HARIAN UMUM
KARAWANG BEKASI SENIN, 25 APRIL 2022
KBEONLINE. ID
KARAWANGBEKASI.JABAREKSPRES.COM
HARGA Rp4.000
KARAWANGBEKASIEKSPRES_OFFICIAL
ARIE FIRMANSYAH/KARAWANG BEKASI EKSPRES
SOROT: Dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo agar maju dalam kancah pemilihan presiden (Pilpres) 2024 terus mengalir. Kali ini, datang dari ratusan masyarakat desa di Jawa Barat mengatasnamakan Desa untuk Ganjar (Des Ganjar) Jawa Barat.
Relawan di Karawang, Deklarasikan Dukung Ganjar di Pilpres 2024 KARAWANG - Dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo agar maju dalam kancah pemilihan presiden (Pilpres) 2024 terus mengalir. Kali ini, datang dari ratusan masyarakat desa di Jawa Barat mengatasnamakan Desa untuk Ganjar (Des Ganjar) Jawa Barat. Ketua Des Ganjar Jawa
Barat, Iding Jaenudin bilang Ganjar Pranowo dikenal sebagai salah satu pemimpin yang dekat dengan pemerintahan desa serta masyarakat bawah. Sikap inilah yang membuat para relawan memantapkan hati mendukung sosok Ganjar. “Karena beliau salah satu calon presiden yang dekat dengan desa-desa salah sa-
tunya beliau adalah dewan pembina pemerintahan desa (Papdesi). Kami dari desa itu emosionalnya sudah dekat dengan beliau, jadi kami sepakat merapatkan ke beliau,” kata Iding di Gang Sadewa, Duren, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat (22/4). Iding berharap, adanya deklarasi kali ini juga dapat
lebih memperkenalkan kepada masyarakat ihwal orang nomor satu di Jateng itu. Menurut Iding, berawal dari kenal, maka akan timbul rasa cinta dan sayang terhadap Ganjar. “Mudah-mudahan deklarasi ini bisa lebih mengenalkan sosok pak Ganjar ke masyarakat hingga seluruh Nusantara
khususnya di jabar. Menurut peri bahasa kalau tidak kenal maka tidak sayang,” ujar Iding. Iding berkomitmen, Des Ganjar akan menjadi wadah untuk mengawal dan menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo mulai dari tingkat kabupaten kota hingga desa. Sehingga,
‘Haramkan’ Pejabat Terima Parsel dari Swasta
Hari Ini, Tol Japek Berlakukan Ganjil-Genap KARAWANG- Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memberlakukan uji coba skema ganjil genap (Gage) di ruas jalan tol, mulai Senin (25/4) hingga Rabu (27/4). Hal ini guna mengantisipasi kemacetan akibat arus mudik, jelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri, Kombes Pol Eddy Djunaedi menjelaskan, dalam menerapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap ini, Korlantas menggandeng Kementerian Perhubun-
SEKILAS
Asyik, 47 Klub Dikucur Dana Pembinaan
CELLICA: GRATIFIKASI ITU PUNYA KEINGINAN, TIDAK BOLEH!
KARAWANG- Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Karawang memberikan dana sebesar Rp 235 juta untuk pembinaan 47 klub sepak bola. Pemberian uang pembinaan diberikan secara simbolis oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh
KARAWANG- Bu pat i Karawang, Cellica Nurrchadiana mengingatkan agar para pejabat di lingkungan Pemkab Karawang tidak menerima atau menolah paket parsel lebaran yang diberikan atau dikirim oleh pihak swasta. Guna pesannya didengar oleh seluruh pejabat, dalam wakti dekat Cellica akan
Cellica Nurrchadiana Bupati Karawang
mengeluakan surat edaran yang ditujukan ke semua instansi pemerintahan Pemkab Karawang. Cellica juga mengingatkan, pemberian parsel lebaran merupakan bagian dari gratifikasi, dan kata Cellica si pemberi kemungkinan memiliki keinginan atau tujuan, sehingga dengan tegas
Cellica meminta semua pejabat menolak parsel lebaran yang dikirim atau diberikan kepada mereka. “Yang namanya gratifikasi itu memiliki keinginan atau tujuan itu tidak boleh. Nanti ada surat edarannya,” kata Cel-
TIPS MUDIK WABUP: MATIKAN LITRIK, KUNCI RUMAH RAPAT KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang meminta warganya agar waspada saat meninggalkan rumah untuk mudik lebaran. Biasanya,
momen lebaran ini menjadi sasaran empuk bagi para pelaku tindak kriminal untuk meraup harta benda berharga yang ditinggalkan penghuninya.
Seperti diketahui, Kabupaten Karawang memiliki banyak sekali kompleks perumahaan. Rata-rata, kompleks peru-
Aep Syaefulloh Wakil Bupati Karawang
Melihat Upaya Merawat Tradisi Leuit ala Petani Purwakarta
Difilmkan, Angkat Nuansa Horor-Komedi Tradisi bertani di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dibuat film dokumenter oleh Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jabar. Tradisi bertani di desa itu mengedepankan ketahanan pangan lewat Nabung di Leuit hingga cara tanam padi misalnya, menggiling dengan cara menumbuk. FILM dokumenter tentang kearifan lokal pertanian warga ini dikemas dengan konsep sinetron bergenre horor komedi. Untuk penggarapannya, mereka menggandeng production house (PH) Sugita Zenza Sinema. Produser PH, Ade Basuki, mengatakan, film dokumenter dengan konsep sinetron atau film pendek apalagi bernuansa horor bisa dinikmati beragam kalangan. Kontak Redaksi: Suhlan: 081806630196, Mahesa: 082298163255. Kontak Iklan: Tohiri: 081279676016, Hayatullah: 085379686339
ISTIMEWA
SEKILAS: Tradisi bertani di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dibuat film dokumenter oleh Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jabar. Email: karawangbekasiekspres@gmail.com, redaksikarawangbekasi@gmail.com
SENIN, 25 APRIL 2022
METRO KARAWANG
KARAWANG BEKASI
2
Karawang-Kemenkominfo MoU Smart City K A R AWA N G - B u p a ti Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana melakukan penandatanganan MoU dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G. Plate terkait I m p l e m e n t a s i g e ra k a n menuju kota cerdas atau Smart City. MoU dilakukan secara virtual di Ruang Command Center, Gedung Singaperbangsa Komplek Pemda Karawang, pekan lalu. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang, Wahidin, SE, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Karawang, Akhmad Hidayat dan Kepala Badan Perencanaan Pembangu-
nan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karawang, H. Asip Suhendar. Tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Karawang terpilih menjadi salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang akan melaksanakan Program Gerakan Menuju Kota Cerdas atau Smart City. Johnny G. Plate dalam sambutan kegiatan tersebut menjelaskan kalau Tim Ahli Kemenkominfo RI akan memberi pendampingan untuk menyusun rencana besar (masterplan) Smart City. Untuk penyusunan rencana induk (masterplan) ini akan dikedepankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam ekosistem kota cerdas, serta meningkatkan
inovasi dalam berbagai program pemerintah daerah. Sampai 2022 akan tergabung sebanyak 191 kabupaten kota di dalam gerakan menuju smart city Indonesia. Khusus tahun 2022 ini ada 50 kabupaten/ kota yang tergabung dalam program smart city ini. “Total ada 191 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang tergabung dalam gerakan menuju smart city sampai tahun 2022,” tandas Johny. (bbs/mhs) Smart City tidak selalu tentang teknologi. Akan tetapi terkait pula dengan pola kerja dan pola pikir dalam bekerja. Dan, teknologi ini juga yang akan membantu melaksanakan apa yang ingin
‘Haramkan’ Pejabat Terima .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES lica kepada KBE. Sebelumnya, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau aparatur sipil negara (ASN) menolak gratifikasi menjelang momentum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. KPK juga meminta kepala daerah dam kepala instansi pemerintahan untuk memberikan imbauan internal agar menolak gratifikasi di lingkungan kerja masing-masing. “Imbauan internal kepada pegawai negeri di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, melalui keterangan tertulis, kemarin (20/4). Selain itu, para ASN juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR),
kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya. Permintaan itu disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, karena permintaan tersebut dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Ipi menjelaskan, jika karena kondisi tertentu pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Namun, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahaan. “Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” kata Ipi. Adapun informasi terkait
mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya atau perayaan hari besar lainnya, KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifiksi terkait Hari Raya. “KPK menghimbau kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menjadi teladan dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 dan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif,” ucap Ipi. (bbs/mhs)
Hari Ini, Tol Japek .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES ga n , d a n Ke m e nt e r i a n PUPR. Hal ini diharapkan dapat membantu kelancaran arus mudik. “Kami akan melakukan uji coba mulai Senin hingga Rabu mendatang di Tol Cikampek. Sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat yang akan melaksanakan mudik,” kata Eddy dalam keterangannya, Minggu (24/4). Eddy menjelaskan, sejumlah ruas jalan di Tol Cikampek sudah disiapkan untuk pemberlakuan uji coba ganjil genap tersebut. Diantaranya pada Senin (25/4) pukul 11.0013.00 WIB, uji coba ganjil
genap dilakukan di KM 47 sampai Gerbang Tol Cikampek Utara KM 70. “Kemudian pada Selasa (26/4), ganjil genap akan diterapkan di KM 47 sampai Gerbang Tol Palimanan KM 188 dari pukul 11.00-13.00 WIB. Lalu di hari Rabu (27/4) gage dimulai pukul 10.00-17.00 WIB di KM 47 sampai Gerbang Tol Kalikangkung KM 144,” ucap Eddy. Eddy menyebut, jika dalam pelaksanaan uji coba ganjil genap ini tidak berjalan efektif. Maka, kepolisian akan mengeluarkan diskresi sistem contra flow hingga One way atau sistem satu arah. “Apabila masih terjadi
kepadatan melebihi batas maksimal, maka kami akan terapkan sistem one way,” ungkap Eddy. Ed d y m e ng i mb au ke p a d a ma s ya ra k at ya n g akan melakukan aktivitas mudik untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk selalu memantau informasi mengenai arus mudik. “Kepada masyarakat yang hendak mudik, mohon betul-betul cek kesiapan fisik maupun kendaraan anda, juga mengupdate informasi mengenai mudik. Besar harapan kami mudik tahun ini dapat berjalan lancar dan optimal,” pungkas Eddy. (bbs/mhs)
TIPS MUDIK WABUP .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES mahan itu ditinggali para pekerja di kawasan industri. Mayoritas dari penghuni perumahan itu, biasanya mudik berhari-hari yang membuat lingkungan rumahnya sepi dan rawan dibobol maling. Wakil Bupati Karawang, Aep Syaefulloh mewantiwanit warganya agar sebelum mudik dan meninggalkan rumah. Sebaiknya memastikan semua sudah dalam keadaan baik dan terkunci rapat. Selain itu, Wabup menyarankan, agar warga menitipkan rumahnya kepada tetangga yang tidak mudik. “Bagi warga yang hendak mudik, sebaiknya pastikan dulu rumah terkunci rapat. Serta pastikan agar tidak ada stop kontak (listrik) yang menyala saat rumah ditinggalkan,” ucap Wabup Aep, Jumat, (22/4) lalu. Aep mengatakan, kewaspadaan harus tetap diutamakan saat melakukan mudik. Pasalnya, tindak kejahatan terjadi biasanya karena ada kesempatan. Dengan meminimalisir kesempatan
tindak kriminal, diharapkan warga bisa mudik dengan tenang dan nyaman. Selain peluang pencurian, lanjut Wabup, para pemudik juga harus mewaspadai kemungkinan terjadinya kebakaran. Hal itu dapat diminimalisir dengan mencabut tabung gas sebelum pergi mudik. Dan mematikan semua aliran listrik yang tak terpakai di dalam rumah. “Kami akan bersinergi dengan Polres Karawang dan Kodim 0604 Karawang untuk menjaga wilayah Ka raw a n g s e m a k s i m a l mungkin. Memastikan agar warga yang mudik bisa tenang dan merasa aman,” katanya. Masih kata Aep, di wilayah Karawang sendiri sudah berdiri 24 pos pengamanan mudik. Mulai dari lingkar tanjung pura hingga perbatasan Kabupaten Subang. Selain itu, untuk menekan peluang penularan Covid-19 saat mudik. Pemkab Karawang juga menyiapkan petugas vaksinasi dan tes acak di sejumlah posko mudik lebaran.
“Sebanyak 24 pospam tersebut tersebar di tiga jalur mudik lebaran, yakni di jalur tol, jalan arteri dan jalur alternatif,” kata Wabup. Pantauan KBE, pada Sabtu, (24/4) kemarin, sejumlah penghuni perumahaan di Karawang sudah mulai meninggalkan tempat tinggalnya. Seperti diungkapkan oleh Martin (30) tenaga keamanan di salah satu perumahaan di Kecamatan Purwasari mengatakan, warga di lingkungan perumahannya sudah mudik sejak Jumat pekan lalu. “Sudah sepi, banyak yang mudik lebih cepat,” katanya. Untuk mengantisipasi terjadinya pencurian, pihaknya mengaku akan melakukan patroli lebih sering. Serta menambah jumlah personel keamanan yang akan disebar di sejumlah titik dalam lingkungan perumahaan. “Rumah yang ditinggal rata-rata sudah di pagar bahkan rapat dengan tralis. Sebelum pergi, mereka juga sudah melapor dan menitipkan rumahnya,” ujarnya. (bbs/mhs)
ISTIMEWA
SEKILAS: Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana melakukan penandatanganan MoU dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G. Plate
di lakukan untuk perubahan. “Implementasi smart
city penting dilaksanakan guna meningkatkan kuali-
tas pelayanan yang efisien, efektif dan produktif kepa-
da masyarakat,” ucapMenteri, Johny G. Plate. (*)
Relawan di Karawang, Deklarasikan .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES cita-cita Ganjar menjadi presiden bisa terwujud. “Kami Des Ganjar Jabar saat ini sudah terbentuk di tujuh Kabupaten, insyaallah kita akan door to door mengunjungi wilayah lain. Tujuh Kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Majalengka, Subang, Sukabumi, Pur wakarta,
dan Bekasi,” ucap Iding. Iding menyebut, kepedulian Ganjar terhadap masyarakat telah terbukti dalam kepemimpinannya selama dua periode membangun Jawa Tengah. Diantaranya program pengentasan kemiskinan, dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), dan Satu OPD Satu
Desa Dampingan. “Sosok beliau ramah, kemudian merakyat, siapapun dia rangkul dari wilayah seluruh indonesia. Malahan di Jawa Tengah, bantuan turun ke desa banyak dan di profil pembangunan desa itu lebih dioptimalkan,” terang Iding. Sementara itu, salah satu ma s ya ra k at Ka raw a n g , Ujang Supriatna menilai Ganjar Pranowo itu sangat
pantas memimpin Indonesia pada periode 20242029. Hal ini dilihat dari cara pengambilan keputusan yang berhati-hati juga tegas. “Kalau dikatakan hari ini pak Ganjar keren, beliau ini bersahabat dengan masyarakat. Menurut saya sih pantas jadi presiden sebab dia mengambil kebijakan berhati-hati dan tegas,” tutup Ujang. (rie/mhs)
Cellica. Sementara itu, Asep menjelaskan bahwa ada sebanyak 47 klub anggota PSSI Karawang. Setiap klub itu diberikan uang pembinaan sebesar Rp 5 juta. Pemberian tidak cumacuman, diharapkan uang itu untuk pemeliharaan kesekretariatan, sarana prasarama dan lainnya. “Untuk sarana prasarana tentu sesuai bantuan yang kita serahkan. Juga kita berikan bantuan yang harusnya pihak klub yang bayar registrasi ke kita, tapi bentuk
komitmen kami di Kabupaten Karawang tidak ada,” kata Asep. Asep menambahkan, dalam waktu dekat Askab PSSI Ka rawang menargetkan tahun ini Karawang masuk final se pak bola pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat. “Saya yakin Karawang ini memiliki potensi sumber daya manuasi yang berkualitas, ini tugas kami untuk menghimpun agar bisa SDM berkualitas ini dapat membawa Karawang go nasional,” imbuh Asep. (bbs/mhs)
Asyik, 47 Klub Dikucur .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES di Rumah Galeri Komplek Pemda Karawang, pada Sabtu (23/4). Pemberian uang pembinaan itu diberikan kepada 47 klub anggota PSSI Karawang, dengan tiap masing-masing klub diberikan sebesar Rp 5 juta. “Ini bentuk perhatian kami terhadap dunia sepak bola di Karawang. Anggaran pemda diberikan ke Askab tentu ini dapat disalurkan dengan baik untuk pembinaan,” kata Cellica.
Dalam kesempatan itu, Cellica juga mengucapkan selamat kepada Asep Aang Rahmatullah yang terpilih sebagai Ketua Askab PSSI Karawang. Cellica yakin dibawah kepemimpinan Asep, dunia sepak bola Karawang bakal mengalami peningkatan dan lebih maju. “Tentu sepak bola Kara wang diharapkan dapat berprestasi di kancah nasional. Kami pemerintah daerah siap selalu mendukung itu,” jelas
Difilmkan, Angkat Nuansa Horor .... dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES “Dengan kemasan seperti ini, pesannya bisa mudah dimengerti oleh masyarakat. Jadi, selain menggaungkan atau mengenalkan tradisi budaya kita, dari sisi edukasi pun ada,” ujar Ade Basuki di Purwakarta, di sela syuting. Di salah satu adegan film itu misalnya, di sebuah ruangan bernama Leuit, tempat menyimpan gabah, muncul sesosok makhluk yang mendatangi anak-anak yang hendak mengambil gabah untuk bermain. “Tolong hargai perjuangan petani menghasilkan gabah ini,” teriak makhluk tersebut. Film pendek itu mengisahkan kehidupan masyarakat yang memegang teguh tradisi dalam bidang pertanian. . “Dokumentari kebudayaan ini kita beri judul ‘Hambur’, kita kemas menjadi sinetron berdurasi 24 menit,” jelas dia. Hambur sendiri merupakan bahasa Sunda yang artinya boros. Judul itu diambil dengan membawa pesan agar tidak seenaknya
membuang atau menghamburkan nasi. “ Ja d i , k i t a c e r i t a k a n bagaimana nasi itu diproses, dari mulai tanam, panen hingga menjadi beras. Sebegitu panjangnya proses yang dilakukan para petani. Sehingga sangat tak elok jika kita masih membuangbuang nasi. Itu pesannya,” jelas dia. Ade menambahkan, film dokumentari ini rencananya akan ditayangkan setelah lebaran. Dia berharap, dengan adanya tayangan ini, masyarakat bisa lebih mencintai tradisi dan kebudayaan. Lebih dari itu, kebiasaan ‘Hambur’ tak lagi terjadi. K e p a l a B P N B J a b a r, Ju m h a r i m e n g a t a k a n , film dokumenter sebagai bagian dari program Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, gunakan media untuk penanaman nilai masyarakat. “Sebenarnya program strategis tentang bagaimana jadikan budaya sebagai haluan pembangunan nasional,” kata Jumhari. Ia menambahkan, hambur diambil jadi judul ka-
rena ingin menyampaikan pesan terkait ketahanan pangan. “Film ini mengingatkan pada adik-adik pentingnya me jaga jerih payah petani yang bisa menghasilkan padi,” ujar dia. Abah Koko, tokoh adat di
desa itu menyebut, sudah membangun Leuit sejak lama. Tiap panen, gabah disimpan di Leuit.”Gabah di Leuit ini bisa sampai 5 tahun, dari sawah seluas 750 are,” kata Abah Koko. (*)
SENIN, 25 APRIL 2022
HARGA Rp 4.000
3
Tak Mau Usulkan Nama Pj Bupati
DPRD Serahkan Status Marjuki ke Kemendagri
Plt Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki
K ABUPATEN BEK ASIDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, secara resmi telah mengusulkan pemberhentian Wakil Bupati Bekasi yang juga Pelaksana tugas Bupati Bekasi Akhmad Marjuki melalui rapat paripurna di ruang sidang utama Gedung DPRD. Paripurna ini menindaklanjuti surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor 1527/OD.1/Pemotda bersifat segera pada 16 Maret 2022 terkait proses pengusulan pemberhentian kepala daerah karena berakhir
masa jabatan. “Kalau pun tidak diparipurnakan ya tidak berimplikasi banyak tetapi secara kelembagaan maka kami putuskan untuk melakukan paripurna ini,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Holik Qodratullah. Ia bersyukur telah menyelesaikan rapat paripurna itu menyusul pro dan kontra sejumlah kalangan masyarakat dalam perjalanannya. Bahkan sebenarnya pihaknya sudah menjadwalkan paripurna untuk digelar dua hari lalu. “Karena ada kendala dan perlu pemantapan jadi kita konsultasi dulu ke Provinsi dan Kemendagri. Masukan dari mereka merekomendasikan kita untuk menggelar paripurna hari ini,” katanya.
Ia juga mengapresiasi sikap kenegaraan yang ditunjukkan Akhmad Marjuki dengan hadir dalam paripurna tersebut. “Saya mengapresiasi pak Plt mau hadir dalam paripurna pemberhentian dirinya selaku kepala daerah, menunjukkan benarbenar negarawan,” ucapnya. Holik menyatakan langkah DPRD selanjutnya adalah mengirimkan dokumen usulan pemberhentian jabatan yang dimaksud kepada Pemprov Jawa Barat serta Kemendagri pada awal pekan depan. “Terkait Pj (Penjabat) Bupati Bekasi ke depan kami dari DPRD tidak ingin terlalu jauh mengusulkan nama-nama. Kami serahkan sepenuhnya ke provinsi dan Mendagri,”
“Kami berharap siapa pun yang menjadi Pj Bupati nanti bisa menjaga keharmonisan, kondusif, dan memiliki visi yang kuat dalam membangun serta memajukan Kabupaten Bekasi,” katanya. Akhmad Marjuki sendiri mengaku menerima keputusan Kemendagri, Pemprov Jabar, dan DPRD Kabupaten Bekasi meski sedikit menyayangkan lambatnya keputusan untuk mengangkatnya menjadi kepala daerah definitif. “Tentu memang sangat mengganggu terhadap kinerja, tapi itu kan dikembalikan lagi ke yang berwenang dari Kemendagri, usulan dari DPRD sudah disampaikan untuk segera didefinitifkan, tetapi itu kembali lagi di Kemendagri,” ucapnya. (bbs/mhs)
Jasa Tukar Uang Padati Jalur Mudik Cikarang
SOROT
Istimewa
SOSIALISASI: Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Bekasi-Cikarang menggandeng anggota DPR RI Komisi IX Putih Sari untuk menyosialisasikan program jaminan kepada warga di Kelurahan Karangsegar, Kecamatan Pebayuran
Putih Sari Cerita Manfaat Jamsostek ke Warga Pebayuran KABUPATEN BEKASI- Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi Cikarang menggandeng anggota DPR RI Komisi IX Putih Sari untuk menyosialisasikan program jaminan kepada warga di Kelurahan Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kemarin (22/4). Kegiatan sosialisasi program jaminan BPJAMSOSTEK tersebut dihadiri oleh 200 warga yang meliputi pedagang, buruh tani, dan anggota karang taruna, yang usai sosialisasi mendaftarkan diri menjadi peserta program jaminan. “Masyarakat perlu mengetahui manfaat serta pentingnya perlindungan program BPJAMSOSTEK agar mereka paham kemudian menjadi aman dan nyaman saat bekerja setelah bergabung menjadi peserta jaminan manfaat,” kata Putih Sari. “Alhamdulillah 200 warga kami ini langsung mendaftarkan diri sebagai peserta kategori BPU (Bukan Penerima Upah) dengan perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” katanya. Sementara itu Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Bekasi Cikarang Andr y Rubiantara mengatakan, sosialisasi program ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pendaftaran dan pembayaran iuran serta manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. “Dengan melakukan pendaftaran maka 200 orang pekerja ini kini telah terlindungi program-program kami,” katanya. “Proses daftar dan bayar sangat mudah karena BPJAMSOSTEK telah menjalin kerja sama dengan berbagai macam kanal untuk proses pembayaran dan pendaftaran,” ia menambahkan. Ia menjelaskan bahwa sasaran program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK meliputi pekerja sektor formal atau penerima upah, pekerja sektor informal atau bukan penerima upah, serta pekerja sektor jasa konstruksi. (har)
KABUPATEN BEKASI- Jasa penukaran uang receh mulai memadati sejumlah ruas jalan protokol maupun kawasan permukiman padat penduduk di Kabupaten Bekasi, memasuki awal musik mudik Lebaran 2022. Mereka berburu pemudik yang ingin menukarkan uang baru. Di Jalan Raya Pantura, Inspeksi Kalimalang, Jalan Cikarang-Cibarusah, hingga kawasan industri Lippo Cikarang dan Jababeka serta perumahan padat penduduk seperti Mega Regency Serang Baru dan Tambun Selatan, mulai terlihat jasa penukaran uang yang berderet dengan jarak 100-300 meter. “Saya memilih buka di sini karena jalur ini merupakan jalur utama yang sering dilewati pemudik kendaraan roda dua dari Jakarta menuju Jawa Barat sampai Jawa Timur,” kata seorang jasa penukaran uang, Marulian (23), di Jalan Pantura Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Ahad (24/4/2022).
ISTIMEWA
SEKILAS: Jasa penukaran uang receh mulai memadati sejumlah ruas jalan protokol maupun kawasan permukiman padat penduduk di Kabupaten Bekasi
Marulian mengaku, sudah menjalankan usaha penukaran uang receh ini sejak tahun 2018 lalu, setiap memasuki musim mudik Lebaran. Dan tahun ini, dia kembali menawarkan jasa tersebut bersama empat anggota keluarganya. Pria yang bekerja sebagai buruh ini memanfaatkan waktu luang di luar jam kerja untuk menjalankan usaha jasa ini. Pada musim mudik
tahun ini, dirinya sudah membuka usaha sejak H-20 hingga H-1 Lebaran nanti. “Kalau lagi dapat shift kerja malam, saya mulai menukar dari pagi, terus pulang sore. Tapi kalau masuk kerja pagi, sore baru stand by, pulang jam delapan malam. Kalau sekarang masih sepi karena memang Lebaran masih lama. Kadang sehari hanya satu atau dua orang saja. Ramai itu biasanya H-7,”
katanya. Sementara Seprianto (28 tahun) mengaku, memanfaatkan momentum mudik Lebaran untuk menambah pundi-pundi rupiah dengan membuka jasa penukaran uang receh di area bundaran jalan kawasan industri Hyundai, Kecamatan Cikarang Selatan. Dirinya menyiapkan uang receh mulai dari pecahan Rp 2-20 ribu dengan mini-
mal penukaran sebesar Rp 100 ribu. “Pecahan Rp2 ribu, 5 ribu, 10 ribu sampai 20 ribu. Kalau Rp 50 ribu tidak ada, karena bisa diambil lewat mesin ATM,” katanya. Dia mengambil keuntungan dari jasa penukaran uang receh s ebesar 10 persen dari setiap nominal transaksi. Dan saat memasuki H-7 Lebaran, tarif naik menjadi 12 persen. “Jadi kalau tukar sebanyak Rp 100 ribu, biayanya Rp 110 ribu. Kalau Rp 200 ribu jadi Rp 220 ribu. Pokoknya 10 persen tarifnya. Tapi H-7 jadi 12 persen,” katanya. S e p r i m e nga ku , p a d a musim mudik tahun lalu dirinya bisa meraup transaksi hingga Rp 25 juta per hari, meski saat ini belum mampu menghasilkan banyak. Ini karena puncak transaksi baru dimulai tengah pekan depan. “Kalau tahun ini mudahmudahan lebih banyak lagi karena sudah diizinkan mudik oleh pemerintah,” kata dia. (bbs/mhs)
Pemkab Bekasi Kekurangan Personel ASN KABUPATEN BEKASIPemkab Bekasi mengakui saat ini masih sangat kekurangan jumlah ASN untuk menylenggarakan pelayanan optimal kepada masyarakat. Guna menutupi masalah kekurangan ASN, selama ini Pemkab Bekasi selalu mengandalkan perekrutan tenaga harian lepas (THL) di lingkungan pemerintah. “Memang di dalam Analisa Beban Kerja (ABK) hampir semua dinas membutuhkan, makanya untuk menutupi itu Pemerintah Daerah terutama dinasdinas mengadakan tenaga
harian, Jadi itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan PNS di kabupaten Bekasi,” kata Asda I Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna kepada awak media. Sementara itu, untuk pe nambahan personel tingkat kecamatan, nantinya akan dilihat dari beban kerjanya, misal, Kecamatan Cikarang Selatan dan Cabangbungin itu berbeda dan jumlah keb utuhan personil pun berbeda. “Kalau kita lihat hasil monitoring ke lapangan bervariasi, ada yang 14 PNS ada yang sudah 20. Kalau dari beban kerja kita diatas 30 Sampai 40 PNS yang kerja
tanpa harus ada tenaga honorer dan sesuai dengan Undang-undang 5 Tahun 2014 bahwa pegawai di pemerintahan itu ada dua, PNS dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K),” terang Yana. “ P3K pun sama perekrutanny a s a m a s e p e r t i seleksi CPNS, Hanya tergantung seberapa besar kebijakan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan walaupun kita dari pemerintah daerah sudah mengajukan berapa pers onil yang dibutuhkan untuk PNS maupun P3K,” pungkasnya. (mil)
Asda I Kabupaten Bekasi, Yana Suyatna
Ketua DPRD Beri ‘Jempol’ ke Safari Ramadan Cikarang Selatan K ABUPATEN BEK ASIPemerintah Kecamatan Cikarang Selatan (Ciksel) melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Jamie At Taqwa, Desa Ciantra. Kegiatan ini berbarengan dengan gerakan ASN Kabupaten Bekasi Berbagi On The Street 6 (Bubos 6), Sabtu (23/4). Acara turut dihadiri, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Camat Cikarang Selatan, Kepala Desa Ciantra, Polisi, TNI, MUI, Ketua DMI, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta DKM Masjid. Dalam sambutannya, Camat Cikarang Selatan Agus Dahlan mengatakan, tujuan diadakannya Safari Ramadhan ini untuk menguatkan
dan menciptakan tali silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan ulama dan antara masyarakat dengan pemerintahnya. “Hal ini sebagai ajaran agama kita agar taat kepada Allah dan pemimpinnya, serta adanya hubungan secara vertikal yakni hubungan kepada Allah (Hablumminallah) dan hubungan secara horizontal (Hablumminannas) hubungan kepada manusia,” kata camat, Sabtu (23/4). Dalam kesempatan itu, camat juga mengajak kepada masyarakat untuk melakukan vaksin booster. Apalagi bagi yang akan melakukan mudik Lebaran Idul Fitri. “Insya Allah setelah di
AL-MUJAMIL/KARAWANG BEKASI EKSPRES
SEKILAS: Pemerintah Kecamatan Cikarang Selatan (Ciksel) melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Jamie At Taqwa, Desa Ciantra. Kegiatan ini berbarengan dengan gerakan ASN Kabupaten Bekasi Berbagi On The Street 6 (Bubos 6), Sabtu (23/4).
vaksin kekebalan kita meningkat, vaksin ketiga atau booster sebelum pulang kampung ini semua untuk kita dan pemerintah, dan semoga covid-19 menghilang dari bumi Indonesia maupun dari Serang,” terangnya. Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah mengapresiasi kegiatan Safari Ramadhan tingkat kecamatan ini. Menurutnya, kegiatan ini paling berarti untuk kebersamaan ulama dengan umara. “ Kegiatan ini merupakan momentum menjelang lebaran Idul Fitri kita menyamakan persepsi, mewujudkan kebersamaan, terjalin hubungan islamiah sekaligus satu sama lain bisa juga
dijadikan ajang memberikan informasi,” terang Holik. Salah satu contoh informasi adalah terkait kenakalan remaja terhadap tawuran dan ini harus ada komunikasi intens serta perlu di ketahui publik. Selain itu, kegiatan ini bisa meningkatkan ukhuwah islamiah maupun nilai-nilai keislaman. “ Saya sendiri secara pribadi lebih memilih menghadiri safari ramadhan disini, dan memang kegiatan ini berbarengan dengan Bubos 6 yang merupakan bagian implementasi kepedulian ASN kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya di bagikan kepada umara dilingkungan kecamatan,” pungkasnya (mil/mhs)
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGAR PEMERINTAH KABUPATEN Tabel 2.7 Ringkasan Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah Tahun 2021
SENIN, 25 APRIL 2022
NO
URUSAN PEMERINTAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6.c
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NO
Penyampaian ringkasan LPPD ini sekaligus untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun 2021 ini diharapkan dapat diperoleh masukan dan saran untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang ke depan. 1. Capaian Kinerja Makro
NO 1 1 2 3 4 5 6
Tabel 1.1 Capaian Kinerja Makro
INDIKATOR KINERJA MAKRO 2 Indeks Pembangunan Manusia Angka Kemiskinan Angka Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Per Kapita Ketimpangan Pendapatan
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 3 70,66 8,26 11,52 -3,80 94,84 0,327
URAIAN PROG/KEG
Jumlah Pelatihan jasa Konstruksi
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Jumlah rencana detail yang telah ditetapkan menjadi rancangan Peraturan Daerah
NO 4
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
PERUMAHAN RAKYAT
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,
perumahan dan kawasan permukiman, sosial, ketenteraman dan ketertiban. Adapun rincian capaian program dan kegiatan diuraikan pada tabel di bawah ini. A. Urusan Pendidikan
Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar urusan Pendidikan Tahun 2021
di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
NO
sebagai berikut :
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
URUSAN PEMERINTAHAN
Tabel 2. 1 Ringkasan Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan
1
URUSAN PENDIDIKAN
URAIAN PROG/KEG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pengelolaan Pendidikan
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 1315 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Program Pengembangan Kurikulum
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
NO
URUSAN PEMERINTAHAN
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan URAIAN Program Pengendalian PROG/KEG Perizinan Pendidikan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
B. Urusan Kesehatan
79,20%
55,95%
61,22%
20,11%
Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan lokal
Persentase guru dan kepala sekolah bersertifikat Persentase satuan pendidikan terakreditasi
100%
2
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
URAIAN PROG/KEG Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
C. Urusan Pekerjaan Umum
43,33%
43,47%
62,40%
INDIKATOR
66,7
100%
INDIKATOR PROGRAM Persentase RS Rujukan/ faskesdasar Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi persentase rata rata capaian SPM Presentasi balita underweight
Persentase desa/kelurahan STBM
Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Sarana Penyedia Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman yang memenuhi standar
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
TARGET
87,50% 100,00%
15,00%
92,88%
100%
E. Urusan Sosial
5
47,572816
6
6
NO
3
PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
INDIKATOR PROGRAM
TARGET
Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
100%
98.85%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Jumlah Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
100%
98.77%
Program Penataan Bangunan Gedung
Jumlah Penataan Bangunan Gedung
100%
98.06%
Program Penyelenggaraan Jalan
94,79%
DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
100%
69,00%
100%
Persentase pelaksanaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
100%
Persentase Program Pengembangan Perumahan
Persentase Pelaksanaan Program Peningkatan INDIKATOR Prasarana, Sarana dan PROGRAM Utilitas Umum (PSU)
100%
99.98%
100%
99,20%
100%
97,97%
100%
70,91%
100%
TARGET
99,72%
REALISASI
Persentase Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
100%
98,33%
Persentase Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
100%
99,00%
Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana
Persentase Pemberdayaan Sosial PSKS Persentase Warga Negara Migran Bermasalah Sosial yang ditangani
100%
100,00%
82
85,37
Persentase PPKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial Persentase PPKS yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase korban bencana alam dan sosial yang INDIKATOR terpenuhi PROGRAM kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Monumen Bersejarah Kabupaten
90
103,18
82
124,74
100%
100%
TARGET
TARGET
82
REALISASI
REALISASI
100.00
6.a
KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
INDIKATOR PROGRAM
(LKPD) Kabupaten Karawang masih belum ada, karena masih dalam tahap penilaian, namun apabila melihat Hasil tahun Sebelumnya yakni Tahun 2020 maka target terhadap akhir masa RPJMD sudah tercapai 100 %. Tabel 3.2 Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah
Capaian Target Terhadap Sasaran Strategis Target Akhir Capaian RPJMD 1 2 4 5 Target Target 3 7 8 Realisasi Indikator Realisasi Target Opini BPK WTP WTP WTP 100 Meningkatnya tata Akhir Terhadap Sasaran Strategis 2020 2021 Kinerja 2021 Terhadap kelola pemerintahan RPJMD Target Akhir Tabel 3.2 yang bersih dan efisien laporan RPJMD Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah Keuangan Daerah Capaian Capaian Target Target Target Indikator Realisasi Target Realisasi Akhir Terhadap Sasaran 4. Strategis Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah 2020 2021 2021 Kinerja (%) RPJMD Target Akhir 2021 RPJMD Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan anggaran Pendapatan Indikator Kinerja
TARGET
REALISASI
Predikat SAKIP
82%
82%
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
100%
100%
100%
97.47%
6.c
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Penanggulangan Bencana
Sub Urusan Kebakaran Daerah
INDIKATOR PROGRAM Persentase penanganan kejadian bencana
TARGET
100%
ANGGARAN
REALISASI
2 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah
3 4.767.488.626.307,00
4 4.951.482.388.683,00
6 103,86
1.427.192.019.181,00
1.651.652.341.828,00
115,73
925.965.743.000,00
1.013.542.226.707,00
109,46
5.536.491.978,00
7.946.102.415,00
143,52
4
4.1
4.1.1 4.1.2
Retribusi Daerah
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER
4.1.4 4.2
4.2.1
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Lain- lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan BELANJA DAERAH
4.2.2 4.3
5
5.1
BELANJA OPERASI
5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
REKENING
Belanja Pegawai
5.1.5
Belanja Hibah
5.2
Belanja Bantuan Sosial
5.2.1
Belanja Modal Tanah
5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
BELANJA MODAL
5.2.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.4 5.2.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA
5.3.1 5.4
Belanja Tidak Terduga
5.4.1
Belanja Bagi Hasil
BELANJA TRANSFER
5.4.2
Belanja Bantuan Keuangan SURPLUS / (DEFISIT)
6
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.1 6.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6. 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6. 2 . 2 Penyertaan Modal REKENING DaerahURAIAN PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang
57.387.862.360,00
%
69.152.425.074,00
120,50
3.070.278.889.126,00
438.301.921.843,00
3.029.850.463.855,00
561.011.587.632,00
127,99
2.477.772.783.083,00
2.496.928.131.185,00
100,77
592.506.106.043,00
532.922.332.670,00
89,94
270.017.718.000,00
269.979.583.000,00
99,99
0,00 270.017.718.000,00
0,00 269.979.583.000,00
0,00 99,99
5.111.060.889.866,62
4.671.267.316.820,62
91,40
3.452.844.811.501,62
3.070.929.481.466,62
88,94
ANGGARAN
REALISASI
98,68
%
1.616.954.305.707,62
1.472.994.277.529,00
91,10
78.015.189.200,00
73.052.535.524,00
93,64
1.616.220.463.267,60
141.654.853.326,40
1.390.117.224.693,62
134.765.443.720,00
86,01
95,14
1.009.570.146.684,00
955.635.357.732,00
94,66
18.674.397.250,00
17.027.963.000,00
91,18
181.629.105.305,00
94,50
197.084.369.576,00
165.391.842.974,00
599.636.734.920,00
589.626.590.753,00
98,33
16.949.571.000,00
13.724.400.000,00
80,97
16.949.571.000,00
13.724.400.000,00
80,97
192.197.614.238,00
1.977.030.700,00
1.959.855.700,00
83,92
99,13
631.696.360.681,00
630.978.077.622,00
99,89
101.736.576.781,00
101.736.213.722,00
99,96
(343.572.263.559,62)
280.215.071.862,38
(81,56)
345.572.263.559,62
345.572.263.559,62
100,00
345.572.263.559,62
345.572.263.559,62
100,00
2.000.000.000,00
0,00
2.000.000.000,00
0,00
343.572.263.559,62
0,00
345.572.263.559,62
100.58
0.00
625.787.335.422,00
0.00
529.959.783.900,00
ANGGARAN
529.241.863.900,00
REALISASI
99,86
0,00
%
5. Realisasi Penerimaan menurut Jenis Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran menurut Jenis pengeluaran dan Realisasi Pembiayaan menurut jenis pembiayaan Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari (a) pendapatan daerah, (b) belanja daerah, dan (c) pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
REALISASI
A. Realisasi Penerimaan menurut Jenis Penerimaan
96,53%
Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan anggaran Pendapatan
Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.298.882.299.398,00 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.2 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021, di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Tabel 2.8 Ringkasan Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Tahun 2021
URAIAN
5.1.1
Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah Tahun Daerah Kabupaten Karawang sebagai berikut :
Target Akhir RPJMD
1
Tabel 2.7 Ringkasan Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah Tahun 2021 URAIAN PROG/KEG
Capaian Target (%) 2021 Capaian 6 Target -% (%) 2021
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Karawang sebagai berikut : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
Realisasi 2021
URAIAN
2021, di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
URUSAN PEMERINTAHAN
Target 2021
REKENING
Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar sub urusan bencana daerah Tahun
98.28%
Realisasi 2020
1 2 4 5 3 6 7 8 Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.951.482.348.683,00 Untuk lebih Opini BPK WTP WTP -% WTP 100 Meningkatnya tata jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Terhadap kelola pemerintahan yang bersih dan efisien laporan Tabel 4.1 Keuangan
Sub Urusan Bencana Daerah
100%
Nilai LPPD
Pada tahun 2021 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5.3
Tabel 2.6 Ringkasan Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2021 URAIAN PROG/KEG
100% 94,28% Persentase Kecukupan dukukungan perencanaan, anggaran,kepega Hasil EPPD wan, sarana dan prasarana serta Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) LPPD Kabupaten sistem dasar Karawang untuk Tahun 2021 Belumpenanggulangan ada Karena akan diumumkan pada bencana
5.1.6
ketertiban umum Tahun 2021, di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
99,78%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
4.3.1 4.3.3
Kabupaten Karawang sebagai berikut :
URUSAN PEMERINTAHAN
100%
Persentase penanganan kejadian kebakaran
REALISASI
Capaian Target Capaian Target Terhadap Realisasi Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) LPPD Kabupaten SasaranHasil Indikator Realisasi Target Target Akhir Target Akhir Strategis 2021 2021 Kinerja 2020 (%) 2021 Karawang untuk Tahun 2021 Belum ada Karena akan RPJMD diumumkanRPJMD pada 1 5 6 7 8 tanggal 242 April 20223bertepatan4 dengan hari otonomi daerah. Meningkat Nilai LPPD Sangat Sangat Belum 3≤...≤4 nya tata Tinggi tinggi ada hasil (Sangat kelola Tinggi) Tabel 3.1 penilaian pemerintah Nilai LPPD an yang bersih dan Capaian Target efisien Capaian Target Terhadap Realisasi Sasaran Indikator Realisasi Target Target Akhir Target Akhir Strategis Kinerja 2020 2021 2021 (%) 2021 RPJMD B. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 RPJMD 1 2 4 5 6 7 8 3 Pada tahun 2021 Opini BPK terhadap Pemerintah Daerah Meningkat Nilai LPPD Sangat Sangat Laporan Belum Keuangan 3≤...≤4 nya tata Tinggi tinggi ada hasil (Sangat (LKPD) Kabupaten Karawang masih belum ada, karena masih dalam tahap kelola penilaian Tinggi) pemerintah penilaian, namun apabila melihat Hasil tahun Sebelumnya yakni Tahun 2020 an yang bersih dan maka target terhadap akhir masa RPJMD sudah tercapai 100 %. efisien
100,00%
Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan
NO
TARGET
tanggal 24 April 2022 bertepatan dengan hari otonomi daerah.
99,77%
INDIKATOR PROGRAM
URAIAN PROG/KEG
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakran
INDIKATOR PROGRAM
3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Tabel 3.1 sebelumnya
REALISASI
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
NO Jumlah panjang jalan dan jembatan baru yang terbangun
100%
Tahun 2021, terbagi dari 3 sub urusan yaitu sebagai berikut :
REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
93,84%
Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar urusan ketentraman dan ketertiban
Tabel 2.3 Ringkasan Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum 2021 URAIAN PROG/KEG
100%
URAIAN PROG/KEG
F. Urusan Ketentraman dan Ketertiban
2021, di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
SOSIAL
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Karawang sebagai berikut :
URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
2.7%
100
98,52%
Tabel 2.5 Ringkasan Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021
72.41%
100
100%
berikut :
83.33
56.55
99,31%
Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar urusan sosial Tahun 2021 pada
NO
URAIAN PROG/KEG
B. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021
Persentase Pelaksanaan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Pelaksanaan Program Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (KEHATI)
100%
Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Persentase Program Pengelolaan dan Pengembanan Sistem Air Limbah
Program Peningkatan Prasarana, URAIAN Sarana, PROG/KEG dan Utilitas Umum (PSU)
A.
REALISASI
Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021 ditunjukkan pada tabel 2.5
REALISASI
57.0
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA UPTD Pemadam Kebakaran
6.b
91,54%
TARGET
Persentase Program Pengembangan Permukiman
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
REALISASI
62,40%
Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
66,70%
TARGET
Persentase satuan PROGRAM pendidikan terakreditasi
NO
Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar urusan pekerjaan umum Tahun
NO
URUSAN PEMERINTAHAN
A. Hasil EPPD
Pengelolaan Perbatasan
Program Pengembangan Perumahan
URUSAN PEMERINTAHAN
100%
INDIKATOR PROGRAM Jumlah lokasi Program
Program Kawasan Permukiman
Tabel 2. 2 Ringkasan Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan Tahun 2021 URUSAN PEMERINTAHAN
72,54%
TARGET
Persentase pelaksanaan program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang sebagai berikut :
NO
100%
Jumlah MCK sekolah yang dibangun
Program Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domsetik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar urusan kesehatan Tahun 2021, di
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
NO
Jumlah dokumen Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Program Aplikasi Informatika
20,24%
100%
Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
98,99%
78,68%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Pendidikan
Program Pengembangan Permukiman
REALISASI
98,76%
INDIKATOR PROGRAM
PROG/KEG Program Pengelolaan Perbatasan
96,53%
Tabel 2.8 Ringkasan Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Tahun 2021
100%
URAIAN PROG/KEG
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) URAIAN
100%
Persentase penanganan kejadian bencana
REALISASI
Daerah Kabupaten Karawang sebagai berikut :
Tabel 2.4 Ringkasan Capaian Kinerja Pelayanan Dasar Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 URUSAN PEMERINTAHAN
Program Penanggulangan Bencana
TARGET
Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah Tahun
Permukiman Kabupaten Karawang sebagai berikut :
5 0,396 8,354 2,691 253,947 6,759 14,373
INDIKATOR PROGRAM
2021, di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam)
URUSAN PEMERINTAHAN
REALISASI
permukiman Tahun 2021, di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar
NO
TARGET
Ringkasan capaian kinerja pelayanan dasar urusan perumahan dan kawasan
PERUBAHAN %
Sumber : Karawang Dalam Angka. BPS Kabupaten Karawang 2022.
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
INDIKATOR PROGRAM
D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 4 70,94 8,95 11,83 5,85 101,25 0,374
URAIAN PROG/KEG
Sub Urusan Kebakaran Daerah
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
REKENING 4
1
URAIAN
2 PENDAPATAN DAERAH
ANGGARAN
REALISASI
3 4.767.488.626.307,00
4 4.951.482.388.683,00
%
6 103,86
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang
0.00
625.787.335.422,00
0.00
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menetapkan Anggaran Belanja
Transfer
RAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) N KARAWANG TAHUN 2021 Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan anggaran Pendapatan
Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp4.298.882.299.398,00 Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.2 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
1
2 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah
3 4.767.488.626.307,00
4 4.951.482.388.683,00
6 103,86
1.427.192.019.181,00
1.651.652.341.828,00
115,73
925.965.743.000,00
1.013.542.226.707,00
109,46
5.536.491.978,00
7.946.102.415,00
143,52
4
4.1
4.1.1 4.1.2
Retribusi Daerah
4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER
4.1.4 4.2
4.2.1
REKENING 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.3 5
PENDAPATAN URAIAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Lain- lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan BELANJA DAERAH
5.1
BELANJA OPERASI
5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
5.1.1
Belanja Pegawai
5.1.5
Belanja Hibah
5.1.6 5.2
5.2.1
Belanja Modal Tanah
5.2.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.5 5.3
5.4
Belanja Tidak Terduga
5.4.1
Belanja Bagi Hasil
URAIAN
5.4.2
Belanja Bantuan Keuangan
6
PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
2.477.772.783.083,00
2.496.928.131.185,00
100,77
592.506.106.043,00
532.922.332.670,00
89,94
270.017.718.000,00
269.979.583.000,00
99,99
ANGGARAN
REALISASI
%
0,00 269.979.583.000,00
0,00 99,99
5.111.060.889.866,62
4.671.267.316.820,62
91,40
3.452.844.811.501,62
3.070.929.481.466,62
88,94
1.616.954.305.707,62
1.472.994.277.529,00
91,10
78.015.189.200,00
73.052.535.524,00
93,64
1.390.117.224.693,62
134.765.443.720,00
94,66
18.674.397.250,00
17.027.963.000,00
91,18
181.629.105.305,00
94,50
197.084.369.576,00
165.391.842.974,00
589.626.590.753,00 1.959.855.700,00
16.949.571.000,00
13.724.400.000,00
80,97
631.696.360.681,00
630.978.077.622,00
99,89
101.736.576.781,00
101.736.213.722,00
99,96
REALISASI
(81,56)
345.572.263.559,62
345.572.263.559,62
100,00
Sisa Lebih 345.572.263.559,62 345.572.263.559,62 Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6. 2 PENGELUARAN 2.000.000.000,00 0,00 PEMBIAYAAN 6. 2 . 2 Penyertaan Modal 2.000.000.000,00 0,00 Daerah PEMBIAYAAN 343.572.263.559,62 345.572.263.559,62 NETTO SISA 0.00 625.787.335.422,00 LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang (data per tanggal 04 Maret 2022)
100,00
6.1 6.1.1
sebesar Rp. 374.124.697.933,00 sampai dengan a. Dana anggaran Perimbangan 2021 terealisasi sebesar Rp.pada 427.584.688.493,00; TargetDesember penerimaan dari dana perimbangan tahun 2021 ditetapkan b) Dana Umum (DAU) yangsampai ditargetkan padaDesember anggaran 2021 sebesar Rp.Alokasi 2.045.186.601.083,00 dengan 2021 sebesar 1.199.911.350.000,00 dapat direalisasikan sampai mencapai Rp. Rp. 2.064.399.869.185,00 (100,94%) rincian penerimaan dengan Desember 2021 sebesar Rp. 1.199.911.350.000,00; dari dana perimbangan adalah sebagai berikut: c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang ditargetkan pada anggaran 2021 sebesar 129.225.750.000,00 dapat direalisasikan sampai a) Dana TransferRp. Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan pada dengan Desember Rp. 119.022.795.494,00; anggaran sebesar2021 Rp.sebesar 374.124.697.933,00 sampai dengan d) Desember Dana Alokasi (DAK) NonRp. Fisik yang ditargetkan pada 2021Khusus terealisasi sebesar 427.584.688.493,00; anggaran 2021 sebesar Rp. 341.924.803.150,00 dapat direalisasikan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 317.881.035.198,00; b. Dana Instetif Daerah target penerimaan dari dana insentif daerah pada tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 83.241.697.000,00 sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp. 83.241.697.000,00. c. Dana Desa target penerimaan dari dana desa pada anggaran tahun 2021 di tetapkan sebesar Rp. 349.344.485.000,00 sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp. 349.286.565.000,00.
f.
Pendapatan Transfer Antar Daerah Target penerimaan dari pendapatan transfer antar daerah pada tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 592.506.106.043,00 sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp.532.922.332.670,00 (89,94%) rincian penerimaan dari pendapatan transfer antar daerah adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Bagi Hasil target penerimaan dari pendapatan bagi hasil pada anggaran tahun 2021 di tetapkan sebesar Rp. 457.830.973.703,00 sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp. 407.001.272.661,00. b. Bantuan Keuangan target penerimaan dari bantuan keuangan pada anggaran 2021 di tetapkan sebesar Rp. 134.675.132.340,00 sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp. 125.921.060.009,00.
99,86
280.215.071.862,38
g.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Penerimaan dari bagian ini pada anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.
270.017.718.000,00 dapat direalisasikan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 269.979.583.000,00 atau mencapai (99,99%) yaitu: a.
0,00 0,00
b.
100.58 0.00
Pada tahun anggaran 2021 keseluruhan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar Rp. 5.111.060.889.866,62 dan sampai dengan Desember 2021 dapat terealisasi Rp. 4.671.267.316.820,62 atau mencapai (91,40%). Berikut adalah perincian belanja operasional dan belanja modal tahun anggaran 2021 :
a. Belanja Operasi Pada tahun anggaran 2021 belanja tidak langsung ditetapkan sebesar Rp. 3.452.844.811.501,62 sampai dengan Desember 2021 dapat terealisasi sebesar Rp. 3.070.929.481.466,62 atau mencapai (88,94 %) dari jumlah yang dianggarkan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel berikut ini :
Rincian pendapatan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah Rencana pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 1.427.192.019.181,00 dapat direalisasikan sampai dengan Desember 2021 (Unaudited) sebesar Rp. 1.651.652.341.828,00 atau mencapai 115,73 %. Tercapainya pendapatan asli daerah tersebut berasal dari sektor : a. Pajak daerah target Rp. 925.965.743.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.013.577.625.833,00 (109,46%) Dari 11 jenis pajak daerah, Semuanya jenis pajak pencapaiannya melebihi target (diatas 100%) rinciannya sebagai berikut : Tabel 4.3 Pajak Daerah Tahun 2021 ANGGARAN TAHUN 2021
URAIAN PAJAK DAERAH
1
Pajak Hotel
3
Pajak Hiburan
2
Pajak Restoran
4
Pajak Penerangan Jalan
6
Pajak Parkir
7
14.370.000.000,00
15.329.644.745,00
5.576.546.000,00
3.656.578.186,00
77.392.631.000,00
Pajak Reklame
5
90.849.188.954,00
8.035.504.000,00
8.758.758.872,00
9
10 11
10.096.570,00
513.404.640,00
301.775.139.674,00 344.387.328.237,00
1.
Belanja Pegawai
3.
Belanja Hibah
2. 4.
100,97% 110,17% 105,89% 117,04%
NO
1 2 3
c.
RETRIBUSI DAERAH Retribusi Jasa Umum
ANGGARAN TAHUN 2021
REALISASI TAHUN 2021 (Unaudited) 20.057.010.200,00
109,46%
Retribusi Perizinan 35.233.819.050,00 Tertentu Jumlah 57.387.862.360,00 Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang
45.035.946.443,00
Retribusi Jasa Usaha
3.829.760.000,00
2 3 4 5 6 7 8
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Jasa Giro Pendapatan Bunga
Penerimaan atas Ganti Kerugian Keuangan Daerah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak Daerah Pendapatan Denda Retribusi Daerah
274.257.018,00
REALISASI TAHUN 2021 (Unaudited)
3.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.
18.674.397.250,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
197.084.369.576,00
%
17.027.963.000,00
91,18%
181.629.105.305,00
94,50%
165.391.842.974,00
192.197.614.238,00
Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang
83,92%
c. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menetapkan Anggaran Belanja
Tidak
Terduga
pada
anggaran
tahun
2021
sebesar
Rp.16.949.571.000,00 sampai dengan Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 13.724.400.000,00 atau mencapai (80,97 %) dari jumlah yang dianggarkan.
d. Belanja Transfer
82,99%
631.696.360.681,00 sampai dengan Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.
REALISASI TAHUN 2021 (Unaudited)
%
377.737.018,00
137,73%
7.158.905.841,00 9.944.863.012,00
168,62% 117,00%
799.653.798,00
166,79%
92.397.750,00
323.266.748,00
38,23%
349,86%
2.073.361.300,00
4.067.809.812,00
196,19%
255.666.519,00
547.131.669,00
214,00%
0,00
95,14%
69.152.425.074,00
2.439.023.544,00
479.431.812,00
134.765.443.720,00
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menetapkan Anggaran
6.380.606.875,00 4.245.574.856,00 8.500.000.000,00
141.654.853.326,40
86,01%
127,82%
Tabel 4.5
1
93,64%
1.390.117.224.693,62
106,00%
Lain-lain PAD yang sah Tahun 2021 ANGGARAN TAHUN 2021
73.052.535.524,00
%
4.059.468.431,00
d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah Target yang ditetapkan sebesar Rp. 438.301.921.843,00 dan terealisasi sebesar Rp. 560.976.188.506,00 (127,99%) yaitu terdiri dari : URAIAN
78.015.189.200,00
ANGGARAN TAHUN 2021
Belanja Modal Tanah
Belanja
69.120.386,00
0,00%
Transfer
630.978.077.622,00
pada
anggaran
tahun
2021
sebesar
Rp.
atau mencapai (99,89 %) dari jumlah yang
dianggarkan dengan rincian sebagai berikut :
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.536.491.978,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.946.102.415,00 (143,52%)
NO
91,10%
Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang
1.
%
18.324.283.310,00
1.472.994.277.529,00
1.616.220.463.267,60
Belanja Bantuan Sosial
URAIAN
Tabel 4.4 Retribusi Daerah Tahun 2021
URAIAN
1.616.954.305.707,62
Belanja Barang dan Jasa
BELANJA MODAL
b. Retribusi daerah Target yang ditetapkan sebesar Rp. 57.387.862.360,00 dan terealisasi sebesar Rp. 69.152.425.074,00 (120,50%) dengan rincian sbb : NO
REALISASI TAHUN 2021 (Unaudited)
Tabel 4.7 Rencana dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kab. Karawang Tahun Anggaran 2021
102,82% 109,48%
ANGGARAN TAHUN 2021
b. Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menetapkan Anggaran Belanja Modal pada anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 1.009.570.146.684,00 sampai dengan Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 955.635.357.732,00 atau mencapai (94,66 %) dari jumlah yang dianggarkan.
65,57%
105,45%
URAIAN BELANJA OPERASI
117,39%
2.110.523.878,00
8.000.000.000,00
Pajak Sarang Burung 10.000.000,00 Walet Pajak Mineral Bukan 466.000.000,00 Logam dan Batuan Pajak Bumi dan 285.000.000.000,00 Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Bea Perolehan Hak atas 294.237.000.000,00 Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang
NO
106,68%
109,11%
237.384.369.814,00
2.001.532.000,00
Tabel 4.6 Rencana dan Realisasi Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021
%
8.767.193.137,00
230.876.530.000,00
Pajak Air Tanah
8
REALISASI TAHUN 2021 (Unaudited)
Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat pada anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 0,00 dapat direalisasikan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 0,00; Lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan (Pendapatan Hibah Dana BOS) pada anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 270.017.718,00 dapat direalisasikan sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 269.979.583.000,00;
B. Realisasi Pengeluaran menurut Jenis Pengeluaran
Berdasarkan Tabel IV.2 nampak bahwa pendapatan daerah berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran pendapatan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 sebesar Rp. 4.767.488.626.307,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan Desember 2021 (Unaudited) sebesar Rp. 4.951.482.388.683,00 atau mencapai 103,86 %.
NO
%
Target penerimaan dari dana perimbangan pada tahun 2021 ditetapkan e. Pendapatan Pemerintah Pusatsampai dengan Desember 2021 sebesar Transfer Rp. 2.045.186.601.083,00 Target penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat penerimaan pada tahun mencapai Rp. dari 2.064.399.869.185,00 (100,94%) rincian 2021dari ditetapkan sebesar Rp.adalah 2.477.772.783.083,00 dana perimbangan sebagai berikut:sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp. 2.496.928.131.185,00 (100,77%) rincian penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasilsebagai (DBH)berikut: ditargetkan pada
%
(343.572.263.559,62)
REALISASI TAHUN 2021 (Unaudited)
Tabel 4.8 Rencana dan Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kab. Karawang Tahun Anggaran 2021 NO
URAIAN
1.
BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil
2.
ANGGARAN TAHUN 2021 101.736.576.781,00
REALISASI TAHUN 2021 (Unaudited) 101.736.213.722,00
Belanja Bantuan 529.959.783.900,00 529.241.863.900,00 Keuangan Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang (data per tanggal 04 Maret 2022)
% 100,00% 99,86%
C. Realisasi Penerimaan menurut Jenis Pembiayaan Untuk penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 345.572.263.559,62 direncanakan berasal dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Anggaran sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp. 345.572.263.559,62 atau mencapai (100%). Pengeluaran pembiayaan pada anggaran tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Sampai dengan akhir bulan Desember 2021 pengeluaran pembiayaan daerah direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau sebesar (0,00%).
6. Inovasi Daerah Inovasi Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021, sebagai berikut :
NO
URAIAN
1.
BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil
2.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Hasil Penjualan BMD yang tidak 274.257.018,00 377.737.018,00 137,73% 1 dipisahkan Hasil Pemanfaatan BMD yang 6.380.606.875,00 2.439.023.544,00 38,23% 2 tidak dipisahkan 4.245.574.856,00 7.158.905.841,00 168,62% 3 Jasa Giro Lain-lain PAD yang sah Tahun 2021 8.500.000.000,00 9.944.863.012,00 117,00% ANGGARAN TAHUN REALISASI TAHUN Bunga NO4 PendapatanURAIAN % 2021 2021 (Unaudited) Penerimaan atas Ganti Kerugian 92.397.750,00 323.266.748,00 349,86% 5 Lain-lain Pendapatan Asli Keuangan Daerah Daerah yang sah Pendapatan Denda atas 479.431.812,00 799.653.798,00 137,73% 166,79% Hasil Penjualan BMD yang tidak 274.257.018,00 377.737.018,00 1 6 dipisahkan Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Hasil Pemanfaatan BMD yang 6.380.606.875,00 2.439.023.544,00 38,23% 2 Pendapatan Denda Pajak 2.073.361.300,00 4.067.809.812,00 196,19% 7 tidak dipisahkan Daerah 4.245.574.856,00 7.158.905.841,00 168,62% 3 Jasa Giro Pendapatan Denda Retribusi 0,00 69.120.386,00 117,00% 0,00% 8.500.000.000,00 9.944.863.012,00 8 Pendapatan Bunga 4 Daerah 255.666.519,00 547.131.669,00 214,00% Penerimaan atas Ganti Kerugian 92.397.750,00 323.266.748,00 349,86% 5 9 Keuangan Pendapatan dan Pengembalian Daerah Pendapatan Denda atas 479.431.812,00 799.653.798,00 166,79% 460.491.985.591,00 134,43% 6 Keterlambatan Pelaksanaan 10 Pekerjaan Pendapatan BLUD 342.557.572.670,00 Pendapatan Denda Pajak 2.073.361.300,00 4.067.809.812,00 196,19% 7 Pendapatan Dana Kapitasi 66.232.049.944,00 65.689.293.650,00 99,18% Daerah Jaminan Kesehatan Nasional Pendapatan Denda Retribusi 0,00 69.120.386,00 0,00% 11 8 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Daerah Tingkat Pertama (FKTP) 255.666.519,00 547.131.669,00 214,00% Pendapatan dan Denda atas 7.211.003.099,00 9.067.703.280,00 125,75% 9 Pendapatan Pengembalian 13 Pelanggaran Peraturan Daerah Lain – lain Pendapatan Asli 0,00 35.093.283,00 134,43% 0,00% 460.491.985.591,00 14 Daerah yangBLUD Sah lainnya 10 Pendapatan 342.557.572.670,00 Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang Pendapatan Dana Kapitasi 66.232.049.944,00 65.689.293.650,00 99,18% Jaminan Kesehatan Nasional 11 e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Target penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun Tingkat Pertama (FKTP) 2021 ditetapkan sampai dengan Desember Pendapatan Denda atassebesar Rp. 2.477.772.783.083,00 7.211.003.099,00 9.067.703.280,00 125,75% 13 2021 mencapai 2.496.928.131.185,00 (100,77%) rincian penerimaan Pelanggaran PeraturanRp. Daerah Lain – lain Pendapatan Asli 0,00 35.093.283,00 0,00% dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut: 14 Daerah yang Sah lainnya Sumber: BPKAD Karawang a.Kabupaten Dana Perimbangan
99,13
80,97
ANGGARAN TAHUN 2021
URAIAN
98,33
13.724.400.000,00
529.241.863.900,00
NO
83,92
16.949.571.000,00
ANGGARAN
Lain-lain PAD yang sah Tahun 2021
95,14
955.635.357.732,00
2021
sebesar
Rp.
Tabel 4.8 Rencana dan Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kab. Karawang Tahun Anggaran 2021
86,01
1.009.570.146.684,00
529.959.783.900,00
SURPLUS / (DEFISIT)
98,68
0,00 270.017.718.000,00
1.977.030.700,00
BELANJA TRANSFER
REKENING
3.029.850.463.855,00
127,99
599.636.734.920,00
BELANJA TIDAK TERDUGA
5.3.1
3.070.278.889.126,00
561.011.587.632,00
192.197.614.238,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
120,50
438.301.921.843,00
141.654.853.326,40
BELANJA MODAL
5.2.4
69.152.425.074,00
1.616.220.463.267,60
Belanja Bantuan Sosial
5.2.2
57.387.862.360,00
%
tahun
dianggarkan dengan rincian sebagai berikut :
KARAWANG BEKASI
A. Realisasi Penerimaan menurut Jenis Penerimaan
anggaran
atau mencapai (99,89 %) dari jumlah yang
630.978.077.622,00
5. Realisasi Penerimaan menurut Jenis Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran menurut Jenis pengeluaran dan Realisasi Pembiayaan menurut jenis pembiayaan
Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari (a) pendapatan daerah, (b) belanja daerah, dan (c) pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
pada
631.696.360.681,00 sampai dengan Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.
ANGGARAN TAHUN 2021
REALISASI TAHUN 2021 (Unaudited)
101.736.576.781,00
101.736.213.722,00
Belanja Bantuan 529.959.783.900,00 529.241.863.900,00 Keuangan Sumber: BPKAD Kabupaten Karawang (data per tanggal 04 Maret 2022)
% 100,00% 99,86%
C. Realisasi Penerimaan menurut Jenis Pembiayaan Untuk penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 345.572.263.559,62 direncanakan berasal dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Anggaran sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp. 345.572.263.559,62 atau mencapai (100%). Pengeluaran pembiayaan pada anggaran tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Sampai dengan akhir bulan Desember 2021 pengeluaran pembiayaan daerah direalisasikan sebesar Rp. 0,00 atau sebesar (0,00%).
6. Inovasi Daerah Inovasi Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021, sebagai berikut :
1. Persiapan Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kabupaten Karawang;
2. Desa Tangguh;
3. Kampung Tanggap Pencegahan Covid-19 Desa Kutapohaci; 4. IMAH (Information Management Of Housing) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
Karawang pada Dinas
5. Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP);
6. Sistem Informasi Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit Guru (SIPULPEN PAK Guru);
7. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
8. Pelayanan Akta Kelahiran yang bekerjasama dengan RSUD Kabupaten Karawang;
9. Sistem
Informasi
Pengelolaan
TANGKAR (Tanggap Karawang);
Pengaduan
Masyarakat
Terintegrasi
10. Digital Math 1, Aplikasi Animasi Pembelajaran Operasi Hitung Pecahan Berbasis Slideshow;
11. SIB Online;
12. PNS Berprestasi;
13. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum KORPRI; 14. Usul Kenaikan Pangkat (UKP);
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Online; 16. e-signature (Tandatangan Elektronik);
17. e-PKASN ( E- Learning Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara );
18. SIMPEL (Sistem Informasi Monitoring dan Pelaporan) Pembangunan Daerah;
19. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Google Earth Untuk Meningkatkan Efektivitas Pemberian Informasi Kesesuaian Ruang di Kabupaten Karawang;
20. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK GARAM RAKYAT DENGAN METODE SINGAPERBANGSA (SISTEM
PENGUAPAN AIR DAN PENAMBAHAN KAPUR SERTA PENGEMBANGAN GARAM FORTIFIKASI DAN SPA);
21. Musyawarah Rencana Pembanguanan Daerah, Perempuan, Anak dan Disbilitas;
22. PARE ANYAR (Performance Agreement Report by Electronic);
23. Kerjasama Kepala dinas dukcatpil
Karawang dengan Direktur
Swasta dalam optimalisasi pelayanan adminduk;
10 RS
24. Pengantaran Dokumen Kependudukan oleh PT Pos dalam meningkatkan Pelayanan Administasi Kependudukan;
25. e-Dukcatpil (DISDUKCAPIL KARAWANG GO DIGITAL).
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada website www.karawangkab.go.id. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran dan tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat melalui Pemerintah Kabupaten Karawang, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 Telp. (0267) 429800, 429801, 429802, 429803, Fax (0267) 411923 Karawang,
Maret 2022
BUPATI KARAWANG
dr. CELLICA NURRACHADIANA
METRO BEKASI KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP
SENIN, 25 APRIL 2022
KEBANGGAAN MASYARAKAT KOTA BEKASI
6
HARGA Rp4.000
76.971 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek H-9 Jelang Libur Lebaran
ISTIMEWA
ARUS MUDIK : PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat puluhan ribu kendaraan meninggalkan Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi (Jabotabek) dari Tol Jakarta-Cikampek (Japek), pada H-10 hingga H-9 Lebaran 2022.
KOTA BEKASI - Sebanyak 76.971 kendaraan meninggalkan Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi (Jabotabek) dari Tol Jakarta-Cikampek (Japek), pada H-10 hingga H-9 Lebaran 2022 atau Jumat-Sabtu (22-23/4/2022). Hal tersebut tercatat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. “Jumlah 76.910 kendaraan meningkat dari lalu lintas di hari normal. Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan
Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 76.971 kendaraan, meningkat sebesar 0,2 persen dari lalin normal,” ujar Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru melalui keterangan tertulisnya, Minggu (24/4/2022). Dwimawan mengatakan, lalu lintas yamg meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, berjumlah 69.019 kendaraan, turun sebesar 13,0 persen dari lalin normal.
Sehingga total lalu lintas yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 145.990 kendaraan, turun sebesar 6,5 persen dari lalin normal. Secara keseluruhan, Jasa Marga mencatat sebanyak 312.755 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-10 sampai H-9. Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/ Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Ci-
kampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Trans Jawa dan Bandung). Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini turun 7,8 persen jika dibandingkan lalin normal periode November 2021 dengan total 339.205 kendaraan. Rinciannya, sebanyak 145.990 kendaraan atau 46,7 persen menuju arah Timur Trans Jawa dan Bandung, 96.527 kendaraan 30,9 persen menuju menuju arah Barat atau Merak, dan 70.238 kendaraan 22,5 persen menuju arah Selatan atau Puncak. (bbs/rie)
SOROT Disnaker Buka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya KOTA BEKASI - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi telah telah membentuk posko Tunjangan Hari Raya (THR). Posko siap menindaklanjuti aduan para pekerja di Kota Bekasi. Pokso disiapkan di Kantor Disnaker Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani No.13 Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Posko THR akan dibuka mulai hari Senin tanggal 25 April 2022 nanti. “Posko THR sudah ada dibuka mulai tanggal 25 April sampai dengan tanggal 4 Mei nanti,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Bekasi, Ika Indah Yarti kepada wartawan, Sabtu (23/4/2022). Menurut Ika, pihaknya juga telah memasang spanduk dan menyebar surat kepada perusahaan yang ada di lingkungan Kota Bekasi. Untuk segera memproses THR pegawainya sesuai dengan aturan yang telah di atur pemerintah. “Kita sudah pasang spanduk dan sebar surat ke perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Bekasi. Serta memproses THR pegawainya sesuai dengan aturan yang telah di atur pemerintah,” jelasnya. Selain itu Ika juga memastikan, laporan yang masuk ke Posko THR nantinya akan langsung masuk ke Pemprov Jawa Barat guna di lakukan pengawasan. Jika ada hal lain akan kita tindak tegas dengan dinas pengawas tenaga kerja. “ Posko p elayanan p engaduan THR nanti linknya langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengawasan dalam hal ini. Jika ada hal lain akan kita tindak tegas dengan dinas pengawas tenaga kerja,” ungkapnya. Ika mengatakan, s e cara umum biasanya perusahaan membayar THR kepada pegawai H-7 sebelum lebaran. Maka apabila ada perusahaan tidak memberikan THR dapat melaporkan ke posko. “Kita akan buka mulai tanggal 25 April dan itu kurang lebih sudah H-7, jadi jika ada pegawai yang belum memerima THR dari Perusahaanya dapat melaporkan ke posko kami,” tutupnya. (bbs/rie)
ISTIMEWA
PELAKU DIAMANKAN : Sebanyak 60 remaja diamankan Polres Metro Bekasi Kota di wilayah Bekasi Kota ketika hendak melakukan sahur on the road.
Puluhan Remaja Diamankan Saat SOTR KOTA BEKASI - Melakukan Sahur On The Road (SOTR), Polres Metro Bekasi Kota mengamankan puluhan remaja di wilayah Kota Bekasi, Sabtu (23/4/2022). Hal tersebut diungkapkan, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hengki. “ Kami me ngamankan remaja tersebut pada pagi tadi saat sedang melintas dari arah Jakarta. Ini kita amankan tadi pagi sekitar jam 03.00 WIB, karena mereka arakarakan dari arah Jakarta yang
sangat menggangu ketertiban lalu lintas,” ujar Hengki Hengki mengatakan, selain menganggu ketertiban, para remaja diamankan guna mengantisipasi terjadinya tawuran ataupun kejahatan lainya dikarenakan saat ini tindak kejahatan biasanya dikemas dengan istilah SOTR. “Mereka mengemas ini seolah-olah melakukan Sahur on the Road, tapi kenyataannya mereka tidak sama sekali melakukan Sahur on the road, tapi melanggar ket-
ertiban lalu lintas,” jelasnya. Menurut Hengki, total remaja yang diamankan pagi hari tadi sebanyak 60 orang, di antaranya terdapat 5 orang wanita yang juga ikut dalam arak arakan tersebut. “Ada 60 orang terdiri dari 5 orang Wanita, kita juga mengamankan 51 kendaraan roda dua yang digunakan mereka untuk arak-arakan,” ungkapnya. Saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, tidak ditemukan adanya
senjata tajam yang dibawa oleh remaja itu namun secara hukum mereka telah melanggar lalu lintas. “Tidak ada senjata tajam, namun mereka banyak Melanggar lalu lintas seperti membuat kemacetan, tidak menggunakan helm, serta berboncengan 3 dalam 1 motor,” tuturnya. Selain itu Hengki juga menjelaskan bahwa dari puluhan remaja yang di tangkap sebagian besar dari daerah Jakarta dan Depok, mereka
menuju bekasi dengan cara arak-arakan sepeda motor. “Nanti akan Kita panggil orang tuanya agar bisa lebih mengawasi anak-anaknya, karena kegiatan yang dilakukan mereka malam tadi kebanyakan sisi negatifnya,” tambahnya. Ia juga memastikan, para remaja yang terbukti melanggar lalu lintas dalam arak-arakan malam tadi akan ditindak secara tegas mendapat penilangan sesuai pelanggarannya. (bbs/rie)
THR ASN Kota Bekasi Sudah Cair
ISTIMEWA
PENGADUAN : Pokso disiapkan di Kantor Disnaker Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani No.13 Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Posko THR akan dibuka mulai hari Senin tanggal 25 April 2022 nanti.
KOTA BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengatakan tunjangan hari raya (THR) bagi para aparatur sipil negara (ASN) saat ini sudah bisa dicairkan. Hal tersebut telah mendapatkan regulasi lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal pencairan THR. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Nadih Arifin mengatakan, bahwa THR bagi para ASN sudah bisa dicairkan. Setelah pihaknya sudah mendapatkan regulasi lanjutan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal pencairan THR. “Sudah cair, bisa diambil
pegawai,” kata Kepala BPKAD Kota Bekasi, Nadih Arifin kepada wartawan, Minggu (24/4/2022). Lanjut Nadih, awalnya pencairan THR sempat mengalami kendala karena butuh adanya peraturan Wali Kota (Perwal). “Waktu kita mengusulkan draft untuk proses pencarian THR, Kemendagri keluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nya,” jelasnya. Menurut Nadih, saat ini, THR PNS sudah bisa diproses dan tinggal menunggu waktu pencarian dari pemerintah pusat. “Iya sudah bisa dicairkan, sekarang tinggal berproses, semoga pada saatnya sudah bisa selesai semuanya. Kemung-
ISTIMEWA
kinan besok cair,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto menambahkan, untuk pencairan THR ini bakal diterima ribuan pegawai lingkungan Pemkot
Bekasi. “Iya semua pegawai dipastikan mendapatkan THR ini,” ungkapnya. Hingga akhir Maret 2022 ini, jumlah ASN di Pemkot Bekasi secara keseluruhan berjumlah 10.301 orang. Pemkot Bekasi sudah
mengusulkan pada Idul Fitri 2022 ini mereka akan mendapatkan THR mulai Senin 25 April 2022 ini. Sebagai informasi, Pemerintah akan mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara (PNS) dan pensiunan H-10 sebelum Idulfitri 2022, atau mulai 22 April 2022. Jumlahnya dipastikan akan lebih besar dari tahun lalu. Dengan secara total, pemerintah menyiapkan anggaran THR PNS mencapai Rp34,3 triliun. Terdiri dari anggaran untuk THR PNS pusat sebesar Rp10,3 triliun, THR PNS daerah Rp15 triliun, dan THR pensiunan Rp9 triliun. (bbs/rie)
Kurma, Buah Manis Khas Bulan Ramadan BULAN Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Hal ini karena pada bulan ini seluruh umat muslim akan menjalani ibadah puasa, dari sebelum terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bulan Ramadan juga tidak lepas dari makanan-makanan khas yang menggoda, mulai dari kolak pisang yang legit, es buah yang segar, sampai gorengan yang renyah. Namun, bulan Ramadan tidak akan lepas dari buah manis yang dianjurkan untuk dikonsumsi saat berbuka, yaitu kurma. Kurma (Pho enix dac-
tylifera) merupakan salah satu jenis tumbuhan palem yang memiliki buah manis. Kurma biasanya tumbuh di daerah Timur tengah. Umumnya, buah kurma dikonsumsi setelah matang dan dikeringkan. Karena, buah kurma muda memiliki rasa yang sepat dan buah yang keras dan bergetah sedangkan buah kurma yang sudah matang memiliki tekstur lembut akibat perubahan pati menjadi glukosa dan fruktosa serta rasanya yang manis. Lantas, mengapa kurma menjadi kudapan yang
disunahkan dikonsumsi saat berbuka? Ternyata, kurma memiliki nutrisi padat yang dapat menggantikan energi yang hilang saat berpuasa. Dalam keadaan normal, cadangan energi utama, yaitu glukosa akan disimpan di hati dan otot dalam bentuk glikogen dengan bantuan hormon insulin. Hormon insulin inilah yang menjaga kadar gula darah tubuh terjaga. Namun, pada saat berpuasa tubuh manusia tidak akan menerima asupan nutrisi selama 12-14 jam sehingga simpanan dalam bentuk glikogen di otot dan
hati akan diubah menjadi glukosa sebagai energi. Semakin lama cadangan glukosa di dalam tubuh akan habis dan selanjutnya sumber energi yang digunakan berasal dari cadangan lemak di dalam tubuh. Hal tersebutlah yang membuat tubuh akan terasa lemas saat berpuasa. Ku r m a m e n g a n d u n g karbohidrat tinggi dan tinggi gula sederhana, yaitu sebanyak 70%. Dengan mengonsumsi kurma saat perut kosong, gulagula sederhana seperti glukosa dan fruktosa akan langsung diserap oleh
organ pencernaan dan ditransfer ke seluruh tubuh untuk meningkatkan aktivitas usus setelah 20-30 menit. Selain itu, kurma mengandung vitamin-vitamin yang dapat meningkatkan pH pada lambung seperti vitamin A sebanyak 50 IU, thiamin sebanyak 0,09 mg, riboflavin sebanyak 0,1 mg, dan niasin sebanyak 2,2 mg di setiap 100 gram kurma kering. Teksturnya yang lembut dan kaya akan serat membuat kur ma juga aman dikonsumsi oleh orang yang memiliki lambung sensitif dan
pencernaan sensitif. Kurma merupakan buah yang penuh nutrisi dan manfaatnya. Namun, konsumsinya juga perlu diatur. Terlalu banyak mengonsumsi buah kurma
dapat melambatkan metabolisme dan meningkatkan glukosa darah terlalu tinggi. Oleh karena itu, konsumsilah buah kurma secukupnya yaitu 3-5 butir sekali makan.
PROFIL PENULIS Nama: Nailah Nur Amalina NPM: 240210200060 Prodi: Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran
PENDIDIKAN & OLAHRAGA
SENIN, 25 APRIL 2022
KARAWANG BEKASI
7
Mahasiswa Ilmu Komunikasi-Racana Gelar Bakti Sosial KARAWANG - Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsika berkolaborasi dengan UKM Racana Pramuka Unsika menggelar Giat Bakti Racana Unsika (Gibran) di Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Al Fatimah,
Karawang, (23-24/4). Ketua Pelaksana Gibran, Intan Nur Octaviani mengatakan, agenda Gibran sudah menjadi agenda tahunan bagi Racana Unsika. Agenda Gibran ini sebagai wujud meningkatkan rasa kemanusiaan sesuai
dengan dasa darma, dan juga dalam mencari keberkahan di bulan suci Ramadan. “Adapun rangkaian kegiatan, meliputi santunan yatim, piatu, dan duafa, lomba tanya jawab pengetahuan umum tingkat sekolah dasar dan
sekolah menengah pertama, buka puasa bersama, salat tarawih berjemaah, kajian Ramadan, sahur bersama, dan ditutup dengan salat subuh berjemaah,” ujar Intan. Bakti sosial, jelas Intan, bertujuan untuk mera-
patkan kekerabatan dan mewujudkan rasa cinta kasih, saling menolong, serta saling peduli kepada masyarakat, sebagaimana yang terkandung dalam dasa darma poin kedua yaitu cinta alam dan kasih
sayang sesama manusia. Perwakilan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsika, Ni Luh Putu Kintania Marsha Diva mengatakan, pihaknya melakukan kolaborasi dengan Racana Unsika dikarenakan memiliki tujuan
21
21
21
yang sama, yakni mewujudkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Ia pun berharap, di bulan Ramadan banyak kalangan masyarakat yang selalu melaksanakan kegiatan positif. (cr1/ayi)
KARAWANG BEKASI EKSPRES GROUP
METRO PURWAKARTA 8 SEMANGAT BARU PURWAKARTA
SENIN, 25 APRIL 2022
Ambu Anne Ingatkan Pemudik Patuhi Prokes
SOROT
ISTIMEWA
PEMERIKSAAN : Satreskoba dan Satuan Samapta Polres Purwakarta itu di gelar di Terminal Ciganea, Kecamatan Jatilihur, Kabupaten Purwakarta dan di Pool DAMRI yang ada di Jalan Veteran, Purwakarta, pada Sabtu (23/4/2022).
Puluhan Sopir Bus Dites Urine PURWAKARTA - Dalam mengantisipasi adanya pengemudi mengonsumsi narkoba yang dapat membahayakan penumpang, Polres Purwakarta lakukan tes urine massal bagi seluruh sopir angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di wilayah Kabupaten Purwakarta. Tes urine yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) dan Satuan Samapta Polres Purwakarta itu di gelar di Terminal Ciganea, Kecamatan Jatilihur, Kabupaten Purwakarta dan di Pool DAMRI yang ada di Jalan Veteran, Purwakarta, pada Sabtu, 23 April 2022. Kapolres Purwakarta, AKBP Suhardi Hery Haryanto melalui Kasat Samapta, AKP Asep Kusmana mengatakan, tes urine dan pemeriksaan kesehatan terhadap sopir bus ini merupakan salah satu pelayanan Polres Purwakarta bagi masyarakat yang akan mudik merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. “Tes urine sopir bus ini untuk memastikan tidak terindikasi mengonsumsi narkoba maupun obat terlarang lainnya yang dapat membahayakan perjalanan dan menyebabkan terjadinya kecelakaan,” kata Asep. Tujuannya, kata dia, memberikan rasa aman dan nyaman kepada para penumpang dan memastikan mudik lebaran tahun ini lancar serta Zero Accident. “Tes urine ini sendiri akan terus dilaksanakan oleh petigas di setiap terminal. Hal ini guna memberikan keselamatan bagi penumpang di musim mudik Lebaran mendatang,” ucap Asep. Ditempat yang sama, Kasat Res Narkoba Polres Purwakarta, AKP Budi Suheri menambahkan, tes urine ini juga untuk mengantisipasi penggunaaan obat terlarang atau doping di kalangan para sopir dan angkutan umum yang lain. “Kegiatan seperti ini merupakan agenda rutin, dengan tujuan untuk menekan angka pengguna obat-obatan terlarang serta meminimalisir kasus kejadian laka lantas antar para pengguna jalan,” ujar Budi. (san/rie)
PURWAKARTA - Polres Purwakarta menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2022 dalam rangka kesiapan pengamanan menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, di Lapangan Patria Tama, Mapolres Purwakarta. Apel yang dipimpin langsung oleh Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan didampingi Kapolres Purwakarta, AKBP Suhardi Hery Haryanto serta Dandim 0619/Purwakarta, Letkol Arm Krisrantau Hermawan. Dalam kesempatan ini, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika membacakan sambutan Kapolri, Jendral Pol Listiyo Sigit Prabowo. Wanita yang akrab disapa Ambu Anne itu mengatakan seluruh personil keamanan yang disiapkan diharapkan bisa memberikan rasa aman masyarakat selama menjelang Hari Raya Idul Fitri dan setelahnya. “Untuk menjamin masyarakat akan dan sehat saat melaksanakan hari lebaran. Kemudian memberikan rasa aman dalam kekhusyukan dalam beribadah,” ucap Ambu Anne, usai memimpin apel gelar pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2022. Ia menyebut, perayaan Hari Raya Idulfitri, sudah menjadi bagian dari tradisi
masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah, berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga serta sahabat. “Tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk dapat merayakannya dengan berkumpul bersama keluarga. Kegiatan mudik tidak dilarang dan tidak dilakukan penyekatan di jalurjalur lintasan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik,” jelas Ambu Anne. Berbeda dengan tahun lalu, lanjut dia, saat ini pemer intah pusat s oal adanya libur bersama saat hari lebaran. Untuk itu, personil keamanan juga disiagakan untuk menjaga dan berpatroli. Meski begitu, kata Ambu Anne, tugas untuk mengurai kepadatan dan mentaati protokol kesehatan tetap di tegakkan dimana pun berada. “Pandemi Covid-19 belum usai jadi tetap waspada dan siap siaga mengingatkan masyarakat untuk tetap prokes,” ungkap Ambu Anne. Ditempat yang sama, Kapolres Purwakarta, AKBP Suhardi Her y Har yanto mengatakan, Operasi Ketupat Lodaya 2022 ini untuk memastikan rasa aman dan ketertiban menjelang hari besar dan mengamankan
Istimewa
KESIAPAN PENGAMANAN : Apel yang dipimpin langsung oleh Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan didampingi Kapolres Purwakarta, AKBP Suhardi Hery Haryanto serta Dandim 0619/Purwakarta, Letkol Arm Krisrantau Hermawan.
arus mudik 2022. “Semua di siap siagakan sejak dini. Mengurai kepadatan pemudik baik di jalur tol maupun jalur arteri. Untuk pengamanan ada 42 titik posko yang didirikan, di mana termasuk pos Utama, Pos terpadu, pos keamanan (pospam), pos pelayanan (posyan), Pos Pengaturan (Posgatur) dan pos wisata,” tutur Hery sapaan akrab Kapolres Purwakarta itu Ia m e n y e b u t , 4 2 p o s
tersebut berada di seluruh wilayah hukum Polres Purwakarta, baik itu Polsekpolsek maupun Rest Area di Jalan Tol. “Insyaallah di Kabupaten Purwakarta kita ada 42 Pos untuk melaksanakan operasi Ketupat Lodaya, yang dilakukan gabungan dari Polres Purwakarta, TNI, Pemkab Purwakarta, dan seluruh unsur lainnya,” jelasnya. Pos tersebut, Kata Kapol-
res, digunakan petugas untuk mengatur lalu lintas selama masa mudik Lebaran 2022, dan diharapkan semua berjalan dengan lancar. “Tentunya ini ada upaya upaya yang dilakukan tentu melihat potensi potensi kerawanan, potensi potensi keamanan. Keamanan misalnya termasuk kelancaran lalu lintas juga keamanan kemanan kejahatan konvensional itu sudah diantisipasi,” tutur Hery. (san/rie)
A D I K A R YA
Gina Swara Dorong Pemda Gelar Operasi Pasar Murah Harga Sembako Naik Jelang Hari Raya Lebaran KARAWANG - Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 hijriyah, harga sejumlah komoditi sembako di pasar tradisional Karawang terpantau mengalami kenaikan. Mahalnya harga sembako jelang hari raya disorot oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Gina Fadlia Swara. Gina mengatakan, pemerintah seharusnya mampu mengendalikan harga sembako di pasar jelang hari raya. Pasalnya, kenaikan harga jelang lebaran sudah sering terjadi setiap tahun. Seharusnya, Pemda Karawang mampu menyiapkan
strategi agar kenaikan harga ini tidak terus terjadi setiap tahun. “Banyak keluhan masyarakat yang muncul akibat mahalnya harga sembako di pasar saat ini. Pemerintah tidak boleh diam saja, harus segera di cari solusinya,” ujar Gina Swara, Sabtu (13/4/2022). Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, harga komoditi yang mahal membuat daya beli masyarakat menurun. Apa lagi bagi golongan
masyarakat menengah ke bawah, sudah dipastikan kenaikan harga ini memberatkan bagi mereka. Gina menyarankan, Pemda Kara wang seharusnya mulai gencar menggelar operasi pasar murah. Selain itu, bantuan sosial dari berbagai penjuru harus secepat mungkin diserap masyarakat sebelum lebaran. “Saya mendorong Pemda Kara wang untuk memperbanyak operasi pasar murah. Tidak cuma di wilayah perkotaan, tapi juga di wilayah pedesaan,” ujar Gina. “Saat ini kan banyak bantuan sosial
yang turun, operasi pasar murah ini pasti sangat diharapkan bagi warga pedesaan, khususnya di desa miskin ekstrem,” imbuhnya. Gina berharap, Pemda Karawang mampu bergerak cepat dalam menstabilkan harga sembako di pasar jelang lebaran. Karena kebutuhan masyarakat jelang hari raya cukup tinggi. “Kalau pemerintah menggelar pasar murah itu bisa meringankan beban masyarakat ditengah mahalnya harga-harga sembako,” pungkasnya. (wyd/adv)
ISTIMEWA
SEMBAKO : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Gina Fadlia Swara minta pemerintah daerah perbanyak operasi pasar murah jelang lebaran.
ISTIMEWA
ISTIMEWA
ISTIMEWA