Karawang Bekasi Ekspres, 2 April 2019 by Karawang Bekasi Ekspres

Bintang Baru Warga Karawang Bekasi Purwakarta & Subang SELASA, 2 APRIL 2019

www.karawangbekasiekspres.co.id

HARGA Rp3.000

@korankarawangbekasiekspres

TIDAK TERBIT Dikarenakan, Hari RABU 3 APRIL bertepatan dengan HARI LIBUR NASIONAL PERINGATAN ISRA MI’RAJ, maka Harian Umum (HU) Karawang Bekasi Ekspres TIDAK TERBIT. Kami akan hadir kembali di tengah pembaca setia pada HARI KAMIS 4 APRIL 2019. Redaksi

MAHESA/KBE

YEL-YEL CPNS: Setelah apel, 349 CPNS berkumpul di hadapan Bupati Cellica menyanyikan yel-yel.

Cellica Geleng-geleng Kepala 347 CPNS Tak Hapal Visi Misi Karawang K A R AWA N G - S e b a n yak 349 CPNS Pemkab Karawang mengikuti apel

bersama para ASN untuk yang pertama kalinya, kemarin (1/4) di Lapangan Plaza Pemkab Karawang. Pada acara mereka resmi diberikan SK CPNS yang secara simbolis diserahkan oleh Bupati Karawang, Cellica Nurracadiana. Ada yang menarik. Setelah mengikuti apel, 349 CPNS langsung berkum-

pul di hadapan Cellica dan para pejabat teras Pemkab Karawang. Mereka menyanyikan yel-yel yang dipimpin oleh salah seorang CPNS yang dikenal sebagai kerabat Cellica sendiri, yakni dr Fitra. Namun ketika Cellica mengajukan pertanyaan siapa yang hafal visi-misi Karawang ternyata sam-

Sekda Masih Tanpa Rumah Dinas KARAWANG- Na ma pejabat yang masuk tiga besar seleksi terbuka sekda sudah diumumkan akan tetapi sampai saat ini fasilitas yang wajib disediakan untuk sekda terpilih: rumah dina belum juga jelas. Bupati Karawang Cellica Nurchadiana saat ditanya mengenai hal ini menjanjikan rumah dinas yang saat ini ia tempati akan dijadikan rumah dinas sekda, setelah rumah dinas bupati yang sudah lama kosong beres direnovasi.

Rencananya pembangunan rumah dians bupati itu akan ada pendopo bupati kan lagi dibangun, nanti rumahnya saya (rumah dinas saat ini, red) jadi rumah sekda. Cellica Nurchadiana Bupati Karawang

“Rencananya pembangunan rumah dians bupati itu akan ada pendopo bupati kan lagi dibangun, nanti rumahnya saya (rumah dinas saat ini, red) jadi rumah sekda,” kata Cellica. Hal ini membuat sejumlah pihak kebingungan. Bukan tanpa sebab. Sedari awal rumah dinas bupati yang saat ini direnovasi ramai diungkapkan kepada bublik akan dialihfungsi menjadi museum bukanlah pendopo. Jikapun demikian beKe Hal...7

uanya diam. Hanya dua orang yang maju. Itu pun yang hafal fasih hanya satu diantara dua orang itu. Sontak Cellica menggelengkan kepala dan meminta seluruh CPNS menuliskan visi-misi Karawang yang ditulis menggunakan tangan sebanyak 10 lembar dan diminta disetor langsung kepadanya. “Sama

para pimpinan kalian juga pernah saya suruh. Bahkan 50 lembar,” katanya. Di samping itu Cellica pun mengingatkan jika tidak ada jaminan 349 CPNS akan diangkan seluruhnya jadi PNS setelah mengikuti masa percobaan selama setahun ke depan. Hanya disipilin, serta dan kerja yang sungKe Hal...7

Komnas Anak: Tangkap Pembakar Bayi KARAWANG - Wakil Ket- b e r t i n d a k c e p a t , d a n ua Komnas Perlindungan melakukan pendalaman Anak Jawa Barat, Wawan terkait motif kasus Wartawan meminta ini,” ucapnya keaparat kepolisian pada KBE, Senin s e g era mengusut (1/04). dan mencari pelaku Dikatakan pembuangan dan Wa w a n , s e l a i n pembakaran bayi itu dirinua memyang terjadi di inta Pemerintah Karawang beberapa Daerah (Pemda) hari lalu. Karawang untuk “Jajaran melakukan kepolisian langkah-langP o l r e s kah antisiWawan Wartawan Karawang patif terkait Wakil Ketua Komnas h a r u s maraknya Perlindungan Anak Jabar segera Ke Hal...7

PT Pupuk: Tak Ada Direksi yang Kena OTT KPK CIKAMPEK - PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan bahwa tidak ada direksi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/3) lalu. Sebagaimana diungkapkan dalam keterangan KPK, Direktur PT Pupuk Indonesia yang hadir ke KPK dalam rangka memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi, serta sebagai upaya kooperatif terhadap penegakan hukum. Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana menegaskan bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan distribusi pupuk. Baik itu pupuk bersubsidi maupun non subsidi. “Kegiatan Ke Hal...7

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No. 20 Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp Fax(0267) 8408492

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

OPINI

SELASA, 2 APRIL 2019

KPU dan Bawaslu Harus Sejalan Oleh Hadar Nafis Gumay*

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai permohonan yang kami ajukan memang tidak semuanya dikabulkan. Tapi, kita bisa melihat ini dari sisi penyelamatan hak pilih. Yang kami lihat, kalau tidak ada putusan MK, akan ada banyak warga yang kehilangan hak pilih karena aturan-aturan yang ada. Sekarang, seberapa banyak hak pilih warga negara yang bisa diselamatkan bergantung pada tindak lanjut beberapa pihak terkait. Misalnya, putusan tentang

kepemilikan e-KTP untuk pemilih yang tidak tercantum di DPT. Dikabulkan oleh majelis dengan menyatakan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi. Namun, bertentangannya secara conditional sepanjang tidak dimaknai mencakup pula surat keterangan. Artinya, mereka yang ingin hak pilihnya terjaga tetap harus datang untuk merekam data e-KTP. Fasilitasi perekaman oleh pemerintah, dalam hal ini dukcapil, harus dipastikan. Apakah

warga tanpa e-KTP yang menurut dukcapil jumlahnya 4,2 juta ini sudah direkam, atau sebetulnya ada yang belum menjalani perekaman. Pe re k a ma n m e ma k a n waktu dan tidak bisa cepat selesai. Orang harus mencapai tempat tertentu di mana alat rekam e-KTP tadi tersedia. Atau bisa juga pemerintah melakukan jemput bola untuk memastikan semua terekam. Itu harus bisa dijawab dalam waktu yang pendek. Dalam pembuatan e-KTP, perekaman menjadi bagian yang cukup panjang. Itulah tantangannya. Kemudian, putusan yang terkait pembentukan TPS berdasarkan DPTb. Pasal yang kami mintakan pengujiannya oleh MK dianggap tidak tepat. Namun, kami mengapresiasi MK karena mereka tetap mencarikan jalan melalui penjelasan yang mereka berikan dalam putusannya. Sebetulnya, dengan aturan yang sudah ada, KPU bisa melakukan itu. Hanya, selama ini KPU tidak yakin bisa melakukannya dengan peraturan yang ada. Yang perlu diperhatikan, setelah adanya putusan ini, penyelenggara pemilu kita tidak boleh lagi ragu dalam menjalankannya. Akan banyak pemilih DPTb yang bisa

terselamatkan apabila penyelenggara tidak ragu. Misalnya, dampak adanya TPS berbasis DPTb, maka ada konsekuensi logistik yang juga harus dipenuhi. Termasuk SDM yang har u s d i re k r u t K P U. M K mengatakan bahwa DPTb adalah bagian dari DPT. Maka, semua kebutuhan logistiknya harus disediakan. Kami juga berharap Bawaslu memiliki pandangan yang sama dengan KPU dalam menjalankan putusan MK. Jangan sampai ada hambatan lagi karena antara kedua lembaga itu berbeda pandangan. Upaya yang sudah kita perjuangkan bersama bisa gagal kalau ada perbedaan pandangan lagi di waktu yang sudah sempit ini. Ada lagi pasal terkait deadline pendaftaran DPTb yang dikabulkan meski tidak seperti yang kami mohonkan. Tapi, setidaknya itu akan menyelamatkan beberapa pihak. Contohnya, pasien di rumah sakit dengan adanya penyediaan surat suara. Juga, mereka yang dalam waktu dekat ini mungkin terpaksa harus ditahan di rutan atau lapas. Termasuk para wartawan yang bertugas pada hari pemungutan suara. Hak pilih mereka bisa terselamatkan. Saya memberikan saran, sebaiknya kantor-kantor

media memberikan kepastian kepada wartawannya akan ditugaskan ke mana saat hari pemungutan suara. Dengan begitu, mereka punya waktu mendaftarkan sebagai pemilih DPTb dan tidak kehilangan hak pilih.

Putusan tentang tambahan waktu 12 jam penghitungan suara di TPS juga kami anggap sudah lumayan. Meski kami berharap penambahan waktu itu bisa berlangsung sampai 24 jam. Sebab, beban kerja pada

pemilu kali ini luar biasa. Saat simulasi, petugas KPPS didasarkan pada prosedur yang normal tanpa ada keberatan. *) Founder Network for Democracy and Electoral Integrity

CERPEN, BONARI NABONENAR

Dari Ciuman ke Tiang Gantungan (1)

RUMAH SAKIT 1.

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

CIUMAN? Seperti tiba-tiba dilamar perjaka tampan tatkala kata itu dia sampaikan. Mengapa dia menawarkan: ciuman? Sungguh, aku seperti mendadak pusing. Dan angan-anganku menjadi sedemikian liar. Setahun lalu aku mencoba menghubungi melalui akun medsos-nya. Itu pun atas saran seorang kawan yang di komunitas kami dipandang sebagai senior. Bukan cuma dia sebenarnya yang direkomendasikan. Ada beberapa nama. Dan sudah kuhubungi semuanya. Tetapi, komunikasi kami selalu tidak lancar. Ketika aku meminta saran mengenai buku yang sebaiknya kubaca, cepat sekali kuterima daftarnya. Ketika kusodorkan ceritacerita pendekku, beberapa di antaranya sudah dimuat media cetak lokal, jawaban yang kuterima malah lebih banyak pujian. Itu pun dalam kalimat-kalimat pendek. Seperti gaya seorang Tino Sidin atas lukisan anak-anak sekolahan. Padahal, aku butuh dikritik. Aku ingin tahu, mengapa cerita-ceritaku hanya mandek di media cetak lokal, tak sepotong pun—dari puluhan yang pernah kukirimkan—berhasil menembus media cetak berskala nasional. Oh, maksud saya, media cetak yang terbit dari tanah air! Ah, mungkin mereka kelewat sibuk untuk melayani anak bawang yang terlalu banyak meminta sepertiku. Suatu kali, kepada salah seorang di antara mereka kulancarkan protes, dan kudapat jawaban ini, “Banyak yang sepertimu kemudian justru mandek, tulisan-tulisannya seperti mampet

setelah dikritik. Atau, kalau tidak demikian, malahan memebeberkan terlalu banyak alasan mengapa seharusnya memang demikian cerita itu dipaparkan.” Semoga seperti yang kubayangkan, jawaban itu akan membuka peluang untuk terjadinya dialog jarak jauh yang lebih bernas di antara kami. Lalu, aku kembali menyodorkan karya terbaruku dengan permintaan, “Kritiklah, tanpa harus khawatir aku akan mandeg. Tulisan-tulisanku semakin laris di sini, beberapa media cetak malahan memesannya padaku. Itu membuat kantongku semakin sehat, dan bahkan kini tidak perlu kukeruk saldo di buku tabungan untuk mengirim dana bantuan setiap bulan bagi ibu dan adik-adikku di tanah air.” Sengaja kuberi alasan panjang-lebar agar dia benar-benar tidak khawatir aku akan patah hanya karena menerima kritik yang terlalu pedas, atau bahkan pahit sekalipun.

Hanya selang beberpa hari, kuterima surat elektronik darinya. Sangat cekak pengantarnya, “Selamat berjuang, ini kritik atas ceritamu seperti yang kauminta (terlampir).” Lampirannya berupa tabel dengan nomor urut mengenai kata yang salah dan bagaimana seharusnya, kesalahan penulisan ejaan, bagianbagian yang seharusnya dipotong atau dihapus, dan bagian-bagian yang seharusnya justru dikembangkan. Benar-benar situasi yang bagus. Inilah yang kutunggu-tunggu. Lalu kukirim balasan, ucapan terima kasih, dan coba meminta sarannya, tema apa atau syukur jika dapat diberi judul yang menarik untuk sebuah cerpen, yang, “Jangan katakan bagaimana aku mesti mengembangkannya. Cukup beri aku tema, atau judulnya saja.” “Ciuman.” “Ciuman yang mana?” “Yang paling menarik untuk kauceritakan.”

Sialan! Ini orang mau memberikan bimbingan menulis atau sedang memancing, setelah beberapa pekan belakangan kami semakin sering terlibat percakapan daring? Sudah sampai padanya keterangan bahwa hampir lima tahun aku menjanda. Dan ia lakilaki yang masih sempurna. Ciuman? Menciumi bayi yang kujaga, itu terlalu biasa. Atau ciumanku untuk ibu tercinta ketika aku datang atau hendak pergi kembali mengais rezeki di negeri orang, apanya yang mau diceritakan? Ciuman laki-perempuan dewasa, itu hal yang sedang ingin kulupakan, dan malahan diminta untuk menceritakannya? Baiklah, ini sekadar cerita, saya boleh dan malahan harus mengkhayalkannya. Tetapi, bagaimana aku bisa berkhayal tanpa melibatkan diriku sendiri? Aku belum mengatakan padanya, betapa besar obsesiku untuk menjadi seorang penulis, menjadi

pengarang, perempuan, yang diperhitungkan. Itu sudah kukatakan kepada seorang jurnalis di Negeri Beton ini dalam wawancara hampir setengah jam untuk program tayangan televisi mengenai para pekerja migran yang dianggap berprestasi. Saat wawancara, di depan kamera, kutunjukkan pula beberapa cerpen dan tulisan opiniku yang dimuat beberapa media berbahasa Indonesia yang dicetak dan diedarkan khusus di kalangan kami, para pekerja migran asal Indonesia. Aku sudah mengumumkan kepada dunia bahwa aku ingin menjadi pengarang terkenal. Ahai. Dan itulah yang mendorongku untuk terus belajar, dan menggali pengetahuan dari apa dan siapa saja. Maka, dalam hal ini, bila ada senior yang mau mengajariku bagaimana mengarang itu sebenarnya, aku berharap ia tulus memang mau mengajariku. (*/ bersambung)

Hubungi : ( 0267 ) 8408492 : ( +62 ) 885710657938 DIJUAL TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG K E L U R A H A N PA S I R K A R E U M B I . KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899. ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI

BUTIK NISAY butk mnyediakn kerudung lukis, sptu mimosabi & brbgai pakaian dr anak hngga dwasa, aksesoris hingga lainnya, Hub: di Jln Raya Galuh Mas City Walk Karawang

DIKONTRAKAN DIKONTRAKAN 1 unt Rmh prmnt lok. jl raya cikalong girang, ds. Cikalong, kec. Cilamaya wetan, karawang luasbangunan 9*15 m, 3 kamar, jetpam, listrik 900 watt, halaman luas. Hub. 081617372163 atau 087786517141 Komar

DIJUAL TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

LOWONGAN DIBUTUHKAN sales untuk tukang gigi syarat punya motor, minimal pendidikan SMA, maximal usia 35 tahun kirim emailrichdental77@yahoo.com.

KEHILANGAN TELAH HILANG SHM NO 00242 A/N NEMBAN BIN ANENG LT 1.900 M² LOKASI DESA CIBENING RT 03/06 KEC.SETU KAB BEKASI.

LOWONGAN DICARI 1. Admin, wanita, > 22 tahun, min.SMA, 2. Marketing, wanita, > 28 tahun, pengalaman,min. SMA, CV Kirim up: admin alamat : Kampung. Sukamulya No. 1 Rt. 14 Rw. 04, Kel. Cibogo Kec. Cibogo, Kab. Subang, Kode Pos 41285

WEBSITE MENERIMA jasa pembuatan website, space unlimited, pertahun sudah termasuk posting dan domain, soal harga hubungi nomor 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

U HAY NG A UR LOS! B NYO

SELASA, 2 APRIL 2019

IMBAUAN BUPATI Berdasarkan Surat Edaran bernomor KS.01/380/Kesra per tanggal 27 februari 2019: Mengistruksikan setiap instansi pemerintahan menggelar penggalangan dana “Peduli Thalsemia” menindaklanjuti data yang dirilis Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI/ POPTI) saat ini ada sebanyak 129 penyintas thalasemia yang tersebar di 30 kecamatan se-Subang.

Semangat Baru Urang Subang

Pelayanan Kesehatan Terganggu Masyarakat Kecam Aksi Mogok Kerja Pegawai dan ASN RSUD Ciereng

Adapun penyerahan bantuan dana dapat diserahkan ke Bagian Kesra Setda Subang atau via transfer ke rekening a/n Peduli bencana Kab.Subang: 0092084965100. Demikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bupati Subang Ruhimat

ADDENDUM SARI ATER Nama Wabup Disebut SUBANG– Adanya perubahan Adendum Tahun 2012 tentang Perjanjian Ke r ja s a m a P T. Sa r i At e r d e n gan Pemkab Subang disebut telah banyak menghilangakan keterlibatan Pemkab dalam pengawasan PT. S a r i At e r. D a n nama Wakil Bupati Subang Ahmad Rizal A g u s Ma s y k u r Wakil Ketua DPRD Subang juga disebutsebut. Perubahan itulah yang akhir-akhir ini menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat Subang. Bahkan Pansus Sari Ater juga diduga ‘masuk angin’ karena bertele-telenya pansus tersebut. Wakil Ketua DPRD Ahmad Rizal mengatakan dirinya tidak ikut menandatangani surat perjanjian tersebut. “Ya (Pansus), tapi saya tidak menandatangi karena saya tidak setuju dengan perjanjian itu,” kata Ahmad Rizal. Bahkan Rizal menyebut Wakil Bupati Subang Agus Masykur. “Saya dan Agus Masykur tidak menandatangani yang menandatangani pada waktu itu adalah Atin Supriatin (Ketua DPRD pada tahun 2012) dan dengan Oman Marjoman, saya tidak menandatangani,” kata Ahmad Rizal. Lanjutnya, saat tidak mau menandatangani, ia sempat didatangi orang untuk dipaksa mena n d at a nga n i . “ Wa l au pu n s e mp at d at a ng orang ke rumah saya untuk menandatangani perjanjian addendum, bukan datang cuma minta tanda tangan saja, tapi lebih (unsur tekanan), iya lah,” kata Ahmad Rizal. (hrn)

UNBK Server SMAN 1 Pabuaran Error SUBANG - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA di Subang pada hari pertama tidak berjalan lancar. Akibat server error, SMA Negeri 1 Pabuaran nyaris batal digelar. Puluhan peserta UNBK panik ketika komputer yang mereka gunakan untuk ujian tidak dapat digunakan. Bahkan setelah menunggu lebih dari satu jam, komputer mereka tetap tidak dapat digunakan karena ser ver mengalami gangguan. Menurut Dadang Rosada, guru SMA Negeri 1 Pabuaran, pihaknya sudah melaporkan terganggunya server ini ke pihak kabupaten. Kini pihaknya mencoba menggunakan server cadangan agar pelaksaan UNBK dapat dilaksanakan. “Kami khawatir konsentrasi para peserta u j i a n t e r g a n g g u a k i b a t s e r v e r e r ro r. U n tuk membuat para peserta tetap rilek, para p es er t a d i p e rb o l eh ka n kel ua r kela s hing ga perbaikan ser ver selesai,” ujar Dadang. Setelah tiga jam melakukan perbaikan, puluhan peserta UNBK SMA Negeri 1 Pabuaran akhirnya dapat melaksanakan ujian. (hrn)

HARUN/KBE

DIKECAM: Aksi mogok kerja pegawai dan ASN RSUD Cieereng Subang menuntut tunjangan kinerja dikembalikan.

SUBANG – Aksi mogok kerja yang dilakukan para pegawai dan ASN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciereng kemarin dinilai merugikan kepentingan masyarakat luas. Para pegawai dan ASN yang melakukan aksi mestinya menempuh cara lain yang lebih dewasa. Para pekerja dan ASN itu dinilai sudah memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Ironisnya dan egois, gara-gara tunjangan karir (tukin) atau gaji ke 14 ditiadakan alis dihapus di tahun 2019, pelayanan kesehatan rumah sakit jadi terhambat. “Saya kira para pegawai RSUD Ciereng tidak layak melakukan aksi demo, hanya karena diputuskan tidak adanya tukin. Artinya pemerintah sudah melakukan kebijakan itu sesuai aturan kebijakan dan tidak melanggaran aturan, dan sesuai dengan PAD Kabupaten Subang saat ini. Jangan karena kepentingan golongan tapi mengabaikan hajat hidup orang banyak.,” kata Ricky Hernawan, Ketua LSM Laskar Garuda Indonesia. Dijelaskan, mogok kerja yang dilakukan karyawan dan perawat rumah sakit adalah tanda bahwa RSUD Ciereng lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan masyarakat. “Seharusnya mereka itu tetap menjalankan fungsi dan tugas sebagai dokter sesuai sumpah mereka ketika dilantik sebagai pelayan public yang bekerja tanpa imbalan,” kata Ricky lagi. Pegawai RSUD adalah ASN buka ormas atau LSM. “ASN itu harus mengacu kepada aturan pemerintah, perawat dan pegawai bukan LSM atau ormas yang melakukan aksi demo unjuk rasa. Kalaupun mengajukan aspirasi harus melalui surat dengan menghadap kepada atasan. Karena ini luang lingkup ASN dengan

Warlan Jawab Tantangan, Yakin Datanya Benar SUBANG– Laporan adanya dugaan manipulasi data dan pengelapan asset Pemkab Subang yang diungkap oleh Warlan Ketua Anti Korupsi Seluruh Indonesia (AKSI) diragukan beberapa pihak. Tapi menurut Warlan, data yang ia ungkapkan adalah sebenarbenarnya dan tidak memiliki muatan pribadi atau jual beli kasus, tapi untuk kepentingan masyarakat Subang. “Mau dibilang bagaimana pun silakan. Laporan kita berbasis data, jadi kita serius tuntaskan kasus ini dan kejari Jawa Barat untuk serius,” kata Warlan Ketua AKSI Kabupaten Subang.

Dijelaskan, temuan adanya korupsi dan hilangnya asset Pemkab Subang dan dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi di perusahan yang mengelola obyek wisata pemandian air panas itu sudah sangat merugikan masyarakat. “Ini kalau dibiarkan masyarakat yang rugi, data kita lengkap, jadi tinggal dikawal saja di Kejati Jabar jangan Kejati masuk angin,” katanya. Pihaknya tidak mau melakukan debat kusir dengan tanggapan berbagai pihak. Mengingat laporannya sudah berbasis data lengkap. “Tidak usah berdebat, tinggal ikuti saja prosedurnya.

Laporan kami sudah kita sampaikan ke Kejati. Jadi tinggal ikuti aja proses,” kata Warlan. LSM Aksi juga meminta dukungan kepada masyarakat untuk bersama-sama mendukung langkahnya demi kemajuan Subang. “Saya minta dukungannya kepada masyarakat subang agar kasus sari Ater terbongkar dan ditangkap pelakunya,” kata Warlan. Sebelumnya, dalam audit BPK yang dibeberkan oleh Warlan, PT. Sari Ater memiliki penghasilan Rp 115 Miliar setiap tahunnya. “Jika dibandingkan dengan hasil kerjasama dengan Pemkab Subang tidak layak cuma men-

dapatkan Rp 6,5 Miliar. Itu pun Rp 6,5 Miliar jadi temuan utang yang belum dibayar,” kata Warlan. Sehingga bagi hasil untuk Pemkab Subang hanya mendapatkan PAD Rp 6,5 miliar itu dianggap terlalu kecil. “Bahkan penghasilan Rp 115 miliar tersebut hasil dari audit PT Sari Ater sendiri yang tidak sesuai prosedur dan perjanjian dengan Pemkab Subang 40 – 60,” katanya. Itu baru satu poin saja, belum lagi sejumlah poin lainnya. Salah satunya LSM Aksi menuding total kerugian yang diderita Pemkab mencapai Rp 19 miliar, terdiri dari berbagai kasus. Pertama, dugaan manip-

Pemilu Serentak Tinggal Hitungan Hari

KPU Subang masih Kekurangan 101.005 Surat Suara SUBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang hingga saat ini masih kekurangan 101.005 surat suara untuk Pemilu Serentak 2019. Padahal pelaksanaan pemilu tinggal hitungan hari. Menurut Ketua KPU Subang, Suryaman, kurangan surat suara yang cukup banyak ini diketahui setelah KPU Subang selesai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. “Selain kurang saat proses pengiriman, kekurangan juga disebabkan 26.998 surat suara mengalami kerusakan,” kata Suryaman. “Kami sudah mengirimkan surat berita acara atas

kurangnya surat suara ke KPU RI untuk meminta ganti. KPU Subang akan memusnahkan surat suara yang rusak jika sudah mendapatkan ganti dari KPU RI,” sambungnya. Dikatakan Suryaman, sejumlah surat suara diterima KPU Kabupaten Subang dalam keadaan rusak. Ia menduga kerusakan berasal dari pabrik atau percetakan yang memproduksi surat suara, seperti ada cacat dari pabrik, ada yang cacat karena ikatan dari pabrik. “Kerusakannya surat suara beragam. Mulai dari adanya noda hingga tinta warna surat suara buram, lipatannya tidak bagus, sisi-sisinya tidak

ASN. Kecuali jika kebijakan itu melanggar aturan boleh demo. Kebiajkan penghapusan tukin itukan sesuai aturan yang benar mengacu kepada PAD,” tambahnya. Dengan kejadian tersebut masyarakatSubangmengecam keras aksi mogok pelayanan kesehatan itu. “Saya mengecam keras ya, aksi mogok kerja oleh karyawan dan ASN RS Ciereng membuat masyarakat Subang dirugikan dan tidak dapat mendapatkan pelayanan berobat,” tandasnya. Hal Senada juga dikatakan Ilham, aktivis sosial Subang. Kata dia, tuntutan adanya tukin seharusnya membuat pegawai dan ASN RSUD Ciereng berkaca diri dan intropeksi. Yakni sudah bertahun-tahun keluahan masyarakat se-Kabupaten Subang bahwa pelayanan kesehatan RSUD paling buruk se Jawa Barat. “Coba pihak RSUDCiereng intropeksi diri. Apa ada selama ini berita di Subang dan di nasional ataupun keluhan masyarakat kepada RSUD Ciereng bagus? Semua berita tentang Ciereng sampai di media sosial buruk. Semua mengeluh pelayanan RSUD Ciereng di bawah standar pelayanan rumah sakit. Jika ingin berubah lakukan pelayanan kesehatan yang baik. Bukan melakukan mogok kerja, tapi tunjukan pelayanan yang bagus dan manusiawi,” kata Ilham. Sementara itu alasan Pemerintah dDaerah menghapus tukin adalah pesan dan kebijakan dari KPK dalam program Tim Sinkronisasi (TOS) Pemerintah Jimat Akur agar tidak ada lagi tunjangan dobel. “Tukin dihapus adalah pesan dari KPK di program Jimat Akur agar tidak ada dobel tunjangan” kata dia. Bahkan Ilham menyindir, “kalau mau gaji naik dan mendapatkan prestasi seharusnya pegawai dan perawat RSUD Ciereng bekerja keras menunjukkan pelayanan kesehatan yang baik dan profesioal. Bukan nuntut uang terus, tapi kerja untuk membantu kesehatan masyarakat nol besar,” pungkasnya. (hrn)

rata karena bekas kemasan plastik dari sananya,” katanya. Suryaman menyebutkan, jumlah surat suara yang diterima untuk Pilpres dan Pileg serta DPD mencapai 5.862.655 sudah termasuk tambahan 114.955 surat suara. Sedangkan petugas yang melakukan penyortiran dan pelipatan mencapai 2 ribuan orang. Sementara itu, KPU Subang sendiri hingga kini sudah menerima 95 persen logistik untuk pemilu 2019. “Tinggal beberapa logistik yang belum diterima yaitu sampul surat suara serta templet untuk tuna netral. (hrn)

Suryaman Ketua KPU Subang (kiri)

ulasi dan penyimpangan pembelian lahan senilai Rp 12 miliar dan sewa lahan Rp 750 juta dari tahun 2013-2018. Kedua Sari Ater tidak membayar PAD sebanyak 6,5 miliar lebih kepada Pemkab Subang pada tahun 2017. “Dan tentunya masih banyak lagi temuan kita yang lainnya. Sehingga ini harus diungkap ke publik. PT Sari Ater harus terbuka,” katanya. Sampai saat, ramainya berita terkiat PT. Sari Ater terlilit hutang hingga pengelapan asset Pemkab belum memberikan tanggapan resmi terkait pelaporan yang dilakukan oleh LSM Aksi ke Kejati Jabar. (hrn)

SELASA, 2 APRIL 2019

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerint

tah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018

ADVERTORIAL SELASA, 2 APRIL 2019

Asyikkk!!! 349 CPNS Terima SK dari Bupati Karawang KARAWANG- Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana menyerahkan surat keputusan (SK) CPNS formasi tahun 2018 kepada 349 orang yang lulus dari berbagai rangkaian seleksi yang ketat dan transparan, di Plaza Pemkab Karawang, kemarin (1/4) pagi. Pengangkatan para pelamar menjadi CPNS itu sesuai dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor 821/Kep.1284/BKPSDM/2019, pada 31 Januari 2019, TMT 1 Februari 2019 setelah mendapatkan NIP dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedangkan, mengenai penggajiannya berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai 1 April 2019. Cellica menyerahkan SK CPNS tersebut secara simbolis kepada AJAK SEMANGAT: Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyapa para CPNS dengan sapaan yang menjadi ciri khasnya. masing-masing perwakilan. “Saya ucapkan selamat kepada kalian Ia berharap seluruh CPNS bisa menjadi PNS Pemkab Karawang seluruhnya. semua. Patut disyukuri bahwa ini adalah anugerah dari Allah SWT. Mulai hari ini, sudah menjadi bagian dari ASN. Karena CPNS merupakan bagian dari ASN dan disorot oleh masyarakat. Bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan penuh rasa tanggung jawab. Bekerjalah dengan hati yang ikhlas,” kata Cellica. Usai menerima SK CPNS tersebut, Cellica menuturkan, para CPNS harus segera lapor ke kepala OPD atau pimpinan unit kerja penempatan yang bersangkutan untuk meminta dibuatkan SPMT yang diketahui tidak berlaku surut. CPNS yang telah menerima SK tersebut, merupakan hasil seleksi CPNS 2018. Pada waktu itu Pemerintah Kabupaten Karawang diberikan formasi CPNS sebanyak 381, terdiri dari : tenaga pendidikan sebanyak 165, tenaga kesehatan sebanyak 80, tenaga teknis sebanyak 48, dan honorer

K-2 sebanyak 88. Jumlah pelamar yang mendaftar Seleksi CPNS Kabupaten Karawang sebanyak 6.100 orang, namun yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 5.366 orang (88%). Pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD), yang lolos sebanyak 709 orang. Tahap berikutnya, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yang lolos sebanyak 349 orang dan dinyatakan pelamar yang lulus seleksi CPNS, yang terdiri dari: tenaga pendidikan 165 orang, tenaga kesehatan 79 orang, tenaga teknis 44 orang, dan tenaga honorer K-II 61 orang. Sedangkan formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 32, yaitu formasi teknis sebanyak 4 dan formasi kesehatan sebanyak 1, karena tidak ada pelamar yang lulus seleksi, serta formasi K-II sebanyak 27 karena tidak memenuhi syarat untuk diangkat seperti syarat usia. Setiap Tahapan Seleksi CPNS Tahun 2018 Ini secara umum diselenggarakan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB dan BKN. Keterlibatan Pemerintah Prov/Kabupaten/Kota pada tahapan seleksi

administrasi saja yang dilakukan secara online, sedangkan tahap SKD dan SKB membantu fasilitasi pelakanaan seleksi dan administrasi. Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah mengatakan, kabupaten/kota menerima hasil pelamar yang lolos seleksi CPNS dari pemerintah pusat, untuk diumumkan dan diangkat menadi CPNS setelah mendapat pertimbangan teknis penetapan NIP dari BKN. “SKD dan SKB menggunakan Cat (Computer Assisted Test) tanpa ada pungutan apapun” Kata Asep Aang Rahmatullah. Selanjutnya CPNS tersebut diwajibkan mengikuti Pengenalan Orientasi Tugas yang dilaksanakan pada tanggal 10 S/D 12 April 2019 bertempat di Batalyon Infanteri Para Raider 305/Tengkorak, dan dilanjutkan dengan Diklat Latsar Prajabatan yang akan dilaksanakan mulai Tanggal 22 April 2019. CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (Satu) tahun yang merupakan masa prajabatan melalui proses Diklat Latsar Dimaksud. Apabila tidak lulus diberhentikan sebagai CPNS. (diskominfo/BKPSDM)

ADVERTORIAL DPRD KABUPATEN KARAWANG

Sahkan Perda, Bentuk 2 Pansus Raperda hingga Pembacaan LKPj Bupati Rapat Paripurna DPRD Karawang KARAWANG - DPRD Kabupaten Karawang melakasanakan rapat paripurna, kemarin (1/4) pagi di Gedung Paripurna DPRD Karawang dengan tiga agenda utama di antaranya penetapan raperda penetapan dan pemberantasa narkotika, pemebtukan pansus raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan dan pansus rapera pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta agenda terakhir yang cukup penting penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2018. Rapar diawali pembacaan laporan Ketua Pansus Penentapan Raperda tentang fasiitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pendi Anwar. Lalu tak lama dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan DPRD tentang pembentukan dua pansus raperda dan ditutp karawang penyampaian laporan keterangan LKPj oleh Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana. Sebelum rapat diakhiri, Ketua DPRD Karawang, Toto Suripto menyampaikan pesan kepada masyarakat aga rmenggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemilu 19 April mendang dengan sebaik-baiknya. (adv/rie)

TIGA AGENDA UTAMA RAPAT PARIPURNA 1. Penetapan Raperda tentang pencegahan dan pemberan tasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Pembentukan dua pansus: a. Pansus Raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. b. Pansus Raperda tentang pengelolaan dan penyeleng garaan pendidikan., 3. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2018.

ARIE FIRMANSYAH/KATRAWANG BEKASI EKSPRES

PARIPURNA: DPRD Kabupaten Karawang melakasanakan rapat paripurna, kemarin (1/4) pagi di Gedung Paripurna DPRD Karawang.

SELASA, 2 APRIL 2019

SAMBUNGAN

Ada Dugaan Penggiringan Dukungan Gerindra Karawang: Mohon PolisiTNI Netral KARAWANG- Ketua DPC Partai Gerindra Ajang Sopandi ikut menanggapi adanya dugaan pengerahan dukungan dari apartus negara kepada salah satu capres-cawapres yang ramai menjadi gunjingan di media massa. Ajang berharap, menjelang pelaksanaan pemilu yang hanya tinggal menghitung hari, TNI-Polri bisa netral dan

optimal mengamankan jalannya Pemilu 2019. “Saya tidak menduga-duga, Saya hanya memohon kepada seluruh aparat negara itu mohon supaya netral,” kata Ajang. Ia pun mengingatkan aparat kepolisian maupun TNI harus mengayomi seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik warga negara jangan sebaliknya mengarahkan dukungan kepada salah satu calon tertentu. “Karena beliau-beliau ini digaji oleh rakyat. Ini murni pesta demokrasi rakyat, jadi sebagai aparat harus mengayomi semua masyarakat, baik itu 01 atau 02 jangan

Disdukcatpil Kebut Pencetakan KTP-E K A R AWA N G - D i n a s Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disd u kcat p i l ) Kab u p at e n Karawang, akan menyiapkan 1.200 blanko KTP-E, pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 nanti. “Pada tanggal 17 April nanti kami tidak libur, memastikan akan menyiapkan pencetakan KTP-E. Sebanyak 1.200 keping akan kita siapkan nanti,” kata Kepala Disdukcatpil Karawang, Yudi Yudiawan, kemarin (1/4). Yudi menerangkan, sejumlah blangko K TPE i t u d i s i ap k a n u nt u k warga yang berumur 17 tahun tepat di Pemilu 17 April 2019. Ketersedian blangko KTP-E, saat ini untuk Karawang sangat memenuhi. D i s d u k c a t p i l

Karawang, beber Yudi, saat ini tidak mengeluarkan surat keterangan (Suket), pasalnya ketersedian pencetakan KTPE bisa mencapai 5.000 keping setiap harinya. “S u k e t t i d a k m e n g e luarkan, karena blangko s u d a h t e r s e d i a . Ha n ya saja memang ada beberapa warga yang masih memegang suket. Belum mendaftarkan untuk pencetakan KTPE. Saat ini sedang kita kejar itu, jumlahnya juga hanya sekitar 1.000 orangan,” bebernya. Untuk lebih lanjut, mengenai data penduduk yang akan mengikuti pemilu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. “Koordinasi nanti akan kita lakukan terlebih dahulu dengan K P U K a r a w a n g ,” t a n dasnya. (rez)

sampai aparat dengdek (miring,red) topi atau artinya mengader ke satu paslon, itu tidak boleh,” katanya. Lanjutnya, sebagai alat negara Polri-TNI diharapkan menjadi penengah dan pengawal yang baik agar pemilu dapat terselenggara secara demokratis, dan diterima semua warga negara. “Saya sebagai ketua DPC Partai Gerindra ya memohon kepada pihak kepolisian, kepada pihak TNI semoga netral saja, sebagai wasit yang benar sebagai penjaga garis yang benar, sebagai penonton yang benar,” tukasnya. Sebelumnya di sejumlah

guh-sungguh yang dapat menjami mereka diangkat menjadiPNS tahun depan. “Harapan saya semuanya diangkan jadi PNS Kabupaten Karawang,” katanya. Diketahui, pengangkatan m e re k a m e n ja d i C P N S ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang No m o r 8 2 1 / Ke p. 1 2 8 4 / B K P S D M / 2 0 1 9 , Ta n g gal 31 Januari 2019, TMT 01 Februari 2019 setelah

mendapatkan NIP dar i BK N. S e da ngka n m e ngenai mulai Penggajiannya b erdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai 1 April 2019. “Oleh karena itu, setelah menerima SK CPNS, mereka harus segera lapor ke Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan unit kerja penempatan yang bersangkutan, dan minta dibuatkan SPMT, SPMT ini tidak bisa berlaku surut”

CIL AMAYA WETANBelum genap satu bulan setelah dilantik. Issu miring terus menerjang keberadaan forum rekrutmen tenaga kerja PLTGU Jawa-1 Cilamaya, yang dikelola Karang Taruna Ke camatan Cilamaya Wetan. Pasalnya, saat ini, banyak orang yang mengatasnamakan anggota forum, bergerilya mencari para pelamar kerja. Namun, dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada oknum tersebut. Ke tu a Fo r u m Na ke r PLTGU Cilamaya, Saidina Ali, menegaskan, tidak ada satupun anggotanya yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada para pekerja yang ingin melamar dalam masa pembangunan PLTGUJawa 1 di Cilamaya. “Saya tegaskan, jika ada

kasus pembuangan bayi ini, yang banyak terjadi akhir-akhir ini. “Dimulai dari pendataan warga pendatang yang masuk Karawang terutama wanita-wanita “pekerja malam” yang tersebar di wilayah Karawang. Menurut saya ini asal muasalnya terjadi hal demikian,” ucapnya. Lanjut Wawan, banyaknya terjadinya kehamilan diluar nikah, akibat dari seks bebas, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh para Pemandu

Lagu” PL”, terapis, maupun pekerja seks komersial yang memicu banyaknya kasus pembuangan bayi,” tuturnya. Masih kata Wawan, menurut data Komnas Anak Jawa Barat, para pekerja ini bukanlah asli warga Karawang, mereka berasal dari Subang, Indramayu, Cirebon bahkan Kota Bandung, secara administrasi kependudukan mereka tidak terdata di Karawang. “Ini yang mungkin menyulitkan monitoring terhadap mereka. Saya juga meminta masyarakat un-

gan tokoh agama, tokoh NU kecamatan Pasirwangi. Yang kebetulan beliau itu ketua deklarasi PrabowoSandi,” kata Sulman di Kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta sebagai mana ditulis di sejumlah media massa, namun pada kemarin, (1/4) ia kembali menarik ulang ucapannya denganm alasan mengucapkan ini karena sedang emosi atau kalut. Sebelum ia menarik ucapannya, Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna terlebih dahulu membantah memerintahkan bawahannya untuk memenangkan calon presiden Joko Widodo

atau Jokowi. Dia mengatakan siap diperiksa dan diberi sanksi bila terbukti memerintahkan hal tersebut. “ “Enggak ada, saya siap diperiksa dan bila terbukti bersalah saya siap,” kata dia dihubungi awak media. Dan Senin kemarin beredar video eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz itu buka suara setelah memberikan keterangan pers dan menyebut dirinya dimutasi dan diarahkan mendukung JokowiMa’ruf. Perwira yang kini bertugas di Ditlatas Polda Jabar ini mengaku salah. (mhs/bbs/kbe)

yang mengatasnamakan forum dengan meminta sejumlah uang, itu adalah oknum. Anggota kami, tidak pernah meminta uang sepeserpun,” ujarnya, kepada KBE, Senin, (1/4) di kamtor Forum Naker, Desa Muara, Cilamaya Wetan. Lanjut Ali, beberapa waktu yang lalu, santer terdengar, bahwa setiap pekerja yang ingin melamar melalui forum, harus membayar sejumlah uang dengan kisaran harga yang berbeda. Sesuai dengan penempatan dan jabatan yang diinginkan. Dijelaskan, di D esa Cilamaya, ada beberapa orang yang menjadi korban. Mereka membayar uang sejumlah Rp. 2 hingga 3 juta, kepada oknum yang mengatasnamakan forum. Dengan berharap, mendapat jalur khusus di penempatan kerja PLTGU Cilamaya.

Ta k h a n y a d i D e s a Cilamaya, Ali juga mendapat laporan, jika kejadian serupa, juga terjadi di Desa Mekarmaya. Pencari kerja telah menbayar sejumlah uang, namun, hingga kini belum juga ada panggilan untuk bekerja. “Kalau mau melamar kerja, baiknya datang langsung saja ke kantor forum di Desa Muara. Atau hubungi koordinator di desa masing-masing,” tegasnya. “Karena sesuai kesepakatan, tidak boleh ada jalur lain untuk penerimaan kerja di PLTGU, selain Disnakertrans Karawang dan forum,” pungkasnya. Menyikapi hal itu, Sekertaris Forum Naker PLTGU, Kartim Colet, menerangkan, hingga saat ini, belum dibutuhkan banyak pekerja di proyek PLTGU tersebut. Karena itu, pihaknya belum gencar mensosialisi-

kan jenis lowongan yang tersedia. Dijelaskan Colet, pihaknya kini sedang fokus membangun data base. Karena dalam pelaksanaannya nanti, akan dibutuhkan sekitar 5.000 bekerja Skill dan Unskill, untuk masa pembangunan proyek tersebut. “Untuk saat ini belum dibutuhkan banyak pekerja. Karena, proyek juga baru 2 persen berjalan. Setelah fase ini, baru akan ada banyak lowongan,” jelasnya. Colet juga menjelaskan, jenis pekerjaan dalam proyek dimasa pembangunan, paling banyak, ialah tenaga kerja kasar atau Unskill, yang bertugas membantu tenaga ahli menyelesaikan pembangunan. Dijelaskannya, jenis pekerjaan yang paling banyak, yaitu helper, tulang pipa, tukang las, tukang

cat, tukang cor, dan masih banyak lagi. “Masyarakat jangan salah tangkap. Kita membuka lowongan untuk pekerja di dalam masa pembangunan proyek, bukan oprasional,” tandasnya. Ketua Penasihat Forum, sekaligus Ketua IKD Cilamaya Wetan, menambahkan, keberadaan forum naker PLTGU Cilamaya, saat ini, hanya untuk menampung para pencari kerja asal Cilamaya Wetan saja. Pasalnya, forum tersebut dibentuk dan terbentuk, atas inisiasi seluruh kepala desa san muspika, yang dibantu oleh karang taruna kecamatan, sebagai pengelolanya. “Forum itu hanya untuk menampung calon pekerja dari Cilamaya Wetan saja. Karena, disini juga masih banyak pengangguran,” imbuhnya. (wyd)

Sekda Masih... ujar Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN bkpsdm, Taofik Maulana. Selanjutnya CPNS tersebut diwajibkan mengikuti Pengenalan Orientasi Tugas yang dilaksanakan pada tanggal 10 S/D 12 April 2019 bertempat di Batalyon Infanteri Para Raider 305/ Tengkorak, dan dilanjutkan dengan Diklat Latsar Prajabatan yang akan dilaksanakan mulai Tanggal 22 April 2019. (mhs)

Komnas Anak... dari halaman 1

Polsek Pasirwangi. Menurut Sulman, dia dipindahkan karena pernah berfoto dengan tokoh pemenangan pasangan calon 02. Sulman menuding Budi telah memerintahkan 22 kapolsek di Garut menggiring masyarakat untuk memilih Jokowi di pemilu presiden. Perintah itu, kata dia, diiringi ancaman kapolsek akan dimutasi bila Jokowi kalah di wilayahnya. “Saya merasa telah dizolimi, telah disakiti, termasuk keluarga saya, istri saya, anak saya. Saya telah dimutasikan dari posisi saya ke Polda Jawa Barat. Dikarenakan saya berfoto den-

Forum Naker PLTGU Dihantui Pungli

Cellica Geleng-geleng... dari halaman 1

daerah ramah isu dugaan pengerahan massa oleh aparat negara. Salah satunya di Garut. Mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz melaporkan dugaan pelanggaran yang ada di satuannya ke lembaga bantuan hukum Lokataru. Sulman mengaku pernah mendapatkan perintah dari atasannya untuk memenangkan pasangan calon 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin di Pilpres. Sebelum berbicara mengenai perintah itu, Sulman lebih dulu membahas mengenai mutasi dirinya dari pos orang nomor satu di

tuk lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar,kalau dilingkungan kita ditemukan wanita hamil tanpa keluarganya mohon dilaporkan ke aparat desa/kelurahan setempat untuk dilakukan pemeriksaan,” tegasnya. “Saya juga menghimbau kepada orang tua untuk t e r u s m e m o n i t o r a na k kita terutama anak perempuan jangan sampai terjadi pr ilaku s eksual diluar nikah yang mereka l a ku k a n , s e m u a h a r u s diantisipasi sejak dini,” pungkasnya. (gie)

dari halaman 1 rarti rumah sekda terpilih nanti akan sedikit lebih besar dibandingkan rumah dinas yang saat ini didiami wakil bupati yang sebelumnya merupakan rumah dinas sekda. Di tempat terpisah WakilKetua Komisi I DPRD

Karawang Indriyani pun menyoti ketiadaan rumah dinas sekda. Hal ini dikatakannya dapat menghambat optimalisasi kerja sekda terlebih siapapu yang akan terpilih dari ketiga nama yang lolos ke tiga besa dikatakan Indriyani kediamannya cukup jauh dari kantor di Plaza Pemkab Karawang.

”Harusnya sekda ini bisa 24 jam gitu kan. Makanya posisi rumah dinas ini harus bener-bener ditempat sekda,” kata Indriyani. Di sisi lain Indri pun menuturkan dengan keterbatasan anggaran tidaklah mungkinhar us mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rymah dinas

sekda, ia menganjurkan Pemkab Karawang harus menginventarisi aset yang tidak terpakai sehingga dapat digunakan sebagai opsi alternatif. “Sebaikanya kalau ada aset tidak terpakai, digunakan saja. Tidak harus membangun yang baru,” tukasnya. (mhs/gie)

haan yang lebih bersih dan transparan. Selain itu juga akan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan operasional baik di Pupuk Indonesia maupun anak perusahaan. Selama ini, Pupuk Indonesia selalu berkomitmen terhadap penerapan GCG yang baik, termasuk juga pencegahan korupsi di Perusahaan, antara lain melalui implementasi Whistle Blowing System, kewajiban mengisi LHKPN, Pakta Integritas dan lain sebagainya. Komitmen penerapan nilai-nilai GCG di dalam bisnis Perseroan terbukti dengan mempertahankan Predikat skor GCG dengan predikat “Sangat Baik” sejak tahun 2016.

Selain itu Pupuk Indonesia juga meraih penghargaan Pengendalian Gratifikasi sebagai BUMN dengan Unit Pengendali Gratifikasi Terbaik di Tahun 2015 oleh KPK, penghargaan ini berdasarkan komitmen pengumpulan laporan gratifikasi yang dikumpulkan oleh Perusahaan. Kemudian, KPK kembali menyerahkan penghargaan di tahun 2017 kepada Pupuk Indonesia dalam Kategori Penghargaan LHKPN sebagai Lembaga dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik Tahun 2017. Penghargaan tersebut diraih berdasarkan tingkat kolektifitas LHKPN Pejabat di lingkungan Perseroan. (san)

Nahdiyin Pedes... dari halaman 1 distribusi pupuk, khususnya pupuk bersubsidi tidak terganggu dengan adanya peristiwa ini,” tegas Wijaya. Wijaya menambahkan, bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjunjung tinggi integritas dan menjalankan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), manajemen Pupuk Indonesia akan selalu kooperatif dan mendukung KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu, Wijaya juga menambahkan bahwa Pupuk Indonesia sendiri tidak secara langsung menjalin kerjasama apapun dengan PT HTK.

Sesuai dengan keterangan KPK, Perusahaan tersebut menjalin kerja sama dengan anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia yang bergerak dibidang bisnis logistik dan perkapalan, yaitu Pupuk Indonesia Logistik dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. “Bentuk kerjasamanya pun yakni meliputi perjanjian sewa kapal, dan kapal yang digunakan juga adalah pengangkut amoniak dan barang lainnya, jadi bukan untuk distribusi pupuk,” kata Wijaya. Kendati demikian, Pupuk Indonesia akan mengambil pelajaran penting dari kejadian ini untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola perusa-

Bintang Baru Warga Karawang Bekasi Purwakarta & Subang

General Manager : Tohiri Alam. Deputy General Manager : Hayatullah. Pimpinan Perusahaan : Tohiri Alam. Pimpinan Redaksi : Hayatullah. Wakil Pimpinan Redaksi : Suhlan Pribadi. Redaktur Pelaksana : Rezza Rizaldi. Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah. Kabupaten Karawang : Ahmad Arfan, Agus B, Yogie S, Rama, Toyib, Wahyudi, Nurjaya Bahtiar, Aziz Hanif. Kabupaten Bekasi : Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Fuad Fauzi, Agus Nuryadin, Haripan Nahampun, Yogie Trinanda. Kota Bekasi : M. Suyudhi R (Kepala Biro), Idho Mai Saputra, Naldy. Kabupaten Subang : Harun Hasyim (Kepala Biro), Eep Hidayat, Feri Kosasih. Kabupaten Purwakarta : Hasan Kobra (Kepala Biro). Pracetak : Juhadi (Koordinator), Moch. Dicky Darmawan, Almujamil. EDP/IT : Harry Hidayat. Iklan : Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung). Manager Iklan & Promosi : Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran : Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran : Jamal (Koordinator), Tata Jaelani, Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran. Keuangan/Administrasi : Dewi Megawarti (Koordinator), Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Oktalanofia, Iin. Komisaris Utama : Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan. Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

TARIF IKLAN

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres Kantor Karawang Bekasi Ekspres : Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com. Kantor Biro Cikarang Ekspres : Jalan Kasuari IX Blok O Nomor 52 Perum Cikarang Baru, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Telp. (021) 89840853. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksicikarangekspres@gmail.com, email iklan:cikarangekspres@ gmail.com. Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629. Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634. Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia. Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan. SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER.

Umum/Display BW halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom. Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8,9,16 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500/mm kolom, Sosial/Keluarga Berwarna : Rp 20.000/mm kolom, Iklan Baris: Rp 15.000/ baris (min 3 baris maksimal 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/ eksemplar. Harga Langganan: Rp 80.000/bulan.

SELASA, 2 APRIL 2019

Semangat Baru Purwakarta

Sengketa Lahan Cikopo Memanas Ahli Waris Kembali Dibuat Kesal PT BEP PURWAKARTA – Sengke ta lahan seluas 23 hektare di Desa Cikopo, Bungursari antara PT Bangun Estusae Propertindo (BEP) den gan ahli waris lahan yang kini dikuasi PT BEP makin meruncing. Pada mediasi kedua yang dinisiasi Kantor BPN Purwakarta alih-alih mendapat kesepakan kedua belah pihak, justru situasi malah semakin memanas. Pihak ahli waris keluarga Tjiong Boen Hin yang diwakili seorang ibnu bernama Lucy

mengaku ia mengurungkan diri membawa sengketa ini ke meja hijau karena meng hargai upaya mediasi yang digagas Kantor BPN. Namun pada akhirnya ia dibuat kecewa untuk yang kesekian kalinya oleh pihak PT BEP. Bukan tanpa sebab. Kuasa hukum PT BEP, Sapdo sambil menunjukan surat kuasa di tengah-tengah mediasi alihalih ikut urun rembug mencari titik tengah malan menyatakan diberi kuasa untuk menghenti kan mediasi. “Pertemuan tadi dari pihak PT. BEP hanya menunjukan surat kuasa, dan mengatakan hanya ingin menghentikan

mediasi ini saja, kalau me mang mediasi ini gak dilanjut ya sudah awalnya juga kami mau menempuh jalur hukum yaitu pengadilan,” paparnya. Mediasi yang di elar di kantor Badan Per t a na ha n Ne ga ra (BPN) Kabupaten Purwakarta, di Ja lan Raya Cikopo, Desa Cikopo Kecamatan Bungursari ini deadlock tanpa hasil. Padahal ini merupakan media yang kedua kali. Mediasi perta ma pihak PT BEP tak hadir sehingga gagal digelar. “Terkat masalah tanah hak keluarga saya, yang seka rang di kuasai PT. BEP, dari awal saya akan menempuh

jalur hukum yaitu proses Pengadilan, tapi saya meng hargai pihak BPN Purwa karta memberi solusi yaitu melalui mediasi, maka kami urungkan untuk langsung proses gugatan ini ke pen gadilan, tapi di pertemuan yang kedua ini jangankan kesepakatan, sepatah kata pun tidak ada dari pihak PT. BEP,” tutur Lucy kepada KBE, kemarin (1/4). Sementara itu Metro Pur wakarta( KBE Group) sem pat mencoba mengofirmasi kepada pihak PT BEP yang dalam hal ini dikuasakan ke pada namun ia belum bisa dikonfirmasi baiksaat ditemui langsung maupun dihubungi via selullar. (hsn/mhs)

HASSAN/METRO PURWAKARTA

SENGKETA: Sengketa lahan seluas 23 hektare di Desa Cikopo, Bungursari antara PT BEP dengan ahli waris lahan yang kini dikuasi PT BEP makin meruncing.

SOROT Banyak Segel Logistik Pemilu Rusak PURWAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawa slu) Kabupaten Purwakarta, menemukan ribuan segel KPU dalam kondisi rusak. Segel dari kertas dengan logo KPU itu, mudah rusak saat direkatkan pada kertas pembungkus surat suara. Seharusnya, segel itu kuat dan tahan lama. Sehingga, tidak mu dah terbuka. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Purwa karta, Oyang Este Binos, mengatakan, segel KPU itu kualitasnya jelek. Kondisi ini, diketahui saat petugas melakukan pengepakan terhadap logistik pemilu, lalu direkatkan segel itu. Tetapi, bukannya rapat, segel tersebut justru mudah sobek (rusak). “Kasus ini, kita temukan di Kecamatan Babakan Cikao dan Plered,” ujar Oyang, kepada awak media, Senin (1/4). Dugaan sementara, segel yang rusak ini berjumlah cukup banyak. Namun, untuk memastikannya, saat ini seluruh petugas dilapangan, sedang menginven tarisasi data soal kerusakan segel KPU ini. Menurutnya, segel sebagai bagian dari perlengka pan pemungutan suara. Sebagaimana, tertera pada UU No 7/2017. Segel tersebut, merupakan elemen penting dalam proses pemungutan suara. Karena kondisi ini, pihaknya merekomendasikan segel Pemilu 2019 yang mudah sobek tersebut, su paya segera diganti. Tentunya, diganti dengan segel yang kualitasnya jauh lebih baik lagi. Menurut Oyang, perlengkapan seperti segel yang berkualitas baik juga berfungsi untuk menjaga kea manan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga, terwujud pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam hal pengawasan pemilu, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bawaslu, bertanggung jawab atas pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya. Pihaknya juga turut mengamati, mengkaji, me meriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemi lu. Khususnya, di wilayah Kabupaten Purwakarta sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan logistik Pemilu, fokus pengawasan Bawaslu adalah untuk memastikan logistik Pemilu itu tepat. Maksudnya, tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. Sekedar informasi, untuk beberapa hari ke depan, KPU Purwakarta melakukan pengepakan logistik Pemilu di GOR Purnawarman. Logistik tersebut, dalam waktu dekat akan kemudian segera didistri busikan ke setiap kecamatan. Secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Ahmad Ikhsan Faturrahman, mengatakan, logistik untuk Pemilu 17 April ini, seluruh pengadaannya dari KPU pu sat. Termasuk segel. Segel ini, sifatnya sekali pakai. Serta, bahannya juga kualitas bagus. Karena, segel ini berbeda dengan poster ataupun stiker. (bbs/mhs)

Terima SK, 303 CPNS Belum Pasti Diangkat Jadi PNS P U R WA K A R TA - 3 0 3 CPNS Purwakarta secara resmi dapatkan Surat Kepu tusan (SK), kemarin (1/4). Para CPNS dituntut disip lin dan profesional bekerja selama satu tahun masa percobaan ke depan agar mereka bisa resmi diangkat jadi PNS. “Saya berharap kepada saudara-saudara yang baru

saja menerima SK CPNS, agar dapat mensyukurinya dengan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, baik dalam mengabdikan diri kepada negara maupun melayani masyarakat demi suksesnya pembangunan pada segala bidang di Pur wakarta,” kata Iyus. Di tempat yang sama, Plt

Kepala BKPSDM Purwa karta, Agus Sulistriyanto mengatakan, perekrutan CPNS ini bersih dari pung utan biaya apapun selama proses pemberkasan sampai pengurusan NIP di BKN. “Apabila ada orang-orang yang mengaku dapat men ghubungkan dengan orang dalam, maka orang itu merupakan oknum yang

tidak bertanggung jawab,» katanya. Seperti diketahui pada rekrutmen CPNS 2018 lalu, Pemkab Purwakarta menga jukan 350 formasi berdasar kan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah dilakukan terlebih sebelumnya. Kendati saat ini pada akhirnya yang terisi hanya 303 orang.

“Pengadaan ASN di lingkun gan Pemerintah Kabupaten Purwakarta 2018 diharap kan bisa menghasilkan ASN yang kreatif, inovatif, disiplin, nasionalis serta profesional dalam bekerja. Selain itu CPNS diharapkan bisa mewujudkan disiplin dalam bekerja dan waktu serta memiliki prestasi dalam bekerja,” tukasnya. (hsn/mhs)

Bayi yang Dikubur Ibunya Masih Kritis PURWAKARTA- Bayi per empuan 5 bulan yang dikubur

hidup-hidup oleh ibunya W (35) yang diduga mengalami

depresi, hingga saat masih menjalani perawatan intensif di RSUD Bayu Asih Purwa karta. Kondisinya masih kritis. Direktur utama RSUD Bayu Asih mengatakan bayi ma sih dirawat di ruang PICU. “Kondisinya masih kritis. Kemarin beberapa makanan masuk 5 cc meski mengguna kan alat sonde”, ujar agung di depan gedung RSUD Bayu Asih, kemarin (1/4). Melihat kondisi ini, tim dok ter terus berupaya untuk mem berikan makanan yang lebih banyak. Volume makanan dari 5 cc di tambah menjadi 10 cc, namun makanan tersebut tidak dapat masuk ke dalam lambungnya. “Kemaren 5 cc udah mu lai masuk, begitu ditambah lagi, lambungnya enggak bisa menyerap jadi harus tunggu 7 jam”, katanya. Bayi lima itu sudah menjalani perawatan secara intensif oleh tim medis selama enam hari. Namun kondisinya belum ada kemaju an yang signifikan. (bbs/mhs)