Karawang Bekasi Ekspres, 18 September 2019

Bintang Baru Warga Karawang Bekasi Purwakarta & Subang RABU, 18 SEPTEMBER 2019

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekapres

PARPOL...

Pipik Tegaskan tak Nyalbup K A R AWA N G Ketua DPC PDIP K a r aw a n g , Ta u fik “Pipik” Ismail menyatakan tidak berniat dan tidak tertarik untuk mencalonkan dir i sebagai bupati atau wakil bupati di Pilkada Karawang 2020 mendatang.

“Kalau saya secara pribadi memang tidak mengambil formulir, saya tidak kepikiran untuk ke arah sana. Saya jujur saja, banyak tokoh yang datang ke saya, tapi saya bilang jangan menguhungi ke saya, datang saja langsung ke DPC. Karena kita sudah membuka yang namanya penjaringan itu secara umum,” ungkapnya kepada KBE, Selasa (17/9/2019).

Dikatakannya, pendaftaran penjaringan terbuka PDIP disebarkan ke seluruh Kabupaten Karawang, artinya tidak ada nanti yang namanya mendapat rekom dari DPP harus Ketua DPC. “Semua pendaftar penjaringan calon di PDIP nanti tentu akan melalui proses survei popularitas dan elektabilitas. Artinya, DPP PDIP tidak mungkin akan memberikan rekomendasinya kepada Ketua DPC PDIP Karawang. Karena rekomendasi yang akan dikeluarkan DPP berdasarkan hasil survei yang nanti akan dilakukan,” ucapnya.

Lanjutnya, siapa saja nanti yang hasil surveinya paling bagus, itulah nanti yang akan dipertandingkan. Dirinya juga menekankan kepada DPP, Ke Hal...7

KOALISI - Pertemuan Haji Jenal dengan para pimpinan parpol Poros Koalisi Fraksi Pangkal Perjuangan.

Koalisi Tinggalkan NasDem Diacuhkan Pangkal Perjuangan, Terkunci Cellica?

KARAWANG- Poros koalisi dari fraksi gabungan -Fraksi Pangkal Perjuangan DPRD

Karawang- makin intensif menjalin komunikasi politik dengan sejumlah bakal calon bupati (Bacalbup) seperti Haji Jenal Arifin, dan juga salah satu calon incumbent, Ahmad “Jimmy’ Zamakhsyari.

Namun, dari lima partai yang masuk ke Fraksi Pang-

kal Perjuangan, Partai NasDem disebut-sebut memilih

jalan berlaianan dengan empat partai lainnya: Hanura, PAN, PPP,PBB-- didu-

ga lantaran sudah melakoni deal politik dengan petahana, Cellica Nurrachadiana.

Hal ini dipertegas saat sejumlah momentum pertemuan gerbong koalisi Fraksi Gabungan Pangkal Perjuangan dengan bacalbup, tak pernah kelihatan ada perwakilan dari Partai

NasDem. Termasuk saat beberapaki momentum bertemu dengan Haji Jenal, baik di Resinda maupun di Grand Citra beberapa hari lalu. KBE sempat menanyakan kepada Jenal soal tak adanya perwakilan NasDem bertemu dengan dia, Jenal Ke Hal...7

Bejat, di Telukjambe Ayah Kandung Hamili Anaknya KARAWANG- Seorang bapak kandung tega mencabuli anaknya sendiri hingga hamil 5 bulan. Bahkan pelaku menjual korban kepada lelaki hidung belang sebanyak 3 kali.

Kasus kejahatan seksual ini terjadi di wilayah hukum Polsek Telukjambe Barat Karawang.

Te r u n g k a p, s a a t I b u kandung korban , SW, melapor tindakan bejat pelaku sesuai LP/B1561/IX/2019/Jabar/Res Krw. Kapolres Karawang, AKBP Nuredy Ir wansyah Putera mengatakan, ibu kandung korban merasa curiga terhadap perilaku anaknya, DA

(17) yang mulai mengalami perubahan fisik dan psikologis. Saat ditanya, ternyata anaknya menceritakan hal sangat mengejutkan.

“Singkatnya, kehamilan korban terjadi akibat disetubuhi Ayah kandungnya sendiri, berinisial DS (47),” kata Nuredy kepada wartawan, kemarin.

Menurut Nuredy, pelaku melakukan tindakan bejat itu tidak hanya sekali. Hasil penyidikan, tersangka DS sudah melakukan perbuatan tidak manusiawi itu sejak tahun 2018.

“Setiap minggu, sepanjang tahun 2018 hingga tertangkap, sering menyetubuhi korban anak

kandungnya sendiri, di pos Kosong, Teukjambe Barat,” jelas Nuredy.

Nuredy pun merasa miris, selain disetubuhi berkali-kali hingga hamil 5 bulan, pelaku pun pernah menjual darah dagingnya sendiri itu kepada lelaki hidung belang.

“Pelaku pernah 3(tiga) Ke Hal...7

n Soal Pencemaran Sungai Cilamaya

Gina Swara: Tutup Pabriknya!

KARAWANG- Kasus Pencemaran Sungai Cilamaya, yang terjadi sejak puluhan tahun lalu, sudah menjadi konsumsi pejabat Gedung Sate.

Termasuk, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asli Cilamaya, Gina Fadlia Swara.

Politisi Partai Gerindra itu akhirnya angkat suara. Menyikapi ramainya pemberitaan terkait Sungai Limbah Cilamaya yang melintasi kampung halamannya.

“Saya sudah berjuang sejak dulu. Jauh sebelum kelompok masyarakat ini bergerak seperti sekarang,” ungkap Gina, kepada KBE, kemarin,

(17/9).

Sejak periode pertamanya di DPRD Jabar, kata Gina, ia sudah melakukan komunikasi kepada seluruh pihak atau pemegang kebijakan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk turun ke lokasi pencemaran. Atau paling tidak, menginstruksikan secara khusus pejabat di daerah. Untuk menyelesaikan kasus pencemaran sungai tersebut.

“Saya tidak diam saja. Selama ini saya bergerak sendiri.

Bahkan, tahun ini sudah 2 kali saya cek kondisi sungai secara langsung, tanpa ek-

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

GINA FADLIA SWARA

spose media,” ujar anggota dewan yang kini digadang-

gadang sebagai bakal calaon Bupati Karawang ini.

Gina juga mengatakan, tidak mudah mengurus pencemaran Sungai Cilamaya. Karena, merupakan masalah lintas sektoral.

“Selama ini saya bergerak bukan tanpa hasil. Karena, masalah ini memang sulit ditangani jika bergerak sendiri,” katanya.

“Saat ini, kelompok masyarakat, anggota dewan, bahkan pemerintah daerah sudah bersatu dan bersinergi.

Saya akan sinkronkan dengan Gubernur Jawa Barat, muKe Hal...7

Ketika Para Kepala Desa Menolak Beras BPNT dari Bulog

Dinilai Minim Sosialisasi dan Rawan Konflik Sistem penyaluran beras bersubsidi direncanakan mau diubah. Tapi Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang menolak wacana peralihan retribusi beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari suplier ke PT Bulog (Persero) itu.

WAHYUDI, KARAWANG

PENOLAKAN tersebut, menyusul, belum adanya sosialisasi dari PT Bulog dan Dinas Sosial (Dinsos) Karawang, kepada jajaran Apdesi Karawang.

Ketua Apdesi Karawang melalui juru bicaranya, Udin Abdulgani mengatakan, sebelum adanya sosialisasi dari Bulog dan Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

Dinsos. Apdesi Karawang dengan tegas menolak kebijakan sepihak itu.

Berkaca ke belakang, kata Udin, ketika peralihan dari Beras Sejahtera (Rastra) ke BPNT. Sempat di warnai gejolak pro dan kontra di tengah masyarakat. Akibatnya, Kepala Desa menKe Hal...7

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

TOLAK BULOG: Para Pengurus APDESI Karawang. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

OPINI

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

2

Perusahaan Didenda, Direkturnya Dipenjara Oleh RASIO RIDHO SANI* PENINDAKAN secara tegas terhadap pelakupelaku kejahatan lingkungan terus dilakukan.

Sejak Juli hingga Agustus, KLHK telah memantau dan mengawasi beberapa lokasi. Khususnya di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Pemerintah sangat tegas dalam menegakkan hukum kepada mereka yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Saat ini pemerintah menggunakan

semua instrumen hukum yang ada. Kami juga membutuhkan komitmen bupati dan wali kota untuk segera menerapkan sanksi administratif dan pencabutan izin usaha.

Upaya kedua yang kami lakukan ialah mengajukan gugatan perdata. Sudah kami lakukan tahun ini.

Upaya hukum lainnya a d a l a h p id a na d enga n pasal berlapis. Dengan begitu, yang terbukti akan dikenai hukuman penjara, denda, dan perampasan keuntungan.

Kami bekerja multidoor

be rsama- sama de ng an kepolisian agar tidak hanya disidik soal lingkungan hidup, tapi juga UndangUndang Kehutanan dan Perkebunan. Hasilnya sudah bisa dilihat. Ada empat perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Satu perusahaan mendapatkan modal dari Singapura dan tiga lainnya dari Malaysia.

Perusahaan tersebut merupakan bagian dari 42 lokasi milik korporasi dan satu punya perorangan yang disegel. Dua lokasi ada di Provinsi Jambi, lima lokasi

yang disegel ada di Provinsi Riau, sisanya di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Paling besar jumlahnya ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi itu disegel lantaran terbukti terjadi pembakaran.

Dalam penegakan hukum pidana itu, ada sanksi perseorangan dan sanksi korporasi. Bisa juga duaduanya. Bahkan, ada pejabat setingkat direktur yang dipidana. Contohnya PT Surya Panen Subur.

Selain harus bayar denda Rp 490 miliar, direkturnya juga dipenjara.

Penyegelan juga dijalankan. Tiga direktur KLHK sedang bekerja di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Kami tidak pernah libur dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan ini. Sebab, pelaku juga tidak pernah libur. Kami ingin ada perubahan perilaku dari masyarakat dan korporasi.

Sebab, kebakaran hutan dan lahan ini tidak akan berhenti tanpa ada kesadaran agar tak lagi membuka lahan dengan cara membakar. *) Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK

Bumbu Cinta Asam Jawa (2/BERSAMBUNG) Cerpen oleh: Hary B. Kori’un Kau akhirnya putus asa.

Kau putuskan kembali ke stasiun itu, menunggu kekasihmu yang katamu berbeda Tuhan dengan dirimu itu. Padahal, kau sudah tahu bahwa kekasihmu tak akan pernah kembali lagi. Lalu, seseorang, yang entah siapa, bertanya kepadamu. ”Jika cinta kalian terpisah karena beda Tuhan, beda iman, mengapa ketika ia disatukan dengan asam

jawa dan dijadikan bumbu masakan bisa menjadi obat mujarab untuk keharmonisan cinta?”

Kau memandang nanar pada wajah itu, yang tak bisa kau bedakan apakah dia perempuan atau lelaki. ”Benarkah?” tanyamu kepadanya seakan tak percaya. Pertanyaan yang sama yang pernah kau tanyakan kepada orang lain, ketika itu. ”Iya. Apakah kau tak baca

berita di koran-koran dan media online atau nonton di televisi? Sejak campuran itu dipakai sebagai bumbu masakan di hampir rumah makan di negara ini, jumlah rumah tangga dan pasangan yang hidup bahagia naik pesat. Tingkat kebahagiaan keluarga naik drastis.

Bumbu campuran cintamu dan asam jawa itu diburu di mana-mana. Diekspor ke hampir semua negara dan memberikan efek yang sama.” ”Apakah ada cinta yang bisa memberi rasa aman dan rasa bahagia?” tanyamu seperti sebuah gumaman. ”Itu seperti yang saya ceritakan tadi. Resep bumbu itu membuat bahagia semua orang yang memakan masakannya. Kau harus bangga.” ”Tapi, kami tak hidup bahagia. Cinta kami merepotkan banyak orang. Membuat sedih keluarga kami, keluarga dia dan keluargaku.” ”Kenapa?” ”Karena mereka tak saling setuju. Karena berbeda iman itu tak bisa menyatukan sebuah cinta. Mereka melaknat kami akan masuk dan menjadi kerak neraka jahanam. Dan mereka menculik kekasihku.”

Lalu, air matamu menetes dan membasahi kedua pipimu. Dan seseorang yang

kau masih ragu apakah dia lelaki atau perempuan itu berusaha menghapusnya dengan sapu tangannya.

Namun, tiba-tiba sapu tangan itu terbang terbawa angin. LALU, kau ceritakan kepada orang itu kisah yang terjadi. Malam itu,

saat hujan badai yang sangat deras, beberapa orang berhasil menculik kekasihmu. Dia dibawa entah ke mana. Pelarian kalian berhasil dilacak oleh sistem satelit yang mengikuti nomor IMEI telepon genggam kekasihmu.

Padahal, dalam beberapa kali penyergapan, kalian berhasil lolos. Mulai ketika masih tinggal di sebuah gubuk tua di pedalaman Rimbo Bujang, di rumah kumuh pinggir rel kereta api di Petamburan, hingga di berbagai tempat

persembunyian lainnya.

Kalian hidup berpindah.

Lalu, kalian tak bisa lari lagi dari kepungan para pemburu itu di rumah bambu dekat ratusan kuburan masal pengikut organisasi terlarang di lereng Gunung Merbabu. (*)

Wawancara Soal RUU KPK Busyro: Bukan Pelemahan, melainkan Pembunuhan RUMAH SAKIT 1.

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

2.

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

3.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

4.

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

5.

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

BANYAK pihak yang sangat menyesalkan pembahasan RUU KPK. Salah satunya adalah mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Berikut obrolan dengan pria yang kini menjabat ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM tersebut saat menghadiri seminar advokasi hukum di gedung PWM Jatim, Sabtu (14/9) lalu.

Bagaimana Anda menyikapi sulitnya situasi KPK saat ini?

Wacana RUU KPK simultan dengan pembentukan pansel (panitia seleksi) calon pimpinan KPK. Amburadulnya sudah kelewat batas. Itu tanggung jawab presiden. Baru kali ini KPK

berada di ujung tanduk.

Dipimpin oleh polisi aktif. Dulu memang ada Pak Bibit (Bibit Samad Rianto).

Namun, posisinya sudah pensiun. Statusnya pun bukan ketua KPK. Mengapa saya bilang pembentukan pansel amburadul? Karena itu hanyalah produk istana.

Usulan koalisi.

Apakah pemerintah melakukan pelemahan terhadap KPK? Lebih dari itu. Bangsa ini terbiasa dengan sesuatu yang samar. Harus dipertegas. Ini bukan lagi pelemaha n . Me la i n ka n su da h mengarah ke pembunuhan.

Presiden seharusnya menolak usulan pasal yang diajukan DPR. Nah, sekarang ada tiga poin yang disetujui.

Jika diteliti lagi, dampaknya sangat fatal. KPK dibunuh secara smooth. Pakai kursi listrik. Lama-lama mati.

Munculnya dewan pengawas, misalnya. Mereka semua itu elite partai politik.

Tidak bisa jauh dari elite bisnis. Rasionalitasnya tidak bisa ditangkap dengan akal sehat. Kesimpulannya apa? Presiden ini tega.

Main-main dengan aturan.

Seakan-akan publik bodoh.

Dia lebih mendengar suara di sekitarnya.

Komentar mengenai terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK? Firli saat mendaftar sebagai pimpinan KPK pasti seizin Kapolri. Dia kan ma-

sih (polisi) aktif. Kapolri juga orang pintar. Profesor.

Mestinya jujur. Ada iktikad baik. Wujudnya bagaimana?

(Kapolri sepatutnya) tanya dong ke KPK. Bagaimana track record-nya. Pasti ada jawaban dia (Firli) pernah diperiksa. Selevel deputi, melanggar kode etik kategori berat. Mengapa diizinkan?

Pimpinan KPK saya rasa sudah lumayan. Mau mengumumkan pelanggaran yang dilakukannya. Walaupun memang terlambat. Itu seharusnya menjadi pertimbangan bagi Kapolri.

Beliau jelas punya otoritas menarik.

Dengan terpilihnya dia (Firli), potensi konflik sekarang lebih gede. Dulu kami pernah mengembalikan brigjen ke Mabes Polri karena bermasalah. Menjadi pembocor. Tinggal nangkap, dia izin atasan. Target akhirnya lolos. Sakit sekali rasanya.

Masih optimistis KPK

bertaring?

Tentu. Di dalam kamus hidup saya tidak ada kata pesimis. Ingat, di KPK sekarang ada sejumlah pegawai yang sudah bertahun-tahun. Mereka sempat beberapa kali menghadapi situasi kritis di tubuh KPK. Jangan disepelekan.

Lihat Febri (Kabiro Humas KPK Febri Diansyah). Pendidikannya di era kami dulu tidak setengah-setengah.

Titip ke Kopassus. Dua bulan di Lembang, Bandung Barat, Jabar. Militan jadinya.

Ada juga pegawai perempuan. Mentalnya sudah seperti laki-laki.

Untuk pemimpin baru, mohon berpikir kembali. Mau meneruskan atau stop. Harus sadar. Beberapa nama yang muncul dalam proses seleksi sebenarnya punya kapasitas, tetapi kandas semua. Misalnya, Laode M. Syarif dan Giri Suprapdiono. Apa alasannya?

Tanya ke pansel. (*)

Hubungi Bagian Iklan JAMIL : 0838 0765 0426 KEHILANGAN S AT U B U A H B P K B M O B I L MERK NISSAN X-TRAIL NO.POL : T 1186 TQ DENGAN NO.KA : MHBF3CF1CEJ000022 NOSIN :QR25005580L WARNA HITAM TAHUN 2014 STNK ATAS NAMA ENTANG FITRIANA DENGAN NOMOR BPKB : M-03363817 HILANG SERTIFIKAT SHM NO 02814/WANASARI LUAS 72 M² A/N NUGROHO HARI WINOTO D/A PERUM CITRA VILLA WANASARI BLK JB 1 NO 9 RT 03/17 WANASARI - CIBITUNG - BEKASI

PEMBERITAHUAN KEPADA BAPAK USMAN BAHRI NO PELANGGAN 10-113-17-11140 DIHARAPKAN KEHADIRANNYA UNTUK PENYELESAIAN MASALAH BPKB DI OTO MULTIARTHA CAB KARAWANG GRAND TARUMA RUKO DHARMAWANGSA 2 BLOK A NO 19 KARAWANG JL TARUMANEGARA ARTERI TOL KARAWANG BARAT TLP 0267-8631060

KEHILANGAN TELAH HILANG BUKU KIR B 9558 RV A/N PT.TIRTA VARIA INTI PRATAMA HUB:085815662288

KEHILANGAN KEHILANGAN SURAT T A N D A N O M O R KENDARAAN BERMOTOR (STNK) DENGAN NOMOR REGISTRASI B 2074 KKL ATAS N A M A Y U L I A N A , A L A M AT J L KEMANDORAN TUGU PEKAYON GG H TABRIH NO.9 RT 003/022, D E S A P E K AY O N J AYA , KECAMATAN BEKASI SELATAN, MOBIL DAIHATSU AYLA, JENIS MOBIL PENUMPANG / MINIBUS.

KEHILANGAN

HILANG BPKB MOBIL PANTHER ROYAL TBR TAHUN 2001. NO POLISI: B 2134 HU. NO RANGKA: MHCTBR54FIK226242 A.N KPP P R ATA M A C I B I T U N G H U B 082167600634 (AGE) HILANG SHM NO 01014 LUAS 3901 M2 A/N SAJA LOKASI JL KARANG SENTOSA RT 01/06 DS KARANG SENTOSA KEC KARANG BAHAGIA KAB BEKASI HILANG BPKB HONDA CITY 2004, B1563FBG NOKA: MRHGD86703P014786 NOSIN L15A21810680,A/N MUGI HARJOKO

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

PENGUMUMAN Telah dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina “Yayasan Karina Angela”, no. 04, tanggal 31 Agustus 2019, dihadapan Dewi Halimy,SH.,M.Kn., Notaris di Karawang, dengan maksud untuk dilakukan pembubaran CV. Telah ditunjuk pengurus yayasan sebagai likuidator pembubaran dan likuidasi telah dilaksanakan sepenuhnya.

Homat kami, Pengurus Yayasan.

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

Semangat Baru Urang Subang

Pemda Subang Roling Mutasi 301 Pejabat Eselon Lemahnya Kinerja Pejabat, diduga Menjadi Faktor Penyebabnya IMBAUAN BUPATI Berdasarkan Surat Edaran bernomor KS.01/380/Kesra per tanggal 27 februari 2019: Mengistruksikan setiap instansi pemerintahan menggelar penggalangan dana “Peduli Thalsemia” menindaklanjuti data yang dirilis Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI/ POPTI) saat ini ada sebanyak 129 penyintas thalasemia yang tersebar di 30 kecamatan se-Subang.

Adapun penyerahan bantuan dana dapat diserahkan ke Bagian Kesra Setda Subang atau via transfer ke rekening a/n Peduli bencana Kab.Subang: 0092084965100.

Demikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bupati Subang Ruhimat

BP2DK Siap Bersinergi Dengan Pemkab Subang SUBANG - Kerjasama atau MoU antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang dengan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) yang dihubungkan oleh LAK Galuh Pakuan terkait Sistem Informasi Desa dan Kawasan serta Desa Digital semakin mendekati kenyataan.

Hal itu terlihat dari komunikasi yang intens antara Direktur BP2DK Irman Meilandi yang sudah duduk satu meja dengan Kadiskominfo Kab Subang Asep Sumarna, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Memet N mewakili Bupati Subang, kemarin,(17/9).

Pada kesempatan tersebut, Irman banyak menjelaskan perihal konsep pemberdayaan Desa Mandalamekar dan kawasan Pancamandala yang menjadi percontohan Desa Digital.

Kerjasama yang terjalin antara kami, Kemenkominfo, BAKTI Kominfo dan Icon+ sudah berjalan bagus. Program itu akan diduplikasi di desa-desa di Subang. Bahkan di tiga desa di Kecamatan Cijambe itu sudah dipasang visat,” kata Irman seraya menyebut tiga desa itu Desa Cirangkong, Bantarsari dan Cikadu.

Kadis PMD Memet N menyambut positif paparan yang disampaikan Direktur BP2DK. Apalagi jika sampai pada pemberdayaan BUMDes. Diharapkan dengan kerjasama yang terbangun dapat mengembangkan usaha BUMDes di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi.

Selain dapat menjangkau daerah terluar dan terjauh di wilayah Kabupaten Subang, dengan hadirnya internet di pelosok desa dapat meningkatkan layanan informasi sekaligus peningkatan ekonomi desa,” ujarnya.

Bupati Subang, H Ruhimat, dalam satu kesempatan mendukung penuh kegiatan Pandu Desa Digital yang digalang oleh LAK Galuh Pakuan dan BP2DK, Kantor Staf Presiden beserta mitra seperti BAKTI Kominfo, Icon plus dan lainnya.

Ini sejalan dengan program Subang Jawara!” kata Bupati.(fer)

SUBANG - Ratusan pejabat dilingkungan Pemkab Subang sore ini dilakukan pengambilan sumpah di jabatan barunya.

Beredar kabar, banyaknya pejabat yang dimutasi terkait lemahnya kinerja para pejabat, yang tidak bisa mengimbangi dalam visi misi Bupati Subang Ruhimat, kemarin, (17/9).

Ketua Baperjakat Subang Aminudin mengatakan, ada 301 posisi yang telah di isi pejabat baru. Mereka telah diambil sumpah dan dilantik pada pukul 14.00 WIB. Pelantikan pejabat tersebut dilakukan oleh Bupati Subang H. Ruhimat, S.Pd., M.Si, yaitu pimpinan tinggi pratama sebanyak 3 orang, pejabat administrasi eselon III.a sebanyak 44 orang, eselon III.b sebanyak 70 orang, pejabat pengawas eselon IV.a sebanyak 158 orang, eselon IV.b sebanyak 26 orang, di Aula Pemda Kabupaten Subang.

Pelantikan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Subang, Agus Masykur Rosyadi, S.Si., MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Aminudin, M.Si, Asda I Bambang Suhendar, S.Ip, Asda II Komir Bastaman, M.Si, Kepala BKPSDM Hj. Nina Herlina, M.Si, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Subang Drs. H. Cecep Supriatin, M.Si serta para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

Wabup Agus Masykur menjelaskan, sebagai abdi

negara, ASN harus siap ditempatkan di manapun.

Rotasi dan mutasi, jelas Agus, merupakan hal penyegaran agar pembangunan Kabupaten Subang lebih cepat, dan agus memastikan tak ada uang dalam pergantian atau mutasi dalam pengisian jabatan baru.

“Ini kebutuhan organisasi, pada saatnya nanti, ASN harus siap ditempatkan dimana saja, dan tentunya tidak boleh menurun kinerjanya, di manapun kita berada, saya pastikan zero rupiah dalam roling mutasi ini” jelasnya Sebaliknya, empat bulan

menjelang habis periode anggaran 2019, Wabup meminta, ASN untuk meningkatkan kienrjanya dalam rangka mencapai targetan yang sudah ditetapkan.

“Kami menghimbau, meningkatkan kinerja kita, dalam rangka mencapai targetan dan capaian kita, 2019 jadi awal bahwa kita berangkat untuk perbaikan Subang ke depan kita,” jelasnya Rotasi serta Pelantikan tersebut berdasarkan surat Keputusan Bupati Subang Nomor KP.11. K/Kep.489BKPSDM / 2019 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan

pimpinan pratama tinggi pratama dan jabatan administrasi di Lingkungan pemda Kabupaten Subang.

Menurut Bupati Subang H. Ruhimat mengatakan, kami ucapakan selamat menempati jabatan baru bagi para pejabat yang baru di lantik serta dapat bekerja dengan senantiasa mengedepankan semangat dan prinsip kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas dan kerja berkualitas.

Semoga dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. “ Mu t a s i d a n p ro m o s i adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi pemerin-

tahan karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Saya berharap kepada segenap aparatur pemerintah Kabupaten Subang agar dapat meneguhkan niat dan tekad untuk menjadi teladan baik dalam menjalankan tugas maupun sebagai anggota masyarakat.

Semoga pelantikan ini menjadi motivasi dan pelayanan agar lebih baik ke depan dalam bekerja. Selamat bekerja dan berjuang untuk mewujudkan Subang Jawara jaya, istimewa, sejahtera” , pungkasnya. (tom)

Nana Resmi Dilantik Jadi Ketua Menwa Subang SUBANG - Drs. H. Nana Mulyana MSi dilantik menjadi Ketua Menwa Kabupaten Subang periode 20192022, Kemarin, (17/9).

Pelantikan Menwa yang dipusatkan di Aula Pemda Subang tersebut berlangsung hikmat.

Dalam sambutaanya Acara yang dihadiri oleh Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosadi.,S.Si.,MM, yang mewakili Ketua Corp Resimen Mahawarman Indonesia Ir.Budiono sebelumnya, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas dilantiknya H. Nana Muly-

ana sebagai ketua menwa yang baru.

Sementara itu, menurut Ketua Corp Resimen Mahawarman Indonesia Ir. Budiono mengatakan, kami mengucapan selamat kepada Ketua Corp Resimen Subang yang baru yaitu pak Nana, yang telah bersedia mengabdi kepada negara yang kita cintai ini dengan menjaga dan memelihara kelangsungan hidup dengan melaksanakan kepemimpinan yang kita laksanakan utamanya dalam upaya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kedepan terkait dengan arus globalisasi yang telah mendorong peningkatan ancaman non militer di negara kita oleh pihak tertentu untuk melemahkan kekuatan ekonomi politik pertahanan dan sisi pendidikan nasional, dan globalisasi yang telah menghasilkan batas-batas wilayah negara yang kini menjadi mantra baru yang memunculkan paham-paham dan luar wilayah NKRI. Pancasila yang berisikan jiwa kekeluargaan dan semangat gotong royong dengan toleransi yang tinggi dalam masyarakat dan telah

terbukti menjamin terciptanya kerukunan di negara kita yang multikultur ini telah bergeser ke dalam paham barat yang mengedepankan hak atas kewajiban dan paham-paham dari Timur yang melandaskan agama telah menyihir pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pancasila berasal tenggang rasa dalam diri setiap Insan Pancasila yang mendasari pergaulan hidupnya sehari-hari yang semua itu telah membawa kita selalu mengedepankan kebersamaan dan mengutamakan

kerukunan dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

Pelantikan pengurus corp resimen mahasiswa (Menwa) Kabupaten Subang, hal itu dalam rangka mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu mewujudkan Subang Jawara Jaya istimewa Sejahtera. Kami berpesan di mana saja kita berada, posisi apa saja kita berada organisasi manapun kita berada tentu kita sama-sama berharap bahwa kita bisa sejalan satu visi misi membangun Subang lima tahun kedepan, agar Subang jauh lebih baik. (fer)

Menuju Desa Berinovasi Kades Subang Bertukar Gagasan SUBANG - Para pelaksana inovasi desa juga para kades di kecamatan Cibogo, Cijambe, Dawuan, Kalijati, Cipeundeuy bertukar gagasan untuk mewujudkan inovasi-inovasi di desanya.

Kegiatan hal tersebut berlangsung di Aula Desa Kalijati Timur, kemarin. Bursa inovasi di wilayah zona 2 ini, dihadiri oleh Kadispemdes, R. Memet Hikmat, para Camat, juga para kepala desa, dan anggota dewan terpilih di dapil 3, Asep Hadian.

Menutut Ketua Panitia kegiatan tersebut, M Ayi Fahmi Karim mengatakan, bahwa bursa inovasi bertujuan untuk penyebaran ide, penukaran gagasan, untuk tujuan mendongkrak inovasi-inovasi yang belum ditemukan oleh desa.

Tim Pelaksana Inovasi Desa, harus bersinergi

dengan Pendamping Desa, dan Kepala Desa, untuk memaksimalkan anggarananggaran yang terdapat di desa dengan berkwalitas, tidak monoton hanya sekedar untuk infrastruktur saja.

Semoga dari sini akan lahir kemudian bentuk terobosan dan gagasan yang baru, inovasi yang brilian, untuk mengoptimalkan pembangunan desa, agar desa semakin mandiri, tangguh dan berkembang, dan kemajuan sebuah desa adalah kemajuan sebuah negara” , ujar M. Ayi. Sementara itu Kadispemdes R Memet Hikmat, mewakili Bupati menjelaskan, bahwa kami berharap melalui Bursa Inovasi Desa ini menghasilkan gagasangagasan dan inovasi yang menunjang serta bersinergi untuk mewujudkan Subang Jawara, apalagi menurutnya

untuk sekarang sudah saatnya desa menyentuh bidang-

bidang produktif, sehingga bisa membangkitkan gairah

perputaran ekonomi di masyarakat desa itu sendiri.

Saya mengharapkan masing-masing desa bisa meng-

hasilkan aspek produktifnya sendiri-sendiri ya melalui BID, dan aspek produktifnya itu bisa beragam, agar nantinya antara desa satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi.

Memet juga mengatakan, Bursa ini bukan kali pertama diadakan, sebelumnya sudah diselenggarakan secara gebyar se Kabupaten Subang, di PT Dahana, dan Cadika, namun dirasa kurang optimal, sehingga mulai tahun ini, akan dibagi sesuai wilayah zona, dengan harapan bisa lebih fokus menghasilkan inovasi, terobosan, gagasan, dan ide untuk membangun desa” , jelasnya. “ya, bursa ini bukan kali pertama diadakan, sebelumnya juga sudah di selenggarakan secara gebyar se Kabupaten Subang pungkasnya. (tom)

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

PENDIDIKAN

4

Baru Dibangun, RKB SDN Sukasari 2

Rusak

TOYIB/KARAWANG BEKASI EKSPRES

KARAWANG – Baru beberapa bulan bangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN Sukasari 2, Kecamatan Pur wasari sudah galami ker usakan.

Pasalnya, pembangunan ruang kelas sempat ditinggal pemborong. Akibatnya s e ju m l a h g u r u s e n d i r i yang mengerjakaan pembangunan sampai selesai.

Hal tersebut disampaikan salah seorang guru H. Dahroji, ia mengaku kecewa dengan pemborong

yang sudah mengerjakan pengerjaan bangunan 4 ruang kelas baru itu. Karena hasil dari pengerjaan tidak memuaskan.

“Sebelumnya ditinggalkan masih banyak pengerjanya yang belum selesai. Sampai saya sendiri yang memasang pintu kelasnya, pemborongnya kabur, sekarang nambah lagi hasilnya cepet rusak,” ucapnya kepada KBE, kemarin.

Akibatnya, kata dia, sam-

Kemendikbud Kebut Program Digitalisasi Sekolah MENGEMBANGKAN program Digitalisasi Sekolah, disiapkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berupa BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja. Hal tersebut diungkapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah akses pendidikan di daerah pinggiran, pendidikan karakter.

Serta perkembangan teknologi yang harus diimbangi keahlian dan kemampuan. Untuk mempercepat dan meningkatkan akses yang belum merata itu, kami akan bangun mulai dari pinggiran dulu melalui digitalisasi sekolah,” ujar Mendikbud Muhadjir Effendy, Sabtu (14/9).

Lanjut Muhadjir, sejak 2019 pengalokasian dana BOS sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Tahun ini, selain alokasi dana BOS regular, juga disediakan dana BOS Afirmasi. Untuk mendukung operasional rutin dan mengakselerasi pembelajaran bagi sekolah.

Yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal dengan alokasi dana sebesar Rp 2,85 triliun. Selain itu, disiapkan juga dana BOS Kinerja sebesar Rp 1,50 triliun, yang dialokasikan untuk sekolah berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Menurut Muhadjir, program Digitalisasi Sekolah akan direalisasikan kepada 30.227 sekolah melalui BOS Afirmasi, dan 6.004 sekolah melalui BOS Kinerja.

Melalui program ini, pemerintah akan memberikan sarana pembelajaran di sekolah berupa tablet kepada 1.753.000 siswa kelas 6, kelas 7 dan kelas 10 di seluruh Indonesia. Khususnya sekolah yang berada di pinggiran.

“Tahun depan kalau bisa diperbanyak, bisa 10 kali lipat, dan diambilkan dananya bukan hanya dari BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Dengan begitu digitalisasi sekolah bisa berjalan secepat mungkin,” jelasnya.

Dia memaparkan salah satu fasilitas digitalisasi yang dikembangkan Kemendikbud, yaitu Rumah Belajar.

Fasilitas ini berikan secara gratis, sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah masing-masing.

“Gurunya kami latih, tapi ini kan sangat terbuka. Ini diarahkan mereka untuk mengakses rumah belajar.

Kalau ada yang ingin berlangganan platform-platform digital yang berbayar, silakan asal tidak melanggar aturan,” ujarnya.

Untuk memastikan penggunaan sarana pembelajaran yang diberikan dapat berfungsi dengan baik, seperti jaringan internet dan listrik, Kemendikbud telah bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah terkait.

“Untuk jaringan internet kami koordinasikan dengan Kemenkominfo, sedangkan untuk energi listriknya dengan ESDM,” tuturnya. (bbs/rie)

pai saat ini siswa terpaksa masih menggunakan bangunan sekolah yang dulu untuk kegiatan belajar mengajar. “Kalau selesai jadi siswa bisa masuk pagi semua satu shif jadi ngga dua shif lagi,” ungkapnya.

Sementara Kepala SDN Sukasari 2, Emil Spd menjelaskan, bahwa 4 bangunan lokal ruang kelas baru tersebut merupakan hasil perjuangan keluarga besar sekolah, sejak tahun lalu yang diajukan melalui Di-

nas PUPR. “Alhamdulilah pengajuan dulu sudah disetujui, sekarang lagi tahap penyelesaian,” tuturnya.

Lanju t Emil, bantuan yang diberikan untuk pembangunan 4 lokal ruang kelas baru itu jumlahnya tak sedikit hampir mencapai Rp 1 miliyar.

Namun sayangnya dengan anggaran sebesar itu pengerjaanya buruk sekali.

“A ng ga ra n nya s e k i t a r Rp 1 miliyar untuk 4 ru-

ang kelas baru ini, tapi hasilnya kurang maksimal,” terangnya.

Berbeda dengan pembangunan mushola merupakan hasil dari swadaya m a s y a ra k a t d a n o ra n g tua siswa. “Kalau bangunan ruang kelas baru, saya tidak tahu siapa ya ng m e ng e r ja k a n nya.

Soalnya tahu beres aja, tapi pengerjaan belum selesai udah ditinggal, kalau mushola mah swadaya,” ungkapnya. (oib)

Membaca Kunci SDM Unggul dan Berkualitas KOTA BANDUNG – Bunda Literasi Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil menyatakan, membaca merupakan salah satu nutrisi untuk otak dan hati.

Selain itumembaca adalah kunci membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas.

“Membaca buku itu sangat penting, karena dapat membuka cakrawala pandangan kita, termasuk juga nutrisi otak dan hati. Saya kira penting sekali masyarakat untuk membaca, dimulai dari keluarga,” kata Atalia, kemarin.

Akan tetapi, saat ini, tingkat literasi masyarakat masih rendah. Maka itu, menurut Atalia, menghidupkan budaya literasi dalam keluarga perlu digagas. Mulai dari membaca dongeng sampai mengajak anak ke perpustakaan.

“Tinggal bagaimana para orang tua mendorong anak-anaknya supaya gemar membaca. Bisa dimulai dari membacakan dongeng, diskusi tentang buku-buku, mengajak ke toko buku, atau mengajak ke perpustakaan. Itu penting sekali,” ujar Atalia.

Menurut Atalia, program Kolecer (Kotak Literasi Cerdas) dan Candil (Maca Dina Digital Library) yang diluncurkan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Prov.

Jabar dapat meningkatkan literasi masyarakat, khususnya generasi muda.

Atalia mengatakan, membangun budaya literasi harus didukung oleh sumber-sumber informasi yang informatif, edukatif, dan rekreatif. “Sudah hadir Kolecer, ada juga Candil.

Jadi bagi mereka yang malas membawa buku, malas membaca buku yang penuh dengan teks itu bisa membaca melalui digital,” jelasnya. “Bagaimana kemudian masyarakat mau datang, tentu saja harus dibuat kegiatan yang kreatif dan inovatif agar masyarakat semakin dekat dengan budaya membaca,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dispusida Prov. Jabar Riadi mengatakan Hari Kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca yang dicanangkan Presiden RI merupakan tonggak sejarah dalammembangunperada-

HUMAS PEMPROV JABAR

ban bangsa.

Riadi pun berharap gelaran tersebut dapat memikat masyarakat untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar dan bersosialisasi.

“Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembudayaan kegemaran membaca masyarakat, marilah kita jadikan kegiatan ini untuk menyiapkan generasi bangsa yang handal dalam menggapai masa depan yang gemilang, karena dengan membaca kita dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam segala bidang,” ujar Riadi.

“Di perpustakaan ini juga saya akan membuka untuk worker (pekerja) yang ingin bekerja di sini. Jadi, orangorang enggak usah sungkan, mereka bisa bekerja dan berkegiatan disini,” tambahnya. (bbs/rie)

Penebusan Ijazah Sekolah Disoal KARAWANG – Banyak pro kontra antara sekolah dan orang tua siswa tentang pengambilan ijazah siswa harus ditebus mulai banyak polemik. Pasalnya, penulisan ijazah yang dianggaran melalui dana bos tidak sebanding dengan tugas dan kewajibannya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SDN Sukasari 2 Purwasari, Emil Spd menilai bahwa anggaran untuk pengerjaan penulisan ijazah dari BOS, jauh dari harapan para tenaga pendidik. Bayangkan saja, untuk biaya operasional hanya dibayar kecil.

“Tidak besar loh kecil dari dana BOS untuk penulisan ijazah tuh. Makanya banyak pihak sekolah menarik uang dari orangtua siswa,” ucapnya kepada KBE, kemarin.

Tak hanya itu, kata dia, resiko bagi tenaga pendidikan yang mengerjakan penulisan ijazah juga memiliki resiko tinggi. Sebab, tidak boleh ada kesalahan dalam penulisan ijazah tersebut. “Tak sebanding dengan upahnya, tanda tangan kepsek sudah tidak ada harganya sekarang,” ungkapnya.

Lanjut Emil, dirinya mewajarkan saja jika pihak sekolah berinisiatif melakukan penebusan ijazah kepada setiap siswa. Yang ingin mengambil kertas tanda bukti kelulusan, mereka selama mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah itu.

“Wajar dong kasian juga sama yang bagian nulisnya belum lagi harus fotocopy yang lain,” tuturnya.

Menurutnya, jika ingin memiliki pendidikan yang lebih baik tanpa harus melibatkan peran orangtua siswa. Satusatunya solusi yaitu menganggarkan sebesar mungkin untuk bidang pendidikan. Agar semua biaya bisa dijamin oleh pemerintah.

“Semua kegiatan sekolah tidak semuanya tercover oleh dana BOS, masih banyak kekurangannya,” akuinya.

Sementara salah satu orang tua siswa, Nina mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak keberatan dengan adanya penebusan ijazah tersebut.

Jika memang tidak dianggarkan oleh pemerintah.

“Saya tidak keberatan kasian juga, kadang saya kasih lebih dari yang sekolah meminta,” terangnya. (oib)

SDM Berkualitas Wujudkan Jabar Provinsi Pariwisata K O TA B A N D U N G – Wakil Gubernur Jawa Barat berharap lulusan Sekolah Tinggi Pariwisa (STP) Bandung menjadi pendorong lokomotif pembangunan pariwisata Indonesia, khususnya Jawa Barat.

“Mudah-mudahan SDM (Sumber Daya Manusia) hebat yang dimiliki STP mampu menjadikan Jabar sebagai provinsi pariwisata,” kata Uu. Menurut Uu, pengembangan pariwisata menjadi salah satu Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar

dalam pembangunan.

Tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

Apalagi, Jabar memiliki potensi wisata yang besar di setiap daerahnya.

Maka itu, ada tiga langkah yang mesti ditempuh untuk mengembangkan kepariwisataan Ja b a r. “ Pe r t a ma p e rbaikan sarana penunjang ke obyek wisata, kedua membangun kawasan wisata baru, dan m e n d o ro ng Kawa s a n Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di berbagai

daerah,” ucapnya.

“Kang Emil (Gubernur Jabar) sudah memerintahkan saya untuk mencari wisata di desa-desa ya n g b e l u m b e rke m bang, namun berpotensi untuk dikembangkan.

Lalu, kami kembangkan dan berikan dananya,” tambahnya.

Uu mengatakan, hal t e r s e b u t m e n u n j u kkan kes er iusan Pemdaprov Jabar guna menjadi provinsi pariwisata. “Artinya, kami tidak main-main meningkatkan pariwisata,” katanya.

Pada kesempatan yang

sama, Uu juga mengapresiasi STP Bandung yang telah menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan, sehingga wisudawan bisa langsung bekerja. Kali ini, STP Bandung mewisuda 28 pascasarjana, 60 sarjana, 191 Diploma IV, dan 331 Diploma III. “STP sudah melakukan itu berarti sudah mengakselerasi visi misi kami, yakni berkolabora si . S e la mat ke pa da para w isudawan mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tutup Uu. (bbs/rie)

METRO KARAWANG

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

5

Bangunan TPI Tambaksari Roboh 8 Orang Alami Luka-luka KARAWANG – Tempat Pele­l angan Ikan (TPI) di Dusun Tambaksumur II, Rt 013/005, Desa Tambaksari, Kecamatan Tirtajaya am-

bruk, Senin (16/9), pukul 19.10 wib. Akibatnya 8 orang mengalami luka-luka dan 9 unit motor surat tertimpa atap bangunan.

Ambruknya bangunan tempat pelelangan ikan terjadi pada saat masyarakat yang mau menerima

upah pembersihan limbah Pertamina sedang.

Tiba-tiba bangunan ambruk dan menimpa orang-orang yang berada dibawah berikut kendaraan sepeda motor sebanyak 9 unit.

Sutarman (54) misalnya,

“Korban luka sebanyak 6 orang dilarikan ke Klinik Nayaka Eka Medika, Desa Tambaksari dan 2 orang dirujuk ke RS LIRA MEDIKA Karawang. Atas kejadian tersebut kerugian belum dapat ditaksir,” kata petugas BPDB Karawang,

KARAWANG – Terkait inveksi mendadak (sidak) yang dilakukan Disnakertrans Karawang dan perwakilan DPRD Karawang terhadap ratusan pelamar luar Karawang di salah saru rumah sakit. Sidak tersebut mendapat sorotan dari masyarakat dan aktivis.

Pasalnya, calon tenaga kerja dari luar Karawang, perekrutran tenaga kerja dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Karawang no 1 tahun 2011.

Direktur Eksekutif Cakra Institute, Dede Nurdin. SH menvatakan, Perda tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945.

Selain itu Perda tersebut sudah tidak berlaku lagi,

KARAWANG – Dua anak dibawah umur asal Lampung dan Sumedang tertangkap tangan saat membawa kabur sepeda motor milik warga Perum PDP Blok- E. No. 12 /9 Rt. 07/09, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Selasa (17/9) pukul 07.30 wib.

Waka Polsek Rengasdengklok, AKP Ida Mancik melalui Kasubag Humas Polres Karawang, Iptu Yoga prayoga mengatakan, pihaknya pada telah mengamankan dua orang pelaku kendaraan bermotor yang tertangkap tangan oleh masyarakat Perum PDP, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok.

“Sepeda motor yang dicuri jenis honda beat milik Ari Wirawan(27) warga Perum PDP Blok- E. No. 12 /9 Rt. 07/09, Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok. Kejadian pada Selasa (17/9) sekitar pukul 07.30 wib,” kata Yoga kepada KBE, kemarin.

Lanjut Yoga, pelaku sebanyak 2 orang yang diamankan berinisial MY (16) asal Lampung dan FA (16) asal Kabupaten Sumedang. Peristiwa terjadi sewaktu sepeda motor disimpan (diparkirkan) di garasi mobil, dalam keadaan terkunci stang. Korban istirahat tidur, hingga terbangun selang lebih kurang 20 menit, karena mendengar bunyi sepeda motor.

Dan terdapat warga yang berteriak-teriak, diduga pelaku sebelumnya telah membuntuti korban dan mengambil sepeda motor dengan alat berupa kunci palsu. Karena kunci aslinya berada pada pihak pemiliknya.

“Kedua pelaku berhasil ditangkap masyarakat sekitar dan diamankan di rumah salah seorang anggota kepolisian, supaya tidak diamuk massa. Kami menyita satu unit sepeda motor yang dipergunakan oleh pelaku saat melarikan diri,” jelasnya. Polsek Rengasdengklok langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan pelaki dan barang bukti, memeriksa saksi-saksi dan menghubungi pihak Bapas. Karena kedua pelaku ini masih anak dibawah umur. (rie)

KARAWANG – Danramil Cilamaya menggagas Rapat Koordinasi (Rakor) Momentum TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) tahun 2019 tingkat Koramil Cilamaya.

Di Aula Kantor Camat Cilamaya Kulon, Selasa, (17/9) kemarin.

PENAWARAN UNIT

DAIHATSU-GREAT NEW XENIA-M 1.0 MT TOYOTA-ALL NEW GRAND INNOVA-BENSIN G 2.0 MT

2013

T1570DT

HONDA JAZZ IDSI 1.5 AT

2007

B1123IS

SUZUKI APV ARENA GL 1.5 MT

2014

B1374FOI

TOYOTA YARIS E 1.5 MT

SUZUKI APV ARENA GX 1.5 MT

2008

B7276JP

NISSAN GRAND LIVINA XV 1.5 MT 2010

B1593TKF

HYUNDAI-GRANDAVEGA-1.4 AT

2012

B2541SBJ

HONDA-BRV-E 1.5 CVT AT

dan menjadi salah satu dari Perda yang dicabut Kemendagri saat itu.

“Hal tersebut senada dengan pernyataan Sekda Jawa Barat pada 25 Juli 2016, yang menyatakan bahwa Perda Karawang no 1 tahun 2011 dan Perbub Karawang no 8 tahun 2016 tidak berlaku lagi atau dibatalkan,” ucapnya kepada KBE, Selasa (17/9).

Dikatakannya, berdasarkan undang-undang dasar 1945, pasal 27 ayat 2, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi jelas Perda tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan ber-

tentangan dengan undangundang HAM. “Jika Disnakertrans Karawang bersikukuh bahwa Perda tersebut masih berlaku, saya pertanyakan, selama ini apakah dinas memiliki data resmi perusahaan yang menerapkan Perda tersebut. Perusahaan mana saja yang menerapkan kuota 60 40 dan perusahaan mana saja yang masih kekurangan orang lokal Karawang,” ungkapnya.

Lanjutnya, solusinya jika bersikukuh menggunakan kuota 60 40 dalam membuat perda. Karena mengganggap adanya kesenjangan sosial masalah tenaga kerja antara warga lokal dan pendatang. Menurutnya

2016

T1153EY

2016

B2735SKQ

B1831NRJ

2012

A1348DN

2016

T6185NP

2010

2017

D99WE

Acara yang bertujuan mengoptimalkan peran serta TNI dan Satpel KB di tiap desa itu. Dihadiri oleh perwakilan Camat Cilamaya Wetan dan Cilamaya Kulon, Puskesmas, dan seluruh kepala desa di dua kecamatan tersebut.

Dalam pemaparannya, Endang Syamsul Bahri, Kabid Keluarga Berencana (KB) DPPKB Karawang, mengatakan capaian target di wilayah Koramil Cilamaya memang belum memuaskan.

Sejak bulan Juni 2019, yang direncanakan finish pada Oktober 201o mendatang.

Per bulan September 2019 ini, capaian aseptor di Ke-

2013

T1156TI

SUZUKI CARRY FUTURA GX 1.5 MT

2011

T1517DF

HONDA-BEAT-FI CW

TOYOTA NEW AVANZA VVTI G 1.3 MT TOYOTA NEW AVANZA VVTI E 1.3 MT DAIHATSU-ALL NEW XENIA-X VVTI 1.3 MT

KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK2012 TANGGUNGAN 2010 PENGUMUMAN T1113RU HONDA-CBR-150 R Repsol B6004EZZ

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menunjuk Pengumuman Lelang Kedua tanggal 16 Juli 2019 melalui Harian Umum Karawang Bekasi atas pelaksanaan lelang tanggal 30 Juli 2019 dan berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO ) Tbk akan melakukan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (e-mail) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta melalui jasa pra lelang PT. Balai Mandiri Prasarana terhadap agunan debitur PT BAGUS ABDI BANGSA berupa :

DAIHATSU XENIA XI DELUXE FAMILY VVTI 1.3 MT

Berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. BANK PERMATA, Tbk.akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (e-mail) perantaraan KantorHONDA-SCOOPY-FI Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung jasa pra lelang 2007 dengan B1292VUI 2016melaluiT3317NV PT. Balai Mandiri Prasarana terhadap debitur RICHARD SAUR berupa : Sebidang tanah, bangunan dan turutannya, SHM 1300/Kel.Jatisari seluas 144 m2 terletak di Jl. Istana III (Rt 07/27 sekejati), setempat dikenal dengan Jalan Istana Kawaluyaan III No.11 Rt 07 Rw 27, 2014 Kawaluyaan T1475EC HONDA-BEAT-FI CW Wilayah Gedebage, Propinsi 2015Jawa T4418MV Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung Barat, atas nama SAUR (Limit Rp. 729.060.300,- : Jaminan Rp. 220.000.000,-) Jenis penawaran lelang melalui internet ( close bidding ) 2013 B1401FOA YAMAHA-FINO-PREMIUM FI 2015 T6823MS Hari dan Tanggal : Rabu, 02 Oktober 2019 Batas akhir penawaran : 11.00 WIB Alamat domain : https://www.lelang.go.id/ 2012 B1655FKE YAMAHA.JUPITER.MX(CAKRAM) 2008 T6281GC Tempat Lelang : KPKNL Bandung, Gedung N Lantai 3 Gedung Keuangan Negara Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung Penetapan Lelang: setelah batas akhir penawaran 2009 B1175PFN YAMAHA-MIO-M3 125 CW 2015 T6587NC Syarat-syarat lelang :

HONDA-REVO-ABSOLUTE STANDAR

2014

HONDA-STREETFIRE-CB 150 R YAMAHA-FINO-PREMIUM FI SE HONDA-BEAT-FI CW YAMAHA-MIO SOUL-GT YAMAHA-MIO-M3 125 CW

dak ini bukan hanya pencitraan dalam suasana HUT Karawang, dan perda 1 tahun 2011 bukan dipakai sebagai tameng dan alat pukul dibalik ketidakmampuan Pemkab Karawang mengembangkan SDM, sarana dan prasarananya,” ucapnya.

Untuk menguji keseriusan pemda, lanjutnya mengendalikan pengangguran di Kabupaten Karawang, kenapa pemda tutup mata dalam pembangunan BLK di setiap kecamatan tidak di realisasi. “Sementra rencana tersebut telah masuk di dalam RPJMD serta visi misi Bupati Karawang Celika-Jimmy 2015 - 2020,” pungkasnya. (gie)

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SUZUKI-ERTIGA-GL 1.4 MT

YAMAHA-MIO-M3 125 CW

maka Pemkab Karawang harus membuat tindakan afirmatif.

“Tindakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu untuk memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama,” ujarnya.

Masih, kata dia, kebijakan afirmatif ini haruslah bersifat sementara waktu. Apabila sudah terjadi kesetaraan maka kebijakan tersebut tidak perlu diberlakukan lagi. Karena apabila terus dilakukan maka akan menjadi kebijakan yang bersifat diskriminatif.

“Kami berharap ajang si-

RAKOR TMKK : Kabid Dalduk dan Advokasi DPPKB Imam Alhusaeri, saat pimpin Rakor TMKK di Kecamatan Cilamaya Kulon.

TOYOTA-ALL NEW AVANZA VELOZ-VVTI 1.5 AT

MAZDA CX 7-4x2 2.3 AT FTZ

hatian masyarakat sekitar yang ingin mengetahui musibah tersebut.

Kapolsek Tirtajaya, AKP Boy Hamonangan mengaku sedang menyelidiki kasus tersebut. “Penyebabnya belum diketahui, masih diperiksa,” jelasnya. (rie)

Danramil Cilamaya Gagas Rakor TMKK

SUZUKI-SPLASH-GL 1.2 MT

NISSAN GRAND LIVINA-SV 1.5 AT

Kaming saat dihubungi lewat pesan singkat.

Berdasarkan informasi d i l a p a n ga n , l o k a s i k e jadian sudah dilakukan garis police line oleh pihak kepolisian. Robohnya bangunan tempat pelelangan ikan menjadi per-

Perda dan Perbup Tentang Ketenagakerjaan Melanggar UU

Curi Motor, Dua ABG Tertangkap Tangan

PENAWARAN UNIT

warga Desa Tambaksari itu tertimpa reruntuhan bangunan. Akibatnya, kaki kiri Sutarman robek dan kepalanya amat sakit.

Hal serupa dialami Anton (52), kakinya robek, berikut juga pelipis mata dan bahu kirinya.

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (e-mail) dengan menggunakan Aplikasi Lelang Email (ALE) yang diakses pada alamat T2317MN HONDA-BEAT-CW 2011https://www.lelang.go.id/.

T2675HT Tata cara mengikuti lelang e-mail dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan 2015 2. T3621MW YAMAHA-XEON-125 2014 T6850MI mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut). peserta lelang yangYAMAHA-NEWVIXION-STD bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: kuasa dari direksi, 2014 3. Calon T2924ME 2015 suratT4382MS akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.

4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah TOYOTA NEW AVANZA 1.3 pelaksanaan lelang. Uang jaminan efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu)VVTI hari kerjaGsebelum 2015 lelang T6964MV 2011 disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan D1865FL dikirimkan secara MTdi atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil otomatis dari alamat domain melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI E Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada 2013 5. email T5476LF 2013 daftar T1137TJ masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada hitam /blacklist.

1.3 yang MTdijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dandalam 6. Kondisi tanah dan bangunan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum DAIHATSU-ALL NEW XENIA-D lelang.

2012 7. pelaksanaan T6911KV 2013 D1742LIA Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi VVTI 1.0 MT maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.

8. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta. lebih lanjut hubungi PT. Bank Permata, Tbk. 022-6079018 Mandiri Prasarana (BALEMAN) 2015 9. Keterangan T5390NE YAMAHA-FINO-SPORTY FI atau PT. Balai2015 T5720WY 0812 88922968; 085224547751.

YAMAHA-MIO-Z 125

2015

T2056MY

YAMAHA-MIO-M3 125 CW

2015

T3427MP HONDA-SCOOPY-FI KPKNL BANDUNG

HONDA-BEAT-FI CW

201318 September T6894WG Bandung, 2019 Ttd 2013 T3484WE PT. BANK PERMATA, Tbk.

22 ( duapuluh dua ) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya total tanah seluas 38.249 m2, 22 SHM yaitu SHM 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 587, 592 yang kesemuanya terletak di Kp. Sukamantri Rt 07 Rw 03 setempat dikenal dengan Jalan Raya Sadang – Subang km 9, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat, yang kesemuanya atas nama SUJIPTO CHANDRA (Limit Rp. 36.204.000.000,- : Jaminan Rp. 7.240.800.000,-) Jenis Penawaran Lelang melalui internet ( Closed Bidding ) Hari / Tanggal : Rabu, 25 September 2019 Batas Akhir Penawaran : 10.00 WIB ( Waktu Server ) Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/ Tempat Lelang : KPKNL Purwakarta Jl. Siliwangi No.9 Purwakarta Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran Syarat-syarat lelang : 1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (e-mail) dengan menggunakan Aplikasi Lelang Email (ALE) yang diakses pada alamat https://www.lelang.go.id/.

Tata cara mengikuti lelang e-mail dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

3. Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam I file.

4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam /blacklist.

6. Kondisi tanah dan bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

7. Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.

8. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta.

9. Keterangan lebih lanjut hubungi PT. BANK NEGARA INDONESIA ( PERSERO ) Tbk atau PT. Balai Mandiri Prasarana 0812 88922968; 085224547751.

KPKNL PURWAKARTA

Purwakarta, 18 September 2019 Ttd PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

camatan Cilamaya Wetan dan Cilamaya Kulon, masih belum sesuai harapan.

“Dibilang mengecewakan tidak. Tapi belum sesuai harapan saja,” kata Kabid KB, Endang S. Bahri.

Endang menyebut, capaian Peserta KB Baru, yang aktif di dua kecamatan tersebut, ada pada level menengah keatas. Itu berdasarkan hasil evaluasi pelayanan, pada bulan Agustus 2019 yang lalu.

“Masih ada waktu 2 bulan bagi jajaran Cilamaya mengejar ketertinggalan,” ujarnya.

Sementara, Kabid Dalduk dan Advokasi DPPKB Karawang, Imam Alhusaeri b e r h a r a p, m o m e n t u m TMKK tidak hanya jadi target peserta KB saja.

Pembentukan Kampung KB sebagai target Bupati

Karawang, di semua desa sampai akhir masa jabatan juga, jadi prioritas.

Saat ini, Kecamatan Cilamaya Wetan sudah memiliki 8 kampung KB yang tersebar di beberapa desa. Sementara, Kecamatan Cilamaya Kulon sudah memiliki 5 kampung KB, dari masingmasing 12 Desa yang ada.

“TMMK ini harus bisa juga menyokong suksesi kampung KB, yang diharapkan Bupati ada di semua desa,” jelasnya.

Mewakili Danramil Cilamaya, Ngadimin, menegaskan, Koramil Cilamaya bertekad menyukseskan TMKK. Serta berharap jajaran KB, kesehatan dan kepala desa, ikut serta aktif menyukseskan momentum ini. “Saya serukan, semua pihak sukseskan TMMK ini,” pungkasnya.(wyd)

Koran Kebanggaan Pelaku Bisnis

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

Toyota Corolla Luncurkan Generasi ke-12 All New Altis Varian HEV TOYOTA Corolla, kembali meluncurkan generasi terbaru oleh PT Toyota-Astra Motor (TAM).

Yaitu All New Corolla Altis menjadi keluarga Corolla generasi ke-12.

Model Corolla sendiri pertama kali mengaspal pada 1966 silam, tercatat sebagai salah satu mobil produksi Toyota paling laris di dunia. All New Corolla Altis dikembangkan dalam platform Toyota New Global Architecture (TNGA).

Dengan demikian, Corolla generasi ke-12 ini diklaim hadir semakin fun to drive. Serta membawa fitur-fitur canggih di dalamnya. Selain itu, All New Corolla Altis terbaru yang dirilis di Indonesia juga hadir dengan varian mesin Hybrid Electric Vehicle (HEV).

Bahwa penggunaan platform TNGA pada pengembangan All New Corolla Altis merupakan komitmen Toyota. Untuk tetap menghadirkan mobil yang lebih baik. Tentunya sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelanggan dan teknologi yang ada.

“Melalui kehadiran All New Corolla Altis varian HEV, Toyota ingin makin menegaskan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia dalam rangka akselerasi pengembangan kendaraan listrik dengan menghadirkan model mobil elektrifikasi yang lengkap,” kata President Director PT Toyota-Astra

Motor (TAM), Yoshihiro Nakata.

All New Corolla Altis hadir dalam 3 varian yang semuanya memiliki transmisi CVT yaitu All New Corolla Altis 1.8 G dan 1.8 V dengan engine berbahan bakar gasoline dan All New Corolla Altis HEV dengan teknologi Hybrid generasi ke-4 atau teknologi hybrid terbaru yang dikembangkan Toyota.

All New Corolla Altis jauh lebih mengesankan dengan center of gravity lebih rendah 20 mm dibandingkan generasi sebelumnya. Penggunaan platform TNGA dalam rancangan struktur, membuat dimensi kendaraan ini tampak lebih kokoh dengan panjang 4.630 mm, lebar 1.780

mm, dan tinggi 1.435 mm.

All New Corolla Altis HEV juga merupakan model pertama Toyota di Indonesia dengan fiturfitur keselamatan yang lengkap dan canggih dari Toyota Safety Sense (TSS) yaitu PreCollision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Lane DepartureAlert (LDA), serta Automatic High Beam (AHB).

Sementara untuk All New Corolla Altis varian mesin gasoline, tersedia dua varian yakni mesin 1.8 L tipe G dan 1.8 L tipe V. Urusan kantong, All New Corolla Altis ditawarkan mulai harga Rp 468 jutaan hingga termahal Rp 566 jutaan untuk model HEV. (bbs/rie)

ADVERTORIAL

TUAN RUMAH Pra PON Sukses DKI Jakarta Juara Umum, Jabar Posisi Keempat

TAMBUN SELATAN – Sebanyak 212 atlet dari 21 provinsi telah unjuk gigi pada Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 cabang sepatu roda pada 10-15 September 2019 di International Skating Rink Grand Wisata Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Tim sepatu roda DKI Jakarta menjadi juara umum pra PON DKI tampil sebagai juara umum setelah menyabet 12 emas, 7 perak, dan 6 perunggu.

Peringkat kedua ditempati Jawa Timur (Jatim) dengan 6 emas disusul di peringkat ketiga Jawa Tengah (Jateng) dengan 3 emas, Jawa Barat (Jabar) 2 emas, Kalimatan Timur (Kaltim) 2 emas, dan Sumut 1 emas.

Kepala Dinas Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi Nani Suwarni mengatakan, pihaknya akan mendukung terkait sarana dan prasarana dalam menunjang terkait infrastruktur ada beberapa titik yang belum terselesaikan dengan baik.

Mulai dari normalisasi sarana jalan yang akan digunakan belum diaspal.

“Sebagai tuan rumah, Pemkab Bekasi tentunya mendukung dengan memastikan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan babak kualifikasi PON sepatu roda,” kata dia.

Menurut dia, sirkuit yang diresmikan penggunaannya oleh mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin pada 2017 lalu itu dibangun dengan anggaran sebesar Rp22 miliar. “Jaraknya juga tidak jauh dari ibukota jadi wajar kalau terpilih jadi tuan rumah, apalagi fasilitasnya juga mumpuni,” kata dia.

Meski begitu Nani mengakui ada sejumlah sarana yang perlu disempurnakan seperti akses jalan menuju sirkuit, perbaikan musala sirkuit, serta ruang terapi.

Ia pun mengaku akan mengajukan usulan penyempurnaan sarana tersebut kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar

dapat segera dianggarkan. Sebut saja, musala hingga ruang terapi.

“Nantinya perlu dilakukan audiensi terlebih dahulu dengan Bupati Bekasi.

Kemudian dari hasil audiensi itu akan diajukan ke bappeda agar 2021 bisa dianggarkan dengan baik,” bilang dia.

Selain itu, Nani berharap para pengurus propinsi dan para atlet, senantiasa bukan saja fokus mewakili daerahnya nanti di PON 2020 di Papua, tapi juga ajang ini difokuskan untuk merebut tempat terbaik di tim nasional untuk dapat turut berpartisipasi demi kemajuan dan prestasi sepatu roda Indonesia di tingkat nasional, maupun international.

“Untuk segenap atlet yang mengikuti babak kualifikasi ini mampu menunjukkan kualitas terbaiknya karena selain membawa nama harum daerah ajang ini juga diharapkan akan memunculkan bibit atlet sepatu roda yang bakal diproyeksikan ke level internasional,” imbuh Nani.

Sementara itu, Ketua Harian Pengurus Besar Porserosi (Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia) Ganjar Razuni mengatakan, babak kualifikasi PON ini adalah satu tugas nasional. Oleh karenanya, tugas nasional ini sangat penting dalam mensukseskan PON. Dirinya menyampaikan bahwa ada rasionalisasi/pemotongan dari jumlah cabang olahraga didalam PON yang semula 47 menjadi 37. “Namun demikian kita patut bersyukur cabang olahraga sepatu roda ini diperjuangkan,” terangnya.

Pihaknya berharap babak Kualifikasi ini, dapat memacu dan meningkatkan prestasi para atlit sepatu roda di seluruh provinsi.

Oleh karenanya, diharapkan provinsi yang mengikuti ajang ini, telah mempersiapkan para atletnya semaksimal mungkin demi kemajuan cabor sepatu roda Indonesia di tingkat nasional.

“Sebab ajang yang diikuti disetiap propinsi ini, juga akan menjadi proses seleksi menuju dalam mewakili negara di event-event internasional yang akan datang, baik Sea Games, Asean Games, atau Olimpiade,” tuturnya. (adv/hyt)

6

SAMBUNGAN

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

Praktek Suap CPNS

BKN: Itu Hanya Oknum

JAKARTA– Hati-hati oknum jika ada orang yang menawarkan jasa untuk lolos jadi CPNS. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tidak memungkiri masih adanya oknum pada proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Padahal, proses rekrutmen sudah dilakukan secara transparan melalui online.

Kepala Biro Humas BKN, Mohamad Ridwan mengaku pernah mendengar mengenai informasi adanya praktik suap di dalam proses menjadi PNS. Namun, ia menegaskan bahwa praktik tersebut dilakukan oleh oknum.

“Saya sampaikan tidak ada, itu karena oknum saja,” kata Ridwan kepada pers, Selasa (17/9/2019).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada 2019 sebesar 3,70 pada skala 0 sampai 5. Angka itu lebih baik dari catatan di tahun sebelumnya sebesar 3,66.

I PA K d i k e l u a r k a n BPS satu tahun sekali.

Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa semangat anti

korupsi di masyarakat semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin mendekati 0 maka semangat anti korupsinya semakin rendah.

IPAK ini disusun berdasarkan dua dimensi yakni dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Di tahun ini ind e k s p e r s e p s i tu r u n 0,06 p oin da r u 2018 sebesar 3,86 menjadi 3,80. Sedangkan dimensi pengalaman naik 0,08 poin dari 3,57 di tahun lalu menjadi 3,65.

Menariknya meskipun IPAK membaik, di tahun ini masyarakat semakin permisif terkait korupsi di lingkup publik. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya persentase masyarakat yang menganggap wajar beberapa sikap yang dirasakan sebagai tindakan korupsi.

Menariknya lagi tahun ini peningkatan permisif yang paling besar terjadi pada variabel memberikan uang atau barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pun swasta. Nilainya naik dari 10,62% di 2018 menjadi 29,94%.

Khusus PNS, Ridwan mencontohkan pada proses setelah menjadi PNS menuju pensiun.

Dalam proses tersebut muncul dimensi pengalaman bahwa setiap

pengurusan administrasinya berpotensi terjadi suap atau gratifikasi seperti yang disebut BPS. “Jadi mungkin di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itu kan ada Subbag kepegawaian dia yang membawa keperluan OPD ke BKD, untuk diteruskan ke BKN Kanreg, kemudian langsung ke pusat. Nah mungkin rentetan lingkaran ini yang muncul pengalaman,” jelas Ridwan.

Padahal, proses pengurusan pensiunan harus sudah diajukan satu tahun sebelum waktunya.

Sehingga proses administrasi bisa dikerjakan jauh-jauh hari dan biasanya penerbitan SK pensiun terjadi dua atau tiga bulan sebelum masa pensiun.

Oleh karena itu, Ridwan mengungkapkan bahwa BKN akan menindak tegas para oknum yang terbukti masih menghalalkan praktik suap dalam setiap layanan pemerintahan.

Bahkan, BKN juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Ke p e gawaian Daerah (BKD), hingga BKN kantor regional tidak menumpuk berkas pengurusan pensiunan PNS. “Jadi kalau teman teman di daerah bisa patuh dengan SOP dibikin pasti tidak akan terjadi,” ungkap dia. (red)

dari halaman 1 menjawab, NasDem sudah memiliki pilihan politik lain di luar ikhtiar politik partai di Fraksi Pangkal Perjuangan.

“NasDem kan sudah punya pilihan politik lain. Dan juga saya secra pribadi agak kesulitan menjalin hubungan dengan NasDem, karena kan ketua di Karawang kurang memiliki wewenang yang full, jadi haru ke Ketua DPD, dan kebetula Pak Saan di Jakarta terus,” kata Jenal.

Soal jalan politik NasDem yang diprediksi tak akan siring dengan empat parpol lain di fraksi Pangkal Perjuangan sudah ditaksir jauh-jauh hari oleh banyak

pihak, lantaran disebutsebut sudah ada deal politik Ketua DPD NasDem Jabar, Saan Mustofa dengan petahan, Cellica Nurrchadiana, meski sampai saat ini belum ada keteranagn resmi dari NasDem. Ketua DPD NasDem Karawang, Dian Fadru Djaman berulang kali dihubungi pun tak pernah menggubris pertanyaan KBE. Selain itu, beberpa waktu saat akan ada rencana pertemuan fraksi Pangkal Perjuangan dengan salah satu bacalbup dari PKB yang saat ini menjabat sebaga Wakil Bupati Karawang, Ahmad “Jimmy” Zamakhsyari, NasDem lagilagi disebut tak diundang oleh empat partai lainnya

yang tergabung di fraksi yang sama.

S e m e n t a r a i t u , K e tu a D P C Pa r t a i Ha nu ra Karawang Ahmad Ardiansyah mengaku tengah intensif melakukan komunikasi politiki dengan Haji Jenal. Meski masih sangat mencair, bukan tak mungkin Jenal yang akan diusung oleh partai-partai gabungan yang ada di Fraksi Pangkal Perjuangan.

“Jenal saat nanti berkoalisi dengan calon lain tentu dilihat dari asas keadilan sosial.

Bila jumlah kursi di pihak Jenal lebih besar maka tentu Jenal sebagai calon bupati, tetapi bila lebih kecil tentunya jadi wakil bupati,” ungkapnya. (kbe)

Pipik Tegaskan .... dari halaman 1 kalau nanti DPC harus mengusung yang elektabilitasnya paling bagus.

“Jika proses penjaringan

bakal calon yang dilakukan DPC PDIP Karawang akan menjadi dasar pertimbangan keluarnya surat rekomendasi DPP. Rekomendasi yang dikeluarkan

Honorer K2 Mulai Putus Asa SEBAGIAN honorer K2 mulai putus asa, pesimistis impiannya menjadi PNS bisa terwujud. Ini ditunjukkan dengan sikap sejumlah honorer yang memilih berhenti dan alih profesi.

“Memang cukup banyak juga yang alih profesi. Mereka sudah putus asa menunggu pengangkatan jadi PNS,” ungkap Ketum Aliansi Honorer Nasional (AHN) Edi Kurniadi alias Bhimma kepada pers, Selasa (17/9/2019).

Itu sebabnya Bhimma menginstruksikan anggotanya untuk melakukan pendataan kembali. Mendata berapa honorer K2 yang tersisa. Sebab, banyak juga yang sudah meninggal dan alih profesi. Sebagian lagi sudah lulus CPNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). “Harus update data lagi.

Dari 439 ribu sudah banyak yang berkurang,” ucapnya.

Nony, yang juga berstatus honorer K2, juga nyaris putus asa. Dia merasakan beratnya perjuangan menjadi PNS. Sudah bertahun-tahun tapi pemerintah belum mau membuka hati untuk honorer K2.

“Mudah-mudahan tahun ini membuahkan hasil,” ucapnya.

Hal yang sama disampaikan rekannya, Taufik Hidayat.

Dia mengeluhkan, andai 2013 Pemda jujur dan tidak memasukkan data honorer bodong, mereka masih berpeluang jadi PNS. “Waktu itu UU ASN belum berlaku, makanya honorer K2 meski di atas 35 tahun bisa ikut tes CPNS. Sekarang honorer K2 terganjal karena UU ASN sudah berlaku,” keluhnya.

Sebenarnya, kata Taufik, semua kepala daerah mengajukan honorer K2 di atas 35 tahun menjadi PNS. Sayangnya usulan tersebut terbentur aturan UU ASN. Sebenarnya, ada peluang jika pembahasan revisi UU ASN dilanjutkan. Atau Presiden Jokowi mengeluarkan diskresi, kebijakan khusus untuk mengangkat honorer K2 menjadi PNS, sebagaimana diterapkan untuk bidan desa PTT. Banyak kelompok politik menebar harapan kepada para honorer K2 saat ada gelaran rebutan kursi kekuasaan yang butuh suara rakyat. Baik saat pilkada mau-

DPP PDIP nantinya benarbenar melalui tahap proses mekanisme penjaringan di DPC PDIP Karawang terlebih dahulu,” pungkasnya. (gie)

pun pilpres. Usai hajatan politik, honorer K2 seperti ditinggalkan.

Mereka berjuang sendirian.

Secara politik, jumlah honorer K2 yang mencapai 439 ribu, tidak boleh diremehkan.

Pasalnya, suara harus diakumulasikan dengan sanak keluarganya. Belum lagi honorer non-kategori yang jumlahnya jutaan orang.

Wajar, bila jelang Pilpres 2019, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan terburu-buru, seakan mengejar sesuatu.

Pertama, dikeluarkannya PP Manajamen PPPK pada Desember 2018. Baru berjalan sebulan dan belum disosialisasikan, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan kedua, yaitu membuka rekrutmen PPPK tahap I. Rekrutmen PPPK tahap I yang digelar Februari 2019 kesannya sangat dipaksakan karena surat menpan-RB sebagai dasar pelaksanaan tes, kala itu belum keluar. Alhasil meski sudah menjalani tes, pengumumannya terus molor.

Keterpaksaan juga terlihat jelas dari penolakan daerah.

Sebab baru kali ini pengadaan ASN dibuka di awal tahun. Padahal kebiasaan diadakan di akhir tahun. Pemda pun galau lantaran tidak punya dana menggaji honorer K2 yang lulus PPPK. Lagi-lagi pusat berdalih, pengadaan PPPK sebagai solusi menyelesaikan masalah honorer K2yang salah satunya dipicu kesalahan pemda merekrut tenaga baru terus menerus.

Jujurkah pemerintah? Sepertinya tidak. Mari kita lihat proses pengadaan CPNS. Dalam PP Manajamen PNS, tahapan pengadaannya harus melalui usulan kebutuhan daerah yang menyertakan estimasi kebutuhan selama lima tahun ke depan.

Pengadaannya pun harus lewat perhitungan analisa jabatan (anjab) dan analisa beban kerja (ABK). Pengusulan kebutuhan dilakukan mulai April hingga Mei. Kemudian Juni-Juli dilakukan analisis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menetapkan berapa kuota yang

disiapkan untuk masing-masing instansi.

Setelah proses itu kemudian dibahas dalam rakornas kepegawaian untuk menyesuaikan kebutuhan daerah. Dalam rakornas itu juga disepakati kirakira kapan seleksi CPNS akan dibuka walaupun pusat sudah punya estimasi tanggalnya.

Sehingga normalnya pengadaan CPNS dimulai AgustusSeptember dengan harapan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bisa memproses NIP pada tahun yang sama.

Sejatinya, tahapan rekrutmen PPPK mirip CPNS. Semuanya dimulai dari berapa sebenarnya kebutuhan daerah akan PPPK hingga waktu tes. Sayangnya, pengadaan PPPK pada Februari 2019 mengabaikan proses itu.

Ibarat bayi lahirnya prematur sehingga butuh penanganan serius.

Kesalahan pemerintah dalam pengadaan PPPK semakin jelas terungkap sebab sampai saat ini status 50 ribuan honorer K2 yang lulus di tahap I belum jelas.

Sebenarnya keanehan pengadaan PPPK juga tampak pada pembagian kuota. MenPAN-RB Syafruddin mengatakan, pengadaan ASN 2019 disiapkan 250 ribu orang. 150 ribu untuk PPPK dan 100 ribu CPNS. Anehnya, PPPK dibagi dua tahap, yaitu Februari dan Oktober. Saat itu menpan-RB berdalih tidak ada unsur politik dalam pengadaan PPPK meski masyarakat terutama honorer K2 tidak percaya. Dan, ternyata perlahan tapi pasti kebenarannya mulai terungkap. Honorer K2 pun meratap, menangis, berontak. Hingga menjelang akhir tahun status mereka tetaplah honorer.

Kelulusan PPPK tahap I dipetieskan lantaran belum ada cantolan hukum yang kuat.

Mengapa? Pengadaannya harus diperkuat dengan Perpres tentang jabatan apa saja yang dijadikan PPPK. Tanpa Perpres bagaimana bisa instansi mengajukan kebutuhannya.

Anehnya, untuk daerah dipaksakan merekrut PPPK khusus jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Sebab, tiga formasi itu merupakan jabatan

fungsional. Artinya, pemerintah melakukan kebijakan aneh.

Pasalnya, jabatan fungsional ini harus ditentukan presiden melalui Perpres. Sementara Perpres tentang jabatan apa saja yang bisa diisi PPPK, belum terbit.

Salah satu Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi juga terang-terangan mengkritisi kebijakan PPPK. Dia juga mendukung langkah honorer yang menolak PPPK lantaran kebijakan tersebut belum jelas.

“Ini barang belum jelas alat kelaminnya tapi dipaksakan untuk dilaksanakan. Akibatnya daerah dan honorer yang jadi korban. Sebab, pusat beralasan NIP belum bisa diproses karena daerah. Padahal, Perpresnya saja belum ada, bagaimana bisa daerah yang disalahkan,” kritiknya.

Belum lagi selesai masalah PPPK, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan angin surga berupa janji gaji guru honorer akan naik di 2020. Sembari menunggu guru PPPK, pemerintah akan memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik lewat perubahan gaji.

Jika selama ini gaji guru honorer hanya Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu per bulan karena diambil dari dana BOS. Mulai 2020, naik setara UMR karena sumber dananya masuk DAU. Janji manis semanis permen ini sepertinya untuk merayu guru honorer yang sudah berada di batas ambang kesabaran.

Sudah dipaksa ikut tes PPPK tapi masih bergaji honorer.

Kalau ternyata benar, gaji guru honorer akan masuk DAU dan naik di 2020, bagaimana dengan K2 lainnya? Sepertinya kebijakan ini justru akan menimbulkan masalah baru. Sesungguhnya, honorer K2 bukan hanya guru, tapi ada profesi lainnya yang juga mengabdi belasan hingga puluhan tahun.

Apakah ini yang disebut pemerintah telah menyodorkan solusi terbaik bagi honorer K2?

Atau jangan-jangan honorer K2 yang benar, bahwa ini justru jebakan Batman bagi mereka. (red)

Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

“Ancaman pidana minimal 5(lima) tahun dan

maksimal 15(limabelas) tahun. Terhadap pelaku t e l a h d i l a ku k a n p e n a hanan terhadap tersangka di Mapolres Karawang,” pungkas Nuredy.(rie)

Masih kata Gina, semua hal tentang Sungai Cilamaya sudah berproses sejak lama.

Untuk pemulihan Sungai Cilamaya, kata dia, tidaklah mudah. Sinergitas antara masyarakat, anggota dewan, pemerintah, dan pengusaha,

sangat diperlukan, untuk mengakhiri kasus Sungai Limbah Cilamaya.

“S emua sudah dalam proses. Ini sudah sejak lama.

Sekarang, tinggal menunggu waktu untul ambil tindakan,” pungkasnya. (wyd)

malah akan membuat kebijakan lain.

Terlebih, ia mengkhawatirkan sisi kualitas beras yang akan di distribusi oleh Bulog ke depan. Di tambah dengan karung cap Bulog yang sudah melekat di masyarakat. “Nanti masyarakat malah nyangka di ganti beras jelek lagi,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Apdesi Karawang, Ombi mengatakan, pihakn-

ya telah mendiskusikan perkara itu dengan Bupati Karawang. Supaya ada kesepakatan antara kades dan Bulog.

Apapun hasilnya, kata Ombi, pihaknya belum bisa menentukan, karena akan ada rapat lanjutan ke depannya. Untuk memperjelas situasi yang masih deadlock itu.

“Selasa depan akan ada rapat antara Kades, Bulog dan Bupati membahas hal ini,” pungkasnya. (*)

Bejat, di Telukjambe .... dari halaman 1

Koalisi Tinggalkan ....

7

kali menjual korban kepada beberapa laki-laki dengan bayaran Rp 300.000 hingga Rp 500.000,” paparnya.

Perbuatan pelaku, dianggap melanggar pasal 81 ayat (3) atau 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang

Gina Swara: Tutup .... dari halaman 1 dah-mudahan membuahkan hasil,” jelasnya.

Menanggapi masukan kelompok masyarakat, seperti Sedulurs Cilamaya (SC) dan Komunitas Barugbug,

Gina mengaku sependapat untuk segera melakukan langkah konkret, menutup pabrik-pabrik yang mencemari Sungai Cilamaya.

“Saya setuju usulan itu.

Pabriknya harus ditutup dan diberikan sanksi,” tegasnya.

Belum Genap 6 Bulan …. dari halaman 1 jadi bulan-bulanan warga karena kebijakan tersebut.

“Karena Bulog dan Dinsos belum ada sosialisasi ke kepala desa tentang beras BPNT yang akan di kirim Bulog. Maka untuk sementara di tolak, agar ada kesepahaman dan kesepakatan,” ujarnya, kemarin, (17/9).

Udin mengatakan, penolakan sementara Apdesi Karawang saat ini, bukan

General Manager: Tohiri Alam.

Deputy General Manager: Hayatullah.

Pimpinan Perusahaan: Tohiri Alam.

Pimpinan Redaksi: Hayatullah.

Wakil Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Asisten Redaktur: Fuad Fauzi, Tomi Prayoga.

Kabupaten Karawang: Agus B, Yogie S, Toyib, Wahyudi.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Agus Nuryadin, Haripan Nahampun, Yogie Trinanda.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Subang: Feri Kosasih.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil. EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Keuangan/Administrasi: Dewi Megawarti (Koordinator), Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Iin. Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

tanpa dasar. Di samp ing menghindari gejolak masyarakat, rencana peralihan itu pun di nilai sepihak tanpa di barengi sosialisasi ataupun kesepakatan antara kades, Bulog dan Dinsos.

Padahal, lanjutnya, dengan masyarakat terima BPNT, masyarakat mulai nyaman dengan kualitas beras yang jarang di komplain. Namun ditengah kenyamanan masyarakat itu, Pemerintah melalui Bulog,

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Jalan Kasuari IX Blok O Nomor 52 Perum Cikarang Baru, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Telp. (021) 89840853. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksicikarangekspres@gmail.com, email iklan:cikarangekspres@ gmail.com.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

8

Semangat Baru Purwakarta

RABU, 18 SEPTEMBER 2019

TMMD

TNI Bangun Infrastruktur PURWAKARTA- Melalui TNI, program percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah pelosok kembali digelar. Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke 106 kembali digelar di Satuan Kodim 0619/ Purwakarta.

Distrik TNI wilayah Purwakarta dalam melaksanakan program tersebut telah menerjunkan seluruh jajaranya sampai tingkat Babinsa untuk menysukseskan kegiatan TMMD yang dilaksanakan di Kecamatan Cibatu.

Letkol. Arh. Yogi Nugroho selaku Komando Kodim 0619 Purwakarta menekankan kepada semua jajaranya dalam pelaksanaan program tersebut harus melibatkan semua lapisan masyarakat, untuk mencapai hal itu maka selalu ada kegiatan yang dinamakan “ Ngadu Bako” yaitu ngobrol sambil ngopi ndengan masyarakat. (san)

HASAN KOBRA/KBE

BANJIR: Pemukiman warga yang terdampak bocornya pipa kebocoran proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

30 KK Terdampak Kebocoran SPAM Pemasangan Pipa Disinyalir Tanpa Memperhatikan SOP PURWAKARTA - Sebanyak 30 kepala keluarga (KK) di Kampung Karang Anyar RW 06 dan Perum Graha Marina 1 RW 08 Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao, terkena dampak kebocoran proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Disinyalir, pemasangan pipa dilakukan tanpa memperhatikan standar operasional prosedur (SOP). PT Adhi Karya disebut-sebut

sebagai kontraktor pengerjaan proyek pipanisasi tahap dua di lokasi Kampung Karang Anyar RW 06 dan Perum Graha Marina 1 RW 08 Desa Maracang.

Tokoh Pemuda setempah Kang Rustam mengatakan, kejadian pipa bocor bermula di Kampung Karang Anyar RT20 RW 06. Lalu melebar ke Perum Graha Marina RT 26 RW 08. Warga meminta pertanggung jawaban dari pihak pengembang proyek.

“Ada 30 rumah yang terdampak. Semoga bekas galian-galian sambungan SPAM segera dirapikan kembali,” kata Rustam, saat

dihubungi via pesan elektronik (16/9/2019).

Pihak pengembang juga diminta bertanggung jawab bilamana pengerjaan proyek ini berdampak pada kerusakan lingkungan.

“Jika di kemudian hari dampak getaran dari pipa SPAM membuat bangunan di atas pipa tersebut retak-retak, pihak pengembang agar bisa bertanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, pelaksana proyek SPAM dari PT Adhi Karya, Azis mengungkapkan, jika kebocoran yang terjadi ini dalam masa uji coba. Dikarenakan pipa yang sudah terpasang be-

lum stabil.

“Akibat dari tekanan air yang begitu kuat, maka dalam uji coba kebocoran akan terjadi,” ungkapnya.

Sebelumnya, kebocoran juga terjadi tetapi pada titik yang berbeda. “Kebocoran sebelumnya sudah diperbaiki, tetapi kini terjadi lagi pada titik yang berbeda,” kata Azis.

Ia pun mengakui, jika hasil pemasangan pipanisasi ini belum ditutup cor beton.

“Seharusnya, langkah itu dilakukan agar bila terjadi kebocoran tidak meluber,” ujar dia.

Akan tetapi, ia pun menampik jika saat ini dilaku-

kan penutupan oleh cor beton akan sangat sulit untuk memperbaiki kalau ada kebocoran. Ia menjelaskan, jika saat ini pihaknya sedang melakukan perbaikan.

“Diperkirakan perbaikan akan menghabiskan waktu sekitar sepekan,” ucap dia.

Atas insiden ini, PT Adhi Karya melakukan ganti untung kepada warga dengan memberikan kompensasi sejumlah uang bagi warga yang rumahnya terkena luberan air. PT Adhi Karya terlihat membembersihkan lumpur dari rumah warga dibantu oleh pegawai dan oetugas PDAM Purwakarta. (san)

ADVERTORIAL

Pemkab Karawang

Perkuat Penyelenggaraan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pengembangan SPBE Sudah Saatnya Jadi Prioritas

PEMERINTAHAN Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengadakan kegiatan Sosialisasi Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mengikutsertakan seluruh instansi pemerintahadi darimulai dinas dan pegawai kecamatan seKabupaten Karawang, kemarin (17/9) pagi di Lantai 3 Gedung Singaperbangsa Komplek Pemda Karawang.

Hadir pada acara dimaksud, Asisten Administrasi Setda Kab. Karawang Haryanto, Sekretaris Diskominfo, Emul Sri Mulyani dan perwakilan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai narasumber.

Dalam acara tersebut, Haryanto membacakan sambutan dari Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, pelaksanaan program reformasi birokrasi di bidang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman Evaluasi SPBE.

DISKOMINFO

SOSIALISASI: Pemrintahan Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengadakan kegiatan Sosialisasi Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kemarin (17/9) pagi di Lantai 3 Gedung Singaperbangsa Komplek Pemda Karawang.

Dalam penjelasannya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Karawang pada kenyataannya telah diwujudkan dalam berbagai aspek,

seperti penerapan aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan, aplikasi kepegawaian dan sebagainya.

“Hal ini masih tahap awal dan

perlu banyak proses dalam bentuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan sumber daya manusia ASN di bidang TIK, tata kelola

dan faktor pendukung SPBE lainnya. Olehnya itu, upayaupaya konkret dan berkelanjutan bagi penyelesaian permasalahan di atas sudah saatnya

menjadi prioritas,” ungkapnya.

Dia juga berharap sinergitas dan soliditas yang baik antar perangkat daerah dan semua pemangku kepentingan, dapat menaikan status SPBE Kabupaten Karawang dari yang sekarang predikat cukup baik di tahun selanjutnya.

Adapun materi yang disampaikan pada acara kali ini adalah Penjelasan mengenai Perpres SPBE dan Evaluasi SPBE. Penerapan SPBE sebenarnya bukan hal baru karena sudah mulai diterapkan sejak lahirnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment. Hanya saja selama ini pembangunannya bersifat sektoral sehingga menyebabkan pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2 Oktober 2018. Perpres SPBE merupakan landasan kebijakan pelaksanaan SPBE yang terang, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. (diskominfo)