Karawang Bekasi Ekspres, 17 Oktober 2019

Bintang Baru Warga Karawang Bekasi Purwakarta & Subang KAMIS, 17 OKTOBER 2019

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekapres

Dewas PDAM: Benar atau Tidak, Sah Saja Yogi Bicara KARAWANG – D ewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirta Tarum ikut menyoroti meluasnya surat penyataan tersangak kasus dugaan korupsi Uprating/IPA PDAM,

Yogie Patriana A yang berisikan sejumlah aliran dana, meski kemudian semua nma yang tertulis membantah, serta surat tersebut banyak yang meragukan

juga keasliannya.

Na m u n t e r l e p a s d a r i kontks asli atau tidaknya, salah seorang anggota Dewan Pengawas PDAM, Nana Kustara menilai sah-sah saja

jika pun benar Yogie membeberkan apa yang memang ia ketahui. Termasuk soal aliran dana.

“Sebetulnya kita disidik untuk tidak ngomong juga

boleh, bebaskan. Apalagi kita berbicara apa saja bebas terserah,” ucapnya kepada KBE, Rabu (16/10) di kantor Dewas PDAM Tirta Tarum.

Dikatakannya, hanya saja

percaya atau tidak penyidiknya, percaya atau tidak jaksa, percaya atau tidak hakim itu adalah urusan aparatus penegak hukum untuk mengusutnya. “Kan

gitu logika hukumnya sperti itu. Mau nyebut nama siapasiapa silahkan aja cuma kan harus dibuktikan benar atau tidak,” ungkapnya.

Ke Hal...7

Sekda Getol Evaluasi OPD DPUPR Terendah Menyerap Anggaran KARAWANG- Acep Jamhuri sudah tiga bulan lebih menduduki kursi sekretaris daerah Kabupaten Karawang. Selama iu pula, ia tak henti-henti mengingatkan perlunya peningkatan kinerja seluruh instansi pemerintahan atau OPD, komplit dengan ancaman evaluasi terus ia ingatkan.

“Saya bekerja, kalau sudah baik maka kita pertahankan,

DPRD Cap Kinerja Bagian Hukum Jeblok

tapi kalau kinerja kita belum baik maka kita benahi dan evaluasi supaya kedepan akan lebih baik lagi,” kata Acep kepada awak media.

Bahkan, dalam acara senam mingguan ASN, Jumat kemarin, dalam sebuah media massa diberitakan ia berucap, ASN yang tak bisa mencapi target dipersilahkan nonjob. Mencontoh di Banyuwangi dan Surabaya.

Di sisi lain, sejumlah intansi yang beranggaran jumbo masih mengala-

DI sisi lain, p ernyataan Sekda, Acep Jamhuri terkait akan dilakukannya evaluasi terhadap Bappeda dan Bagian Hukum Pemkab Karawang, yang sempat menuai polemik akibat kesalahan uppload RPJMD Karawang, mendapat dukungan dan tangga-

Ke Hal...7

ANGARAN JUMBO, PENGGUNAAN LOYO

PROSTITUSI ONLINE Wawan: Polisi Harus Usut Tuntas KARAWANG - Kasus Pembunuhan terhadap Oci di sebuah hotel di Karawang, yang diduga sebagai wanita penjaja seks online diharapkan menjadi kunci masuk untuk membongkar kasus prostitusi online dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Karawang.

Hal itu dikatakan Wawan Wartawan, Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak Propinsi Jawa Barat.

Polisi diminta serius mengusut kasus prostitusi online yang sudah semakin berkembang pesat di

n Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) TARGET SERAPAN RP. 781,7 MILIAR BARU TEREALISASI: RP. 395,866 M ATAU 50,64%

REVISI UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan berlaku besok (17/10).

Hingga tadi malam (15/10), belum ada tanda-tanda Presiden Joko Widodo akan

Ke Hal...7

mengikuti tuntutan publik untuk menerbitkan perppu yang membatalkan revisi UU tersebut.

Padahal, publik sempat menar uh harapan saat

Imas Aryuminingsih Awal 2018, Imas Aryumningsih terjaring OTT kala masih menjabat sebagai bupati Subang. Imas ditangkap KPK di rumah dinasnya, Selasa (13/2/2018).

n Dinas Kesehatan (Dinkes) TARGET SERAPAN: RP. 488,388 BARU TEREALISASI: RP. 276,254 MILIAR RUPIAH ATAU 56%

Jokowi menyatakan bakal mempertimbangkan untuk mengeluarkan perppu.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan pernyataan abu-abu terkait

penerbitan Perppu KPK. ”Belum tahu. Tunggu aja nanti perkembangannya,” katanya saat ditemui setelah kegiatan Program Pendidikan Magister menuju Dok-

tor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta kemarin.

Sikap gamang presiden terhadap UU KPK hasil reKe Hal...7

Supendi Bupati Indramayu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (15/10/2019) dini hari WIB.

Neneng Hassanah Yasin Neneng Hassanah Yasin yang saat itu menjabat Bupati Bekasi juga terkena OTT KPK pada Minggu (14/10/2018).

Namun, Neneng baru digiring ke kantor KPK pada Senin (15/10) malam.

Sunjaya Purwadisastra Hanya berselang sepekan usai operasi di Bekasi, KPK kembali menjaring Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra pada Rabu (24/10/2018).

Irvan Rivano Muchtar Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar ditangkap KPK dalam OTT di Cianjur, Rabu (12/12/2018). Irvan terjerat kasus dugaan suap anggaran pendidikan di Cianjur.

Alm. Abubakar Abubakar yang saat itu periode kedua menduduki jabatan Bupati Bandung Barat juga terjaring OTT KPK pada Selasa (10/4/2018).

Ke Hal...7

KARAWANG – Polres Karawang kerahkan 1.200 personel menjaga kondusifitas Karawang, menjelang pelantikan presiden 20 Oktober 2019 nanti. Polisi akan menjaga sejumlah titik rawan di Karawang, terutama dipintu masuk dan keluar Karawang. Untuk mempertebal pengamanan dibantu dari unsur TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

“Sejak Senin kemarin kita sudah menerjunkan petugas dengan kekuatan full sebanyak 1.200 personel. Razia dalam skala kecil hingga besar sudah kita lakukan untuk memastikan situasinya aman dan kondusif. Sejumlah titik rawan kita tempatkan petugas, termasuk di rest area Tol Cikampek yang ada di Karawang,” ujar Kapolres Karawang, AKBP Nuredy Irwansyah kepada KBE, kemarin.

Nuredy mengatakan, sampai sejauh ini dia memastikan Kabupaten Karawang dalam situasi yang kondusif. Hanya saja untuk mengantisipasi situasi keamanan menjelang pelantikan presiden Polres Karawang tetap menerjunkan anggotanya di sejumlah wilayah yang dinilai rawan. “Kita hanya mengantisipasi situasi menjelang hajatan nasional yaitu pelantikan presiden,” katanya.

Lanjut Nuredy, ia memastikan akan mencegah siapapun yang akan berangkat ke Jakarta saat pelantikan presiden. Untuk memastikan hal tersebut dia mengaku sudah menghubungi sejumlah sekolah dan meminta pelajarnya tidak berangkat ke Jakarta.

“Alhamdulillah kita sudah melakukan pertemuan

Ke Hal...7

Jabar Juara Kepala Daerah Terjerat KPK: Total 19 kepala daerah!

Wawan Wartawan Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak Propinsi Jawa Barat

PELANTIKAN PRESIDEN Polres Kerahkan 1.200 Personel

pan dari Anggota Komisi 1 DPRD Karawang, Indriyani.

Indri mengapresiasi langkah yang akan dilakukan oleh Sekda, saya apresiasi kalau Sekda akan melaku-

PER HARI INI, OTT KORUPTOR MAKIN SULIT!

Kami saya konsen terkait kasus ini, kita tidak ingin disaat ekonomi susah seperti sekarang anak-anak kita terjerumus pada kegiatan prostitusi untuk mereka bisa bertahan hidup, polisi juga diminta untuk mengembangkan kasus tersebut ke pidana TPPO

Karawang, kematian oci diharapkan menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus prostitusi lainnya, ujar Wawan.

Prostitusi online yang banyak dijajakan melalui aplikasi Michat, WeChat, Line maupun FB hari ini sudah berkembang sangat pesat, tidak hanya melibatkan orang dewasa tapi juga sudah melibatkan anak dibawah umur.

“Kami saya konsen terkait kasus ini, kita tidak ingin disaat ekonomi susah seperti sekarang anakanak kita terjerumus pada kegiatan prostitusi untuk mereka bisa bertahan hidup, polisi juga diminta untuk mengembangkan kasus tersebut ke pidana TPPO, karena mereka dalam menjajakan layanan seksnya melibatkan perantara atau mucikari,

n Dinas Penidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) TARGET SERAPAN ANGGARAN: RP. 1,368 TRILIUN BARU TEREALISASI : RP. 739,436 MILIAR

Saya minta Sekda segera melakukan evaluasi...terutama terhadap bagian Hukum Pemkab Karawang.

Jelang Pilkada, Kades Rentan Jadi Korban KARAWANG- Politisasi para kades untuk kepentingan pilkada bukan rahasia lagi. Bahkan sudah kades yang terang-teranga n m e n d u ku n g b a k a l

ca l o n b u p at i t e r t e nt u .

Ketua Apdesi Sukar ya pun langsung memberikan pernyataan, bahwa Apresi sebagai organisasi para kades tidak terlibat

dan terkait dengan calon bupati manapun.

Kades Pur wadana Kec a m a t a n Te l u k j a m b e Timur Endang Heryana mendukung penuh perny-

ataan Ketua Apdesi itu.

“Pernyataan Ketua Apdesi Karawang hendaklah mendapat dukungan, apresiasi dan pengertian semua anggota. Terlebih

kalau ada pihak yang mau menjadikan Apdesi sebagai alat politik di perhelatan Pilkada Karawang.

Saya melihat disini adanya Ke Hal...7

Aprinus, Wisudawan Asal Papua di Universitas Buana Perjuangan

“Tak Ada Diskriminasi, Saya Diterima Baik di Karawang“ Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina mungkin itulah pepatah yang bisa menggambarkan semangat Aprinus, salah seorang wisudawan Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang yang rela jauh jauh pergi merantau dari Papua ke Kota Pangkal Perjuangan hanya untuk menimba Ilmu di kampus.

YANA TOYIB, KARAWANG

APRINUS adalah wisudawan dari jurusan Fakultas Hukum UPB. Ia menyampaikan bahwa tidak ada yang tidak mudah untuk mewujudkan keinginan atau impian.

Semuanya bagi dia butuh proses dalam mewujudkannya. Begitu juga

Kantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

dengan tekad semangatnya dalam menimba ilmu, Jarak bukan menjadi alasan baginya untuk berhenti belajar. Meski terhalang gunung dan lautan pun pasti akan ia daki dan sembrangi. “ Saya sudah lama tinggal di Jawa Barat di

TOYIB/KBE

IKUT SENANG: Aprinus setelah mengikuti acara wisuda di Universitas Buana Perjuangan Karawang. email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

Karawang hanya untuk menimba Ilmu dan setelah lulus di wisuda saya a ka n pu la ng ke papu a untuk memajukan tempat kelahiran saya,” ucapnya.

Meski tengah terjadi isu tentang kerusuhan di Wamena bagi dia saat tinggal di Karawang tidak ada deskriminasi yang terjadi pada dirinya. Justru ia malah diterima baik oleh masyarakat Karawang. “ Selama saya menimba ilmu disini semua baik baik saja, tidak ada deskriminasi orang orangnya juga baik,” ungkapnya.

Ke Hal...7 redaksikarawangbekasi@gmail.com

OPINI

KAMIS, 17 OKTOBER 2019

2

Pak Presiden, Dengarlah Suara Rakyat Anggaran Pilkada Tidak Ganggu Capaian RPJMD KARAWANG- Belum lama ini Pemkab Karawang telah menadatangani dana hibah untuk Pilkada Karawang 2020 sebesar Rp97,9 miliar. Besaran anggaran Pilkada tersebut dijamin tidak mengganggu capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tahun 2020.

“Insya Allah tidak mengganggu untuk capaian RPJMD,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang, Asep Ibe kepada awak media.

Menurut Asep Ibe, pihaknya bersama TAPD telah mencermati dan mengkaji pagu yang disodorkan KPU Kabupaten Karawang dan Bawaslu Kabupaten dengan dampaknya terhadap anggaran di pos-pos OPD lainnya.

“Tentunya akan disiasati dengan efisiensi anggaran di pos OPD dan optimalisasi pendapatan daerah,” ucap politikus Golkar Karawan ini.

Asep Ibe menjelaskan, efisiensi dilakukan pada pos belanja yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalkan di belanja langsung seperti makan minum, pembelian ATK dan mebeulair dan lainnya yang berhubungan dengan umum dan pemerintahan.

Begitu juga di belanja tidak langsung yang berkaitan dengan gaji pegawai dengan akan dilakukannya perampingan struktur yang dampaknya ada efisisen di gaji dan tunjangan (TPP-red) pegawai.

“Sehingga tidak mempengaruhi capaian RPJMD dengan adanya dampak belanja modal untuk Pilkada ini,” tutupnya. (bbs/mhs)

Oleh: UMBU T.W. PARIANGU* SEJAK beberapa waktu lalu, berembus kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan penerbitan Peraturan Pe m e r i nt a h Pe n g ga nt i Undang-Undang (Perppu) KPK hasil revisi. Itu setelah muncul gelombang desakan kelompok mahasiswa dan masyarakat.

Pertanyaannya, benarkah penghargaan Presiden kepada DPR akan sirna jika Presiden menginisiasi Perppu? Jelas bukan di situ substansinya. Sebab, jika logika pertanyaan tersebut yang dipakai, justru gugatan yang lebih masuk akal dan ”populistik” adalah mana yang lebih urgent, membangun konsideran menghargai di antara para elite/penguasa?

Atau sebaliknya menjadikan rakyat sebagai sentrum dari semua diskusi kebangsaan di ”panggung depan” maupun ”penggung belakang”.

Persis pada pikiran ini sebenarnya, semua operasi (senyap) politik para elite selama ini yang terkait dengan pembahasan rancangan regulasi menyangkut masa depan rakyat dikritisi begitu keras oleh rakyat. Jokowi mestinya lebih berani untuk bersikap presidensial dalam mengambil keputusan yang menyangkut nasib dan keselamatan rakyat banyak.

Apalagi, tahun 2014 lalu, dalam debat capres perdana

di Balai Sarbini, Jakarta, Jokowi pernah mendefinisikan secara evokatif apa itu demokrasi. Baginya demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat.

Memang benar, rakyat adalah sentral dari semua kiblat pembicaraan kenegaraan. Para petani, nelayan, dan masyarakat miskin atau minoritas adalah elemen negara yang harus didengarkan keinginannya.

Jokowi dalam segala derivat karakter kepemimpinannya sejauh ini sudah konsisten dalam mempraktekkan ”kredo” sikap dan pemahamannya tentang demokrasi yang ”membumi”. Ini yang membuat ia semakin dipercaya dan dipilih kembali pada Pilpres kemarin. Kini, setelah ia tak lagi dibebani kontestasi 2024-2029, mestinya aroma determinasi dan ketegasan dalam pengambilan kepu-

tusan yang pro-rakyat lebih terlihat.

Maka ketika Presiden Jokowi menerbitkan surat presiden (surpres) revisi UU KPK pada Rabu (11/9) lalu, banyak yang bertanya, kenapa secepat itu Presiden mengirimkan menterinya untuk membahas UU KPK bersama Dewan? Bukankah soal yang sesensitif itu dan menyangkut kepentingan rakyat sebagai korban dari praktek masif korupsi selama ini, perlu melalui deliberasi (konsultasi, menimbang-nimbang, adu argumen dengan rakyat).

S o a l K P K d e nga n ke wenangan pemberantasan korupsinya adalah hal yang tak bisa diputuskan tanpa mendengarkan rakyat. Jika ada indikasi KPK dikontaminasi oleh oknum-oknum yang terkesan ”otoriter”, menyalahgunakan kewenangan atau berafiliasi

dengan kelompok tertentu, solusinya bukan ”menggunting” kewenangan KPK. Apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh para politisi yang selama ini berwajah korup.

Jangan heran jika muncul kecurigaan di balik intensi revisi UU KPK bahwa ada upaya persekongkolan untuk menciptakan ”bunker” dalam menghadapi ”keganasan” KPK selama ini, yang oleh banyak ahli ilmu politik diidentikkan dengan watak oligarki. Itulah kenapa, para kubu politik yang berseteru di pilpres tiba-tiba bisa harmonis dan bersatu mendukung revisi UU KPK. Dalilnya jelas, manakala kepentingan kekuasaan mereka terancam, faksifaksi politik kemudian berlomba-lomba untuk menyelematkan diri dengan menciptakan ”musuh bersama”. Tanpa lagi peduli pada platform ideologi dan makna kontestasi awal mereka.

Dalam watak yang demikian, nafsu DPR untuk mengegolkan UU KPK menunjukkan ketidakmampuannya memanfaatkan filter pengawasan politiknya terhadap kekuasaan. Sebaliknya DPR seakan kehilangan parameter responsiveness (tanggap) terhadap aspirasi rakyat. Sehingga kerap kali produk kerja DPR menghasilkan antitesis.

Ini yang disebut Dan Slater

(2004) sebagai ”jebakan akuntabilitas” (accountability trap), ketika ruh oposisi yang besemayam di DPR lenyap, checks and balances tak jalan. Atau dengan kata lain parlemen kehilangan rasionalitasnya dalam memainkan fungsinya –sebagaimana apa yang disebut John Eaves (1939)—selaku watchdog eksekutif.

Hal tersebut berbahaya untuk demokrasi. Menurut Imanuel Kant (dalam Hardiman 2013), masyarakat politik yang terdiri atas para egois sekalipun dapat tertib asalkan para egois itu rasional dan aturan yang meregulasi dirinya juga fair.

Pemberantasan korupsi tidak boleh sekadar eksterior politik demokrasi. Ia harus berwujud aksi nyata, konsisten dan kontinu. Harapan rakyat memperoleh pemerintahan bersih dan antikorupsi tidak boleh dilukai sikap-sikap pragmatis dan hipokrit.

Karenanya, Presiden harus segera menyelamatkan keadaan dengan menerbitkan Perppu UU KPK demi integritas dan pemenuhan rasa keadilan rakyat. Presiden harus menghargai (suara) rakyat dengan segala kehendaknya, ketimbang memilih menghargai sekelompok elite yang tak tulus memperjuangkan kepentingan rakyat. (*) *) Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang

Orang Kalah (2/BERSAMBUNG) Cerpen: Dadang Ari Murtono

RUMAH SAKIT 1.

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

2.

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

3.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

4.

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

5.

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

DI sanalah si tentara mendaratkan kepalan dan tendangannya.

Lantas orang-orang yang kebetulan lewat, begitu melihat seragam si tentara, langsung saja turut andil dalam peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan Ali Akbar. Tak terhitung berapa kali Ali Akbar mengucapkan permohonan ampun. Tak terhitung pula makian si tentara yang terus-terusan menyebutnya maling dan jambret terkutuk. Makian itu mengundang semakin banyak orang.

Mereka baru berhenti menimpakan penderitaan pada Ali Akbar setelah pemuda itu jatuh pingsan dan dua orang polisi datang untuk melerai. Ali Akbar dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan ia akan segera pulih. Namun kaki kanannya tidak akan berfungsi normal sebagaimana sebelumnya.

Tiga hari di rumah sakit, Ali Akbar dipindah ke kamar sempit penjara. Sebulan di balik jeruji, ia dibebaskan.

Setelah peristiwa tersebut, Ali Akbar memutuskan menjaga jarak dengan Wili Kucing. Berulang kali Wili Kucing menemuinya dan mengatakan bahwa waktu itu mereka sedang sial saja. “Kau harus mencoba lagi, jangan menyerah,” kata Wili Kucing. Ali Akbar menggeleng. Ketika Wili Kucing terus mendesak, ia hanya menjawab lemah, “Kini kakiku sudah pula pincang. Dengan kaki normal saja aku tidak bisa

meloloskan diri, apalagi dengan kaki seperti ini.”

Hubungan mereka nyaris beku setelah itu. Mereka tak pernah lagi bercakapcakap meski masih saling menyapa dengan senyum atau lambaian tangan setiap kali berjumpa. Untuk menebus rasa bersalah, Wili Kucing kerap menyelipkan uang ke celah bawah pintu kamar kos Ali Akbar selama Ali Akbar belum mendapatkan pekerjaan. Ali Akbar menyadari dari mana uang yang sering ia temukan itu berasal. Ia menerimanya dan mempergunakannya untuk bertahan hidup sebagaimana mestinya.

Namun ia tetap merasa risi bila harus bercakap atau mengucapkan terima kasih kepada Wili Kucing.

Ketika kemudian Ali Akbar mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah

kedai makan dengan gaji mingguan dan memutuskan pindah kos yang lebih dekat ke tempat kerjanya, asupan uang dari Wili Kucing berhenti. Namun Ali Akbar juga tahu Wili Kucing juga memutuskan pindah kos, dekat dengan kosnya yang baru untuk kemudian –bertahun-tahun setelahnya– mengontrak rumah di lingkungan itu juga. Ia merasa Wili Kucing berusaha memastikan keamanannya. Dengan kondisi seperti itu, mereka masih sering berpapasan atau berjumpa. Dan seperti sebelumnya, mereka juga hanya saling menyapa.

Mungkin, pikir Ali Akbar, jika tidak segera menyerah seperti yang dikatakan Wili Kucing dan mengambil kesempatan kedua yang ditawarkan kawan baiknya itu, ia kini sudah bisa

membeli mobil seperti Wili Kucing. Dan tak harus susah payah mengajukan protes kepada pemilik kedai demi kenaikan upah yang tak seberapa. Meski tak tertutup kemungkinan pula riwayatnya akan berakhir dengan sebuah lubang peluru di dada atau meringkuk bertahun-tahun dalam ruangan pengap penjara.

Sebuah motor berknalpot brong melintas dan Ali Akbar tersentak dari lamunannya. Kedai tak jauh lagi. Plang aluminium besar bertulisan nama kedai tersebut sudah terlihat.

Ali Akbar mempercepat langkah. Dua orang pegawai berdiri di muka kedai.

“Kenapa kalian tidak masuk?” kata Ali Akbar menyapa.

Dua orang itu saling pandang. Madjuki, tukang

masak dengan kumis melintang dan kepala botak licin, menghela napas besar sebelum menjawab.

“Aku merasa tidak enak,” katanya. “Agak canggung.”

“Kenapa? Ini sudah berakhir,” jawab Ali Akbar.

“Tapi bagaimana ya…”

Rusman Hadi, pencuci piring, menggantungkan kalimatnya di udara.

“Yang lain belum datang?”

Ali Akbar menengok sekeliling.

Tiga palem ratu masih berdiri kokoh. Dua laras palem kering teronggok di halaman, berbagi tempat dengan rumput-rumput liar yang menyembul dari sela-sela paving.

Beberapa puntung rokok juga terserak, bertetangga dengan kantong plastik hitam yang dibawa angin entah dari mana. Pintu kedai masih tertutup. (*)

Hubungi Bagian Iklan JAMIL : 0838 0765 0426 KEHILANGAN

KEHILANGAN

TLH HILANG SATU BANDEL AJB NO: 0148/ JB-I/1992, DENGAN PENJUAL A/N NY. NURAENI BIN H TAJUDIN DAN PEMBELI A/N H DJANA BIN KADUT, DENGAN LUAS TANAH 2.500 M2, DI KP. KEDUNG GEDE, DS. KEDUNG WARINGIN KEC.KEDUNG WARINGIN, KAB BEKASI. HUB: IRMALIA, HP: 0813-2453-9396

TLH HILANG SATU BANDEL AJB NO: 594.4/1481/X/1997, A/N ASBIN BIN TOIF DENGAN LUAS TANAH 4.421 M2, DI KP. KRAMAT, RT017/006 DS. KEDUNG WARINGIN KEC.KEDUNG WARINGIN, KAB BEKASI. HUB: IRMALIA, HP: 08132453-9396

TLH HILANG SATU BANDEL AJB NO: 575/ AH-KDW/V/2000, DENGAN PENJUAL A/N IHI/TEDY HERMAWAN DAN PEMBELI A/N TEDY ISWANDI (FEDY ISWADI), DENGAN LUAS TANAH 4.000 M2, DI KP. KEDUNG GEDE, DS. KEDUNG WARINGIN KEC. KEDUNG WARINGIN, KAB BEKASI. HUB: IRMALIA, HP: 0813-2453-9396

TLH HILANG SATU BANDEL AJB NO: 08/2011, DENGAN PENJUAL A/N ASBIN BIN TOIF DAN PEMBELI A/N H JAMALUDIN BIN H SUKARDI, DENGAN LUAS TANAH 4.421 M2, DI KP. KERAMAT, RT017/006, DS. KEDUNG WARINGIN KEC.KEDUNG WARINGIN, KAB BEKASI. HUB: IRMALIA, HP: 0813-2453-9396

KEHILANGAN TLH HILANG SATU BANDEL AJB NO: 201.AA.460/KTU-AJB/X/2004, DENGAN PENJUAL A/N DJAINI ARIFIN DAN PEMBELI A/N IMIN BIN IPIN, DENGAN LUAS TANAH 3.159 M2, DI KP. KANDANG, RT021/006, DS. KEDUNG WARINGIN KEC.KEDUNG WARINGIN, KAB BEKASI. HUB: IRMALIA, HP: 0813-2453-9396 TLH HILANG SATU BANDEL AJB NO: 766/TS-XII/1989, A/N ACENG DENGAN LUAS TANAH 4.422 M2, DI KP. KERAMAT, RT17/006 DS. KEDUNG WARINGIN KEC. KEDUNG WARINGIN, KAB BEKASI. HUB: IRMALIA, HP: 0813-2453-9396

KEHILANGAN

KEHILANGAN

TLH HILANG SATU BANDEL AJB NO: 08/2018, DENGAN PENJUAL A/N ACENG DAN PEMBELI A/N HJ. IDA SAIDAH, DENGAN LUAS TANAH 4.422 M2, DI KP. KERAMAT, RT017/006 DS. KEDUNG WARINGIN KEC.KEDUNG WARINGIN, KAB BEKASI. HUB: IRMALIA, HP: 0813-2453-9396

HILANG BPKB MTR YAMAHA RX KING 135 NOPOL B 6887 WEX TH 1995 HITAM A/N IIS WALISAH D/A KP.PD PETUNG NO 37 RT 04/05 JR MANGU TMR PONDOK AREN KOTA TANGSEL NOKA MH33KA006SK197116 NOSIN 3KA171208

TLH HILANG SATU BANDEL AJB LEMBAR KEDUA NO:108/KDW/V//1998, DENGAN PENJUAL A/N IDAS BIN MIANG DAN PEMBELI A/N EEM MARYANI , DENGAN LUAS TANAH 3.096 M2, DI DS. KEDUNG WARINGIN KEC.KEDUNG WARINGIN, KAB BEKASI. HUB: IRMALIA, HP: 08132453-9396

HILANG BPKB MTR HONDA NOPOL B 4032 FNX TH 2018 A/N DEDI SUSANTO D/A KP.KAUM UTARA RT 02/01 TANJUNG SARI CKRUTR KEC CIKARANG UTARABKS NOKA MH1KF1120JK510829 NOSIN KE11E2504485

DICARI

1. Technical Mesin & Metalurgi 2. Sales

Syarat:

(1) Usia 29-45 Tahun (1) Min. DIII T. Mesin. Industri dan Metalurgi (2) Min. SMA/SMK/STM (1&2) Punya Motor Pribadi dan Sim C CV Lengkap di Email: Hrd.img@gmail.com DITUNGGU SAMPAI TANGGAL 20 OKTOBER 2019

KAMIS, 17 OKTOBER 2019

Semangat Baru Urang Subang

Open Bidding Pemkab Subang Segera Digelar Bulan Ini 9 Kursi Kosong Kepala SKPD Jadi Lirikan Bukan Hanya dari Kabupaten Subang

Kesenian Sisingaan Subang Sudah Jarang Peminatnya SUBANG - Kesenian Sisingaan yang merupakan ikon kesenian khas Subang kini terlihat hampir musnah dan tergeser oleh kesenian Mamanukan.

Kabupaten Subang sendiri sangat dikenal dengan seni sisingaan dengan simbol bahwa rakyat Subang merupakan masyarakat yang selalu bergotong royong.

Terpantau, dari sekian puluh grup yang memiliki kesenian sisingaan merasakan sepi panggungan dari setiap tahun mungkin hanya beberapa grup sisingaan yang di minati oleh masyarakat Subang.

Bahkan kebanyakan masyarakat Subang lebih memilih kesenian Mamanukan untuk menghibur acara hajatan atau resepsi pernikahan.

To k o h S e n i m a n S u b a n g A b a h R e n g g o mengatakan,hampir punahnya kesenian yang menjadi ikon khas subang ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah jangan sampai kesenian sisingaan musnah dan kurang diminati oleh masyarakat Subang sendiri.

“Jadi begini, Pemerintah Subang harus berupaya ekstra untuk membantu pelestarian kesenian warisan leluhur yang juga bagian Ikon Khas Subang, jangan sampai ini punah” katanya.

Renggo juga menambahkan, dirinya juga tidak menampik adanya kesenian Mamanukan merupakan sebuah kreasi dari para seniman.

“Harapnya dijaman yang serba modern ini kesenian tradisional sisingaan tetap bisa eksis dan di cintai oleh masyarakat Subang sendiri dan kita harus bersama sama menjaga untuk mempertahankan kesenian khas kota Subang “ pungkasnya.(fer/tom)

PAN Diminta Tindak Lanjuti Serius Putusan DKPPRI SUBANG - Kasus yang menjerat Ketua Bawaslu Subang serta Komisioner Bawaslu terus bergulir sampai hari ini.

Seperti diberitakan sebelumnya ,Selasa 15 Oktober 2019 lalu,kuasa hukum dari Sri Rahayu Sugiharti M.irwan Yustiarta telah mendatangi DKPPRI dengan tujuan berkonsultasi dan melapor kan pasca Putusan DKPPRI terhadap salinan putusan pada Bawaslu jabar yang langsung diterima oleh bagian Hukum Bawaslu Jabar .

Pada saat itu, dikatakan Bawaslu Jabar laporan dari DKPPRI sudah diterima oleh Bawaslu dan sedang dalam proses sanksi peringatan untuk Bawaslu Subang.

Dengan adanya putusan itu pada tanggal. 11 Oktober lalu sudah menghadap memberikan Copi salinan putusan.bahwa ketua partai PAN Subang Asep Rohman Dimiyati mengatakan akan menindaklanjuti keputusan DKPPRI dengan melakukan rapat internal partai dengan tujuan untuk meneruskan copy salinan putusan DKPP yang akan diteruskan ke DPP PAN Pusat agar ada kejelasan dari DPP untuk menyikapi putusan tersebut.

Irwan menambahkan setelah diberikan salinan putusan dari DKPPRI apakah sikap dari partai PAN kabupaten Subang akan melakukan mekanisme mahkamah partai atau dilakukan upaya yang lain diluar mekanisme mahkamah partai?

Sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban resmi dari pihak partai PAN Kabupaten Subang maka clien ibu dari Sugiarti .ungkapnya, Kemarin, (16/10).

“Untuk itu kami membuat surat permohonan kepada dewan perwakilan daerah PAN kabupaten Subang yang akan diserahkan kepada DPD pan kabupaten Subang dengan isi surat memohon kepada DPD PAN Subang untuk menindaklanjuti keputusan DKPPRI “ jelasnya.

Selaku kuasa hukum Sri Sugiharti, ia memohon kepada DPD PAN kabupaten Subang untuk menindaklanjuti secara serius keputusan DKPPRI sehingga ada kepastian hukum kepada klien kami.

“Kepada DPD PAN kabupaten Subang untuk menindaklanjuti secara serius keputusan DKPPRI sehingga ada kepastian hukum kepada klien kami ibu Sri Sugiharti” pungkasnya. (fer/tom)

SUBANG - Kosongnya Sembilan kursi jabatan Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Subang nampaknya akan segera terisi.

Hal ini dibuktikan dengan adanya Open Bidding yang rencanya akan di gelar pada bulan ini melalui Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang.

Kepala BKPSDM Kabupaten Subang Hj Nina Herlina MSi melalui Kabid Mutasi dan Pengembangan Karir, Doan Pahlevi mengatakan, ke kosong sembilan Kursi Kepala SKPD Subang tersebut, akan segera terisi akhir bulan ini .

“Begini loh, Kami

BKPSDM Subang akan menggelar open bidding yang rencananya akan dilaksanakan di bulan ini, ya targetnya diikuti banyak pes er ta, supaya menghasilkan pejabat yang benar ““benar menguasai kemampuan masing-masing bidang” katanya.

Diketahui, BKKSDM Subang sendiri sampai saat ini, telah melakukan beberapa upaya yaitu mulai dari progress permintaan izin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN), guna pembentukan Panitia Seleksi (Pansel), baru kemudian menunggu intruksi dari

orang nomer satu di Kabupaten Subang H Ruhimat.

Selain itu, BKPSDM Kabupaten Subang sudah mensosiliasikan rencana gelaran open bidding ke setiap SKPD, dimana mereka yang memiliki jabatan eselon 3A dan 3B atau golongan 4A dapat ikut mendaftar.

Bahkan ditambahkanya, Pelaksanaan open bidding sendiri bisa diikuti pejabat yang berdomisili di luar Kabupaten Subang ataupun di luar di lingkungan Provinsi Jawa Barat karena sifatnya Nasional.

“Ya inikan sifatnya nasional, jadi tidak hanya dari Subang saja, melainkan dari luar Kabupaten Subang Jawabarat pun bisa” pungkasnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah H Aminudin dalam wawancara via telpon membenarkan terkait rencana open bidding tersebut.

Aminudin mengatakan, rencana kegiatan tersebut memang akan digelar akhir bulan ini, namun mengenai tanggal waktunya, ia menyampaikan akan segera menginformasikan kepada para awak media.

“Benar mas, bulan ini rencanya, tapi tangalnya belum di tentukan, nanti pasti di informaskan kalau sudah pasti” pungkasnya. (tom)

Wabup Agus Hadiri Promosi KKM di Kecamatan Blanakan Subang SUBANG - Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, S.Si., MM menghadiri kegiatan promosi kesehatan dan kampanye sanitasi total berbasis masyarakat Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Cemerlang di Desa Cilamaya Girang Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, Kemarin (16/10).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Blanakan, per wakilan dari Dinas Kesehatan, Kepala Desa Cilamaya Girang, KKM dan Satlak Pamsimas Desa.

Cimalaya Girang dan seluruh masyarakat Cilamaya Girang Dalam sambutannya Wakil Bupati Subang Agus Masykur menjelaskan bahwa Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ( Pamsimas ) di 9 Desa seKecamatan Blanakan sudah mendapatkan program Pamsimas sehingga Kecamatan Balanakan sudah pantas disebut sebagai Kecamatan Pamsimas.

Program Pamsismas merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah Pusat yang ada pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subangyang tentu juga ada b a nt u a n d a r i s w a d ay a masyarakat yang tujuannya dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesehatan dan berharap kedepannya dengan program Pamsimas menjadi prioritas fokus pemerintah pusat dalam program stunting.

“Sembilan desa di Ke-

camatan Blanakan ini sudah mendapatkan program Penyediaan Air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, sehingga tentunya sudah pantas disebut kecamatn Pamsismas” ujarnya.

Dikatanya, Program stanting bisa sukses di masyarakat salah satunya dengan penyediaan air bersih yang layak untuk diminum dan juga pola hidup yang sehat dalam kehidupan sehari-hari, tidak membuang air besar sembarangan sehingga lingkungan kita tidak tercemar dan tetap sehat. Hal tersebut dibutuhkan kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat akan tetapai bersinergi antara pemerintah daerah, para camat, para Kades serta seluruh masyarakat harus terlibat dalam permasalahan tersebut.

Pamsimas ini merupakan salah satu upaya kita dalam mendukung pencapaian mendukung akses air minum dan akses sanitasi yang layak di wilayah perdesaan khususnya di wilayah Desa Cilamaya Girang.

Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang menentukan tingkat kesejahteraan manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai suatu kelompok. Oleh sebab itu, pencapaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi menjadi salah satu indikator dalam indeks pembangunan manusia.

Selain itu, Bupati juga sampaikan bahwa kabupaten pesisir barat adalah kabupaten terbaru dalam mengikuti kegiatan pamsimas, harapannya di tahun pertama

pelaksanaan ini menjadi kegiatan terbaik setelah dievaluasi oleh kementerian dirjen cipta karya sehingga bisa dilanjutkan kegiatan pamsimas di kabupaten pesisir barat.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan kerja keras dari semua pihak, serta kolaborasi semua kegiatan agar dapat mewujudkan kondisi 100% akses sarana air minum dan sanitasi dimaksud.

Salah satu proses yang harus kita ikuti bersama karena kebutuhan akan air minum dan sanitasi harus menjadi prioritas utama agar kegiatan pembangunan penyediaan sarana air minum dan sanitasi dapat menjadi salah satu kegiatan utama diperencanaan jangka menengah.

Wakil Bupati Subang mengajak seluruh masyarakat Desa Cilamaya Girang khususnya untuk jaga selalu kebersihan terutama mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan, agar tidak ada bakteri yang masuk ke tubuh kita, tidak lupa Wakil Bupati Subang juga memperagakan tata cara cuci tangan yang bersih dan sehat.

Pada kegiatan tersebut diberikan penyuluhan dari Dinas Kesehatan kabupaten Subang tentang strategi 5 pilar upaya yang menyeluruh melibatkan perubahan perilaku masyarakat dalam buang air besar (stop BABS), cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga.

Sementara itu, Camat Blanakan Hazizul Hakim dalam sambutannya menjelaskan bahwa program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Subang sudah berjalan sejak 2008 dengan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat melalui peningkatan layanan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat.

“Jadi begini, Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Subang ini sudah berjalan sejak 2008, tujuanya adalah menciptakan masyarakat sehat entunya melalui peningkatan layanan air minum dan sanitasi” pungkasnya. (tom)

Kejari Subang Gelar Monev Dana Desa Diikuti 3 Kecamatan SUBANG - Dalam menjalankan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program baik itu dalam Input, Output, Outcome dan Impact Inputs, Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bantuan dana desa.

Bertempat di aula desa Cisaat kecamatan Ciater Subang acara tersebut di pimpin langsung oleh kasie Intel Kejari Subang Iyus Jatnika S.H, Kemarin, (16/10).

Kegiatan yang di ikuti 20 desa dari 3 kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Sagalaherang Ciater dan Serang panjang Kabu-

paten Subang.

Dalam keteranganya Kasie Intel Kejari Subang Iyus mengatakan, bahwa kegiatan yang digelar tersebut bertujuan agar bantuan desa yang dikeluarkan pemerintah dapat tepat sasaran dan berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kerja kita dalam memberikan pengertianserta arahan terhadap seluruh aparat pemerintahan desa, agar pengelolaan dana desa tersebut bisa tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaanya” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Sagalaherang Wawan mengatakan, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak kejaksaan Negeri Subang yang sudah

membantu kami dalam memberikan arahan dan bimbingan tentang penggunaan dana desa,semoga dengan adanya monitoring dan evaluasi ini potensi pe-

nyimpangan penggunaan anggaran Dana Desa bisa di cegah dan berjalan dengan sesuai peruntukannya.

“Terimakasih lah kepada Kejari yang telah menggelar acara ini, harapanya dengan arahan serta bimbingan ini semua pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai aturan, dan penyimpangan penggunanan anggaran dana desa bisa dicegah” ujarnya.

Wawan juga berharap, dengan adanya monitoring dan evaluasi oleh pihak kejaksaan pembangunan Desa di Subang bisa berjalan dengan baik dan berjalan tepat waktu serta sesuai spek yang ditentukan. (fer/tom)

KAMIS, 17 OKTOBER 2019

PENDIDIKAN

4

Gadget Ancaman Bagi Penglihatan Anak KARAWANG – Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menekankan pentingnya menjaga kesehatan mata, terutama pada anak-anak di usia belajar.

Menurut Uu, teknologi modern seperti komputer dan gadget dapat menjadi ancaman bagi penglihatan anak-anak bila tidak diawasi. Untuk itu, ia menghimbau para orang tua agar berperan aktif menjaga kesehatan mata anak.

Hal itu disampaikan Uu saat menghadiri puncak peringatan Hari Penglihatan Sedunia Nasional Tahun 2019 ‘Vision First’ dan tema nasional ‘Mata Sehat, SDM Unggul’ di Gedung Sate Kota Bandung, kemarin.

“Dengan adanya teknologi seperti televisi, handphone, dan lainnya termasuk komputer, layar-layar seperti itu menurut info kesehatan yang kami terima kalau terlalu diforsir akan merusak, terutama kepada anak-anak,” ujar Uu. Peran aktif orang tua pun dilakukan dengan membatasi penggunaan gadget pada anak. Jika diperlukan, lanjut Uu, orangtua harus berani mengambil langkah tegas demi kebaikan anak-anaknya.

“Saya titip kepada seluruh orang tua, harus mampu menjaga kesehatan mata anak. Jangan biarkan anak terpapar sinar layar gadget terlalu lama. Kalau bisa dalam waktu sehari 30 menit lah, ambil saja, simpan di lemari, kunci,” imbau Uu. “Biar mereka melakukan aktivitas lain daripada membahayakan di masa yang akan datang,” tambahnya.

Pada puncak peringatan Hari Penglihatan Sedunia Nasional Tahun 2019, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyerahkan bantuan berupa 500 kacamata gratis untuk anak-anak sekolah yang hadir di acara ini.

“Kami menerima bantuan untuk masyarakat Jabar, 500 kacamata bagi anak-anak siswa sekolah yang sudah kena akibatnya, mungkin dari keturunan atau dari (pengaruh) lingkungan yang tidak bisa menjaga (kesehatan mata),” tutup Uu. (bbs/rie)

Menristekdikti Klaim Jumlah Inovator Tumbuh KARAWANG – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir klaim jumlah inovator di Indonesia tumbuh mencapai 1.037.

Mereka umunya berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri dan masyarakat umum.

Sebelum itu, Menteri Nasir menyebut jumlah progres inovator di Indonesia tidak signifikan. Kalah dari Republik Islam Iran, yang sedang diembargo oleh Amerika Serikat.

“Tahun 2004-2014, jumlah inovator di Iran sebih dari 1.000. Saat itu Indonesia hanya 8, 10, paling banyak 12,” kata Menteri Nasir, kemarin.

Lanjut Menteri Nasir, dalam rentak waktu tersebut, mayoritas hasil penelitian (riset) para inovator hanya menjadi arsip di perpustakaan. Namun, saat ini sedikit demi sedikit bisa dihilirisasi dan diserap oleh pelaku industri dan investor.

Angka tingginya jumlah inovator itu berbanding lurus dengan hasil survey Kemenristekdikti terhadap 404 perusahaan pemula (tenant) berbasis teknologi sepanjang 2015-2019, terdapat 13 perushaan yang omzetnya di atas Rp 1 miliar. Serta 17 tenant beromzet antara Rp 500 juta – 1 miliar per tahun.

Kemudian 17 tenant telah memiliki omzet Rp 100 – 500 juta per tahun. Sebanyak 249 tenant dalam proses pembinaan, serta 25 tenant lain diketahui tutup. Tenant tersebut didanai pemerintah melalui program PPBT di Kemenristekdikti.

Sementara itu, pameran I3E 2019 menampilkan 404 produk/inovasi. Terdiri atas 249 inovasi dari program pendanaan PPBT, 132 inovasi dari program CPPBT, dan 23 inovasi dari pendanaan Inovasi Industri.

“Pameran ini menjadi jembatan yang bisa mempertemukan inovator dan industri,” kata Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti, Jumain Appe. (bbs/rie)

Lulusan UBP Diminta Sebarkan Ilmu ke Masyarakat Wisuda 675 Mahasiswa

dalam melaksanakan tugas mendidik mahasiswa.

Sehingga mereka berhasil menyelesaikan studinya,” ucapnya kepada KBE, kemarin (16/10).

Dedi menjelaskan, wisuda adalah tahapan yang menandakan selesainya satu tahap kehidupan belajar di kampus. Dengan status mahasiswa dan terbukanya pintu tahapan selanjutnya.

Maka jadikanlah wisuda ini sebagai momentum, untuk berusaha dan bekerja lebih keras lagi demi keberhasilan yang akan datang.

“Pada wisuda kali ini Universitas Buana Perjuangan mewisuda sebanyak 675 orang lulusan,” terangnya.

Selain itu, ia menjelaskan kepada para wisudawan dan wisudawati bahwa

KARAWANG – Untuk pertamakalinya Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang menyelenggarakan wisuda yang dilaksanakan di Aula Hotel Resinda.

Rektor Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Dedi Mulyadi mengatakan, kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya, yang telah mempercayakan UBP sebagai tempat untuk menuntut ilmu.

“Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh dosen. Atas kerja keras dan kerjasamanya

awal. Kalau dasarnya saja belum selesai, bagaimana mereka belajar di jenjang selanjutnya,” ungkapnya, kemarin.

Lanjut Indah, ketidakmampuannya membaca ini tentu mempersulit siswa untuk belajar. Tak jarang akhirnya membuat anak tak mau sekolah. Bahkan, tidak mau meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Menurut Indah, ketidakmampuan membaca pada siswa SD bukan sematamata salah sang anak. Setelah ditelisik, ada sejumlah penyebab yang ditemukan.

Diantaranya, akses buku yang tidak ada. Kemudian, kurikulum dari pusat yang tidak mendukung proses pemb-

dipelihara dan dijaga,” tuturnya.

Karena itu, pada setiap lulusan yang di wisuda melekat tanggung jawab akademik dan tanggung jawab moral pula. Secara akademik mereka harus menjadi sumber pencerahan bagi masyarakat. Sedangkan secara moral, mereka juga harus dapat mempertanggungjawabkan gelar sarjana yang melekat pada dirinya sendiri sehingga tidak disalahgunakan.

“Tanggung jawab moral ini sangat tergantung kepada integritas mereka sebagai sarjana,” jelasnya.

Lanjut Dedi, ia mengingatkan bahwa di balik keberhasilan mereka meraih sarjana terdapat peran orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan keluarga besar UBP Karawang.

Maka dari itu, selain untuk kepentingan mereka gunakanlah ilmu yang telah diperoleh untuk kepentingan bangsa, negara, dan Agama.

“Harapan saya semoga para lulusan wisudawan ini bisa dapat diterima di masyarakat. Dan bisa mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan selama di kampus,” harapnya.

Dirinnya berharap agar para wisudawan adalah alumni pemegang panji almamater yang senantiasa menjaga nama baik almamater. Mereka adalah bagian integral civitas akademika dalam membesarkan universitas tercinta ini. (oib)

SMK Trimitra Kotabaru Borong Prestasi KARAWANG – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tri Mitra Kotabaru kembali meraih banyak prestasi yang gemilang dalam mengikuti perlombaan.

Kali ini diwakili eskusl English Club dan Jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ) meraih prestasi dan menjadi juara.

Dalam perlombaan English Competation 2019 V E TA K a r a w a n g d a n L omba Pekan IT UNSIKA. Prestasi yang diraih dalam perlombaan tersebut, diantaranya juara 1 presentation Bahasa Inggris, Juara 1 Drama Bahasa Inggris, Juara 4 News Reading, juara 4 Story Telling, juara 1 Short Movie dan Juara 1 Lomba Photografer.

Wa k a s e k Ke s i s w a a n SMK Tri Mitra, Rendi Kurniawan mengaku senang dan bangga dengan prestasi yang diraih oleh siswa didiknya di sekolah.

Karena tak mudah bagi mereka bisa mendapatkan juara. “Kami meraih prestasi yang sangat luar biasa ditingkat kabupaten. Dalam kategori lomba english competation dan

pekan IT di Karawang,” ucapnya.

Tak hanya itu prestasi yang dihasilkan oleh siswa didiknya itu juga tak lain, karena berkat kerja keras semua pihak baik guru siswa dan se-

Kelas 4 SD, Siswa Kesulitan Membaca KARAWANG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat sekitar 46,8 persen Sekolah Dasar (SD) di kelas 4 kurang mampu membaca.

Hal tersebut diungkapkan, Indah Pratiwi, Peneliti Puslitjak Balitbang Kemendikbud.

Indah mengatakan, sekitar 46,83 persen siswa kelas empat SD kurang mampu membaca. Data tersebut didukung dengan penelitian world bank, yang menyatakan, 55 persen lulusan sekolah menengah pertama (SMP) masih buta huruf fungsional.

“Hal ini cukup disayangkan.

Karena harusnya, urusan kemahiran membaca ini selesai ketika berada di kelas

mereka harus bekerja keras dan dapat diterima oleh masyarakat. Serta perusahaan-perusahaan sebagai tempat mereka bekerja nanti.

Tak hanya mereka yang sebelumnya mengikuti perkuliah di UBP juga bekerjasama dengan perusahaan.

Melalui program kampus yaitu magang di perusahaan yang terdapat di kurikulum.

Selama magang di lapangan penelitian tersebut nantinya akan berguna untuk dunia usaha dan masyarakat luas.

“Sebelum kami lepas kembali kepada keluarga dan masyarakat. Perlu mengingatkan bahwa gelar sarjana yang saudara peroleh merupakan legalitas yang memiliki makna akademik.

Serta nilai moral yang harus

elajaran membaca di kelas tingkat awal.

“Semua bukunya full teks.

Anak masuk SD dianggap sudah mahir membaca,” ujarnya.

Padahal, banyak dari mereka yang tidak mengenyam pendidikan TK atau PAUD sebelumnya. Atau sebaliknya.

Ketika berada di TK/PAUD tak ada sama sekali pelajaran untuk pengenalan huruf.

Situasi ini diperburuk oleh kemampuan guru di daerahdaerah 3T. Tak jarang dari guru tak tahu apa yang harus diajarkan ketika menghadapi kondisi seperti itu. Karena, banyak dari mereka yang ternyata bukan lulusan Fakultas Pendidikan Guru Sekolah

Dasar (PGSD). Pelatihan pun sangat jarang didapatkan.

Tapi menariknya, siswasiswa tersebut berhasil naik kelas. Bahkan sampai kelas empat SD. Melihat kondisi ini, Indah mendorong adanya penyesuaian kurikulum.

Bahan ajar siswa kelas 1 harus diperbanyak dengan gambar dan warna.

Sehingga membuat mereka tertarik. Dengan begitu, mereka yang sebelumnya tak bisa membaca mau belajar. Kemudian, lanjut dia, kegiatan belajar mengajar untuk kemahiran membaca wajib diselesaikan di semester awal. “Setelah itu baru pindah ke lainnya. Dasarnya diselesaikan dulu,” pungkasnya. (bbs/rie)

kolah. Prestasi tersebut diraih berkat kerja keras dari semua pihak baik dari pembimbing, dan para siswa yang terlibat dan juga dukungan dari sekolah. “Alhamdulillah dari hasil kerja keras

tersebut bisa menorehkan prestasi yang sangat luar biasa dan bisa mengharumkan nama SMK Tri Mitra,” ungkapnya.

Gita Grantika selaku pembimbing dari Eskul English Club diSMK Tri

Mitra, sangat bangga terhadap siswa didiknya yang selalu bekerja keras dan bisa meraih juara diperlombaan tersebut.

Bagi dia, itu semua tidak lepas dari dukungan semua pihak terutama dari lembaga sekolah yang selalu mendukung kegiatannya. “ Ka m i b e rha ra p p restasi yang diraih oleh eskul english club bisa menjadi motivasi buat semua eskul yang lain.

Serta siswa SMK Tri Mitra agar selalu bisa aktif dan mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Sehingga bisa disalurkan dalam perlombaan dan bisa menjadi juara,” tuturnya.

Di tempat yang berbeda Iwan Sumitra, Kepala SMK Tri Mitra juga memberikan apresiasi kepada siswanya atas prestasi yang sudah diraihnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah menorehkan prestasi dan bisa mengharumkan SMK Tri Mitra. Saya akan memberikan penghargaan atas prestasi yang mereka capai,” pesannya. (oib)

KAMIS, 17 OKTOBER 2019

METRO KARAWANG

5

Sekertaris Apdesi : Kades Jangan Otoriter KARAWANG – Sekertaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang, Alek Sukardi menyebut konflik antara Kepala dan Sekretaris Desa Sabajaya segera berakhir. Pasca diselesaikan lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat.

“Saya berharap ini adalah perkara pertama dan terakhir antara kades

dan perangkat desa yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Kedepannya untuk lebih mengutamakan musyawarah dan kebersamaan,” ucapnya kepada KBE, Rabu (16/10).

Dikatakannya, sebelumnya dirinya telah memprediksi ujung dari sengketa tersebut dengan putusan memenangkan Aan Karyanto kembali menjadi Sekdes.

Yang penyelesaiannya harus

melalui persidangan PTUN. Pasalnya, Kades Sabajaya, Andri tidak menjalankan apa yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014.

“Saya udah bilang pak Aan pasti menang, dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 48 tentang perangkat desa, perangkat desa diberhentikan karena 3 hal. Pertama karena meninggal dunia, kedua karena mengundurkan diri,

ketiga diberhentikan, dan pemberhentian perangkat desa ada tata caranya. Harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015, perubahan dari PP 43 tahun 2014,” jelasnya.

Menurutnya, ia diharapkan agar kejadian ini menjadi perhatian bersama.

Sehingga menjadi contoh bagi Pemerintahan Desa (Pemdes) lainnya yang ada di Kabupaten Karawang.

Untuk mengutamakan musyawarah apabila terjadi masalah internal desa.

“Kades harus mengambil inisiatif sebagai top leader, konsultasikan permasalahan internal yang ada kepada Camat setempat, Dinas PMD, atau Apdesi,” ucapnya.

Alek menyarankan, kepada seluruh pemdes yang ada untuk menjalankan pemerintahannya benar-

benar berdasarkan Undangundang dan regulasi lain yang mengikat.

“Kades jangan otoriter, harus banyak meminta masukan masyarakat dan tokohtokoh di desa setempat. Perangkat desa pun harus lebih menghargai Kades, yang notabene produk pemilihan langsung dengan segala beban dan konsekwensinya secara politis dan sosial masyarakat,” pungkasnya. (gie)

Jaga Kondusifitas, Polisi dan NU Gelar Doa Bersama KARAWANG – Ciptakan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Polres Karawang dan Nahdatul Ulama menggelar dzikir dan doa bersama.

Acara ini dihadiri oleh Kapolres Karawang AKBP Nuredy Irwansyah Putra, Wakil Bupati Karawang, Ketua DPRD, Habib Mustofa Al Jufri, Ketua MUI, Ketua FKUB, Ketua NU Kabupaten Karawang serta perwakilan Mahasiswa Kabupaten Karawang.

Doa dan Dzikir bersama untuk Bangsa ini diikuti 1.000 jemaah yang hadir. Selain agama Islam, yang beragama lain juga berdoa di tempat yang sama secara serentak untuk keamanan negri ini terutama Pelantikan Presiden Tanggal 20 nanti.

“Kita bisa adakan doa dan dizkir bersama untuk bangsa dalam rangka untuk mendoakan negeri ini agar tetap kondusif, aman terkendali, menolak aksi anarkisme, juga terorisme supaya bangsa Indonesia, terutama di Kabupaten Karawang tetap menjaga stabilitas ketika pelaksanaan pelantikan presiden nanti,” kata Kapolres Karawang, AKBP Nuredy Irwansyah Putra, kemarin.

PENDIDIKAN Buapti Cup, Jaring Pesepak Bola U19 KARAWANG – Dalam rangka menjaring bibit pesepak bola muda unggul di Kabupaten Karawang. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, bakal menggelar Bupati Cup cabang Sepak Bola.

Bertajuk Bupati Cup Gala Prima 2019. Turnamen regional antar kecamatan tersebut. Rencananya akan berlangsung pada 3 sampai 5 November 2019 mendatang.

PLT Camat Cilamaya Wetan, Hendra Entoh Permana mengatakan, sebelum tampil di ajang bergensi tersebut.

Pihaknya, sebut Entoh, bakal menggelar seleksi.

Untuk mencari pesepak bola muda U19, terbaik di Kecamatan Cilamaya Wetan.

“Kami libatkan sekolah-sekolah, serta club sepak bola. Untuk mengirimkan, atlet muda yang potensial. Untuk di seleksi, dalam tim sepak bola Kecamatan Cilamaya Wetan,” ujar Entoh, dalam rapat minggon, kemarin, (16/10).

Ketua Official Tim Sepak Bola Kecamatan Cilamaya Wetan, Wawan Sukanti mengatakan, Disdikpora Karawang telah membentuk kepanitiaan untuk menggelar turnamen Gala Prima, yang bakal mempertemukan seluruh pesepak bola, antar kecamatan di Kabupaten Karawang.

Tujuannya, kata dia, untuk menjaring pesepak bola muda berbakat. Sebagai aset daerah, untuk kemudian dapat dikembangkan. Menjadi atlet sepak bola profesional. Baik dalam perlombaan, maupun untuk club kebanggan Karawang. Yaitu Persika Karawang.

“Satu tim tiap kecamatan, akan terdiri dari 20 pesepak bola plus 5 official. Sistemnya bertanding dulu dalam grup. Grup tersebut sesuai Dapil Kecamatan. Pemenangnya, akan maju ke babak final di Kabupaten,” pungkasnya. (wyd)

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SELEKSI : Sejumlah atlet sepak bola U19 di Kecamatan Cilamaya Wetan, sedang mengikuti tahap seleksi.

Polres Karawang kerahkan 1.200 personel menjaga kondusifitas Karawang, menjelang pelantikan presiden 20 Oktober 2019 nanti.

Polisi akan menjaga sejumlah titik rawan di Karawang, terutama dipintu masuk dan keluar Karawang. Untuk mempertebal pengamanan dibantu dari unsur TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

“Sejak Senin kemarin kita sudah menerjunkan petugas dengan kekuatan full sebanyak 1.200 personel. Razia dalam skala kecil hingga besar sudah kita lakukan untuk memastikan situasinya aman dan kondusif. Sejumlah titik rawan kita tempatkan petugas, termasuk di rest area Tol Cikampek yang ada di Karawang,” ujar Kapolres Karawang, AKBP Nuredy Irwansyah kepada KBE, kemarin.

Nuredy mengatakan, sampai sejauh ini dia memastikan Kabupaten Karawang dalam situasi yang kondusif. Hanya saja untuk mengantisipasi situasi keamanan menjelang pelantikan presiden Polres Karawang tetap menerjunkan anggotanya di sejumlah wilayah yang dinilai rawan.

“Kita hanya mengantisipasi situasi menjelang hajatan nasional yaitu pelantikan presiden,” pungkasnya. (rie)

Kades Petahana Menanti Rekomendasi Cellica KARAWANG – P ros e s tahapan Pilkades angkatan 45 sedang berlangsung.

Sesuai aturan yang tertuang dalam Perbup 30 tahun 2019, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pilkades di Karawang.

Kepala desa petahana, yang ingin kembali maju dalam kontestasi Pilkades Februari 2020 nanti, harus mendapat surat rekomendasi dari Bupati Karawang, Cellica Nurracahadiana.

Sebagai, syarat administrasi yang wajib di penuhi.

Kasie Pemerintahan Kecamatan Cilamaya Wetan, Nurhasan mengatakan, untuk mendapat surat rekomendasi Bupati. Calon kades petahana, wajib menyelesaikan Laporan Pe-

nyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) selama periode ia menjabat.

“Jika pertanggungjawaban kades di periode yang lalu belum di selesaikan. Maka, Bupati akan mempertimbangkan, untuk mengeluarkan surat rekomendasi tersebut,” ujarnya kepada KBE, kemarin, (16/10).

Nurhasan menjelaskan, di akhir masa jabatannya.

Kades petahana akan di periksa oleh tim Inspektorat. Umumnya, kata dia, Inspektorat akan meminta kelengkapan data-data administrasi. Selama kades tersebut menjabat, dalam LPPD. Hasilnya, kata dia, akan diserahkan kepada Bupati.

Untuk kemudian dipertim-

bangkan. Apakah, kepala desa yang bersangkutan, layak atau tidak. Untuk mencalonkan kembali sebagai kepala desa.

“Saat ini, para kades petahana sedang menanti, Surat Rekomendasi tersebut.

Saran saya, segeralah selesaikan tugas di periode yang lalu. Selesaikan LPPD-nya,” imbuhnya.

Di Kecamatan Cilamaya Wetan, lanjutnya, ada empat desa yang akan menggekar Pilkades tahun depan. Diantaranya, Desa Tegalwaru, Desa Sukatani, Desa Rawagempol Kulon, dan Desa Cikarang.

“Belum ada satu pun kades petahana, yang melapor, sudah dapat rekomendasi Bupati,” ungkapnya. (wyd)

NURHASAN

PLTGU Kembali Perbaiki Jalan Cilamaya KARAWANG – EPC Consorsium PLTGU Jawa-1, kembali memperbaiki jalan Cilamaya-Cikalong yang rusak di sejumlah titik.

PT Jawa Satu Power (JSP) melalui kontraktor pelaksana, Samsung C&T (SCT), melakukan perbaikan jalan dengan asal hotmix, di sepanjang 13 kilometer jalan tersebut.

Affair Manager Eksternal JSP, Tig Djulianto mengatakan, perbaikan tersebut dalam rangka meningkatkan akses jalan publik, di sekitar lokasi projek PLTGU Jawa-1, di Dusun Pangkalan, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan.

“Upaya perbaikan ini, untuk meningkatkan kualitas akses jalan masyarakat,” ujar Tig, kepada KBE, kemarin, (16/10).

Tig menjelaskan, setelah peningkatan kualitas jalan tersebut, diharapkan, bisa mempermudah akses untuk masyarakat. Dalam mencapai pusat-pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sarana kesehatan publik.

“Kegiatan seperti ini, merupakan upaya dari PLTGU Jawa-1, untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hid-

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

PERBAIKAN : Pekerja dari EPC Consorsium, PLTGU Jawa-1 sedang memperbaiki jalan Cilamaya-Cikalong.

up masyarakat. Di sekitar proyek PLTGU,” jelasnya.

“Selain itu, perbaikan ini bertujuan. Untuk mengurangi dampak, dari kegiatan

projek, yang sedang berlangsung,” imbuhnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Cilamaya

Wetan, Udin Abdulgani, mengapresiasi komitmen JSP. “Mewakili masyarakat Cilamaya, kami ucapkan terima kasih pada JSP,

yang telah komitmen dan konsisten. Berkontribusi, mensejahterakan masyarakat Cilamaya,” imbuhnya. (wyd)

6

Koran Kebanggaan Pelaku Bisnis

KAMIS, 17 OKTOBER 2019

BRI Cikampek Konsisten Melayani Masyarakat Penyerahan Hadiah Simpedes CIKAMPEK – Nasabah asal Unit Duren Cikampek dan Unit Mekarmaya Cikampek menjadi nasabah paling beruntung setelah memenangkan hadiah utama berupa satu unit mobil New

Ertiga GL MT Suzuki dan mobil Pick Up FD Suzuki.

Penyerahan panen hadiah simpedes periode 1 tahun 2019 tanggal pengundian 18 september 2019 kemarin diserahkan langsung pada pemenang, senin kemarin.

Pemimpin Cabang BRI Karawang, Hery Noercahya didampingi Manajer Bisnis Mikro mengungkapkan pada undian kali ini, hadiah yang

disediakan meliputi hadiah grand prize berupa satu unit mobil Ertiga, satu mobil Pick Up, 14 sepeda motor Yamaha Mio CW dan 4 TV LED. “BRI Cikampek juga konsisten melayani masyarakat yang terbukti dengan capaian angka simpanan mikro Simpedes meningkat dibanding sebelumnya,ini tidak lepas dari kepercayaan nasabah dan undian ini

salah satunya,” paparnya disela acara.

“Grafik peningkatan juga ditunjukkan pada sektor pinjaman Mikro. Di mana, angka penyaluran kredit meningkat,” ungkapnya.

Hery berharap dengan adanya undian Simpedes BRI ini dapat membantu meningkatkan jumlah nasabah dan tabungannya. Sebab, dengan adanya

tabungan tersebut akan diberikan ke nasabah lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

Terkait penyerahan hadiah mobil ini, nasabah tidak dibebankan pajak karena pajak kendaraan sudah ditanggung BRI. “Untuk pajak sudah ditanggung BRi,” ujarnya.

Ia berharap, hadiah mobil yang diberikan dapat memotivasi konsumen untuk

terus loyal pada BRI, khusunya konsumen CIkampek.

“Kita berharap hadiah ini bagian dari motivasi mereka rajin bertransaksi di BRI Cikampek, dan merupakan bentuk apresiasi kita bagi mereka,”katanya.

Sementara itu, pemenang hadiah mobil New Ertiga, Nasabah BRI Unit Duren Tami, mengaku tidak menyangka tapi ternyata me-

mang bener. “Saya tidak menyangka tapi memang benar, “akuinya sambil berbinar senang.

Hampir sama, Nasabah Unit Mekarmaya yang mendapat mobil Pick Up Suzuki, Nina Yuhana mengaku kalau hadiah mobil memang tahu, tapi tidak menyangka kalau akan menang. “Awalnya ga percaya, tapi setelah dijelasin baru percaya,” kata Nina. (dri)

ASPIRASI RAKYAT

DPRD Apresiasi Program BJB Indah

PIMPINAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT 2019-2024

KETUA Brigjen TNI (Purn)TAUFIK HIDAYAT, SH,MH

WAKIL KETUA INEU PURWADEWI SUNDARI, S.Sos., M.M. Pimpinan sementara DPRD Jabar Tetep Abdulatip pada acara Kopdar Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Jabar, di Kabupaten Pangandaran.

Pansus V DPRD Jabar Bahas Tatib Bersama Pakar Hukum Tata Negara WAKIL KETUA drh. H. ACHMAD RU’YAT, M.Si

WAKIL KETUA Drs. H. ADE BARKAH SURACHMAN, M. Si.

WAKIL KETUA H. OLEH SOLEH,SH

BANDUNG – Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan rapat kerja pembahasan tata tertib bersama Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unpad Prof. Dr. I Gede Panca Astawa, SH., MH, di Ruang Banmus DPRD Jabar Selasa (24/9/2019).

Pembahasan Tatib tersebut dilakukan sebagai bentuk penguatan tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024.

Beberapa point penting dalam pembahasan yang mekanismenya akan diatur dalam tata tertib di antaranya penambahan jumlah Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, pengadaan tenaga ahli bagi anggota DPRD, Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dan Sosialisasi Perda yang

dilakukan oleh DPRD, serta mekanisme fungsi pengawasan DPRD. Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, terkait adanya usulan pengadaan tenga ahli bagi Anggota DPRD merupakan hal yang sah asalkan melihat kondisi keuangan daerah.

“Tadi Prof Panca menegaskan bahwa sah-sah saja, karena yang paling utama pada akhirnya melihat kondisi keuangan daerah. Sehingga ini harus dikomunikasikan dengan kawan-kawan badan anggaran TAPD karena terkait keuangan itu salah satu isu yang dibahas,” kata Daddy.

“Kita minta cuma satu anggota satu tenaga ahli, karena berbagai latar belakang anggota dewan,

sehingga diharapkan targetnya dapat jadi penyeimbang,” ucap Daddy.

Terkait syarat-syarat tenaga ahli Daddy menyatakan, syarat tersebut sesuai dengan kebutuhan dewan.

“Paling tidak sesuai dengan bidang komisi anggota tersebut,” katanya.

S e l a n ju t n y a Daddy menambahkan, soal tindak lanjut dari usulan penambahan Pimpinan DPRD Jabar yang diinisasi oleh Fraksi Demokrat yang akhirnya ditindaklanjuti di Paripurna.

“Pada dasarnya memang kita dibatasi hanya 85 sampai 100 anggota dewan, namun sekarang eksisting 120 dan ini menjadi dasar yang bisa dipahami usulannya menjadi 1 ketua dan 5 wakil ketua,”

ujar Daddy.

“Hanya saja harus ada pendapat pakar celahnya, celah diskresi tetapi harus ada pendapat pakar ujungnya Kementerian Dalam Negeri harus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan karena disitu terkait anggaran. Untuk itu pendapat pakar akan kami lampirkan,” ucap Daddy menambahkan.

Terkait pengumuman hasil keputusan Pimpinan DPRD Jabar periode 2019-2024 oleh Kemendagri, Daddy menyebut pekan ini keputusan tersebut sudah dapat diterima.

“Kita prediksi minggu ini sudah masuk. Tetapi kami meminta pansus untuk memonitor, baik dari eksekutif malalui setwan untuk memonitor soal itu,” katanya. (*)

PANGANDARAN – Pimpinan sementara DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdulatip, menghadiri acara Kopdar Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, triwulan III tahun 2019, di Hotel Pantai Indah Timur Resosrt Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.

Pada kesempatan Kopdar (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) itu Pemprov Jabar bersama Bank BJB mensosialisasikan program Bank BJB yang terbaru, yakni BJB Indah (Infrastruktur Daerah).

Program ini berisikan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran pembiayaan dan/atau kekurangan arus kas, salah satu tujuan daripada program ini ialah agar pemerintah daerah melakukan pembangunan daerah tanpa menggunakan anggaran APBD yang berlebih sehingga akan lebih bijaksana dalam menggunakan dana APBD. Tetep Abdulatip, mengapresiasi inovasi-inovasi Pemprov Jabar dan Bank BJB yang terus berperan aktif dalam sumbangsih pembangunan di Jawa Barat.

“Kita akan terus melakukan pengawasan terutama yang berhubungan langsung dengan pinjaman kredit program BJB Indah ini bagi pemerintahan daerah. Karena hal ini harus disetujui oleh DPRD terutama menyangkut anggaran yang akan dipakai untuk pembangunan,” ungkap Tetep.(*)

KAMIS, 17 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

Dewas PDAM: Benar .... dari halaman 1 Lanjutnya, banyak juga orang yang berbohong saat disidik, pada saat memberikan keterangan, memberi pengakuan segala macam, bisa saja pengakuannya ini bohong. “Itulah tugas penyidik untuk menemukan kebenaran, makanya dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Kalau kita masih terlibat, mohon maaf, harus berpikir sesuai dengan kemauan kita, itulah yang menjadi salah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, berbagai reaksi ditunjukkan pejabat yang namanya tertulis menerma dana. Ada yang membantah hoaks dan mengklaim Yogie sudah mengakui jika itu hoaks. Ada pula pejabat yang mengakui sudah dipanggil Kejaksaan Tinggi Jawa Barat lantaran surat pengakuan Yogie itu.

KBE pun sempat mengonfirmasi sejumlah orang yang namanya disebut oleh Yogie. Namun poinnya: semua yang dikonfirmasi kompak membantah menerima aliran uang.

Di dalam surat pengakuan itu, tertulis Yogie mengung-

kap aliran dana ke sejumlah pejabat dengan nominal yang variatif. KBE pun sempat mengonfirmasi ke sejumlah orang yang namanya tertulis menerima uang.

Semuanya kompak membantah.

Pada surat pengakuan itu tertulis, PDAM mengajukan dana penyertaan modal kepada Pemkab Karawang sebanyak Rp 30 miliar untuk tahun 2012-2017. Namun riilnya, Pemkab Karawang dari tahun 2012 sampai pertengan 2018, pengakuan Yogie yang tertulis di sana, Pemkab hanya mengucurkan sekitar Rp 15 miliar.

Dana tersebut diakui Yogie, salah satunya dugunakan oleh PDAM untuk pembiayaan proyek uprating di PDAM Telukjambe. yang kemudian tendernya dimenangkan PT Darma Premamandala dengan nilai proyek Rp 4.950.300.300.

Dikerjakan 30 September29 Desember 2015 silam.

“Memang pada saat itu Tim BPKP Jabar menyarankan pada pihak PDAM bahwa proyek itu jangan dilaksanakan dahulu sebelum ada pembiayaan keuangan dari PDAM sendiri.

Sekda Getol Evaluasi ....

Namun pihak PDAM pada saat tahun 2015 keuangan sedang kolep atau morat-marit otomatis PDAM menggunakan dana dari penyertaan modal tersebut. Karena ada tekanan dari pemerintah daerah karena banyak kepentingan politiknya, maka dari itu kami tidak menyangka akan terjadi r a n a h h u ku m , a p a l a g i pada saat ini kami sudah dijadikan tersangka oleh Jaksa Tipikor Kejati Jabar.

Saya akan membeberkan dana penyertaan modal kepada Jaksa Tipikor dan Ha k i m Ti p i k o r d i p e rsidangan, apabila kami menjadi terdakwa dana penyertaan modal tersebu t,” p e nga ku a n Yo g i e yang tertulis di surat itu.

KBE pun sempat bertanya kepada jaksa atau pegawai kejaksaan memintai pendapanya secara pribadi soal suarat yang beredar kemungkian palsu atau tidak. Lab crime yang akan menentukan itu palsu atau tidak.

“Untuk menentukan dipalsu atau tidak uyang minta di lab crime,” kata dia. (gie/spd/mhs)

Jelang Pilkada .... dari halaman 1 sikaf kenegarawanan dari Ketua Apdesi, di mana beliau melihat secara individu buanyak kepentingan politik yang akan mendekatinya. Dan sudah barang tentu akan berpengaruh pada kekompakan personal yang ada di Apdesi,” jelas Heryana.

Ditambakan Her yana, alasan lain tentunya sangat tepat karena Apdesi adalah organisasinya para kepala desa yang diatur Undang Undang No 6 tahun 2014 Pasal 29 Tentang Larangan Bagi Kepal a D e s a. S e b a g a i m a n a

pada poin (g) kepala desa dilarang menjadi anggota partai politik. Dan poin ( j) kepala desa juga dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ pemilihan kepala daerah. “ Sebagai Ketua Apdesi di Karawang, mungkin beliau juga telah menggunakan pengalaman yang kurang baik tentang terlibatnya para kades dalam dukungannya terhadap salah satu kon stestan calon gubernur beberapa waktu lalu. Hal itu mengakibatkan beberapa orang kades dipersalahkan Bawaslu sampai

p e rka ra nya ke j e n ja ng pengadilan dan mendapat hukuman vonis denda,” jelas Heryana.

Diterangkan juga, Ketua Apdesi ini menjadi catatan tersendiri, dimana sikap itu merupakan sikap pemimpin yang mampu m e l a ku k a n c e ga h d i n i terhadap kemyngkinan retaknya kebersamaan para kades karena dukungannya pada konstestan pemilihan bupati.

“Ketua Apdesi juga mencegah secara dini dan meminimalisir terjadinya pelanggaran bagi para anggota atau kepala desa,” tegasnya. (red)

Wawan: Polisi .... dari halaman 1 kita minta polisi menjerat pelaku mulai dari penjaja seks, pengguna layanan sampai ke mucikarinya,” papar Wawan.

Selain itu, Wawan meminta Pemkab melakukan pengawasan dan penertiban terkait hotel, Penginapan melati dan kios-kosan yang disinyalir digunakan sebagai tempat mereka melakukan kegiatan prostitusi online.

“Hasil informasi dan pendalaman yang kami lakukan kegiatan prostitusi online tersebut banyak dilakukan juga di hotel-hotel besar yang ada di Karawang, selain hotel-hotel kelas menengah dan bawah, kita minta satpol PP juga untuk melakukan penertiban,” ungkapnya..

Terakhir Wawan berharap masyarakat bersikap proaktif dan peduli, segera melaporkan kejadian-kejadian yang aneh dan mencuriga-

dengan para Kepala Sekolah dan mereka memastikan mendukung langkah yang dilakukan Polres Karawang dalam pengamanan pres-

iden,” jelasnya Terkait dengan mahasiswa Karawang, Nuredy mengatakan berdasarkan hasil pemantauan dan pendekatan yang dilakukan aparat Polres Karawang belum ditemukan

kan di sekitar ke aparat terdekat.

“Karena kita lihat kos-kosan dan penginapan transit juga berada di pelosok perkotaan, dan selain itu Waw a n m i nt a p e m k a b secara rutin melakukan monitoring terhadap layanan-layanan pijat atau spa dan karaoke yang ada di Karawang, karena disinyalir tempat-tempat terebut menyediakan layanan seks secara terselubung,” pungkasnya. (red)

indikasi mereka akan berangkat ke Jakarta saat pelantikan presiden. “Masing-masing BEM atau organisasi mahasiswa lainnya menyatakan tidak akan berangkat ke Jakarta,” pungkasnya. (rie)

“Tak Ada Diskriminasi …. dari halaman 1 Dia berharap apa yang sudah didapatkannya tersebut bisa membuat bangga kedua orangtuanya dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan-

nya nanti.

Karena bagi dia Wisuda bukan merupakan akhir dari segalanya namun merupakan awal kehidupan nyata setelah bergelut di bidang keilmuan. “ Saya senang dan bangga

dari halaman 1 mi kelesuan menyerap anggaran:outcome keluaran kegiatan program kerja (red, pelaksanaan kerja).

Dan yang paling loyo menyerap anggaran justru Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang saat ini Acep sebagi sekda, merangkap jadi Plt Kepala DPUPR. “Ya seperti biasa dan merupakan masalah kelasik DPUPR merupakan Dinas yang baru sedikit menyerap anggaran dibanding OPD lainnya, per tanggal 10 Oktober 2019 dari target 781,7 M dinas ini baru menyerap amggaran sebesar 395,866 M atau 50,64% Hal ini karena masih banyak proyek yang belum dilaksanakan maupun sedang dalam proses pelaksanaan,” ujar

tentunya bisa diterima baik di Karawang dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada semua pihak. Baik kampus maupun teman-teman yang sudah membantu saya selama tinggal disini,” pungkasnya. (*)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hadis Herdiana, Selasa (14/10).

DPUPR memang bukan satu-satunya yang mengalami problem seret melakukan penyerapan anggaran yang berdampak kepada terhampatnya rencana pembangunan dan kerja yang sudah disusun tahun per tahuan agar dapat mencapai targer Rencana Pembanguan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Dinas lain yang mengalami masalah serupa adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kesehatan.

Keduanya merupakan dinas yang mengurusi jaminan dasar warga negara, hak pendidikan dan kesehatan.

“Secara umun serapan anggaran per tanggal 10

Oktober 2019 adalah 54,92% atau 2,719 triliun rupiah, sementara pendapatan sebesar 72,07% atau 3,433 triliun.

Adapun 3 OPD yang paling besar memiliki anggaran di antaranya DPRKP dengan target 182,270 miliar baru terealisasi 115,692 miliar atau 63,47%, Disdikpora dengan target 1,368 triliun baru terealisasi 739,436 miliar dan Dinkes target 488,388 miliar terealisasi 276,254 miliar rupiah atau 56%,” jelasnya.

Praktisi hukum yang getol mengritisi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah, Asep Agustian mengaku sangat mengapresiasi niatan Sekda Karawang, Acep Jamhuri yang akan terus mengevalusi kinerja intansi perangkat daerah yang kinerjanya tidak maksimal. Namun, di saat yang sama, pria

yang kerap disapa Askun ini pun mengingatkan, jika kinerja OPD ini salah satu tolok ukur kerjanya dapat memaksimalkan anggaran yang ada terpakai dengan baik dan tepat sasaran, permasalahannya dinas yang saat ini Plt kepalanya dirangkap oleh Acep sendiri justru menjadi dinas yang loyo.

“Saya ancungi jempol, artianya ini sekda kerja bener.

Tetapi notabene jika itu dikaitkan dengan penyerapan anggaran, yang anjlok justru DPUPR. Siapa Pltnya, siap sebelumnya kepala dinas defenitifny. Artinya kalau mau berkomentar, harus berhati-hati. Saya setuju, tapi penyerapan anggaran yang paling buruk itu DPUPR. Nah siap plt kepala dinasnya?,” sindir Askun. (mhs)

“Lahan-lahan parkir sudah berubah fungsi menjadi area PKL, bahu jalan sudah habis untuk mereka berjualan, disatu sisi ketika kita meakukan penertiban mau direlokasi kemana?

Bagaimana pembinaaannya, bagaiamnan pemberdayaannya, dari mana duitnya, ini yag menjadi persoalan. Perlu sinergitas yang dipayungi perbup sehingga dinas teknis bisa bekerja secara maksimal,” imbuhnya.

Dijelaskan juga, terkait Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA ) sudah 4 tahun Perbupnya belum terealisasi. Padahal terkait RIPPARDA ini harus sinergi dan tidak berbenturan dengan RPJMD maupun Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah. Sehingga Kawasan Strategis Pariwisata Daerah bisa segera

dilakukan tentunya dengan perbup secara jelas dan gamblang.

“Maka tak heran ketika penyusunan KUA-PPAS 2020 ini arah dan kebijakan terkait RIPPARDA ini sangat tidak tersentuh, program anggaran yang diajukan oleh OPD terkait tidak tersinkronisasikan dengan Perda tersebut,” tandasnya.

Indri berharap semua OPD memahami setiap regulasi yang ada terutama terkait RPJMD. Jangan sampai ada kepala dinas yang tidak faham arah kebijakan pembangunan Karawang mau dibawa kemana, sehingga kebijakan p enyusunan kegiatan dan anggarannya ngawur dan ngarang asal jiplak. Perlu ada reward dan punisment terkait kinerja ASN, karena kita tau mereka sudah dibekali oleh TPP yang besar sehingga mereka harus optimal dalam bekerja. (red)

DPRD Cap Kinerja Bagian .... dari halaman 1 kan evaluasi menyeluruh terhadap OPD dan ASN Karawang, terutama terkait polemik yang muncul akibat salah upload naskah RPJMD. “Saya minta Sekda segera melakukan evaluasi secara komprehensif terutama terhadap bagian Hukum Pemkab Karawang, sudah selayaknya segera dilakukan rotasi terhadap personalia yang ada di sana, banyak hal yang melatarbelakangi usualan evaluasi ini,” ungkap Indri.

Hal yang paling utama, tambah Indri, adalah mangkraknya beberapa produk hukum daerah yang belum ada penyelesaian, ada banyak Peraturan-peraturan Daerah (Perda) yang sampai hari ini turunannya berupa Peraturan Bupati (Perbup) belum bisa disyahkan.

Padahal perbup tersebut

merupakan payung hukum teknis terkait beberapa kegiatan atau program yang harus segera digulirkan.

“Saya ambil contoh terkait Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sampai hari ini sudah hampir mau 5 tahun Perbupnya belum juga muncul. Padahal ini merupakan payung hukum teknis terkait penataan dan pemberdayaan PKL di Karawang. Dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, Satpol PP maupun dinas teknis lainnya yang diamanati Perda untuk melakukan penataan PKL tidak bisa berbuat banyak karena mekanisme operasionalnya belum juga ada,” jelasnya.

Ditambahkan, sebagai pijakan mereka untuk melangkah, disatu sisi persoalan PKL hari ini luar biasa menjadi satu persoalan buat masyarakat Karawabng.

PER HARI INI, OTT KORUPTOR .... dari halaman 1

Polres Kerahkan .... dari halaman 1

7

visi mendapat sindiran tajam dari Ketua KPK Agus Rahardjo. Dengan berlakunya revisi tersebut, menurut Agus, matinya KPK tinggal menunggu waktu. Sindiran itu disampaikan Agus saat berbicara di depan para perwakilan pemda pada Sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Jakarta kemarin (15/10).

Dalam kesempatan tersebut, Agus mengulangi penyampaian Mendagri Tjahjo Kumolo tentang harapan agar pada periode kedua pemerintahan Jokowi tidak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT). Agus pun bertanya-tanya soal itu. ’’Tidak ada OTT ini karena arah kita hanya ke pencegahan atau karena KPK-nya yang dimatikan,’’ katanya, menyindir.

Agus mengaku sudah berupaya menanyakan kepastian nasib KPK kepada Tjahjo yang saat ini menjabat Plt Menkum HAM. Khususnya, kepastian apakah Presiden Jokowi jadi mengeluarkan perppu atau tidak. Sebab, penentuan nasib KPK tinggal hari ini dan besok (17/10).

Bila hingga 17 Oktober tidak ada perppu, UU KPK hasil revisi akan berlaku. ’’Begitu efektif, itu yang namanya pimpinan KPK

General Manager: Tohiri Alam.

Deputy General Manager: Hayatullah.

Pimpinan Perusahaan: Tohiri Alam.

Pimpinan Redaksi: Hayatullah.

Wakil Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Yogie S, Toyib, Wahyudi.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Agus Nuryadin, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Subang: Feri Kosasih, Tomi Prayoga.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil. EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Keuangan/Administrasi: Dewi Megawarti (Koordinator), Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Iin. Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

yang sekarang menjabat ini sudah bukan penegak hukum lagi,’’ lanjutnya. Sebab, dalam UU yang baru itu, pimpinan KPK bukan penyidik dan penuntut.

Di tempat terpisah, koalisi masyarakat sipil menyangsikan komitmen Presiden Joko Widodo. Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyatakan tidak yakin Jokowi berani mengeluarkan Perppu KPK. Pemicu utamanya, jelas dia, tidak ada satu pun partai koalisi penyokong Jokowi-Ma’ruf yang mendukung perppu.

Khususnya PDI Perjuangan sebagai partai utama. ’’Partai koalisi tidak setuju. Itu saja masalahnya,” kata Ray. Ironisnya, sambung dia, Jokowi tidak berani melawan kepentingan koalisi partai. Sebab, jika keinginan koalisi ditentang presiden, risikonya terlalu besar. Bisa saja pemerintahan JokowiMa’ruf Amin lima tahun mendatang tidak berjalan mulus karena mendapat gangguan dari lingkaran kekuasaan sendiri. ’’Risikonya besar. Apalagi, PDIP tidak suka (ada perppu, Red),” paparnya.

Menurut Ray, situasi saat ini justru terbalik. Bukannya partai koalisi yang mengawal presiden, justru presidenlah yang mengawal kepentin-

gan koalisi. Salah satunya dalam penolakan parpol atas penerbitan Perppu KPK. Sebuah regulasi yang sebenarnya menjadi wewenang mutlak presiden.

Padahal, revisi UU KPK berdampak cukup serius bagi Jokowi. Salah satunya, presiden akan kehilangan legitimasi publik menjelang pelantikannya. Sebetulnya jika Jokowi ingin menaikkan kembali pamornya, tidak ada cara selain menerbitkan Perppu KPK. ’’Tetapi, apakah presiden berani melakukan ini. Saya tidak yakin,” tegasnya.

Hal serupa disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.

Dia mengatakan, kontrol kekuatan saat ini seolah tidak dikendalikan Presiden Jokowi. Namun, kebijakan justru berada di partai koalisi.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas meminta publik bersabar. Saat ini, kata dia, Jokowi sedang melakukan kalkulasi. Apakah menerbitkan perppu dalam waktu dekat atau tidak. ’’Saya kira Jokowi cukup pintar. Memang dia tidak akan melawan arus.

Kalau memaksa pun, dampaknya di pemerintahnya

nanti,” kata Sirojudin.

Jabar Terbanyak OTT Penangkapan Bupati Indramayu Supendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah buruk citra Provinsi Jawa Barat (Jabar). Sebab, per Oktober, KPK telah merilis Jabar sebagai provinsi dengan kepala daerah (kada) terbanyak yang terjerat kasus korupsi.

Data KPK per 7 Oktober 2019, jumlah kada tersangka KPK di Jabar sebanyak 18 orang. Jika Supendi juga tersangka, KPK telah menjerat 19 kada Jabar dari 119 kada tersangka sejak lembaga ini didirikan. Jumlah itu disusul Jawa Timur 14 kada, Sumatra Utara 12 kada, Jawa Tengah 10 kada, dan Sumatra Utara 7 kada.

Wakil Gub ernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku ikut pr ihatin dengan penangkapan Supendi. Uu berharap para birokrat di Jawa Barat tidak lagi macam-macam yang bisa berdampak buruk pada pribadi dan pemerintahan.

“Saya minta seluruh lapisan masyarakat, terutama yang memiliki koneksi dengan para pejabat untuk tidak melakukan kegiatan yang membahayakan lah ya,” ujar Uu di Gedung Sate, Selasa (15/10). (bbs/mhs)

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Jalan Kasuari IX Blok O Nomor 52 Perum Cikarang Baru, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Telp. (021) 89840853. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksicikarangekspres@gmail.com, email iklan:cikarangekspres@ gmail.com.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KAMIS, 17 OKTOBER 2019

LEGISLATIF Dewan Tasik Tanya Tim Ahli PURWAKARTA – Ada dua hal pokok yang ditanyakan oleh rombongan Pansus Tata Tertib DPRD Kota Tasikmalaya dalam kunjungannya ke DPRD Purwakarta. Yakni, adakah tim ahli di fraksi dan batas hari kunjungan kerja bagi anggota DPRD. “Masalahnya, waktu kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Sleman, ada staf ahli atau semacam THL di fraksi-fraksi. Sedangkan jumlah hari kunjungan DPRD Kota Tasikmalaya, diatur oleh Peraturan Wali Kota seperti ASN, yakni maksimal tiga hari, ”jelas Ketua Pansus DPRD Kota Tasikmalaya H. Nurul Awalin.

Selain rombongan anggota Pansus Tatib DPRD Kota Tasik, mereka juga didampingi Ketua DPRD H. Aslim dan ketiga wakilnya, lengkap dengan Sekretaris DPRD H. Oslan Khaerul dan jajarannya.

Seluruhnya rombongan berjumlah 25 orang.

Mereka diter ima oleh Wakil Ketua DPRD Warseno (Fraksi PDIP) dan anggota Pansus Tatib DPRD Purwakarta Hj. Enah Rohanah (Fraksi Golkar), didampingi oleh Kasubag Rapat Ari Pristiari, S.IP dan Kasubag Perundang-undangan Karsana, S.Sos, di ruang Gabungan Komisi, Rabu (16/11).

Dijelaskan oleh Hj. Enah Rohanah, Peraturan Tata Tertib DPRD adalah payung hukum bagi anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan.

Peraturan Tata Tertib di Pur wakarta sudah menjadi Keputusan DPRD, yang diparipurnakan tanggal 11 Oktober 2019. Isinya, lanjutnya, sudah mengakomodir PP. No. 12/2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota; sudah menjabarkan terperinci PP No. 12/2018 secara teknis, dan sudah mengadopsi muatan lokal sesuai kebutuhan.

“Isi dan penulisannya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 186 ayat (3) UU. Nol. 23/014 tentang pemerintah daerah,” paparnya seraya menambahkan, semuanya terangkum dalam 7 BAB 84 Pasal dan 3 Lampiran. Adapun Lampiran I, II, dan III, lanjutnya, mengatur tentang pengunduran diri, pokok-pokok pikiran DPRD dan sistematika memori akhir masa keanggotaan DPRD. Sementara itu, Warseno menerangkan, staf ahli fraksi di DPRD Purwakarta belum ada, kecuali staf fraksi yang dipekerjakan oleh anggpta fraksi masing-masing. Sedangkan, berkaitan dengan jumlah hari kunjungan kerja tidak terkait dengan hari kalender. Artinya, Minggu pun dihitung, kalau memang masuk dalam daftar hari kunjungan. Untuk rapat Bangar misalnya, dalam Tatib diatur kunjungan selama lima hari. (san)

PERISTIWA

Pabrik Cat Salahgunakan Gas LPG Bersubsidi PURWAKARTA- Polres Purwakarta berhasil mengungkap dugaan kasus praktik penyalahgunaan gas elpiji berukuran 3 kilogram (kg).

Gas bersubsidi diperuntukan warga tidak mampu tersebut digunakan oleh salah satu perusahaan cat berlokasi di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, untuk memanaskan moulding yang mampet.

Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Handreas Ardian mengatakan, kasus ini terungkap atas laporan dari masyarakat yang merasa curiga adanya penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi. Kemudian pihaknya mendatangi perusahaan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Setelah kami usut, ternyata gas elpiji subsidi 3 kilogram dipakai di bagian Departement Injection, untuk memanaskan moulding yang mampet. Tim masih mendalami dan apa saja barang yang disita untuk dijadikan barang bukti,” ungkap Handreas, Rabu (16/10/2019).

Kasat mengaku telah memanggil pihak perusahaan untuk dimintai keterangan. “Kami sudah memanggil Kepala Bagian Injection atas nama JM,” ujar Kasat.

Ada pun barang bukti yang berhasil disita berupa tabung elpiji kemasan tiga kilogram beserta satu unit alat pemantik. Pihak perusahaan dijerat dengan pasal 55 Undang-undang Migas nomor 22 tahun 2001 dengan ancaman enam tahun penjara. (san*)

8

Semangat Baru Purwakarta

Mantan Kades Dipanggil Tipikor Diduga Terlibat Korupsi Ratusan Juta PURWAKARTA - Mantan Kepala Desa Anjun, Kecamatan Plered inisial AP yang berakhir jabatanya pada 2019 dikabarkan diperiksa Polres Purwakarta. Ia diduga terkait korupsi ratusan juta rupiah uang penyewaan lahan milik pemerintah desa kepada perusahaan.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, AP sang mantan kades menyewakan lahan kepada perusahaan senilai 700 juta rupiah. Bahkan diduga uang dari perusahaan yang nilainnya ratusan juta tersebut dipecah masuk ke dua rekening, yang pertama rekening pribadi, yang kedua ke rekening desa, namun uang yang ada di rekening

Namun untuk pemanggilan yang ke sekian kalinya, AP tidak hadir karena sakit.

“Pemeriksaan yang lalu tidak hadir, karena yang bersangkutan sakit. Nanti akan kita jadwal ulang pemanggilannya,” singkat Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Handreas, ke awak

media, beberapa waktu lalu.

Konon sang mantan kades kerap mengunjungi tempat hiburan. Hal tersebut seperti terungkap pengakuan seorang wanita pemandu lagu (PL) yang namanya tidak mau ditulis.

Ia merupakan seorang PL panggilan, bagi tamu yang ingin ditemani di tempat karaokean ia akan siap menemaninya.

“Ya hanya menemani nyanyi aja, tak lebih. Karena saya setiap malam sehabis nemani tamu, harus segera pulang. Kalau gak pulang suka dimarahin sama yang di rumah,” cerita PL itu, Rabu (16/10) Menurut dia, beberapa bulan ini dirinya merasa kehilangan orang yang selalu loyal memberi tip yang lumayan besar setiap minta ditemani nyanyi di room.

“Biasanya sama temannya, berdua atau bertiga kemudian Dia nya (Kepala Desa), selalu minta ditemani saya kalau sedang karaokean,” kata wanita PL itu.

Menurutnya, kepada desa langganan tetapnya tersebut hanya beberapa bulan lalu menghilang tidak ada kabar, padahal orangnya sangat loyal sama wanita-wanita yang menemaninya.

“Setiap kali ditemani untuk 2-3 jam suka ngasih tip hingga 2 juta rupiah, belum itu untuk saweran sama teman-teman wanita lainnya yang sama-sama menemaninya,” bebernya.

Namun keberadaan kades yang loyal di tempat hibu ra n ma l a m t e r s ebu t menghilang, menurut Pl itu kades yang loyal tengah kena masalah. (san)

gan Hidup (DLH). “Kalau melihat Purwakarta, kita

telah melaksanakan perintah itu untuk menunjang

kegiatan lingkungan hidup,” ujar Anne. (san*)

ILUSTRASI

desapun kabarnya diambil oleh sang mantan kades.

Atas dipanggilnya inisial AP oleh Tipikor Polres Purwakarta, diduga kuat ada kasus korupsi uang sewa lahan tanah desa. Sehingga mantan kades tersebut harus bolak balik ke Polres untuk menjalani pemeriksaan.

Tunjangan ASN Terancam Dipotong Jika Tak Ikut Kelola Sampah Mandiri PURWAKARTA-Tunjangan kinerja daerah (TKD) ASN di Kabupaten Purwakarta terancam dipotong jika tidak mengelola sampah secara mandiri.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menegaskan, sanki itu terapkan agar semua ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta mengelola sampah secara mandiri yang kemudian melakukan pelatihan terhadap para pegawai hingga ke tingkat desa.

“Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri, jika tidak menjalankan akan ada sanki, misalnya TKD-nya kita potong,” ungkap Anne, Rabu (16/10/2019).

Anne telah mengeluarkan surat edaran Bupati Purwakarta dengan nomor : 658.1/3419/BKPSDM, tentang pengelolaan sampah secara mandiri.

Hal ini berimplementasi pada Pasal 2 Ayat 1 UU nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengisyaratkan bahwa setiap orang dalam pengelo-

laan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan manangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

“Dan pasal 16 PP Nomor 81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga, bahwa penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah,” tegas dia.

Menurutnya, ada tiga poin yang harus dilakukan oleh para pihak terkait dalam surat edaran tersebut. Pertama, pihak dimaksud wajib menyediakan tempat sampah organik dan non organik secara terpisah.

“Kedua, harus mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, kerajinan tangan yang mampu bernilai ekonomi. Lalu ketiga adalah mengumpulkan sampah non organik untuk digunakan kembali atau dijual melalui bank sampah,” kata Anne.

Selain itu, Anne mengatakan, berdasarkan aturan yang dikeluarkan badan anggaran, seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Purwakarta harus mengalokasikan 2% dari APBD untuk Dinas Lingkun-

Dukungan Warga Tak Berpengaruh Jika Amdal PT MSS Tak Lolos PURWAKARTA - Meski sudah ada dukungan dari warga terhadap operasional PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS) tak memengaruhi upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menutup perusahaan tambang batu itu.

Penutupan perusahaan tambang itu sangat itu tergantung hasil pemeriksaan analisis dampak lingkungan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat.

Menyusul, kejadian long-

sor batu yang merusak pemukiman warga Kampung Cihandeuleum Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru beberapa waktu lalu.

“Walaupun misalkan warga di situ menginginkan pertambangan dibuka tapi kalau kajian lingkungan kita tidak layak ada pertambangan kita sesuai aturan perundangundangan yang berlaku,” kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, baru-baru ini.

Tim tersebut diakui masih bekerja sampai sekarang.

Hasil pemeriksaan tim tersebut menjadi bahan

rekomendasi kepada Bupati untuk menentukan penghentian atau perpanjangan izin Amdal dari perusahaan yang bersangkutan.

Izin Amdal PT MSS diakui baru diterbitkan tahun ini. “Walaupun, di dalam klausul Amdal itu kalau di kemudian hari ada sesuatu yang tidak sesuai, kita bisa mengevaluasi bahkan memberikan teguran, membekukan yang ketiga dicabut (izinnya),” tutur Anne.

Intinya, ia menyimpulkan pemerintah daerah tidak terpengaruh terpengaruh

dengan pernyataan warga.

Anne meyakinkan langkah yang diambil merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan warganya.

Anne justru menantang warga terdampak longsor untuk membuat kesepakatan lain apabila aktivitas pertambangan di sana tetap beroperasi. “Kalau misalkan dikemudikan hari terjadi lagi (bencana) seperti itu, jangan salahkan pemerintah daerah,” katanya.

S eb e l u m nya, P T M S S mengklaim mendapatkan

dukungan dari warga setempat untuk meneruskan operasional pertambangannya.

Hal itu tertuang dalam surat kesepakatan ganti rugi yang ditandatangani sejumlah warga dan pihak perusahaan.

Pihak perusahaan juga telah membayarkan uang ganti rugi senilai lebih dari dua miliar rupiah kepada seluruh warga yang terdampak longsoran batu. Pemberian ganti rugi juga dilakukan secara simbolis oleh kedua belah pihak disaksikan pemerintah desa setempat pada Selasa lalu. (san*)

Komisi 1 Terima Kunjungan 8 Anggota DPRD Pandeglang PURWAKARTA– Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta Hj Ina Herlina (Fraksi PDIP) dan H. Komarudin (Fraksi Golkar), didampingi Kasubag Rapat Ari Pristiari menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten di Ruang Gabungan Komisi.

Sebanyak 8 orang anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang didampingi 4 orang staf, dipimpin oleh Ketua Komisi I Endang Sumantri.

Mereka berkunjung dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang membidangi pemerintahan dan hukum. Selain bertujuan silaturahmi, yang

utama kami DPRD Kabupaten Pandeglang ingin mendapat informasi lebih dalam tentang pembahasan Pra APBD TA. 2020.

H. Komarudin yang juga anggota Badan Anggaran menerangkan, Purwakarta baru menyusun APBD perubahan tahun 2019. Sedangkan sebelum membahas RAPBD Tahun Anggaran 2020, terlebih dulu akan membahas KUA PPAS. Selanjutnya, secara rinci ia menjelaskan, mulai dari KUA PPAS hingga penyusunan RAPBD, yang berpatokan pada RKPD (Mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga Musrenbang Kabupaten) dan diselaraskan dengan Pokir (Pokokpokok Pikiran DPRD).

Me n u r u t Ko m a r u d i n , APBD adalah akumulasi dari pendapatan, baik itu PAD

maupun bantuan Propvinsi dan bantuan pusat.

“Purwakarta sudah meny-

elesaikan rancangan perubahan APBD 2019, sesuai visi dan misi RPJMD tahun 2018

– 2023. Pembahasan dalam rapat-rapat DPRD dilakukan secara cermat dan teliti dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan anggaran dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta mengacu pada peraturan dan perundangundangan yang berlaku,”jelas Komarudin.

Adapun kebijakan anggaran pada APBD perubahan, kata Komarudin, meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. Dalam keadaan darurat, lanjutnya, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya.

“Namun, diusulkan atau disampaikan dalam rancangan perubahan APBD atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun berjalan, yang pelaksanaanya harus dituangkan dalam Perda tentang rancangan perubahan APBD,”jelasnya.

Sedangkan RAPBD Tahun Anggaran 2020, kata Komarudin, rencananya akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD, harus seimbang antara pendapatan dan belanja daerah. Jangan lebih besar pasak daripada tiang,” katanya menutup pembicaraan. (san)