HARGA

R

Pemkot Bekasi Mulai Operasikan Palang Parkir Otomatis

Masuk Harus

Pakai Kartu Akses

KOTA BEKASI - Resmi, Pemerintah Kota Bekasi mulai mengoperasikan sistem Palang Parkir Otomatis di Lingkungan Plaza

Kantor Wali Kota Bekasi terhitung 1 Februari 2023.

Pengoperasian palang parkir otomatis di lingkungan Plaza Pemkot Kota

Bekasi itu ditujukan untuk menata dan terciptanya sistem pengelolaan parkir yang aman dan nyaman bagi pengunjung ataupun pegawai sendiri.

Penetapan Palang Parkir

Otomotatis ini tertuang pada Surat Edaran nomor: 300/581/Setda.Um tentang

Mekanisme Palang Parkir

Otomatis dan Pengaturan

Lalu Lintas di dalam Lingkungan Kantor Wali Kota

Bekasi disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akses Masuk Kendaraan di Lingkungan Kantor Wali

Kota Bekasi menggunakan palang parkir (barrier parking) serta kartu akses;

2. Kartu Akses diberikan kepada pejabat eselon II, eselon III, kendaraan operasional dinas dan kendaraan roda dua ber-plat merah;

3. Tamu khusus/ undangan Pemerintah Kota Bekasi dapat masuk area perkantoran dengan difasilitasi Satpol PP;

4. Waktu efektif palang parkir otomatis yaitu pada hari Senin s.d Jum'at mulai pukul 05.00 WIB s.d pukul 17.00 WIB, selanjutnya palang parkir akan di non aktifkan;

5. Palang parkir otomatis akan di non aktifkan yaitu pada hari Libur Nasional, Unjuk rasa, acara besar nasional, acara besar daerah, dan acara-acara tertentu.

6. Pintu masuk kendaraan roda 4 atau lebih melalui pintu sebelah barat (Jl. Jend A Yani) dan keluar melalui pintu sebelah utara (Jl. Juanda);

7. Pintu masuk sepeda motor melalui pintu sebelah selatan (Jl. Rawa Tembaga/ gerbang antara gedung Bappelitbangda dan gedung Balai Patriot) dan keluar melalui pintu sebelah utara (Jl. Juanda);

8. Kendaraan yang tidak memiliki kartu akses dapat memarkir kendaraanya di gedung parkir Stadion Patriot Candrabhaga;

9. Pengendara yang memasuki area Kantor Wali Kota Bekasi agar mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan demi keselamatan dan ketertiban;

10. Parkir kendaraan di Lingkungan Kantor Wali

Kota Bekasi tidak berbayar. Dengan diberlakukan dan diterapkannya mekanisme palang parkir otomatis ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik bagi sistem pengelolaan parkir di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi. (amn)

Gelar Aksi di Pemkot dan Kejari

KOTA BEKASI - Hari ini, 2 Februari 2023 Dewan

Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang, dan Tani Tanaman Pangan, dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) Bekasi Raya, menggelar aksi di depan gedung Plaza Pemkot Bekasi dan Kejari.

Aksi itu akan dilaksanakan bersama pedagang Pasar Kranji Baru terkait carut marutnya revitalisasi yang dilaksanakan hingga sekarang belum ada kejelasan.

Aksi itu juga menyikapi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dengan PT. Annisa Bintang Blitar (PT. ABB) Nomor 2399 Tahun 2019 dan Nomor 23.12/ABB-BKS/2019 tanggal 27 Desember 2019.

Sebelumnya Pemkot Bekasi, tanggal 26 Januari 2023 tentang notulen rapat lanjutan PKS Revitalisasi Pasar Kranji, Hasil Kordinasi Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat. yang berlangsung diruang rapat Sekda, Kamis (26/1/ 2023) dan ada 8 poin yang disepakati kedua belah pihak.

Ketua APT2PHI Achmad Supendi mengatakan sengkarut berujung mangkraknya revitalisasi pasar itu bagaikan sinetron. Dimana dalam jalan ceritanya ada peran atau tokoh protagonis dan antagonis.

Untuk itu, kata Achmad Supendi. Apa yang jadi pokok utama dalam notulen rapat tanggal 26 Januari 2023 itu, terkesan ada sutradara dan peran atau tokoh protagonis serta antagonis.

"Coba simak dan perhatikan, notulen rapat tanggal 26 Januari 2023. Dimana ada 8 poin. Bagaimana ceritanya, PKS itu mau di putus jika dari poin 3 sampai 8 mengambang alias tidak tegas," ucap Achmad Supendi.

Sebetulnya, rancang bangun Pemkot Bekasi dalam membentuk tim konsultasi itu sudah tepat. Namun karena ada oknum di dinas terkait yang perannya merangkap sebagai tokoh protagonis dan antagonis, bahkan terkadang jadi sutradara. Maka hasilnya, 8 poin itu jadi mengambang dan Pemkot Bekasi terbawa arus.

"Kita lihat dan tunggu, tanggal 10 Februari 2023, keseriusan dan ketegasan Pemkot Bekasi terhadap PT. ABB. Berani atau tidak putus PKS itu. Jika tidak, maka dapat dipastikan bahwa tokoh protagonis dan antagonis di sinetron itu benar ada dan bahkan jadi sutradara," cetus bang pepen

Lebih lanjut Ketua DPD APT2PHI Bekasi itu menjelaskan, bahwa dari hasil investigasi dan observasi terhadap silang sengkarut mangkraknya revitalisasi pasar itu menemukan potensi perbuatan tindak pidana korupsi dan ini sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum.

"Ya, kita temukan potensi perbuatan itu. Sebab lahan itu kan aset milik Pemkot Bekasi. Artinya, barang siapa tanpa hak dan ijin melakukan transaksi jual beli atau sewa pakai diatas aset tanah milik Pemkot Bekasi dan dari hasil transaksi itu tidak masuk menjadi PAD maka perbuatan itu dikategorikan pungutan liar atau korupsi," tandasnya.

Aksi demo terkait revitalisasi Pasar Kranji akan digelar di Pemkot Bekasi dan Kejari. Keberangkatan akan dimulai dari Pasar Kranji menuju Pemkot Bekasi dan dilanjutkan ke Kejari Kota Bekasi. Tuntutannya meminta penyelesaian segera terkait revitalisasi Pasar Kranji agar menemukan ujung demi kebaikan para pedagang yang telah lama terlunta-lunta di tempat penampungan sementara. (amn)