AWA N G - P T B u log (Persero) sudah resmi mengambil alih distribusi beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak September 2019 lalu.

Sejak awal disepakati, Asosiasi Kepala Desa (APDESI) Karawang yang dipimpin Sukarya WK, Bulog diminta menyalurkan beras dengan kualitas premium dan layak konsumsi bagi keluaraga penerima manfaat (KPM) program BPNT tersebut.

Namun, kesepakatan yang baru seumur jagung itu mulai retak. Seiring kekecewaan pada kepala desa atas

kualitas beras BPNT Bulog yang dinilai tak sesuai harapan.

Pengurus APDESI Udin Abdulgani menuturkan, sejak awal APDESI keberatan apabila beras BPNT disuplay dari Bulog. Pasalnya, masyarakat sudah tahu jika kualitas beras dari PT Bulog itu kurang bagus.

APDESI luluh, kata Udin, melihat keseriusan Bulog untuk menyediakan beras kualitas premium bagi KPM program BPNT. Isi kesepakatan tersebut diantaranya beras yang disuplay Bulog Ke Hal...7

Mengenal Lebih Dekat Keluarga Kapolri Komjen Idham Azis

Istri Diminta Urus Dapur, Sumur, dan Kasur Saja Komisi III DPR berkunjung ke rumah pribadi Kabareskrim Komjen Idham Azis terkait penunjukan Idham sebagai calon tunggal Kapolri. Mereka ingin mengetahui lebih jauh kehidupan Idham dan keluarganya sebelum disetujui sebagai Kapolri.

REDAKSI, JAKARTA

KETUA Komisi III DPR Herman Hery bertanya kepada istri Idham, Fitri Handari. Dia menanyakan kiat istri menjaga integritas seorang suami ketika menjabat sebagai Kapolri.

“Saya sudah 15 tahun

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

bermitra dengan polisi.

Saya tahu betul kehidupan yang resmi dan tidak resmi. Tapi yang mana kalau jadi Kapolri keluarga akan dikerubungi. Sebagai manusia biasa kalau tiap Ke Hal...7

SEDERHANA: Komjen Pol Idham Azis (kiri) didampingi istri Fitri Handari.

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

OPINI

KAMIS, 31 OKTOBER 2019

2

Menyamankan Serambi Timur Nusantara Oleh LAODE IDA* PEMULIHAN kondisi sosial pasca kerusuhan 23 September 2019 terus dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) bersama kelompok-kelompok strategis masyarakat setempat.

Itu ditandai dengan mulai kembalinya sejumlah pengungsi ke Wamena. Bupati Jayawijaya pun menjamin keamanan mereka. Pemda juga sudah menyatakan akan membantu kepolisian untuk membangun 30 pos pengamanan di Wamena.

Tetapi, tampaknya suasana kondusif belum juga terjadi hingga hari-hari ini.

Jumat (25/10) lalu, misalnya, kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali melancarkan aksinya yang sangat brutal dan bengis di Kabupaten Intan Jaya (Sugapa), Papua.

Kerusuhan yang terjadi di Wamena dan aksi KKB seperti yang terjadi di Sugapa, termasuk di dalamnya serangan terhadap dua orang (Deri Ratu Padang dan Bunga Simon) yang sedang mengendarai motor di daerah Wouma, 12/10), merupakan fenomena baru dalam konflik di Papua. Jika jujur, diakui sebagai cenderung bernuansa rasialisme. Dan hari-hari ini pun, secara politis, suasananya menjadi kian panas terkait dengan komposisi kabinet jilid II Presiden Jokowi yang tidak satu pun orang asli

Papua berposisi sebagai menteri. Hanya ada satu figur orang asli ras Melanesia yang diangkat sebagai wakil menteri.

Sementara Bahlil Lahadalia, meski yang bersangkutan adalah putra Papua Barat dan ditegaskan Presiden Jokowi sebagai representasi Papua, tidak diakui para tokoh asli Papua ras Melanesia. Bahkan, keberadaan Bahlil itu dianggap sebagai orang pendatang yang mengambil jatah jabatan politik (menteri) yang seyogianya menjadi porsi orang asli Papua. Itu bukan mustahil akan menjadikan kian kuatnya sentimen negatif terhadap para pendatang.

Rasa khawatir orang-orang asli Papua terhadap pendatang dan kondisi di Papua tersebut tentu saja tidak sekonyong-konyong terjadi.

Tetapi lebih merupakan letupan dari ketegangan sosial yang sudah lama berlangsung. Setidaknya hasil penelitian LIPI (Cahyo Pamungkas dkk, 2017) sudah memberikan isyarat adanya potensi konflik yang setiap saat bisa terjadi.

Dalam penelitian itu, terungkap hampir 70 persen penduduk asli Papua menyatakan bahwa kondisi di daerahnya mengkhawatirkan dan sangat mengkhawatirkan. Sementara penduduk Papua nonasli (pendatang) merasakan

sebaliknya. Yakni, 63 persen menyatakan merasa kondisi Papua baik dan baik sekali –yang tentu saja tercipta karena kehadiran aparat keamanan (TNI dan Polri) di wilayah itu. Sayang sekali, hasil penelitian LIPI tersebut agaknya luput dijadikan rujukan bagi para pengambil kebijakan, khususnya pimpinan aparat keamanan (Polri dan TNI).

Secara sosiohistoris, warga Papua yang asal usulnya sebagai pendatang dari daerah/pulau lain setidaknya terbagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, kelompok abdi negara sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI-Polri.

Kedua, melalui program pemerintah, yaitu transmigrasi. Ketiga, kelompok perantau sukarela dengan motivasi yang bersifat ekonomi, mengadu nasib untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk menyambung hidup

demi diri dan keluarga. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Nusantara seperti Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Dan ketika sudah memiliki mata pencaharian yang dianggap berprospek, mereka menetap di tanah Papua, menganggap Papua sebagai bumi hunian abadi.

Hanya sesekali pulang bersilaturahmi ke kampung halaman, sekadar kangenkangenan bersama keluarga besar. Hal itu juga yang terjadi pada keluarga dekat saya hingga saat ini. Mereka semua hidup nyaman-nyaman saja berdampingan dan bahu-membahu dengan warga asli Papua.

Namun, ketika terjadi peristiwa 23 September 2019 itu, mungkin sebagian di antara kita merasa sangat terkejut. Betapa tidak, dan ini juga berdasar pengalaman saya bergaul erat, berkomunikasi, dan bekerja

sama dengan orang-orang asli Papua sejak 1990-an: saudara-saudara kita itu sangat baik, santun, menghargai, dan bahkan melindungi orang-orang dari suku atau etnis yang berbeda.

Kehadiran aparat keamanan (anggota TNI dan Polri) yang kian bertambah belum dipandang sebagai sesuatu yang menyejukkan bagi kelompok-kelompok warga asli Papua tertentu. Kelompok dan jaringan separatis sudah pasti (akan) terus melakukan propaganda negatif tentang keberadaan aparat keamanan. Sekaligus mungkin mengembuskan isu-isu provokatif terkait dengan para warga bukan asli Papua. Pada saat yang sama, belum tentu tidak muncul kecemburuan sosial akibat capaian kehidupan sosial ekonomi warga pendatang (pedagang dan pebisnis) yang potretnya lebih baik daripada kehidupan umumnya warga asli Papua.

Kecenderungan fenomena seperti digambarkan di atas kemudian diperparah dengan ”ungkapan kebencian berwatak rasialisme” yang dilakukan oknumoknum tertentu terhadap mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya pada minggu ketiga Agustus lalu, yang kemudian membangkitkan protes masif warga asli Papua. Ungkapan tak beradab itu tentu tak mudah hilang atau bahkan boleh

jadi masih terus membekas di dalam benak orang-orang asli Papua. Makanya, potensi ”serangan balik” bernuansa ketegangan rasialisme seperti yang terjadi di Wamena itu tetap saja terbuka. Dan karena begitu sensitifnya masalah tersebut, konon merebaknya isu ”ungkapan penghinaan ras” dari seseorang di Wamena, kendati kemudian dianggap hoaks, begitu cepat beredar dan membakar emosi massa pada 23 September 2019 itu.

Pemerintah dan jajaran pengambil kebijakan lainnya tentu tak boleh menganggap remeh masalah Papua tersebut. Pemerintah tak cukup hanya mengedepankan pendekatan formal seremonial, tapi harus lebih pada strategi budaya.

Pertama, memastikan adanya sosialisasi akulturasi dengan tetap menonjolkan budaya lokal. Dalam konteks ini, sudah saatnya Bumi Cenderawasih menjadi destinasi wisata baru di kawasan timur Indonesia.

Tidak seperti sekarang yang cenderung jadi daerah tertutup bagi wisatawan mancanegara. Tepatnya, sudah saatnya Bumi Cenderawasih didandani dengan identitas budayanya sendiri.

Kedua, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih spesifik ke arah terbukanya peluang orang-orang asli Papua dalam berbisnis.

Baik dalam implementasi

penanganan proyek-proyek pemerintah, pengembangan bisnis di sektor riil, maupun eksploitasi sumber daya alam yang sangat kaya di tanah Papua. Begitu juga porsi jabatan politik seperti menteri (bukan sekadar wakil menteri), orang asli Papua (ras Melanesia)-lah yang harus memiliki keutamaan hak.

Ketiga, perlunya implementasi peta jalan pembangunan di Papua yang tidak menciptakan marginalisasi terhadap warga asli Papua.

Apa yang mau dikatakan di sini adalah kehadiran negara dalam menciptakan rasa aman dan nyaman tidak semata-mata menghadirkan aparat keamanan, apalagi dengan kuantitas yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Namun harus lebih menghadirkan program-program strategis yang di satu pihak bisa menjadikan orang-orang asli Papua merasa bangga ber-Indonesia. Dan pada saat yang sama menjadikan suasana batin dalam bingkai kebinekaan abadi bersama para warga bangsa yang asal usul etnisnya dari luar Papua. Dengan begitu, akan tercipta kehidupan yang aman dan nyaman sebagai ”serambi depan” di timur Indonesia. *) Wakil ketua DPD 2004– 2014, komisioner Ombudsman 2016–sekarang

Perjanjian Terakhir dengan Mbaureksa Gunung Bogang (1/BERSAMBUNG) Cerpen oleh Bonari Naboenar *)

RUMAH SAKIT 1.

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

2.

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

3.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

4.

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

5.

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

GUNUNG Bogang. Disebut gunung. Tetapi, secara fisik l eb i h t e p at d i p a n d a ng sebagai sebuah bukit. Tak jauh dari rumah saya. Lebih tepatnya rumah kakeknenek saya, tempat saya lahir dan menghabiskan masa kanak-kanak. Berkalikali nenek mengulang cerita yang sama. Oh, bukan cerita. Hanya penggalanp enggalan kisah. Yang tampaknya diterima secara turun-temurun dari nenek moyang.

Bahwa, pada zaman dahulu, air laut sempat menyembur di puncak Gunung Bogang. Ikan tongkol dan layur pun menampakkan diri. Itu petunjuk yang sangat nyata.

Bahwa yang menyembur itu air laut. Bukan air tawar.

Warga sekitar cemas, kalaukalau perkampungan di sekitar Gunung Bogang akan tenggelam. Jadi lautan.

Kemudian, dilemparkanlah seekor kambing kendhit, kambing berwarna hitam dengan garis bulu warna putih melingkar temu gelang di bagian badannya.

Semburan air laut pun berhenti. Tinggal telaga k e c i l . Ya n g b e r a n g s u r mengering. Yang abadi hanya kalderanya.

Bahwa sebelum air laut menyembur, ada bintang jatuh, melesak, ke dalam perut Gunung Bogang, nenek tidak mengatakan demikian. Itukah yang menimbulkan lubang hingga air laut menemukan jalan keluar untuk menyemburkan dirinya?

Ba hwa d i d a l a m p e r u t Gunung Bogang tersimpan bongkahan intan sebesar kerbau duduk, tidak dikatakan pula. Apakah bongkahan intan itu tak lain dan tak bukan adalah

si bintang jatuh?

Ketika pertama kali nenek menyampaikan penggalanpenggalan kisah mengenai Gunung Bogang, saya hanya mener imanya. S ebagai dongeng. Sebagai cara halus nenek untuk meminta agar kami, saya dan anak-anak sebaya saya, berhati-hati kalau harus mencari pakan kambing atau kayu bakar ke lereng Gunung Bogang.

Apalagi kalau sampai ke puncaknya. Saya masih duduk di bangku sekolah dasar, waktu itu.

Hampir tiap hari saya masuk-keluar hutan. Untuk mencari dedaunan, pakan kambing. Kadang mencari kayu bakar atau daun jati untuk pembungkus ketika ada tetangga yang punya hajat. Sebagai anakanak, saya belum punya keberanian untuk masuk hutan sendirian. Harus ada teman, minimal berdua.

Dan bukan hutan di lereng Gunung Bogang yang setiap hari kami masuki. Sebab,

lereng Gunung Bogang berisi nyaris hanya pohonp o h o n m a h o n i . Ti d a k banyak tumbuhan atau pohon yang daunnya bagus untuk pakan kambing.

Tetapi, saya beberapa kali memasuki Gunung Bogang. Bahkan, naik s a mp a i ke pu n ca k nya.

Ketika sekolah mengadakan kegiatan bersama mencari bibit pohon mahoni.

Dikumpulkan, lalu dijual.

Entah siapa yang membawa truk dan mengambilnya ke sekolah. Para murid merasa s e n a n g . D i a ja k m a s u k hutan, serasa bertamasya.

Wa l au s e su ng gu h nya adalah bekerja. S etiap musim tanam, sekolah raj i n m e n g g i r i n g p a ra mu r i d ke hu t a n u nt u k mengumpulkan sebanyakbanyaknya bibit pohon mahoni. Kadang-kadang juga bibit porang. Sekolah a k a n d ap at u a ng. Da n murid-murid dapat senang.

Pada suatu malam saya berteriak-teriak, dan tertawa

terbahak-bahak. Ketika tidur. Itu nenek katakan pada keesokan harinya. Ibu dan nenek saya mengajukan begitu banyak pertanyaan.

Siang harinya. Sepulang saya dari sekolah.

Mereka bertanya tentang acara cari bibit mahoni bersama sekolah hari sebelumnya di Gunung Bogang. Saya tak begitu suka membuat mereka seperti terlalu khawatir atau cemas.

Benar-benar diinterogasi itu cukup menjengkelkan. ’’Kamu ikut kelompok yang mana?’’ tanya ibu. ’’Yang bersama Pak Sahir, Pak Kusen, atau Pak Ponidjo? Atau Pak Adi?’’ Itu nama-nama guru yang mendampingi kelompok-kelompok murid masuk hutan. Masuk Gunung Bogang. Dibagi menjadi sekian kelompok sesuai jumlah guru yang mendampingi agar murid-murid menyebar di area yang lebih luas. Tidak menggerombol di satu titik. Agar mendapatkan bibit mahoni yang lebih banyak.

Ibu tahu nama-nama guru pendamping itu karena ibu juga guru di sekolah yang sama. Ibu mengajar di kelas satu, maka tidak ikut masuk hutan. Kelas satu dan kelas dua tetap di sekolah, kegiatan kelas seperti biasa. ’’Bersama Pak Adi,’’ jawab saya. ’’Lewat mana? Kali Nglaran, Kali Dali, atau Kali Tenggong?’’ nenek ikut bertanya pula.

Dari arah sekolah ada tiga sumber air yang oleh warga sekitar sekaligus dijadikan tempat mandi untuk umum.

Dari tiga sumber itu pula kebutuhan air minum dan sehari-hari warga dipenuhi.

Istilah ’’kali’’ di kampung saya tidak hanya merujuk makna aliran sungai, tetapi digunakan untuk menyebut

sumber air yang membentuk i k at a n s o s i a l w a rga d i sekitarnya. Di sekitaran kali itu biasanya ditanam pohon perindang. Wilayahnya pun dikeramatkan. Orang tak akan berani sembarangan memangkas dan apalagi menebang pohon yang tumbuh di sekitar kali.

Di bagian atas sumber, di bawah pohon paling besar, biasanya bertumpuk genting dan sisa arang untuk membakar kemenyan. Tak jarang anak-anak mengambil telur ayam yang ditaruh bersama kembang di dekat bekas bakaran kemenyan itu. Kali, dengan demikian, sekaligus dibangun sebagai dhanyangan. Semacam balai bagi makhluk halus yang dipercaya warga ikut menjaga keselamatan kampung.

Kali, sepertinya, juga jadi semacam gerbang yang menghubungkan dunia yang kelihatan dengan dunia yang tidak kelihatan.

Yang tampak sehari-hari, kali sekaligus merupakan ajang pertemuan warga.

Seperti tak pernah sepi, sejak pagi sampai sore hari.

Laki-laki dan perempuan, anak-anak hingga orang tua yang hampir jompo, bergantian mandi di kali.

Bisa tiga hingga empat orang bersama-sama untuk jenis kelamin yang sama.

Me ng e pu ng b e l i k at au kolam yang dibuat dengan semen dan batu mengikuti bentuk alamiahnya.

Dengan papan penghalang cukup setengah badan.

Maka, dari kejauhan sudah terlihat apakah yang sedang mandi lakilaki atau perempuan. Sesuai dengan jenis pakaian yang disampirkan di dinding penghalang yang cuma setengah badan itu. (bbs/ mhs)

Hubungi : ( 0267 ) 8408492 : ( +62 ) 885710657938 DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG K E L U R A H A N PA S I R K A R E U M B I .

KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899. ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI

BUTIK NISAY butk mnyediakn kerudung lukis, sptu mimosabi & brbgai pakaian dr anak hngga dwasa, aksesoris hingga lainnya, Hub: di Jln Raya Galuh Mas City Walk Karawang

KEHILANGAN D I I N F O R M A S I K A N B A H WA AUTO 2000 KEHILANGAN DOKUM EN BERUPA SAT U SET SURAT PEMESANAN KENDARAAN DENGAN NOMOR T262 42726 DAN T262-42714 ATAS KEHILANGAN TERSEBUT TELAH DILAPORKAN KEPADA KEPOLISIAN DENGAN NOMOR LKBS/ C/955(&)1200/X/2019/SEK KRW. BERKENAAN DENGAN KEHILANGAN TERSEBUT AUTO 2000 TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN TERSEBUT SEJAK TGL 23 OKTOBER 2019

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH ATAS NAMA EMBENG BIN EOT, KP. CIRANJI BARAT RT. 04 RW.04 DESA RAGEMANUNGGAL, KEC. SETU-KAB. BEKASI, TANAH SAWAH SELUAS: 852 METER PERSEGI, NO. HAK : 00445 HUB. MAKSUM : 0857-1687-3900

HILANG BPKB MTR HONDA BEAT MERAH DD 6179 QE TH 2014 A/N DIMPU GULTOM D/A VILLA INDAH PERMAI BLOK I 4/5 BKS UTARA NOKA MH1JFN115EK130790 NOSIN JFN1E1132615

KEHILANGAN HILANG HAK GUNA BANGUNAN NO 6499 NAMA UTI DJULIHARTI LUAS 60M2 ALMT DS KEBALEN BLOK KAV AH3 NO 36 KEC BABELAN KAB BEKASI

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

KAMIS, 31 OKTOBER 2019

Semangat Baru Urang Subang

KEJARI TERUS

DALAMI KASUS TTPU BPR SYARIAH

SUBANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang terus mendalami adanya dugaan kasus pencucian uang (money Laundry) yang dilakukan BPR Syariah Kabupaten Subang, Kemarin (30/10).

Demi mendalami kasus tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Subang M.Ikhsan telah bekerja sama dengan Pusat Pe l a p o ra n d a n A n a l i sis Transaksi Keuangan ( P PAT K ) g u n a m e n gungkap kasus tersebut.

“Sekarang ini kita ter-

us dalami kasus tersebut, bahkan kita juga gandeng PPATK, semua yang sudah kita lakukan sesuai dengan Standar Operasional Kerja dan kakinterus selidiki itu” , ujarnya.

Diketahui beberapa waktu lalu, dugaan kasus money loundy tersebut telah menyeret 2 kepala dinas Subang berinisial BB dan SS yang sempat diperiksa Kejari Subang, dan kini kasus tersebut terus dikembangkan.

“Saat i n i , P PAT K s u dah menurunkan tim, ada 6 orang yang sudah berkoordinasi, mudah mudahan dalam waktu dekat bisa selesai “ Katanya.(tom)

Ditjen Polpum Kemendagri Gelar Forum Dialog Implementasi Revolusi Mental SUBANG - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri melalui direktorat bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan bekerjasama dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ( Kesbangpol) Kabupaten Subang mengadakan forum dialog pemantapan nilai-nilai sejarah bagi generasi muda dalam rangka implementasi revolusi mental, Kemarin, (30/10).

Dalam sambutanya, Sesditjen Polpum, Didi Sudiana, SE,MM mengatakan, kegiatan tersebut merupakan forum yang tepat, mengingat ada kaitan er-

atnya dengan masalah penegakan kedaulatan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI)” Ujarnya.

Selain itu, Salah satu narasumber dari Akademisi, selaku Excekutive Director Institute Studi Strategi Indonesia (ISSID), Marbawi A Katon menyampaikan, tentang urgensi pengenalan nilai-nilai sejarah kebangsaaan untuk membumikan Revolusi Mental.

Mantan aktivis HMI itu juga menyemangati para pemuda untuk kembali mengingat dan meneladani perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan

kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya, adalah melihat sosok Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia yang sejak umur 17 tahun sudah mulai masuk pada organisasi dalam pergerakan nasional. Massa mudanya saat itu kata dia, diisi dengan berjuang, bahkan bukubuku bacaan bung karno saat itu buku soal filsafat dan kenegaraan.

“Nah semangat itulah yang harus dimiliki para pemuda hari ini. Khususnya pemuda Subang yang memiliki tagline yang sangatlah luar biasa, “˜Rakyat Subang Gotong Royong” ( */tom)

Pemda Serahkan Bantuan CSR Dari PT TAEKWANG Dan BAZNAS Subang SUBANG - Bupati Subang H. Ruhimat dan Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi menyerahkan seperangkat alat musik marching band bantuan dari Pemerintah Daerah yang merupakan program CSR dari PT. Taekwang kepada SMPN 2 Patokbeusi yang diterima langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Patokbeusi Oji Sudrajat. Selasa kemarin, (29/10).

Selain bantuan tersebut, Ruhimat serta Agus Masykur juga menyerahkan bantuan dari Baznas berupa bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi 4

warga Ciasem.

Bantuan senilah 10 Juta rupiah tersebut diberikan kepada Darwi dusun Karang Anyar, Muhdor warga Margasari, Rakim warga Kadungwungsu Barat, dan Otong Maran kampung Karang Asem.

Penyerahan bantuan CSR dan bantuan Rutilahu dilaksanakan di lapangan volly Arka Bina Karya Desa Karokrok Kecamatan Patokbeusi.

Camat Patokbeusi H. Heri Sopandi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan CSR dari PT. Taekwang berupa seperangkat alat music

drumband kepada SMPN 2 Patokbeusi semoga bantuan tersebut bermanfaat bagi sekolah dalam bidang seni bagi siswa serta tumbuh hiburan melalui ekskul drumband. Selain itu menumbuhkembangkan minat bakat dans eni bagi para siswa yang ada sehingga dapat mengurangi para siswa dalam bermain gadget.

“Saya u ca p k a n t e r i makasih kepada pemerintah subang serta PT Taekwang melalu program CSR ini “ ujarnya.

Selain itu, Bupati Subang H. Ruhimat dalam sambutannya berharap dengan bantuan CRS dari PT.

Taekwang tersebut, kedepanya dapat bermanfaat bagi lingkungan sekolah.

Selain itu kepada Baznas, Bupati Subang sangat mengapresiasi pemberian bantuan Rutilahu yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah tidak layak huni, semoga dapat membantu perbaikan rumah bagi para penerima bantuan sehingga nyaman untuk ditingali.

“S e m o g a a n a k- a k a n menjadi lebih baik moral dan mentalnya karena dilingkungan sekolah merupakan tanggung jawab para guru” pungkasnya. (tom)

Tolak Outsorcing Puluhan Warga Pabuaran Unras PT.Poongkik Indonesia SUBANG - Puluhan warga Desa/Kecamatan Pabuaran Subang menggelar aksi damai didepan gerbang perusahaan PT.Poongkok Indonesia One untuk menuntut sekaligus menolak adanya Outsorcing di Perusahaan tersebut, Kemarin (30/10). Dalam kegiatan aksi unjukrasapuluhanwargaDesa/ Kecamatan Pabuaran tersebut berlangsung damai ( Tidak Anarkis), dengan pengalawan dari pihak aparat TNI dan Polri.

Dalam orasinya koordinator aksi massa Herry Dado mengatakan, Kami selaku warga Desa Pabuaran menolak dengan adanya Alhidayah atau Outsorcing di Pt.Poongkok Indonesia

One agar peraturan bisa kembali kesemula seperti beberapa tahun kebelakang.

“Serta tidak adanya pihak ketiga atau alihdaya didalam perusahaan Pt.Poongkok Indonesia One ini, jika tuntutan kami hari ini tidak dipenuhi, kami akan melakukan aksi kembali dengan jumlah massa yang lebih besar lagi dari hari ini.

Ancam Herry Dado. Selain itu Kades Pabuaran Rustoyo mengatakan, Kami kedatangan surat tembusan dari warga yang koordinatornya mengatas namakan Herry Dado, tembusan tentang penolakan adanya alihdaya atau Outsorcing. “Karena over alihdaya atau Outsorcing itu

adanya diperaturan Pemerintah, sedangkan Pemerintahan Desa akan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, kalau masalah aksi unjukrasa warga, mungkin itu mengacu kepada hak kebebasan berpendapat.

Jelas Kades Ristoyo.

Lebih lanjut dia menambahkan,Adapunketerkaitanmereka disana silahkan nanti pihak Perusahaan dan pihak Manajemen Perusahaan untuk menjawabnya.

“Kami disini hanya mengetahui dan memonitoring saja, mereka yang terkait warga Desa Pabuaran, yang telah selesai 2 PMPK itu sudah selesai dan sudah ditanda tangani oleh

Scurity yang lama karena sudah berhenti serta saya punya Poto Copy nya karena minta dari Perusahaan.

SambungKadesRistoyo,Harapan saya kepada para warga yang sedang melakukan aksi unjuk rasa sekarang, semoga pengajuan mereka ada titik solusi dari pihak Perusahaan tentang penyelesaiannya, kami atas nama Pemerintahan Desa berharap semoga ada titik solusinya terkait masalah itu. Pungkasnya.

“Hingga berita ini dinaikan dari pihak Perusahaan maupun Manajemen Perusahaan belum ada yang menerima perwakilan dari aksi massa untuk bernegoisasi. (fer)

KAMIS, 31 OKTOBER 2019

PENDIDIKAN

4

Siswa SMAN 1 Ciampel Diperiksa Kesehatan Jelang UNBK, SMKN Tirtamulya Buat Kelompok Belajar KARAWANG – Dalam menyambut pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sejumlah siswa SMKN 1 Tirtamulya membuat kelompok belajar. Untuk memudahkan pelaksanaan nanti, sehingga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan.

Salah seorang siswi yang baru duduk kelas XII AP 1, Ningrum mengatakan, setiap siswa pasti mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mencapai suatu tujuan.

Untuk memudahkan dalam mengerjakan soal UNBK yang akan dihadapinya karena sudah kelas XII. “Maka para peserta didik sekolah tersebut sudah membuat suatu kelompok belajar. Sekarang kami sudah kelas XII, pastinya sebentar lagi mau menghadapi UNBK. Mulai dari sekarang kami sudah mempersiapkannya dengan membuat kelompok belajar,” ucapnya kepada KBE, kemarin.

Ningrum menjelaskan, dalam seminggu tiga kali, para teman sekelasnya selalu meluangkan waktu belajar bersama tentang berbagai macam mata pelajaran. “Yang namanya kelompok belajar, maka segala kegiatannya juga pasti tentang pendidikan. Dalam seminggu tiga kali, kami selalu mengadakan belajar bersama. Hari senin, rabu, dan jumat, setelah pulang sekolah,” jelasnya.

Menurut Ningrum, dengan rutinitas yang sering dilakukakan oleh para peserta didik itu, maka apa yang menjadi permasalah bisa teratasi sehingga hasil yang didapatkan akan maksimal. “Dengan adanya kelompok belajar ini, nantinya wawasan keilmuan akan bertambah. Sehingga nantinya dapat memudahkan kami dalam mengerjakan soal UNBK,” ungkapnya.

Sementara teman satu kelasnya, Dina mengaku dengan adanya kelompok belajar itu sangat bermanfaat dalam menghadapi UNBK karena dalam seminggu tiga kali. Para siswa yang ada di kelasnya selalu mengadakan belajar bersama, sehingga dapat menambah wawasan.

“Fokus persiapan dari sekarang, agar pada saat pelaksanaan nanti, kami bisa mudah dalam mengerjakan soal UNBK, sehingga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan,” pungkasnya. (oib)

Cegah Wabah Penyakit K A R AWA N G – U n t u k mencegah datangnya wabah penyakit, sejumlah petugas kesehatan Puskesmas Ciampel. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh siswa siswi di SMAN 1 Ciampel.

Kepala Puskesmas Ciampel, Asep Sunarya SKM menyampaikan, bahwa pemeriksaan kesehatan pada peserta didik tersebut sengaja dilakukan.

Petugas kesehatan kepada seluruh masyarakat baik siswa maupun anak-anak dari usia 1 sampai 19 tahun. Selain di sekolah bagi mereka yang dibawah umur 19 tahun sudah wajib untuk diberikan vaksin.

“Maka tidak hanya di sekolah kegiatan tersebut juga dilakukan di posyandu serta kantior pelayanan seperti kantor desa yang ada di wilayah Ciampel. Sampai saat ini kita akan fokus terhadap kesehatan warga disini, agar tidak mudah terkena penyakit di Ciampel,” tuturnya kepada KBE, kemarin.

D i a m e m i nt a k e p a d a masyarakat untuk ikut turun membantu dalam penjaringan kesehatan tersebut.

Jangan sampai kata dia masih ada masyarakat yang belum sama sekali melakukan tes kesejayan. Karena, jika dalam kondisi tubuh yang kurang fit atau sehat mudah bagi siapa saja yang beresiko terkena penyakit.

“A l h a m d u l i l a h u n t u k Ciampel masih aman, tapi kita tetap terus waspada karena dengan musim kemarau panjang wabah penyakit juga

mudah datang,” ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang siswi, Imeldawati mengaku bahwa penjaringan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas sangat membantu setiap pelajar agar tidak sampai terkena penyakit. Meski tidak suka dengan suntikan, namun demi kesehatan perempuan yang memiliki wajah manis ini rela agar tidak terkena penyakit.

“Bagus malah, sakit sih takut juga disuntik tapi kalau buat kesehatan mau ngga mau,” akunya. (oib)

RS Bayukarta Komitmen Pertahankan Mutu Verifikasi Akreditasi Paripurna KARAWANG – Berkomitmen tetap menjadi rumah sakit yang mempunyai mutu tertinggi Akreditasi Paripurna. Rumah Sakit (RS) Bayukarta Karawang diverifikasi langsung oleh pemerintah melalui Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Selasa (29/10).

Ketua Tim Akreditasi RS Bayukarta, dr. H. Imam Sudrajat, Sp.An.,Msi, Med, mengatakan, kegiatan akreditasi ini merupakan kewajiban dari departemen kesehatan. Yang harus dilakukan oleh setiap rumah sakit, termasuk RS Bayukarta yang juga melakukannya.

“Prinsipnya adalah supaya mutu rumah sakit bisa standar. Standardnya jika mengikuti akreditasi standarnya mengikuti standar Nasional yang standar sama dengan dunia internasional dengan tambahan muatan-muatan tertentu. RS Bayukarta itu sudah mendapatkan predikat “Paripurna” kasta tertinggi dari akreditasi,” ucapnya kepada KBE. Dikatakannya, pada prinsipnya standar rumah sakit RS Bayukarta harus sama dan tidak kalah dengan standar internasional.

Dari pemerintah menunjuk KARS, organisasi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan survei akreditasi.

“Jadi KARS ini datang kesini diwakili oleh dr.

Adhy Nugroho MAR S, untuk melakukan akredi-

tasi verifikasi yang kedua,” ujarnya.

Lanjutnya, sebelumnya sudah ada survey karena akreditasi itu dilakukan

setiap 3 tahun, akan tetapi setiap tahunnya ada verifikasi. Jadi apa saja yang survey awal masih belum dilakukan maka diberi-

kan Pekerjaan Rumah (PR) berupa Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS).

“Diverifikasi lagi, apakah sudah ada perbaikan atau

belum, dan ini verifikasi yang kedua. KARS melalui dr. Adhi memverifikasi apakah PR-PR yang diberikan apakah sudah dikerjakan dengan baik,” jelasnya.

Masih kata dia ada 15 pokja, dari masing masing pokja ada PR-nya atau tidak. Prinsipnya adalah mengutamakan mutu rumah sakit yang berhubungan dengan keselamatan pasien, karena keselamatan pasien diutamakan.

“Jadi ada 2 verifikasi, yang pertama telaah dokumen, jadi dilihat dokumen dokumennya apakah sudah lengkap atau belum, lalu yang kedua adalah telaah lapangan. Verifikasinya dilapangan, langsung ke ruangan-ruangan, ke apotek, layanan yang ada, apakah sesuai teori teori yang ada dalam dokumen dengan kenyataan dilapa-

ngan,” tuturnya.

Akreditasi berjalan terus setiap tahun, langkah RS Bayukarta terus berbenah sesuai dengan standarnya.

Karena RS Bayukarta sudah mencapai predikat tertinggi untuk akreditasi “Paripurna “ tentunya harus dipertahankan, dan kalau ada yang kurang diperbaiki.

“Harapannya, kita bertekad menjadi rumah sakit yang mempunyai akreditasi yang tertinggi. Kita pertahankan dan menjadi budaya semua standar standar layanan sesuai dengan KARS karena KARS itu mengambil JCI dari luar negeri dengan standar internasional, kalau kita mempunyai standar tertinggi, kita tidak kalah dengan Rumah sakitrumah sakit diluar negeri,” pungkasnya. (gie)

METRO KARAWANG

KAMIS, 31 OKTOBER 2019

5

Tahun 2020, SPP SMA/SMK Negeri Dihapus Usulkan KC Dialihkan Sekolah Swasta KARAWANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berencana akan menghapus kebijakan bayar SPP, untuk seluruh sekolah tingkat SMA/SMK negeri di tanah pasundan.

Kabarnya, kebijakan tersebut bakal diberlakukan pada tahun ajaran baru 2020/2021.

Terhitung sejak bulan Juli 2020.

Menyikapi hal itu, Anggota DPRD Karawang fraski PKS, Atta Subagja, mewanti-wani dan mengusulkan. Agar program beasiswa Karawang Cerdas (KC), yang nilainya mencapai Rp. 20,9 miliar. Menjadi prioritas sekolah SMA/SMK swasta, yang tak tersentuh program SPP gratis.

“Karena sekolah negeri sudah terima program gratis SPP. Program Karawang Cerdas diupayakan beralih saja untuk sekolah swasta,” ungkapnya kepada KBE, belum lama ini.

Dalam rapat kerja komisi lV DPRD Karawang yang membahas anggatan tahun 2020. Program Karawang cerdas, yang kuotanya mencapai 5000 siswa. Akan diperioritaskan, bagi sekolah swasta yang tak tersentuh program Pempov Jawa Barat.

Pasalnya, sambug Atta, jika sekolah negeri sudah menerima bantuan. Kemudian di guyur lagi dengan program Karawang Cerdas. Akan terjadi kesenjangan yang tinggi.

Dengan pelajar di sekolah swasta, yang tak terima program SPP gratis.

“Padahal, kontribusi anatara SMA/SMK negeri dan swasta. Untuk peningkatan SDM itu sama,” ujarnya.

Masih kata Atta, realita yang ada di lapangan. Tidak semua siswa yang sekolah di SMA/SMK swasta. Berasal dari kalangan keluarga yang mampu. Paling tidak, kata dia, anak-anak itulah yang berhak. Atas bantuan program Karawang Cerdas, dan harus menjadi prioritas.

“Di Karawang, sebanyak 45 ribu pelajar SMA/SMK negeri di bebaskan SPP-nya.

Jadi tak ada salahnya, kalau pelajar SMA/ SML swasta yang jumlahnya hanya 19 ribu, menjadi priortias program Karawang Cerdas,” jelasnya.

Anggota Dewan yang juga seorang Dokter itu mengatakan, sejatinya program Karawang Cerdas merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah anak.

Kemudian, sambung Atta, angka tersebutlah yang akan menjadi tolak ukur, keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Terutama, meningkatnya angka indek pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Karawang.

“Semoga Pemkab Karawang lebih cerdas dalam memilih, prioritas belanja ABPD. Karena program yang akurat, dan sasaran yang tepat. Akan mempercepat keberhasilan pembangunan,” imbuhnya. (Wyd)

DUKA Politis Partai PDIP Endang Habib Tutup Usia KARAWANG – Mantan Anggota DPRD Karawang periode 2014-2019, Endang Habib meninggal dunia di RS Dewi Sri Karawang, Rabu (30/10). Politisi asal partai PDI Perjuangan ini meninggal dunia diduga akibat penyakit jantung.

Menurut kabar dari pihak keluarga, almarhum dikabarkan memang memiliki riwayat penyakit jantung dalam beberapa tahun terakhir. Namun tetap tegar menjalani berbagai aktivitas. Sementara itu, menurut keterangan Sekertaris DPC PDI Perjuangan Natala Sumedha membenarkan, bahwa Endang Habib meninggal dunia pukul 09.30 WIB. “Ya betul pak endang Habib meninggal dunia hari ini pukul jam 9:30 waktu Indonesia bagian barat,” ujar Natala Sumedha kepada KBE. Ditambahkannya, melihat dari perjalanan waktu dan wajah sahabat kami, insya’ Allah husnul khotimah. Tapi mohon doanya rekan-rekan untuk almarhum. “Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ucapnya.

Mendengar kabar duka tersebut, anggota PDIP Karawang langsung bergantian menyambangi rumah duka Endang Habib untuk berbelasungkawa.

Salah satunya Taufik Ismail, yang datang untuk melihat jasad beliau sebelum dikebumikan.

“Saya mengucapkan duka yang mendalam kepada keluarga besar almarhum. Berterimakasih kepada bhakti beliau ke partai. Sekaligus sebagai anggota DPRD periode 2014-2019 fraksi PDI Perjuangan,” ungkapnya. (gie)

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

HASIL RAPAT : Foto bersama anggita DPRD Karawang Komisi lV usai melaksanakan rapat kerja.

Pantai Tanjung Baru Prioritas Disparbud KARAWANG – Pantai Tanjung Baru di kenal sebagai wisata air legendarsi.

Bahkan, di era kejayaannya. Wisata yang berada di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon itu. Sempat menjadi ikon kota pangkal perjuangan.

Namun, seiring berjalannya waktu. Pantai Tanjung Baru hang legendaris, ditinggalkan oleh wisatawan. Selain banyak destinasi serupa yang lebih bagus. Seperti PRPM Pasir Putih dan Wisata Bahari Tangkolak.

Buruknya infrastruktur menuju lokasi pantai. Hingga minimnya fasilitas penunjang wisata disana. Membuat wisatawan kabur dan meninggalkan Tanjung Baru.

Kondisi tersebut, membuat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Karawang. Kembali menjadikan Pantai Tanjung Baru, sebagai prioritas pembangunan. Untuk kembali menggenjot, pendapatan asli daerah (PAD), yang mu-

lai turun.

“Pertama kita akan fokus membangun infrastruktur yang baik di Pantai Tanjung Baru,” ujar Kadisparbud

Karawang, Okih Heryawan, belum lama ini.

Kata Okih, upaya tersebut dilakukan, sebagai pemerataan wisata di pesisir

Lapas Karawang Kini Dilengkapi Fasilitas Umum

PENGUMUMAN KEDUA

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah berikut benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta, terhadap debitor H.A. Muhamad Andrian, berupa : • 9 (Sembilan) bidang tanah dalam satu paket hamparan, terdiri dari 3 (Tiga) bidang tanah SHM No. 00542 luas 10.870M2, SHM No. 00543 luas 11.595M2, SHM No. 00545 luas 2.590M2, tercatat atas nama H.A Muhamad Andrian, dan 6 (Enam) bidang tanah SHM No. 00826 luas 2.635M2, SHM No. 00827 luas 2.635M2, SHM No. 00828 luas 2.635M2, SHM No. 00829 luas 2.535M2, SHM No. 00830 luas 2.600M2, SHM No. 00831 luas 2.540M2, tercatat atas nama Hajjah Nuraidah. Semua objek terletak di Jl. Syeh Quro, Kampung Rawa Sikut, Desa Telagamulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang Nilai Limit Rp. 11.700.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah), uang Jaminan Rp. 2.340.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) Lelang akan dilaksanakan pada : Hari : Kamis Tanggal : 14 November 2019 Batas Akhir Penawaran : 13.00 WIB (waktu server) Alamat Domain : https://www.lelang.go.id Tempat Lelang : KPKNL Purwakarta Jl. Siliwangi No. 9, Purwakarta Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran Syarat-syarat lelang : 1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-Auction) dengan metode penawaran tertutup (close bidding) menggunakan Aplikasi Lelang (e-Auction) yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id/.

Tata cara mengikuti lelang e-mail dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi le .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah : surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 le.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Purwakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. Kondisi tanah dan bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

5. Pelunasan pembayaran lelang,dan bea lelang (2%) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.

6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta.

7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika, Jl. Dewi Sartika No. 1,3,5 Bandung. Telp. No Telepon : 022- 4203666 atau kepada Sdr. Eko (HP : 081220885423) pada hari dan jam kerja.

NB: Hati-hati terhadap modus penipuan mengatasnamakan Pegawai KPKNL Purwakarta atau Karyawan PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika, segala urusan keterkaitan dengan lelang ini agar mendatangi KPKNL Purwakarta/Pemohon (sesuai alamat tersebut diatas).

Bandung, 31 Oktober 2019 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Dewi Sartika

Karawang. Pasalnya saat ini, sejumlah tempat wksata di pesisir sudah mulai menggeliat. Namun, kata Okih, wisata Pantai

Tanjung Baru tertinggal jauh. Masalah yang paling menonjol, kata dia, yaitu permasalahan akses jalan yang masih buruk.

“Ya, masalah utamanya adalah jalan yang masih jelek,” katanya.

Menanggapi hal itu, Camat Cilamaya Kulon, Basuki Rahmat mengatakan, setiap musim liburan, pantai Tanjung Baru selalu berhasil menyedot banyak wisatawan.

Basuki mengatakan, dengan wacana peningkatan infrastruktur yang dicanangkan Disparbud Karawang. Diharapkan mampu mengembalikan marwah Pantai Tanjung Baru. Sebagai wisata legendarsi di Karawang. “Apa lagi musim libur tahun baru, diprediksi mulai hujan. Pasti jalannya akan jelek lagi. Dan wisatawan memilih destinasi lain.

Harapannya rencana perbaikan jalannya di percepat.

Supaya banjir wisatawan lagi,” imbuhnya. (wyd)

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

PKK CIKALONG : Ibu-ibu PKK Desa Cikalong, Cilamaya Wetan, mengikuti rapat minggon desa.

Dana Revitalisasi Posyandu Cair KARAWANG – Jelang akhir tahun 2019. Ibu-ibu PKK di Kabupaten Karawang di guyur bonus melimpah.

Setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, kembali mengucurkan keran dana revitalisasi posyandu tahun ini.

Pendamping Kader Posyandu Kecamatan Cilamaya Wetan, Aep Saepudin mengatakan, dana revitalisasi posyandu akan kembali cair di akhir tahun 2019. Satu posyandu akan mendapat uang hadeudeuh dari Pemprov Jawa Barat, sebesar Rp. 1.750.000 untuk peningkatan kualitas dan mutu di Posyandu.

“Dana ini sebagai bentuk apresiasi dari Pemprov Jabar. Kepada para kades Posyandu, yang di isi ibu-

ibu PKK. Sebagai garda terdepan, pelayanan kesehatan masyarakat,” ungkap Aep di Rapat Minggon Desa Cikalong, Kecamatan Cilamaya Wetan, kemarin, (30/10).

Sebelumnya, kata Aep, dana revitalisasi posyandu di Kabupaten Karawang sempat tak cair selama tiga tahun. Penyebabnya, kata Aep, terjadi kesalahan administrasi. Antara pemkab dengan pemprov. “Tapi sekarang sudah bisa diterima lagi. Dan ibu-ibu PKK dituntut untuk progresif,” ujarnya.

Ketua PKK Desa Cikalong, Wastini Sumyati mengatakan, selama ini kegiatan ibu-ibu PKK di Posyandu terbilang cukup baik. Namun, kata dia, kegiatan

PKK di tingkat kecamatan maupun kabupaten masih kurang ada gregetnya.

“Perlu dilakukan inovasi, seperti program tambahan. Agar PKK ini bisa tetap eksis. Ini sebagai b a ha n ma su k a n u ntu k semuanya. Bahwa, ibuibu PKK di desa ini, perlu bimbingan langsung dari induknya,” imbunnya.

Lanjutnya, dengan guyuran anggran dari dana re v i t a l i s a s i p o s y a n d u .

Pihaknya optimis, kinerja dan peran ibu-ibu PKK di lapangan. Akan semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Dengan menerima intensif itu, kami harap bisa jadi pemicu dan motivasi para kades. Untuk bekerja lebih maksimal,” pungkasnya. (wyd)

KARAWANG – Pengunjung dan Tamu di Lapas Kelas II A Karawang boleh berlega hati. Pasalnya, dapat menjalankan ibadah shalat di lingkungan Lapas, karena Mushola yang diberi nama Al-Ikhlas yang didambahkan sejak lama akhirnya diresmikan, Rabu(30/10).

Peresmian sendiri tidak hanya Mushola saja, melainkan ruang tunggu kunjungan dan pemberian santunan anak yatim dengan disaksikan Kepala Imigrasi Karawang beserta jajarannya di Lapas Karawang usai upacara bersama Hari Dharma Karya Dhika 2019.

“Keluhan pengunjung dan tamu dengan keberadaan Mushola akhirnya terjawab.

Meski di Lapas Karawang ada Masjid, namun tidak bisa diakses karena area steril,” ujar Kalapas Karawang, Iskandar Basuki

kepada wartawan, kemarin.

Lanjut Iskandar, pembangunan mushola itu pun diakuinya tak lepas pula berkat para donatur yang ingin keberadaan Mushola ada di Lapas Karawang.

“Penyelesaian mushola ini sangkuriang dilakukan, dan anggarannya pun 46 Jutaan berasal dari para donatur yang ingin bantu. Karena jika ada punya niat yang baik, maka sumbangan pun datang dengan sendirinya,” paparnya.

Iskandar berharap fasilitas atau keberadaan mushola ini bukan hanya jadi hiasan saja tapi harus dimakmurkan dengan kehadiran masyarakat, pegawai dan lainnya untuk menjalankan ibadah sholat. “Semoga dengan keberadaan Mushola AlIkhlas ini dapat bermanfaat bagi khalayak orang nantinya,” pungkasnya. (rie)

6

Koran Kebanggaan Pelaku Bisnis

KAMIS, 31 OKTOBER 2019

ADVERTORIAL

Pemkab Karawang Jalin Kerjasama dengan LKBN Antara P E M R I N TA H A N K a b u p a t e n Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan penandatangan naskah Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara tentang Media Layanan Informasi Publik di Hotel Resinda, kemarin (30/10).

Penandatanganan naskah kerjasama dilakukan langsung Kepala Dinas Kominfo dan CEO Antara didampingi Asisten Pemerintahan, Asisten Pembangunan dan Asisten Administrasi Setda Kab. Karawang serta jajaran Diskominfo.

CEO Antara ,Darmadi mengatakan dalam perjanjian kerjasama antara Pemkab Karawang dengan LKBN Antara berupa pemasangan videotron berukuran 8x4 M yang rencana lokasinya di depan Ramayana.

LKBN Antara sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang media pihaknya memiliki kewajiban dalam menyampaikan informasi kepada publik dan sekaligus meredam penyebaran informasi hoaks. “Kerjasama ini sesuai dengan peran LKBN Antara yang bertujuan agar masyarakat dapat memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya .

Di samping itu, fasilitas videotron dapat menyajikan informasi publik, khususnya informasi pelayanan pemerintah daerah. Asisten Pemerintahan Setda Pemkab Karawang, Samsuri mengatakan, kerjasama dengan LKBN Antara tentang Media Layanan

Informasi Publik berupa pemasangan videotron di Karawang bisa memberikan informasi bagi perkembangan kemajuan daerah. Pasalnya, penyajian informasi prodak hukum dan wisata misalnya belum tersampaikan secara luas .

“Dengan terciptanya kerjasama ini,diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi, termasuk potensi yang ada di Kabupaten Karawang,”ujar Samsuri.

Ia menambahkan, melalui Perjanjian Kerjasama ini dapat meningkatkan informasi yang tidak sampai ke masyarakat luas bisa tersampaikan dengan baik . Dan ini akan sangat membantu semua Perangkat Daerah yang memiliki program atau kegiatan dan kemudian tersampaikan ke masyarakat luas dapat meningkatkan kepuasan lebih bagi pemerintah .

Melalui kerjasama ini ,pihaknya meminta kinerja Diskominfo lebih ditingkatkan .”Diskominfo ini menjadi trending topik, karena menjadi corongnya pemerintah,” ujarnya. (diskominfo)

Diskominfo

MoU: Pemerintahan Kabupaten Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan penandatangan naskah Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara tentang Media Layanan Informasi Publik di Hotel Resinda, kemarin (30/10).

TELKOMSEL saat ini gencar memperkenalkan

sebagai

My Gigabytes!” yang diluncurkan sejak awal

*363#,

program paket kuota internet OMG! Atau “Oh bulan Oktober 2019. Program tematik ini

diluncurkan demi meningkatkan kenyamanan, kemudahan, serta menghemat biaya bagi pelanggan

yang

sehari-harinya

berikut:

paket

internet

perdana

Saat ini di wilayah Karawang Bekasi, jumlah

aplikasi

paket kuota internet OMG! sekitar 1.3 juta

Telkomsel, paket internet regular bulanan di paket

MyTelkomsel Telkomsel.

#KuotaKeluarga

dan

voucher

di

fisik

internet

selalu

General Manager Consumer Sales Region

disertai beberapa paket layanan video seperti

mengatakan, “Telkomsel akan memanjakan

mengakses Youtube, Facebook & Instagram HOOQ, VIU, Maxstream dan iFlix.

Paket kuota OMG! ini merupakan bentuk

komitmen Telkomsel untuk mengedepankan kenyamanan

dan

kesetiaan

pelanggan

terhadap produk layanannya sekaligus bukti nyata dalam menghadirkan ekosistem digital yang kian terjangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat. Pelanggan dapat mengaktifkan kuota OMG! melalui beberapa aktivasi paket

Eastern

Jabotabek

Telkomsel

Badar

seluruh pelanggan yang berada di wilayah

pelanggan yang sudah melakukan aktivasi pelanggan dari total pelanggan 4.2 juta di wilayah Karawang Bekasi yang menandakan

bahwa program yang baru berjalan satu bulan

ini disambut dengan penuh antusias oleh

pelanggan Telkomsel di wilayah Karawang, Bekasi, Cikarang dan Purwakarta.

Banten seperti Tangerang Selatan, Tangerang,

Dengan

hal

pelosok Karawang Bekasi, Telkomsel akan

Serang, Cilegon, Pandeglang dan Lebak dalam kemudahan

dan

kenyamanan

untuk

mengakses Youtube dan media sosial. Kami berharap berkembangnya dunia digital juga

dapat dimanfaatkan sampai dengan pelosok

pedesaan dimana akan menumbuhkan industri kreatif sehingga produk produk dari pedesaan lebih mudah dijual di media sosial”.

dukungan

2.106

BTS

(Base

Transceiver Station) yang tersebar hingga ke terus

mengembangkan

dan

mendorong

pemanfaatan ekosistem digital ke tengah

masyarakat di segala lapisan untuk dapat

menikmati beragam solusi komunikasi terbaik, sehingga mampu menjadi enabler untuk terus bergerak maju, #AkselerasikanNegeRI.

KAMIS, 31 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

Ini Perkiraan Tarif Tol Layang Cikampek 2 JAKARTA- Dalam waktu dekat tol layang terpanjang di ruas Jakarta-Cikampek (Japek) atau elevated II siap beroperasi. PT Jasa Marga (Persero) Tbk, menargetkan akhir November 2019 bisa digunakan sehingga saat liburan Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga bisa menikmatinya.

Sebelumnya tarif yang diusulkan pada Jalan Tol Layang Japek II besarannya sekitar Rp 1.700 hingga Rp 2.000 per kilometernya

(Km).

Dngan begitu, artinya untuk rute terjauh dari Cikunir sampai Karawang Barat, besaran ongkos yang harus dikeluarkan pengguna jalan antara Rp 61.000 sampai Rp 72.000. Namun menurut Direktur Utama Jasa Marga Jalan Layang Cikampek Djoko Dwijono, bila berdasarkan dokumen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) tarif Tol Jakarta-Cikampek II ini diusulkan sebesar Rp 1.250 per kilometer (km).

Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated)(PT Waskita Karya (Persero) Tbk).

“PPJT-nya itu Rp 1.250 per kilometer. Ini kami lagi pembahasan alot, karena masingmasing harus tercapai tujuannya, baik Jasa Marga dan pemerintah yang mewakili masyarakat,” kata Djoko.

Bila benar demikian, artinya total ongkos yang dikeluarkan pengguna tol layang bisa lebih murah, yakni sekitar Rp 45.000 sepanjang 36,4 km. (red)

Pemkab Kedodoran .... dari halaman 1 Jabatan Dirutnya, masih banyak kok pejabat yang kompeten,” tegas Askun kepada KBE, Rabu (30/10).

Dikatakannya, dirinya menyesalkan pernyataan Dirut RSUD Karawang, yang berkapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengenai gagalnya dibangun gedung maternitas “Eh setelah adanya rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Karawang, ada pernyataan Dirut RSUD Karawang yang kontradiktif.

Segala ngomong Karawang sudah kurang begitu membutuhkan gedung Maternitas lah!,” ujarnya.

Menurut Askun, jawaban tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pimpinan dan pejabat publik. Serta tidak adanya perencanaan dan persiapan yang matang sebelumnya.

“Kok jawabannya sudah kayak anak SD saja? Yang namanya anggaran ketika sudah di gulirkan, biasanya pihak penerima sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesiapan waktu untuk merealisasi serapan anggaran. Kalau sudah seperti ini kan jadi raib anggaran dari Pemprov Jabar,” ucapnya.

Menurut Askun, pernyataan yang dilontarkan Dirut RSUD seperti upaya untuk menutupi kelemahannya yang tidak dapat memanfaatkan bantuan dana hibah dari Pemprov.

“Kalau sudah begini, belum tentu uang sebesar itu, bisa di alokasikan kembali untuk Karawang,” tuturnya.

Terlepas dari itu semua, yang perlu di pastikan, adalah soal Satuan Kerja (Satker) yang menerima dana hibah tersebut, RSUD langsung atau melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), “Karena RSUD Karawang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sudah mandiri, di mana Direktur RSUD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.”,ujarnya

Masih kata Askun, ada 2 pihak yang paling berperan, yakni PPK dan PA. Tetapi, PA adalah pihak yg paling bertanggung jawab, bilamana ada permasalahan antara Kelompok Kerja (Pokja) dan PPK yang berakibat PPK tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Keputusan final ada di PA. Itu tertuang dalam Pasal 17 Ayat 2 Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya “Pokja setelah selesai melaksanakan lelang, kemudian membuat berita acara hasil lelang dan menyerahkan kepada PPK dan Kepala Pokja, PPK dapat menolak hasil lelang karena alasan yang penting dan krusial, “ ungkapnya.

“Nah, ini pasca di gulirkannya anggaran dari Pemprov Jabar. Apa kah PA tidak mengukur persoalan waktu terlebih dahulu, dan kenapa tidak mereview DED. Kalau memang alasan batalnya kontrak karena faktor keterbatasan waktu serta masih menggunakan DED Tahun 2015,” jelasnya.

Seharusnya, lanjut Askun, Dirut selaku PA, mempertimbangkan aspek – aspek tersebut begitu di gulirkannya anggaran. Bukan malah langsung tunjuk PPK dan langsung laksanakan lelang “Sehingga akhirnya muncul dugaan dugaan dan spekulasi tertentu. Coba tuh lihat Sosial Media yang pada akhirnya, banyak pihak menduga kuat, pembatalan kontrak di karenakan, pengusaha yang dekat dengan Bupati kalah. Iya kalau benar, kalau tidak benar kan kasihan Bupati,” pungkasnya. views: 1.674 Sementara, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Rahayu Agustina mendesak juga Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengevaluasi para pejabat RSUD Karawang yang dinilai tidak mampu bekerja.

Kata Sri, gagalnya proyek pembangunan Gedung Maternitas untuk ibu hamil sebesar Rp18 miliar dari bantuan provinsi merupakan bukti

ketidakmampuan pejabat RSUD mengelola uang negara.

“Ini konyol, masak tidak bisa menyerap bantuan dari provinsi sebesar Rp 18 miliar untuk kepentingan ibu hamil. Alasan karena waktunya mendesak itu tidak mungkin karena itu sudah direncanakan sebelumnya.

Apalagi bantuan provinsi yang lebih besar dari itu bisa dilaksanakan oleh kabupaten lain, masak Karawang tidak bisa. Mereka itu kerja untuk melayani masyarakat, kalau tidak bisa ya mundur, atau bupati harus copot mereka yang tidak mau kerja,” kata Sri. Sri Rahayu yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Karawang dan Purwakarta ini sangat menyesalkan karena manajemen RSUD tidak mampu mengelola bantuan dari provinsi dengan baik.

Dia menilai ada sesuatu yang harus diungkap kenapa terjadi gagal kontrak. “Itu harus diusut karena pemenang lelang sudah ada kok sampai gagal. Kalau alasan masalah waktu yang mepet itu tidak masuk akal karena rencana pembangunan ini sudah disiapkan dengan matang, baru bantuan ini turun,” katanya.

Sri Rahayu mengatakan, dia sangat yakin bupati tidak mengetahui secara persis kenapa sampai terjadi gagal kontrak. Dia menduga ada sesuatu yang ditutupi oleh jajaran RSUD hingga terjadi gagal kontrak. Sri mengatakan, pembangunan G edung Maternitas sangat penting untuk melayani ibu hamil dan menjadi kebutuhan ma s ya ra k at Ka rawa ng.

“Jadi bohong kalau ada pejabat RSUD bilang gagalnya pembangunan gedung Maternitas tidak berdampak, ya pasti a d a d a m p a k nya u nt u k masyarakat khususnya ibu hamil. Harusnya kita punya gedung itu tapi gagal karena ketidakmampuan pejabatnya,” kata Sri. (gie/ rie/shn)

hun ini honorer tidak mendapatkan formasi khusus.

Mereka bisa ikut tes jalur umum.

Pemerintah memang menyiapkan formasi khusus CPNS tetapi untuk cumlaude, diaspora, disabilitas pada instansi pusat dan daerah, formasi putra-putri Papua, serta formasi lainnya yang bersifat strategis pada instansi pusat.

“Yang usia 35 tahun ke atas bisa ikut tes PPPK tetapi kan tahun ini tidak dibuka. Jadi sabar saja dulu

sembari menunggu kebijakan baru” ucapnya.

Pada Febr uar i 2019, pemerintah membuka lowongan PPPK tahap I sebanyak 75 ribu orang khusus honorer K2. Sayangnya, sekira 25 ribuan tidak lulus tes karena nilainya di bawah passing grade.

Namun, hingga akhir Oktober ini, nasib 50 ribuan honorer K2 yang lulus tes PPPK belum jelas dengan alasan terkendala dana dan belum terbitnya Perpres tentang jabatan PPPK. (red)

Tahun Ini .... dari halaman 1 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rabu (30/10).

Meski tidak ada rekrutmen PPPK tahap II, lanjut Bima, masih ada kesempatan bagi honorer yang usianya di bawah 35 tahun untuk ikut seleksi CPNS. Mengingat formasi yang disiapkan tahun ini cukup banyak.

Namun, berbeda dengan rekrutmen CPNS 2018, ta-

7

Limbah Beracun Dibuang Sembarang ... dari halaman 1 dan tak boleh dibuang sembarangan. “ Ka m i ma s i k l a ku k a n penyelidikan awal itu untuk mengungkap asal limbah beracun lumpur endapan kolam penampung limbah. Di sekitar T K P t e rc i u m b au ya n g sa ngat m e nye ngat da n

bila dihirup lebih lama akan terasa pusing,” ungkapnya.

Bimantoro mengatakan, diduga kuat, limbah sengaja d i ku b u r d i d a l a m tanah untuk menghindari kewajiban mengelola l i mb a h B 3 ya ng d i atu r dalam undang-undang.

Dikubur di bawah tanah untuk menyamarkan

dari masyarakat atau pun petugas agar tak terlihat.

“Limbah ini sudah dua hari di sini. Warga kami melihat lima truk membuang lumpur. Awalnya mereka menyangka bukan limbah tapi karena bau menyengat mereka lapor,” kata Edi Hartono, Kepala D e s a D a raw o l o n g s aat

ditemui di TKP. Edi menuturkan, sekitar 5 truk membawa limbah tiba sekira pukul tujuh malam pada 28 Oktober. “Siang harinya, sejumlah orang tak dikenal menimbun limbah itu menggunakan tanah. Warga yang curiga lalu melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Karawang,” pungkas Edi. (rie)

Biar internal desa saja yang siapkan apa yang di mau masyarakat,” ujar Euis.

Salah seorang pengelola e-warung, Abdulrohman mengatakan, selama program BPNT di tangani oleh suplayer dari desa. Hampir tidak pernah ada komplain dari masyarakat.

Namun, setelah dua bulan program ini di akusisis Bulog. Gelombang protes terus berdatangan. Mengingat buruknya kualitas beras yang mereka terima.

“Kalau pemerintah desa, sudah pasti tau apa yang masyarakatnya mau. Jadi, lebih bagus kaya dulu.

Tidak seperti sekarang,” keluhnya.

Salah seorang KPM program BPNT di Desa Rawagempol Wetan, Jaja menjelaskan, secara kasat mata, beras BPNT dari Bulog memang putih bersih.

Layaknya beras premium, kata Jaja, beras BPNT dari Bulog tidak berkutu dan tidak bau. Namun, saat di masak. Cita rasa nasi khas Indonesia tidak bisa di kecap. Bahkan, beras premium itu, jauh dari kata pulen.

“Berasnya mah bagus pak.

Putih, bersih tidak berbau.

Tapi rasanya aneh, gak enak,” katanya.

Ha l s e na da d i u ngkap warga lain, Wawan Owen.

Menurutnya, kualitas BPNT dari suplayer desa dengan beras dari Bulog, terasa sangat jauh.

Kata Wawan, beras dari Bulog, saat dimakan seperti tak ada rasa nasinya.

Selain itu, berasnya juga buyar tidak pulen. “Kami harap pemerintah, kembalikan lagi BPNT seperti dulu.

Kami tidak doyan makan beras impor seperti ini,” imbuhnya. (wyd)

pihak rekanan datang ke sekolah dan mengatakan d a n b e r s e d i a m e re hab yang tidak layak akan diganti. Tapi buktinya saat pengerjaan banyak yang tidak diganti.

Keinginan dari para guru waktu itu genteng diturunkan semua agar terlihat apa saja yang masih bisa dipakai dan yang perlu diganti. Tapi kenyataannya tidak dilakukan, ini bisa lihat sendiri seperti apa pekerjaannya sekarang.

“ Kami dar i pihak sekolah menginginkan pembangunan rehab ini bagus dan baik agar saat digunakan proses belajar mengajar juga nyaman,” ujar salah seorang guru.

Sementara Kusnadi, Bagian Sarana Kor wilcam Bidik Pedes saat dikonfirmasi tidak bisa menjelaskan banyak karena pekerjaannya melalui Dinas PUPR. “Silahkan ditanyakan langsung ke dinas terkait,” ucapnya. (shn/jis)

pleno Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Idham bersyukur telah menyelesaikan rangkaian fit and proper test dan terpilih secara aklamasi.

“Alhamdulillah wa syukurillah, hasil yang tadi telah diputuskan secara aklamasi menetapkan saya untuk melanjutkan kepemimpinan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berikutnya,” kata Idham seusai rapat pleno.

Komisi III DPR Aklamasi Setujui Komjen Idham Azis sebagai Calon Kapolri Idham mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pria yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri itu juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan amanah dan kepercayaan kepada dirinya melaksanakan tugas sebagai Kapolri.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan tugas

ini,” ujar dia.

“Kepada seluruh masyarakat Indonesia dan saya juga mohon doa restu untuk bisa melaksanakan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Idham.

Terkait pengganti posisinya sebagai Kepala Bareskrim Polri, Idham mengatakan, pihaknya akan segera menunjuk nama baru.

“Saya nanti begitu dilantik (Kapolri), saya akan menunjuk kabareskrim yang baru. Insya Allah hari Jumat nanti (penunjukan kabareskrim baru),” kata dia.

DPR resmi menyetujui Komjen Idham Azis sebagai calon Kapolri secara aklamasi. Persetujuan itu diberikan seusai Idham menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR. Atas persetujuan itu, Komisi III akan segera mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat paripurna pengesahan kapolr i terpilih.

Adapun rapat paripurna rencananya digelar Kamis (31/10/2019) ini. (*)

Kualitas Jelek, Beras BPNT .... dari halaman 1 untuk BPNT harus kualitas premium.

Selain itu, Bulog juga harus menyerap beras petani lokal agar harga jual gabah tak fluktuatif. Terakhir, ketersediaan stok beras BPNT harus memadai.

“Tapi sekarang masyarakat mengeluh lagi. Katanya berasnya jelek lagi. Putih sih, tapi buyar gitu. Jangan-jangan ini beras impor,” ungkap Udin, kepada KBE, kemarin, (30/10).

Sesuai kesepakatan, lanjutnya, masyarakat yang menerima beras BPNT dengan kualitas buruk segera kembalikan berasnya pada e-warung. Untuk dikembalikan dan ditukar dengan beras yang sesuai sampel yang dibawa saat rapat kesepakatan.

“Masyarakat keberatan.

Banyak yang melapor. Katanya, berasa makan beras impor dari Vietnam,” tukasnya.

Masih kata Udin, kesepakatan yang dilakukan Bulog sudah mengecewakan APDESI yang telah percaya sepenuhnya. Pada janji mereka dalam menyediakan kualitas beras premium akan layak konsumsi.

“Tolong pada masyarakat jangan hanya mengeluh.

Kalau berasnya tidak enak, k e m b a l i k a n s aja k e e warung,” tegasnya.

Hal senada dikatakan, Pjs Kepala Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Euis Herawati. Menurut Euis, saking buruknya beras BPNT dari Bulog warga penerima bantuan ramai-ramai protes ke e-warung.

“Kalau berasnya kaya begitu mah, mending dikembalikan saja seperti dulu.

Rehab Sekolah Dikerjakan .... dari halaman 1 Pantauan KBE, pembangunan rehab gedung SDN Jatimulya I yang sumber dana dari APBD 2019, melalui Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) itu menelan biaya sebesar Rp.198.490.000 dengan pelaksanaan 90 hari kalender terhitung 23 September s/d 20 Desember 2019.

Dikerjakan rekanan dari CV. Amanda Resa, rehab sekolah ini dinilai tidak sesuai, karena ditemukannya kayu

kaso dan reng yang tidak diganti. Padahal kayu tersebut sudah tidak layak dan lapuk dimakan rayap, tapi masih terpasang dan dibiarkan.

Sedangkan yang di ruang kelas sudah dipasang plafon jadi tidak terlihat. Dicurigai sama banyak kayu yang tidak layak masih terpasang dan tidak diganti. Apakah ada pengawasan dari pihak terkait, atau memang tutup mata?

Pihak Sekolah dan para guru saat ditemui mengatakan sebelumnya dari

Istri Diminta Urus Dapur .... dari halaman 1 hari digosok, dikerubungi, perasaan main juga,” kata Herman di lokasi.

Menurut politikus PDIP itu, orang-orang yang mengerubungi keluarga Kapolri biasanya untuk mendapatkan jabatan strategis di kepolisian. Namun tidak sedikit yang datang ke istri Kapolri untuk menjelekkan orang lain.

“Saya tahu di kalangan istri polisi gosip dan isu lebih cepat dari WhatsApp. Hal yang disampaikan pasti terjadi pada Ibu. Ibu dikerubungi dikasih masukan. Apa kiat Ibu?” tanya Herman kepada Fitri.

Istri Idham Azis, Fitri Handari mengaku, dirinya tidak pernah ikut campur urusan sang suami.

“Bapak punya strategi sendiri urus kepolisian. Saya tidak perlu cawe-cawe. Hobi saya olah raga. Biasanya orang yang hobi olah raga lebih sportif,” ujar Fitri.

Idham Azis pun menambahkan, dirinya selalu menekankan kepada istrinya untuk fokus mengurus rumah tangga.

General Manager: Tohiri Alam.

Deputy General Manager: Hayatullah.

Pimpinan Perusahaan: Tohiri Alam.

Pimpinan Redaksi: Hayatullah.

Wakil Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Yogie S, Toyib, Wahyudi.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Agus Nuryadin, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Subang: Feri Kosasih, Tomi Prayoga.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil. EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Keuangan/Administrasi: Dewi Megawarti (Koordinator), Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Iin. Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

“Kamu urusnya di dapur, sumur, sama kasur saja.

Kalau tidak pakai prinsip itu, lama-lama istri bisa jadi bintang empat setengah,” ucap Idham Azis.

Jenderal bintang tiga itu menegaskan, dirinya akan bersikap profesional saat menjabat Kapolri nanti.

“Saya betul-betul tegas untuk itu. Bapak cari track record, percaya kalau urusan ini tegak lurus. Anak saya pernah ditilang saya bilang tangkap dan proses,” ujar Idham.

Mendengar pernyataan dari Idham dan keluarga, Herman Herry mengaku terkesan.

“Terus terang Pak Idham, sepengalaman saya melakukan uji kelayakan. Baru kali ini ada calon kapolri yang membeberkan pakta integrtitas keluarga. Saya kira uji kelayakan di DPR cuma formalitas aja. Integritas pribadi itu yang menentukan,” katanya.

Sementara kemarin, Komisi III DPR menyepakati Komjen (Pol) Idham Azis menjadi Kepala Polri.

Keputusan itu diambil secara aklamasi dalam rapat

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Jalan Kasuari IX Blok O Nomor 52 Perum Cikarang Baru, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Telp. (021) 89840853. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksicikarangekspres@gmail.com, email iklan:cikarangekspres@ gmail.com.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KAMIS, 31 OKTOBER 2019

PILKADES SERENTAK

8

Semangat Baru Purwakarta

Belanja Langsung 968,6 M Pegawai 48, 4 M, Barang dan Jasa 561.8 M

Pemkab Siapkan Rp 7,9 M PURWAKARTA- Pemkab Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyiapkan anggaran Rp7,9 miliar untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020 mendatang.

Kepala DPMD Kabupaten Purwakarta, Panda Dinata mengatakan, anggaran tersebut berasal dari bantuan keuangan (bankeu) yang akan langsung masuk ke desa dan ke panitia Pilkades, tidak melalui DPMD. Sementara, jumlah desa yang akan menggelar Pilkades sebanyak 83 desa tersebar di 17 kecamatan, tahapan dimulai awal tahun 2020 mendatang.

“Setiap hak pilih dianggarkan sebesar Rp 25.000, kami mencatat ada sebanyak 299.125 hak pilih yang tersebar di 83 desa. Jadi anggaran Rp 7,9 miliar itu untuk biaya penunjang Pilkades secara keseluruhan,” ungkap Panda.

Panda mengaku tanggal dan bulan pelaksanaan Pilkades pada 2020 mendatang hingga hari ini belum ada kepastian.

Menurutnya, hal itu hak prerogratif Anne Ratna Mustika selaku Bupati Purwakarta. Namun, lanjut Panda sejauh ini pimpinan DPRD Purwakarta setuju jika Pilkades dilaksanakan pada 2020 dengan pertimbangan tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemberangkatan ibadah haji.

“Kami menunggu intruksi bupati untuk pelaksanaannya, kemarin sudah dibahas dengan DPRD dan memberikan bahan pertimbangan kalau bisa sebelum atau setelah hajian karena dikhawatirkan ada calon yang menjadi jemaah haji,” pungkasnya.

Panda mengatakan, ada dua kecamatan yang paling banyak akan menggelar Pilkades serentak pada 2020 mendatang, yaitu Kecamatan Plered dan Kecamatan Bungursari.

Sementara paling sedikit yaitu di Kecamatan Purwakarta Kota ada satu desa, yaitu Desa Citalang dengan hak pilih sebanyak 7.514 pemilih. “Kecamatan lain ada yang empat,tujuh dan delapan desa,”ujar Panda. (san)

TMMD

PURWAKARTA- Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2020, yang dibahas antara Badan Anggaran DPRD Purwakarta dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Diharapkan pembahasan ini dapat mencerminkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan terukur, serta berpihak kepada kepentingan publik.

Harapan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi, dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Nota Kesepakatan/Bersama Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, Selasa (29/10) malam.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Wakil Ketua DPRD Warseno, unsur Forkompimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) H. Yus Permana, Sekretaris DPRD (Sekwan) Drs. H. Suhandi, Kabag Rapat dan Risalah Dicky Darmawan, para kepala perangkat daerah dan jajarannya, serta sejumlah pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD. R a n c a n g a n K UA d a n PPAS ini, terang H. Ahmad Sanusi, berdasarkan Permendagri No. 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, khususnya Pasal 2 ayat (1) penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD, Kebijakan Penyusunan APBD,

Teknis Penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.

Ia menambahkan, Bupati telah menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD, melalui surat No: 903/2128/BAPEDA/2019 tanggal 3 Juli 2019 lalu.

Selanjutnya, kata Ahmad Sanusi, rancangan tersebut dibahas oleh DPRD (Badan Anggaran) bers a m a TA P D, p e n y e l a rasan bersama melalui rapat gabungan Komisi, selanjutnya Pengambilan Keputusan Nota Kesepakatan/Bersama dalam rapat paripurna ini.

“Kesepakatan ini dituangkan dalam dua Nota Kesepakatan Bersama, terdiri dari Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020,” jelasnya Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Warseno dalam laporannya menyampaikan, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD telah melakukan pembahasan Rancangan

KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, baik dalam rapat internal, maupun dengan TAPD, serta perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.

Hasilnya, lanjutnya, dibahas lebih lanjut dalam rapatrapat DPRD. Ia menerangkan, rincian proyeksi APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Daerah yaitu meliputi PAD sebesar Rp. 489.102.380.154,Dana Perimbangan Rp. 1.276.672.087.000,-, Lain-Lain pendapatan daerah yang sah Rp. 508.262.578.609,Sedangkan Belanja Daerah meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar 1.418.298.349.000,-. terdiri dari belanja pegawai Rp.1.418.298.349.000,- belanja hibah Rp. 35.581.650.000,-belanja bantuan sosial Rp. 5.000.000.000,- belanja bagi hasil kepada provinsi/ kab dan pemerintahan Rp. 53.040.294.000,- belanja bantuan keuangan Rp. 290.743.425.000,- belanja tidak terduga Rp. 500.000.000,-

Belanja Langsung sebesar Rp. 968.689.621.000,- terdiri dari belanja pegawai Rp. 48.434.481.000,- belanja barang dan jasa Rp. 561.839.980.000,- belanja modal Rp. 358.415.160.000,Jumlah belanja dalam kesepakatan KUA-PPAS Rp. 2.386.987.970.000,Pembiayaan Daerah – penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 67.000.000.000,- yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SILPA) sebagaimana tercantum dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2019.

Pengeluaran pembiayaan – pada pos pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 11.000.000.000,- terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 10.000.000.000 dan pembiayaan pokok hutang sebesar Rp. 1.000.000.000,Pembiayaan neto sebesar Rp. 56.000.000.000,- Dan setelah dilakukan pembahasan Badan Angga-

ran DPRD dan perangkat daerah serta TAPD, maka terjadi defisit sebesar Rp. 56.950.94.237,Pada penutup rapat paripurna H. Ahmad Sanusi menegaskan, menjadi sangat wajar jika kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada KUA dirumuskan dalam kebijakan yang terukur, efektif dan efisien. Pasalnya, sesuai Permendagri No. 33/2019 bahwa prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan kepada kebutuhan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan.

Pada akhir rapat paripurna, Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi dan Bupati Purwakarta Hj. Anne Ratna Mustika, menandatangani Nota Kesepakatan/Bersama KUA dan PPAS, disaksikan semua yang hadir di ruang rapat paripurna tersebut. (san)

Minimalisir Alih Fungsi Lahan

MERIAH: Acara penutupan TMMD ke 106 Kodim 0619/Purwakarta digelar di Lapangan Desa Cisaat Kecamatan Campaka.

Acara Penutupan Dipenuhi Warga PURWAKARTA- Penutupan Program TMMD ke 106 Kodim 0619/Purwakarta digelar di Lapangan Desa Cisaat Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Rabu (30/10/ 2019 ).

Warga antusias membanjiri lokasi sejak pagi sampai akhir acara. Antusiasme warga sangat terlihat dari ramainya mereka memadati lapangan. Tidak seperti biasanya, kegiatan tersebut juga dimeriahkan penampilan tarian sajojo yang mana pesertanya merupakan warga Papua yang berdomisili di Purwakarta .

Para penari tersebut merupakan siswa/i SMK Tunas Mutiara Purwakarta dan mereka menyampaikan sangat senang diikutsertakan untuk memeriahkan acara. (san)

PURWAKARTA- Kabupaten Purwakarta, saat ini menjadi salah satu daerah berkembang di Jawa Barat.

Selama ini banyak investor yang masuk ke wilayah tersebut untuk mengembangkan sebuah perusahaan di bidang industri, ritel atau property.

Menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi lahan produktif yang tersisa. Seperti lahan pertanian yang selama ini menjadi salah satu perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menyadari hal tersebut. Atas dasar itu pula, pihaknya mengeluarkan kebijakan tegas guna melindungi lahan pertanian yang masih tersisa ini.

Salah satu caranya, yakni memperketat izin pemban-

gunan perumahan baru di Purwakarta. “ Ka m i a ku i , s e m a k i n berkembangnya wilayah, maka alih fungsi lahan pun semakin menghantui.

Ini yang harus kami antisipasi,” ujar Anne, Rabu (30/10/2019).

Anne menjelaskan, dari data yang ada di dinas terkait luasan sawah baku di wilayahnya mencapai 18 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, 10 ribu hektarenya merupakan sawah irigasi teknis dan 8.000 hektare di antaranya merupakan sawah tadah hujan.

Ia pun menegaskan, kedepannya lahan-lahan produktif ini tidak boleh beralih fungsi dengan alasan apapun. Pihaknya, akan menguatkan komitmen dengan para pemilik lahan, supaya tak terlalu mudah menjual lahan pertanian mereka.

“Kalau dijual, nanti kami akan memintai keterangan kepada pembelinya itu kegunaan lahan tersebut selanjutnya untuk apa.

Kalau untuk industry atau perumahan, kami tak akan izinkan,” Tegasnya.

Bupati yang akrab disapa Ambu Anne mengaku, pihaknya harus mengintervensi guna mempertahankan lahan produktif tersebut. Hal ini, juga bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian.

Saat ini pemkab telah menetapkan lahan pertanian di empat kecamatan menjadi wilayah yang terlarang atau zona merah untuk alih fungsi lahan. Seperti Kecamatan Babakan Cikao, Bungursari, Cempaka dan Cibatu.

“Di empat kecamatan ini sudah kami tandai, tidak boleh ada satu jengkal pun lahan pertanian p ro d u kti f ya ng b e ra li h

LINDUNGI: Bupati Anne Ratna Mustika menyadari ancaman alih fungsi lahan dan pihaknya akan mengeluarkan kebijakan tegas guna melindungi lahan pertanian yang masih tersisa.

fungsi,” tegas dia.

Upaya lainnya, yaitu dengan terus mendorong dan memberikan motivasi kepada para petani melalui berbagai bantuan.

Ia juga mengatakan, bahwa tahun depan pemkab

berencana menggelar sebuah event menarik sebagai upaya mengajak kaum milenial supaya tertarik sektor pertanian.

“Tahun depan ada event, biar generasi muda kita tertarik bertani,” katanya. (san)

Sebagian Besar Sudah Usia Lanjut, Purwakarta Krisis Regenerasi Petani PURWAKARTA- Petani berusia lanjut diperkirakan mencapai 90 persen dari keseluruhan petani di Kabupaten Purwakarta.

Karena itu, pemerintah daerah s e te mpat m e n dorong regenerasi petani melalui pemberian bantuan alat mesin pertanian dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta Agus Rachlan mengakui usia yang semakin tua akan mengurangi produktivitas petani. “Idealnya semakin muda, semakin semangat, energinya banyak menjadi semakin banyak (hasil produksinya),” ujarnya.

D i d a e ra h n y a, p e t a n i berusia 50 tahun ke atas diperkirakan jauh lebih banyak dibandingkan

d e nga n p e t a n i b e r u s ia mu d a a nt a ra 2 0 - 3 0 t ahun. Namun, perhitungan t e r s e b u t d i a ku i b e l u m terperinci sesuai nama dan alamat para petani di lapangan.

A g u s m e m p e r k i ra k a n jumlah keseluruhan petani di daerahnya saat ini sekitar 30 ribu orang.

Jumlah tersebut dinilai berkurang dari waktu ke waktu karena banyak di antara petani yang sudah tidak kuat bertani karena semakin tua dan meninggal dunia.

Sementara itu, bantuan pemerintah pusat untuk sektor pertanian di Kabupaten Purwakarta terus bertambah. “Selain benih dan pupuk, petani juga mendapatkan bantuan seperti traktor sebanyak lima unit,

15 pompa air dan cultivator atau alat penggarap khusus lahan kering sebanyak 17 unit,” tutur Agus.

Bila dijumlahkan sejak beberapa tahun lalu, jumlah bantuan tersebut mencapai 281 unit traktor.

Sedangkan untuk pompa air berjumlah 238 unit dan cultivator sebanyak 31 unit. Agus memastikan seluruh bantuan tersebut langsung dibagikan kepada para petani yang membutuhkan.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produksi pertanian lokal.

“Kami juga berharap, bantuan itu bisa mendorong generasi muda bisa kembali tertarik di sektor per-

tanian,” katanya.

S elain memanfaatkan bantuan tersebut, pemerintah daerahnya juga mendorong para petani untuk mengolah pupuk organik dari bahan sampah rumah tangga. Hasil produksi pupuk nantinya tidak hanya untuk digunakan pribadi tapi juga dapat dijual ke masyarakat sekitar.

B eb e rap a t a hu n l a l u , Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mencoba melibatkan kaum perempuan dalam pertanian. Menurut data pada 2017 lalu jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) mencapai 17 persen dari 558.766 kelompok tani atau sekitar 23.601 KWT. (san*)