Karawang Bekasi Ekspres, 2 Maret 2023

Karawang. Kiriman kardus itu dikirim oleh seorang pria tidak dikenal siang pukul 13.00 WIB kemarin (1/3).

SOROT

Bunuh Diri ‘Boongan’ RS Lira Medika

KARAWANG- Rumah Sakit Lira Medika-Lamaran disinyali telah melakukan kesalahan administrasi fatal terhadap salah satu pasiennya Ketika salah satu pasiennya meninggal dunia dalam kondisi perawatan, tetapi tiba-tiba dinyatakan mati ‘bunuh diri’ dalam keterangan Surat Kematian yang dikeluarkan RS Lira Medika.

Atas kecerobohan rumah sakit ini, ahli waris Zaenal Mustofa dari keluarga almarhum pasien atas nama Ibu Armina memberikan Surat Kuasa No. 7/ SK. Pid/AA-APH/II/2023, kepada Kantor Hukum Asep Agustian SH. MH.

Gary Gagarin Tim Kuasa Hukum dari Ahli Waris Almarhum Ibu Armina mengatakan, almarhum merupakan pasien RS Lira Medika yang dinyatakan meninggal dunia pada 23 Februari 2023, dalam kondisi perawatan.

Dan pada 27 Februari 2023, keluarga almarhum

Bantuan tak Kunjung Datang

PARA KADES MULAI TERIAK: WARGA BUTUH BANTUAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN

Para kepala desa di pesisir mengeluh bantuan logistik dari Pemkab Karawang kepada ribuan warganya yang terdampak banjir tak kunjung. Sampai kemarin (3/1) masyarakat praktis hanya mengandalkan kiriman bantuan dari swasta.

Alat Deteksi Banjir Citarum-Cibeet

Bertahun-tahun Dibiarkan Rusak

KESERIUSAN Pemkab Karawang memitigasi bencana bahkan tidak terlihat dari urusan yang paling serius. Hingga saat ini   Kabupaten Karawang masih belum memiliki alat deteksi bencana yang mu -

AMS terus mempersiapkan diri menghadapi tahun politik 2024. Salah satu langkah yang dilakukan dengan

Dua paket di dalam kardus dibawa seorang warga ke ruangan Wakil Ketua I DPRD Karawang Ajang sopandi dari Gerinda, namun karena dua kardus itu terlihat mencurigakan, petugas keamanan di gedung DPRD Karawanglangsung mengambil dua kardus AYI PURNAMA, KARAWANG

takhir. Padahal, sejumlah kecamatan di kota pangkal perjuangan masuk dalam zona rawan bencana terbukti saat ini banjir kembali mengepung banyak titik.

“Saya sudah meminta bantuan kepada BPBD kabupaten Karawang tetapi dari pihak BPBD sendiri mengatakan sedang proses, terus mau kapan memberikan batuan, mau nunggu sampai banjir surut.”

Kepala Desa Jayanegara Nawawi Miing

“Belum ada bantuan dari pemerintah kabupaten Karawang, tadi pagi kami membagikan bantuan berupa mi instan hasil bantuan dari donatur sebanyak 42 dus, dari pemerintah Kabupaten belum ada bantuan.”

Kepala Desa Purwajaya, Tarno

Rakor Kebencanaan yang Minim Solusi

SEMENTARA itu Pemkab Karawang baru menggelar rapat koordinasi penanganan bencana Hidrometeorologi. Hanya saja rapat itu terkesan minim solusi untuk penanganan banjir yang sudah kadung

Komit Perjuangkan Kepentingan Masyarakat

kembali datang di Februari tahun ini. Pembahasan-pembahasan di forum rakor pengamatan KBE terkesan lamban dan seharusnya dibicarakan pada rakor kebenca-

AMS Dorong Kader Terbaik Maju di Pertarungan Politik 2024

masyarakat dalam eksistensinya di Indonesia.

mendorong para kader terbaiknya maju di Pileg dan Pilkada 2024

ORGANISASI masyarakat (Ormas) Angkatan Muda Siliwangi (AMS) komitmen untuk terus memberikan kontribusi positif dan memperjuangkan kepentingan

Ketua Umum AMS Pusat, Noery Ispandji Firman, melalui Sekretaris Jenderal, Asep Andriana mengatakan, sebagai Ormas yang lebih fokus dalam persoalan politik, AMS siap menjadikan momentum politik 2024 sebagai salah satu upaya merealisasikan komitmen organisasi.

“Kami akan mendorong kaderkader terbaik di setiap distrik kota dan kabupaten untuk maju dalam pertarungan politik 2024 baik di pilkada maupun pileg. Karena dengan menjadi seorang pemimpin, tentunya kita bisa membuat kebijakan yang berpihak bagi kepentingan masyarakat,” ujar Asep kepada KBE,

Tri Adhainto

Rumah Sakit Lira Medika-Lamaran

Alat Deteksi Banjir ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Alat yang ada dan terpasang di Citarum dan Cibeet diketahui sudah lawas dan rusak aliast tidak berfungsi lagi. Sampai sekarang belum ada pembaruan lagi. BPBD Karawang belum mengonfirmasi apakah sudah menganggarkan

atau belum. Kepala BPBD Karawang, Mahpudin saat dikonfirmasi oleh KBE belum memberikan jawaban. Sebelumnya, sejumlah warga Karawang yang tinggal di kawasan rawan bencana. Berlomba-lomba membuat inovasi dengan mencipta -

Bantuan tak Kunjung Datang ....

kan alat deteksi bencana sendiri. Seperti yang sudah dilakukan warga Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakerta. Mereka membangun alat deteksi banjir berupa alat ukur tinggi muka air di Sungai Citarum. Serta kincir angin penanda angin kencang di wilayah rawan puting beliung. (mhs)

Rakor Kebencanaan yang ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

naan Februari tahun lalu.

Apalagi, sejak beberapa tahun terakhir siklus banjir di Karawang mulai bisa terprediksi. Setidaknya 3-4 tahun terakhir banjir besar selalu tiba pada bulan Februari.

Pada rakor yang dipimpin

Sekda Karawang, Acep Jamhuri tersebut, disebut upaya penanganan banjir Karawang sedang diupayan seiring dengan pembangunan Waduk Cibeet dan Cijurey.

“Bendungan tersebut sedang berproses. Itu sebagai upaya antisipasi banjir yang berada di Karangligar dan Karawang Barat,” kata Acep. Darin informasi yang dihimpun KBE, pembangunan waduk bukanlah upaya yang datang dari Pemkab

Karawang. Melainkan oleh pemerintah pusat. Sejak tahun-tahun sebelumnya solusi ini sudah disampaikan. Terkesan tak ada yang baru solusi yang datang dari pemkab. Lalu dibicarakan pula soal sejumlah drainase yang tersumbat dan menyebabkan banjir di pusat perkotaan hingga rencanan pembangunan embung penampung air. Soal daraine belum utuh solusi perbaikanya diselesaikan dalam forum rakor. Begitupun rencana pembangunan embung yang anggarannya baru akan disiapkan pada APBD-Perubahan 2023—artinya bukan solusi banjir yang sedang dan kini sudah dirasakan oleh masyarakat. Ide solusi yang idealnya menjadi ba-

hasan pada rakor kebencanaan tahun-tahun lalu. Soal bantuan logistik, Acep pun menyebut Pemkab Karawang sudah menyalurkannya melalui BPBD Karawang dan Dinas Sosial.

“Bantuan itu di antaranya seperti makanan, selimut, perlengkapan kebersihan, perlengkapan bayi. Fasilitas peralatan bencana banjir itu sudah dipasang tenda pengungsi juga bantuan fasilitas perahu untuk yan terdampak,” kata Acep, Hanya saja pada hari yang sama pelaksanaan rakor di mana Pemkab Karawang mengklaim telah mnyalurkan bantuan, para kadeskades di pelosok Karawang berteriak belum ada satupun bantuan dari pemerintah daerah yang tiba,” kata dia. (mhs)

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Di Kecamatan Tempuran setidaknya ada lima desa yang terdampak banjir meliputi Desa Jayanegara, Desa Purwajaya, Desa Tempuran, Desa Pancakarya, dan Desa Tanjungjaya. Namun bantuan dari pemerintah daerah sama sekali belum tiba hingga kemarin.

Para kepala desa mulai mengeluh. Uang mereka sudah banyak habis membantu warganya yang kini sedang kesusahan dam mulai terserang banyak penyakit. Kepala Desa Purwajaya, Tarno misalnya. Ia mengatakan, warganya sejauh ini belum tersentuh bantuan dari pemerintah daerah. Tercatat baru 42 bungkus mi instan bantuan logistik yang tiba di desanya. Itu pun berasal dari pihak swasta. “Belum ada bantuan dari pemerintah kabupaten Karawang, tadi pagi kami membagikan bantuan berupa mi instan hasil bantuan dari donatur sebanyak 42 dus, dari pemerintah Kabupaten belum ada bantuan pak.” keluh Tarno. Keluhan Tarno hampir

sama diungkapkan juga

oleh Kepala Desa Jayanegara Nawawi Miing. Miing sapaan menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyampaikan untuk meminta bantuan kepada pihak BPBD namun hanya dijawab dengan istilah diproses.

“Saya sudah meminta bantuan kepada BPBD kabupaten Karawang tetapi dari pihak BPBD sendiri mengatakan sedang proses, terus mau kapan memberikan batuan, mau nunggu sampai banjir surut,” cetus Miing. Miing menambahkan bahwa bantuan yang diberikan merupakan uang pribadi miliknya bersama bantuan dari donatur masyarakat. Miing menceritakan, warag desa terkena banjir umumnya tidak akan mau dilarikan ke posko pengungsian, mereka biasanya lebih baik mengungsi ke rumah saudara yang memang tidak terkena banjir. Terkadang ada juga yang ngungsi di sekolah atau musala maupun masjid-masjid bahkan ada juga yang mengungsi di rumah

kepala desa. “Kalau di kampung beda dengan di kota, biasanya kan kalau di kota ada posko, kalau di kampung engga, mereka lebih baik tingggal atau mengungsi di rumah saudaranya, atau cari tempat aman seperti di sekolah, musola, masjid bahkan rumah saya juga ada yang mengungsi paling poskoposkonya gitu,” kata Miing.

Bahkan ada beberapa warga ketika sudah surut mereka pulang lagi ke rumahnya kembali. Namun pada saat malam hari kembali hujan mereka kembali berteriak karena terkena banjir kembali.

“Kalau sudah surut mereka pulang lagi, ternyata semalam hujan lagi mereka berteriak lagi kebanjiran kita datang lagi untuk membantu evaluasi,” ujarnya. Sejauh ini beberapa bantuan yang diberikan kepada mereka hanya berupa dari dana pribadi kepala desa dan juga donatur yang ikut terketuk hatinya.

“Kasian sudah tiga hari, ratusan bahkan ribuan jiwa di Tempuran belum ada perhatian pemerin -

Bunuh Diri ‘Boongan’ RS ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

yang merupakan warga

Desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta ini memberikan kuasa atas persoalannya kepada Kantor Hukum Asep Agustian SH. MH.

Untuk kronologis kejadiannya, Gary menjelaskan, setelah Armina dinyatakan meninggal dunia, saat itu yang mengurus Surat Kematian adalah Khoirul sebagai ahli waris kedua almarhum. Dokumen Surat Kematian tidak pernah dilihat, karena pihak keluarga sibuk mengurus proses pemakaman jenazah almarhum. Setelah dua hari kemudian, baru diketahui ada kejanggalan dari surat kematian almarhum yang diberikan RS Lira Medika.

“Saat pihak keluarga mengetahui keterangan Surat Kematiannya adalah bunuh diri, pihak keluarga

Paket Kotoran Kambing ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

dan dibawa ke pos kemanan untuk diperiksa. Setelah dibuka ternyata dua kardus mi instan itu berisi kotoran kambing dan bertuliskan “Fraksi Gerinda dan Fraksi PKS tidak pro rakyat dan tidak peduli terhadap kesehatan rakyat serta tidak peduli Pendidikan rakyat dan hak dasar berdasarkan UU 45”.

Menurut salah satu petugas keamanan di DPRD Karawang, Ari Ramdani menjelaskan sebelumnya

sudah curiga kepada salah seorang warga yang membawa dua kardus itu, sehingga langsung mengambil dua kardus paket tersebut untuk diperiksa dengan Garreet alat diteksi logam dan membongkar isi paket dua kardus tersebut. “ternyata berisi kotoran kambing.” jelasnya.

Terkait hal itu, Subkor Rumah Tangga Setwan DPRD

Karawang Ivan Purbantaka membenarkan adanya kejadian itu dan sedang

Tri Pemilik Tunggal ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

DPC PDIP Kota Bekasi Tri Adhianto untuk maju di Pilkada 2024 Kota Bekasi. Anim Imanudin mengaku  mendukung Tri Adhianto maju sebagai calon Walikota Bekasi pada Pilkada 2024. Menurut dia, partainya juga telah beri rekomendasi kepada Tri untuk menjadi calon Walikota Bekasi dari PDI Perjuangan. “Yang jelas partai lebih tahu siapa yang layak diusung menjadi calon Walikota Bekasi, dan kita se -

bagai pengurus tahu siapa yang layak didukung untuk maju sebagai calon Walikota Bekasi di Pilkada 2024,” ungkap Anim melalui sambungan telepon. Dirinya pun mengakui, sesuai perintah partai dirinya pun sudah mendapatkan penugasan, yakni tetap sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kota Bekasi di dapilnya. Dan terkait hal ini, diapun memastikan siap menjalankan perintah tersebut.

memeriksa CCTV untuk mencari tahu pengirimnya. Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Karawang sekaligus Ketua DPD Gerindra Karawang, Ajang Sopandi menuturkan, pihaknya akan menindaklanjuti kiriman paket berisi kotoran kambing yang dikim ke ruang kerjanya tersebut. “Kita akan koordinasi dengan fraksi partai Gerindra di DPRD dan melakukan investigasi, kata Ajang singkat kepada awak media. (bbs/mhs)

“Kita mah petugas partai siap ditugaskan di mana saja, dan sekarang saya diperintahkan harus jaga gawang atau tetap di Kota Bekasi sesuai perintah partai,” tandasnya. Terpisah, Ketua Bapilu DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Mochtar Mohamad menegaskan, PDIP Kota Bekasi akan mengusung Tri Adhianto pada Pilkada nanti,”Untuk Pilkada

Kota Bekasi, PDI Perjuangan akan mengusung pak Tri sebagai calon tunggal,” tegasnya. (min/mhs)

shock dan marah besar. Kemudian ngumpul dan melakukan musyawarah. Sampai akhirnya memberikan surat kuasa kepada kami,” tutur Gary Gagarin saat melakukan konferensi pers, Rabu (1/3). Dijelaskan Gary, dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, ada hak dan kewajiban rumah sakit maupun pasien. Salah satu pasalnya menyebut, yaitu tentang kewajiban rumah sakit yang harus memberikan informasi yang benar kepada pasien. “Dengan adanya kesalahan administrasi fatasl RS Lira Medika ini, menurut kami tidak bisa ditoleransi begitu saja. Karena dampaknya juga begitu fatal bagi keluarga almarhum,” katanya. Terlebih, saat proses pen-

gobatan almarhum di rumah sakit dengan biaya normal, ketika keluarga almarhum meminta keringanan biaya deposit, pihak rumah sakit sama sekali tidak ada toleransi. “Makanya, ketika masalah ini muncul, pihak keluarga tentu tidak mau menerima begitu saja dengan hanya diganti surat kematian dengan keterangan yang baru,” tutur Gary.

Menurut Gary, bisnis rumah sakit sangat berbeda dengan bisnis lainnya. Sehingga harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Sehingga ketika terjadi kesalahan fatal terhadap pasien, maka tentu ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Terlebih konsekuensi hukum yang harus diterima pihak rumah sakit. “Bagi pihak rumah sakit mungkin ini persoalan sederhana.

AMS Dorong Kader Terbaik ....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

usai kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Distrik AMS Wilayah III Jabar di Sekretariat AMS Distrik Karawang, yang berlokasi di Jalan Bogor, Karangpawitan, Karawang Barat, Selasa (28/2).

Asep menegaskan, untuk mendorong kader-kader terbaik maju dan bisa memegang tampuk kepemimpinan baik di eksekutif maupun legislatif, AMS terus mempersiapkan diri menghadapi tahun politik 2024. Salah satu langkah yang dilakukan dengan mengadakan Rakor yang diikuti distrik kota/ kabupaten. “Hari ini (Selasa), Rakor diikuti lima distrik kota dan kabupaten yang berada di wilayah tiga Jawa Barat. Yaitu Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Purwakarta,” jelasnya.

Tujuan Rakor, papar Asep, untuk mengetahui perkembangan konsolidasi organisasi yang dilakukan distrik kota/kabupaten di wilayah III Jabar, sekaligus menyam-

paikan terkait agenda rapat kerja yang akan dilaksanakan oleh AMS Pusat pada Maret 2023.

“Dari hasil Rakor, kami dari pusat sangat mengapresiasi bahkan bangga karena berdasarkan laporan yang disampaikan, bahwa distrik kota dan kabupaten di wilayah tiga Jabar telah selesai melakukan konsolidasi hingga ke tingkat desa atau sub rayon. Bahkan, di Karawang sudah seratus persen terbentuk kepengurusan di tingkat sub rayon,” ucapnya.

“Hasil laporan ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan kami dari pusat untuk memutuskan kaderkader yang harus maju di pertarungan politik 2024. Misalnya, dengan konsolidasi yang telah berjalan baik serta adanya sosok Pak Suryana selaku ketua Distrik Karawang sebagai salah satu figur potensial, beliau tentunya akan kami dorong maju menjadi calon bupati Karawang dalam pilkada 2024,” tambahnya.

tah,” ujar Miing. Dari hasil pantauan KBE di Desa Purwajaya yang terkena banjir ada 4 Dusun sebanyak 1200 rumah seperti di Dusun Banir yang terparah, dusun sudah, dusun wagirlumbung dan dusun Pulo gebang, ketinggian air 1,5 Meter.  Desa Pagadungan sebanyak 633 rumah dari 958 KK dari 5 dusun yang terendam banjir seperti di dusun Kalen asem, dusun pangaritan, dusun ciguha, dusun Pagadungan dan dusun wagirserut ketinggian air 1 Meter. Desa Jayanegara total ada 473 KK terdampak dengan yang terkena dampak banjir Dusun Ciketeng 272 KK dan Dusun Pulomas 201 KK. Desa Pancakarya 3 dusun yang terendam Banjir dengan ketinggian air 70 cm dusun Baros, dusun Bengle, dusun Buer. Dusun Buer sebanyak 32 rumah 107 jiwa 47 KK, Dusun Baros sebanyak 20 rumah 76 jiwa 20 Kk, Dusun Bengle sebanyak 76 rumah 280 jiwa 81 KK. Jumlah keseluruhan warga Pancakarya yang terendam banjir dari 3 dusun sebanyak 128 rumah 463 jiwa 148 KK. (rul/mhs)

Tetapi bagi keluarga pasien tentu ini sangat fatal. Kalau urusan administasi saja RS Lira Medika membuat kesalahan, bagaimana mau menanganai pasien dengan baik,” katanya. Ditambahkan Gary, tidak ada itikad baik dari pihak rumah sakit untuk menyikapi persoalan ini. Oleh karenanya, atas nama kuasa hukum ahli waris atau keluarga almarhum, dalam waktu dekat ia akan mengirimkan ‘Surat Somasi’ kepada RS Lira Medika. Kemudian, mengirim surat ke dinas terkait untuk mengevaluasi keberadaan RS Lira Medika. “Kami juga mempertimbangkan untuk melaporkan persoalan ini kepada pihak berwajib. Insha Allah, besok kami sudah siap mendatangi Polres Karawang,” tutup Gary. (bbs/mhs)

Lebih lanjut, Asep meminta, di luar persoalan politik, seluruh kader bisa terus aktif terjun langsung membantu persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. “Sesuai tema organisasi yaitu ‘Ngajaga Sarakan Ku Pepelakan’ yang artinya Menjaga Tanah Air dengan Kebaikan,” katanya. Ketua Umum AMS Distrik Karawang, Suryana mengaku bangga bisa dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rakor Distrik AMS Wilayah III Jabar. “Ini suatu kehormatan. Dan adanya Rakor ini menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan atau program yang kami susun ke depan,” ujar Suryana. Terkait sikap AMS menghadapi tahun politik 2024, Suryana menegaskan sangat mendukung penuh keputusan organisasi terlibat langsung dalam politik dengan mendorong kader-kader terbaik maju di pilkada

maupun pileg.

“Sejak awal memimpin AMS Distrik Karawang, saya sangat mendukung dan mendorong kader AMS untuk maju menjadi seorang pemimpin. Jangankan menjadi bupati maupun anggota dewan, jika ada kader AMS yang ingin maju menjadi kepala desa, RW bahkan RT akan kami dorong. Karena menjadi pimpinan di level bawah sekalipun tentunya akan memberikan manfaat bagi sesama,” ucapnya. Disebutkan Suryana, menghadapi tahun politik 2024, ada enam kader AMS Distrik Karawang yang dipastikan maju di pileg bersama partai Golkar. “Untuk pilkada Karawang juga tidak menutup kemungkinan kader AMS ada yang maju. Kami memiliki banyak kader potensial yang siap memperjuangkan kepentingan masyarakat dan membawa Karawang lebih baik dan maju,” kata Suryana. (*)

ISTIMEWA

SOROT: Pemkab Karawang baru menggelar rapat koordinasi penanganan bencana Hidrometeorologi.

ILUSTRASI: Hingga saat ini Kabupaten Karawang masih belum memiliki alat deteksi bencana yang mutakhir.

PDAM Tirta Bhagasasi Tingkatkan Pelayanan

Target Jangkau 80

Persen Wilayah Di

tahun Depan

KABUPATEN BEKASI - PDAM

Tirta Bhagasasi maksimalkan peningkatkan pelayanan khusus di wilayah Kabupaten Bekasi. Sesuai target, sedikitnya 80 persen wilayah

Kabupaten Bekasi bakal terlayani

dalam beberapa tahun ke depan.

Realisasi target pun tidak memerlukan birokrasi panjang karena telah dimiliki satu pemerintahan, yakni

Pemkab Bekasi. Hal itu dikatakan

Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim, Rabu (1/3).

Usep mengatakan, dengan penyerahan tiga wilayah pelayanan, sebanyak 19.000 sambungan pelanggan turut bermigrasi. “Total ada 19.000 sambungan langganan yang selama ini menjadi pelanggan

PDAM Tirta Bhagasasi, kemudian total 74 pegawai yang bekerja di tiga aset yang diserahkan,” kata dia.

Menurut Usep, pelayanan terhadap warga Kabupaten Bekasi tetap berjaga. Bahkan pihaknya pun dapat fokus pada pelayanan di wilayah kabupaten. “Fokus pelayanan tentu saja bagi pelanggan. Ini bentuk komitmen kami bersama, apalagi saat ini fokus pada Kabupaten Bekasi,” ucap dia. Seperti diketahui, sejak Desember lalu Pemkab Bekasi resmi memiliki secara penuh PDAM Tirta Bhagasasi. Sementara itu, aset PDAM Tirta Bhagasasi yang berada di wilayah Kota Bekasi akan dialihkan seluruhnya pada Pemkot Bekasi yang kemudian dikelola oleh PDAM Tirta Patriot. Sebagai gantinya, Pemkab Bekasi memeroleh kompensasi dari Pem-

kot Bekasi sesuai dengan kesepatan yakni Rp 155 miliar. Karena kompensasi dibayarkan secara bertahap, penyerahan aset pun dilakukan serupa, bertahap. Dari total delapan aset yang berada di Kota Bekasi, baru tiga yang diserahkan. “Jadi kami menyerahkan (secara bertahap) delapan wilayah pelayanan dan Kota Bekasi memberikan kompensasi sesuai kesepakatan bersama,” katanya. Kendati berkurang jumlah pelanggan, Usep menegaskan pertumbuhan justru terjadi di Kabupaten Bekasi. Bekerja sama dengan pengembang perumahan, kini PDAM Tirta Bhagasasi turut melayani banyak perumahan. “Dengan skema ini pertumbuhan pelanggan ke arah positif. Jadi meski sebagian sudah bermigrasi tapi masih tumbuh pelanggan baru,” ucap dia. (Har/adv)

Minta

Pertanggungjawaban

Masalah Banjir

KABUPATEN BEKASIBanjir besar yang melanda

Jababeka

Medical City

Diresmikan

Menkes

KABUPATEN BEKASISekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, mendampingi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin meresmikan Jababeka Medical City di Cikarang Selatan, yang merupakan kawasan industri kesehatan dengan infrastruktur berstandar WHO untuk menampung wisatawan asing mendapatkan perawatan kesehatan,

pada Rabu (1/3).  Sekda mengatakan, kehadiran Jababeka Medical City menjadi sebuah kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, karena nantinya akan

mampu memudahkan dalam

menampung wisawatan asing untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas.

“Menjadi sebuah kebanggaan untuk kami tentunya hari ini Jababeka Medical City dengan infrastruktur berstandar WHO akan memudahkan wisatawan asing yang membu-

tuhkan perawatan medis berkualitas,” ujarnya. Dirinya juga turut memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada PT Jababeka Tbk, seluruh tim medis dan staff rumah sakit yang telah bekerjakeras untuk mempersiapkan dan merancang fasilitas tersebut.

“Saya atas nama pemerintah daerah mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam persiapan maupun perancangan fasilitas ini,” katanya. Sekda berharap, Jababeka

Medical City ini mampu memberikan perawatan dan pelayanan prima kepada seluruh pasien baik wisatawan asing maupun lokal. Sesuai dengan wujud komitmen nyata Pemkab Bekasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi.

“Kami yakin rumah sakit ini memberikan perawatan terbaik untuk seluruh pasiennya tanpa membeda-bedakan. Dan bisa menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Bekasi dalam memberikan kualitas pelayanan kesehatan.” ujarnya. Sementara itu Menteri

Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pembangunan kesehatan merupakan investasi utama agar mencapai derajat kesehatan masyarakat tinggi, diantaranya investasi diprogram kesehatan melalui alat kesehatan, Health Working Group (HWG) melalui vaksin, obatobatan dan diagnostik, serta healthcare education.

“Ada beberapa benefit dalam membangun kesehatan, dan bisa menjadi investasi pertama dari segi program kesehatan melalui alat kesehatan, kedua vaksin, obat-obatan dan diagnostik, serta healthcare education.” katanya. (adv/yud)

Kabupaten Bekasi sangat menyengsarakan warga. Terutama bagi warga yang tinggal di Kawasan perumahan rawan banjir. Setiap tahun, rumah mereka selalu tergenang. Ironisnya, banjir tahunan itu seperti dibiarkan berulang tanpa

solusi yang berarti dari pihak developer. Melihat kondisi ini, Pj Bupati Bekasi Dani meradang. Rencananya, Dani akan memanggil pihak pengembang perumahan yang wilayahnya tergenang

PENGARAHAN: Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim, saat memberikan pengarahan kepada karyawan dalam apel yang digelar pada Rabu (1/3) kemarin.

PKL Di Kantor Pemda Ditertibkan

Satpol PP

Arahkan

Berjualan Di Kantin

KABUPATEN BEKASI Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Bekasi angkat bicara soal larangan pedagang kaki lima (PKL) tidak boleh berjulan di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) pada Satpol-PP

SEKILAS

Kabupaten, Ganda Sasmita mengatakan, yang dilakukannya dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan Pemkab Bekasi. Ganda mengatakan, pihaknya tidak melarang PKL untuk berjualan asalkan tetap tertata dan tertib. Pihaknya menyarankan para PKL yang mengganggu ketertiban umum untuk berjualan di kantin yang sudah disediakan pemerintah.

“Intinya kita datang memberi imbauan dulu, kita kasih teguran lisan untuk tidak berjualan ditempat umum. Selanjutnya silahkan mer-

eka berjualan di kantin dan berkoordinasi dengan pengelolaanya,” kata Ganda, Rabu (1/3).

Menurutnya, Pemkab Bekasi sudah memfasilitasi kantin untuk para pedagang. Lokasinya berada di belakang Gedung Wibawa Mukti, disamping Bank BJB dan di belakang Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.

“Memang setiap hari ini kita (Satpol-PP) mengimbau kepada para PKL yang berada di bundaran dan jalur McDonald’s, kita imbau jangan berjualan di atas trotoar. Kalaupun ada yang berjualan di samping jalan silahkan saja

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) pada Satpol-PP Kabupaten, GANDA SASMITA

karena itu tanah Deltamas,” katanya. Ia mengatakan, apa yang di lakukan Satpol-PP Kabupaten dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum ini dinilai pilih kasih. “Jangan sampai nanti Satpol PP menjaga ketentraman umum di Kabupaten Bekasi, tapi dilingkungan Pemda sendiri tidak tertib,” tandasnya. Sebelumnya diberitakan, Para Pedang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di area parkir Pemkab Bekasi mengeluh. Pasalnya para pedagang ini akan kehilangan mata pencahariannya jika lahan usahanya ditertibkan Satpol PP.

Salah satu pedang Anih (51), mengaku sangat kecewa terhadap Satpol-PP Kabupaten Bekasi yang memintanya untuk tidak berjualan di area parkir Pemkab Bekasi. “Saya kecewa aja bang, tibatiba besok saya harus berhenti berjualan. Saya sudah 10 tahun jualan disini katanya menggangu parkiran, padahal saya hanya berjualan kopi dan gorengan dan juga makanan ringan,” keluhnya. Menurutnya, jika memang keberadaan tempat saya berjualan ini mengganggu are parkir, dirinya siap pindah. Disamping area parkir. “ Kalau dulu iya saya tidak berjua-

lan karena masih pandemi covid-19,” katanya. Dirinya berharap pemerintah kabupaten memberikan kebijakan, khusunya kepada kami selaku para pedagang kaki lima. “ Saya sangat berharap ada kebijakan dari pemerintah agar kami masih diperbolehkan jualan disini,” bilangnya. Sementara itu, saat Cikarang Ekspres konfirmasi kepada Satpol-PP Kabupaten Bekasi Melalui bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengenai penertiban PKL tidak merespon apa-apa. Padahal kontak wa nya aktif. (mil/wyd)

Karsih Dilantik

Jadi Anggota DPRD

KABUPATEN BEKASI -

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (1/3) kemarin.

Dalam Paripurna pengambilan sumpah dan janji tersebut, secara sah Faizal

Rizal Ramadhan digantikan Karsih yang nantinya akan menjadi anggota DPRD dan duduk di Komisi IV dan Badan Musyawarah.

Usai Paripurna, Ketua

JALAN RUSAK: Akses jalan menuju Kampung Tengah, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur putus total akibat longsor.

Imbas Banjir, Jalan di Cikarang Timur Putus

KABUPATEN BEKASI Akses jalan menuju Kampung Tengah, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur putus total akibat longsor diterjang banjir beberapa waktu lalu.

Warga bersama aparatur Pemerintah Desa Karangsari secara swadaya membangun jembatan darurat di lokasi jalan putus tersebut. Jembatan darurat sepanjang tiga meter dibangun menggunakan material batang pohon bambu.

Sekretaris Kecamatan Cikarang Timur, Aris Sadikin mengatakan jalan yang putus akibat banjir di lokasi tersebut merupakan jalan yang aktif digunakan masyarakat.

“Jalan ini merupakan satu-satunya akses warga Kampung Tengah dan sejauh ini tidak bisa dilewati karena kondisinya putus total akibat banjir,” kata dia, Rabu (01/03) kemarin.

Untuk penanganan jalan putus, saat ini warga bersama aparatur pemerintah desa setempat melakukan gotong royong membangun jembatan darurat di lokasi tersebut, sambil menunggu perbaikan permanen dari pemerintah daerah.

“Tadi sudah ditinjau oleh pihak Disperkimtan dan pihak desa disarankan agar mengajukan permohonan perbaikan Tanggap Darurat yang ditujukan kepada Pj Bupati dan BPKAD serta diketahui Kecamatan. Kita ikhtiar mudah-mudahan bisa diakomodir,” tandasnya.

Selain di Kampung Tengah, Desa Karangsari, bencana banjir di wilayah Kecamatan Cikarang

Timur juga membuat akses Jalan TPU Kramat Muncang di Kampung. Ciranggon, Desa Cipayung mengalami kerusakan sepanjang kurang lebih 195 meter. (dim/wyd)

Pj Bupati Bekasi ....

dari halaman Cikarang Ekspres

banjir pada sepekan terakhir ini untuk dimintai pertanggungjawaban.

Pasalnya banjir tak kunjung surut meski telah berhari-hari tergenang sejak air merambah per-

RAPAT MINGGON: Kepala Kantor BP Jamsostek Cikarang Cabang KCP Cifest, Siti Nur Hidayanah saat melakukan sosialisasi program dalam rapat minggon Kecamatan Setu, Rabu (1/3) kemarin.

Jamsostek Sosialisasi

Di Rapat Minggon Desa

KABUPATEN BEKASIBadan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Cikarang terus mendorong agar aparatur desa hingga Ketua RT/RW terlindungi jaminan sosial.

Untuk mendorong aparatur desa hingga RT/RW terlindungi jaminan sosial, BP Jamsostek Cikarang melakukan sosialisasi dalam rapat-rapat minggon tingkat kecamatan.

“Dari Pemda sudah sosialisasi, Ini lanjutan, kita sosialisasi ke kecamatan hingga desa, hari ini kita bareng rapat minggon bersama Kecamatan Setu,” kata Kepala Kantor BP Jamsostek Cika-

rang Cabang KCP Cifest, Siti Nur Hidayanah usai sosialisasi dalam rapat minggon Kecamatan Setu, Rabu (1/3) kemarin.

BP Jamsostek memiliki lima program dan manfaat perlindungan sosial yang terdiri atas Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JPN), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Ia mengatakan aparatur desa hingga RT/RW disarankan mendaftarkan program JKN dan JKK, hal ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat

DPD PAN Kabupaten Bekasi

Daeng Muhammad mengatakan bahwa pergantian antar waktu ini dilakukan untuk memaksimalkan fungsi legislatif dari partainya.

“Memang keputusan ini diambil untuk perbaikan terhadap internal partai, kita ingin mengoptimalkan fungsi anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional sehingga mampu mengadvokasi masyarakat secara optimal, itu prinsip dasarnya, dan kita ingin ada perbaikan kinerja,” ujarnya.

Untuk anggota DPRD yang baru dilantik, ia berharap

agar bisa mengoptimalkan tugas yang baru diembannya. Kepekaan terhadap permasalahan di tengah masyarakat harus menjadi prioritasnya.

“Prinsip dasarnya agar dewan pengganti ini berkinerja lebih baik daripada yang sudah, karena kita butuh kehadiran wakil rakyat di tengah kesulitan masyarakat Kabupaten Bekasi, apalagi sekarang ketika musibah banjir dimana-mana harusnya anggota dewan lebih peka, Sense Of Crisis-nya muncul dan hadir di tengah masyarakat menjadi solusi bukan menjadi persoalan,” pungkasnya. Di tempat yang sama, Karsih mengatakan bakal menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Meski begitu, ia masih butuh waktu untuk melakukan penyesuaian dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. “Saya akan amanah dalam menjalankan tugas saya sebagai wakil rakyat, saya masih harus penyesuaian dulu terutama di posisi saya di Komisi IV yang memiliki tugas di bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tandasnya. (mil)

bertugas sehingga terlindungi jaminan. “Yang pasti minimal, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau memang anggaran cukup bisa jaminan hari tuanya. Kalau jaminan hari tua ada yang diharapkan kembali ke kita, punya tabungan saat tidak bekerja lagi,”paparnya. Camat Setu, Joko Dwijatmoko mengatakan jaminan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bisa dianggarkan desa melalui APBDes. “Kita berharap semua, dari RT/ RW hingga kader posyandu, pelan-pelan bertahap,”kata Joko. (dim/wyd)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES

mukiman warga. “Kita akan panggil developer perumahan untuk memastikan dan kita dalami penyebab masalahnya permukiman warga di perumahan mengalami banjir,” ujarnya Dani, belum lama ini.

General Manager/Pimpinan Perushaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Mahesa Bahagiastra.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah, Ayi Purnama.

Sejumlah pengelola perumahan yang didemo warga akibat dari ulah pengembang yang tak melakukan kajian secara menyeluruh saat merencanakan pembangunan.

Oleh sebab itu, banjir berkepanjangan terjadi

Kabupaten Karawang: Agus B, Wahyudi, Sahrul Kamal, Gemah Abdillaah Kasnen.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun,

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Romo Kosasih (Bisnis)

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Al mujamil.

General Manager Divisi Online: Suhlan Pribadi.

Copy Editor: Wahyu Muhamad Iqbal, Okky Firmansyah.

EDP/IT Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Dimas A, Eko Prihastanto.

Manager Iklan & Promosi Dimas A (Koordinator), Eko Prihastanto

Pemasaran Ade Marsin (Koordinator), Noviantoro.

Sirkulasi & Pengembangan Koran Jamal (Koordinator), Yanto, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto.

Akunting/Keuangani:Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Yanti Intan Martya.

Direktur Utama Mohamad Fauzi. SAg Direktur : Tohiri Alam

KomisarisUtama: Dwi Nurmawan Komisaris: H Yanto.

setiap tahun di beberapa perumahan. Bahkan semakin tahun, bencana banjir malah parah. Tak hanya bagi warga perumahan, namun juga warga di sekitarnya.

“Karena beberapa kasus dari banjir di beberapa

wilayah ini akibat dari adanya pembangunan perumahan-perumahan baru, yang ternyata dampak lingkungannya tidak diperhatikan dan ditangani secara memadai yang mengakibatkan banjir,” tuturnya.

Dani akan meminta para pengembang untuk memperlihatkan kajian pembangunan, sehingga pihaknya bisa menilai pengelola mana yang belum menjalankan kewajibannya untuk membangun drainase mau -

pun fasilitas lain. “Kami akan memastikan rekomendasi yang sebelumnya diberikan, belum dikerjakan oleh pihak pengembang perumahan seperti contohnya saluran drainase untuk dikerjakan,” ucapnya. (Bbs/wyd)

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

Kantor Karawang Bekasi Ekspres

Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267)

8408492. Tohiri Alam: 081379974445, Hayatullah 085379686339 Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001

Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok

PELANTIKAN : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (1/3) kemarin.

Koperasi Harus Tertib Aturan

Dinkop UKM Karawang

Gencar Lakukan Pengawasan

KARAWANG - Dinas Ko -

perasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM)

Kabupaten Karawang gencar melakukan penertiban koperasi yang tidak taat aturan. Penindakan itu dilakukan guna mendisiplinkan pengurus koperasi di Karawang agar tertib terhadap peraturan.

Kepala Dinkop UKM Karawang, Rochman melalui

Sub Koordinator Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi

Terhadap Peraturan, Yeni

Maryani menjelaskan, berdasarkan Peraturan Mentri

Koperasi Nomor 19 tahun

2014 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi.

Semua pengurus koperasi wajib melaksanakan RAT dan melaporkannya kepada

Dinkop UKM Karawang untuk di verifikasi.

"Sepanjang tahun 2023 ini kami akan keliling melakukan penertiban kepada koperasi yang tidak aktif.

Dinkop UKM Karawang

mendorong semu pengurus koperasi untuk tertib

1. SHGB 833 / Desa Tambun an. PT MATAHARI DEWATA

aturan," ujar Yeni, saat diwawancara KBE, pada Rabu (1/3/2023).

Yeni menjelaskan, saat ini masih banyak koperasi di Karawang yang belum taat menjalankan aturan. Salah satunya adalah menjalankan RAT dan melaporkannya kepada Dinkop UKM Karawang.

Pihaknya, lanjut Yeni, melakukan penertiban ini terjadwal ke tiap-tiap wilayah kecamatan. Saat ini, Dinkop UKM Karawang tengah menggarap Kecamatan Karawang Timur dan Karawang Barat.

"Kepada koperasi yang tidak aktif kami berikan pilihan. Diaktifkan kembali atau dibubarkan. Namun setelah dikunjungi, banyak koperasi yang ingin diaktifkan kembali," terang Yeni.

"Ternyata selama ini koperasi mereka aktif, hanya saja masih belum sesuai aturan. Jadi kita tertibkan agar aktif dan tertib aturan," imbuhnya. Tak hanya koperasi simpan pinjam. Koperasi instansi pemerintah, dinas, hingga sekolah juga tak lepas dari operasi penertiban Dinkop UKM Karawang. Yeni mengimbau, kepada pengurus koperasi yang tidak aktif untuk segera menghubungi pihak Dinkop UKM Karawang. Ada pun bagi koperasi yang ingin diaktifkan kembali ada be-

di atasnya sesuai dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

2. SHGB 835 / Desa Tambun an. PT MATAHARI DEWATA 3. SHGB 1424 Desa Tambun an. PT MATAHARI DEWATA

Yang seluruhnya terletak di JI. Raya Inspeksi Kalimalang, Desa Tambun, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Prop.

Jawa Barat. (Harga Limit Rp.28.000.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp.5.600.000.000,-)

Cara Penawaran Closed Bidding (dengan mengakses website www.lelang.go.id)

Waktu Penawaran Sejak ditayangkan di Website sampai dengan penutupan penawaran

Batas Akhir Penawaran : Kamis 16 Maret 2023 Pukul 10.30 WIB (Waktu Server)

Tempat Penetapan KPKNL Bekasi

Pemenang Lelang Jalan Sersan Aswan No. 8D, Bekasi.

Pelunasan Harga Lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wanpretasi, uang jaminan lelang tidak bisa dimintakan kembali dan disetorkan ke Kas Negara

Bea Lelang Pembeli 2% (dua persen) dari harga lelang

SYARAT – SYARAT DAN KETENTUAN MENGIKUTI LELANG:

1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website tersebut.

2. Memilih objek lelang dengan mengakses website di atas. Objek lelang dijual dalam keadaan apa adanya (as is) dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/ memahami dan bertanggung jawab atas objek lelang yang dibelinya.

3. Penyetoran uang jaminan melalui Virtual Account (VA) yang akan dikirimkan dan dibagikan secara otomatis dari alamat website diatas setelah memilih obyek lelang dan mengikuti lelang. Nominal Uang Jaminan harus sama dengan disyaratkan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. 4. Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang dan pihak yang berkepentingan/ peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Bekasi.

5. Aanwijzing Objek lelang dapat dilihat di lokasi sejak pengumuman terbit s.d sebelum

dilakukan. "Pertama, melakukan dulu rapat anggota luar biasa,

erahkan kepada Dinkop UKM Karawang. Untuk kemudian diverifikasi dan

sistem (ODS) Kementrian Koperasi," jelasnya. Dia berharap, melalui pro-

Karawang lebih taat aturan. Serta melaksanakam RAT dan melaporkannya ke Din-

kop UKM Karawang. "Kami mengajak semua koperasi di Karawang untuk tertib," pungkasnya. (wyd/rie)

Tanoshi Sushi Tawarkan Menu Beragam

KOTA BEKASI - Penikmat kuliner di Kota Bekasi wajib banget ngerasain sushi dengan harga terjangkau.

Kalian bisa menikmati

sushi khas Jepang ini kapan pun. Sebab setiap harinya buka selama 24 jam non stop.

Untuk menikmati kuliner Jepang selama 24 jam, Kalian tinggal menuju Tanoshi Sushi. Lokasi Tanoshi Sushi berada di Pusat Kuliner Galaxy Pangsud, Jalan Boulevard Raya, Perumahan Galaxy, Kota Bekasi dan sudah membuka usaha sejak 2017.

Berdasarkan keterangan

chef Tanoshi Sushi, Firman Sahputra mengungkapkan, pemilik toko memang dulunya juga bekerja di dunia kuliner khas Jepang ini.

"Dulunya pemilik outlet

ini, awalnya kerja di tempat sushi juga. baru akhirnya, dia memberanikan diri untuk buka otulet sendiri," unfkap Firman kepada fin. co.id.

Menurutnya Tanoshi Sushi sudah membuka Total sebanyak 8 toko, yang tersebar di wilayah Kota Bekasi, Kar-

"Pemilik outlet ini ide awalnya membuka di Bekasi tempatnya di rawalumbu, lalu akhirnya outlet kami ini berkembang kini total ada 8 outlet," jelasnya.

Menggunakan bahan baku yang sama dengan restoran sushi besar, Tanoshi Sushi

menawarkan harga yang sangat terjangkau bagi kantong pembeli. Tanoshi Sushi menawarkan menu yang beragam, diantaranya Ebi Tempura Roll, Kariage Roll, Chicken Teriyaki Roll, Salmon Volcano, Spicy Tuna Paridse dan masih banyak lagi pilihan.

"Harga mulai dari Rp 15.000 dan Rp 20.000 saja, bahan seperti ayam, ikan tuna, ikan salmon sama supliernya dengan restoran sushi besar," ucapnya. Dalam sehari, Tanoshi Sushi berhasil menjual 40 porsi kepwda pembeli yang datang, serta 70 porsi pemesanan yang melalui aplikasi makanan online. "Favorit itu paket hemat, sama paket tokobetsu. Kita jual matang, tapi bisa juga yang mentah sesuai dengan permintaan pembeli," terangnya.

Buka selama 24 jam non stop dan harga yang murah, Tanoshi Sushi menjadi pilihan anak muda Kota Bekasi menikmati kuliner khas Jepang sambil nongkrong bersama. (*/fin)

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI

PENERTIBAN: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, melakukan penertiban kepada semua koperasi yang tidak aktif di wilayah Kabupaten Karawang.

Polemik Gedung Golkar Belum Selesai

Klaim Baru

Datang Lagi

KOTA BEKASI - Gedung

lama Partai Golkar di Jalan

A Yani, Kota Bekasi kembali bergejolak. Hal itu menyusul adanya plang bertuliskan lahan punya Andi Salim dengan putusan pengadilan tinggi No. 58 /PDT//2022/ PT.BDG dikuatkan dengan putusan mahkamah agung.

Tak hanya itu, atribut Partai Golkar yang berada di gedung tersebut sudah dipereteli satu persatu diduga atas suruhan Andi Salim yang mengklaim kepemilikan Gedung Golkar tersebut.

Perwakilan Kader Golkar

Kota Bekasi Ichsan Nurjamil ditemani humas PT. Perumnas Wilayah Jakarta Timur

dan Bekasi Bustanul Arifin

mengatakan bahwa Tanah ini milik Pihak PT. Perumnas bukan milik pribadi

"Hari ini kami memberikan keterangan yang jelas sesuai dengan surat Hak

Pemilik Lahan (HPL) No ; 1 Margajaya Tahun 1978 bahwasanya lahan belum ada jual beli melainkan adanya pinjam meminjam lahan dan gedung ini milik Golkar," Tegas Bang Iksan sapaan akrabnya, Rabu (01/02/23)

Dirinya menegaskan bahwa oknum yang mengatasnamakan pemilik lahan dan gedung ini tak punya landasan untuk mencopot atribut Golkar.

"Mereka mengklaim bahwasanya itu milik Andi Salim. Oknum ini merasa punya putusan MA Menolak Kasasi dari Golkar

Kota Bekasi, kan sudah jelas

putusan PN Bekasi itu putusannya perdamaian dan konsinyasi, kenapa langsung mengaku punya lahan ini," tegas Iksan Sekertaris

PW AMPG Jawa Barat. Sementara itu dikonfirmasi terpisah Andy Salim membantah mencopot atribut partai Golkar di Gedung A Yani. Diketahui terkait pencopotan label

Kantor DPD Golkar Kota Bekasi di Jl.Ahmad Yani

Margajaya Bekasi Selatan membuat konflik antara

kubu Ade Puspita dan Andy Salim selaku pembeli kantor tersebut kembali memanas. Saat dikonfirmasi pada Rabu (1/3/2023) Andi Salim membantah pihaknya yang mencopot logo dan label Kantor Partai Golkar Kota Bekasi.

"Pencopotan logo gedung yang dijadikan alasan hari ini (Rabu 1/3/2023) mau orasi atau demo karena alasan marwah, yang sebenernya sudah dirusak oleh Pepen (Rahmat Effendi) dimulai dengan menjual gedung pada tahun 2004,"ungkapnya.

Andy Salim menambahkan, Ade Puspita tidak bisa melanjutkan buat mempertahankan atau membereskan (kantor Golkar. "Gua mah sambil tiduran aja ngapain banyak gerak, sudah menang mutlak 4 kali inkraah (di pengadilan),"pungkasnya.

Kalau pun juga dicopot, kata Andi Salim, itu hak dirinya, kecuali sebaliknya mereka (kubu Ade Puspita) bisa membuktikan bahwa mereka lebih berhak.

"Mereka harus nya malu dan tidak perlu bertindak sia-sia yang tidak akan

Pamit Pengajian Dua Wanita

Ditemukan Tewas dan Dikubur

Dalam Rumah Kontrakan

KOTA BEKASI - Kejadian tragis menggegerkan

warga di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi terkait penemuan mayat dua wanita yang diduga tewas dibunuh lalu dikubur dalam rumah kontrakan. Informasi dilapangan bahwa kedua wanita itu sempat dicari suaminya, karena izin pengajian pada Minggu (27/2/2023). Namun pada selesa ditemukan tak bernyawa dan dikubur dibawah tangga salah satu rumah kontrakan wilayah

Lokasi tempat penemuan dua mayat wanita yang dikubur dibawah tangga itu berlokasi di Jalan Nusantara, RT 11 / RW 22, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki, membenarkan kejadian itu dan mengatakan bahwa polisi sudah melakukan pembongkaran dua mayat yang dikubur di bawah tangga di dalam sebuah rumah kontrakan di wilayah Bekasi Utara.

Dikatakan bahwa pengungkapan itu berdasarkan laporan masyarakat. Sementara tegasnya diperkirakan pembunuhan baru terjadi tadi malam diduga pembunuhan terjadi.

Kemudian mayat keduanya dikubur dibawah tangga lalu di cor dengan semen dan batu kerikil.

Saat ini lokasi telah berhasil dibongkar dua mayat terkubur di cor semen itu telah dievakuasi dan dibawa ke RS Polri Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi.

"Tadi kita menggali atau mencari korban, sudah kita ketemukan dua orang perempuan, sudah naik ambulans dan kita bawa menuju RS Polri Kramat Jati," ungkap Kombes Pol Hengki saat ditemui di lokasi, Selasa 28 Februari 2023.

Dia pun mengatakan masih melakukan pemeriksaan secara komperhensif, interprofesi, guna memastikan korban yang dibawah tangga. Pasalnya satu orang pria berinisial P yang diduga terduga pelaku juga ditemukan di dalam rumah kontrakan saat malam tadi polisi melakukan pemeriksaan.

P dikabarkan telah meninggal dunia saat dibawa dalam mobil ambulans, dan kini telah dilakukan otopsi di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati Jakarta.

Sebelumnya warga digegerkan dengan ditemukannya satu orang pria berinisial P, yang ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam rumah kontrakan.

Tidak hanya itu, diduga terdapat 2 orang wanita yang telah meninggal dunia dan diduga dikubur di dalam rumah kontrakan dengan cara di cor. (amn)

SOROT: Gedung lama Partai Golkar di Jalan A Yani, Kota Bekasi kembali bergejolak. Hal itu menyusul adanya plang bertuliskan lahan punya Andi Salim

merubah status kepemilikan, apalagi kalau sampe sebentar lagi dieksekusi oleh pengadilan, lalu bisa apa lagi,"cetusnya. Tindakan mereka, sambung dia, masuk pekarangan dan juga merusak sudah

melanggar hukum, yang pastinya dirinya laporkan kerugian ini di polisi.

"Nanti juga akan terbukti kebenaran nya. Polemik soal gedung seharusnya mereka segera akhiri mengingat segera masuk masa pilkada

yg tentu nya akan makin merusak citra partai Golkar sendiri di kota Bekasi,"tutur Andi Salim. Dia menegaskan, fakta hukum yang ada dan tidak bisa di pungkiri adalah gedung sudah di jual oleh

DPD partai Golkar Kota dan Kabupaten sebagai pemilik awal, mereka sudah terima pembayaran nya. Sekedar diketahui polemik Kantor Partai Golkar Kota Bekasi di awali saat tahun 2004 Rahmat Effendi selaku

Ketua DPD Golkar Kota Bekasi saat itu menjual ke Andi Salim senilai Rp3 miliar. Hingga kini kasus tersebut sudah diputus oleh Mahkamah Agung dengan menolak keputusan PN Bekasi. (amn)

Bunda PAUD Kota Bekasi Ajak Kompak Lindungi Anak-Anak Dari Kekerasan

KOTA BEKASI - Bunda

PAUD Kota Bekasi Wiwiek Hargono Tri Adhianto kunjungi PAUD Al- Aqsho, Kota Baru, Bekasi Barat.

Dalam kunjungannya Wiwiek Hargono menyapa anak-anak yang sedari pagi telah menunggu kedatangannya. Kehadiran Wiwiek Hargono Tri Adhianto disambut hangat dan suka cita oleh anak-anak PAUD dan para guru. Dalam kunjungannya Wiwiek menyampaikan pesan dan mengajak semua pihak untuk bersama menjaga serta memberikan perlindungan penuh kepada

anak-anak.

Saat ini, kata Wiwiek menyampaikan dirinya sangat kuatir atas terjadinya kembali kasus kekerasan pada anak didalam lingkungan keluarga.

“Belakangan ini, yang membuat hati saya miris dan sedih bahkan khawatir atas kejadian yang baru terjadi, tentunya ini dapat menyadarkan kita semua agar kita dapat terus intens dalam mengawasi anakanak kita, jaga mereka, ayo semua pihak kompak lindungi anak-anak, untuk selamatkan masa depan mereka,” kata Wiwiek Hargono

Tri Adhianto Wiwiek juga mengatakan Pemerintah Kota Bekasi bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah terus gencar dalam memerangi kekerasan pada anak, Upaya sosialisasi hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Mempersiapkan generasi penerus dari aspek kesehatan dan aspek pendidikannya, selaras dengan KPAD, tentunya TP PKK juga mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang gemilang dimasa mendatang

"Ini dapat kita lakukan bersama dengan menciptakan iklim yang baik dari lingkungan terkecil yakni dalam keluarga kita, ketahanan keluarga menjadi penting dan utama memberikan rasa nyaman serta kasih sayang didalam keluarga,” jelas Wiwiek Hargono Tri Adhianto

Diharapkan dengan kompaknya seluruh pihak dalam menjaga anak-anak dari kekerasan, sehingga dapat menghindarkan segala bentuk gangguan ancaman kekerasan yang menimpa anak.

Dengan demikian, hak

anak bebas dari ancaman, hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan kemampuannya, dapat terpenuhi sehingga Kota Bekasi menjadi Kota layak bagi anak-anak. Wiwiek juga mengimbau agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan jika dilingkungan sekitar terjadi tindak kekerasan pada anak. Pada kesempatan itu, Wiwiek Hargono yang didampingi aparatur setempat juga membagikan susu dan makan tambahan serta satu unit laptop untuk menunjang sarana di PAUD tersebut. (amn)

dengan putusan pengadilan tinggi No. 58 /PDT//2022/PT.BDG dikuatkan dengan putusan mahkamah agung.

SOROT: Bunda PAUD Kota Bekasi Wiwiek Hargono Tri Adhianto kunjungi PAUD Al- Aqsho, Kota Baru, Bekasi Barat.

Wabup Buka MKKS ke XVIII di SMPN 1 Tirtamulya

600 siswa se-

Karawang Saling Rebut Juara

KARAWANG- Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh buka Musyawarah Kerja

Kepala Sekolah (MKKS) Cup yang ke XVIII di SMPN 1 Tirtamulya, Rabu (1/3). Ratusan siswa SMP atau sederajat baik negri dan swasta se-Kabupaten Karawang itu saling memperebutkan gelar juara. Para siswa yang bertanding terdapat tiga cabang olahraga Voli putra-putri, basket putra-putri, dan Tenis meja putra-putri. Aep mengatakan, para siswa yang bertanding untuk mengasah minat bakat

siswa. Dan MKKS tidak menutup kemungkinan juga bakal diadakan untuk tahun depan.

“Alhamdulillah tentunya ini kan bakat juga yang menjadikan potensi Nah tadi saya juga Insya Allah nanti akan kita agendakan di tahun 2024,” kata Aep.

Terdapat kurang lebih 600 siswa yang penuh semangat mengikuti ajang ini. Aep mengatakan MKKS yang masuk dalam program Koni itu sebagai salah satu pembibitan awal upaya mencari siswa yang berpotensi akan olahraga. Dan tak menutup kemungkinan, ke depannya juga mampu menjaring tingkat SMA sederajat.

“Ini dimasukkan ke dalam program Koni, dimana ini kan ada salah satu pem -

bibitan jadi pembinaan InsyaAllah nanti akan kita berikan di Koni jadi besar ke depan, eh bukan hanya apa MKKS SD atau SMP saja tapi tentunya juga SLT Apa SMK dan SMA gitu,” kata Aep. Aep berharap dengan adanya wadah MKKS, siswa mampu mengembangkan potensi minat bakat. “Al hamdulillah sudah meny iapkan tempat dan waktu nya mudah-mudahan ini menjadi salah satu ajang bakat buat siswa-siswi masyarakat Kabupaten Karawang. Harapannya benar-benar ini kan bibitbibit jadi mudah-muda han nanti pembinaan kita juga nanti Insyaallah ya kita masuk dalam Koni,” tukasnya (gma/ayi)

Literasi Haji Lintas Zaman

KONTROVERSI besar soal biaya haji 2023 memang telah berakhir dengan munculnya kesepakatan antara pemerintah dan parlemen (DPR) pada rapat panitia kerja (15/2/2023). Namun, masih ada yang tersisa tapi mendesak untuk diselesaikan. Yakni mengenai penguatan nilai dasar ibadah haji yang beririsan dengan dampaknya pada tata kelola perhajian.

Bagian sentralnya adalah

penumbuhan kesadaran dan mental di balik peribadatan haji. Haji kini bukan soal hak individu keumatan. Haji belakangan sudah menjadi isu tata kelola publik. Bentuknya tidak terlepas dari penjaminan agar setiap individu muslim yang berkemampuan diri bisa mendapatkan jaminan layanan untuk berhaji yang setara lintas zaman.

Ada dua kata kunci penting yang patut diuraikan secara memadai, yakni berkemampuan diri dan lintas zaman. Isu pertama menyangkut kesadaran mental tentang pelaksanaan konsep wajib haji. Isu kedua menyangkut jaminan administrasi dan layanan yang harus dikelola pemangku kepentingan publik terhadap akses untuk berhaji secara setara bagi setiap warga muslim dalam babakan waktu yang panjang secara sama pula.

Islam mempersyaratkan ”berkemampuan diri” dalam berhaji. Dalam Alquran surah Ali ’Imran (3:97) dijelaskan, substansi berkemampuan

diri yang menjadi syarat wajib haji diilustrasikan dengan kata istitha’ah. Sejumlah ulama memaknai substansi istitha’ah dengan kemampuan dalam bentuk fasilitasi, mulai perbekalan hingga mobilitas. Makna dasarnya, ada jaminan kemampuan diri secara finansial untuk melakukan perjalanan haji sebagai ibadah yang menuntut konsumsi finansial cukup tinggi untuk bisa melunaskan penunaian semua rangkaiannya dan sekaligus kemampuan fisik yang memadai untuk melaksanakannya. Konkretnya, kata ”berkemampuan diri” tidak bisa hanya sekadar dimaknai dalam pengertian kesehatan fisik, tapi lebih-lebih juga kemampuan finansial. Artinya, mereka yang belum berada dalam situasi ”selesai dengan dirinya” secara finansial belum termasuk ke dalam kriteria wajib haji. Apabila seorang muslim belum memenuhi kriteria berkemampuan secara finansial, dia sejatinya belum termasuk dalam kategori wajib haji. Memaksakan diri hanya akan menyisakan masalah legal-ritual dan sosial-ekonomi. Akhirnya, kriteria wajib haji menjadi terdegradasi akibat ketentuan legal-ritual yang disiasati dan tata kelola sosial-ekonomi tertatih-tatih menyusul ukuran kemampuan finansial yang dinegosiasi melalui jalur fasilitasi nonalami. Ujungnya, haji menjadi problem rutin tahunan yang

jika dilakukan ikhtiar pem

benahan tata kelola rawan dipolitisasi tanpa henti. Dalam kaitan inilah, dana talangan haji sebagai skema pembiayaan oleh perbankan kepada calon jemaah haji memantik kontroversi besar.

Mereka yang belum memi liki kesiapan finansial untuk mendanai perjalanan haji akhirnya terstimulasi untuk ikut berencana melaksanakannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN), memang telah mengeluarkan

fatwa DSN-MUI Nomor 29/

DSN-MUI/VI/2002 tentang

Pembiayaan Pengurusan Haji

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memperbolehkan pemberian dana talangan haji dengan menggunakan prinsip al-Qardh. Namun, ada catatan penting yang harus disampaikan. Fatwa ini lebih menunjuk pada mekanisme pembiayaan dan bukan secara langsung berurusan dengan persoalan posisi dana talangan dalam kaitannya dengan ketentuan atau kriteria ”berkemampuan diri” (istitha’ah).

Tapi, kini, dalam praktiknya, karena mudarat yang ditimbulkan terhadap tata kelola perhajian menyusul longgarnya pelaksanaan ketentuan istitha’ah di atas, dana talangan haji pun mulai dipersoalkan. Mudzakarah Perhajian Indonesia

1444 H/2022 M di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur,

(29/11/2022) mengoreksi praktik penyelenggaraan dana talangan haji itu. Salah satu butir rekomendasinya berbunyi: tidak menoleransi penggunaan dana talangan dan segala bentuk pembiayaan haji yang bertentangan dengan pemenuhan kaidah istitha’ah dan menjadikan daftar antrean haji semakin panjang. Mudarat yang ditimbulkan pada daftar antrean menuntut dilakukannya intervensi kebijakan perhajian lintas zaman. Mengapa tata kelola ”lintas zaman” kini menjadi isu? Antrean haji semakin hari semakin panjang. Membayarnya seseorang ke bank mitra haji untuk mendapatkan porsi haji menjadi salah satu perihal mendasarnya. Masalahnya bukan soal apakah baik atau tidak seseorang untuk bisa mendapatkan porsi haji. Akan tetapi, cara seseorang untuk mendapatkan porsi haji dengan menggunakan dana talangan dari perbankan yang menjadi masalah. Harus diakui, suka atau tidak suka, hasil rekomendasi

Mudzakarah Perhajian Indonesia di atas harus menjadi peringatan kepada kita semua tentang dampak buruk dari penyediaan dana talangan haji yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Memang tidak dinafikan bahwa ada keuntungan timbal balik antara individu warga masyarakat dan perbankan atas penyediaan dana talangan haji. Namun, dana talangan haji dalam kenyataannya turut berkontribusi pada ambruknya mental warga masyarakat terhadap konsep istitha’ah sebagai kriteria konseptual wajib haji. Dana talangan haji kini menimbulkan komplikasi tidak saja pada tata kelola penyelenggaraan haji, tapi juga diskursus fiqhiyah atas konsep istitha’ah. Di sinilah konsep ”haji keadilan dan keberlanjutan” penting diintroduksi. Berhaji bukan urusan hari ini semata, melainkan urusan jaminan yang harus diberikan secara relatif serupa kepada seluruh muslim dari masa ke masa. Deliberasi itu bukan tanpa edukasi. Deliberasi mempersyaratkan adanya edukasi. Agar semua komponen warga masyarakat selalu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Agar selalu ada hikmah maslahat di balik setiap hajat. Dengan begitu, akan selalu ada proses pembelajaran di setiap permusyawaratan. Pendewasaan adalah akibat saja dari tradisi bijak yang terlembagakan. Dan itulah deliberasi yang terpujikan melalui edukasi yang

ISTIMEWA

mencerdaskan. Literasi haji kini tidak hanya menjadi tuntutan, tapi juga sudah menjadi kebutuhan publik. (*)

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, PT Permodalan Nasional Madani Cabang Cimahi akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta terhadap obyek hak tanggungan nasabah-nasabah dibawah ini : 1. NANA MULYANA, berupa: • Tanah berikut bangunan dan segala sesuatu diatas nya sesuai SHGB No. 578/Bunihayu, luas tanah 73 M2 tercatat atas nama NONA ANA FEBRIANA, terletak di Bunihayu, Desa Bunihayu, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, setempat dikenal dengan Garden View Blok B5 No 4 RT 030 RW 007. Harga limit Rp. 280.000.000, uang jaminan Rp. 84.000.000.

Lelang akan dilaksanakan pada : Hari / Tanggal : Kamis, 16 Maret 2023 Pukul : 10:00 waktu server Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/ Tempat : Kantor KPKNL Purwakarta Jalan Siliwangi No. 9 Purwakarta Penawaran Lelang : dimulai sejak pengumuman ini terbit sampai dengan hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 10:00.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (e-auction) dengan menggunakan metode close bidding pada Aplikasi Lelang yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id/. Tata cara mengikuti lelang internet (e-auction) dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi le .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 le.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Purwakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. Kondisi tanah dan bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

5. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dianggap wanprestasi dan Uang Jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

6. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta.

7. Karena satu dan lain hal, Pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/ penundaan lelang terhadap objek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT Permodalan Nasional Madani, Pejabat Lelang dan/atau KPKNL Purwakarta.

8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Cimahi –Bagian Remedial, Jalan Encep Kartawiria No. 17 Citeureup Kota Cimahi, telepon 022-20662022.

NB : Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pegawai KPKNL Purwakarta atau Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Cimahi, segala urusan keterkaitan dengan lelang ini agar mendatangi KPKNL Purwakarta/Pemohon (sesuai alamat tersebut di atas). KPKNL PURWAKARTA

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PENGUMUMAN KEDUA Cimahi, 02 Maret 2023 PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Cimahi

Oleh AKH. MUZAKKI *)

SOROT: Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh buka Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cup yang ke XVIII di SMPN 1 Tirtamulya, Rabu (1/3).

Pemkab Bekasi Terima

Dua Bantuan Banjir

KARANGBAHAGIA

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menerima bantuan dari Badan

Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) berupa

paket bantuan Dana Siap

Pakai (SDP) senilai 250 juta rupiah, dan paket bantuan

Pemenuhan Kebutuhan

Dasar (PKD) senilai 100 juta rupiah.

Dua bantuan

tersebut diserahkan oleh

Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB, Yuz Rizal dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi

saat meninjau bencana banjir di Puri Nirwana Residence, Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia, Rabu (1/3/2023).

“Saya atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi mengucapkan terimakasih atas perhatian dari BNPB untuk bantuan bencana banjir di wilayah Kabupaten Bekasi,” ucap Sekda dalam wawancaranya. Sekda menuturkan, paket bantuan tersebut disalurkan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi yang terkena dampak banjir, setelah pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana hidrome-

teorologi. Saat meninjau banjir di Perumahan Puri Nirwana

Residence, Kecamatan Karangbahagia, Sekda mengatakan bahwa Pemkab

Bekasi sudah memanggil pihak pengembang perumahan di Vila Kencana

dan Puri Nirwana guna pananganan banjir di wilayah tersebut. “Pengembang dari dua perumahan ini sudah kita panggil untuk menyiapkan kewajibannya. Seperti menyediakan sumur retensi, embung, dan sebagainya untuk meminimalisir debit air hujan,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejauh ini Pemkab Bekasi terus berupaya melakukan penanganan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Yakni dengan mendirikan sejumlah dapur umum dibeberapa titik wilayah yang terdampak banjir, menyediakan tempat evakuasi sementara.

Serta bantuan berupa logistik, obat-obatan dan juga peralatan ke -

butuhan dasar. “Kami akan evaluasi dan terus berupaya untuk langkah kedepannya supaya bencana banjir ini tidak berlarut larut,” pungkasnya. Sementara itu, Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB, Yuz Rizal mengatakan, BNPB menyalurkan bantuan dana tersebut sebagai bentuk perhatian dan kepedulian dalam penanganan banjir khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. “Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bekasi terkait situasi bencana banjir yang melanda 18 Kecamatan ini. Dan kami selalu siap membantu daerah yang terjadi bencana,” ujarnya. (adv/jio)

MENYERAHKAN : Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB, Yuz Rizal dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi saat meninjau bencana banjir di Puri Nirwana Residence, Desa Sukaraya Kecamatan Karangbahagia, Rabu (1/3/2023).