Karawang Bekasi Ekspres, 12 April 2023

Kapolda Cek Kesiapan

Jalur Mudik di Karawang

KARAWANG - Kapolda Jabar Irjen Pol. Akhmad

Wiyagus melaksanakan Pengecekan Jalur dalam rangka Persiapan Ops Ketupat Lodaya 2023, kemarin (10/4).

Kapolda beserta Para Pejabat Utama Polda Jabar

melakukan pengecekan ke Pos Pengamanan Rest

Area KM 57 Tol Jakarta – Cikampek, Kecamatan

Klari, Kabupatena Karawang dalam rangka peninjauan pengamanan Ops Ketupat Lodaya tahun 2023.

Saat tiba di lokasi pos pengamanan Kapolda Jabar

beserta rombongan langsung melakukan pengecekan posko serta fasilitas umum bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut Kapolda Jabar yang didampingi PJU Polda Jabar, disambut oleh Kapolres

Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono,  Kabag Ops Polres Karawang, Kasat Lantas Polres Karawang dan Kasat Intelkam Polres Karawang.

Kapolda Jabar melalui Kabid Humas Polda Jabar

Kombes Pol. Ibrahim Tompo mengatakan terkait kesiapan Polda Jabar dalam rangka Pengamanan

Titik U-Turn dan Bundaran yang Tetap Dibuka di Jalur Mudik Karawang:

l Bundaran Kepuh

l Charles

l Masari

l Pancawati/Kanzen

l Depo Pertamina

l U-turun SPBU Casandra

l Gamon

l SPBU Jatisari.

Optimis PAD Karawang Naik

KARAWANG- Pemkab Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) optimis target pendapatan asli daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

“Kami optimis akan ada peningkatan pendapatan pajak hotel dan restoran terlebih Presiden Joko Widodo telah mencabut PPKM,” ujar Kepala Bapenda Karawang, Asep Aang Rahmatullah.

Asep Aang mengatakan, guna meningkatkan target pendapatan tahun 2023, Bapenda Kabupaten Karawang melakukan inovasi dan terobosan, yakni dengan ditingkatkan layanan berbasis digital.

Dalam memaksimalkan pelayanan kantor Bapenda Karawang, jelas dia, ada empat aplikasi online yang digunakan yaitu Sistem Online BPHTB terintegrasi atau SOBAT versi 3, Sistem Informasi Pajak Daerah Lainnya (SIPADI) versi 2, Sistem Informasi Manajemen

Objek Pajak Bumi dan Asep Aang Rahmatullah

RK Usulkan Dani Jadi Pj Bupati Lagi

Sudah Diusulkan ke Kemendagri,

Tinggal Tunggu Hasilnya

KABUPATEN BEKASI - Gubernur Jawa

Barat, Ridwan Kamil tetap mengajukan nama

Dani Ramdan kembali menjadi Pj Bupati

Bekasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika terpilih kembali, berarti akan menjadi SK ketiga kalinya Dani Ramdan menjadi Pj Bupati di Kabupaten Bekasi.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mencoret nama Dani Ramdan sebagai calon Pejabat (Pj) Bupati. Adapun DPRD Kabupaten Bekasi sendiri malah mengusulkan tiga nama yaitu Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Bekasi Yana Suyatna, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Rahmat Atong, serta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar Koswara. Merespons polemik tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil enggan ambil pusing. Orang nomor satu di Jabar itu menyebut, penyerahan nama calon Pj Bupati Bekasi telah sesuai prosedur.

“Tugas kami hanya menyampaikan aspirasi dari daerah,” ucap Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (10/4). Lebih lanjut, Eks Wali Kota Bandung itu menegaskan, pihaknya menyerahkan polemik Pj Bupati Bekasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, penolakan Dani Ramdan sebagai Pj Bupati Bekasi dari sebagian kalangan lebih tepat ditanyakan ke Pemerintah Pusat yakni Kemendagri. Sebab, keputusan akhir siapa yang akan jadi Pj ada di tangan Kemendagri. “Ujungnya bukan di provinsi, tapi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ucap Ridwan Kamil. Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, Ridwan Kamil menyodorkan

3 nama calon Pj Bupati Bekasi. Dari ketiga nama tersebut, Dani Ramdan tetap masuk dalam usulannya. Dua nama lainnya adalah

USULAN PJ BUPATI DARI DPRD BEKASI

Yana Suyatna Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Bekasi

Rahmat Atong Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi

Koswara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar

USULAN PJ BUPATI DARI GUBERNUR

Dani Ramdan

Dedy Supriyadi Sekda Kabupaten Bekasi

Koswara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar

Menko Polhukam Siap Kawal Hingga Kasus Tuntas

TKW asal

Karawang Dede

Asiah Awing Omo (37 tahun) yang

menjadi korban perdagangan orang dan

dijadikan budak di Suriah makin

menuai banyak perhatian.

Teranyar, Menko Polhukam

Mahfud MD pun berjanji akan

mengawal kasus ini hingga tuntas.

DEDE Asiah Awing Omo (37 tahun), Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kabupaten Karawang, diduga menjadi korban perdagangan orang.

Dia mengaku dijadikan budak di Suriah. Video pengakuan Dede

Asiah viral di media sosial. Suami Dede Asiah, Yongki Hamidun, yang melihat video tersebut berusaha mencari bantuan ke berbagai pihak agar istrinya bisa dipulangkan ke Indonesia.

Salah satu bantuan datang

dari anggota DPR Komisi IX

Rieke Diah Pitaloka. Mela-

lui video call kepada Yongki, Rieke menjelaskan bahwa

dia baru saja bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam pertemuannya dengan Mahfud MD itu, Rieke meminta dukungan atas kasus

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sedang diadvokasinya yakni Dede Asiah.

“Dari informasi yang disampaikan pihak KBRI exit permit, DA belum diberikan Pemerintah Suriah. Karena, pihak agency di Suriah dan penyalur di Indonesia meminta ganti rugi senilai kurang lebih USD

7.000,” ungkap Rieke.

ISTIMEWA

SOROT: Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) bersama Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mendukung pengusutan kasus TKW asal Kabupaten Karawang, Dede Asiah, yang dijual ke Suriah. Dok: Istimewa

Dalam pertemuan itu, menurut Mahfud MD, penyelesaian TPPO bukan dengan membayar pihak penyalur. Hal terpenting adalah pengungkapan sindikat dan pen-

egakan hukum bagi pelaku TPPO.

“Kasus DA merupakan contoh penting bagaimana negara harus hadir memberikan perlindungan kepada war-

ganya yang menjadi korban TPPO,” katanya. Mahfud berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga Dede Asiah bisa kembali selamat pada keluarganya di

Tanah Air. Dia juga meminta agar suami Dede Asiah segera membuat laporan kembali dan menyampaikannya ke Menko Polhukam. “Lapor ke polisi, jangan takut. Polisi pasti dukung, kalau ada (oknum kepolisian tidak dukung) laporkan ke saya,” tutup Mahfud. Terakhir komunikasi seminggu lalu Yongki Hamidun mengatakan terakhir berkomunikasi dengan Dede Asiah seminggu lalu. Setelah itu tidak bisa dihubungi lagi. “Sebelumnya jalan komunikasi, namun seminggu ini hilang kontak. Padahal kondisinya (kesehatan) sudah kurang baik,” kata Yongki.

Yongki khawatir kondisi kesehatan Dede Asiah memburuk, sebab seminggu lalu Dede sempat mengeluh sakit di bagian perutnya yang bekas operasi sesar.

Sempat diancam sponsor Keluarga Dede Asiah, sempat diancam akan dilaporkan ke Polda Jabar oleh pihak sponsor yang memberangkat-

kan Dede. Ancaman tersebut dilontarkan melalui pesan suara WhatsApp yang dikirimkan langsung kepada suami Dede, Yongki.

“Kan ada urusan dengan ibunya Dede Asiah berkaitan dengan kita balik lapor ke Polda (Jabar) yah ini. Jadi kalo bapak ada keterikatan kuasa, silakan bapak advokat di mana, gitu yah,” kata seorang pria dalam pesan suara tersebut.

Karena takut, Yongki kemudian berinisiatif mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusantara. Menurut Yongki, ancaman pihak sponsor itu karena orang tua sudah mengizinkan Dede Asiah berangkat. Padahal, kata Yongki, orang tua Dede tidak pernah menandatangi dokumen perizinan itu.

“Orang tuanya bilang tidak merasa (tanda tangan), tapi pas begitu lapor ke Polres, jadi kan orang tuanya di BAP, dia ditanya ibu tanda tangan enggak? Dia bilang enggak,

Pelaku Penipuan QRIS di Kotak Amal Masjid Ternyata Mantan Pegawai Bank BUMN

JAKARTA - Mohammad

Iman Mahlil, 37, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus

penipuan barcode Quick

Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada kotak amal di Masjid kawasan Jakarta. Hasil penyelidikan menye-

butkan bahwa pelaku berlatar belakang eks pegawai salah satu bank BUMN. "Latar belakang yang bersangkutan pernah bekerja di salah satu bank BUMN," ucap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah

Lubis di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (11/4). Kendati demikian, pengembangan kasus masih dilakukan oleh penyidik. Termasuk mengungkap motif Iman melakukan penipuan ini. "Masih kita lakukan pengembangan dan

Kapolda Cek Kesiapan Jalur....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Idul Fitri 2023. Mulai dari gangguan kamtibmas diwilayah hukum Polda Jabar, trend gangguan kamtibmas 3 bulan terakhir  hingga pengecekan jalur dan survey jalur, hingga pengendalian arus lalu lintas.

Disampaikan, bahwa pengamanan Ops Ketupat Lodaya ini diharapkan kesiapsiagaan petugas di lapangan maksimal dalam pengaturan lalu lintas. Diungkapkan, diantaranya sasaran obyek pengamanan Operasi Ketupat Tahun 2023.

“Adapun beberapa obyek

lokasi yang menjadi perhatian dalam pengamanan dan diamankan secara maksimal, dengan mendirikan pos pos terpadu di wilayah Polda Jabar,” ungkapnya.

Disampaikan juga prediksi ancaman prioritas dalam hasil rapat yang digelar Polda Jabar bersama dengan jajaran Polres Polda Jabar yang turut membahas prediksi ancaman prioritas yang harus diantisipasi oleh Polda Jabar dalam mengamankan Hari Raya Idul Fitri. “Hal kemacetan dan ke -

Optimis PAD Karawang....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Bangunan (SISMIOP) versi 3 dan Sistem Online Pelayanan (SOPAN). “Artinya, pada tahun 2023 ini semua layanan wajib berbasis digital. Mulai dari elektronik SPPT, cek PBB, BPHTB, pembayaran pajak dan layanan pajak lainnya yang dapat diakses melalui digital. Penerbitan SPPT dan surat pajak lainnya bisa lebih cepat dan mudah dengan adanya tanda tangan elektronik,” jelasnya.

Sementara itu, Bapenda Kabupaten Karawang mencatat PAD tahun 2022 dari sektor pajak terealisasi melebih target yakni 104,53 persen atau sebesar Rp

1.240.405.884.521 dari target Rp 1.186.597.671.000.

Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mendongkrak realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2022. Untuk PBB dari tar-

celakaan dijalur mudik dan balik, untuk mengantisipasi ini tentunya kami terjunkan beberapa personil dititik titik rawan kemacetan,” jelasnya. Disampaikan juga Bagi personil yang melaksanakan pengamanan di Rest Area agar mengantisipasi kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dapat menimbulkan kemacetan dan kecelakaan.

“Laksanakan rekayasa lalu lintas baik di Jalur Tol maupun di Jalur Arteri sehingga tidak adanya kemacetan di titik titik krusial,” tutupnya. (bbs/mhs)

get Rp 437.577.300.000 realisasi mencapai Rp 454.384.047.926. Sedangkan BPHTB target sebesar Rp 312.596.407.000 capaiannya Rp 325.778.277.990. Sedangkan pajak hotel dan restoran tahun 2022 juga mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Untuk hotel target pendapatan pajak sebesar Rp 16.599.000.000 terealisasi mencapai Rp 17.315.068.036. Dan target pendapatan pajak restoran sebesar Rp 118.802.201.000 terealisasi Rp 127.699.569.832. (mhs)

pendalaman," jelas Auliansyah. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menetapkan Mohammad Iman Mahlil sebagai tersangka kasus penggantian barcode Quick Response Code Indo-

nesian Standard (QRIS) pada kotak amal di sejumlah masjid. Keputusan ini diambil setelah dilakukan gelar perkaran "Yang bersangkutan ditetapkan jadi tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu

Andiko di Polda Metro Jaya, Selasa (11/4). Setelah ditetapkan tersangka, Iman juga dikenakan penahanan. Dia ditangkap oleh penyidik di wilayah Kebayoran Lama. Atas perbuatannya, Iman dikenakan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 a ayat (1) dan

Menko Polhukam Siap Kawal....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

tapi dari Polres (Karawang) bilang ini ada tanda tangan ibu di sini dengan pihak sana (sponsor),” jelas Yongki. Yongki Hamidun (kanan) suami Dede Asiah didampingi kuasa hukumnya, Yono Kurniawan (kiri), mendatangi kantor LBH Nusantara usai diancam oleh pihak pendamping sponsor. Dok: Istimewa. Menanggapi hal tersebut, Direktur LBH Nusantara, Yono Kurniawan, mengungkapkan

orang tua korban secara strata pendidikan memang minim. “Jadi orang tua korban ini, minim pengetahuan dalam tindakan yang diambilnya,” cetusnya. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, melalui Disnakertrans, telah berhasil mengidentifikasi alamat sponsor yang berdomisili di Damaskus. Menurut Kepala Disnakertrans, Rosmalia, sponsor pen-

RK Usulkan Dani....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi dan Kepala Dinas Perhubungan Jabar Koswara. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Firman Manan mengatakan, bola panas Pj Bupati Bekasi saat ini sudah ada di Kemendagri. Sebelum diputuskan, Kemendagri mesti melakukan evaluasi kepada Dani Ramdan selama memimpin Kabupaten Bekasi. “Ketika ada dinamika politik lokal, mengarah

pada resistensi, apakah itu bisa mengarah pada instabilitas. Kalau misalnya tidak, itu bisa dimanage, kinerjanya baik, mungkin tidak jadi soal. Akan tetapi kalau kemudian ini sesuatu potensi yang membesar, nah itu yang perlu diantisipasi oleh Kemendagri,” kata Firman Manan saat dikonfirmasi. Firman menilai, tahun politik dan 2024 akan ada pemilu tidak bisa dilepaskan begitu saja mengingat tugas seorang Pj adalah menjaga stabilitas politik di

LAPORAN PUBLIKASI

PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 29

yalur Dede Asiah itu tidak memiliki afiliasi di Karawang. Namun, disinyalir ada beberapa PMI ilegal yang telah pulang yang sebelumnya berhasil disalurkan oleh sponsor tersebut. Dari informasi yang diterima, Dede Asiah berangkat dari Jakarta dengan visa yang diterbitkan oleh Imigrasi di Bandung. “Kami telah berhasil mencari informasi, Dede Asiah, berangkat melalui perusahaan tersebut itu dari informasi temannya yang berasal

daerah yang bersangkutan. “Jangan sampai justru kehadiran Pj itu menghadirkan masalah, termasuk dalam konten politik lokal.

Ini bolanya ada pada Kemendagri, sejauh mana kemudian Kemendagri itu mendalami informasi yang berkembang dan akhirnya keputusan diambil oleh Kemendagri nanti,” ujarnya. Oleh karenanya, Firman tak ragu menyebut Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jabar berkepentingan menentukan posisi Pj Bupati Bekasi. “Tentu saja, bagaimanapun gubernur

atau Pasal 35 ayat Jo 51 a ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 80 dan Pasal 73 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan atau Pasal 378 KUHP. Dia terancam pidana di atas 5 tahun penjara. (*)

dari Suriah, bernama Muasasah Manisan,” ungkap Rosmalia. Pemkab Karawang juga sudah bertemu langsung dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu pemulangan Dede Asiah. “Perkembangannya, KBRI Damaskus telah mengirimkan Nota Diplomatik ke Kemenlu Suriah terkait permohonan bantuan penyelesaian dan penerbitan exit permit,” kata Rosmalia. (*)

punya kepentingan. Kalau kita bicara dalam konteks netral saja, artinya gubernur perlu pj yang mudah berkoordinasi dan berkomunikasi,” ucapnya. Secara institusi, lanjut Firman, Gubernur maupun Pemprov Jabar memiliki kepentingan. Sebab, mereka perlu berkoordinasi dengan daerah-daerah. “Kalau kepentingan politik apakah bisa, mungkin saja, tidak tertutup kemungkinan, bagaimanapun Pak Gubernur masih berpotensi untuk maju di periode kedua (Gubernur Jabar)” tuturnya. (*)

BEREBUT DUKUNGAN PARPOL DI DPRD

Dua Fraksi Ngotot Usung Rahmat Atong Dani Ramdan Dapat Dukungan Empat Fraksi

KABUPATEN BEKASI

– Masa jabatan Pj Bupati

Bekasi yang di emban Dani

Ramdan tinggal menghitung hari. Issu pergantian Pj

Bupati Bekasi pun memanas beberapa pekan terakhir.

Yang teranyar, sejumlah

pemimpin fraksi di DPRD

Kabupaten Bekasi saling

sikut dalam mengusulkan

tiga nama calon Pj Bupati

Bekasi periode berikutnya.

Menariknya, wacana untuk mempertahankan Dani

Ramdan sebagai Pj Bupati

Bekasi menuai pro dan kontra.

Diberitakan sebelumnya, ada beberapa pimpinan DPRD

Kabupaten Bekasi yang mengusulkan

tiga nama untuk menggantikan Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

melalui Provinsi Jawa Barat. Diantaranya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kabupaten Bekasi (Rah -

mat Atong, Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten

Bekasi Yana Suryana, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Koswara).

Hilangnya nama Dani ramdan dalam usulan tersebut membuat sejumlah partai politik gerah. Setidaknya,

ada empat fraksi di DPRD

Kabupaten Bekasi yang ingin memasukan nama

Dani Ramdan dalam usulan tersebut. Diantaranya, fraksi PKS, fraksi Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi Madani. Di kubu ini, para wakil rakyaat usul untuk nama Rahmat Atong digantikan dengan

Dani Ramdan sebagai calon

Pj Bupati Bekasi. Disisi lain, ada dua fraksi yang ngotot untuk mempertahankan Rahmat Atong dalam usulan itu. Dua fraksi ini adalah PDI-P dan Partai Golkar. Padahal, Kepala

DPMD Kabupaten Bekasi itu sudah terang-terangan tidak memiliki Hasrat untuk menjadi Pj Bupati Bekasi. “Nama yang kami usulkan,

Yana Suryana, Dani Ramdan, dan Koswara. Alasan mengusulkan Yana, karena saat ketemu dalam rapat komisi, bahwa dia memiliki jaringan untuk bisa menjadi Pj bupati. Walaupun golongannya belum memenuhi persyaratan,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Riana baru-baru ini.

“Kenapa kami mengganti nama Rachmat Atong, karena yang bersangkutan tidak mau jadi Pj bupati, ditambah lagi juga nggak pernah diajak diskusi. Dan nama itu ditulis secara sepihak oleh DPRD. Makanya kami ganti dengan Dani Ramdan,” imbuhnya. Disinggung soal alasan

empat fraksi itu ingin mempertahankan Dani Ramdan, dia mengatakan, bahwa kinerja Dani selama menjadi Pj Bupati Bekasi dianggap sangat bagus. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang di raih Pemkab Bekasi selama ia menjabat.

“Kalau kami hanya sebatas mengusulkan, nanti siapa yang akan dipilih Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari tiga orang ini, maka itu adalah mitra kerja kami,” kata Uryan. Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman menegaskan, PDI Perjuangan dan Golkar masih konsisten dengan usulan yang lama, yakni Rahmat Atong, Yana Suyana, dan

Pendaftaran Seleksi Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Dimulai

Masyarakat

Kabupaten Bekasi

Boleh Mendaftar

KABUPATEN BEKASI - Direktur

Utama PDAM Tirta Bhagasasi

Usep Rahman Salim menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan direksi dan anggota dewan pengawas kepada panitia seleksi yang dibentuk pemerintah daerah selaku pemilik modal.

“Silakan bagi pendaftar yang memenuhi persyaratan, kesempatan terbuka tinggal ikuti prosedur tahapan pemilihan sesuai regulasi yang telah ditetapkan panitia seleksi,” katanya.

Dikutip dari surat pengumuman

Panitia Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Nomor HM.03/002/Pansel.PDAMTBRek/2023, masyarakat Kabupaten Bekasi diundang mendaftar dengan memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan.

Ketentuan itu meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus, tata cara

pendaftaran, hingga batas waktu pendaftaran yang telah ditetapkan panitia seleksi.

Pelamar diminta mengirim berkas lamaran melalui surat elektronik ke alamat panselpdamtb.kabbekasi@ gmail.com dengan periode

pengiriman 3-10 April 2023 bagi

pelamar direktur usaha dan 1218 April 2023 bagi calon dewan pengawas.

Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan oleh tim seleksi melalui situs daring Pemerintah Kabupaten Bekasi di www.bekasikab.go.id

pada 14 April 2023 bagi

bakal calon direktur usaha serta 2 Mei 2023 bagi bakal calon anggota dewan pengawas.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Bekasi memastikan jabatan Direktur

Usaha PDAM Tirta Bhagasasi periode 2023-2027 segera terisi. Karena, panitia seleksi telah membuka pendaftaran sejak 3-10 April 2023.

“Panitia seleksi sedang bekerja.

Saya minta segera diisi, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau segera terisi kan bisa langsung bekerja,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan. Dia mengatakan, keterisian jabatan direktur usaha ini diyakini mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang kini tengah fokus mengotimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat setelah pemisahan kepemilikan.

“Usai pisah dengan Kota Bekasi praktis PDAM Tirta Bhagasasi fokus memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi saja dan dengan kehadiran direksi baru otomatis akan membantu tugas pelayanan termasuk menciptakan peluang usaha baru,” katanya. Selaku kuasa pemilik modal PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, dirinya meminta panitia seleksi segera menjalankan tahapan demi tahapan pengisian jabatan dimaksud. Hal itu agar kinerja perusahaan dapat terus ditingkatkan. (har/adv)

Koswara. Sebab, pria yang juga sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan ini menilai, fraksi partainya dan Golkar tidak hadir pada saat rapat pimpinan, karena memang tidak ada undangan.

“Minimal dari empat pimpinan, harus tiga yang hadir, baru rapat itu dikatakan forum. Baru bisa berlanjut ke rapat konsultasi dengan ketua-ketua fraksi.

DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik belum menjawab pertanyaan yang diberikan Cikarang Ekspres. Selain itu, tiga nama yang secara resmi diusulkan ke Kemendagri sampai berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. (bbs/ wyd)

KOMPENSASI: Hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri, kompensasi uang bau TPST Bantar gebang tahun 2022 untuk Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu tak kunjung cair.

Uang Bau TPST Bantar Gebang Tak Kunjung Cair

KABUPATEN BEKASIHingga menjelang Hari Raya Idul Fitri, kompensasi uang bau TPST Bantar gebang tahun 2022 untuk Desa Tamanrahayu, Kecamatan Setu tak kunjung cair. Kondisi ini membuat warga resah. Sebab, mereka membutuhkan uang kompensasi itu untuk kebutuhan lebaran. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan uang kompensasi ke Pemerintah Kabupaten Bekasi namun hingga kini 1.927 warga belum menerima uang itu. “Kami sangat berharap kompensasi uang bau itu, apalagi menjelang lebaran.

Ini kan kompensasi tahun 2022 hingga sekarang belum juga cair,” kata Cahyono, salah satu penerima kompensasi, Selasa, (11/4) kemarin. Cahyono bilang, sebelumnya warga sudah merampungkan berkas administrasi sebagai persyaratan pencairan. Ia menilai lambatnya proses administrasi Pemerintah Kabupaten Bekasi membuat warga kesal.

“Lambatnya proses adminitrasi di Kabupaten Bekasi membuat masyarakat Tamanrahayu penerima konpensasi tersiksa karena penantian mereka tak kunjung datang,”tutur dia.

Belum ada jawaban pas -

ti dari Dinas Lingkungan Hidup terkait kapan akan dicairkan, warga tidak diberikan kepastian. Warga berharap dana kompensasi dapat dicairkan sebelum hari raya Idul Fitri. Mereka akan melakukan aksi demontrasi ke Pemerintah Kabupaten Bekasi agar suara mereka didengar. “Dinas terkait di Kabupaten Bekasi yang mengurus proses pencairanny ketika di tanyakan kapan uang kompensasi ini bisa di realisasikan ke warga, jawaban mereka tidak bisa menentukan hari dan tanggalnya kapan anggaran itu cairnya,”jelas dia. (dim/wyd)

Perbaikan Jalan Inspeksi Kalimalang Dikebut

KABUPATEN BEKASI –Perbaikan Jalan Raya Inspeksi Kalimalang terus dikebut. Memasuki H-10 Hari Raya Idul Fitri 2023, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, menambah sejumlah alat berat dan pekerja.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDA BMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln menuturkan, awalnya target H-10 sudah bisa diselesaikan. Hanya saja, karena kondisi cuaca yang kurang mendukung, yakni faktor hujan, sehingga ada keterlambatan. Dengan kondisi tersebut, Henri mengambil kebijakan untuk percepatan pemban-

gunan, dengan tujuan agar para pemudik khususnya pengendara sepeda motor yang melintas di Kabupaten Bekasi, sudah bisa melintas dengan aman dan nyaman. “Jumlah titik jalan rusak yang diperbaiki lumayan banyak, yaitu mencapai 139 titik. Sehingga harus menambah alat berat dan tenaga kerja,” terangnya, Senin (10/4). Lanjut Henri, sesuai rapat bersama dengan tim operasi ketupat, yakni kepolisian, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi, diprediksi arus mudik mulai pada H-7. Hanya saja jumlahnya belum terlalu banyak. Namun diprediksi, kepadatan

lalu lintas kemungkinan puncak arus mudik bisa pada H-3 menjelang lebaran. Diakuinya, kondisi Jalan Inspeksi Kalimalang cukup banyak yang rusak. Selain itu, kontur tanah di beberapa ruas jalan ada yang kurang stabil. Oleh sebab itu, pihaknya menggunakan cara untuk membongkar seluruh konstruksi jalan yang rusak. Lalu dipasang kembali dengan beton yang lebih baik. “Untuk persiapan arus mudik, memang ada beberapa unsur yang dilibatkan. Hanya saja, untuk masalah infrastruktur menjadi tanggung jawab kami. Terutama kondisi jalan yang baik tanpa ada kerusakan,” terang Henri. (bbs/wyd)

PENGUMUMAN: Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim mengumumkan pembukaan seleksi calon direksi PDAM Tirta Bhagasasi.

SOROT

METRO BEKASI

Pertanyakan Kasus Baznas

ISTIMEWA

SOROT: Perjuangan ahli waris untuk mendapatkan gak ganti atas lahan Tol Jati karya terus berlanjut. Memasuki 10 hari terakhir puasa sejumlah perwakilan ahli waris memblokir jalur tol Jati Karya, di Jatisampurna, Kota Bekasi, Senin (10/4/2023) malam.

Lagi, Blokade Tol Jatikarya Ahli

Waris Salat Tarawih di Jalan

KOTA BEKASI - Perjuangan ahli waris untuk mendapatkan gak ganti atas lahan Tol Jati karya terus berlanjut. Memasuki 10 hari terakhir puasa sejumlah perwakilan ahli waris memblokir jalur tol Jati Karya, di Jatisampurna, Kota Bekasi, Senin (10/4/2023) malam.

Bahkan warga ahli waris sempat menggelar salat Tarawih di tol Jatikarya, aksi blokade oleh ahli waris tersebut telah berulang kali dilakukan. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan.

Blokade Tol Jatikarya Bekasi sekitar kali ini dengan menggunakan beton pembatas jalan.

Berdasarkan Mahkamah Agung melalui putusan

Nomor: 28 PK/PDT2008 tertanggal 28 November

2008 Jo Putusan PK II Nomor: 815/PDT/2018 Desember 2019 menyatakan tanah yang dibangun jalan

Tol adalah milik ahli waris.

Namun hingga kini, ahli waris belum menerima hak pembayaran sebesar Rp 218 miliar. dari lahan seluas 42.669 meter persegi, yang saat ini sudah dibangun Jalan Tol Jatikarya.

Usai melakukan blokade sejak Senin (10/4) pukul 14.55 WIB, puluhan ahli waris akhirnya membuka kedua jalur Tol Jatikarta Bekasi pada pukul 22.46 WIB. Pembukaan itu dilakukan, usai adanya negosiasi antara pihak kepolisian dengan ahli waris yang diwakilkan oleh Sulaiman Pembela dan Kuasa Hukum.

"Beliau sudah membuat pernyataan, ditandatangani di atas materai. maka kami sebagai warga indonesia yang baik, kami harus mnghargai penegak hukum," ungkap Sulaiman Pembela saat dikonfirmasi, Selasa 11 April 2023.

Dalam kesepakatan antara ahli waris dan pihak kepolisian, jalan Tol Jatikarya Bekasi hanya dibuka 1 lajur saja baik yang mengarah Jagorawi ataupun Cibubur. Dengan adanya kesepakatan malam itu, masyarakat berharap dalam 3 hari kedepan hak pembayaran tanah Tol Jatikarya dapat dicairkan sepenuhnya.

"Kami tunggu 3x24 jam, bila sudah 3x24 jam surat pengantar kami dari BPN tidak keluar. maka dengan mohon maaf, kami akan menduduki tanah kami lagi sampai hak kami dibayar," jelasnya. (amn)

H-7 MUDIK LEBARAN

ISTIMEWA

SOROT: Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan persiapan guna kenyamanan pemudik saat melintas di Kota Bekasi. Salah satunya dengan memaksimalkan kesiapan jalan dan menyiapkan manajemen rekayasa.

Sarana Kota Bekasi Harus

Sudah Siap Dilintasi Pemudik

KOTA BEKASI - Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan persiapan guna kenyamanan pemudik saat melintas di Kota Bekasi. Salah satunya dengan memaksimalkan kesiapan jalan dan menyiapkan manajemen rekayasa.

Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan untuk persiapan mudik lebaran 2023 masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi agar pemudik merasa aman dan nyaman.

"Target realisasi sarana dan prasarana pendukung untuk pemudik yang melintasi Kota Bekasi ditargetkan pada H-7 Ramadhan selesai semua setiap kekurangan,"ungkap Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat meninjau lokasi perbatasan di Sumber Artha. Dikatakan bahwa kekurangan jalan rusak akan segera ditinjau dari Dinas BMSDA Kota Bekasi seperti untuk jalan yang masih rusak dan membahayakan dan untuk jalur rekayasa pengaturan lalu lintasnya akan segera

dibuatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Dia memprediksi kenaikan arus mudik akan terjadi mulai 18-19 April mendatang. Oleh karena itu, ia berharap Kota Bekasi siap untuk menerima para pemudik yang akan bertujuan ke Kota Bekasi maupun yang melintas.

Menurutnya dari hasil pantauan langsung yang telah dilakukan H-11 lebaran, telah menginstruksikan beberapa catatan kepada pihak Dinas BMSDA Kota Bekasi seperti penerangan jalan yang kita liat perlu dioptimalisasi kembali.

Hal lainnya harus jadi perhatian terkait masih ada ruas jalan yang harus ditingkatkan, termasuk dengan desain rekayasa management kita optimalkan, sehingga untuk menghindari terjadinya kemacetan dan juga kecelakaan lalu lintas.

"Saya melihat langsung ke sekitaran Jalan KH.Noer Ali merupakan spot area yang kerap dilalui oleh para pemudik ketika memasuki momentum mudik lebaran. Ini masih banyak yang harus diperbaiki segera,"tegasnya, 11 April 2023.

Namun, lanjutnya untuk kesiapan jalur arteri tinggal tahap finalisasinya saja, alias hanya penyempurnaan terkait kerusakan yang ada. (amn)

Mahasiswa Pasang Spanduk di Kantor Kejari

KOTA BEKASI - Mahasiswa anti korupsi (MAKO) Melakukan aksi simbolis pemasangan spanduk di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, 11 April 2023.

MAKO mendesak agar

Kejari Kota Bekasi segera melakukan upaya percepatan dalam proses penanganan dugaan korupsi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bekasi.

Diketahui, Mako pada senin (27/3) telah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah kota Bekasi upaya ini merupakan desakan langsung kepada pemerintah kota Bekasi agar dapat memperhatikan dugaan korupsi di lembaga pemerintah non struktural tersebut.

Dalam aksi pemasangan spanduk didepan kantor

kejari kota Bekasi tersebut

Ahmad Sabili selaku Ketua

Bem Sties Mikar, mengatakan hal itu adalah bentuk desakan kepada kejari agar segera menuntaskan permasalahan ditubuh Baznas Kota Bekasi.

KOTA BEKASI - Keresahan warga penerima kompensasi Bantargebang, juga terjadi di Kota Bekasi. Bahkan kemarin warga Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Bantargebang menuntut uang kompensasi segera dicairkan.

Bagi warga di sekitar Bantargebang, uang Kompensasi itu sendiri kerap disebut sebagai uang 'bau' atau uang 'Bulog' yang sedianya diterima oleh warga setiap tiga bulan sekali.

Puluhan warga Sumur Batu dari kalangan emakemak membuat aksi di tengah jalan di tengah pemukiman warga RW 03. Mereka pun mengancam akan menutup TPST Bantargebang.

“Kalau uang Bulog belum dicairkan sampai sebelum lebaran ini, maka TPA DKI akan kami tutup,” kata emak-emak di barisan paling depan.

Aksi tuntut uang bau itu pun dibenarkan oleh Kiman salah seorang warga lainnya. Ia pun mengakui bahwa bahwa uang kompensasi belum diterima oleh warga sampai saat ini.

DIkatakan bahwa selama ini uang bau bagi warga di wilayah Sumur Batu sebulannya Rp400 ribu dan diterima tiga bulan sekali.

"Wajar emak-emak

Mereka menilaibkinerja

kejari kota bekasi hari ini lamban dalam menangani kasus korupsi di kota bekasi khususnya di baznas kota bekasi. Padahal sudah jelas di depan mata terjadinya dugaan kasus korupsi di tubuh baznas kota bekasi.

Disisi lain, Ilham Syathiri Ahmad, Presiden Mahasiswa Umika, "ini kasus sudah berbulanbulan, tapi kok belum ada kejelasan, jangan sampai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejari ini menurun drastis karena terlalu lambat dalam proses penanganan nya

Menurutnya kepala Kejari kota Bekasi kurang tegas dalam menangani kasus dugaan korupsi dikota Bekasi. Ini menjadi salah satu tugas mahasiswa untuk mengawasi, mengamati, mengidentifikasi kinerja instansi pemerintahan.

"Sudah jelas dugaan kasus korupsi di Baznas Kota Bekasi, Seharusnya segera tuntaskan kejari kota Bekasi itu" tutupnya. Setelah aksi pemasangan spanduk tersebut MAKO berencana melakukan aksi lanjutan Didepan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (amn)

ngamuk, saat ini jelang lebaran, uang bau tiga bulan belum diterima,"paparnya kemarin. Menurutnya keterlambatan pembayaran uang kompensasi di awal tahun kerap terjadi. Namun pada situasi saat ini, warga tengah bersiap menyambut hari raya, hal ini yang mendasari kebutuhan warga akan uang kompensasi.

Ia berharap pemerintah

bisa menyikapi tuntutan masyarakat tersebut. Selama ini, aktivitas di TPST Bantargebang disebut tidak pernah menjumpai kendala. “Pemerintah harus bisa menyikapi lah, kasian warga. Terlepas perjanjian itu belum ditandatangani atau seperti apa, yang jelas dia kan masih tetap buang sampah, tidak ada kendala,” tambahnya. Diketahui bahwa akhir

2021 lalu, Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, perjanjian sebelumnya berakhir pada 26 Oktober 2021. Satu hari sebelum berakhir, perjanjian kerjasama TPST Bantargebang diperpanjang lima tahun kedepan, dengan nilai Rp379 miliar. Data terakhir pada saat

perpanjangan kerjasama tersebut, total ada 18.840 Kepala Keluarga (KK) penerima uang kompensasi di tiga wilayah Kelurahan, yakni Ciketing Udik, Sumur Batu, dan Cikiwul. Uang kompensasi yang diterima oleh setiap KK naik Rp50 ribu dari jumlah sebelumnya Rp350 ribu per bulan. Terkait dengan belum cairnya yang kompensasi ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Sudarsono mengatakan bahwa pencairan uang tersebut masih dalam proses.

Saat ini menunggu terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta.”Iya yang 3 bulan, Januari sampai Maret belum, diperlukan Kepgub untuk proses lebih lanjut,” katanya. Meskipun demikian kata Sudarsono, Pemkot Bekasi tengah berupaya intens untuk berkomunikasi dengan Pemprov DKI. Komunikasi intens tersebut dilakukan agar uang kompensasi bisa diterima masyarakat sebelum lebaran.

“Kami Pemkot Bekasi intens lakukan komunikasi dengan pihak DKI, menunggu Kepgub DKI nya, supaya sebelum lebaran alternatif bisa dicairkan,” tambahnya Selasa. (amn)

Polemik Ketua RT02 Margahayu, Lurah

KOTA BEKAS I - Polemik penetapan pengurusan rukun tetangga di RW 10, Kelurahan Margahayu Jaya, Kecamatan Bekasi Timur terus berlanjut. Baik lurah dan Camatan Bekasi Timur sendiri setuju dilakukan pemilihan ulang untuk pengurusan RT02 di RW 03 Margahayu Jaya tersebut.

"Solusi terbaiknya harus dilakukan pemilihan ulangan untuk ketua RT02. Hal ini agar persoalan segera selesai, sehingga tak menganggu pelayanan publik,"tegas Fitri Widyati Camat Bekasi Timur, Selasa (11/4/2023).

Fitri menyampaikan bahwa polemik yang terjadi di lingkungan RT 02 tersebut sebabkan banyak hal salah satunya pemasangan tiang internet dari Fiberstar. Saat dikonfirmasi kekisru-

han akibat dugaan adanya permainan antar oknum pejabat Kelurahan dengan Perusahaan Fiberstar. Fitri enggan menjawab dan mengakui tidak mengetahui soal hal tersebut.

"Pastinya banyak faktor terjadinya kisruh kepengurusan Ketua RT seperti pemalsuan tandatangan saat pengusulan SK Ketua RT Suharyati dan ini menjadi pembelajaran buat semua pihak," ucapnya. Sebelumnya di lingkungan tersebut telah disetuju dengan adanya penunjukan Plt Ketua RT 02, oleh Lurah Margahayu, Siti Sopiah dan disetujui oleh Camat Bekasi Timur, Fitria Widyati dalam rapat musyawarah warga, yang digelar kemarin.

Siti Sopiah Lurah Margahayu, menegaskan penunjukan pelaksana tugas Ketua RT 02 sebagai solusi karena

terjadi salah prosedural dimana saat mengusulkan pengajuan SK Ketua RT 02 atas nama Suharyati. Na mun belum ada SK pen cabutan atau pembatalan SK Pengangkatan Ketua RT atas nama Suharyati, “Penunjukan Plt Ketua RT02 Pak Clinton untuk sementara sampai diben tuknya Ketua RT 02 yang baru hasil pilihan warga ada tanggal 16 April 2023,” ungkap Sofiah. Selanjutnya Plt Ketua RT 02 dimandatkan untuk ber sama pengurus RW 010, mempersiapkan pemilihan Ketua RT 02 baru. Terkait penunjukan Plt Ketua RT 02 Lurah Sofia mengakui tidak menyalahi aturan dengan alasan didalam peraturan tidak tercantumkan untuk dilakukan terlebih dahulu pencabutan atau pembata-

Camat Bekasi Timur (kanan) dan lurah Margahayu (kiri)

ISTIMEWA

SOROT: Mahasiswa anti korupsi (MAKO) Melakukan aksi simbolis pemasangan spanduk di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, 11 April 2023.

Belasan Dosen Protes ke Mendikbud

Buntut Kebijakan

Nadiem yang

Dianggap

Membertkan

JAKARTA - Sebanyak 15 dosen

melancarkan protes ke Men teri Pendidikan Nadiem

Makarim terkait batas waktu terkait kebijakan pemutakhiran data ki nerja berupa input data

tridharma Penilaian

Angka Kredit (PAK) di aplikasi Sistem Jabatan

Informasi Akademik (Sijali) dan aplikasi Sis tem Informasi Jabatan Fungsional Go Online (Si jago). Para dosen menilai tenggat waktu pada 15 April dinilai begitu sem pit dan bisa memati kan ka rier para dosen.

“Kebija

kan ini tidak masuk akal dan tidak adil,” demikian pernyataan sikap dari 15 dosen yang diutarakan baru-baru ini. Menurut mereka, beban administratif yang menimpa dosen di Indonesia semakin tidak masuk akal. Jika dibiarkan, maka mutu dosen dan pendidikan tinggi

saian PAK bagi dosen-dosen di seluruh Indonesia. Kebijakan inilah yang dinilai akan membebani dosen dengan kewajiban menginput ulang secara manual data tridharma yang sangat banyak ke dalam sistem baru dan dalam waktu yang sangat sempit yaitu 15 April tersebut. Menurut mereka, ada banyak persoalan dalam penerapan jadi dasarnya. Pertama yaitu ada maksudkan untuk menghitung angka kredit dosen. Angka kredit itu dibutuhkan antara lain untuk kepentingan kenaikan jabatan. Selama ini semua data tridharma telah secara rutin di-input oleh dosen ke sistem aplikasi Sister (Sistem Informasi Sumberdaya Untuk keperluan kenaikan dian menambah aplikasi baru yang disebut Sijali dan Sijago. Walhasil, dosen bali secara manual data

Ramadan Fair Rumah Harapan, Santuni 3.600 Yatim dan Lansia

KARAWANG - Yayasan Rumah

Harapan kembali menggelar event

Ramadan Fair tahun 2023. Acara yang tiap tahun digelar ini, didedikasikan sebagai sarana berekspresi anak yatim piatu yang di asuh yayasan tersebut.

Ramdan Fair kali ini dikemas dengan kegiatan santunan anak yatim dan lansia, hingga pembagian THR untuk guru ngaji, marbot masjid, dan dhuafa.

Dewan Pembina Yayasan Rumah Harapan, Yeni Maryani mengatakan, saat ini Yayasan Rumah Hara pan sudah berdiri di 5 provinsi. Diantara, Jawa Barat, Jawa Timur,

DKI Jakarta, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Dari ke 5 cabang itu, Yayasan Rumah Harapan sudah memiliki lebih dari 3.600 anak asuh. Dimana setiap menjelang lebaran, mereka akan mendapatkan tunjangan hari raya dari yayasan. “Ramadan Fair adalah ajang silaturahmi, unjuk bakat, sekaligus wadah untuk anak-anak Rumah Harapan berekspresi,” ungkap Yeni, Minggu, (10/4) kemarin.

nama menjadi Rumah Harapan. Saat ini, Rumah Harapan menjadi tempat bernaung bagi 476 yatim piatu dan menanggung 1.420 yatim piatu yang masih tinggal bersama keluarganya. “Kami juga menjadi tempat bernaung bagi 1.310 orang lanjut usia dan lebih dari 250 guru ngaji di berbagai kota,” ujarnya. Yeni berharap, melalui Ramadan Fair ini Yayasan Rumah Harapan bisa semakin tumbuh dan mendapat keberkahan. “Mudahmudahan acara ini mendapat

Tridarma yang telah ada di Sister itu ke Sijali. “Ini tentu akan menghabiskan waktu, pikiran dan energi yang tidak sedikit,” demikian kata para dosen ini. Selain itu, aplikasi baru ini juga tidak terintegrasi dengan sistem sebelumnya dan berbeda dari wilayah ke wilayah. Misalnya, untuk Lembaga Layanan Dikti wilayah 3 (Jakarta) digunakan aplikasi Sijali, dan untuk wilayah 6 (Jawa Tengah) digunakan Sijago. “Kelemahan sistem yang tidak terintegrasi ini, yang seharusnya diatasi pemerintah, justru kemu-

dian dibebankan kepada para dosen,” tulis para dosen.

Bila dosen tidak menginput kembali data-data tridharma selama bertahun-tahun itu ke Sijali atau Sijago hingga 15 April 2023, maka Dikti akan menjatuhkan sanksi keras. Sanksinya yaitu semua kredit tridharma yang selama ini telah diperoleh akan dianggap nol alias tidak ada. “Dengan kata lain, para dosenlah yang menanggung hukuman beban atas kelemahan sistem yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata

para dosen ini. Kedua, kebijakan ini juga dianggap tidak tepat sasaran. Kebijakan tentang PAK ini mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Permenpan RB ini hendak melaksanakan mandat peraturan lain, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. “Di sini, yang dianggap memiliki Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara,” tulis para dosen. (bbs/wyd)

PENINDAKAN : Polsek Jatiluhur menggencarkan pemeriksaan khusus (Riksus) terhadap kendaraan yang memakai asesori tidak standar, seperti knalpot brong atau knalpot racing, di bulan Ramadan 1444 Hijriyah.

Polisi Gencarkan

Penindakan Knalpot Brong

PURWAKARTA – Kepolisian Sektor (Polsek) Jatiluhur, Polres Purwakarta menggencarkan pemeriksaan khusus (Riksus) terhadap kendaraan yang memakai asesori tidak standar, seperti knalpot brong atau knalpot racing, di bulan Ramadhan 1444 Hijriyah sebagai upaya untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah di bulan suci.

“Kegiatan ini kami lakukan sebagai upaya menciptakan suasana yang lebih kondusif di masyarakat,” kata

Kapolsek Jatiluhur, Kompol Dandan Nugraha Gaos.

Dandan menjelaskan, kegiatan yang digelar pada Sabtu, 8 April 2023 petang hingga Minggu, 9 April 2023 dini hari, pihaknya telah mengamankan sedikitnya 10 unit knalpot brong dari pengguna kendaraan roda dua yang terjaring petugas saat dilakukan Riksus dan operasi penertiban.

“Knalpot brong atau knalpot tidak standar tersebut, saat ini telah diamankan di Kapolsek Jatiluhur dengan harapan agar knalpot yang menyebabkan suara bising tersebut tidak lagi digunakan,” ucapnya.

Dandan mengatakan pihaknya akan terus melakukan kegiatan serupa terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot brong, sehingga pemilik kendaraan tidak lagi menggunakan knalpot yang tidak standar.

“Riksus atau operasi khusus yang dilakukan Polsek Jatiluhur ini dilakukan pada waktu tertentu, sehingga diharapkan kenyamanan bagi masyarakat yang beribadah di bulan suci Ramadhan akan semakin lebih baik dan kondusif,” jelas Dandan.

Selain Riksus knalpot, sambung dia, pihaknya juga turut melakukan pemantauan di jalan raya guna menghindari aksi balapan liar yang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara, maupun pengguna jalan raya lainnya.

“Seperti arahan Pak Kapolres Purwakarta, Riksus knalpot brong yang dilakukan ini, sebagai upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita berharap melalui penertiban ini, situasi di masyarakat lebih nyaman dari gangguan saat beribadah di Ramadhan,” kata Dandan.

Dandan mengimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan knalpot yang tidak standar, karena hal tersebut dapat mengganggu masyarakat lainnya yang beribadah atau yang sudah beristirahat pada malam hari.

“Kegiatan ini merupakan upaya kami untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan. Penindakan knalpot brong ini juga merupakan perhatian prioritas Pak Kapolres Purwakarta dalam rangka mewujudkan Purwakarta Zero Knalpot Brong. Maka dari itu, kami akan terus melakukan penertiban terlebih di Bulan Ramadhan,” tegas Dandan. (bbs/rie)

Jelang Lebaran, Transaksi di Pegadaian Meningkat

PURWAKARTA - Angka transaksi di Pegadaian Cabang Purwakarta mengalami peningkatan menjelang Lebaran 1444 H.

Kepala Pimpinan Cabang Pegadaian Purwakarta, Muhammad Milhan mengatakan bahwa peningkatan transaksi diperkirakan sekitar 40 hingga 50 persen.

“Paling banyak berupa perhiasan untuk keperluan lebaran,” ujar dia.

Ia menyebut peningkatan transaksi di Pedagaian Purwakarta sudah menjadi tradisi tahunan ketika menjelang lebaran. Peningkatan diprediksi masih akan terjadi semakin mendekati lebaran.

“Tidak hanya gadai tebus juga banyak dan itu ratarata warga yang menggadaikan barangnya sebelum puasa berlangsung,” kata Muhammad Milhan. Adapun untuk yang menebus barang yang digadai, Muhammad Milhan mengaku hal itu dilakukan karena sejumlah orang telah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan perhiasan tersebut ingin digunakan saat Lebaran mendatang.

“Banyak nasabah yang ingin menebus kembali perhiasan tersebut karena mau dipakai saat Idul Fitri nanti,” ucap dia.

Namun, ia mengatakan, setelah Hari Raya Idul Fitri berlangsung, nasabah akan kembali untuk meng gadaikan perhiasannya.

“Biasanya setelah Lebaran itu (perhiasan yang ditebus) akan kembali dititipkan atau digadaikan lagi ke sini (Pegadaian),” kata Milhan.

Dirinya menyebutkan, jelang Lebaran 2023 kali ini, jum lah nasabah yang melakukan transaksi dalam satu hari bisa mencapai 200 orang. Padahal, saat hari biasa, Milhan mengatakan, hanya mencapai 80 hingga 100 orang.

“Bisa sampai 200 orang yang melakukan transaksi jelang Lebaran ini, baik itu gadai maupun tebus barang,” ujar dia.

Sementara itu, salah satu nasabah bernama Mezla (28) mengaku menggadaikan perhiasannya untuk keperluan lebaran. “Iya untuk keperluan lebaran, mau gadai perhiasan,” pungkasnya. (bbs/rie)

ISTIMEWA

Rumah di Panyindangan Rusak Berat

Terdampak

Pergeseran Tanah

PURWAKARTA - Sejumlah rumah di Kabupaten Purwakarta rusak berat akibat terdampak bencana pergeseran tanah pada Minggu 9 April 2023. Tak hanya membuat rumah rusak, bencana pergeseran tanah yang melanda Kampung Cibodas, Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, itu

PURWAKARTA - Kapolres

Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain mendampingi

Kapolda Jabar Irjend Pol Akhmad Wiyagus memeriksa kesiapan rest kilometer 81, Tol Cipali (CikampekPalimanan) dalam menghadapi arus mudik dan balik Idul Fitri 1444 Hijriah, pada Selasa, 11 April 2023.

Pengecekan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan jajaran dalam menghadapi arus mudik lebaran tahun 2023. Kesiapan dari pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pemudik nantinya sudah harus dipersiapkan sekarang juga.

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain mengatakan kunjungan

Kapolda Jabar ini dalam rangka untuk melihat kesiapan rest area di Tol Cipali ini sebagai fasilitas pendukung kelancaran arus mudik dan balik pada lebaran 1444 H. Selain itu, lanjut dia, luas lahan parkir guna antisipasi apabila volume jumlah pemudik membludak tak luput dari pantauan Kapolda Jabar.

Untuk di wilayah hukum Polres Purwakarta, kata Edwar, rest area KM 81A jalur

juga membuat akses jalan susah dilalui.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, akses jalan Kampung Cibodas tersebut sulit dilalui oleh kendaraan lebih dari roda dua.

Pasalnya, pada jalan di Kampung Cibodas itu alami keretakan parah di terdapat longsoran tanah yang membuat jalan menjadi sempit.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin 10 April 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, terlihat tumpukan

tanah yang longsor akibat pergeseran tanah membuat jalan licin. Pengendara sepeda motor pun harus melintas secara bergantian. Sedangkan kendaraan roda empat atau lebih harus mengambil manuver atau ancang-ancang agar bisa melintas di jalan tersebut.

Salah satu warga yang terdampak, Sugono (50) mengatakan, pergeseran tanah telah terjadi sejak 2021 lalu. Kemudian, ia mengata -

kan, pergeseran tanah terus berlanjut hingga paling parah terjadi pada Minggu (9/10/2023) malam.

“Ada suara gemuruh sebelum akhirnya rumah saya rubuh akibat pergeseran tanah pas Minggu (9/10) malam. Alhamdulillah saya sama anak selamat,” ucap Sugono saat ditemui, Senin 10 April 2023.

Menurutnya, selain rumah milkinya, ada empat bangunan warga lainnya alami kerusakan akibar per-

geseran tanah. “Ada warung, ada tiga rumah warga lainnya. Bahkan ada yang ngungsi bikin tenda dadakan buat bisa tinggal,” katanya. Sugono berharap, ia bersama keluarganya bisa direlokasi oleh pemerintah ketempat yang lebih aman. “Harapannya sih bisa pindah ke tempat yang lebih aman. Daripada disini sudah hancur juga, takut kalau ada pergeseran tanah lagi,” ucapnya. (bbs/rie)

Jakarta-Palimanan ini, perlu pelapisan jumlah personil kepolisian yang akan ditempatkan di rest area.

“Pasalnya rest area KM 81 Cipali ini akan menjadi titik keramaian kendaraan, karena merupakan rest area pertama dari arah Jakarta men-

uju Jawa Tengah. Di prediksi akan terjadi peningkatan volume arus mudik, sehingga jajaran Polres Purwakarta bersiap siap mengantisipasinya, sehingga tidak terjadi penumpukan arus mudik di kantung kantung istirahat seperti rest area,” sebut

PURWAKARTA - Pemkab

Purwakarta melalui Dinas

Kepemudaan Olahraga

Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) akan menggelar Festival Dulag di malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M. Festival Dulag di malam takbiran ini akan menghadirkan para peserta yaitu jajaran perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Purwakarta.

“Festival Dulag rencana akan digelar pas malam takbiran dan tadi kita melakukan rapat persiapannya bersama perwakilan perangkat daerah serta kecamatan di kantor Disporaparbud Purwakarta,” kata Kabid Kebudayaan

perwira polisi yang terkenal murah senyum itu.

Edwar mengimbau pemudik agar membawa bekal berbuka puasa sendiri saat mudik Lebaran 2023. Pasalnya, rest area diprediksi akan membludak jelang magrib atau berbuka puasa.

Disporaparbud Purwakarta

Wawan Supriatna. Wawan mengatakan, Festival Dulag yang direncanakan akan dilaksanakan hanya satu titik yakni di sepanjang jalan KK Singawinata atau jalur Wisata Kuliner. Para peserta Festival Dulag merupakan para pegawai dari perangkat daerah maupun dari kecamatan. “Selain untuk memeriahkan malam takbiran, kegiatan ini juga untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh para pegawai. Perangkat daerah dan pihak kecamatan bisa mengirimkan peserta 5-10 orang,” jelas Wawan. Ada beberapa kategori

Lebih lanjut kata dia, masyarakat juga diharapkan memilih waktu yang ideal untuk mudik dengan mengecek media massa. Sehingga pada waktu maghrib itu diprediksi membludak seperti tahun-tahun sebelumnya. (bbs/rie)

penilaian dalam Festival Dulag, mulai dari kostum, nadom, menabuh, dan lain sebagainya.

Tim dewan juri akan menilai selama 3 menit, sehingga para peserta harus bisa menyiapkan keserasian pukulan, keindahan dekorasi dan keseragaman pakaian.

“Dulag ini menjadi bagian tradisi yang tidak bisa terpisahkan dalam menyambut lebaran. Diharapkan dengan Festival Dulag ini bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta nilai-nilai yang terkandung selama bulan Ramadhan bisa terbawa ke dalam bulan-bulan berikutnya,” ucap Wawan. (bbs/rie)

ISTIMEWA

TERDAMPAK : Sejumlah rumah di Kabupaten

PENGECEKAN : Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain mendampingi Kapolda Jabar Irjend Pol Akhmad Wiyagus memeriksa kesiapan