Karawang Bekasi Ekspres, 29 Juli 2020

HARIAN UMUM

BEKASI

KARAWANG

AKTUAL DAN TERPERCAYA

RABU, 29 JULI 2020

KBEONLINE. ID

KARAWANG UPDATE TERAKHIR: 28 JULI 2020

PDP

POSITIF*

95

574

*SWAB TEST

ONLINEMETRO.ID

PURWAKARTA

ODP

POSITIF

PDP

53

5.372

171

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekspres_official

KOTA BEKASI

ODP

POSITIF

601

537

PDP

JAWA BARAT

ODP

1.570

5.068

POSITIF

SEMBUH

6.218 3.567

MENINGGAL

206

Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

TEMBUS ANGKA PENULARAN TERTINGGI, NAKES YANG TERPAPAR BERTAMBAH KARAWANG- Senin (27/7) Kabupaten Karawang mencatatkan rekor penularan kasus terbanyak sepanjang covid-19 di Karawang.

Mencapai 14 kasus baru.

Kemarin (28/7) bertambah lagi 3 kasus baru. Tenaga kesehatan pun mulai tertular.

Sedikitnya selama sepekan terakhir ada lima tenaga kesehatan yang dinyatakan postif.

Di saat yang sama, protokol kes .

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang, Fitra Hergyana mengataUDIN ABDULGANI

Sudah mah besarannya cuma Rp. 300 ribu, pencairannya baru satu

Bansos kabupaten katanya banyak yang double data. Jadi sedang diverifikasi lagi. Kami harap bisa segera selesai.

s os Ban aten up Kab u Cair Bar Kali Satu

Kades Ngeluh, Warga Iri, Rawan Politisasi KARAWANG- Para kepala desa di Karawang mengeluh lantaran bansos dari Pemkab Karawang sejauh ini baru cair satu kali. Mereka medesak bupati segera

mengambil inisiatif memerintahkan jajaranya segera menyalurkan lagi bansos kepada warga.

Para kepala desa menyebut, bansos yang bersum-

Yolrawee Saisupee

ber dari Pemkab Karawang baru satu kali cair memicu keirian warga yang melihat tetangganya sudah lebih dari satu kali menerima Ke Halaman METRO KARAWANG n

Lapak Prostitusi di Bendung Walahar

SOROT Diputuskan Pacar, Ratu Waria Gugat Klinik

Ke Halaman METRO KARAWANG n

Ke Halaman METRO KARAWANG n

SAWA ISIROJ

kali. Mohon sampaikan, kami minta pencairan segera.

RATU kecantikan waria asal Thailand, Yolrawee Saisupee (23) mendadak kembali viral dan menuai sorotan publik. Penyebab transgeder itu menggugat sebuah klinik kecantikan yang mengoperasi alat kelaminnya dikarenakan Yolrawee merasa kecewa dengan hasil operasi oleh klinik. Ia menganggap hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Hal itu, lanjut Saisupee, menyusul keluhan dari sang pacar bahwa organ vitalnya tidak berfungsi dengan semestinya.

Lantaran kejadian tersebut, kekasih hati Yolrawee Saisupee pergi meninggalkannya. Sang pacar dikabarkan terganggu dan kecewa dengan alat vital baru milik Yolrawee Saisupee. Menurut sumber Sang Ratu Waria itu telah melakukan operasi ganti alat kelamin dengan hanya kedalaman tiga inci. Padahal kesepakatan awal tujuh inci. Untuk

kan, kemarin (28/7) terdapat penambahan pasien Covid-19 sebanyak tiga orang. Dari ketiganya, satu orang berasal dari klaster pondok pesantren

ARIE/KARAWANG BEKASI EKPRES

PASRAH: Anggota Polantas Polres Karawang saat menanyakan surat-surat kendaraan pengendara cator di hari keenam Operasi Patuh Lodaya 2020.

6 Hari Razia: 2.194 Surat Teguran, 67 Tilang KARAWANG - Selama enam hari Operasi Patuh Lodaya 2020, sebanyak 2.194 surat teguran dan 67 surat tilang dikeluarkan Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Karawang. Hal tersebut diungkapkan, Kasat Lantas, AKP Bima Jauharie Gunawan.

“Kita telah lakukan tindakan tilang 67 dan surat teguran sebanyak 2.194 selama 6 hari operasi patuh lodaya

2020. Berbeda dari operasi kendaraan bermotor dalam kondisi normal, razia kali ini juga akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 bagi para pengendara,” kata Bima.

Bima mengatakan, dengan situasi dan kondisi terkait pandemi Covid-19 sekarang ini, pelaksanaan Operasi Patuh 2020 berbeda dari sebelumnya. Kali ini polisi tidak akan melakukan razia

di tempat atau di suatu titik lokasi yang sudah ditentukan. Langkah ini diambil untuk menghindari terjadinya kerumunan pengemudi kendaraan bermotor.

“Kita melakukan penindakan dengan mengedepankan persuasif dan humanis dengan orientasi mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Serta menjaga Ke Halaman METRO KARAWANG n

KARAWANG- Bisnis esek-esek tidak mengenal kondisi. Saat pandemi malah lebih parah dan terbuka seperti yang saat ini dikeluhkan warga sekitar Bendungan Walahar Klari.

Sejumlah warga Desa Walahar Kecamatan Klari mengaku prihatin atas kemunculan kembali sejumlah warung remang-remang di bantaran saluran irigasi Walahar. Mereka berharap pihak terkait segera membongkar bangunan tersebut karena telah minimbulkan citra negatif terhadap Desa Walahar.

“Kami sudah menyampaikan persoalan ini ke pihak Satpol PP. Kami minta bangunan tersebut segera dibongkar,” ujar Ketua Badan Permusyawaratan Desa (PBD) Walahar, Shihabudin kepada pers, kemarin.

Dijelaskan, puluhan bangunan warem itu berdiri di atas lahan milik Perusahaan Jasa Tirta (PJT) 2 Jatiluhur.

Pihak desa tidak mengetahui apakah pendirian bangunan tersebut sudah memiliki izin atau belum dari pemilik lahan.

Yang pasti, kata dia, keberadaan warung remangremang itu sudah mengg a n g g u w a r g a s e k i t a r.

Pasalnya, bangunan itu diduga dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung.

Disebutkan n, saat ini Desa Walahar sudah dikenal sebagai Desa Wisata karena ada Bendungan Walahar yang dibangun sejak zaman Belanda. Selain itu, di Desa Walahar pun ada kuliner khas yakni pepes jambal Walahar.

“Warga dari luar daerah banyak yang sengaja datang ke Walahar untuk menikmati keindahan Bendungan dan Pepes Jambal Walahar. Kami harap citra yang sudah baik tersebut tetap bertahan, tidak tercoreng oleh keberadaan warem,” ungkapnya.

Ia juga mengaku telah mengusulkan kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana agar Bendungan Walahar dan sepanjang saluran irigasinya ditata sebagai objek wisata. Dengan demikian, keberadaan warung remang-remang itu Ke Halaman METRO KARAWANG n

Bapaslon Independen Gagal Dapat “Karcis” Pilbup Karawang

Syarat Super Berat, Pandemi Jadi Beban Tambahan Bapaslon Bupati-Wabup jalur perseorangan Endang-Asep Agustian harus legawa tak bisa ikut Pilbup Karawang. Perjuangan pasangan yang punya jargon “ENAK” itu mengumpulkan dukungan kandas setelah dinyatakan tidak lolos verfikasi faktual.

KPU menyebutnya, tidak memenuhi syarat (TMS).

MAHESA BAHAGIASTRA, KARAWANG

Bereputasi Unggul dan Berwawasan Kebangsaan

Program Studi Teknik Indrustri S1 Teknik Mesin S1 Teknik Informatika S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Pendidikan Agama Islam S1* UBPkarawangOfficial

Manajemen S1 Akuntansi S1 Hukum S1 Psikologi S1 Farmasi S1 Sistem Informasi S1

085771189715

Jalan H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur Karawang 41361 | Tlp. 0267-8403140 | 085771189715 | email: pmb@ubpkarawang.ac.id

BAKAL calon wakil bupati jalur perseorangan, Asep Agustian mengaku sudah menerima putusan KPU. Ia bercerita sama sekali tidak kecewa pada kerja KPU. Namun, Asep yang sudah pernah ikut Pilkada Karawang 2015 juga dari jalur perseorangan ini, menilai aturan Pilkada kali ini sangat memberatkan bagi calon perseorangan. Bayangkan

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

saja, kata dia, dia dan tim hanya diberi waktu tiga hari melengkapi persyaraktan dokumen verifikasi faktual.

Di tengah pandemi, itu sangat kecil kemungkinan bisa berhasil dipenuhi. Jika tidak disebut mustahil. “ Terima kasih kepada KPU Karawang yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Tapi hanya Ke Halaman METRO KARAWANG n

Bakal calon wakil bupati jalur perseorangan, Asep Agustian email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

METRO KARAWANG

RABU, 29 JULI 2020

KARAWANG BEKASI

2

PARLEMENTARIA

Pilkades Serentak Masih Perlu Perbaikan KARAWANG-Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Karawang, kerap memunculkan masalah. Untuk itu, DPRD setempat menilai perlu banyak perbaikan teknis dalam pelaksanaannya.

Anggota Komisi I DPRD Karawang, Indriyani mengatakan, polemik yang kerap muncul dalam pelaksanaan Pilkades seperti iuran calon kades karena kekurangan anggaran hingga gugatan dari calon kades yang kalah karena merasa dicurangi.

“Masalah iuran calon kades, saat inu jika ada kegiatan Pilkades yang belum tercover oleh anggaran dari APBD maka bisa menggunakan APBDes. Maka setiap desa yang akan menyelengarakan Pilkades sudah menyiapkan di APBDes,” ujarnya, Minggu (26/7).

Menurut Indriyani, gugatan yang muncul pasca Pilkades tentunya karena ada pihak yang tidak menerima hasil Pilkades

karena menduga adanya kecurangan.

Hal ini bisa diantisipasi dengan lebih mengetatkan regulasi dan memaparkan secara rinci bagaimana hal teknis seharusnya dilakukan, agar tidak ada lagi yang merasa dicurangi.

Misalkan, lanjut Indriyani, hal teknis terkait TPS dan kotak suara.

Sebab, jika dalam Pilkades terjadi draw (voting sama), maka pemenangnya akan ditentukan dari penyebaran dukungan terbanyak.

“Misalkan calon A dan calob B suaranya sama, tapi calon A dapat dukungan dari 5 dusun dan calon B daru 7 dusun, maka yang menang calon B . Na h ha l t e k n i s dalam penyusunan TPS dan kotak suara akan sangat menentukan untuk bisa memastikan penyebaran dukungan ini,” jelasnya. (bbs/mhs) Indriyani Anggota Komisi I DPRD Karawang

PMI Karawang Jemput Bola Sosialisasi UU Kepalangmerahan KARAWANG - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Karawang menggelar sosialisasi Undang-undang nomor 1 tahun 2018 tentang kepalanghmerahan, di Aula Kecamatan Rengasdengklok, Selasa (28/07). Undang--undang tersebut menjadi payung hukum bagi PMI Karawang.

Ketua PMI Kabupaten Karawang, Hj. Eli Amalia Priatna mengatakan semua anggota PMI harus mengerti dan paham terhadap UU Nomor 1 tahun 2018 karena berdampak positif pada petugas yang bekerja di daerah bencana maupun konflik. “Undang-undang ini merupakan payung hukum keberadaan PMI, yang diperjuangakan sudah puluhan tahun, tetapi baru ada sekarang.

Kegiatan sosialisasi hari ini juga merupakan yang kedua, setelah sebelumnya kami adakan di kecamatan Karawang Timur, dan besoknya akan diadakan di Pedes, Cibuaya, dan Cilebar,” ucapnya kepada KBE, Selasa (28/07).

Dikatakannya, sosialisasi UU nomor 1 tahun 2018 ini dilakukan selama 10 hari kedepan. Pasalnya UU tentang kepalangmerahan memang harus diso-

sialisasikan di tingkat-tingkat kecamatan dan desa.

“Harusnya agenda tahun ini ada Jumbara, kalau di Pramuka Jambore namun karena Covid, kita tidak boleh mengumpulkan orang. Karena peserta Jumbara, dulu waktu di Tempuran sampai 3000 orang anak sekolah palang merah remaja (PMR). Makanya kita alihkan kepada sosialisasi undang undang kepalangmerahan tahun 2018,” terangnya.

“Program kerja PMI Jumbara setiap 2 tahun sekali, selang setahun sekali diadakan HUT PMI. Kalau tahun ini umpamanya Jumbara maka tahun depan tidak ada Jumbara tetapi memperingati hari HUT Palang Merah kita agendakan seperti itu mengingat dana,” ucapnya.

“Karena sekarang tidak ada Jumbara nanti ada diklat juga untuk relawan-relawan palang merah. Untuk para tenaga sukarelawan di tiap- tiap kecamatan masing masing, setelah itu ada pelatihan untuk guru-guru pembina. Guru guru SMP SMA PMR di tiap tiap sekolah kita akan adakan diklat selama Sabtu Minggu,” pungkasnya. (red)

#JAGADIRI ... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES di Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur. Yakni remaja berjenis kelamin laki-laki berusia 14 tahun.

Sementara, dua orang lagi merupakan tenaga kesehatan dan berprofesi sebagai bidan di Desa Wanakerta Kecamatan Telukjambe Barat.

Sehingga, total dari klaster di Pondok Pesantren di Telukjambe hingga kini berjumlah 21 orang. Sementara, nakes yang terkonfirmasi positif sudah ada 5 orang. Ia menyampaikan, dalam satu minggu terakhir, lonjakan pasien tertinggi sejak kasus positif virus corona pertama ditemukan.

Fitra meminta agar masyarakat semakin patuh karena terbukti pasien corona semakin hari semakin banyak. Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) bukan berarti

warga bebas melakukan aktivitas. Saat ini, tim Gugus Tugas dibantu oleh TNI/ Polri, Satpol PP, BPBD dan Dishub melakukan patroli di jalanan untuk memastikan warga yang beraktivitas menggunakan masker. ehatan dilanggar oleh hampir seluruh sektor di Karawang.

Sehari sebelumnya Fitra mengumumkan kabar kurang mengenakkan yakni adanya penambahan pasien positif sebanyak 14 orang hasil dari pelacakan tim gugus tugas, Senin (27/7).

Penambahan 14 orang positif ini, kata Fitra jumlah penambahan terbanyak selama masa pandemi di Karawang. Fitra mengaku 14 orang positif itu merupakan berasal dari klaster kelompok masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur.

“Pertama kali itu dite-

mukan sebanyak enam orang positif. Lalu kami langsung karantina dan menutup sementara salah satu pondok pesantren.

Kami juga ambil swab dari orang-orang yang kontak erat dengan yang positif.

Dan ini hasilnya 14 orang (positif ),” ujarnya.

Fitra mengaku terjadi lonjakan jumlah terinfeksi virus corona cukup tinggi di Karawang. Hal ini menunjukkan bahwa corona ini memanglah sangat cepat menular ke orang-orang sekitar. Dalam seminggu, Fitra menyebut ada 32 orang terkonfirmasi positif.

“Kami terkejut adanya klaster baru dan banyak juga yang terinfeksi. Tapi, di satu sisi kami bersyukur karena dapat dengan cepat mengantisipasinya. Dan kami langsung melacak semua yang kontak erat,” ucap dia. (rie/mhs)

Lapak Prostitusi di .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES bakal tersingkir sendiri.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Klari, Seapul Hadi menyatakan, masyarakat Walahar sudah sangat resah oleh ke mb a l i m e n ja mu r nya warung remang-remang di bantaran irigasi Walahar. “Kami banyak men-

erima keluhan dari warga Walahar tentang hal itu.

Kami harap pihak terkait segera menertibkannya,” kata Saepul Hadi.

Semenatara itu Kepala Desa Walahar, Sardi Anwar Sulendra mengatakan, sejauh ini pihaknya belum bisa berbuat banyak

atas keberadaan warung remang-remang tersebut.

Sebab, bangunan warung berada di atas lahan PJT 2. “Kami khawatir sudah ada izin dari pemilik lahan. Hal ini kami serahkan sepenuhnya kepada PJT 2 dan Satpol PP apakah keberadaan bangunan itu melanggar aturan atau tidak,” pungkasnya. (red)

Diputuskan Pacar, Ratu .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES operasi yang dilakukan pada April 2019 itu, Saisupee telah membayar uang 240.000 THB kepada klinik, tetapi nyatanya hasil tidak memuaskan.

“Alat vital buatan itu bu-

suk, berbau dan berdarah setelah operasi pertama jadi saya kembali untuk memperbaikinya,” kata Saisupee lansir DailyStar.

Selain itu, Yolrawee Saisupee juga mengeluhkan

jika anunya mengeluarkan bau busuk dan mengeluarkan darah dan nanah. “Alat vital buatan itu busuk, berbau dan berdarah setelah operasi pertama jadi saya kembali untuk memperbaikinya,” kata Saisupee lansir DailyStar. (bbs/mhs)

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

LAYANAN E-KTP : Seorang warga sedang melakukan perekaman data E-KTP di Kecamatan Cilamaya Wetan.

Disduk Tak Cetak Suket Lagi K A R AWA N G - D i n a s Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Karawang, saat ini sudah tak mencetak Surat Keterangan (Suket), baik E-KTP mau pun Kartu Keluarga (KK). Mengantisipasi keperluan warga sebagai prasyarat kependudukan, Pemerintah Kecamatan Cilamaya Kulon, kompak membuat suket khusus kecamatan.

Meskipun sebagai legalitas masih diragukan, Suket khusus itu diharapkan bisa membantu berbagai keperluan masyarakat. Khususnya, sebagai pra syarat kependudukan.

Kasie Pelayanan Kecamatan Cilamaya Kulon, Ana Juana mengatakan, mulai saat ini Disdukcatpil Karawang sudah tak lagi mengeluarkan suket. Selain itu, pendistribusian E-KTP mau pun KK fisik, sudah tidak lagi melalui RT/RW maupun pemerintah desa.

Akan tetapi, dikirim melalui Pos. Hal tersebut, kata Ana, banyak dikeluhkan warga di Kecamatan Cilamaya Kulon.

Lantaran, lamanya waktu pendistribusian yang sampai memakan waktu satu hingga tiga bulan.

“Kita akan berupaya menerbitkan surat keterangan

camat. Tapi ini harus dikonsultasikan lebih lanjut, karena perlu legalitas kuat, untuk prasyarat kependudukan warga,” ujarnya, Selasa, (28/7) kemarin.

Ana bilang, pihaknya berencana bakal mencetak suket itu secepatnya. Sebagai syarat, katanya, yang akan dicetak suket diantaranya mereka yang sudah melakukan perekaman e-KTP, yang membutuhkan mendesak untuk syarat kependudukan.

“Untuk legalitas nanti akan kita konsultasikan lagi. Mudah-mudahan ada kelonggaran dari Disdukcatpil,” harapnya.

Sementara, warga Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Pradila mengungkapkan, bagaimana pun bentuknya, suket sangat dibutuhkan oleh warga yang E-KTP nya belum selesai di cetak.

Kata Dila, kebutuhan seperti mengurus perbankan, BPJS, hingga membuat NPWP, dibutuhkan dasar data diri yang kuat seperti Suket E-KTP. “Kalau nunggu KTP fisik jadi kan lama lagi kita nunggu untuk urus-urus berkas lain. Masyarakat mendukung kalau ada suket kecamatan,” ucapnya. (wyd/red)

tribusian bantuan tersebut.

“Bansos kabupaten katanya banyak yang double data.

Jadi sedang diverifikasi lagi.

Kami harap bisa segera selesai,” imbuhnya.

Sementara, salah satu warga, Sukman mengatakan, terdaftar sebagai penerima bantuan kabupaten membuat ia dan kelurga kesal.

Selain nominal bantuannya yang sedikit. Waktu pencairannya pun tidak jelas, jika dibandingkan dengan BLT Dana Desa yang sudah dua tahap penyalurannya.

“Yang terima Rp. 600 ribu dari BLT Dana Desa saja sudah dua kali, kita yang Rp. 300 ribu baru satu kali. Apa

ini yang namanya adil?,” ketusnya.

Warga lain, Muhammad Rohmat menambahkan, saat ini warga sudah terlalu lama menunggu kapan waktu pencairn Bansos kabupaten ini turun.

Rohmat mengatakan, sebagai warga biasa ia tak mau pusing dengan kendala data yang jadi persoalan di atas.

Yang terpenting baginya, bantuan itu segera distribusikan pada warga untuk menyambung hidup.

“Bukan soal nominal pak kalau bagi kami, sekecil apa pun nilai bantuannya, kami butuh untuk menyambung hidup,” ucapnya. (wyd/mhs)

“Sesuai protap, lanjut Bima, fokus operasi 40 persen berupa preventif, 40 persen preemtif dan sisanya 20 persen represif. Kalau tahun tahum sebelumnya operasi patuh 80 persen berupa tindakan represif, atau penegakan hukum. Kali ini berbeda mengingat situasi pandemi

covid19 belum sepenuhnya selesai,” terangnya. lanjut Bima, meski begitu, pihaknya tak segan menindak tegas pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melawan arus, tidak membawa kelengkapan berkendara, maupun, tidak menggunakan helm. (rie)

Kades Ngeluh, Warga Iri .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES bantuan yang bersumber dari non-pemkab seperti BLT Dana Desa, Bantuan Gubernur (Bangub), hingga BST kemensos. Sebagaimana diketahui, bansos dari Pemkab Karawang jumlahnya Rp 300 ribu per KPM. Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Cilamaya Kulon, Sawa Isiroj mengkhawatirkan, jika pencairan bansos kabupaten semakin lama waktunya maka semakin dekat dengan momen Pilkada yang rentan politisasi.

“Sudah mah besarannya cuma Rp. 300 ribu, pen-

cairannya baru satu kali.

Mohon sampaikan, kami minta pencairan segera,” ungkapnya, kemarin (28/7) usai rapat minggon kecamatan.

Sebelumnya, Ketua IKD Cilamaya Wetan, Udin Abdulgani mengatakan, informasi yang ia peroleh soal bansos kabupaten, masih banyak ditemukan double data dan alamat tidak jelas dari penerima bansos tersebut.

Kata Udin, pihaknya berharap, agar perbaikan data itu bisa segera selesai.

Pasalnya, saat ini, masyarkat sudah menunggu pendis-

6 Hari Razia: 2.194 .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas,” ungkap Bima.

Ditambahkan, pelaksanaan kegiatan Ops digelar dengan konsep sifatnya preemtif dan humanis atau persuasif dan humanis. Pihaknya juga

bagi-bagi masker kepada pengendara, tukang becak, masyarakat dijalan dengan pendekatan preemtif tersebut dilakukan lantaran operasi patuh digelar ditengah berlangsungnya Pandemi Covid-19 atau virus corona.

Syarat Super Berat, Pandemi .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES cukup sampai di tahapan verfak. Semua aturan KPU kita jalankan sampai perbaikan dokumen dukungan. Namun boleh dong independen kecewa teramat berat, karena persyaratan bagi independen di Pilkada tahun ini sangat berat dan rumit,” tutur Asep Agustian, Selasa (28/7).

Pria yang biasa disapa Askun ini menceritakan, selama beberapa bulan terakhir dia bersama timnua mengumpulkan 108.148 dukungan dari warga yang dibuktikan dokumen kependudukan pendukung.

Hanya kurang 400 dukungan lagi. Sebagimana dia ungkapkan, syarat yang dipatok dalam aturan untuk calon perserorangan yakni minimal 108.548 dukungan.

“Karena memang di dalam aturannya cukup berat. Ruang lingkupnya berbarengan dengan covid-19. Padahal saat daftar pertama belum ada covid-19. Kami sudah mengumpulkan dukungan KTP ini kurang

lebih satu tahun. Tahapan pertama dimulai, kemudian distop kaena ada corona.

Lalu Mendagri langsung menetapkan 9 Desember Pilkada harus tetap jalan, ada apa?,” tanya balik Askun.

Askum menceritakan, pemaksaan pilkada digelar saat pandemi yang paling dirugikan adalan calon perseoranagan. “Apa sudah dipikir dampak pandemi covid-19?. Lagi-lagi independen dirugikan,” tutur dia.

“Karena kemudian tahapan berikutnya berjalan untuk verfak. Lalu petugas verfak harus menggunakan APD lengkap. Di sinilah warga yang di Verfak merasa ketakutan, dan independen dirugikan kembali. Banyak sekali pertanyaan kepada warga saat verfak. Sehingga ini menambah beban warga yang di verfak,” timpal Askun.

Verifikasi faktual KPU sendiri dilakukan selama 14 hari. Yang terverifikasi valid 67.219 dukungan KTP. Se-

hingga masih ada kekurangan 40.929 dukungan KTP yang perlu dia perbaiki .

Sehingga sesuai aturan dan mekanisme KPU, pasangan independen harus kembali memenuhi 81.858 dukungan KTP (dua kali lipat dari kekurangan 40.929). Itu diberi waktu hanya tiga hari.

“Bagaimana independen bisa mengumpulkan dukungan banyak dalam posisi seperti ini. Istilahnya ini seperti pekerjaan Sangkuriang, harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat. Pertanyaanya apakah masih bisa selesai?. Siapapun ia calon independen tidak akan tercapai. Karena kondisinya masih seperti ini (covid-19, red),” terang Askun dengan nada kecewa.

B e ratnya p e rsya rata n calon independen di Pilkada 2020, Askun menyindir seharusnya pemerintah menghapuskan saja paslon independen di Pilkada. Karena siapapun calon independennya saat ini, maka kecil kemungkinannya bisa lolos verfak di tengah situasi pandemi covid-19.

“Jadi bagi kami independen pilkada di tengah covid-19 terlalu dipaksakan.

Padahal Pilkada bisa digelar tahun depan ketika sudah tidak ada covid-19. Bagi yang masih suka mencibir calon independen, coba saja anda mencalonkan di independen bagaimana sulitnya,” timpal Askun.

Kendati demikian, Askun memastikan tidak akan melakukan upaya hukum apapun, setelah dinyatakan tidak lolos verfak. Namun ia mengaku masih teringan nama-nama komisioner Bawaslu Karawang yang dia nilah telah merugikan paslon independen.

“Walaupun sudah dibuat goresan luka oleh Komisioner Bawaslu Karawang, kita tidak akan mempersoalkan hasil verfak. Tapi ada apa dengan Bawaslu Karawang ini. Anda memantau kami, maka kami pun akan memantau kinerja anda, terutama dalam penggunaan anggaran. Ketika anggaran tidak tepat sasaran, siap-siap jeruji besi menanti anda,” pungkasnya. (*)

RABU, 29 JULI 2020

HARGA Rp3.000

3

ISTIMEWA

TAK TERAWAT : Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kecamatan Karangbahagia yang dikelola DPRKP Kabipaten Bekasi terbengkalai meski anggaran perawatanya cukup besar.

TPU Terbengkalai Karena

Pejabat DPRKP Sering DL Sekban Edward: Koodinasi Dulu, Baru Displin CIKARANG PUSAT - Pejabat teras di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKP) Kabupaten Bekasi, tak layak ditiru.

Dia adalah Kepala Bidang P e r t a n a h a n D P R K P P, Daniel Firdaus yang sepekan ini tidak berada di kantor untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik.

Alasan dinas luar (DL) menguatkan dugaan TPU Karangbahagia tidak ter-

awat hingga TPU Sukakarya disalahgunakan.

Pantauan Cikarang Ekspres saat ke ke ruang kerjanya pada Rabu (22/7) lalu, Daniel Firdaus tidak ada di ruangannya.

B a h k a n , aw a k m e d i a menghubungi telepon selulernya pun selalu sedang ada dinas luar.

Dalam situasi pandemi saat ini, Daniel justru memanfaatkan untuk tidak hadir ke kantor. “ Pa k K a b i d ( D a n i e l Firdaus,red) sedang rapat, nanti diinfokan,” cetus salah satu pegawainya Eka, kemarin.

Wartawan koran ini terus mencoba menghubungi

lewat pesan whatsapp.

Namun, Daniel hanya menjawab singkat tanpa ada penjelasan yang detail. “Sedang rapat diluar,” kata Daniel pada Kamis (23/7) silam.

Lantas kemarin (28/7) tepat seminggu menghilang tanpa ada kabar berita.

Daniel dengan lantang kembali mengulangi katakata sebelumnya. “Sedang rapat diluar,” ucap dia.

Menanggapi itu, Sekretaris Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi, Edward Sutarman mengaku kecewa dengan kinerja ASN yang tidak disiplin dalam

kerja melayani publik.

“Sangat disayangkan jika Pak Daniel Firdaus jarang ada di kantornya. Seharusnya bekerja maksimal,” ucap dia.

Meski begitu, sambung Edward, pihaknya akan berkoodonasi dengan Kepala DPRKPP Iwan Ridwan untuk teguran ke bawahannya yang jarang ngantor.

“Jadi begini kalau bilang dinas luar itu alasan saja. Nanti kami tunggu laporan pimpinan dias baru bicara sanksi disiplin pegawai,” jelas dia.

Dikabarkan sebelumnya, Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dike-

lola Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi, kembali disoal.

Pasalnya, sejumlah TPU diduga banyak tak terawat meski diguyur anggaran cukup fantastis.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Danto. Ia m e nga ku ba ka l memanggil para petugas hingga pejabat yang mengurus TPU agar lebih transparan dan akuntabel.

“Jadi memang permasalahan TPU tak terawat ini menjadi perhatian kami. Kedepannya saya juga butuh penjelasan dari

DPRKPP Kabupaten Bekasi agar lebih maksimal.

“Bukan hanya TPU Karangbahagia yang tak terawat. Bahkan diduga ada lahan TPU disalahgunakan di Sukakarya. Jadi ini permasalahan TPU banyak sekali,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Camat Karangbahagia, Karnadi lepas tangan persoalan tak terawat TPU Karangbahagia. Menurut dia, kewenangan itu berada di DPRKPP. “Soal TPU tak terawat itu kewenangan Dinas Tarkim, karena yang ngelola itu mereka,” kata Karnadi.

Ia melanjutkan Pemerintahan Ke Sambungan

Persikasi Target Lolos Divisi 2

KRIMINAL Kasus Bully Siswa SMK Berakhir Damai TAMBUN – Akhirny, kasus perundungan atau bullying yang memimpa siswi SMK di Tambun, Kabupaten Bekasi berakhir damai. Pasalnya, orang tua korban mengenal dekat dengan pelaku dan keluarganya.

Kasus bullying itu viral di media sosial, dalam video itu pelaku siswi SMP berinisal NA melakukan aksi tak terpuji terhadap korban berinisal DS siswi SMK kelas 11 di Tambun.

DS ditendang dan disodorkan kaki oleh NA untuk kemudian memaksa korban mencium kakinya.

Ada dua rekaman video, video pertama direkam sendiri oleh pelaku, sambil mengeluarkan katakata tak pantas pelaku menyodorkan kakinya ke korban dan memaksa untuk menciumnya.

Ke Sambungan

HUMANIORA Ke Jababeka, Kapolda ‘Sidak’ L’oreal-Samsung CIKARANG UTARA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana kembali kunjungi Kabupaten Bekasi. Kunjungan kali ini guna mengecek protokol kesehatan di Kawasan Industri Jababeka, Kecamatan Cikarang Utara.

Y a k n i , P T L’ o r e a l d a n P T S a m sung Elektronik Indonesia.

Wajar saja, Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang menjadi klaster baru penyebaran virus korona setelah karyaaan unilever terpapar virus asal Wuhan, China.

Kapolda Metro didampingi Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawani, Karo Ops Polda Metro Kombes Pol Marsudianto; Dir Binmas Polda Metro Kombes Pol Badya Wijaya dan Dirlantas Polda Metro Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo.

Kasub Bag Humas Polres Metro Bekasi, Kompol Sunardi menuturkan kunjungan ini untuk mengetahui seberapa tangguhnya sektor industri menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Ke Sambungan

DPKPP soal kelalaian TPU banyak yang tidak terawat serta diduga mejadi bancakan oknum,” kata Danto.

Apalagi, sammbung dia, anggaran untuk TPU itu lumayan besar akan tetapi kurang maksimal dalam penyerapan dinas yang menyebabkan banyak TPU tak terawat.

“Kan ada posko pengamanan di TPU dibangun, akan tetapi tidak dikelola dengan baik bangunannya kosong. Ini tentu sagat disayangkan,” ketus politikus Gerindra ini.

Danto pun meminta Bupati Eka Supria Atmaja mengevaluasi kinerja

ISTIMEWA

PELANGGARAN: Aktivitis lingkungan, Abdul Rohman meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dan aparat menegak hukum menindak tegas pengusaha galian pasir di Kampung Nawit, Kertarahayu yang masih membandel.

Pemprov Diminta Tindak Pengusaha Nakal Galian C SETU - Pengusaha Galian Pasir ilegal di Desa Kertarahayu masih tetap beroperasi meski sudah diinstruksikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menghentikan aktifitasnya.

Salah satu aktivitis lingkungan, Abdul Rohman meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi dan aparat menegak hukum menindak tegas pengusaha galian

pasir di Kampung Nawit, Kertarahayu yang masih membandel.

“Pemerintah ini kan satu kesatuan, Wakil Gubernur sudah meminta tidak boleh aktifitas tambang ilegal di Kabupaten Bekasi, Pemerintah tingkat Kabupaten harus bisa membantu pemerintah diatasnya, begitu juga aparat penegak hukum.

Jangan hanya tutup mata,”

kata dia.

Pria yang juga ketua Ormas Oi Kabupaten Bekasi ini mengatakan jika pemerintah Kabupaten Bekasi hanya berpangku kepada provinsi untuk penindakan sama saja tidak mau berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi.

“Memang galian c ini wewenang provinsi, tapi Kabupaten Ke Sambungan

CIKARANG PUSAT - Ketua Harian Persikasi Heru Budian Timor, Direktur Club Persikasi, Edo, CEO Akademi Persib Kabupaten Bekasi Budiyanto dan tokoh sepakbola Kabupaten Bekasi Ajuk Junaedi menggelar diskusi dengan membahas masa depan persepakbolaan Kabupaten Bekasi di area lapang Stadion Wibawa Mukti.

Heru Budian Timor mengatakan, butuh waktu demi meningkatkan prestasi persepakbolaan Kabupaten Bekasi dan hal tersebut dianggap bukan sesuatu yang mudah, namun dirinya tetap optimistis.

“Proses pembinaan pemain muda yang terencana dan konsistensi tengah diwujudkan guna meraih kejayaan di masa mendatang,” ucapnya.

Pria yang juga bertindak sebagai praktisi sepakbola itu berharap masyarakat Bekasi bersabar. “Target kita

dalam waktu dekat Persikasi lolos Divisi 2,” ungkapnya.

Dalam kesempatan diskusi, CEO Akademi Persib Bekasi, Budiyanto yang juga anggota DPRD Kabupaten Bekasi mengaku antusias dengan kepengurusan Persikasi saat ini. “Saya yakin dalam waktu dekat Persikasi bisa lolos masuk Divisi 2,” katanya.

Adapun keberadaan Tim Akademi Persib Bekasi (APB) di Kabupaten Bekasi ditegaskannya bukan untuk bersaing dengan Persikasi. Tapi sebaliknya, untuk membuahkan pemain handal bagi Kabupaten Bekasi dan provinsi Jawa Barat.

“Saya sengaja mengajak bergabung beberapa pelatih profesional di Club Akademi Persib Bekasi ini untuk melatih anak-anak didik dari berbagai usia, mulai dari usia 9 tahun sampai 18 tahun,” ucapnya.

Ke Sambungan

ISTIMEWA

DISKUSI: CEO Akademi Persib Bekasi, Budiyanto yang juga anggota DPRD Kabupaten Bekasi antusias dengan kepengurusan Persikasi saat ini.

METRO CIKARANG

RABU, 29 juli 2020

Karawang Bekasi

4

Apdesi Dorong Tingkatkan Kualitas SDM Desa SETU - Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa perlu digenjot ditengah pesatnya pembangunan di Kabupaten Bekasi. Salah satunya meningkatkan kemampuan akademis para aparatur desa.

Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kabupaten Bekasi, Jaut Sarjawinata mendukung peningkatan kualutas SDM aparatur desa melakui jalur akademisi.

“Sepanjang tidak berbenturan dengan regulasi

ya tidak masalah, asalkan ada aturan dari pemerintah terkait peningkatan akademisi aparatur desa,” kata Jaut kepada awak media.

Jaut mengatakan, selama ini upaya peningkatan kualitas SDM aparatur

desa sudah diupayakan pemerintah salah satunya dengan mengadakan bimbingan-bimbingan untuk aparatur desa.

“Untuk kualitas aparatur desa, saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya. Apdesi juga selalu berupaya

meningkatkan kualitas aparatur desa,” ujar dia.

Jaut meyakini, kepala desa m e m i l i h a p a r a tur desa yang memang b e rko mp e t e n d a n d i percaya dalam melaksanakan tugas. “Memang ada tim disana. Asalkan

t i d a k m e l a n g ga r p e raturan tidak masalah,” tuturnya.

Terkait masih adanya aparatur desa yang masih memiliki ijasah SMP, jaut tidak sependapat untuk diganti, melainkan Pemerintah Desa dapat

memfasilitas aparatur desa mengikuti ujian kesetaraan.

Baginya, kunci keberhasilan pemerintah desa dalam bidang pelayanan adalah aparatur desa yang memiliki dedikasi tinggi. (dim/uzi)

Cabut Kesepakatan Pilwabup Diulang, Ketua DPRD Dikecam C I K A R A N G P U S AT – Langkah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mencabut dan membatalkan kemblai kesepakatan yang tertuang dalam berita mengulang kembali pemilihan wakil bupati dikecam.

Pembatasalan itu dianggap sebagai itikad tidak baik ketua DPRD Kabupaten Bekasi atas hasil rapat di Kemendagri beberapa waktu lalu. beredar surat dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha yang mencabut dan membatalkan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara tersebut.

Surat itu yang berkop DPRD Kabupaten Bekasi itu berisikan keputusan untuk mencabut kesepakatan dalam rapat itu.

Surat itu tertulis nomor : 170/970-DPRD, perihal : Tanggapan/Bantahan Atas Berita Acara Rapat Fasilitasi Pengisian Jabatan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022.

Ada tiga poin dalam surat itu, bahwa saya telah menandatangani berita aca-

ra rapat fasilitasi pengisian jabatan wakil bupati sisa masa jabatan 2017-2022, pada Rabu (22/7/2020) bertempat di Ruang Rapat Gedung A Kantor Kemendagri; Poin kedua, bahwa namun, demikian setelah saya membaca dan mempelajari isi berita acara fasilitasi pengisian jabatan wakil bupati, saya dalam kondisi kurang sehat merasa melakukan kekeliruan dengan menandatangani isi berita acara tersebut, mengingat apa yang dimuat poin A dalam surat dimaksud tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam rapat.

Lalu poin ketiga, berdasarkan hal-hal itu, dengan segala kerendahan hati serta tanpa mengurangi rasa hormat, saya kepada para pejabat yang hadir untuk menandatangani berit acara itu, maka perkenankan saya untuk mencabut dan membatalkan persetujuan saya sebagaimana yang telah saya tandatangani dalam berita acara tersebut.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otda Kemendagri, Budi

ISTIMEWA

PUILWABUP: Kemendagri menyayangkan sikap ketua DPRD yang mencabut kembali soal penandatanganan pemilihan ulang cawabup.

Santoso mengaku kaget dengan adanya penarikan kesepakatan Berita Acara oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang telah ditandatangani bersama.

“Benar itu (surat pencabutan kesepakatan), kita kaget ya,” kata dia, pada Selasa (28/7/2020).

Budi menyebutkan, sebelum kesepakatan terse-

but diketik dan disepakati semua pihak, yang hadir diminta untuk membaca ulang dan menganalisa tiap tulisan dalam Berita Acara tersebut.

“Sebelum diketik kan dibaca bersama-sama. Kan kesepakatan rapat, namanya kesepakatan rapat itu kesepakatan semua yang hadir, kan pada tandatangan semua. Dia (Ketua DPRD) kan ikut baca, namanya politik itu suka susah deh,” tuturnya.

Sementara Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani menilai langkah yang dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi merupakan sikap yang tidak memiliki itikad yang baik.

Tindakan menarik kesepakatan yang sudah ditandatangani, merupakan tindakan kurang baik dan secara moral dipertanyakan.

“Berita acara ini dibuat bagian dari itikad baik yang kita tuntut, ini suatu komitmen apa yang dilakukan setelah ini dari DPRD, karena Kemendagri sangat serius, eselon II hadir,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan Pemilihan Wakil Bupati Bekasi (Pilwabup) sisa masa jabatan 2017-2022 diulang. Keputusan itu berdasarkan rapat bersama di Kementerian Dalam Negeri

pada 22 Juli 2020 lalu.

Dalam rapat itu dihadiri oleh Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, Staf Khusus Mendagr i Bidang Keamanan dan Hukum, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media.

Dihadiri juga Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan, Sekretaris Dirjen Otda Kemendagri, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otda Kemendagri, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri.

Kemudian Sekda Jawa Barat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja serta Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.

Hasilnya, ada enam poin dalam berita acara itu.

Salah satunya DPRD Kabupaten Bekasi diminta untuk mengulang pemilihan Wakil Bupati Bekasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keputusan itu juga ditandatangani semua peserta rapat yang hadir. (har/uzi)

SAMBUNGAN CIKARANG EKSPRES TPU Terbengkalai .... dari halaman Cikarang Ekspres Kecamatan Karangbahagia tidak memiliki anggaran untuk TPU tersebut.

“Kami tidak anggarkan soal TPU, yang anggarin itu Dinas Tarkim. Jadi tanya aja ke mereka,” paparnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pertanahan pada DPRKPP Kabupaten Bekasi, Daniel Firdaus saat dikonfirmasi belum bisa menjawab.“Saya sedang dinas luar,” katanya.

Sebelumnya, Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karangbahagia, Kabupaten Bekasi kondisinya tak terurus dengan baik. Kepengurusan dan pengelolaannya juga belum terbentuk.

Tak ayal, belum banyak

Pemprov Diminta ....

warga yang memakamkan jenazah keluarganya di sana. Tercatat hanya ada sekitar 13 makam saja di TPU seluas 2 hektar ini.

Pa dahal pemakaman itu milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

TPU Karang Bahagia yang terletak di Kampung Pulobambu, Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi berada di tengahtengah.

Akses jalan menuju ke TPU Karang Bahagia juga masih didominasi tanah bebatuan. Hanya cukup akses untuk satu mobil saja. Area TPU Karang Bahagia itu cukup luas.

Tapi pemakaman yang dikelilingi pagar beton

itu sayangnya tak terurus.

Banyak semak belukar di area TPU itu. Tiap sore kerap dijadikan lokasi gembala kambing dan sejumlah warga memancing karena terdapat empang cukup besar. Maja (56), seorang tokoh masyarakat setempat mengatakan, TPU Karang Bahagia itu telah berdiri sejak 10 tahun lalu.

Awalnya TPU itu merup a k a n s aw a h d a n l a pangan sepak bola, kemudian lahan itu dibeli Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk dijadikan lokasi pemakaman. “Sudah lama hampir 10 tahun kira-kira, luas lahannya 2 hektar, dulu lahan kosong di sana lapangan buat main bola dekat sawah juga,” kata Maja. (ha/uzi)

Selanjutnya, NA menendang beberapa kali korban.

Dalam video ini sosok pelaku NA terekam jelas, meskipun mukanya diedit ditutupi menggunakan stiker gambar.

Orangtua korban DS, mengaku kaget ketika mendengar kabar tersebut.

Dia tak menyangka NA yang merupakan teman

anaknya sejak kecil itu tega melakukan tindakan tersebut.

“Saya kenal baik sama pelaku, sama orangtuanya juga kenal karena udah dari kecil temenan, makanya saya kaget ada kabar kaya gini ke anak saya,” kata orangtua korban berinisal NS. Meski kesal, NS memaafkan tindakan NA siswi SMP tersebut. (har/uzi)

Kasus Bully .... dari halaman Cikarang Ekspres Wajah korban terlihat jelas memelas dengan berlinang air mata ketika harus mencium kaki pelaku NA. Lalu, pada video kedua direkam oleh S siswi SMK teman pelaku NA. Terlihat korban DS ditarik oleh NA dari atas motor hingga terjatuh.

dari halaman Cikarang Ekspres Bekasi bisa turut melakukan penertiban melalui pintu kesesuaian tata ruang, ketertiban umun dan lingkungan. Itu wewenang Kabupaten Bekasi,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, bila ada tindak dari Kabupaten Bekasi, ia mengatakan

akan segera melaporkan aktivitas galian pasir kepada Pemerintah Provinsi dan aparat penegak hukum.

“Kita sudah komunikasi dengan pihak provinsi, informasi untuk galian pasir di Kertarahayu berada di sempadan sunga Cigelam dan sedang dikomunikasikan dengan PSDA Jabar dan BBWS Citarum,” ujarnya.

Kertarahayu menurut

D e g o a d a l a h w i l aya h penghijauan di Kabupaten Bekasi dan digadanggadang sebagai desa wisata, “Bukan artinya tidak boleh, semua harus ada ijin agar tidak merugikan masyarakat. Kalau pengusaha ngurus ijin itu ada aturan yang harus dijalani, agar tidak merusak lingkungan,” paparnya.

Oi sebagai salah satu organsiasi pecinta lingkungan menurut Dego sudah mendata semua aktifitas tambang ilegal di Kabupaten Bekasi.

“Sudah kita data di Kecamatan Setu, Cibarusah dan Cabangbungin, data ini kita akan serahkak ke Pemerintah untuk membantu kerja Pemerintah,” paparnya. (dim)

rus segera dibangun terhadap club club besar, dan dibuat sistem rekruitmen bibit-bibit sepakbola ke tingkat Desa dan Kecamatan,” paparnya.

Mempertegas konsep Budiyanto tersebut, Ajuk Junaedi mengingatkan agar Persikasi mampu menyedot penonton yang notebene merupakan pencinta Persikasi. “Supporter perlu diperhatikan karena memberikan semangat

dan daya dorong bagi para pemain,” jelasnya.

Berbicara tentang persepakbolaan Kabupaten Bekasi, Ajuk mengaku sudah mengamati sejak tahun 2007.

“Saya optimis Persikasi masuk Divisi 2,” ucapnya.

Ajuk berharap Persikasi ke depan memiliki pemain-pemain unggul yang diperoleh dari sekolah sekolah sepakbola lokal. (har/rls)

“Jadi pesan Pak Kapolda ke masyarakat di Kabupaten Bekasi, agar setiap keluar rumah harus wajib memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak,” imbuh Sunardi. Ia menambahkan Kapolda Nana disambut langsung Presdir PT ‘oreal Mr Punet dan Presdir PT

Samsung Mr Daniel Lee. “Atensi khusus PT L’oreal dan PT Samsung harus menerapkan protoko kesehatan. Baik mencuci tangan, memakai masker, dan physical distancing atau jaga jarak dalam menjalankan operasional perusahaan,” tutupnya. (*/hyt)

Persikasi Target .... dari halaman Cikarang Ekspres Target Budiyanto dengan adanya Sekolah Akademi Persib Bekasi (APB) ini dapat melahirkan pemainpemain handal yang tentunya bisa setaraf dengan pemain Internasional.

“Dan tentunya bisa melahirkan pemain-pemain untuk dipersembahkan bagi ponggawa club sepakbola Persikasi khususnya dan

Persib Bandung, bahkan sampai ke PSSI,” jelasnya.

Budiyanto mengingatkan Persikasi bahwa bibit-bibit unggul pemain sepakbola lokal sangat berpotensi. Namun keberadaannya belum terekspos dan terinventarisir sehingga memerlukan manajemen perencanaan da n kehu ma sa n ya ng kredibel.

“Saya pikir pendekatanpendekatan strategis ha-

Ke Jababeka .... dari halaman Cikarang Ekspres Te r l e b i h , K a b u p a t en B ekasi s empat ramai dengan terpaparnya buruh industri.

“Selain itu, diharapkan dapat ikut berperan aktif untuk menerapkan pro-

tokol kesehatan,” ucap dia, kemarin (27/7).

Kapolda juga berpesan, masyarakat di Kabupaten Bekasi lebih disiplin mematuhi prosedur protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19 yang sudah diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo.

Karawang Bekasi General Manager: Tohiri Alam.

Pimpinan Perusahaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Toyib, Wahyudi, Ayi Purnama.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil.

EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Akunting/Keuangani: Evi Mayuntari Rahayu.

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein.

Bagian Umum: Dewi Megawarti.

Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

TARIP IKLAN

Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001 Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

SEMUA KARYAWAN KARAWANG BEKASI EKSPRES SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL ATAU SURAT TUGAS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER

Umum/Display BW Halaman 1 : Rp 30.000/mm kolom, Umum/Display Berwarna Halaman 1 : Rp 55.000/mm kolom, Umum/Display Warna Halaman 3,6,8 : Rp 27.500/mm kolom, Sosial/ Keluarga Hitam Putih: Rp 17.500 mm/kolom, Sosial/Keluarga Warna: Rp 20.000 mm/kolom. Ilan Baris: Rp 15.000/baris (min 3 baris mak 7 baris). Harga Eceran: Rp 3.000/eksemplar.

Harga langganan: Rp 100.000/bulan.

METRO BISNIS

RABU, 29 JULI 2020

KARAWANG BEKASI

5

KAI Berlakukan Big Sale Sambut Libur Idul Adha JAKARTA – Melalui program promo Big Sale. PT Kereta Api Indonesia (KAI) berikan potongan tarif hingga 25 persen untuk perjalanan Kereta Api Jarak Jauh.

Hal tersebut diungkapkan VP Public Relations KAI, Joni Martinus.

“Promo Big Sale ini merupakan wujud apresiasi kepada penumpang KAI dalam menyambut libur panjang Hari Raya IdulAdha 1441 H,” kata Joni.

Joni mengatakan, promo Big Sale ini berlaku untuk perjalanan KA 30 Juli sampai 2 Agustus 2020. Tiket yang mendapatkan promo jumlahnya terbatas. Tiket bisa dipesan di aplikasi KAI Access, Web kai.id, dan seluruh mitra resmi penjualan tiket KAI lainnya.

L a n j u t Jo n i , K A y a n g mendapatkan potongan tarif hingga 25%, yaitu KA Bima (Gambir - Malang), Kertajaya (Pasar Senen Surabaya Pasarturi), Sembrani (Gambir - Surabaya Pasarturi), Turangga (Gam-

bir - Surabaya Gubeng), Argo Lawu (Gambir - Solo Balapan), dan Argo Dwipangga (Gambir - Solo Balapan).

“Potongan yang diberikan cukup menarik. Contohnya KA Bima sebelumnya Rp650 ribu menjadi Rp500 ribu, Turangga Rp630 ribu menjadi Rp500 ribu, dan Argo Dwipangga dari Rp440 ribu menjadi Rp360 ribu,” jelasnya.

“Potongan harga ini bertujuan untuk meningkatkan p elayanan kepada pelanggan. Melalui promo tersebut, KAI yakin minat masyarakat akan layanan kereta api akan semakin meningkat,” imbuh Joni.

KAI tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam perjalanan seperti mensyaratkan surat keterangan bebas Covid-19, wajib memakai masker, suhu tidak melebihi 37,3 derajat, dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk, flu, dan sesak nafas), serta mengimbau pelanggan untuk memakai pakaian lengan panjang.

Pe n u m p a n g K A Ja ra k

DAFTAR NOMER TELEPON

PENTING

KEPOLISIAN NAMA

NOMOR TELEPON

Polres Karawang Polsek Kota Polsek Kelari Polsek Telukjambe Polsek Pangkalan Polsek Cikampek Polsek Kotabaru Polsek Jatisari Polsek Cilamaya Polsek Telagasari Polsek Rawamerta Polsek Rengasdengklok Polsek Pedes Polsek Batujaya Polsek Pakisjaya Polsek Tirtajaya Polsek Tempuran Polsek Majalaya Polsek Ciampel Polsek Cibuaya

0267-402240 0267-402516 0267-431032 0267-642222 0267-4675445 0264-316110 0264-8386699 0264-360110 0264-340988 0267-510110 0267-7002110 0267-482110 0267-7006579 0267-470220 0267-7002024 0267-4639044 0267-7004504 0267-8616946 0267-8617856 0267-5165251

PT. PLN PERSERO NAMA

NOMOR TELEPON

APJ Karawang APJ Karawang Kota UPJ Kosambi UPJ Cikampek UPJ Rengasdengklok UPJ Prima Karawang

0267-411132 0267-412676 0267-433872 0267-316468 0267-480426 0267-402122

PALANG MERAH INDONESIA NO. TELEPON

0267-042255, 405190

PEMADAM KEBAKARAN NO. TELEPON

0267-402117

PERUSAHAAN GAS NEGARA NO. TELEPON

0267-402117

RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

0267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

Istimewa

PROMOSI : PT Kereta Api Indonesia (KAI) berikan potongan tarif hingga 25 persen untuk perjalanan Kereta Api Jarak Jauh.

Ja u h j u g a d i h a r u s k a n mengenakan Face shield s e l a ma d a l a m p e r ja l a nan hingga meninggal-

kan area stasiun tujuan.

Bagi penumpang dewasa, Face Shield akan dis ediakan KAI. Sedangkan

pelanggan dengan usia d i b aw a h 3 t a h u n ( i n fant) agar membawa Face Shield pribadi.

Bagi penumpang yang keberangkatan KA nya di bawah pukul 07.00 dan ingin memanfaatkan layanan

Perkuat Produk Lokal, Selamatkan Ekonomi Nasional JAKARTA – Dengan memperkuat ekonomi lokal bisa menyelamatkan perekonomian nasional dari resesi. Untuk sama-sama membeli dan konsumsi produk-produk lokal. Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan.

“Komitmen untuk memperkuat produk lokal akan menyelamatkan ekonomi nasional dari resesi,” jelas Prof Rully.

Di acara yang juga dihadiri Bupati Garut Rudy Gunawan, Prof Rully menjelaskan, koperasi dinilai mampu mengembalikan kekuatan ekonomi kerakyatan. “Seluruh dunia sedang mengalami ujian di tengah pandemi Co-

vid-19, dimana pertumbuhan ekonomi nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat,” ungkap Prof Rully.

Menurut Prof Rully, pemerintah akan terus berupaya agar di Kuartal III 2020 ekonomi bisa kembali bangkit.

“Agustus ini menjadi penentu keberhasilan,” ujar Prof Rully.

Untuk mendukung usaha itu, lanjut Prof Rully, pemerintah juga telah mengucurkan penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk sektor KUMKM sebesar lebih dari Rp123 triliun. Dan saat ini koperasi telah memiliki sumber pembiayaan dari LPDB KUMKM, dimana saat ini telah dimulai penyaluran 100 persen

untuk koperasi.

“Dari dana Rp 1 triliun tersebut, Rp431 miliar rupiah sudah cair dan antara lain mengalir ke Jawa Barat,” sebut Prof Rully.

Lebih dari itu, menurut Prof Rully, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM terkait penyaluran bantuan sosial produktif, dimana sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro akan mendapat Bansos modal kerja.

“Pada 17 Agustus mendatang, Bansos Sosial Produktif rencananya akan diluncurkan langsung oleh Presiden Jokowi,” tukas Prof Rully.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan bahwa ko-

perasi yang merupakan bagian dari kehidupan sehari- hari, tentu tidak boleh goyah dalam keadaan apapun. Apalagi, koperasi merupakan wujud dari dari ekonomi mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi kerakyatan.

Rudy menambahkan, di Kabupaten Garut ada sekitar 1.500 koperasi dan berjalan baik. Namun, di beberapa titik dengan adanya Covid-19 ini ada pembatasan akses pemasaran sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang ditutup.

“Ada sekitar 600 ribu sekolah dasar dan SMP, serta 300 ribu SLTA di Garut, sehingga KUMKM mengalami kebuntuan dalam pemasaran”, kata Rudy.

Rudy mengungkapkan, banyak koperasi yang mem-

TANAH SHM LUAS TANAH 1.736 M2, LOKASI Jl. JENDRAL AHMAD YANI. KAMPUNG RANGGAWULUNG KELURAHAN PASIRKAREUMBI. KECAMATAN SUBANG KAB. SUBANG, HUBUNGI : 0812139899.

ATAS NAMA ABDUL BANK MANDIRI TANAH SHM NO: 1168, LUAS: 4.058 M2, DESA SUMBERSARI PAGADEN, NO HP: 081324614484

BUTIK NISAY BUTK MNYEDIAKN KERUDUNG LUKIS, SPTU MIMOSABI & BRBGAI PAKAIAN DR ANAK HNGGA DWASA, AKSESO-

RIS HINGGA LAINNYA, HUB: DI JLN RAYA GALUH MAS CITY WALK KARAWANG

PINJAMAN KATERING BUTUH PINJAMAN RP. 10 JUTA. DIBERI KEUNTUNGAN RP. 3 JUTA. SMS : 0896.3972.5025

KEHILANGAN SERTIPIKAT TANAH DENGAN NOMOR 10051904311328. LUAS TANAH 66 METER PERSEGI. A/N HENDRI AGUS PURWANTO. ALMT PERUM PURI CIJAMBE. RT002/ RW013. DS.SUKADAMI, KEC. CIKARANG

berikan pinjaman kepada sekolah untuk memasukan siswa sekolah bahkan membiayai anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi yang bahkan biaya mencapai Rp 20 juta.

Di samping itu, Kabupaten Garut mendapat apresiasi dengan menerima bantuan sebesar Rp15 miliar karena penyelenggaraan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan “Dari Rp15 miliar tersebut, sebanyak Rp5 miliar untuk penguatan ekonomi KUMKM. Dan dengan adanya penambahan 1.000 UMKM lagi, kami berencana menjadikan Kabupaten Garut sebagai Kabupaten Halal, “ tukas Rudy. (bbs/rie)

PLN Berikan Keringanan Pelanggan Abodemen JAKARTA – Upaya pemerintah memulihkan perekonomian nasional. Pemerintah mengambil keputusan memberikan relaksasi abodemen listrik bagi pelanggan PT untuk sektor sosial, bisnis, dan industri.

Memberikan keringanan tersebut, bukan untuk pelanggan rumah tangga untuk kapasias 40 VA dan 900 VA. Karena, golongan ini masih mendapatkan keringanan dari pemerintah, yakni untuk 450 VA gratis listrik dan 900 VA diberikan subsidi diskon 50 persen. “ Telah disetujui pemberian listrik selain untik penghasilan rendah yang sudah diperpanjang sampai Desember 2020 nanti,” kata Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam video daring, kemarin.

Data Kemenko Perekonomian, saat ini jumlah pelanggan listrik PLN sektor

sosial tercatat sebanyak 112 ribu, sektor bisnis 330 ribu pelanggan, dan industri sebanyak 28 ribu pelanggan.

Airlangga menyebut, mengaku biaya minimum, pelanggan sektor sosial sejatinya membayar Rp521,7 miliar, pelanggan bisnis membayar Rp2,37 triliun,

dan pelanggan industri Rp2,7 triliun. Secara total, mereka harus membayar Rp5,6 triliun.

Namun, kata Airlangga, apabila mereka membayar sesuai abodemen, maka pelanggan sosial hanya perlu membayar Rp235,8 miliar, pelanggan sektor bisnis

membayar Rp1,69 triliun, dan industri Rp1,3 triliun.

“Sehingga, yang dibayar pemerintah Rp3 triliun, dengan rincian Rp285 miliar untuk pelanggan listrik sosial, Rp1,3 untuk pelanggan listrik bisnis, dan Rp1,4 triliun untuk pelanggan listrik sektor industri,” paparnya.

ISTIMEWA

BERI KERINGANAN: Pemerintah mengambil keputusan memberikan relaksasi abodemen listrik bagi pelanggan PT untuk sektor sosial, bisnis, dan industri.

Hubungi DIJUAL

Rapid Test, agar melakukannya minimal 1 hari sebelum jadwal keberangkatan. (bbs/rie)

SELATAN. NO TLP 081398408338 NO SHM: HKM NO.2635/PASEBAN AN: BAGINDO SYAMSUL BAHRI LT: 71M2 ALAMAT LETAK: RT/RW : 007/008 KELURAHAN :PASEBAN KECAMATAN : SENEN KOTA : JAKARTA PUSAT SERTIFIKAT HAK MILIK NO 02567/ TAMANSARI AN. GEDOY BIN JEAN LUAS 1.540 M2 LETAK KP. AWIRARANGAN, RT 03 RW 03, DESA TAMANSARI KEC. SETU KAB BEKASI STNK MOBIL TOYOTA VIOS NO POLISI BA 1321 RG TAHUN 2005 WARNA HITAM, ATAS NAMA ARIF ARIADI ALAMAT JL.HIDAYAH GG.HIDAYAH NO.11 RT 01 RW 05 KEL. DADOK TUNGGUL HITAM KEC.KOTO TANGAH KOTA PADANG NO MESININZX247073 NO RANGKA MR053HY4259022979

HILANG BKPB SEPEDA MOTOR JENIS YAMAHA MIO SOUL, NOPOL B-4629-NCQ WARNA BIRU TAHUN 2019, STNK A.N. YOGI NUGROHO. BAGI YANG MENEMUKAN

LOWONGAN DICARI 1. ADMIN, WANITA, > 22 TAHUN, MIN. SMA, 2. MARKETING, WANITA, > 28 TAHUN, PENGALAMAN,MIN.SMA,CVKIRIMUP:ADMIN ALAMAT: KAMPUNG. SUKAMULYA NO. 1 RT. 14 RW. 04, KEL. CIBOGO KEC. CIBOGO, KAB. SUBANG, KODE POS 41285

WEBSITE MENERIMA JASA PEMBUATAN WEBSITE, SPACE UNLIMITED, PERTAHUN SUDAH TERMASUK POSTING DAN DOMAIN, SOAL HARGA HUBUNGI NOMOR 081929009212

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

Terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna menilai relaksasi abodemen yang digulirkan pemerintah tersebut tidak akan berdampak apa-apa pada masyarakat. “Relaksasi abonemen listrik tidak akan mengurangi beban masyarakat atau UMKM yang kapasitas listriknya selain 450 VA dan 900 Va. Jadi, pemerintah perlu menggratiskan listrik dan internet untuk rumah tangga dan UMKM,” ujarnya dilansir kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Diketahui, pemerintah memutuskan menggratiskan tagihan listrik pelanggan rumah tangga golongan 450 VA selama April, Mei, dan Juni. Kemudian diperpanjang hingga akhir tahun demi membantu pemulihan ekonomi di tengah tekanan pandemi Covid-19. (bbs/ rie)

: ( +62 ) 885710657938 : ( 0267 ) 8408492

METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

RABU, 29 JULI 2020

KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI

SINKA SINDI AWARD Foraksi Jadi Forum Anak Terbaik se-Jabar KOTA BEKASI - Forum Anak Kota Bekasi (Foraksi) menerima penghargaan sebagai forum anak terbaik se-Jawa Barat di ajang Sinka Sindi Award 2020. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Atalia Praratya Kamil selaku bunda Forum Anak se-Jawa Barat di Pakuan Rumah Dinas Gubernur Provinsi Jawa Barat pada Senin, 20 Juli 2020 lalu.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengapresiasi capaian Foraksi tersebut dan harapannya menjadi inspirasi anak-anak lain untuk terus bermanfaat dan meraih prestasi bagi Kota Bekasi.

“Forum anak Kota Bekasi terus memberikan edukasi bagi pemuda lainnya, sebagai pemuda-pemudi yang cerdas, kreatif sehingga menjadi harapan masa depan Kota Bekasi,” ucap Wakil Wali Kota Bekasi Dr Tri Adhianto, Selasa, (28/7).

Ketua Foraksi, Ari mengatakan ucapan syukur Foraksi meraih prestasi forum anak terbaik Se-Jawa Barat 2020. Dan semoga dengan prestasi ini menjadi motivasi tambahan bagi mereka memberikan sumbangsihnya untuk Kota Bekasi. (bbs/mhs)

HARGA Rp3.000

6

PUTRI PEPEN TERBILANG Didukung Jadi Ketua Golkar Gantikan Era Ayahnya

KOTA BEKASIPanitia Pendaftaran Mu s yaw a ra h Da e ra h V Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bekasi memperpanjang waktu tahapan penjaringan bakal calon Ketua DPD h i n g g a 2 9 Ju l i 2 0 2 0 .

Ketua ‘Steering Committee’ Maryadi

mengatakan alasan ditambahnya waktu karena adanya perubahan jadwal pelaksanaan Musda, s e s u a i s u ra t d a r i D P D Provinsi Jawa Barat. “ Perpanjangan waktu ini juga untuk memberikan kesempatan kepada temanteman yang masih harus melengkapi berkas pendaftaran, karena Musda juga diundur yang semula dijadwalkan pada 26 Juli 2020 akhirnya disepakati menjadi 5 Agustus 2020,” kata Maryadi.

Menurut Maryadi, ‘Steering Commitee’ mengacu pada petunjuk pelaksanaan

nomor 2 DPP Partai Golkar/ II/2020 tentang penyelenggaraan Musda di daerah.

Setelah sistem pencalonan dilakukan oleh panitia, maka tahapan pemilihan selanjutnya antara lain penjaringan, pencalonan, dan pemilihan.

“Steering Commitee’ kemudian akan melakukan verifikasi faktual, administrasi serta termasuk di dalamnya mengecek dukungan 30% bakal calon untuk selanjutnya menyerahkan hasilnya kepada pimpinan Musda.

di dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bekasi. Kami ingin pada Musda V ini, setiap tahapan sampai pelaksanaan Musda bisa berjalan terbuka dan demokratis, karena ini juga ajang pembelajaran dan pendewasaan politik,” kata Hendra.

Sementara itu, Ketua Generasi Muda Musyawarah, Kekeluargaan dan Gotong Royong (GEMA MKGR) Kota Bekasi, Syahrul Ramadhan menilai Anggota DPRD Jawa Barat, Ade Puspita Sari yang diketahui sebagai ­p u t r i

DPRD Kota Bekasi itu, kemarin (28/7).

Syahrul Ramadhan mengaku mendukung penuh, Ade Puspita Sari menjadi ketua Partai Golkar Kota Bekasi pada Musyawarah Daerah ke V yang direncanakan berlangsung pada 5 – 6 Agustus 2020 mendatang.

“Saya secara pribadi dan organisasi GEMA MKGR Kota Bekasi mendukung Ade Puspita Sari menjadi ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi,” kata dia.

Selain modal karir politik, usia

“Oleh karena itu penentuan bakal calon menjadi calon nantinya ditentukan pimpinan Musda,” katanya.

S e m e nt a ra i t u , k e t u a komite verifikasi panita pengarah Musda V Rusman Fadillah menjelaskan tahapan penjaringan bakal calon terdiri dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan bakal calon.

“Sejauh ini sudah delapan bakal calon yang mengambil formulir pendaftaran, tapi bar u satu yang sudah baru mengembalikan form pendaftaran berikut per-

Wali Kota BekasI Rahma Effendi, sangat layak menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi.

“Sejak kecil Ade Puspita Sari sudah dididik dan dibentuk tentang kegolkaran serta penanaman ideologinya sangat kuat. Dibuktikan mampu mendapatkan kurang lebih 68 ribu perolehan suara pileg 2019 lalu. Seandainya beliau di calonkan menjadi anggota DPR RI sudah pasti mendapatkan Kursi DPR RI,” kata pria yang juga Juru Bicara Fraksi Partai Golkar

Ade Puspita yang terbilang muda juga dinilai dapat menjadi magnet pemilih muda yang bakal ramai pada hajat demokrasi lima tahunan nanti.“Modal muda dan populer ini bakal memaksimalkan fungsinya sebagai ketua DPD,” katanya.

Dirinya meyakini Partai Golkar Kota Bekasi akan moncer saat berebut pemilih muda di 2024, mengingat pemilih golongan ini bakal meningkat sekitar 50 persen. “Artinya irisan pemilih sosiologis yang didasarkan pada umur, saya kira dengan sosok Ade yang milenial, cukup menguntungkan bagi Partai Golkar,” tambahnya. (dhy/mhs)

syaratannya. Jadi masih ada 7 bakal calon lagi yang masih mempersiakan administrasinya untuk memenuhi kelengkapan pemberkasan,” katanya.

Adapun Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong Kota Bekasi Tubagus Hendra merupakan bakal calon yang telah mengembalikan formulir pendadtaran dimaksud. “ Mus da ini p esta demokrasi 5 lima tahun sekali

ADVERTORIAL

Jabar Umumkan Aturan Wajib Masker Gubernur Emil: Denda Berlaku Individu hingga Kegiatan BANDUNG – Gerakan penggunaan masker belum banyak ditaati semua masyakat. Padahal, masker dipercaya dapat menekan penyebaran COVID-19 yang grafiknya terus meningkat. Apalagi, aktivitas dan interaksi di masa New Normal mengalami peningkatan.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, hasil studi Goldman Sachs menunjukkan bahwa pemakaian masker efektif mencegah penularan COVID-19 dan setara dengan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Jika kebijakan lockdown diterapkan, perekonomian akan lumpuh. Berbeda apabila masyarakat disiplin pakai masker. Kegiatan ekonomi dan penanganan COVID-19 dapat berjalan beriringan.

Akan tetapi, kedisplinan masyarakat Jabar pakai masker hanya 50 persen. Maka itu, Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap pelanggaran AKB yang di dalamnya juga mengatur sanksi protokol kesehatan ditetapkan.

Tujuannya meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan Pergub Nomor 60 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata tertib kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dalam penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di daerah Provinsi Jabar. Pergub ditandatangani per tanggal 27 Juli 2020.

Kang Emil -sapaan karibnyasecara lugas menegaskan sanksi denda bagi masyarakat pelanggar protokol kesehatan tetap berlaku. Namun sanksi denda akan diberlakukan usai sanksi lisan selama sepekan.

“Minggu ini sudah dimulai.

IST KARAWANG BEKASI EKSPRES

RESMI UMUMKAN : Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan Pergub Nomor 60 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata tertib kesehatan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dalam penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di daerah Provinsi Jabar. Pergub ditandatangani per tanggal 27 Juli 2020.

Pergub sudah ditandatangani terkait pelanggar protokol kesehatan,” ujar dia di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Artinya, sambung Kang Emil, pihaknya tidak akan langsung memberlakukan sanksi denda.

Sanksi sosial hingga administrasi akan dilakukan terlebih dahulu selama 7 hari atau sepekan “Khusus untuk individu, ada opsi namanya sanksi sosial dan sanksi administrasi.

Tidak langsung didenda. Tujuh hari ini akan disanksi sosial yang sifatnya simpatik. Baru lewat tujuh hari lah nanti sanksi administrasi kita gunakan HP sehingga yang diberi sanksi bisa mendapatkan kwitansinya online dan dananya masuk ke kas daerah sesuai aturan dan digunakan kembali untuk urusan Covid,” terang dia.

Menurutnya, sanksi denda ini bukan saja berlaku bagi para pelanggar individu yang tak menggunakan

masker namun berlaku kegiatan dan tempat kerja.

“Jadi sanksi ini memuat ketentuan-ketentuan baik pelanggaran di level individu maupun di level kegiatan atau di level tempat. Jangan ditulisnya hanya untuk masker, sanksi itu nanti juga mencakup kalau ada kegiatan resepsi yang melanggar aturan itu disanksi terus di level skala lebih besar itu juga ada,” jelas Kang Emil.

“Nilainya dari Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu, contoh kalau ada kendaraan umum ya melanggar aturan protokol kesehatan nanti disanksi sopirnya Rp 100 ribu dan pemilik busnya Rp 500 ribu, itu ketentuan sudah tercantum di dalam peraturan gubernur terkait dengan sanksi protokol kesehatan selama pandemi ini,” tambah dia.

KBM Tatap Muka Dibuka Khusus 257 Kecamatan Disisi lain, Kang Emil juga mengumumkan sekolah di 257 kecamatan di Jawa Barat sudah

boleh dibuka atau menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Di mana, daerah tersebut sudah termasuk kategori zona hijau.

“Pendidikan sudah mulai dibuka, silakan di 257 kecamatan.

Jadi kita tidak akan berbasis kota kabupaten lagi, terlalu luas,” bilang dia.

Meski begitu, Kang Emil tak merinci jumlah sekolah hingga ke-257 kecamatan yang diizinkan untuk dibuka. “Jadi memang 257 (kecamatan) yang dari dulu sampai sekarang itu tidak ada kasus atau hijaunya murni. Kita doakan daerah lain menyusul dengan syarat sama sekali tidak ada kasus dari awal sampai akhir atau pernah ada kasus tapi setelahnya kosong selama tiga bulan,” tuturnya.

Kang Emil menyatakan sekolah yang dibuka inipun dilakukan bertahap. Untuk tahap awal, dilakukan bagi sekolah tingkat SMA dan SMK sederajat.

“Yang didahulukan adalah yang usia logika sudah baik yaitu SMA dan SMK. Nanti setelah

kurang lebih tujuh hari atau 14 hari tidak ada masalah baru level SMP, nanti SMP juga terkendali tidak tukeran masker dan pahibut, jelas di situasi pasca sekolah baru masuk ke SD dan TK,” tutur dia.

Kata Kang Emil, pembukaan sekolah ini menjadi kabar baik bagi para orang tua. Di mana, dirinya menerima komplain dari para orang tua agar dibuka segera dengan protokol kesehatan.

“Tentu kita gak bisa iyakan tanpa kajian matang untuk dibuka kembali sekolah bagi anakanak,” bilangnya.

Sementara itu untuk waktu pelaksanaannya, Emil menyatakan diserahkan ke sekolah masing-masing. Menurutnya pembukaan KBM tergantung dari kesiapan masing-masing sekolah.

“Sesiapnya mereka, karena mereka gak bisa Senin langsung, jadi dicek dulu, toiletnya siap, cuci tangannya siap, kelasnya sudah di jarang-jarang, nah itu nanti disdik dari kita akan mengecek, kalau hijau dan persiapannya oke, boleh. Kalau hijau tapi persiapannya belum siap, ya belum boleh,” tukas dia. (adv/hyt)

RABU, 29 JULI 2020

PENDIDIKAN

KARAWANG BEKASI

7

Bidik Emas di

AYI PURNAMA/KARAWANG BEKASI EKSPRES

BIDIK EMAS: Atlet pencak silat asal perguruan Pusaka Kencana Karawang, Bening Sukmaning Tyas membidik medali emas dalam kejuaraan pencak silat internasional yang digelar di Malaysia.

Malaysia Pesilat Karawang Siap Toreh Prestasi Internasional KARAWANG - Dua atlet pencak silat asal Kabupaten Karawang menargetkan meraih medali emas dalam kejuaraan pencak silat internasional yang diselenggarakan Malaysia. Event yang digelar secara virtual karena adanya pandemi covid-19 ini berlangsung pada 1-30 Juli 2020.

Dalam kejuaraan yang

bertajuk “Selangor Silat Taekwon-do Wushu Silambam Martial Art Xtiv Virtual Internasional”, dua atlet Karawang yang terlibat yaitu Bening Sukmaning Tyas dari perguruan Pusaka Kencana dan Gyes Damar dari perguruan Cakra Buana.

“Kejuaraan yang digelar Malaysia ini berlangsung dalam dua sesi. Pertama dihelat pada 8 sampai 30 Juni 2020 dan kedua pada 1 sampai 30 Juli 2020. Kami dari Karawang mengikuti sesi yang kedua,” ujar Pembina Perguruan Pusaka Kencana, Popon Urmayanti, melalui pelatih Abu Isa, kepada KBE, Selasa (28/7).

Karena digelar secara

virtual, jelas Abu, setiap peserta yang mengikuti kejuaraan diwajibkan membuat video. Kemudian video tersebut dikirim ke link yang sudah ditentukan panitia penyelenggara.

“Kami telah mengirimkan videonya kemarin (Senin).

Dalam kejuaraan internasional kali ini baik atlet putra (Gyes Damar) maupun putri (Bening Sukmaning Tyas) sama-sama turun di nomor seni tunggal remaja antar bangsa,” ucapnya.

Abu berharap, baik Bening yang saat ini terdaftar sebagai siswi SMPN 1 Karawang Barat, maupun Gyes yang merupakan siswa SMPN 1 Jatisari bisa meraih

hasil terbaik saat pengumuman juara pada 1-3 Agustus mendatang.

“Semoga saja kedua atlet Karawang bisa mendapat medali emas seperti yang ditargetkan. Sehingga mereka bisa mengharumkan nama Karawang dan Indonesia seperti yang diraih atlet-atlet asal Indonesia lainnya di sesi pertama Juni lalu,” harapnya.

“Insyaallah setelah event ini, kami juga dari Pusaka Kencana akan mengikuti kejuaraan internasional lainnya yang digelar secara virtual pada Agustus mendatang, yaitu Indonesia Open 2020,” katanya menambahkan. (ayi)

LBP2 Desak Nadiem Mundur BANDUNG- Aksi unjuk rasa yang dilakukan LBP2 (Lembaga Bantuan pemantau Pendidikan) di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat. Dalam aksi damai yang digelar di depan kantor Disdik Jabar ini pun hanya terdapat satu buah mobil soundsystem yang di jaga oleh aparat kepolisian. Massa yang datang pun kurang dari seratus orang.

Ketua LBP2, Asep Buchori Kurnia yang akrab disapa AA Maung mengatakan, aksi unjuk rasa kali ini merupakan aksi damai yang ditujukan untuk mengungkapkan beberapa aspirasi.

Ia menginginkan adanya kebijakan khusus untuk dipusat diprovinsi hingga ke daerah harus sama rata.

Artinya banyak anak-anak yang menjadi korban dan sudah tidak bisa melan-

jutkan sekolahnya lagi, terutama untuk anak-anak yang sangat miskin. Karena banyaknya ketimpanganketimpangan kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. “Saya minta kinerjanya dievaluasi oleh presiden dan melalui Dinas Pendidikan Jabar, saya minta menteri itu segera dievaluasi dan diberhentikan,” kata Asep Buchori Kurnia, seusai audiensi di Kantor Disdik Jabar.

Kebijakan yang diambil oleh Mendikbud terkait

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga dinilai tidak sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2010 “Seha r u s nya, p e n e r i maa n siswa baru itu dinilai melalui hasil tes ujian nasional. Sementara saat i n i , p e ratu ra n m e nt e r i bertentangan dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri dengan kebijakan yang diambil, merupakan sebuah kelalaian Nadiem. “Bapak menteri tidak paham akan pendidikan. Saya dan LBP2

ingin segera bapak menteri dicopot dari jabatannya, karena melihat banyak keluhan-keluhan juga. Beliau masih muda dan pengalamannya belum baik dan masih sedikit,”ucapnya Hasil audensi yang dil a ku ka n b e r sa mbu t, i a berharap apa yang disampaikan semoga ditindak lanjuti. “Yang paling utama adalah kita harus bebenah, pula Dinas Pendidikan sendiri khususnya di Jabar karena aturan zonasi ini harus ditopang dengan infrastruktur yang jelas,” pungkasnya. (bbs/mhs)

Berebut Kursi Dewan Pendidikan Purwakarta PURWAKARTA- Di akhir masa pendaftaran, sebanyak 33 bakal calon (Balon) pengurus Dewan Pendidikan (Wandik) Kabupaten Purwakarta menyerahkan berkas kepada panitia. Dari 33 balon tersebut terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang punya qualifikasi mumpuni seperti dari praktisi perguruan tinggi, ahli hukum, ahli agama, pebisnis, tokoh masyarakat dan lainnya. Menurut Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Wandik Kabupaten Purwakarta, Asep Mulyana mengatakan sebagai salahsatu mitra Dinas Pendidikan (Disdik), Wandik memiliki fungsi memberikan masukan, motivasi, dan mediasi antar lembaga terkait dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

“Alhamdulillaah ada 33 orang yang telah mendaftar sebagai bakal calon (balon) pengurus Wandik hingga akhir masa pendaftaran.

Selanjutnya puluhan orang tersebut akan diundang untuk menyampaikan pemaparan artikel yang akan d i a gendakan pada hari S e n i n dan Rabu, tanggal 27 dan 29 Juli 2020 mendatang,” ungkap Pria yang akrab disapa Asep Sundu, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (26/7).

Balon pengurus Wandik, lanjut Asep, berasal dari beragam profesi, diantaranya tenaga pendidik, dosen, pengurus yayasan, pen-

gacara, pemerhati pendidikan, jurnalis, birokrat dan lain”Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi para balon untuk mengikuti seleksi ini.

Hal ini menunjukkan adanya kepedulian t e r h a d a p e ksistensi D e w a n Pendidikan dan adanya keinginan yang kuat untuk bersama-sama memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Purwakarta,” ucapnya. (bbs/mhs)

Berikut 33 orang balon pengurus Dewan Pendidikan (Wandik) Kabupaten Purwakarta menyerahkan berkas kepada panitia : 1. Deri Fadly Pratama 2. Ida Faizah Rahmah 3. Nisfi Nurfitriyah 4. Yusuf Maulana Hardiansyah 5. Sri Muldrianto 6. Muhammad Taufik BK 7. Markum 8. Hamdan Ardiansyah 9. Efi Lutfiyah 10. Widayanti 11. Aris Purwadin 12. Agus Marzuki 13. Asep Nurhuda 14. Wawan Oktriawan 15. Surya Hadi Darma 16. Adjat Sudrajat 17. Yosi Agustiawan 18. Asep Gunawan 19. Kusnandar 20. Cece 21. Darta 22. Dulnasir 23. Denhas Mubarok 24. Siswanto 25. Akhmad Sulaiman 26. Ahmad Arif Imamulhaq 27. Manpan Drajat 28. Andri Fernandez 29. Yodi Ahmad Sirojudin 30. Rudy Ramdani 31. Muhammad Ridwan 32. Abad Badrudin 33. Abi Jawahir

KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP

METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA

RABU, 29 JULI 2020

KUNKER MEMBAWA KORONA

n Pimpinan Dewan Positif n Bupati Anne Isolasi Mandiri Lagi PURWAKARTA- Penyebaran virus korona mulai memapar ke elite politik di Kabupaten Purwakarta. Hanya saja Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Purwakarta, Iyus Permana, belum bisa memastikan dari mana awalnya salah satu pimpinan DPRD Purwakarta terpapar Covid-19.

Namun ia menduga, pimpinan DPRD terpapar dari daerah lain mengingat sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.

“Kunjungan kerja kan sudah diperbolehkan lagi, kemungkinan di situ awalnya, namun kita belum bisa memastikan karena masih melakukan penelusuran,” kata dia, Selasa (28/7/2020).

Sebelumnya, 45 anggota dewan 37 di antaranya menjalani tes swab beberapa waktu lalu, dan hasilnya satu pimpinan dinyatakan positif.

Pengumuman disampaikan ketika para wakil rakyat itu sedang rapat badan anggaran (banggar) di salah satu hotel di Bandung.

“Para anggota DPRD sedang menjalani isolasi man-

diri di sana sampai hasil tes swabnya keluar, jika hasilnya negatif maka rapat kembali dilanjutkan,” ujar Iyus.

Saat itu rapat badan anggaran (banggar) DPRD terpaksa dibubarkan. Menurut Iyus ada salah satu pimpinan DPRD yang dinyatakan positif Covid-19. Hasil diketahui setelah yang bersangkutan mengikuti tes swab beberapa hari sebelumnya.

“Salah satu anggota dewan dari 37 yang di-swab itu ada yang terkonfirmasi positif satu. Dengan adanya ini otomatis mereka kan sedang rapat banggar di salah satu hotel di Bandung jadinya dibubarkan karena memang ada yang terkonfirmasi,” kata Iyus kepada wartawan, Selasa (28/7).

Ia mengatakan sebelum dinyatakan positif Covid-19, para anggota dewan beberapa kali kunjungan kerja ke berbagai daerah. Kunjungan kerja ini dilakukan setelah dimulainya masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang membuat kegiatan kembali normal dengan penerapan protokol kesehatan.

“Setelah dibuka untuk kunjungan kerja dan bahwa sudah boleh ke kabupaten kota lain.

Mereka sudah ke Pangandaran, ke Cilacap mungkin dari kabupaten itu mereka terpaparnya karena memang yang dikunjungi, katakanlah Cilacap zona merah,” paparnya.

Dijelaskan, tes usap dilaku-

kan saat Pemkab mengadakan swab massal beberapa waktu lalu. Hasilnya keluar bersamaan dengan kegiatan rapat banggar yang diadakan di salah satu hotel di Bandung.

Setelah mendapatkan hasil tersebut, kegiatan pun dihentikan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu, kata dia, setelah diketahui kondisi ini puluhan orang yang hadir yang terdiri dari anggota dewan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir pun dites usap untuk memastikan terpapar virus atau tidak. Mereka juga menjalani isolasi mandiri selama beberapa hari ke depan.

“Isolasi mandiri sampai nanti ada pengumuman hasil swabnya. Kalau memang negatif bisa melanjutkan acara rapat banggar ini dan mudah-mudahan nggak ada yang positif lagi,” kata dia.

Selain anggota dewan dan ASN Pemkab yang menghadiri acara tersebut, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika juga ikut dites swab.

Bupati Anne juga menjalani isolasi mandiri terhitung Selasa (28/7) ini hingga beberapa hari ke depan. “Ibu bupati karena waktu Rapat Paripurna bersamaan dengan beliau satu meja ditempat rapat Paripurna. Jaga-jaga ibu melaksanakan swab dan hari ini melaksanakan isolasi mandiri sampai nanti menunggu hasil swab,” tambahnya. (san/red)

Sebuah Hotel di Bandung Diperiksa SEMENTARA itu Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) Indonesia Provinsi Jawa Barat belum bisa memastikan salah satu hotel yang menjadi tempat kegiatan Wakil Ketua DPRD Pur wakarta. Diketahui, Wakil Ketua DPRD Purwakarta dinyatakan positif covid-19 usai melakukan kegiatan badan anggaran (banggar) di salah satu hotel

AKB DPR Dorong Pemkab Buka Pariwisata PURWAKARTA- Ketua Komisi X DPR RI, Saepul Huda mendorong pemerintah daerah segera membuka sektor pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru (AKB) atau new normal ini. Sebab, dia menyakini jika sektor wisata dibuka kembali maka pemulihan ekonomi masyarakat akan cepat, karena di sana akan ada transaksi antar masyarakat.

“Kalau wisata dibuka maka akan ada keramaian, dan akan ada transaksi jual beli di sana,” kata dia, dalam acara Gerakan Bisa menyambut masa kebiasaan baru di destinasi wisata dengan penerapan protokol kesehatan di sekitar Alun-alun Purwakarta, Selasa (28/7/2020).

Para pengelola destinasi wisata air, non air atau perhotelan harus menerapkan protokol kesehatan, sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19.

“Wisatawan juga harus menjaga jarak dan menggunakan masker selama di luar rumah,” kata Saepul Huda.

Selain itu, ia menilai pemerintah berlakukan AKB dalam penanganan Covid-19 memang belum saatnya. Namun jika tidak, akan lebih berisiko terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Kunci utamanya harus tetap menjaga protokol kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Plh Direktur Kelembagaan Kemenparekraf, Hendry Noviardi menyebutkan secara nasional sektor ekonomi memang terjadi penurunan di semua sisi, yang berimbas pula pada perhotelan dan restauran.

“Jadi, adanya Gerakan Bisa ini sebagai langkah awal untuk menginformasikan bahwa sektor wisata ini masih menjanjikan, sehingga pelaku wisata perlu membenahi destinasi wisatanya dalam menyambut new normal,” ujar dia. (red)

di Jalan Setiabudi Bandung.

“Saya belum tahu. Sampai pagi ini saya belum dapat berita. Belum tahu apakah ada yang ditutup,” ujarnya kepada pers, Selasa (28/7).

Ia mengaku akan terlebih dahulu mengecek hotel yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan. Ia pun menegaskan tak bisa menutup hotel karena kewenangannya berada di

tangan Pemkot Bandung.

“Ditutup (hotel) saya gak punya hak yang punya hak itu pemerintah.

Tindak lanjutnya cari hotel mana dan kenapa (ada kasus). Kita telusuri apakah dari karyawan atau tamu (penyebarannya). Mungkin hotel kecolongan sekarang banyak tanpa gejala katanya,” katanya. Ketua Dinas Kesehatan Kota Bandung,

Rita Verita mengaku belum menerima laporan terkait informasi tersebut.

Ia mengungkapkan, jika terbukti benar maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinkes Purwakarta dan melakukan tracing bahkan penutupan hotel. “Belum ada laporan, tapi kalau ada nanti langsung tracing cepat,” katanya. (red)

Strategi Kades Cikopo Manfaatkan Dana Bantuan untuk Pembangunan Desa PURWAKARTA - Gelontoran anggaran bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mengalir ke tingkat pemerintahan terakhir, yaitu desa.

Tentunya anggaran yang tidak sedikit tersebut harus diawasi oleh semua pihak.

Pasalnya anggaran untuk mendorong pembangunan berbagai infrastruktur tersebut wajib diserap sesuai aturan yang telah ditetapkan sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) Seperti halnya di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.

Adanya kucuran anggara bantuan dari Provinsi Jawa Barat tahun 2019 lalu, yang diterima pada tahun 2020 ini, sebesar Rp 130 juta sudah teralokasikan sesuai aturan dan Juklak Juknis yang berlaku, hal tersebut seperti di katakan salah satu anggota Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) Desa Cikopo H. Dedi Sugiarto, kepada KBE, pada Selasa (28/7/2020).

Adapun serapan anggaran tersebut sudah teralokasikan, 1,9%, untuk Kinerja, 2,27% untuk pembangunan Pos Yandu, 3,51% untuk pulsa sapa warga dan 92,27% untuk pembangunan fisik.

Namun menurut Dedi dalam pelaksanaan tersebut, setiap kegiatan pemerintahan apalagi menyangkut masalah duit, tak lepas dari keritikan dan celaan.

Hal itu disikapinya sebagai

HASAN KOBRA/KARAWANG BEKASI EKPRES

SESUAI: Salah satu pekerjaan di Desa Cikopo yang anggarannya dari bantuan pemerintah.

hal biasa dan dirinya sudah siap menerima sebagai bentuk pengawasan kinerja terhadap pemerintahan desa, dan dianggapnya hal yang wajar sebagai warga negara yang hidup di negara demokrasi.

“Terkait serapan anggaran Banprov Jabar yang diterima tahun 2020 ini, secara transparan pemerintah Desa Cikopo sudah mengalokasikan sebesar 92,27%, untuk pembangunan fisik, dan itu sudah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat, dan sisanya yaitu di alokasikan 1,9%, untuk Kinerja, 2,27% untuk pembangunan Pos Yandu, dan 3,51% untuk pulsa sapa warga,” tutur Dedi saat ditemui KBE di kantor Desa Cikopo.

Ia juga membantah kabar burung yang katanya ada

penyalahgunaan pembangunan fisik, berupa Tembok Penahan Tanah (TPT) di Perumahan Cikopo Permai.

Dijelaskan pekerjaan di Rw 06 itu berbentuk fisik. Yaitu, panjang 80 meter, Lebar 0,5 meter dan tinggi 1, 20 meter.

Dikatakan, selain permintaan warga dan juga merupakan kontruksi yang harus dilaksanakan, karena menyangkut pencegahan bencana longsor atau abrasi air disaat musim hujan.

“Dan pekerjaan itu tidak bisa ditunda-tunda karena daerah tersebut merupakan wilayah yang rawan bencana banjir, karena kontur wilayah yang paling rendah, selain itu lokasi Perumahan Cikopo Permai merupakan bagian dari mukanya Kabupaten Purwakarta, karena dilintasi jalur lalulintas nasi-

onal, “ paparnya.

“Semua terkait pemanpaatan anggaran kami lakukan secara transparan terutama dengan masyarakat, yaitu melalui musyawarah desa, dan semua terbuka tidak ada yang di tutuptutupi,” pungkasnya.

Sementara Kepala Desa Cikopo, Tatang S, selaku Pejabat Sementara (PJs) terkait adanya proyek anggaran Banprov di lokasi perumahan Griya Utami Cikopo dirinya selaku PJs mengatakan bahwa tidak ada persoalan terkait pembangunan di perumahan tersebut, karena pelaksanaanya sesuai juklak dan juknis yang berlaku atau aturan yang berlaku.

“Pembangunan fisik berupa Balai Musyawarah di RW 08, Perumahan Griya Utami

Cikopo, itu tidak menyalahi aturan, karena selain perumahan tersebut sudah terjual semua, Pasum dan Pasosnya sudah diserahkan ke Pemkab Purwakarta, tentunya menjadi aset Pemkab Purwakarta,” ujar Tatang, pada KBE di ruang kerjanya, pada Selasa.

Tatang menambahkan, adapun data fisik bangunan yang bersumber dari anggaran Banprov dan menyerap biaya anggaran menghabiskan kurang lebih Rp 58,840.000, yaitu berupa bangunan Balai Musyawarah di area perumahan Griya Utami Cikopo dengan spesifikasi, panjang 5 meter, Lebar 6 meter dan tinggi 3 meter, dengan material utama diantaranya dari Bajaringan, bata merah, atap seng galpalum. (san/red)

Sekda: Kita Sudah Membuka Destinasi ISTIMEWA

DORONG PARIWISATA: Ketua Komisi X DPR RI, Saepul Huda saat berkunjung ke Purwakarta.

PURWAKARTA- Soal desakan agar Pemkab kembali menghidupkan pariwisata Sekda Kabupaten Purwakarta, Iyus Permana mengaku telah membuka destinasi wisata sejak beberapa hari terakhir.

“A d a n y a k e g i a t a n i n i

seperti gayung bersambut, kita sudah membuka dan Kemenparekraf menggelar acara Gerakan Bisa di era new normal ini,” kata dia.

Berbagai destinasi wisata telah tersedia di Kabupaten Purwakarta, baik air, non air

atau religi.

Khususnya wisata religi ada makam Syek Baing Yusuf yang mampu menyedot para peziarah datang ke Purwakarta.

Namun, ia mengaku sejak merebaknya wabah virus corona jumlah kunjungan

wisatawa menurun. Sektor perekonomian juga mengalami hal serupa.

“Setelah diberlakukan new normal kita giatkan lagi sektor pariwsata ini, sehingga diharapkan ekonomi masyarakat dapat kembali tumuh,” ujar Iyus. (red)

Iyus Permana