Bawaslu Mulai Copoti Baliho Politik

Segera Minta

Bantuan

Personel

Satpol PP

KABUPATEN BEKASI- Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja daerah itu untuk menert- ibkan media iklan politik yang terpasang di ruang publik. “Dalam waktu dekat kami akan berkompromi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol

PP Kabupaten Bekasi selaku penegak peraturan daerah,” kata

Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi

Syaiful Bachri di Cikarang, kemarin (13/2).

Dia mengatakan koordinasi tersebut dalam rangka merumuskan upaya konkret untuk menjaga kondusifitas serta ketertiban umum terhadap maraknya baliho, spanduk, poster, maupun media iklan lain yang bermuatan politik karena mengganggu estetika tata kota wilayah. Syaiful mengaku untuk saat ini pihaknya tidak bisa mengambil tindakan tegas atas pelanggaran dimaksud mengingat belum masuk tahapan kampanye Pemilu 2024.

TAHUN POLITIK:

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja daerah itu untuk menertibkan media iklan politik yang terpasang di ruang publik.

8.317 Pantarlih se-Bekasi Mulai Bertugas

KABUPATEN BEKASI - KPU

Kabupaten Bekasi lantik secara serentak petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih untuk kebutuhan Pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi. Hal itu dikatakan Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin kepada Cikarang Ekspres, Senin (13/2).

“Alhamdulillah kemarin sudah dilantik serentak di wilayah kecamatan masing-masing sebanyak 8.317 Pantarlih. Semoga mampu mengemban tugas dan amanah dengan baik,” kata Jajang Terang dia, proses penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dan strategis bagi terselenggaranya pemilihan umum.

“Untuk itu, pantarlih sebagai ujung tombak dalam pemutakhi- ran dan penyusunan daftar pemilih harus mampu menjalankan tugas coklit dengan cermat dan penuh tanggung jawab,” katanya.

Jajang berpesan agar petugas pantarlih segera melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat serta perangkat RT/RW setempat sebelum dan selesai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Segenap petugas pantarlih juga diwajibkan memakai atribut resmi berupa rompi, topi, serta tanda pengenal yang diterbitkan KPU Kabupaten Bekasi saat menjalankan tugas. Sementara itu Kadiv SDM dan Sosdiklihparmas pada KPU Kabupaten Bekasi Dhany Wahab Habieby mengatakan 8.317 petugas pantarlih tersebar di total

187 desa dan kelurahan. Jumlah petugas tersebut berkurang 32 orang setelah dilakukan restrukturisasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Sebelumnya dari hasil pemetaan terdapat 8.349 TPS namun setelah dilakukan restrukturisasi berkurang 32 TPS sehingga ada pengurangan jumlah pantarlih yang dilantik,” katanya. Dhany menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada masyarakat yang secara sukarela telah bergabung sebagai petugas penyelenggara pemilu.

“Kesediaan warga menjadi petugas pantarlih merupakan bukti semangat volunterisme di tengah masyarakat untuk menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024,” tandasnya. (har/mhs)

Istimewa

Alun-Alun Eduforest Makin Kumuh

KABUPATEN BEKASI - AlunAlun Eduforest Kabupaten Bekasi di Desa Tamansari, Kecamatan Setu menjadi daya tarik masyarakat. Namun sayangnya alun-alun yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran sekitar Rp 6 miliar itu belum jelas pengelolaannya. Alhasil, meski belum diresmikan secara umum, tapi sudah banyak sarana prasarana yang kotor akibat banyaknya para pengunjung yang sembarang membuang sampah. Kepala Desa Tamansari, Jahi Hidayat mengatakan, hampir dua bulan ini sudah rampung pembangunan, belum ada kabar dari dinas terkait kapan akan diresmikan ataupun penanggungjawab alun-alun.

“Belum ada kabar mau serah terima, ataupun peresmian. Desa belum ada kabar sampai hari ini, sedangkan disitu pengunjung sudah ramai. Saya selaku kepala desa juga was-was juga,” kata Jahi. Jahi khawatir jika tidak diserahterimakan ataupun penunjukan pengelola, alun-alun bisa rusak dan tidak terawat mengingat semakin banyaknya pengunjung yang memadati alun-alun.

“Namanya orang banyak, taman-taman bisa rusak. Sampai saat ini kita belum dikasih tugas, dikasih kewenangan, misalnya kebersihannya ataupun perawatannya,”paparnya. Jahi berharap anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah provinsi tidak sia-sia dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat.

“Anggaran, itu kan bukan anggaran kecil, jangan sampai sudah dibangun, ditelantarkan begitu saja. Secepatnya baik kepada desa atau pun instansi lain, untuk kepengurusan perawatan. Desa sangat siap, jika ada rekomendasi untuk desa,”ujarnya Jahi mengakui sudah banyak warga yang mengeluh terkait kondisi alun-alun kotor dan tidak terawat, belum lagi imbas kemacetan akibat padatnya pengunjung. (dim/mhs)