Karawang Bekasi Ekspres, 11 Oktober 2019

Bintang Baru Warga Karawang Bekasi Purwakarta & Subang JUMAT, 11 OKTOBER 2019

KBEONLINE. ID

ONLINEMETRO.ID

Ngebut di Tahun Keempat Menjabat

SOROT Dikucur Rp 23 M, Bawaslu Ngaku PasPasan KARAWANG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang menyepakati anggaran pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang 2020.

Adapun bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk Bawaslu sebesar Rp 23 miliar. Anggaran tersebut jelas berbeda dengan pilkada sebelumnya.

“Pada tahun 2015, itu ada Permendagri No 14 tahun 2014 tidak ada untuk menyewa mebeuler.

Oleh karena itu, dengan bertambah tenaga pengawas di TPS, jelas bertambah juga terhadap honor pegawai,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, Kursin Kurniawan kepada pers, barubaru ini.

Menurut Kursin, anggaran Bawaslu Kabupaten Karawang idealnya Rp 27 miliar. Namun, hasil evaluasi Pemkab Karawang ditetapkan anggaran Bawaslu untuk Pilkada 2020 sekitar Rp 23 miliar.

Disinggung hasil evaluasi oleh Wakil Bupati Ahmad Zamakhsyari, hanya menyebut anggaran untuk Bawaslu meningkat dan kebesaran.

Selain itu sebatas mempertanyakan tidak lebih.

“Kok kenapa biaya besar, padahal itu sudah dijeKe Hal...7

Eka dan Integritas Sastrawan NOVELIS Eka Kurniawan menolak Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019 di acara Pekan Kebudayaan Nasional, Kamis (10/10). Eka memiliki alasan mengapa ia menolak penghargaan yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tersebut.

Eka Kurniawan menjelaskan, komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja seni dan budaya dinilai lemah. Salah satu fokusnya adalah sastrawan Wiji Thukul. Di mana pria yang juga merupakan aktivis itu tidak ditemukan keberadaannya hingga saat ini sejak hilang tahun 1998.

“Negara tak punya komitmen melindungi hak mereka paling dasar: kehidupan. Presiden yang sekarang menjanjikan menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu. Termasuk penghilangan salah satu

HARGA Rp3.000

karawangbekasiekapres

khir hari tera eberapa asi seperti b m la a nna d rganis rrchadia munitas dan o llica Nu o e k C . ri , I) a g D d n wa (PP ulan donesia pati Kara mlah us KAN: Bu enyetujui seju ng Disabilitas In A IJ B E m K a bil sikap Penyand mengam Perkumpulan n a d Apdesi

Cellica Setujui Usulan Program Disabilitas dan Bantuan ke Apdesi KARAWANG –Bupati Karawang, Cellica Nurrchadianna dalam beberapa hari terakhir mengambil sikap menyetujui sejumlah usulan

dari komunitas dan organisasi seperti Apdesi dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

Berbagai respons dilontarkan oleh publik. Sebagian pihak merasa sumringah, sebagian lainnya justru mempertanyakan lantaran dilakukan justru di pengujung masa jabatan jelang pelaksanaan Pilkasa 2020.

Ke Hal...7

n RS Jiwa Cisarua Jabar

Banyak Pasien Bocah Pecandu Gadget BEBERAPA tahun terakhir, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) banyal menerima pasien anak yang termasuk pada orang dengan masalah kejiwaan (ODMK). Masalah kejiwaan yang dialami anak-anak ini disebabkan

penggunaan handphone atau gawai secara berlebihan.

Direktur RSJ Provinsi Jawa Barat, dr Elly Marliyani, mengatakan hal ini sangat memprihatinkan karena kecanduan gadget sudah menjangkiti anak-anak. Dengan upaya rehabilitasi, pihak rumah sakit pun berupaya mengobati masalah ketergantungan

Ke Hal...7

TANDA-TANDA KECANDUAN HP:

Suara saya mungkin terdengar arogan, tapi percayalah, Negara ini telah bersikap jauh lebih arogan, dan cenderung meremehkan kerjakerja kebudayaan

n Mulai berbohong tentang penggunaan gadget/komputer. n Lebih banyak menghabiskan waktu bermain HP dibanding berinteraski dengan lingkungan sekitar. n Ketika mulai bermain game HP/ komputer sambill menonton televisi, browsing internet atau sambil mendengarkan musik.

Eka Kurniawan

penyair penting negeri ini. Realisasi? Nol besar,” tulis Eka di Facebook, 9 Oktober lalu.

Selain itu, digusurnya toko buku kecil dan isinya dirampas aparat menjadi bukti kelemahan pemerintah lainnya. “Bukannya memberikan perlindungan kepada perbukuan dan iklim intelektual secara luas, yang ada negara menjadi ancaman terbesar,” imbuh penulis Cantik dan Luka itu.

Eka menambahkan, “Penerbit kecil menjerit terhadap ketidakberdayaan menghadapi pembajakan buku.”

Pajak yang dibayar masyarakat dan seharusnya dijadikan pemerintah untuk melindungi rakyat justru hanya berbalik menyusahkan masyarakat. “Pajak yang diambil dari perbukuan, membuat buku terasa mahal bagi masyarakat. Sehingga memengaruhi daya beli mereka,” ujarnya.

Alasan itulah yang kemudian membuat Eka Kurniawan menolak penghargaan tersebut. MesKe Hal...7

n Bangun di malam hari buka untuk buang air tetap mengecek ponsel. nSering membawa ponsel ke meja makan. n Melewatkan waktu makan demi bermain game di ponsel/komputer. n Memberikan preferensi ke pemberitahuan media sosial bukan bekerja atau belajar. n Ketiga tak lagi sadar batas sendiri n Bermain HP atau memerika pemberitahuan media sosial saat mengendarai kendaraan.

PERAN ORANG TUA:

n Orang tua sebagai pendamping dan pem blokir situs negatif. n Letakkan komputer di ruang umum dan batasi penggunaan gadget dan ada jam online bersama. n Perhatikan tingkah laku tak wajar dan segera konsultasikan. n Tekankan pentingnya bersosialisasi di kehidupan nyata. n Periksa mata nak secara rutin. n Sosiliasi cara pemfungsian gadget yang baik sesuai moral yang keluarga Anda anut.

ANAK DAN INTERNET

Pengguna internet di Indonesia sekitar 80-100 JUTA. Pengguna internet yang berumur 15-40 TAHUN MENCAPAI 68 PERSEN. Sementara di bawah 15 TAHUN SEBANYAK 10 PERSEN dan sisanya pengguna umur 40 tahun ke atas.

40,7 JUTA penguna internet menggunakan koneksi internet di rumah yang bisa diakses anak.

Demokrat Mau Buka Penjaringan Balon Wabup Naskah RPJMD Plagiat?

KARAWANG- Sejumlah kader Partai Demokrat Karawang mendesak DPC membuka penjar ingan bakal calon wakil bupati untuk mendampingi Cellica Nurrachadiana di Pilkada Karawang mendatang.

Desakan itu muncul merespon parpol-parpol lain yang sudah melakukan penjaringan dan gen-

car melakukan penjajakan koalisi.

“Harus ada penjaringan dari Partai Demokrat untuk

memilih figur yang pas dengan Ibu Cellica. Beberapa partai sudah membuka pen-

jaringan calon. Kemungkinan Partai Demokrat membuka pendaftaran calon wakil bupati, karena dapat dipastikan Bu Cellica jadi kandidat calon bupati dari Demokrat. Tinggal menunggu pasangan wakilnya yang cocok dam memiliki chemistry mendampingi Bu Cellica,” ujar Asul, kader Ke Hal...7

Bappeda Salahkan Staf KARAWANG- Sepanjang hari kemarin, di media sosial heboh dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang 2016-2021 yang diduga hasil plagiasi atau saduran dari kabupaten lain. Memang

dari dokumen RPJMD itu pada halaman 21-nya ditemukan ketikan nama kabupaten lain, yaitu Kabupaten Tidore.

Jika hal ini benar, tentu saja sangat mencoreng muka Pemkab Karawang.

Bupati harus mengklarifikasi akan hal ini. Desakan itu misalnya datang dari Direktur Lemabaga Kajian Independen Indonesia (LKII) Ke Hal...7

Potret Islami Keluarga Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto

Anak Laki-laki Nyantri, Anak Perempuan Bercadar, Menantu Berjenggot Menko Pohukam Jenderal (Purn) Wiranto menjadi korban penusukan di Pandeglang, Banten pada Kamis siang. Pelaku penyerangan diduga terpapar ISIS. Padahal sebenarnya keluarga Wiranto sangat religius dan islami.

REDAKSI, KARAWANG

KEISLAMIAN keluarga Wiranto tersiar saat pemakaman cucunya, Ahmad Daniyal Al Fatih pada akhir 2018 silam. Dalam foto terlihat putri-putri dan menantu juga cucu-cucunya mengenakan busana muslim yang bercadar dan berserban.

Melihat penampilan tersebut ada netizen yang menyebut keluarga Wiranto terpapar paKantor Redaksi: Jl. Pepaya No 20. Kelurahan Nagasari Kec. Karawang Barat Telp. / Fax: (0267) 8408492

ham radikal. Wiranto merasa perlu meluruskan tudingan tersebut. Kepada Tim Blak blakan detikcom, mantan Panglima ABRI itu mengaku memberikan kebebasan putra putrinya dalam memilih model busana yang dikenakan.

“Kamu boleh kenakan baju apa saja, selama kamu merasa nyaman tetapi yang penting Ke Hal...7

email: karawangbekasiekspres@gmail.com,

redaksikarawangbekasi@gmail.com

OPINI

JUMAT, 11 OKTOBER 2019

ISTIMEWA

Komisi II Datangi Sang Hyang Seri KARAWANG – Komisi II DPRD Karawang melakukan kunjungan kerja ke PT. Sang Hyang Seri (SHS) sebagai respon banyaknya keluhan petani di Kabupaten Karawang, akibat padi yang mereka tanam gagal panen, diduga lantaran buruknya kualitas bibit atau benih.

Padi diduga sebagai pemicu utama, sehingga para petani tak bisa menikmati hasil panennya ditambah lagi dengan adanya musim kemarau yang cukup panjang.

Ketua Komisi II DPRD Karawang Anggi Rostiana Tarmadi mengatakan melihat kondisi di masyarakat sekarang ini banyak sekali gagal panen karena bibit padi yang di tanam itu tidak tahan dengan kondisi tanah yang kurang air atau kekeringan.

“Dan juga sawah di Kabupaten Karawang itu kebanyakan baru sanggup melakukan panen 1 tahun 2 kali,” ucapnya kepada KBE, Kamis (10/10).

Dikatakannya, melihat kondisi tersebut komisi II menanyakan dan meminta agar PT. Sang Hyang Seri melakukan inovasi dan mencari cara mengenai bagaimana agar bibit padi dan pupuk nya itu bisa tahan di beberapa iklim.

“Perlu diadakannya beberapa Inovasi bibit padi dan Pupuk yang diharapkan bisa meningkatkan hasil produksi padi di kabupaten karawang yang sekarang cenderung iklim dan cuacanya itu tidak bisa di prediksi,” ujarnya.

Sementara itu anggota Komisi II politisi dari PDI Perjuangan, Natala Sumedha, menyampaikan Pada intinya DPRD melakukan kunjungannya PT. Sang Hyang seri ingin mengetahui sejauh mana metode pembibitan yang mereka lakukan memberi suporting bagi pertanian di Kabupaten Karawang ditengahtengah sawah karawang kekurangan air, termasuk varietas jenis bibit yg cocok untuk sawah di Karawang “Akibat gagal panen ini, para petani mengalami kerugian yang tidak ternilai. Sehingga kami ingin mengtahui sejauh mana metode pembibitan untuk suport bagi pertanian di karawang, apalagi saat ini sawah di Karawang mengalami kekeringan,” pungkasnya. PT. Sang Hyang Seri (Persero) (SHS) sendiri adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam penyediaan benih. (gie)

2

Unjuk Rasa, Aparat, dan Negara Demokrasi Oleh: Laode Ida *) SETEL AH pelantikan anggota parlemen (DPR, DPD, MPR) atau pasca 1 Oktober, kondisi Jakarta dan beberapa kota yang lain terasakan kondusif. Demonstrasi massa atau unjuk rasa berkurang secara signifikan.

Meski demikian, potensi terjadinya gejolak sosial politik tetap saja harus menjadi fokus perhatian penyelenggara pemerintahan dan aparat (kepolisian). Soalnya, reaksi sosial yang bersifat masal biasanya terjadi jika ada suatu kebijakan atau rencana kebijakan pemerintah (bersama parlemen) yang dianggap menyimpang dari kepentingan masyarakat dan atau ada resistansi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

Aparat, tampaknya, belum memiliki kesiapan terkait pendekatan dan strategi dalam menghadapi berbagai kasus unjuk rasa. Bahkan, pada tingkat tertentu, bisa dikatakan pihak aparat, tampaknya, kian kehilangan akal sehat dan nurani kemanusiaan. Kasus terakhir, yakni hilangnya nyawa dua orang mahasiswa (Randi meninggal 25 Spetember dan Yusuf Qardawi meninggal 27 September) peserta aksi damai di gedung DPRD Sultra (26/9) akibat tembakan yang diduga dilakukan oknum polisi merupakan fakta tak terbantahkan dari sifat dan sikap kekerasan aparat.

Per tanyaan s ekarang, mengapa pihak aparat (kepolisian) bertindak seperti itu? Apakah berdasar perintah atasan ataukah hanya merupakan emosi oknum aparat di lapangan? Dua pertanyaan tersebut baru bisa ditemukan jawaban objektifnya melalui investigasi khusus. Tidak mungkin diperoleh jawaban jujur dari

pihak aparat atau pimpinan aparat yang dicurigai atau diduga melakukan itu.

Sebab, sepertinya sudah menjadi bagian dari watak mereka yang selalu membantah atau mencari alibi pembenaran atas jatuhnya korban jiwa manusia dalam setiap unjuk rasa itu. Mereka tak mau dipersalahkan.

Kendati demikian, ada beberapa kemungkinan dari pendekatan represif yang dilakukan aparat. Pertama, strategi ’’teror aparat’’ terhadap masyarakat bangsa ini agar tidak lagi berunjuk rasa. Barangkali diharapkan warga takut ikut demonstrasi/unjuk rasa karena harus siap-siap kehilangan nyawa atau mengalami kekerasan fisik. Jika hanya melakukan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan korban jiwa dianggap tidak menjadikan para pengunjuk rasa jera, mungkin dengan tindakan menghilangkan beberapa nyawa baru akan menjadikan gairah perlawanan massa akan menurun-hilang dan kemudian ketakutan berhadapan dengan aparat.

Kedua, aparat, khususnya para polisi, yang bertugas di lapangan merasa lelah sehingga hilang kesabaran dalam menghadapi perilaku massa demonstran yang tidak patuh kepada perintah atau halauan aparat.

Belum lagi para demonstran mengekspresikan pernyataan-pernyataan yang sebagian dianggap mengganggu atau menohok perasaan aparat keamanan. Saat itulah, emosi mereka terpancing. Apalagi, barisan aparat itu berusia muda dan atau belum matang. Celakanya, para aparat itu dibekali alat serang atau pemukul balik massa berupa gas air mata, pentungan, dan termasuk senjata api. Dan saat emosional, seketika mereka

melampiaskan secara tidak berperikemanusiaan sampai pada hilangnya nyawa sebagian demonstran.

Ketiga, terbangun konsep dalam diri aparat (baik secara kelembagaan maupun orang per orang) yang merasa berposisi sebagai petugas dan penentu kebenaran yang kebal hukum.

Konsep ’’diri kebal hukum’’ itu bukan saja ditandai dengan tiadanya sanksi yang signifikan dijatuhkan kepada oknum aparat pelaku kekerasan fisik (baik secara administrasi maupun hukum), melainkan tidak adanya tindakan korektif dari pimpinan negara (baca: presiden) terhadap pimpinan aparat keamanan itu.

Kasus kekerasan aparat keamanan dalam aksi massa pada 21 dan 22 Juni lalu yang menimbulkan begitu banyak korban jiwa, misalnya, tetap saja didiamkan hingga sekarang. Setidaknya belum muncul berita tentang ’’diapakan saja oknum aparat yang melakukan kekerasan, termasuk berakibat pada hilangnya sejumlah nyawa manusia’’ dan figur pimpinan lembaga aparat kemanan itu pun tetap saja berada pada kursi empuknya. Kalaupun ada sanksi, paling banter dimutasi atau dipindahtugaskan seperti pergantian Kapolda Sultra yang dilakukan sehari setelah kasus meninggalnya dua orang mahasiswa yang berdemonstrasi itu.

Keempat, ketiadaan inovasi metode penanganan unjuk rasa. Yang diterapkan oleh aparat keamanan sekarang ini –jika jujur diakui– sebenarnya sudah demikian usang, yakni hanya menghadang gerakan agar tidak anarkistis. Padahal, perkembangan masyarakat yang kian maju dengan teknologi informasi yang semakin

canggih diperlukan caracara inovatif kontekstual yang seharusnya ditekankan pada dua pendekatan utama yang berjalan bersamaan, yakni pencegahan dan persuasi. Pada aspek itu, pihak aparat keamanan tidak bukan hanya melakukan penyadaran melalui proses dialogis (intens) dengan kelompok-kelompok kritis, melainkan juga terhadap pihak-pihak yang menjadi pemicu munculnya gerakan demosntrasi.

(Rancangan) kebijakan yang menimbulkan reaksi kritis dari masyarakat luas juga menjadi bagian yang harus disadarkan dan dicegah agar terlebih dahulu melakukan konsultasi publik (dengan stakeholders terkait) sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan.

Kelima, pada tingkat lapangan, kesatuan aparat hanya mengambil sikap bertahan, atau diperintah untuk menyerang (dengan menggunakan gas air mata atau pentungan), tangkap, dan bahkan mungkin ’’perintah tembak’’ yang disengaja atau tidak disengaja menghabisi nyawa sebagian demonstran.

Saat yang sama, sangat tidak tampak peran pengawas satuan aparat keamanan yang menangani unjuk rasa dan yang menonjol berupa komando saja yang kerap hanya berdasarkan suasana emosional seketika. Dan barangkali, juga patut diduga, pemegang komando aparat keamanan di lapangan itulah yang berperan besar terjadinya tindak kekerasan oleh anggota-anggotanya.

Kecenderungan kondisional seperi digambarkan di atas sungguh sangat ironis terjadi di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pihak atau pimpinan aparat, tampaknya, tidak memiliki kapa-

sitas dan moralitas untuk menjalankan tugasnya di negara demokrasi. Sebab, aksi unjuk rasa atau demonstrasi, baik perorangan maupun kelompok masyarakat (massa), merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin secara konstitusi dan bersifat universal.

Maka, pimpinan negara demokrasi terlahir dari ’’rahim rakyat’’, terproses atau terbiasa mengelola massa seheterogen apa pun, dan secara langsung dipilih rakyat seharusnya memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dinamika aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Apalagi, masyarakat kita semakin terdidik-berpendidikan dan memiliki kesadaran kritis terkait hak asasi manusia sudah kian kritis terhadap berbagai (rancangan) kebijakan dari suatu kelompok kepentingan. Masyarakat kita sekarang ini sudah tidak patuh begitu saja terhadap arahan pihak penguasa, apalagi misi dari kelompok kepentingan tertentu. Semua itu dapat juga diartikan bahwa masyarakat menginginkan negara dikelola dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bawah figur-figur yang bersih dan kredibel.

Dalam perkembangan dan dinamika masyarakat seperti ini, diperlukan aparat penjaga stabilitas keamanan yang humanis dan sabar dalam mengadapi masyarakat, namun tetap kreatifinovatif dalam menemukan pendekatan yang tepat dalam menghadapi gerakan-gerakan massa seperti sekarang ini. Bukannya berkutat kepada pendekatan keamanan (security approach) yang berbuntut pada jatuhnya korban jiwa dalam menghadapi demonstrasi massa. (*)

Wayang Kardus (3/TAMAT) Cerpen: Maria M. Bhoernomo

RUMAH SAKIT 1.

RUMAH SAKIT ISLAM KARAWANG Jl.Pangkal Tanjungan Km. 2 Karawang

0267-414520 0267-414521 0267-414522

2.

RUMAH SAKIT BAYUKARTA Jl.Kertabumi No. 44 Karawang

267-401817 0267-401818 0267-402731 0267-404472 0267-404472

3.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARAWANG Jl. Galuh Mas Raya No. 1 Karawang

0267-640444 0267-640445 0267-640666

4.

RUMAH SAKIT DEWI SRI Jl.Arif Rahman Hakim NO. 1A Karawang

0267-402855 0267-406445 0267-412246

5.

RUMAH SAKIT CITO Jl. Arteri Tol Karawang Barat

0267-414245 0267-414264 0267-414306

Sepekan kemudian, kampung kami jadi terkenal karena diberitakan media, gara-gara semua anak suka bermain wayang kardus berwajah presiden. Mula-mula hanya ada satu wartawan yang datang meliput kerumunan anak yang sedang memainkan wayang kardus berwajah presiden, lalu bermunculan wartawanwartawan lain.

Gambar maupun video tentang kerumunan anakanak yang sedang memainkan wayang kardus berwajah presiden pun segera menjadi viral. Anak-anak di kampung-kampung lain, dari Sabang sampai Merauke, juga ikut-ikutan meminta ibu dan ayahnya untuk membuat wayang kardus berwajah presiden.

Sedangkan anak-anak yang kreatif malah bisa membuatnya sendiri.

Tiba-tiba muncul isu bahwa semua anak yang suka memainkan wayang kardus berwajah presiden akan ditangkap dan ditahan aparat dengan tuduhan menghina presiden. Semua stasiun TV pun menggelar talk show untuk membahasnya dengan mengundang pakarpakar politik.

”Fenomena banyak anak suka memainkan wayang kardus berwajah presiden itu mungkin rekayasa politik bikinan kalangan istana untuk mendongkrak popularitas presiden yang nanti akan berlaga dalam pilpres,” tutur pakar politik dalam talk show yang ditayangkan langsung stasiun TV yang disinyalir menjadi corong kubu oposisi.

Sementara itu, pakar politik yang tampil di talk show lain yang ditayangkan stasiun TV netral justru menduga bahwa fenomena banyak anak suka bermain wayang kardus berwajah presiden sebagai kritik pedas untuk presiden yang selama

ini layak dianggap sebagai wayang belaka. Sebab, ada dalang politik yang lebih berkuasa di belakang presiden.

Sedangkan stasiun T V yang disinyalir mendukung presiden menayangkan talk show dengan menampilkan pakar politik yang cenderung mencurigai pihak oposisi. Pakar politik itu pun bicara tegas, ”Saya sangat yakin, fenomena banyak anak suka bermain wayang berwajah presiden itu rekayasa pihak oposisi untuk menghina presiden.”

Kami semua, orang tua yang telah membikin wayang kardus berwajah presiden, sangat cemas, jangan-

jangan kami akan ditangkap aparat dan dijebloskan ke dalam tahanan dengan tuduhan telah menghina presiden.

Namun, kecemasan kami berubah menjadi kegembiraan setelah media menayangkan breaking news dari istana presiden. Tampak juru bicara kepresidenan berdiri di depan kerumunan wartawan. Katanya, dalam waktu dekat presiden akan membuka festival nasional wayang kardus berwajah presiden yang digelar pemerintah pusat di Jakarta untuk melestarikan mainan tradisional yang sudah nyaris punah tersebut. Festival itu juga akan digelar di semua daerah, dari Sabang sampai Merauke.

Sama sekali presiden tidak marah. Presiden justru sangat bungah sehingga sampai tertawa ngakak dan terpingkal-pingkal ketika menyaksikan rekaman video yang diunggah di media sosial tentang banyak anak bermain wayang kardus berwajah presiden yang sedang menjadi viral. Namun, kami mendadak kembali dilanda cemas karena tiba-tiba muncul

isu-isu baru.

Konon, ada kelompok baru hendak melaporkan kami kepada polisi dengan tuduhan telah mengajak anak-anak bangsa untuk menyukai wayang kardus berwajah presiden yang dianggap sama dengan memuja-muja berhala alias menjadi musyrik.

Konon, kelompok baru itu gemar mencari panggung untuk meraih popularitas dengan cara apa pun. Konon, mereka akan membuat kegaduhan-kegaduhan baru agar menjadi viral sebagai panggung mereka. Tak peduli aparat sangat kerepotan dan banyak pihak tidak nyaman atau bahkan dilanda kecemasan.

Konon, jumlah anggota kelompok baru itu terus bertambah tiap hari. Konon, mereka juga mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di Jakarta dan kota-kota besar lain jika aparat tidak segera menangkap kami semua.

Konon, mereka juga akan merazia wayang kardus bergambar presiden yang dianggap sebagai berhala untuk dibakar atau dimusnahkan. (*)

Hubungi Bagian Iklan JAMIL : 0838 0765 0426 KEHILANGAN S AT U B U A H B P K B M O B I L MERK NISSAN X-TRAIL NO.POL : T 1186 TQ DENGAN NO.KA : MHBF3CF1CEJ000022 NOSIN :QR25005580L WARNA HITAM TAHUN 2014 STNK ATAS NAMA ENTANG FITRIANA DENGAN NOMOR BPKB : M-03363817 HILANG SERTIFIKAT SHM NO 02814/WANASARI LUAS 72 M² A/N NUGROHO HARI WINOTO D/A PERUM CITRA VILLA WANASARI BLK JB 1 NO 9 RT 03/17 WANASARI - CIBITUNG - BEKASI

PEMBERITAHUAN HILANG BPKB MTR YAMAHA RX KING 135 NOPOL B 6887 WEX TH 1995 HITAM A/N IIS WALISAH D/A KP.PD PETUNG NO 37 RT 04/05 JR MANGU TMR PONDOK AREN KOTA TANGSEL NOKA MH33KA006SK197116 NOSIN 3KA171208

KERJASAMA DICARI CLEANING SERVICE GO CLEAN KERJA BEBAS S/D 4 JUTA/ BLN, DAFTAR SMS KETIK: NAMA (SPASI) KARM KE 081188223136

KEHILANGAN HILANG SHM NO 0O872 A/N BELLIH S BIN BANI LUAS 105 M2 LOKASI JL KP SEMPU RT 04 RW 02 DS PASIR GOMBONG KEC CIKARANG UTARA KAB BEKASI HILANG SHM NO 2922 A/N NATIH LUAS 258 M2 LOKASI DS SETIA MEKAR KEC TAMBUN KAB BEKASI DIBUTUHKAN PINJAMAN 10 JT UNTUK PERCETAKAN DIBERI KEUNTUNGAN 3 JT/BULAN SMS KE 0813.2589.2341

KEHILANGAN

HILANG BPKB MOBIL PANTHER ROYAL TBR TAHUN 2001. NO POLISI: B 2134 HU. NO RANGKA: MHCTBR54FIK226242 A.N KPP P R ATA M A C I B I T U N G H U B 082167600634 (AGE) HILANG BPKB SEPEDA MOTOR A.N NURBAITI, ALMT :DSN LOLOHAN RT.002/003 DESA KUTAAMPEL KEC. BATUJAYA KAB.KARAWANG,NOPOL: T.5672.

MB MERK TIPE: HONDA BAAT ATI1I21B01 A/T TH: 2014, WRNA: HILANG SHM NO 04897 A/N EDWARD LUAS 78 M2 LOKASI BLOK NO KAV F 08 15 DS BABELAN KOTA KEC BABELAN KAB BEKASI

DICARI

DIJUAL RUMAH

Luas Tanah 122 m2 Luas Bangunan 70 m2 Harga 1,5 M (Nego) Lokasi : Galuh Mas Metropolis Blok IV No.A1 HUBUNGI : MARYANI 0821 1486 3288

1. Technical Mesin & Metalurgi 2. Sales

Syarat:

(1) Usia 29-45 Tahun (1) Min. DIII T. Mesin. Industri dan Metalurgi (2) Min. SMA/SMK/STM (1&2) Punya Motor Pribadi dan Sim C CV Lengkap di Email: Hrd.img@gmail.com DITUNGGU SAMPAI TANGGAL 20 OKTOBER 2019

JUMAT, 11 OKTOBER 2019

Semangat Baru Urang Subang

Akhirnya HTN Jadi Tersangka Baru KPK IMBAUAN BUPATI Berdasarkan Surat Edaran bernomor KS.01/380/Kesra per tanggal 27 februari 2019: Mengistruksikan setiap instansi pemerintahan menggelar penggalangan dana “Peduli Thalsemia” menindaklanjuti data yang dirilis Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI/ POPTI) saat ini ada sebanyak 129 penyintas thalasemia yang tersebar di 30 kecamatan se-Subang.

Adapun penyerahan bantuan dana dapat diserahkan ke Bagian Kesra Setda Subang atau via transfer ke rekening a/n Peduli bencana Kab.Subang: 0092084965100.

Demikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bupati Subang Ruhimat

Persib Versus Persebaya di Bali BANDUNG- Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2019 resmi pindah venue. Duel Maung Bandung dan Bajul Ijo dilangsungkan di Bali.

Laga Persib dan Persebaya semula direncanakan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat pada 18 Oktober 2019 atau dua hari menjelang pelantikan Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Dengan pertimbangan keamanan, laga dipindah.

Berdasarkan keterangan di situs resmi Persebaya, yang didapat dari pihak Persib, pemindahan venue pertandingan dilakukan karena panitia pelaksana Persib tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Alasannya, waktu pertandingan berdekatan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden yang jatuh pada Minggu, 20 Oktober.

Agar tetap berjalan sesuai jadwal, PT Liga Indonesia Baru (LIB) memindahkan home base Persib ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Pemindahan ini tertuang dalam surat PT. Liga Indonesia Baru (LIB).

“Pertandingan Shopee Liga 1 2019 antara Persib Bandung melawan Persebaya pada tanggal 18 Oktober 2019 dilaksanakan di Stadion Kapten I Wayadn Dipta, Gianyar, pukul 19.30 WITA,” demikian petikan surat PT LIB bernomor: 389/LIB/X/2019. (bbs/tom)

Bersama Mantan Bupati Ojang Terima Suap 9,6 Miliar SUBANG - Kasus dugaan suap pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Subang, masuk babak baru.

Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana (HTN) sebagai tersangka.

Lemnaga antirasuah ini menduga Heri menerima gratifikasi bersama mantan Bupati Subang Ojang Sohandi terkait pengangkatan calon pegawai negeri sipil.

“KPK meningkatkan perkara ini ke penyidikan dengan satu tersangka HTS,” kata Juru Bicara Febri Dianysah, kemarin.

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini mengatakan, penetapan status tersangka terhadap Heri merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 16 April 2016.

Saat itu, KPK menangkap beberapa orang termasuk oknum jaksa dan Ojang.

KPK menduga Ojang menyuap jaksa untuk mengatur perkara korupsi penyalah-

gunaan anggaran pada program jaminan kesehatan nasional tahun anggaran 2014 di Dinas Kesehatan Subang.

Bupati periode 2013-2018 ini juga diduga menerima suap dan gratifikasi. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menghukum Ojang 8 tahun penjara. Dari kasus itu, KPK menemukan indikasi bahwa Ojang menerima gratifikasi bersama Heri. Jumlah gratifikasi yang diduga mencapai Rp 9,6 miliar.

Uang itu diduga berasal dari pungutan liar pengangkatan CPNS Daerah periode 2014-2015. KPK juga menduga Heri menarik pungli dari pegawai honorer dengan iming-iming diangkat menjadi CPNS. “Sejak April 2015, HTS mengumpulkan uang pungutan dari pegawai honorer dengan iming-iming akan menjadi calon pegawai negeri sipil daerah dari tenaga honorer kategori II dalam rekrutmen yang dibuka pada bulan April 2016,” ucap Febri.

Sebagai Bupati Subang, kata Febri, Ojang Sohandi mendapatkan penghasilan resmi, yakni pertama dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain sejumlah Rp6,2 juta per bulan.

“Secara keseluruhan dari 2013 hingga

ISTIMEWA

2016, Bupati menerima Rp248.184.000,00,” ungkap Febri.

Kedua, penghasilan dari honorarium yang diterima total dari 2013 s.d. 2016 adalah Rp1.768.706.409,00 atau sekitar Rp589 juta per tahun.

“Ketiga, dari penerimaan investasi sekolah Yayasan Imam Bonjol sejumlah Rp108 juta dan keempat dari penghasilan Warung Nasi Sarinah sejumlah Rp528 juta,” tuturnya.

Febri menyatakan bahwa Ojang Sohandi selaku Bupati Subang dalam kurun waktu 2013— 2018 diduga menerima dana, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berasal di luar penghasilan resmi.

“Salah satu penerimaan

gratifikasi Ojang Suhandi diterima melalui tersangka HTS, yaitu sejumlah Rp9,645 miliar,” ujar Febri.

Penerimaan itu, kata Febri, pertama berasal dari pungutan dalam pengangkatan calon pegawai negeri sipil (PNS) daerah dari tenaga honorer Kategori II, masa tes dan verifikasinya dimulai Februari 2014 hingga Februari 2015.

“Sejak April 2015, HTS mengumpulkan uang pungutan dari pegawai honorer dengan iming-iming akan menjadi calon PNS daerah dari tenaga honorer Kategori II dalam rekrutmen yang dibuka pada bulan April 2016,” tuturnya.

Kedua, penerimaan terkait dengan seleksi CPNS di BKD

Kabupaten Subang, yaitu dengan cara mencari pungutan dari calon PNS Kabupaten Subang Kategori II yang belum lulus.

Diduga, lanjut Febri, sebagian dari uang yang diterima untuk kepentingan tersangka Heri.

“Uang yang diberikan tersangka HTS kepada Ojang Sohandi sebesar Rp1,65 miliar melalui ajudan Bupati Subang saat itu dan sebagian untuk pembelian aset dua bidang tanah di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler senilai Rp2,44 miliar,” kata Febri.

Ia menyatajan seluruh penerimaan uang oleh tersangka Heri bersama-sama dengan Ojang Suhandi tidak pernah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001.

KPK menduga Heri memberikan Rp 1,65 miliar dan dua bidang tanah senilai Rp 2,44 miliar kepada Ojang.

Sementara sisanya, digunakan untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya, Heri disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No m o r 2 0 Ta h u n 2 0 0 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (bbs/hyt)

Delapan Warga Subang di Papua Dipulangkan BANDUNG - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat menyatakan hingga Selasa sebanyak 69 warga Jabar (sebelumnya berjumlah 68 orang) akan dipulangkan dari Posko Pengungsian BTN Kota Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu (9/10), ke kabupaten/kota masing-masing.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar menyebutkan warga yang dipulangkan dari Papua terdiri atas warga Kabupaten Garut sebanyak 18 orang, warga Kabupaten Majalengka dua orang, dan warga Kabupaten Sukabumi enam orang.

Warga Kota Bandung empat orang, Kabupaten Bandung lima orang, Kabupaten Kuningan dua orang, Kabupatem Tasikmalaya enam orang, Kabupaten Sumedang delapan orang, Kabupaten Subang delapan orang, Kabupaten Purwakarta tiga orang, Kota Bogor empat orang, dan Kabupaten Indramayu tiga orang.

Sebanyak 69 warga tersebut akan ditemani pen-

damping dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar (empat orang), Jabar Quick Response (dua orang), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jabar (dua orang), Forum Paguyuban S u n d a Ng u m b a r a (d u a orang), dan Daarut Tauhid Peduli (satu orang).

Menurut laporan Dinsos dan JQR di Papua sebagai tim pendahulu Pemprov Jabar, pemulangan warga Jabar yang semula dilakukan pada hari Selasa (8/10) ditunda 1 hari menjadi Rabu (9/10) karena kendala teknis di bandara sehingga semua penerbangan ke Jakarta, termasuk bagi rombongan Jabar, menjadi terganggu.

Dalam laporan teraktual kepada Pemprov Jabar, kata Dodo, 69 warga Jabar beserta pendamping tersebut akan terbang dari Bandara Sentani pukul 07.20 WIT dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 10.30 WIB dengan penerbangan GA0657.

“Kedatangan rombongan, khususnya warga Jabar yang memilih pulang dari Papua itu,

akan disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jabar dan pejabat dinas/lembaga terkait,” katanya.

Dari bandara, mereka bakal menuju Bandung menggunakan bus yang disediakan Pemprov Jabar.

Setelah itu, akan dilakukan seremoni penyerahan warga oleh Gubernur Jawa Bara M. Ridwan Kamil kepada dinsos kabupaten/kota di Gedung Pakuan pada hari Rabu (9/10) pukul 19.30 WIB. Selanjutnya, mereka diantarkan menuju kabupaten/ kota masing-masing dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya.

Adapun biaya tiket penerbangan untuk pemulangan 69 warga Jabar dari Papua ini diberikan melalui donasi dari Baznas Provinsi Jabar (untuk 54 warga) dan Daarut Tauhid Peduli (untuk 15 warga).

Dodo menjelaskan bahwa warga Jabar tersebut dalam kondisi sehat dan telah mendapat pemeriksaan kesehatan dari Baznas Papua.(ant/hyt)

Subang Sabet Natamukti Award 2019 JAKARTA - Penganugerahan Natamukti Award 2019 yang diadakan International Council for Small Business (ICSB) Indonesia dinilai menjadi indikator terkait kepedulian kepala daerah kepada UMKM. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan menyambut positif kegiatan penghargaan Natamukti yang dinilainya menjadi indikator semakin banyak kepala daerah yang menunjukkan kepeduliannya pada UMKM. “Ini menandakan semakin strategisnya peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja,” tuturnya, belum lama ini.

Pada kesempatan itu 40 Kepala Daerah Kota/Kabupaten se-Indonesia menghadiri kegiatan tahunan ini.

Penghargaan Natamukti ini untuk keempat kalinya diadakan sejak pertama kali diselenggarakan pada 2016 di Denpasar, Bali. Anugerah diberikan kepada kota dan/atau kabupaten yang berhasil dalam mempromosikan UMKM lokal, mendorong peningkatan kualitas produk UMKM lokal, serta membangun ekosistem UMKM di daerahnya.

Menurutnya, semakin tingginya kepedulian kepala daerah menjadi awal yang positif dalam memajukan UMKM Indonesia. “Dengan demikian diharapkan dapat menyemangati kepala daerah yang lain untuk ikut mengembangkan UMKM di daerahnya,” katanya, Chairman International Council for Small Business (IC SB) Indonesia Hermawan Kartajaya, menye-

but kegiatan tanpa suntikan dana APBN ini semakin mendapat sambutan positif dari kepala daerah dan membuat banyak pihak tertarik melakukan pengembangan dan peningkatan kelas UMKM. “Pengakuan terhadap Penghargaan Natamukti muncul dari berbagai pihak.

Suatu pencapaian yang sangat baik meski baru empat kali diadakan. Masih termasuk baru,” ujar Founder & Chairman MarkPlus, Inc yang juga pakar marketing ini.

Pihaknya berharap, dengan pemberian penghargaan kepada mereka yang peduli terhadap UKM bisa merasa terapresiasi atas apa yang sudah dilakukan dan pihak lain yang belum pun termotivasi untuk semakin peduli terhadap UKM.(ant/hyt)

JUMAT, 11 OKTOBER 2019

PENDIDIKAN

4

Kompetisi Cari Siswa dan Guru SMK Berprestasi KARAWANG – Sebagai wujud konsistensi berkontribusi di dunia pendidikan, PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menggelar kompetisi Astra Honda Skill Contest (AHSC) for Vocational School. Memasuki penyelenggaraan ke 10, kompetisi ini tak hanya mencari siswa terbaik tapi juga tenaga pengajar terbaik dari SMK binaan Astra Honda di seluruh Indonesia.

AHSC for Vocational School 2019 akan digelar 14-17 Oktober yang diikuti 40 siswa terbaik dari 23.371 siswa dan 27 guru terbaik dari 422 guru dari berbagai wilayah di Tanah Air. Sebelum berkompetisi di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh AHM. Para peserta ini telah mengikuti berbagai tahap seleksi terlebih dahulu di tingkat sekolah dan tingkat regional seluruh Indonesia yang telah dimulai sejak bulan Januari-Agustus 2019. Pada tahap seleksi di tingkat regional, AHM bekerja sama dengan 27 jaringan main dealer Honda dari 34 provinsi di Indonesia. Untuk mencari siswa serta guru terbaik dari 686 SMK yang telah mengimplementasikan Kurikulum Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM) Astra Honda.

Tahap seleksi di tingkat sekolah dan main dealer terdiri dari ujian tertulis, praktek, dan troubleshooting untuk mengetahui kemampuan mereka dalam menganalisa serta menyelesaikan permasalahan pada sepeda motor Honda. Pada tahap ini, para siswa diuji berdasarkan kurikulum TBSM Honda yang mereka pelajari di semester 1-4. Sementara itu para guru diuji berdasarkan pemahaman modul dasar dan modul lanjutan yang diberikan oleh AHM kepada setiap SMK TBSM. Para peserta juga diuji pengetahuan terkait teknologi teranyar Honda yang dapat diakses melalui portal online e-Learning yang dapat diakses melalui alamat https://edukasi.satuhati.id.

General Manager Corporate Communication AHMM, Ahmad Muhibbuddin mengatakan, kompetisi AHSC for Vocational School merupakan bagian dari upaya AHM. Untuk berkontribusi meningkatkan mutu pendidikan vokasi industri di Indonesia. Ajang kompetisi ini diharapkan dapat membantu pemerintah menyiapkan generasi muda yang siap bersaing. Dalam menghadapi perkembangan teknologi mesin sepeda motor di Indonesia, serta para tenaga ajar yang mumpuni dan berkualitas.

“Kami berharap berbagai tahap seleksi yang digelar di tingkat sekolah, regional, hingga tingkat nasional dapat menghasilkan kualitas SDM unggul dari siswa maupun guru terpilih dari SMK binaan AHM di seluruh Indonesia,” ujar Muhibbuddin.

Pengembangan portal e-learning selalu dilakukan pembaharuan secara berkala oleh tim AHM disesuaikan dengan perkembangan isu, produk, teknologi terkini. Hal ini dilakukan untuk menjembatani “link & match” dunia usaha dan dunia industri, yang mampu menghasilkan lulusan SMK berkualitas tinggi sesuai dengan bidangnya.

Program pengembangan pendidikan vokasi telah dilakukan AHM sejak tahun 2010 dengan total jumlah SMK mitra binaan sebanyak 689 SMK di 34 provinisi di Tanah Air. Selain implementasi kurikulum TBSM Astra Honda, siswa dari SMK mitra binaan AHM juga mendapatkan materi pembelajaran dalam bentuk teori, praktik, dan praktik kerja industri (Prakerin) langsung di jaringan bengkel resmi Honda. (rls/rie)

Pemerintah Diminta Prioritaskan Ganti Guru Pensiun KARAWANG – Pemerintah harus memprioritaskan rekrutmen guru sebagai pengganti yang pensiun, yang jumlahnya lumayan banyak.

Mengatasi persoalan kekurangan guru lebih mendesak, ketimbang anggaran yang ada dipakai untuk PPG (pendidikan profesi guru) Prajabatan.

Program PPH harus betul-betul mandiri dan tidak boleh mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Mengingat kewajiban pemerintah soal guru belum ditunaikan hingga saat ini.

“Mengganti guru pensiun jauh lebih prioritas dibanding membiaya guru prajabatan,” kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim, kemarin.

Lanjut Ramli, tahun 2019 ada 62.759 pensiun, tahun 2020 ada 72.976 pensiun, tahun 2021 mencapai 69.757, 2022 ada 86.650 pensiun, tahun 2023 ada 83.841 dan tahun 2024 guru pensiun mencapai 78.420 guru.

Ini belum termasuk kekurangan guru yang hingga tahun ini tak ada tanda-tanda penyelesaian. Sehingga IGI berharap, pemerintah tak membuang anggaran untuk membiaya PPG dan mengabaikan kekurangan guru.

Tanpa dibiaya, kami yakin peminat PPG Prajabatan atau sertifikasi guru ini akan sangat besar, setinggi animo alumni SMA memasuki bangku kuliah di LPTK, sehingga memang diharapkan perlakukan PPG ini sama dengan Program Profesi Dokter, Kenotariatan, Advokat, Apoteker dan Insinyur,” tegasnya.

PPG Prajabatan Mandiri Pada tahap awal pendaftaran dibuka bulan depan. Total ada 63 unit kampus Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mendapatkan kuota PPG prajabatan mandiri.

Total kuota yang disiapkan adalah 12.225 kursi. (bbs/rie)

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

MGMP Geografi : Sebanyak 36 Guru Geografi Karawang, studi banding ke SKK SMAN 1 Cisolok, Sukabumi.

36 Guru Geografi Studi Banding ke Sukabumi DPPKB Bakal Buat SKK di Karawang KARAWANG – S ebanyak 36 Guru Geografi yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Geografi Karawang, melakukan studi banding Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMAN 1 Cisolok Kabupaten Sukabumi, pekan kemarin.

Kegiatan yang di gagas Bidang Dalduk Advokasi Data Dan Informasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang ini, bertujuan agar Kabupaten

Karawang dapat segera memiliki Sekolah Siaga Kependudukan.

Kabid Advokasi DPPKB Karawang, Imam Alhusaeri menjelaskan, SSK almerupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana, ke dalam beberapa mata pelajaran, sebagai pengayaan materi pembelajaran di sekolah.

Dimana, kata Imam, di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik dalam upaya pembentukan generasi berencana. “MGMP Geografi Karawang, sudah satu tahun bermitra dengan DPPKB Karawang,” ujar Imam kepada KBE, Kamis

(10/10).

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, Imam berharap, ke depan, guru dan peserta didik, mampu memahami berbagai isu kependudukan yang ada di Kabupaten Karawang.

Khususnya, persiapan menghadapi datangnya Bonus Demografi, yang diprediksi bakal terjadi pada tahun 2035 mendatang.

“Implementasi SKK ini, sudah sesuai dengan kurikulum 2013, di mata pelajaran Geografi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Imam mengatakan, adanya inplementasi SKK di sekolah.

Dapat memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik, untuk

memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Tak hanya itu, SKK juga mencakup pada sekotor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif serta program sektor lainya.

“DPPKB akan sekuat tenaga mewujudkan SKK hadir di Karawang, pada tahun 2020 mendatang.

Manfaat SKK ini sangat besar. Khususnya, dalam memberikan pemahaman masalah kependudukan pada generasi pener us bangsa,” imbuhnya.

Pengagas SKK pertama, Yayan, yang juga mengajar mapel Geografi di SMA 1 Cisolok, mengatakan,

di Kabupatem Sukabumi, mayoritas SLTA sudah menjadi SKK. Dari ratusan unit SKK di Sukabumi, kata Yayan, tercatat baru 64 sekolah yang terfasilitasi dan dibiayai oleh pemkab biaya oprasionalnya.

“Ide SKK ini muncul pertama kali tahun 2014. Saat ini, SKK sudah diadopsi, sebagai salah satu program BKKBN Pusat,” ujarnya.

Sementara, Ketua MGMP Geografi Karawang, Rina, melalui wakil ketuanya, Ucu berharap, tahun depan SKK bisa mengudara di seluruh SLTA di Kabupaten Karawang.

“Bekerja sama dengan DPPKB Karawang, kami harap tahun depan, Karawang memiliki SKL yang berkualitas,” imbuhnya. (wyd)

Seluruh Sekolah di Jabar, Targetkan UN Berbasis Komputer KARAWANG – Provinsi Jawa Barat (Jabar) menargetkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di SMP dan SMA tahun ajaran 2019/2020, seratus persen berbasis komputer. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Jabar, Firman Adam.

“Jabar tinggal sedikit lagi untuk bisa melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pada tahun ajaran sebelumnya, jenjang SMA, SMK, dan SLB sudah 100%, sedangkan di jenjang SMP/MTs. menginjak 84%,” ucapnya.

Salah satu upaya yang bisa ditempuh, dengan melakukan kolaborasi, baik antara satuan pendidikan maupun dengan Disdik provinsi, kabupaten/kota. “Selain mengimbau setiap sekolah untuk merencanakan peng a d a a n i n f r a s t r u kt u r UNBK, kita juga bisa mengoptimalkan resource s ha r i n g a nt a ra S M A / SMK/MA dan SMP/MTs. dengan berbasis zonasi,” tuturnya.

Hal tersebut, didukung kebijakan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tak lagi melaksanakan UN secara serempak.

Dengan demikian, hal ini bisa dimanfaatkan sebaikbaiknya dengan resource sharing atau pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah.

“Silakan gunakan kom-

puter yang ada di sekolah negeri, karena itu milik pemerintah. Bisa dipinjam dan tidak ada pungutan biaya sama sekali. Mungkin hanya mengeluarkan biaya operasional untuk operator atau teknisi yang ada di sekolah,” jelasnya.

Meningkat Setiap Tahun

Sekdisdik memaparkan, berdasarkan Biodata UN (BioUN) dari Kemendikbud per 4 Maret 2019, pelaksanaan UNBK di Jabar meningkat setiap tahun.

Di jenjang SMA/SMK/ MA/SMTK, sebanyak 5.562 sekolah telah melaksanakan 100% UNBK

sejak tahun ajaran 2017/2018, meningkat dari tahun ajaran sebelumnya di angka 84%.

Sedangkan di jenjang SMP/MTs., setiap tahun meningkat drastis. Mulai dari 25% di tahun ajaran 2016/2017, kemudian 43% di tahun ajaran 2017/2018, hingga mencapai 84% di tahun ajaran 2018/2019.

Sekdisdik berharap, kegiatan evaluasi ini dapat mewujudkan target yang ditentukan. “Semuanya harus bekerja sama. Mulai dari tingkat satuan pendidikan, Disdik kab u p at e n / k o t a h i n g ga musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) agar seluruhnya melaksanakan UNBK pada tahun ajaran ini,” imbaunya.

Evaluasi yang diadakan Sub-Bagian Perencanaan Disdik Jabar dan berlangsung selama tiga hari ini, dihadiri kadisdik kabupaten/kota, MKKS SMA/SMK Jawa Barat, kepala gugus SLB di 7 wilayah, dan perwakilan kantor cabang Disdik di 13 wilayah. (brls/rie)

Emil Komitmen Lestarikan Permainan Tradisional BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkomitmen melestarikan permainan tradisional khas Tanah Pasundan, seperti kolecer, lempar sarung, dan menari.

Sebab, permainan tradisional Jabar dapat menguatkan kebudayaan lokal karena mengandung nilainilai kedaerahan.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri Riksa Budaya Tematik dengan tema ‘Olahraga Tradisional dan Permainan Rakyat’ dalam rangka Pekan Ke-

budayaan Jabar 2019 di Desa Cibuluh, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang.

“Ini bagian dari komitmen Pemprov Jabar bersama DPRD untuk menguatkan kebudayaan lokal. Apalagi, kita tahu, sekarang anakanak serba digital. Mainannya cuma jempol, tidak ada nilai filosofi dan motorik, kebersamaan,” kata Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.

Pa d a a c a r a t e r s e b u t , sekira 1.170 siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Subang memainkan kolecer se-

cara bersamaan. Hal tersebut tercatat dalam Record Holders Republic sebagai permainan kolecer terbanyak di dunia.

Menurut Emil, pemecahan rekor tersebut bertujuan untuk mengenalkan kembali kolecer dan permainan tradisional Jabar lainnya. Saat ini, kata dia, ada sekira 300 permainan tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Jabar. “ Wa r i s a n p e r m a i n a n tradisional ada 300-an. Ada kolecer, lempar sarung, menari, dan lainnya. Sebe-

narnya bukan masalah pecah rekor, itu hanya simbol, tujuannya agar orang memerhatikan. Kita dukung permainan yang 300-an itu,” katanya.

Dengan melestarikan permainan tradisional, Emil optimistis banyak wisatawan baik nasional maupun mancanegara tertarik untuk datang ke desa-desa wisata di Jabar. Jika jumlah wisatawan terus menanjak, kesejahteraan masyarakat desa di Jabar tentu meningkat.

“Orang datang menikmati budayanya. Orang datang

menginap di rumah warga. Menikmati keindahan Subang. Mudah-mudahan ini jadi percontohan agar menjadi tempat terbaik di Jabar,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Subang Ruhimat mengatakan, bahwa kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat dan motivasi masyarakat untuk melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di Kab. Subang. “ Ja b a r, k h u s u s n y a d i Kab. Subang, menyimpan

potensi yang luar biasa.

Apabila mampu dikemas dengan baik, akan jadi aset tak ternilai harganya untuk membentuk karakter masyarakat yang tangguh, dan jadi penopang utama dalam mengembangkan potensi wisata daerah, yaitu Desa Wisata, Olahraga Tradisional, dan permainan rakyat,” katanya.

Oleh karena itu, kata Ruhimat, permainan tradisional di Jabar harus terus dilestarikan. Sebab, pengaktualisasian seni budaya merupakan salah satu penangkal

yang baik untuk menjadi filter dari perkembangan teknologi, informasi, agar tidak kehilangan identitas diri.

“Seni budaya akan jadi budaya solusi yang tepat untuk pengembangan budaya di masa depan.

Melalui kegiatan ini, mudah-mudahan dapat tumbuh mengembangkan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Subang dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal,” pungkasnya. (bbs/rie)

JUMAT, 11 OKTOBER 2019

METRO KARAWANG

5

Tingkatkan Pendapatan, Bappeda Gelar Kompetisi IPEK KARAWANG – Menjelang akhir tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang, menggelar kompetisi Inovasi Pengembangan Ekonomi Kreatif (IPEK).

Kompetisi yang bakal menjaring pelaku usaha ekonomi kreatif di Karawang itu. Dijadwalkan mulai bergulir di pertengahan Oktober 2019 ini. Hal tersebut diungkapkan Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial (Pemkesos), Bappeda Karawang, Dedi Nuryadi.

Dedi mengatakan, kompetisi IPEK bertujuan untuk memfasilitasi pelaku industri kreatif. Yang telah berperan dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya, untuk bisa berbuat lebih dari apa yang sudah dilakukannya selama ini.

“Komunitas ekonomi kreatif dari berbagai bidang, seperti kuliner, fashion, kriya, dan lain sebagainya, bisa mulai mendaftarkan diri.

Untuk mengikuti kompetisi

ini,” ujar Dedi kepada KBE, kemarin (10/10).

Lanjut Dedi, kompetisi IPEK bersifat terbuka, untuk seluruh pelaku industri kreatif di Kabupaten Karawang.

Tiga pelaku industri kreatif terbaik, kata Dedi, akan menjadi binaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain bakal dibina Pemprov Jawa Barat, pemenang kompetisi tersebut bakal mendapat suntikan dana besar. Dari forum CSR Jawa Barat.

“Sifatnya peningkatan kapasitas pelaku IPEK itu sendiri. Tujuannya, meningkatkan pendapatan masyarkat, untuk menekan angka kemiskinan,” jelasnya.

Dedi menjelaskan, tak ada persyaratan khusus untuk komunitas maupun perorangan, untuk ikut serta dalam kompetisi IPEK Bappeda tersebut.

Terpenting, kata Dedi, pelaku IPEK itu memiliki pengaruh yang positif di bidang yang ia tekunin. Terkonsentrasi pada perluasan penyediaan lapangan pe-

KESEHATAN Germas Kampanyekan Masyarakat Hidup Sehat KARAWANG - UPTD Puskesmas Kecamatan Kutawaluya menggelar acara Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Program ini guna mensosialisasikan dan menggalakan menuju pola hidup sehat kepada masyarakat dan generasi di masa mendatang, Kamis (10/10).

Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Kutawaluya dr.Hasan Hariri melalui kasubag Tata Usaha (TU), Kahetul Anwar menyampaikan pentingnya kampanye Germas ini sebagai aspek penting dalam kerangka pembangunan nasional.

“Tujuan diselenggarakanya pembngunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran,kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal,” ucapnya kepada KBE, Kamis (10/10).

Dikatakannya, keberhasilan pembangunan kesehatan akan sangat mendukung peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. “Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional di selenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh,berjenjang dan terpadu,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Kutawaluya, Rohman menambahkan, diselenggarakanya acara ini merupakan kampanye kepada masyarakat agar membiasakan pola hidup sehat,di setiap kecamatan.

“Germas kebetulan untuk kecamatan Kutawaluya di selenggarakan oleh Uptd DPT puskesmas Kutawaluya yang membawahi wilayah kerja 7 desa, saya beragarap masyarakat agar sadar serta membiasakan diri dalam pola hidup yang sehat,” pungkasnya. (gie)

kerjaan baru, peningkatan pendapatan, maupun mengangkat ciri khas Karawang di bidang pariwisata dan kebudayaan.

“Biarpun yang di bawa ke Jawa Barat hanya 3 besar. Tapi kita targetkan, 20 peserta terbaik bisa ikut andil, dalam pengembangan ciri khas Kabupaten Karawang,” ujar Dedi.

Saat ini, lanjutnya, proses pendaftaran peserta telah di buka. Pendaftaran tersebut akan di tutup pada pekan ke tiga bulan Oktober 2019.

Bagi peserta yang ingin mendaftar. Segera bawa profil usaha dan proposal pengajuan kepesertaan kompetisi IPEK ke Kantor Bappeda Karawang.

“Harapannya sih banyak yang mendaftar. Misalnya di desa, bisa malalui BUMDes. Atau yang sudah punya kelembagaan dan organisasi sendiri, bisa segera daftar. Cukup bawa proposal dan profil usaha ke kantor Bappeda Karawang,” imbuhnya. (wyd)

Cellica Kabulkan Tuntutan Penyandang Disabilitas KARAWANG – Penasehat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang, Adam Bachtiar mengatakan penyandang disabilitas yang tergabung dalam PPDI telah melakukan audiensi bersama pejabat teras Dinsos Karawang dengan Bupati Cellica Nurrachadiana dan menghasilkan beberapa kesimpulan.

“Bupati bakal merealisasikan 7 poin tuntutan PPDI Karawang terkait permasalahan penyandang disabilitas. Bupati berjanji akan melakukan pendataan disabilitas secara detail diseluruh wilayah Kabupaten Karawang,” ucapnya kepada KBE, Kamis (10/10).

Dikatakannya, point kedua kemudian akan dilakukan Pendidikan Inklusi yang

ramah disabilitas di sekolah negeri dan akan dibuatkan pilot projek Pendidikan Inklusi.

“Selain itu akan memberikan pelatihan kemandirian

pada disabilitas dalam hal usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh tiap individu disabilitas. Keempat memberikan bantuan pendampingan

usaha kecil disabilitas,” tuturnya.

Lanjut Adam, yang kelima menambah bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan keenam mem-

buat Rumah Aman Disabilitas termasuk galery karya disabilitas. dan ketujuh membantu mempromosikan hasil karya disabilitas.

“Dalam audiensi tersebut hanya perwakilan PPDI Karawang saja yang diperbolehkan masuk karena keterbatasan ruangan. Kebetulan dari PPDI sangat antusias sehingga yang ikut datang untuk audiensi mencapai 40 orang anggota,” tuturnya.

Masih kata Adam, karena keterbatasan tempat diperbolehkan masuk ke ruangan Bupati beberapa perwakilan saja.

“Usai audiensi dan terjadi kesepahaman, Bupati berkenan menemui anggota PPDI lainnya dan bercengkrama sekaligus menunjukan simpati dan keakraban kepada para penyandang disabilitas,” pungkasnya. (gie)

Polsek Rengasdengklok Amankan Peracik Miras Oplosan KARAWANG – Kepolisian Sektor (Polsek) Rengasdengklok gerebek pengoplos atau peracik minuman keras (Miras) sekaligus mengamankan penjualnya, Rabu (9/10) Dikatakan Kapolsek Ren-

PENGUMUMAN PEMBUBARAN Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT Raudhah Dewi Sri Piranti Syifa Persada”, bertanggal 17 September 2019, seluruh pemegang saham perseroan memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. Membubarkan dan melikuidasi perseroan yang berlaku sejak tanggal 17 September 2019; dan 2. Menunjuk Tuan ROMA WIHARTA SAM sebagai likuidator perseroan.

Bagi para pihak yang berkepentingan memiliki tagihan terhadap perseroan, dapat segera menghubungi likuidator selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai dengan dokumen asli dan lengkap ke alamat Jalan Arief Rahman Hakim No.1A, Nagasari, Karawang Barat, 41312 Karawang.

Demikian pengumuman ini disampaikan oleh likuidator perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Karawang, 10 Oktober 2019 LIKUIDATOR ROMA WIHARTA SAM

PENGUMUMAN PEMBUBARAN Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT Dewi Sri Dwi Perkasa Nusantara”, bertanggal 17 September 2019, seluruh pemegang saham perseroan memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. Membubarkan dan melikuidasi perseroan yang berlaku sejak tanggal 17 September 2019; dan 2. Menunjuk Tuan DWI MULYADI SAM sebagai likuidator perseroan.

Bagi para pihak yang berkepentingan memiliki tagihan terhadap perseroan, dapat segera menghubungi likuidator selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai dengan dokumen asli dan lengkap ke alamat Jalan Arief Rahman Hakim No.1A, Nagasari, Karawang Barat, 41312 Karawang.

Demikian pengumuman ini disampaikan oleh likuidator perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Karawang, 10 Oktober 2019 LIKUIDATOR DWI MULYADI SAM

WAHYUDI/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOSIALISASI : Beppeda Karawang, saat mensosialisasikan teknis kegiatan kompetisi ekonomi kreatif di aula Kantor Bappeda Karawang.

gasdengklok, Kompol H. Suparno, pihaknya mengamankan 2 orang yang diduga satu orang sebagai pengoplos miras dan seorang lainnya sebagai penjual miras oplosan. “Saudara DW (31) yang diduga sebagai pengoplos atau peracik minuman dan MN (65) yang diduga sebagai penjual. Keduanya tercatat sebagai warga Dusun Cacing Utara, Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok,” ungkapnya kepada KBE, Kamis (10/10) Masih menurut Suparno, MN dalam melakukan kegiatannya menjual miras oplosan berkedok sebagai penjual kopi.

“Kita amankan sebagai barang bukti berupa, 1 derigen atau 24 liter miras oplosan dari tangan DW, dan 4 bungkus miras oplosan yang masing-masing berisi 1 liter, dan 5 botol minuman soft drink yang juga berisi miras oplosan dari tangan MN. Dan hari ini, Kamis 10 Oktober 2019, sedang dilaksanakan sidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Karawang atas dua orang tersebut,” jelasnya.

Kapolsek pun mengimbau kepada masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi peredaran miras oplosan di tengah masyara-

kat. “Segera laporkan ke Mapolsek apabila menemukan peredaran miras di tengah

masyarakat di wilayah hukum Polsek Rengasdengklok,” pungkasnya. (gie)

Depresi 5 Tahun, Warga Kemiri Butuh Pengobatan KARAWANG – Seorang warga di Dusun Sukajaya Rt 11/03, Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta diketahui mengidap kelainan jiwa, sekitar lima tahun.

Mendapatkan perhatian Camat Jayakerta Budiman Ahmad langsung mengunjungi.

Menurut orang tua Udin, Ami mengatakan, anaknya terlihat berubah semenjak pisah dengan istrinya sekitar lima tahun yang lalu.

“Udin itu pernah punya istri orang daerah Purwakarta, tapi semenjak kelahiran anaknya baru usia 40 hari, langsung bercerai sama isterinya. Isterinya langsung pulang ke Purwakarta bersama bayinya. Sejak itulah, Udin tidak pernah bertemu anaknya, mau ketemu anaknya susah, akhirnya dia sering terlihat melamun sampai akhirnya seperti kondisi sekarang,” ucapnya

kepada KBE, Rabu (9/10).

Dikatakannya, perubahan sikap Udin terlihat sejak lima tahun lalu. Namun karena tak mempunyai biaya, Udin belum pernah mendapat pengobatan. “Iya, udin itu terlihat seperti ini sudah lima tahun, dia sering mengurung diri di rumah, paling kalau keluar malam hari, itu juga mungkin ka-

lau dia merasa lapar mencari makanan yang bisa dia makan, setelah itu masuk lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Jayakerta, Budiman Ahmad yang didampingi Kepala UPTD Puskesmas Jayakerta mengatakan, pihaknya dari pemerintah kecamatan beserta Dinas Kesehatan yang diwakili Kepala Pusk-

esmas Jayakerta melakukan pengecekan dan melihat langsung keadaan Udin.

“Setelah di cek ternyata benar, Udin diduga mengalami gangguan jiwa, yang harus segera ditangani.

Makanya kami meminta kepada Dinas Kesehatan dalam hal ini puskesmas, agar segera melakukan penanganan,” ucapnya.

Hal senada dikatakan, Kepala UPTD Puskesmas Jayakerta dr.Endang Suprapto setelah melihat dan mencoba untuk berkomunikasi dengan Udin, memang bicaranya banyak yang tidak nyambung, untuk sementara memang diduga mengalami gangguan jiwa.

“Namun untuk lebih jelasnya perlu dilakukan tes kejiwaannya. Makanya kami akan melakukan pemeriksaan dan memberikan pengobatan kepada saudara Udin,” pungkasnya. (gie)

ADVERTORIAL JUMAT, 11 OKTOBER 2019

HIMAPINDO INISIATOR PEMBANGUN PERADABAN EKONOMI MAHASISWA INDONESIA ”Menjadi Pengusaha sebelum Sarjana”

Oleh : Budiyanto, S.Pi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia

M

AHASISWA merupakan agen perubahan di negeri ini. Dari zaman ke zaman, ditangan mahasiswa lah segala bentuk awal perubahan sosial dan politik di negeri ini. sehingga mahasiswa selalu menjadi kiblat pergerakan yang tidak bisa dinafikan lagi. Kebanyakan mahasiswa Indonesian, membangun peradaban bangsa selalu dimulai dari pergerakan sosial dan politik, belum dari sisi yang lain sehingga output nya hanya kuat dalam sisi politik dan

kurang kuat dari sisi yang lain.

Dalam kekinian zaman Milenial, perlu adanya keterlibatan mahasiswa Indonesia membangun paradigma baru, yang juga harus kuat dari sisi yang lainnya.

Dalam sisi philosopi kemajuan bangsa, bahwa kemajuan bangsa Indonesia bukan hanya cukup ditopang olah pilar politik tetapi juga harus dibangun pilar ekonomi dan juga pilar kebangsaan lainnya.

Kebanyakan masyarakat Indonesia, secara budaya dan pemikiran bahwa yang namanya sekolah, baik tingkat Dasar, menengah, atas bahwa pendidikan tinggi setingkat Sarjana S1, S2 dan S3 outputnya adalah

mempersiapkan diri untuk bekerja, bekerja kepada orang lain dan bekerja untuk kemajuan institusi lain.

Masih sangat jarang, bahkan dari sisi komunikasi publik, hampir semua orang yang namanya sekolah semua berfikir untuk bekerja, bekerja dan bekerja. Tidak pernah terpikirkan secara konseptual dan kolegial bahwa kita sekolah tinggi bukan hanya untuk bekerja tapi justru untuk bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan.

Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (HIMAPINDO) hadir dan kemudian terus berkembangan di kampus-kampus seluruh pelosok negeri untuk memberikan konsepsi,

paradigma baru dan juga energi positive bagi Mahasiswa Indonesia agar secara kolektif kolegial mampu berfikir, bertindak dan bermanuver cepat bagaimana menjadikan dirinya menjadi Pilar Ekonomi Bangsa dengan mempersiapkan dirinya “Menjadi Pengusaha sebelum Sarjana”.

Himapindo yakin, dengan historical yang kuat dimanapun dan kapanpun, selama mahasiswa bergerak massive, konstruktive, creative dan inovative maka, kemampuan intelektual mahasiswa untuk menjadikan dirinya pilar pembangunan bangsa dari sisi ekonomi pasti terwujud.

Apa yang dilakukan mahasiswa Indonesia hari ini,

adalah langkah kongkrit bagaimana mempersiapkan generasi yang penuh harapan yang mampu “membangun peradaban ekonomi Indonesia yang berdaulat dan mensejahterakan”.

Budiyanto bersama Abdul Aziz, Rokhmin Dahuri, Sabah Saparian, Marjanu Priambodo, disokong penuh para aktivis Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) Eenk Heryono, Eko Prasetyo Supon, Dwi Galih Setiawan, Suhendra, Batistuta, Lutfia, Amalia Aziz, Sri Hacici dan juga profesional lainnya Mohammad Kadir, Sifa Mulya Nurani, Adam Damiri, Teguh Yasin Wibowo, Tri Wiatno, Yana, Dian Rahmawan, Damanhuri dan

banyak lagi yang lainnya bertekad untuk turut serta ambil bagian menanggung beban roda kemajuan ekonomi Indonesia agar mencapai Indonesia Emas 2045, satu Abad Indonesia Merdekat menjadi Puncak Peradaban Indonesia dan menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Dunia yang sejahtera rakyatnya, aman sentosa negaranya, kondusive politiknya dan terjaga semua kekayaan sumberdaya alamnya.

Si l at u ra h m i Na s i o na l Himapindo Ke-1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11-14 Oktober 2019 di Kampus Universitas Pelita Bangsa Cikarang Kabupaten

Bekasi Jawa Barat merupakan salah satu langkah kongkrit bahwa perlu konsolidasi strategis agar segala visi besar harus dilakukan juga langkah-langkah yang besar, terencana, sistemik, kongkrit, konsisten dan berjangka panjang.

Himapindo yakin jika Mahasiswa Indonesia mampu Menjadi Pengusaha sebelum Sarjana maka akan mampu pula membangun peradaban ekonomi Indonesia yang berdaulat dan mensejahterakan.

Himapindo !

Mandiri...

Sinergi...

Mengabdi...

Budiyanto, S.Pi

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia

JUMAT, 11 OKTOBER 2019

SAMBUNGAN

7

Puluhan Orang Hilang di Laut Jabar SEDIKITNYA 50 orang dinyatakan hilang dan 17 orang ditemukan meninggal dunia dalam sembilan kali kejadian kecelakaan kapal di wilayah perairan Jawa Barat selama kurun waktu Januari-September 2019.

Dari sembilan kali kejadian kecelakaan kapal di perairan Jabar, sebanyak 100 orang berhasil diselamatkan dalam operasi penyelamatan oleh tim Basarnas.

Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung Deden Ridwansyah, dari

sembilan kejadian laka kapal itu, tujuh diantaranya terjadi di wilayah perairan utara dan dua kali di selatan. “Tujuh kejadian kecelakaan kapal terjadi di perairan antara Indramayu sampai Karawang. Untuk perairan Cirebon sendiri meski juga masuk lintasan alur pelayaran yang dilewati kapal-kapal antarnegara, namun relatif aman. Mudahmudahan bukan hanya Cirebon, tapi perairan lainnya juga aman,” ungkap Deden.

Upaya pencarian dan perto-

longan terakhir yang dilakukan Basarnas di wilayah perairan Jabar yakni evakuasi terhadap 10 awak kapal nelayan Indramayu yang kapalnya terbalik dihantam ombak, sebulan lalu.

“Kesepuluh nelayan tersebut selamat dan sempat ditolong kapal Brazil yang sedang menuju ke Vietnam. Akhirnya dari kapal Brazil, kesepuluh nelayan itu kami bawa ke Jakarta, untuk dilakukan perawatan medis karena mengalami luka-luka dalam kecelakaan kapal itu,”

Ngebut di Tahun .... dari halaman 1 Sebagaimana diketahui sejak tahun 2017 asosiasi perangkat desa di Karawang yang bernaung di Apdesi telah mengajukan permohonan bantuan dana kepada peerintah daerah. Namun usulan itu dijanjikan akan terealisasi di tahun 2020 mendatang. Jumlahnya, per tahun Apdes Karawang direncanakan akan mendapat bantuan dana tak kurang dari Rp 200 juta.

Meski sebagian pihak mencap sangat kental dengan muatan politis, namun Apdesi ogah menimbang hal ini dikaitkan dengan isu politik kendati memang baru disetujui di tahun pamungkas Cellica menjabat sebelum ia kembali maju menyalonkan diri menjadi calon bupati Karawang di Pilkada 2020 mendatang.

“Betul, rencananya akan di mulai tahun 2020 nanti.

Sumber anggarannya dari APBD Karawang murni.

Jangan kaitkan dengan politik. Karena anggaran itu memang sesuai kebutuhan

Apdesi,” kata Humas Apdes, Udin Abdulgani kepada KBE. Sekertaris Apdesi Karawang, Alex Sukardi menambahkan, permohonan tersebut disetujui Cellica, di hadapan Sekda Karawang, Acep Jamhuri dan Kepala DPMD Karawang, Ade Sudiana.

“Permohonan itu di setujui saat kami menghadap, sambil melaporkan hasil kegiatan Jambore Desa,” imbuhnya.

Selain itu, di lokasi terpisah, setelah beberapa kali gagal melakukan audiensi dengan Bupati Karawang, Cellica Nurrchadianna, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang akhirnya bisa betemu dengan politisi Partai Demokrat itu di kantornya, kemarin.

“Bupati bakal merealisasikan tujuh poin tuntutan PPDI Karawang terkait permasalahan penyandang disabilitas. Bupati berjanji akan melakukan pendataan disabilitas secara detail dis-

eluruh wilayah Kabupaten Karawang,” ucap Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang, Adam Bachtiar kepada KBE, Kamis (10/10).

Selain itu, kepada Adam dan perwakilian para penyintas disabilitas, Cellica juga berjanji akan menerapkan pendidikan inklusi yang ramah disabilitas di seluruh sekolah negeri dan akan dibuatkan pilot projek pendidikan inklusi. “ Selain itu akan memberikan pelatihan kemandirian pada disabilitas dalam hal usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh tiap individu disabilitas. Keempat memberikan bantuan pendampingan usaha kecil disabilitas,” tuturnya.

“Usai audiensi dan terjadi kesepahaman, bupati berkenan menemui anggota PPDI lainnya dan bercengkrama sekaligus menunjukan simpati dan keakraban kepada para penyandang disabilitas,” timpal Adam. (wyd/gie/mhs)

Demokrat Mau Buka .... dari halaman 1 Partai Demokrat dari Telagasari.

Menanggapi informasi itu, Sekretaris DPC Demokrat Karawang, Pendi Anwar mengaku penjaringan masih wacana. Menurutnya ada beberapa mekanisme untuk menjaring balon wabup untuk mendampingi Cellica, antara lain dengan penjaringan figur, atau bisa saja dengan survey.

Fendi juga mencermati beberapa figur yang selama ini disebut-sebut layak mendampingi Cellica.

“Bisa jadi. Semua kita pantau, baik itu politikus, kalangan profesional maupun kalangan birokrat,” kata Pendi.

Pendi belum bisa memastikan ke kalangan mana Cellica (Demokrat) lebih condong. “Semuanya masih memungkinkan, nanti akan ada survei lagi,”

ungkapnya.

Ketika disinggung bahwa Cellica pada beberapa waktu lalu pernah menyatakan keenggenannya mengambil wakilnya dari kalangan politikus, Pendi secara diplomasi mengatakan semuanya masih dalam kajian internal Demokrat. “Tentunya kami berpikir juga plus minusnya, jadi semuanya masih serba mungkin untuk saat ini,” pungkasnya. (red)

Dikucur Rp 23 M .... dari halaman 1 laskan semua,” ucap Kursin.

Normalnya, gaji pengawas TPS sebesar Rp1,1 juta berdasarkan PMK. Namun karena bantuan hibah Rp23 miliar, akhirnya pihak Bawaslu melakukan penyesua-

ian agar mencukupi selama pelaksanaan pilkada.

Adapun honor yang akan diterima untuk Pilkada serentak 2020 yakni Pengawas TPS Rp650 ribu per bulan, honor PPL Rp1,1 juta per bulan, sedangkan anggota Panwascam Rp1,6 juta per

bulan serta Ketua Panwascam Rp1,85 juta per bulan.

“Dan itu sudah mengacu pada Permendagri serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang masa kerjanya cuma sembilan bulan,” ungkapnya lagi. (red)

Eka dan Integritas .... dari halaman 1 ki di awal terbesit keinginannya untuk mengambil hadiah berupa pin dan uang senilai Rp50 juta.

“Saya tak ingin menerima anugerah tersebut, d a n m e n ja d i s e ma ca m anggukan kepala untuk

kebijakan-kebijakan Negara yang sangat tidak mengapresiasi kerjakerja kebudayaan,” kata Eka. “Suara saya mungkin terdengar arogan, tapi percayalah, Negara ini telah bersikap jauh lebih arogan, dan cenderung meremehkan

kerja-kerja kebudayaan,” imbuhnya.

Terakhir, EKa Kurniawan meminta maaf dan berterima kasih kepada siapapun yang telah merekomendasikannya sebagai penerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019 itu. (bbs/mhs)

katanya.

Dikatakan Deden, selain sembilan kali kecelakaan di

perairan itu, Basarnas juga ikut membantu menolong dan mencari dalam 80 kali kejadian

bencana lainnya di wilayah Jabar. Dia mengungkapkan rasa syukurnya atas menu-

runnya kejadian bencana di wilayah Jabar, dari tahun ke tahun. (red)

Banyak Pasien Bocah Pecandu .... dari halaman 1 terhadap gadget tersebut.

“Kasus ketergantungan terhadap gadget ini menorobos luar biasa. Biasanya ODMK ini berusia di atas 15 tahun, kini yang datang lebih muda. Usia 5 tahun dan 8 tahun sudah kami tangani, akibat ketergantungan menggunakan gadget,” kata Elly dalam kegiatan Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kamis (10/10).

Elly mengatakan meski pihaknya belum mengantongi data pasti jumlah pasien anak yang ketergantungan terhadap gadget, namun fenomena tersebut sudah banyak terjadi bahkan berpotensi meningkat jika tidak ditangani. Yang pasti, menurut prevalensi yang ada, satu dari sepuluh orang sudah menjadi

ODMK. “Dengan perkembangan zaman seperti sekarang terdapat anak kecil yang bahkan sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di kami sudah banyak orang tua yang membawa anak mereka untuk direhabilitasi,” katanya.

Potensi masalah ini untuk semakin besar salah satunya dipengaruhi penggunaan gadget. Para orang tua sudah banyak yang memberikan gadget kepada anak mereka. Pemberian ini dilakukan awalnya agar anak bisa bermain tanpa menganggu kegiatan orang tua.

Sayangnya penggunaan ini kemudian membuat anak menjadi kecanduan.

“Kalau gadget dipakai berlebihan dan menjadi ketergantungan bisa menganggu jiwa anak tersebut.

Contohnya pas pemadaman listrik pada Agustus lalu, ada anak kecil yang ngamuk gara-gara gawainya mati, tidak bisa diberi tahu kondisinya, ngamuk menghancurkan pintu. Itu hal yang tidak diduga. Anak sekecil itu gara-gara HP enggak bisa di-charge, menghancurkan pintu,” kata dia.

Elly pun mengatakan hal itu bisa dicegah dari awal, yakni memberikan gadget pada anak sesuai dengan usianya. Selain itu, orang tua harus membuat anaknya aktif bermain dengan teman seusia anaknya dan mempopulerkan permainan tradisional kembali.

Selain kecanduan gawai, lanjut Elly, ada juga remaja yang kecanduan karena zat adiktif, kecanduan alkohol, dan juga merokok yang menjadi gerbang dalam

penggunaan napza lainnya.

Penggunaan zat adiktif ini mendongkrak jumlah orang dengan gangguan jiwa secara tajam.

Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Jabar, Arief Sutedjo, mengatakan saat ini anakanak memiliki potensi tinggi menjadi sakit jiwa dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, orang tua dan guru di sekolah memiliki peran penting membangun sikap anak.

“Misalnya guru harus bisa mengajarkan anak agar menghindari hal negatif yang bisa ada di sekolah.

Mereka juga harus diajarkan bisa bergaul dengan lingkungan yang baik,” ujar dia. (bbs/mhs)

bupaten Karawang.

Sementara itu kepada pers Kepala Bappeda Karawang, Eka Sanatha membantah produk Perda RPJMD Kabupaten Karawang hasil plagiasi dari daerah lain.

“Kalau mau copy paste kenapa harus ke Tidore, kenapa enggak ke Bekasi,” ujarnya.

Dijelaskan, kemungkinan staf salah fokus ketika menulis nama kabupaten di dokumen awal RPJMD

lalu kemudian meng-uploadnya. “Silakan cek di Perda RPJMD-nya, apakah ada nama daerah lain atau tidak,” jawabnya.

Kendati sudah ramai jadi bahan gunjingan, namun hingga Pukul 20.30 WIB malam tadi, naskah RPJMD itu masih sama. Belum ada pembaharuan sesuai versi yang diklaim Eka sudag betul.

Perlu diketahui dalam halaman 21 dokumen soft file RPJMD Karawang 2016-2021 yang bisa diakses langsung pada laman resmi Pemkab Karawang: k a r a w a n g k a b. g o. i d d i sana tertulis: “PenyusunanRPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 20162021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kota Tidore Kepulauan Riau.”(red)

tahun dan baru menikah awal tahun 2013 dengan Salsabila.

Salbila saat menikah dengan Zaenal berumur 15 tahun dan merupakan salah satu murid dari Perguruan Tinggi Ilmu Agama Islam Darul Uloom Zakariyya, di mana Zainal bersekolah di sana.

“Dia meninggal di sana karena sakit, di saat membaca ayat-ayat suci. Maka saat ada orang yang mencibir dan memfitnah, sayapun hanya tertawa, karena memang tidak perlu saya layani,” tutur Wiranto.

Anak Perempuan Bercadar Wiranto memiliki 2 anak perempuan. 2 Anak perempuannya bernama Lia Wiranto dan Maya Wiranto.

2 Anak perempuannya juga sangat religius. Bahkan memakai cadar dan itu terlihat saat pemakaman cucu Wiranto, Ahmad Daniyal Al Fatih.

Dalam penjelasannya, Wiranto menekankan kepada

anak-anaknya untuk memberi kebaikan kepada negara, bukan merepotkan. Kebebasan kepada anak-anaknya juga bersyarat, yaitu tidak boleh keluar dari pesan-pesan di atas itu.

“Saya memberikan kebebasan kepada keluarga saya untuk menjadi apa saja dan melakukan apa saja sepanjang tidak keluar dari ramburambu kehidupan yang telah saya pesankan kepada mereka itu. Saya selalu menekankan kepada mereka untuk berusaha memberikan kebaikan kepada negeri ini dan bukan malah merepotkan negeri ini,” paparnya.

Menantu Berjenggot Keislaman berikutnya yakni menantunya berjenggot.

Menantunya Wiranto yang dua-duanya laki-laki tampil berjenggot. Hal itu terlihat jelas di foto pemakaman cucu Wiranto, Ahmad Daniyal Al Fatih. (bbs/*)

Naskah RPJMD Plagiat? .... dari halaman 1 Umang Rukmana. Menurutnya, ini jelas memalukan kalau benar-benar terjadi.

“Apakah RPJMD tersebut memang hasil copy paste dari Kabupaten lain atau seperti apa? RPJMD itu penting sebagai panduan pembangunan, jika rencana itu hasil copy paste dikhawatirkan dalam implementasinya tidak maksimal karena boleh jadi tidak sesuai dengan kondisi Kabupaten Karawang,” ujarnya.

Ia menuturkan, jika benar RPJMD Karawang adalah hasil plagiasi, ini menunjukkan bahwa perencanaan Kabupaten Karawang bukan buah pikir pemangku kebijakan di kabupaten ini, maka kesemrawutan yang ada saat ini terjawablah bahwa memang rencana p e mb a n g u na n nya s aja tidak menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

kabupaten ini.

Ia juga mempertanyakan kualitas pimpinan di lingkungan Pemkab ini. Apakah tidak sanggup untuk membuat RPJMD hingga harus copy paste.

Pihaknya sangat menyayangkan lantaran rencana pembangunan yang seharusnya jadi panduan lima tahun kedepan itu ternyata hasil copy paste, bukan orisinil dari pemikiran dan rencana Ka-

Anak Laki-laki Nyantri …. dari halaman 1 janganlah penampilanmu hanya untuk pamer tentang ke-Islamanmu, karena kedalaman agamamu bukan diukur dari pakaianmu atau penampilanmu, tetapi akhlak dan perilakumulah yang lebih utama,” ujar Wiranto saat itu.

Anak Belajar Islam di Afsel Putra bungsu mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Zaenal Nurrizki, keluar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) lalu belajar Islam di sekolah tinggi ilmu Islam di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel). Di Afsel, Zaenal tinggal di asrama kampus.

Suami Rugaiya Usman Wiranto ini membenarkan anaknya keluar dari UGM dan memilih belajar Islam di Afsel. Menurut Wiranto, anaknya itu dengan kesadaran sendiri minta izin keluar dari UGM dan belajar Islam di UGM. “Padahal dengan kesa-

General Manager: Tohiri Alam.

Deputy General Manager: Hayatullah.

Pimpinan Perusahaan: Tohiri Alam.

Pimpinan Redaksi: Hayatullah.

Wakil Pimpinan Redaksi: Suhlan Pribadi.

Redaktur: Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah.

Kabupaten Karawang: Agus B, Yogie S, Toyib, Wahyudi.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Agus Nuryadin, Haripan Nahampun, Fuad Fauzi.

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Naldy.

Kabupaten Subang: Feri Kosasih, Tomi Prayoga.

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Almujamil. EDP/IT : Harry Hidayat.

Iklan: Gema Parlindra (Manager Jakarta). Hepi Harianto (Manager Bandung).

Manager Iklan & Promosi: Hudri Amin (Koordinator), Dimas A. Manager Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Ecep, Noviantoro, Melky JS. Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Herman Budiono, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto, Umbaran.

Keuangan/Administrasi: Dewi Megawarti (Koordinator), Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Iin. Komisaris Utama: Dwi Nurmawan. Komisaris : Arif Badi Karyawan.

Direktur Utama: Yanto S Utomo. Direktur : Eko Suprihatmoko, Mohamad Fauzi.

darannya sendiri dia minta izin untuk keluar dari Universitas Gadjah Mada yang sangat bergengsi itu karena keprihatinan dan kesadarannya melihat perilaku sebagian generasi muda yang tidak lagi memiliki kepribadian yang terpuji,” ujar Wiranto.

Wiranto menyebut, anaknya itu mendalami Al Quran untuk memantapkan akhlak dan moralnya sebagai basis pengabdiannya sebagai generasi penerus. Lewat internet, dia memilih tempat belajar Al Quran yang bebas politik, Ponpes Internasional di wilayah Land Asia Afrika Selatan yang khusus untuk memantapkan pemahaman Al Quran yang mengedepankan persaudaraan dan kedamaian, bukan sekolah teroris.

Namun baru setahun belajar di Afsel, anaknya sakit demam. Anak Wiranto meninggal dan dimakamkan di Afsel. Zaenal masih berusia 23

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres Kantor Karawang Bekasi Ekspres Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres Jalan Kasuari IX Blok O Nomor 52 Perum Cikarang Baru, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Telp. (021) 89840853. Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 173-00-00242827. Address e-mail redaksi: redaksicikarangekspres@gmail.com, email iklan:cikarangekspres@ gmail.com.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari Raya, Blok C Nomor 643, Perumahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Perwakilan Iklan Jakarta: Yudi Haryono, Firda. Alamat Perwakilan Jakarta: Kompleks Widuri Indah Blok A-3 Jl. Palmerah Barat No. 353 Jakarta 12210 Tlp. (021) 5330976, 5333321 Fax. (021) 5322629.

Perwakilan Bandung: Jl Raya Soekarno-Hatta No. 627 Bandung Telp. (022) 7316634.

Percetakan: PT Wahana Java Semesta Intermedia.

Alamat: Jalan Perjuangan No. 9 Kota Cirebon. Telp: (0231) 483 531. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Semangat Baru Purwakarta

JUMAT, 11 OKTOBER 2019

8

Proyek Kereta Cepat Rugikan Warga

HUJAN BATU

Pelaksana Dinilai Tidak Profesional

Warga Desak Bupati Tutup Tambang MSS PURWAKARTA- Kedatangan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika ke Kampung Cihandeuleum Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Purwakarta, pada Kamis (10/10) disambut curhatan warga. Di hadapan Bupati Anne mereka meminta agar Pemkab segera menutup pertambangan tersebut. “Ya ketika saya kesana mereka meminta untuk ditutup saja,” kata Anne.

Apalagi menurut warga, pihak perusahaan pun tidak ada kontribusi. Bahkan dari jumlah pegawai di perusahaan tersebut hanya empat orang warga.

Warga akui katanya tidak ada kontribusi juga kepada warga, apalagi katanya hanya empat orang warga yang bekerja disana,” jelas Anne.

Terkait status PT. MSS selaku perusahaan tambang tersebut, Anne mengatakan pihaknya akan menunggu hasil investigasi dari inspektur pertambangan dalam tujuh hari kedepan. Bahkan ketika pertemuan dengan pihak PT. MSS terlihat Anne tidak puas setelah mendengar penjelasan, apalagi ketika diberikan kronologi dari pihak perusahaan yang mengatakan kepadanya bahwa jatuhnya batu tersebut karena faktor batu yang menempel di gunung tersebut.

«Kalau emang terbukti batu jatuh tersebut karena blasting, saya harap ditutup saja apalagi penuturan warga batu yang jatuh itu bentuknya seperti terbelah beda kalau memang menggelinding,” jelas Anne.

Apalagi di areal tersebut tidak ada bekas landasan, seperti menggelinding. Apabila diketahui hasil investigasi akibat kesalahan SOP maka pihaknya meminta agar Pemprov Jabar untuk mencabut izinnya.

Selain itu menurut Anne, secara kesuluruhan perusahaan pertambangan di Purwakarta kepada PAD Purwakarta tidak terlalu memberikan kontribusi, bahkan PT. MSS saja dalam setahun hanya memberikan kontribusi maksimal Rp. 1,5 Miliar. “Bandingkan saja dengan kerusakan yang ditimbulkan, jalan kabupaten rusak, kondisi lingkungan saya kira wajar apabila permintaan warga dan dari kami untuk ditutup saja,” jelas Anne. (san)

PURWAKARTA - Proyek Kereta Cepat yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di wilayah Desa Nagrak Kecamatan Darangdan masih menuai keluhan dan kekecewaan masyarakat di Purwakarta.

Pasalnya para pelaksana proyek dinilai tidak profeaional dalam melaksanakan pengerjaanya. Dan juga dininai tidak memperhatikan dampak lingkungan.

Seperti yang katakan Rina Eka Arinawati, selaku kuasa hukum warga yang terkena dampak proyek KCIC. Menurut Rina, proyek sekelas nasional harus menjadi contoh para pengusaha lainnya. Salah satunya dalam hal dampak lingkungan jangan sampai merugikan masyarakat.

“Proyek KCIC yang merugikan masyarakat. Diantaranya rusaknya lahan pertanian sehingga mengakibatkan para petani tidak bisa melakukan aktivitasnya.

Beberapa lahan pertanian tampak tertutup tanah yang menggunung, melewati batas tanah milik masyarakat dan dinilai banyak melanggar batas dari tanah yang telah dibayar,” ungkapnya.

Sementara proses pembayaran tanah sisa belum juga selesai, sehingga kerugian secara materi jelas ter-

jadi, karena tanah sisa ikut terarug dan tidak lagi bisa diolah oleh warga pemilik tanah.

“Menurut pengakuan kontraktornya dari PT Wika mereka bisa melakukan tindakan tersebut karena atas persetujuan kepala desa beserta jajarannya. Dan juga melibatkan LSM yang sudah mereka bayar,” ujar Rina kepada KBE, pada Kamis (10/10) Lebih lanjut Rina mengatakan, pihaknya tidak berurusan dengan aparat desa atau LSM-nya, tapi ini tentang hak dari kliennya.

“Sebelum panitia pelaksana menyelesaikan kewajibannya saya minta aktifitas proyek dihentikan dulu,” tandasnya.

Menurut Rina, ini adalah program pemerintah yg seharusnya tidak merugikan masyarakat dan wajib diselesaikan oleh penyedia lahan PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Karena mekanisme sudah ditempuh, tinggal itikad baik dari pihak PSBI dan panitia pelaksana program ini lainnya di Purwakarta, jangan sampai terjadi lagi sengketa dengan masyarakat.

“Dan semua AJB asli sudah diserahkan ke PSBI Pengadilan Negeri Purwakarta pada saat menerima dana konsinyasi. Dengan catatan bahwa untuk tanah sisa akan di investigasi dulu oleh tim baru. Kemudian ditentukan apakah bisa dibayar atau dibuatkan akses yang dibutuhkan ke tanah tersebut,” pungkasnya. (san)

HASAN KOBRA/KARAWANG BEKASI EKPRES

MENGECEWAKAN. Proyek Kereta Cepat yang melintasi Kabupaten Purwakarta. (Insert) urugan tanah yang menutup sisa lahan milik warga.

ADVERTORIAL

Pemkab Purwakarta Genjot Pembangunan Jalur Lingkar Timur PURWAKARTA - Salah satu program purwakarta istimewa yang saat ini dilanjutkan oleh kepemimpinan Anne Ratna Mustika, yaitu pembangunan infrastruktur jalan lingkar timur dan lingkar barat.

Pembangunan infrastruktur berupa jalan lingkar timur dan lingkar barat, saat ini terus di laksanakan demi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat purwakarta.

Untuk lintas barat sendiri saat ini tengah membangun jembatan, dimana proyek pembangunan jembatan tersebut sebagai salah satu akses terpenting.

Karena kedepannya bisa digunakan dan dilalui masyarakat antar Kabupaten, untuk peningkatan ekonomi secara umum.

Kemudian untuk lingkar timur, saat ini tengah berlangsung pembangunan jalan diwilayah kecamatan Campaka. Tepatnya di Desa Cisaat, pembangunannya melalui program TMMD ke 106.

Jalan lingkar timur sendiri terbentang dari mulai Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Cibatu, Campaka, Bungursari, Babakan Cikao. Kemudian terintegrasi ke jalan lingkar barat.

Sementara untuk pembangunan jalan lingkar timur melalui program tmmd, beberapa waktu lalu telah dibuka secara langsung oleh wakil bupati purwakarta H.Aming.

“Atas nama Pemkab Purwakarta, kami akan mendukung penuh. All out, membantu program ini hingga tuntas. Ini untuk kepentingan bersama. Warga Kabupaten Purwakarta,” demikian disampaikan H. Aming.

Selain itu menurutnya, dengan sinergitas ini diharapkan percepatan pelayanan

kepada masyarakat bisa terlaksana.

“Targetnya percepatan pelayanan pada masyarakat,” kata H. Aming. (San/ Adv Kominfo)