Cikarang Ekspres, 5 November 2019

Semangat Baru Bekasi

SELASA, 5 NOVEMBER 2019

HARGA Rp3.000

Waspada! Modus Tambah Daya Jadi Lahan Bisnis Ilegal PLN Warga Keluhkan Setting Pemadaman Berulang Petugas Teknisi

C I K A R A N G - K i n e r ja layanan PT PLN (Persero) Cabang Bekasi, dinilai mengecewakan. Betapa tidak, keluhan pelanggan terkait pemadaman listrik secara berturut-turut diduga akibat petugas PLN salah pasang meteran prabayar

di lapangan menjadi lahan bisnis ilegal.

Hal itu dialami Uni, warga Jalan Bima Sakti Perum Graha Karya Nomor 53, Cikarang Baru, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Uni menceritakan kro-

nologi kasus dugaan bisnis ilegal PLN. Kata dia, kali pertama menghubungi call center PLN 123 karena token yang gagal digunakan untuk meteran listrik prabayar.

"Saya komplain sudah puluhan kali isi token gagal mulu. Kirain pulsa senilai

Rp 200 ribu gak berlaku, makanya saya coba isi lagi 20 ribu tetap gagal," ujar dia kepada Cikarang Eksprea, kemarin (4/11).

Akhirnya, sambung dia, petugas teknisi PLN Area Lemah Abang datang mengganti meteran prabayar

Ke Hal...2

PERHOTELAN Harper Cikarang Gelar Donor Darah CIKARANG SELATAN - Ada berbagai cara untuk berbagi kepada sesama, satu diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan donor darah. Karena darah yang anda donorkan kepada orang yang membutuhkan sangatlah berarti untuk kesehatan dan juga kelangsungan hidup mereka.

Berkerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi, Harper Cikarang mengadakan kegiatan donor darah untuk membantu sesama dalam sebuah rangkaian kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilaksanakan pada Sabtu, 19 Oktober 2019 lalu.

“Let’s Sharing, Caring, and Helping” merupakan tema kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh Harper Cikarang. Hotel yang baru akan genap dua tahun di hari jadinya untuk beberapa kalinya mengadakan kegiatan Ke Hal...2

kasus baru tersebut. Namun bukannya ada solusi malah dipermainkan teknisi Area Lemah Abang, Kabupaten Bekasi, Saefi.

"Pertama petugas atas nama Saefi gegabah menyimpulkan daya lebih karena Ke Hal...2

Prescon Soal Gelar Sarjana Bupati?, Mahasiswa: Terimakasih Golkar

Rumah Kita KAGET-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.

Tahun 2021.

Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko “ Jokowi” Widodo kelihatan nyata di olahraga.

Penyelenggaraan Asian Games tahun lalu dinilai sukses. Di Jakarta dan Palembang itu. Saat itu saya sedang di Tiongkok. Agak lama. Mereka membicarakannya dengan nada positif.

Presiden Jokowi juga berhasil membuldozer PSSI. Dengan cara yang tidak lazim. Kemelut di PSSI --melebihi keruwetan kurikulum-- bisa di-bypass.

Aman pula.

Kompetisi relatif lancar --pun di tahun Pemilu. Pun

sesuai keluhan dan intruksi PLN Pusat.

"Nah persoalan baru muncul lagi, listrik kami padam tiap harinya dengan catatan di meteran daya berlebih," jelas dia.

Uni kembali menghubungi call center PLN 123 untuk

Parah, 400 Murid SD Belajar di Empat Ruang Kelas CIKARANG PUSAT - Dunia Pendidikan di Kabupaten Bekasi masih banyak menyisakan persoalan.

Setelah beredar adanya penyegelan sekolah dasar, kali ada sekolah dasar negeri yang keberadaanya kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Adanya sekolah dasar minim perhatian dari Pemda itu terungkap saat warga dari perumahan Mega Regenc y menyambangi kantor Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi. Warga sengaja mendatangi anggota DPRD dari PKS yaitu Budiyanto mengadukan

CIKARANG UTARA - Polemik dugaan gelar sarjana yang dimilki Bupati Eka Supria Atmaja, direspon DPD Golkar setempat.

Partai pohon beringin itu menggelar konferensi pers di Ruko Sentra Niaga Square, Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara, kemarin (4/11).

“Sengaja kami (DPD Gol-

kar Kabupaten Bekasi,red) menggelar prescon berkaitan adanya isu penyerangan secara pribadi kepada bupati terkait dengan ijasah palsu,” ujar mantan Liaison Officer (LO) pada Pileg 2014 dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2017 lalu, Sardi.

Demisioner Wakil Ketua Ke Hal...2

masalah pendidikan yang ada di wilayahnya.

Perwakilan warga perumahan Mega Regency, Yudi mengungkapkan sekolah yang minim akan perhatian dari Pemda yaitu SDN 03 Desa Sukaragam, Cikarang Selatan. Sekolah itu Ke Hal...2

Nilai SKD 2018 Bisa Dipakai CPNS C I K A R A N G P U S AT Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka peluang bagi para peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 yang lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), tetapi gagal

sampai tahap akhir. Mereka berkesempatan ikut seleksi tahun ini dengan nilai SKD tahun lalu.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN),

Suharmen, dalam website resmi BKN, kemarin (4/11).

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Krite-

ria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri (PNS) Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019.

Dalam aturan itu, peserta dengan kategori P1/TL yang akan diberikan peluang

untuk memilih nilai terbaik antara nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019 untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Ke Hal...2

Genjot SDM karena Dituntut Keahlian

Mengenal Kepala SKPD Pasca Mutasi : Hasan Basri (1) Jabatan adalah amanah. Itulah kata yang selalu dipegang oleh Hasan Basri, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Bekaai yang dilantik 30 Oktober lalu.

Laporan HARIPAN NAHAMPUN, CIKARANG PUSAT

GERBONG mutasi besar-besaran pejabat terus dilakukan Bupati Eka Supria Atmaja. Tercatat tiga pejabat naik kelas alias promosi sebagai kepala dinas (kadis) di Lingkup Pemkab Bekasi.

Satu di antaranya, Hasan Basri yang sebelumnya

menjabat sebagai Camat Cibitung selama kurang lebih 4 tahun.

Namun nama Hasan Basri di masyarakat begitu tersohor karena sudah menjabat sebagai camat selama delapan tahun.

Kepada Cikarang Ekspres, Ke Hal...2

SELASA, 5 NOVEMBER 2019

SAMBUNGAN

Waspada! Modus Tambah .... dari halaman 1 pemakaian sehingga harus tambah daya. Kok aneh saja, ukurannya apa kami harus tambah daya sementara kami hanya pakai AC dan lampu, ini sangat mungkin PLN mau cari untung karena semua kebijakan perusahaan dibuat untuk datangkan keuntungan sebanyak-banyaknya," ketus dia.

Menurut Uni, pemaksaan oknum PLN untuk tambah daya ini tentu memberatkannya lantaran penggunaan listrik masih kategori rumah tangga.

"Kalau sudah tambah daya masuknya industri bukan lagi rumah tangga. Ini kan kami ngontrak, kalau kami setuju tambah daya bisa kena marah yanh punya rumah," tutur dia.

Selain itu, sambung Uni, pihak teknisi PLN atas nama Saefi juga tak memenuhi janjinya untuk membantu menyelesaikan listrik padam berturutturut tersebut.

"Kan sudah janji kalau mati langsung kontak saja.

Lalu kami hubungi tuh, malah dijanjikan lagi esok hari datang dengan alasan jaraknya jauh. Ini sudah lima hari dari aduan kami belum datang juga," tukas dia.

Akibat dugaan settingan pemadaman ber ulangulang agar tambah daya tersebut, Uni mengalami kerugian materil maupun non materil. Seperti televisi dan AC rusak. "Nah kalau sudah begini, siapa yang mau tanggung jawab. PLN yang salah kenapa pelanggan yang dirugikan," ke-

tusnya.

Uni meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) hingga penegak hukum mengusut dugaan bisnis ilegal PLN tersebut.

"Jangan sampai masyarakat yang tidak tahu banyak jadi korban petugas PLN di lapangan akibat oknum petugas," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan pihak pejabat PLN Area Bekasi belum bisa memberikan keterangan.

Namun petugas lapangan PLN Saefi mengaku dirinya hanya menjalankan tugas untuk masalah keluhan pelanggan.

"Ukuran kami kelebihan daya makanya perlu tambah daya," sambil memperlihatkan alat ukurnya. (jio/hyt)

Nilai SKD 2018 .... dari halaman 1 “Sesuai aturan yang ada, data Peserta P1/TL didasarkan pada basis data hasil SKD Tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN,” kata dia seperti dikutip, kemarin (4/11).

Pelamar dari kategori P1/ TL merupakan peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas berdasarkan PermenPANRB No 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018. Kategori yang masuk dalam 3 kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.

Pelamar P1/TL ini nantinya juga wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS 2018.

“Dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana

yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya,” tambahnya.

Suharmen menjelaskan, sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018.

“Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar.

Secara sistem, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya, kemudian kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018,” tuturnya.

Terakhir, Suharmen men-

gatakan, pelamar dari P1/ TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN. Secara lebih rinci, pengaturan terhadap peserta seleksi yang termasuk kategori P1/TL sebagai berikut: (1) Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur; (2) Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018; (3) Apabila nilai SKD Tahun 2018 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019; (4) Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018. (hyt)

dari halaman 1 di bulan puasa. Pemilu dan sepak bola bisa beriringan.

Di bulan Ramadan sepak bola tidak lagi harus ikut puasa. Ada jalan kompromi: pertandingannya malam hari.

Saya ikut optimistis: Piala Dunia tahun 2021 akan sukses. Keberhasilan Asian Games memberikan kepercayaan diri yang luas. Di dunia olahraga.

Sudah sangat Piala Dunia U-20 tidak di Asia Tenggara.

Waktu Malaysia jadi tuan rumah, itu tahun 1997 --24 tahun dihitung di tahun 2021 nanti.

Saya tidak ingat apa-apa tentang Piala Dunia di Malaysia itu. Saat itu perhatian saya fokus menyelamatkan perusahaan. Indonesia lagi gawat-gawatnya diterjang krisis moneter.

Waktu itu saya bertekad: perusahaan sudah harus keluar dari krisis ketika yang lain baru merasakan krisis. Sense of crisis datang lebih cepat di benak saya.

Bahkan saya tidak ingat kalau di Malaysia ada Piala Dunia. Saya pun tidak tahu apakah tim Malaysia bisa lolos dari babak awal.

Waktu itu kita memang sangat membicarakan Malaysia.

Tapi bukan Piala Dunianya.

Melainkan kehebatan Per-

dana Menteri (waktu itu) Dr Mahathir Mohamad. Yang menolak IMF. Yang berhasil menjaga nilai tukar mata uang Ringgit. Saat itulah Mahathir memecat Wakil Perdana Menterinya yang masih sangat muda: Dr Datuk Anwar Ibrahim. Yang lebih pro IMF. Apakah tim nasional kita bisa lebih baik dari tim Malaysia saat itu?

Sebagai tuan rumah tim kita tidak perlu lolos seleksi. Bisa otomatis masuk putaran final.

Mestinya kita sudah punya modal lumayan. Di Piala AFF barusan tim nasional junior kita juara.

Usia mereka kini 17 tahun.

Masih di bawah umur 20 di tahun 2021 nanti.

Secara tim kita sudah punya kerangka. Waktu 2 tahun cukup untuk mematangkannya.

Dalam sejarah Piala Dunia U-20 (atau lebih dikenal sebagai Youth FIFA World Cup) kemampuan tim lebih merata. Tidak terlalu didominasi Eropa. Atau Amerika Latin.

Selama 22 kali Piala Dunia U-20 hanya Argentina yang sampai enam kali jadi juara.

Negara seperti Inggris dan Jerman baru sekali jadi juara.

Dari segi stadion kita lebih dari mampu. Hanya enam stadion yang dibutuhkan.

Dari 10 stadion yang diajukan.

Daerah-daerah seperti ber-

lomba. Agar stadionnya bisa dipakai. Sampai ada yang sewot. Masa kota terbesar kedua di Indonesia kalah terus dengan --misalnya Palembang.

Wali kota Surabaya kelihatannya lagi perang dingin dengan Gubernur Jatim Khofifah. Gara-gara stadion Gelora Bung Tomo. Yang mungkin tidak layak dipilih.

Siapa pun tahu. Stadion itu terlalu dekat dengan gunung sampah. Yang parfumnya bisa masuk sampai stadion. Sampai lengket di baju. Terbawa sampai di rumah.

Jubir wali kota menjelaskan: bau itu bisa diatasi dengan kimia. Setiap ada pertandingan bisa diberi penangkal itu. Juga bisa ditutupi terpal --yang maha luas.

Tentu tidak hanya soal bau.

Akses ke stadion itu masih belum “ kelas dunia” .

Bahkan belum kelas apa pun di bawahnya.

Akses itu memang bisa dikebut dalam dua tahun. Hutan buatan juga bisa dibuat di sekitar gunung sampah.

Tidak. Hanya baunya yang diusir. Kebusukan fisiknya juga harus dicover dengan keindahan.

Mungkin tidak usah bertengkar. Toh tim FIFA yang berhak memilih. Serahkan saja sepenuhnya pada mereka.

Yang penting Piala Dunia akhirnya datang ke rumah kita. (hyt)

Harper Cikarang .... dari halaman 1 CSR. Kegiatan CSR tersebut selain diikuti oleh para pegawai juga dibuka untuk umum seperti warga sekitar dan juga relasi bisnis dari Harper Cikarang. Ada total lebih dari 50 calon pendonor darah yang mendaftar di kegiatan ini.

“Beberapa rangkaian kegiatan kita buat di moment hari jadi yang kedua ini, dengan CSR ini kita berkontribusi dengan lingkungan sekitar.

Cara yang dapat kami lakukan adalah dengan melakasanakan kegiatan donor darah dengan PMI Kabupaten Bekasi ini,” kata Human Resources Officer ““ Harper Cikarang

Arini Rosc, kemarin (4/11).

Kedepannya, Harper Cikarang juga akan mengadakan kegiatan yang melibatkan lingkungan sekitar untuk CSR lainnya. Untuk informasi lanjut mengenai kegiatan yang telah dan akan dilakukan di Harper Cikarang, anda dapat mengunjungi website cikarang. harperhotels.com. Selain itu, anda juga bisa mendapatkan penawaran khusus dari website tersebut dengan memasukan kode promo: BOOKDIRECT untuk reservasi kamar online.

Hotel Harper Cikarang adalah hotel modern yang menyediakan akomodasi yang

APDESI Usul ‘Coret’ Panwas Pilkades CIKARANG PUSAT - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bekasi menilai kurang relevan jika diadakan Panwas di Pilkades 2020 mendatang.

Hal itu dikatakan Sekjend Apdesi Kabupaten Bekasi, Jaut Sarja Winata kepada Cikarang Ekspres di ruang kerjanya, kemarin (4/11).

“Saya pikir ini tingkat desa untuk kabupaten boleh ada

elegan dengan 131 kamar dan suite yang nyaman. Dilengkapi dengan pesona energik dan desain bergaya pedesaan, perpaduan dinamis antara nuansa hunian dan fungsionalitas yang seimbang, memberikan kenyamanan, keakraban dan efisiensi modern yang mewah untuk pertemuan bisnis di kawasan industri Cikarang.

Terletak dekat dengan Lippo Cikarang, hotel ini menawarkan lebih dari keramahan menawan, layanan dan pengalaman yang tak terlupakan.

Ikuti @harpercikarang di media sosial, dan bagikan momen berharga Anda dengan menggunakan tagar #harperhotels.(dim)

panwas, jangan telalu intervensi jauh lah karenakan ini hajatnya desa, kan didesa ada BPD ada panitia. Saya pikir panwas pemilu di Kabupaten Bekasi lebih ketat juga pemilihan di desa. Artinya segala sesuatu terkait pelanggaran pilkades harus fleksibel,” kata jaut. Jaut juga berharap jangan sampai permasalahan pilkades sampai meluas kemana-mana dengan jika

adanya Panwas, menurut dia Pilkades merupaka masalah internal desa. “Jadi bagi saya lebih baik perketat panitianya dan perkuat peraturannya,” tuturnya. Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini mengatakan terkait dengan panwas di Pilkades udah ada rencana diusulkan, namun dari kemendagri belum ada pijakan peraturan soal Panwas. “Udah

dibahas sebelumnya, tahun ini rencana akan didorong akan tetapi tidak ada pijakannya bentuk panwas di kemendagri.

Artinya, kalau itu tidak ada saya sampaikan bagimana pilkades menjadi miniatur demokrasi,” katanya. DPRD berharap agar Pilkades mendatang untuk para panitia di perkuat dan peraturannya di perketat agar terciptanya Demokrasi yang baik di Pilkades. (har)

Cegah Radikalisme, Pemda Diminta Alokasikan Dana APBD TAMBUN SELATAN - Ketua Tanfidziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bekasi, Bagus Lukito, meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi mengalokasikan dana APBD untuk menanggulangi radikalisme.

Menurut Bagus, tugas untuk memerangi radikalisme tidak hanya tugas Densus 88 dan

polisi, tetapi tugas bersamasama. Pemkab Bekasi juga mesti dapat merumuskan secara bersama-sama untuk menanggulangi paham itu.

“Harus ada niat untuk bersama-sama mengurangi radikalisme. Di Bekasi paling banyak, Tambun paling banyak.

Pemda bisa lah bersama-sama polisi menanggulangi radika-

lisme. Sekadar mengingatkan.

Gak ada (anggaran demikian, Ed),” katanya.

Lanjutnya, individu yang terpapar paham tersebut bisa saja masuk ke mana saja, misalkan kepolisian, tentara, dan juga PNS. “Ustaz aja ada yang masuk.

Bahaya yang radikal. Pemda kan punya alat dari RT-RW,

lurah, camat. Udah jelas strukturalnya,” katanya.

Pihaknya pernah menerima keluhan dari pimpinan Badan Narkotika Kabupaten Bekasi yang mengeluhkan anggaran penanggulangan bahaya narkoba hanya Rp500 juta. “Itu membuktikan bahwa Pemkab tidak peduli radikalisme dan narkoba,” ucapnya.(dim)

Camat Sopian Hadi Resmikan Pendopo Ciksel CIKARANG SELATAN - Camat Cikarang Selatan Sopian Hadi meresmikan Pendopo kecamatan, yang dilaksanakan, kemarin (4/11).

Menurut dia, pembangunan Pendopo ini dilakukan

agar masyarakat Ciksel dapat beristirahat dan bersantai.

Bahkan, Pendopo itu dapat juga digunakan untuk kegiatan pengajian. “Jadi pembangunan Pendopo atas inisiatif perangkat kecamatan bahkan

kami merencanakan pembangunan alun-alun,” kata dia kepada Cikarang Ekspres.

Adapun masyarakat Ciksel mengusulkan juga taman bermain dan taman terbuka hijau.

Tentunya masyarakat perko-

taan seperti Ciksel memerlukan tempat yang nyaman untuk berinteraksi. “Saya dan Aparatur kecamatn, terus berkomunikasi dan koordinasi dengan masyarakat termasuk para tokoh,” katanya. (ags)

Westfield Shophouses, Ruko Baru Sinar Mas TAMBUN SELATAN - Pertumbuhan dan pergerakan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peranan industri dan bisnis yang ada. Terdapat berbagai kawasan industri yang berkembang di Indonesia, salah satunya adalah kawasan industri yang berada di koridor timur Jakarta (Bekasi-CikarangKarawang). Wilayah-wilayah tersebut telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahunterakhir.Bekasi-CikarangKarawang yang berada di timur Jakarta ini telah menjadi jantung

pacu utama dari pergerakan ekonomi nasional. Kota Bekasi kini menjadi salah satu daerah yang dilirik oleh investor dan pebisnis.Dengan perkembangan infrastruktur yang semakin maju serta munculnya kawasan-kawasan komersial dan perumahan, Kota Bekasi perlahan banyak didatangi orang dari Jakarta dan sekitarnya.

Hal ini mendorong Sinar Mas Land menghadirkan produk komersial terbaru, Westfield Shophouses yang berlokasi di Kawasan Grand Wisata Bekasi.

CEO Residential Sinar Mas Land Herry Hendarta menuturkan bahwa Bekasi telah menjadi penopang Ibu Kota Jakarta dan menawarkan beragam prospek yang menjanjikan bagi pelaku industri dan investor baik dari dalam maupun luar negeri.

Westfield Shophouses nantinya memiliki lokasi yang strategis di koridor timur Jakarta dengan kemudahan aksesbilitas dan dukungan infrastruktur. Rumah toko (ruko) tersebut akan bisa diakses melalui jalan tol Cikampek KM 21, lintas rel terpadu

dan jalan tol layang Jakarta-Cikampek. Selain lokasi premium, katanya, Westfield Shophouses juga dibekali dengan fasilitas yang lengkap. Setiap unit ruko dibangun menghadap jalan raya, dekat dengan gerbang utama Grand Wisata Bekasi dan dilengkapi dengan lahan parkir yang luas serta sistem keamanan 24 jam. Produk properti komersial ini menawarkan dua tipe bangunan yaitu tipe 2 lantai dan tipe 3 lantai yang tiap-tiap unitnya menggunakan rolling grill.. (*/hyt)

Parah, 400 Murid SD Belajar .... dari halaman 1

Rumah Kita ....

2

memiliki jumlah ruangan yang tidak biasanya sebagai sekolah dasar. Sekolah ini hanya memiliki 4 ruang kelas. Padahal, sekolah dasar minimal memiliki enam ruang kelas.

“Sementara jumlah muridnya sudah mencapai 400 murid, jadi sangat miris sekali kondisinya, murid harus belajar bergantian,” jelas Yudi yang juga menjadi wali murid sekolah

tersebut.

Dia mengatatakan, sampai saat ini belum ada sama sekali bantuan dari pemerintah daerah untuk menambahkan jumlah ruangan SDN 03 Desa Sukaragam itu. Parahnya lagi, sekolah tersebut juga tidak memiliki tenaga pengajar dari PNS. “Ada delapan guru semuanya tenaga pengajar honorer semua,” jelasnya.

Yudi juga mengungkapkan, sekolah tersebut per-

nah memiliki satu orang guru dari PNS. Namun keberadaanya tidak lama yaitu hanya satu hari saja.

“Cuma satu hari setelah itu tidak mengajar lagi,” kenangnya.

Dengan mengadukan permasalah itu kepada anggota DPRD, Yudi berharap ada solusi baik mengenai keberadaan SDN 03 Desa Sukaragam.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto menjem-

batani permasalah tersebut dengan memanggil dinas pendidikan langsung. “Ya permasalahan SDN 03 Desa Sukaragam ini harus segera diselesaikan,” katanya.

Bahkan, politisi PKS itu menekankan agar bantuan bisa digulirkan pada tahun 2020. “Ya harus dianggaran untuk kebutuhan sekolah ini, pendidikan harus menjadi prioritas untuk pembangunan generasi muda yang mumpuni ke depannya,” tandasnya. (uzi)

Prescon Soal Gelar Sarjana .... dari halaman 1 Bidang Humas DPD Golkar Kabupaten Bekasi ini juga mengatakan, sebagai mantan LO baik pada Pilkada maupun Pileg lalu melakukan verifikasi terhadap calon dengan detil sebelum mendaftarkanya ke KPU. “Saya dua kali jadi LO, saya sudah mengurus persyartan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta anggota dewan dengan detil dari hal yang terkecil seperti KTP, Ijasah bahkan sampai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN),” kata dia.

Kaitan ijazah Bupati Bekasi, Sardi mengaku, melakukan verifikasi sendiri secara langsug ke Universitas Borobudur. “Pada pilkada 2017 saya sendiri ke Universitar Borobudur saya bertatapan langsung dengan rektornya. Mereka sangat

bangga alumni Borobudur mencalonkan Wakil Bupati. Artinya ijasah beliau itu asli,” ungkap dia.

Sementara itu, Mantan Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bhayangkara Bekasi, Tjandra Tjipto Ningrum mengapresiasi para politisi DPR Golkar Kabupaten Bekasi, yang langsung melakukan klarifikasi.

Namun dirinya merasa heran beberapa hari ini, soal pemberitaan dikaitkan dengan perkembangan politik di Kabupaten Bekasi. Padahal, dirinya yang sebagai warga Cikarang Barat hanya mempertanyakan nama Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja yang memiliki gelar Strata 1 Hukum lulusan Universitas Borobudur.

Pasalnya, gelar yang dimiliki Eka Supria Atmaja tidak masuk didalam

https://forlap.ristekdikti. go.id/mahasiswa/search, sebagai informasi kelulusan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia.

“Terimakasih buat Golkar yang sudah melakukan klarifikasi tentang gelar yang dimiliki Bupati Bekasi. Namun, sekali lagi saya tidak pernah menyebutkan ijazah Bupati palsu,” tegas Tjandra.

“Saya hanya mempertanyakan gelar Bupati yang t i d a k t e rd a f t a r d i w e b forlap dikti. Karena Bupati memiliki gelar Sarjana Hukum,” tambah pria berkacamata itu via WhatsApp. Tjandra juga merasa heran dengan Demisioner Golkar yang terlalu reaktif, soal berita yang berkembang dan mengaitkannya dengan pesanan politis.

Apalagi, klarifikasi gelar

Bu p at i d i l a ku k a n o l e h mantan demisioner.

Padahal, Bupati Bekasi terlihat biasa saja soal gelar yang digunakannya.

Karena disaat ada warga yang bertanya, Eka Supria Atmaja memiliki hak untuk tidak menjawab. Pasalnya, komentar yang dilakukannya hanyalah bertanya.

“Bupati ini milik semua.

Jika ada yang bertanya suka-suka Bupati dong mau jawab ap a e ng ga.

Humas Pemkab aja biasa saja. Kemudian saya ini heran mengapa dikaitkan ke Cawabup,” ucap dia.

“Terus kalau saya mempertanyakan soal dana h i b a h K a r a n g Ta r u n a , penggunaannya yang gak jelas sampai ratusan juta.

Apakah harus partai juga yang melakukan konferensi pers?,” pungkas Tjandra sambil bertanya. (jio)

Mengenal Kepala SKPD Pasca .... dari halaman 1 ia mengaku mutasi tidak terlalu mengejutkan bagi dirinya. Sebab, jabatan yang diberikan oleh kepala daerah merupakan sebuah amanah yang harus diemban dengan baik dan harus dipertanggungjawabkan.

Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN ), lanjutnya, sudah menjadi kewajibannya untuk menerima ditempatkan di mana saja. Termasuk jika harus dimutasi ke OPD yang lain.

“Kata orang jabatan itu amanah, bukan hak kita, hak kita cuma gaji. Yang

jelas sebagai prajurit istilahnya, harus siap ditempatkan di mana saja. Saya dalam mengemban tugas juga enjoy aja,” tutur dia.

Hasan Basri pun optimis bisa meningkatkan kinerja pelayanan Damkar Kabupaten Bekasi lebih baik.

“Pertama kita peningkatan SDM, saya akan lakukan pelatihan bagi para personel Dankar di lembaga yang terakreditasi, karena di Damkar itu dituntut pekerja yang mempunyai kealihan,” kata mantan Camat Cibarusah itu.

Masih Hasan, nantinya pada kepemimpinan dia

ke d e p a n Da m ka r a ka n dibuat keharmonisan pada seluruh petugas maupun ASN dan THL. “Kita jalin kebersamaan dan kekeluargaan serta kekompakan dalam pekerjaannya agar memotivasi dalam setiap kegiatan, karena pada pekerjaan Damkar ini mempertaruhkan nyawa juga,” ujar dia yang juga mantan Sekcam Babelan.

Hasan pun berencana bakal membuat relawan damkar di setiap kecamatan. Karena menurut dia, relawan tersebut nantinya menjadikan tindakan awal

pada kebakaran yang terjadi di lokasi sebelum tim damkar datang ketempat kebakaran tersebut.

“Nanti juga saya akan membuat relawan di setiap kecamatan yaitu satuan re l aw a n p e m a d a m k e bakaran di kecamatan, nantinya jika jadi kebakaran dilokasi para relawan langsung melakukan tindakan awal sebelum t i m Da m ka r dat a ng ke lokasi. Kita juga melakukan pencegahan dengan m e l a ku k a n s o s i a l i s a s i pencegahan kebakaran pada tingkat desa dan RT,” tandasnya. (*/hyt)

SELASA, 5 NOVEMBER 2019

SAMBUNGAN

3

Partai Nasdem Gelar Kongres, Anies Baswedan jadi Tamu Undangan JAKARTA- Partai Nasdem akan menggelar kongres pada 8-11 November 2019 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipastikan menjadi salah satu tamu undangan dalam acara tersebut.

Ketua DPP Partai Nasdem,

Saan Mustopa mengatakan, kedatangan Anies dalam kongres hanya sebatas perwakilan tuan rumah selaku Gubernur DKI. Pasalnya, peserta kongres akan hadir dari sejumlah daerah.

“Kehadiran Pak Anies di kongres dalam kapasitas-

nya sebagai tuan rumah DKI Jakarta, nanti akan memberikan sambutan ucapan selamat datang,” u ja r Saa n d i ko mp l e k s DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Meski begitu, Saan tidak menampik Anies dan Nas-

dem memiliki sejarah pada masa lalu. Anies termasuk salah satu orang yang berkontribusi saat partai Nasdem berdiri.

Hanya saja, dalam kongres kali ini Anies dipastikan hanya sebatas tamu undangan yakni sesai jabatannya

sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saan pun membantah jika Nasdem dan Anies tengah membicarakan terkait Pemilu 2024.

“Kita nggak (nggak bahas 2024), masih jauhlah. Itu kan masih jauh belum dibicarakan lah,” tegasnya.

S e m e nt a ra i t u , A n i e s dalam pernyataannya beberapa waktu lalu juga membantah membahas urusan politik 2024. Dia memperlakukan sama undangan dari Nasdem untuk datang ke kongres, dengan undangan dari partai lain.

“Sekarang tahun berapa?

Sekarang ini kan Pilpres 2019 kan. Gini, saya diundang dalam pertemuan undangan partai, InsyaAllah selalu datang. Sama juga d e n ga n u n d a n ga n - u n dangan yang lain,” ungkap Anies. (bbs/mhs)

Komisi III DPR Bakal Segera Sosialisasikan RUU KUHP JAKARTA- Nasib Revisi Undang – Undang KUHP dan Pemasyarakatan kini bakal digarap lagi oleh Komisi III DPR. Langkah awalnya adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pe-

mangku kepentingan.

“Sekarang tugas Komisi III masih menyusun jadwal untuk menyosialisasikan dua RUU itu, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan,” kata Ketua Komisi III DPR Herman Herry di Kompleks

Parlemen, Jakarta, Senin (4/11).

Sosialisasi akan dilakukan kepada semua elemen masyarakat, termasuk kampuskampus terutama kalangan akademisi. Tujuannya agar aspirasi yang diserap sudah

Hujan Tiba, .... dari halaman 4 Dia mengatakan, penyebab banjir di enam titik baru tersebut bukan

“Kita mau tinjau ke sana.

Saya mau diskusikan ini dengan Bekasi. Anda (Bekasi) minta hibah tapi hitung juga lewat tonase (kompensasi sampah). Ini aneh juga,” ucap M Taufik dalam rapat Komisi D DPRD DKI, dalam pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020, di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah pun setuju rencana berkunjung ke Bantargebang dan menemui Pemkot Bekasi. Dia ingin meminta kejelasan apa saja kompensasi sampah dari Jakarta.

“Salah satu prioritas juga, setelah KUA PPAS selesai, kita jadwalkan kunjungan ke sana. Bicara detail, kalau ada kompensasi kenapa

merupakan luapan kali atau sungai tetapi sistem s a l u r a n a i r (d r a i n a s e ) yang buruk dan tersumbat sampah.

“Penyebab timbulnya titik baru banjir karena saluran drainase bukan karena luapan air kali,” tuturnya. (dhy/ bbs/mhs)

kok ada kompensasi angka kecil-kecil,” ucap Ida. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memberikan hibah kepada Kota Bekasi sebesar Rp406 miliar tahun depan. Nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun ini sebesar Rp750 miliar.

“Orang kita minta, masa maksa-maksa,” kata Rahmat di gedung DPRD Kota Bekasi pada Selasa, (7/10).

Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) DKI Jakarta tahun 2020, alokasi dana hibah kepada Kota Bekasi senilai Rp406 miliar.

Dana ini terbagi dua peruntukannya. Pertama untuk kompensasi bau sampah TPST Bantargebang dan kedua merupakan dana kemitraan. Khusus kemitraan, DKI menyetujui untuk pembangunan gedung

parkir bertingkat di sekitar Stasiun Bekasi. Untuk pembangunan ini diusulkan Rp70 miliar.

Rahmat membenarkan dana hibah yang bakal cair tahun depan lebih rendah dibandingkan tahun ini.

Meski Rahmat menyebut kurang, namun dia menghormatinya.

“Ya masa kita terus dikasih, (DKI) mesti ngasih ke daerah lain, kita menghormati daerah lain juga,” kata Rahmat.

Sebetulnya, Kota Bekasi mengajukan dana hibah ke DKI Jakarta sebesar Rp718 miliar.

Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Bekasi Eka Hidayat Taufiq mengatakan, usulan dana kemitraan yang diajukan Rp351,7 miliar dan dana kompensasi bau adalah sebesar Rp367,2 miliar. (bbs/mhs)

Pepen: Ormas .... dari halaman 4 Rahmat Effendi memberikan klarifikasi didampingi Kapolres Metro Bekasi dan Dandim 05/07 Kota Bekasi di kantor Wali Kota Bekasi, juga perwakilan ormas.

Rahmat tak mau muncul anggapan bahwa kota Bekasi terkesan tidak aman dan tidak nyaman dengan beredarnya video tersebut.

“Memang ada pemberdayaan untuk peningkatan kepada teman-teman yang selama ini belum mendapat proses dari pembangunan.

Tetapi pemberdayaan itu semua tentunya berjalan

pada ketentuan. The rule of the game nya harus kesepakatan semua pihak yang ada,” kata pria yang kerap biasa disapa Pepen, kemarin (4/11).

Salah satu pimpinan ormas yang turut hadir di sebelah wali kota juga menyampaikan permintaan maaf. “Memohon maaf atas statement yang saya sampaikan kemarin. Pada dasarnya itu hanya ungkapan saja. Tidak ada maksud apa-apa,” katanya.

Setelah ini, Rahmat meminta elemen masyarakat menjaga kondusivitas di Kota Bekasi untuk mendo-

Herman juga tidak menampik bahwa menyosialisasikan kembali dua RUU itu merupakan keputusan rapat konsinyering Komisi III DPR, Jumat pekan lalu.

“Jadi keputusannya sosialisasi, bukan pembahasan.

Itu dua hal berbeda. Kalau pembahasan dibongkar kembali, kalau sosialisasi kami menyosialisasikan,” ungkapnya.

Herman juga menegaskan, sosialisasi itu dilakukan tanpa melakukan perubahan

substansi dari RUU itu. Namun, kalau dalam sosialisasi ada hasil yang dianggap substansinya sangat prinsip bisa dipikirkan.

“Jadi kita akan mulai sosialisasi dulu,” pungkasnya. (bbs/mhs)

masih baik sama kamu kalau ketemu ya. Karena aku ketemu orang-orang yang ngebully aku,” imbuhnya.

Karena pengalamannya buruknya itu, jelas Ashanty mengkhawatirkan anakanaknya akan mendapatkan perlakuan serupa seperti dirinya. Apalagi saat ini banyak netizen yang kerap

berceloteh negatif kepada keluarga selebriti melalui media sosial.

Ashanty mengaku akan marah apabila buah hatinya dibully netizen, namun memilih bersikap bijak. Dia tak mau memperpanjang urusan dengan orang yang tak dikenalnya. “(Anak dibully) Ya pas-

t i m a ra h l a h, c u m a y a m a k s u d a ku , u d a h l a h, orang di medsos kan manusia yang enggak kelihatan. Jangan diladenin karena entar kita makin gila. Kalau aku lebih memilih untuk tidak membaca dan enggak mau ngeladenin, itu aja,” ujar Ashanty. (bbs/mhs)

sukan berbagai pihak.

Dewan pengawas kan presiden masih banyak w a kt u . Na n t i d i a n g k a t bersamaan dengan pimpinan KPK yang baru. Masih bulan Desember,” kata Pratikno di Kantor Setneg, Jakarta, Senin (4/11).

Mengenai komposisi anggota Dewas KPK, mantan rektor Universitas Gadjah

Mada (UGM) ini menyebutkan akan didominasi oleh para ahli hukum, hingga unsur masyarakat.

“Macam-macam. Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya, tapi juga ada non-hukum. Ada dimensi sosialnya muncul. Tetapi belum diputuskan final.

Sekarang masih listing,” tambahnya. (bbs/mhs)

Sidang di Tempat Tilang Polres Metro Bekasi Kota menggandeng Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi maupun Bank BRI untuk menyediakan sidang di lokasi tilang. “Jadi Operasi Zebra kali ini ada sidang di tempat. Pengendara yang melanggar, bisa langsung melakukan sidang oleh Pengadilan Negeri dan pengambilan surat-surat yang disita ke Kejaksaan. Semua ada dilokasi,” jelas Ojo.

Ojo menilai sidang di tempat ini sebagai bentuk kemudahan bagi pengendara yang melakukan pelanggaran untuk mengikuti sidang tilang langsung dan membayar dendanya.

“Ini juga kan ada Bank BRI jadi pelanggar bisa langsung bayar dendanya setelah diputuskan besaran dendanya oleh pengadilan,” ucap Ojo. Kanit Dikyasa satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi Kota AKP Indira menambahkan para pengendara diberhentikan untuk di-

periksa kelengkapan suratsurat kendaraan maupun kendaraannya.

Jika ditemukan pelanggaran, akan diarahkan ke Stand Penindakan, setelah dibuat surat tilang, pengendara bisa langsung mengikuti sidang tilang di Pengadilan yang telah disiapkan dilokasi operasi.

Setelah diputus pengadilan soal besaran dendanya, kemudian langsung membayarnya ke Bank BRI. “Abis itu bisa langsung tunjukkan bukti pembayaran denda, dan surat-suratnya yang di-

tahan itu bisa dibawa di stand kejaksaaan,” kata Indira.

Bagi para pengendara yang terkena tilang, tapi tidak membawa uang untuk membayar denda pelanggaran. Maka pengendara itu akan diberikan surat tilang untuk nanti mengikut sidang tilang sesuai jadwal di Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

“Pengendara yang tidak mau sidang ditempat karena engga ada uang, tidak ada apa-apa bisa ikut sidang sesuai jadwal di Pengadilan Negeri,” papar Indira. (*)

(Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi) untuk narik parkir di lahan di titik itu, di pom bensin itu, dengan dasar surat itu, dia datang ke Alfamart. (Pihak) Alfamart karena merasa belum ada sosialisasi atau yang cukup dari pemkot dia bingung kan,” ujar Indarto lewat

sambungan telepon, Senin (4/11) seperti dikutip dari salah satu media daring.

Secara terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta yang juga memiliki video klarifikasi wali kota dan Ormas itu mengatakan video klari-

fikasi didapat dari grup pelaku usaha ritel yang berlangsung pada Senin (4/11). Walikota Bekasi Rahmat Effendi sempat dimintai konfirmasinya soal video tersebut, mengakui soal video itu.

Ia menilai peran negara memang diperlukan

untuk melindungi pelaku usaha.”Saya kira memang negara harus hadir melindungi para pelaku usaha agar investasi berjalan sesuai harapan,” kata Tutum saat diminta menanggapi kejadian di Bekasi oleh awak media. (dhy/bbs/ mhs)

Aku Bisa ....

Tarik-Ulur .... dari halaman 4

jelas.

“Kalau banyak orang menamakan diri dari masyarakat, (maka) pertanyaannya dari masyarakat yang mana kami harus cari tahu dan sosialisasikan,” ujar Politikus PDI Perjuangan itu.

rong pertumbuhan ekonomi. Pihak Kapolres Metro Bekasi Kombes Indarto sempat menjelaskan duduk perkara video tersebut. Ia bilang video diambil pada 23 Oktober 2019 lalu. Video tersebut berlatar minimarket di Jalan Narogong, Bantargebang, Kota Bekasi.

Menurut Indarto, video itu diambil setelah sebelumnya terjadi insiden kesalapahaman antara ormas dengan pihak pengelola minimarket. “Beberapa waktu yang lalu itu ada orang, kebetulan ada anggota ormas, tapi dia sebetulnya mendapatkan surat tugas dari Dispenda

dari halaman 4 Meski pernah menjadi korban perundungan, namun pelantun Kesakitanku itu mengaku tetap bersikap baik dengan temantemannya yang dahulu pernah membullynya.

“Jadi buat kamu semua yang ngebully saya, saya

Bocoran Istana: .... dari halaman 4 komisioner dan Dewas KPK 2019-2023 secara bersamaan.

“Kami melihat bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Jangan ada orang yang masih berpros es di uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan

sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun,” ujar Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebutkan, para anggota Dewas KPK ini akan diangkat bersamaan dengan pelantikan komisooner KPK yang baru pada Desember mendatang. “(Presiden minta) ma-

Jangan Lupa, .... dari halaman 4

Harian Umum

SELASA, 5 NOVEMBER 2019

Koran Kebanggaan Masyarakat Kota Bekasi

HARGA Rp3.000

4

Bocoran Istana: Kursi Dewas KPK Didominasi Ahli Hukum JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap keputusannya mengenai undang-undang baru tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Ketujuh RI itu menegaskan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) dalam waktu dekat ini.

Dalam dialog dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11) lalu, Jokowi menyatakan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sedang dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Selama proses uji materi belum tuntas,

Jokowi tak akan menerbitkan Perppu KPK. Lebih lanjut Jokowi mengaku tengah memilih figur untuk duduk di Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Keberadaan Dewas KPK merupakan amanat dari UU baru tentang lembaga antirasuah itu.

“Saat ini untuk Dewan

Pengawas KPK masih dalam proses. Mendapatkan masukan-masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di dalam Dewan Pengawas KPK,” tuturnya.

Jokowi menargetkan Dewan Pengawas KPK sudah terbentuk pada Desember mendatang. Jokowi berencana melantik n Ke Hal... 3

ISTIMEWA

SOROT:Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap keputusannya mengenai undang-undang baru tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Ketujuh RI itu menegaskan tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) dalam waktu dekat ini.

Tarik-Ulur Nominal Kemitraan dan Duit Bau TPST Ashanty

“Aku Bisa Depresi...”

ASHANTY rupanya pernah memiliki pengalaman pahit saat masih duduk di bangku SMP. Dia pernah menjadi korban bully hingga berpindahpindah sekolah.

“Tapi aku pernah punya pengalaman buruk dibullying waktu aku SMP. Dan itu kalau aku gedenya enggak benar-benar berubah gitu ya, itu aku bisa depresi,” kata Ashanty seperti dikutip dari tayangan saluran YouTube Rans Entertainment, 2 November 2019.

Rupanya istri Anang Hermansyah itu menjadi korban bullying lantaran bobot tubuhnya yang tidak ideal. Karena itulah ia sampai rela berpindah-pindah sekolah sebanyak tiga kali saat SMP. “Aku dibully-nya parah banget di sekolah soalnya aku ganti sekolah di SMP tiga kali. Karena aku gendut banget terus aku dibully,” jelas Ashanty. n Ke Hal... 3

DPRD DKI Mau Datangi Pemkot Bekasi JAKARTA- DPRD DKI Jakarta akan memastikan rincian dana kompensasi sampah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kepada Pemerintah Kota Bekasi. DPRD DKI Jakarta

POLEMIK

l Data titik banjir per 2017: 47titik l Awal 2019, BPBD melansir ada enam titik banjir baru di Kota Bekasi.

ENAM TITIK BANJIR BARU:

Pepen: Ormas Tetap Harus Ikuti Aturan KOTA BEKASI- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi angkat bicara atas beredarnya video sejumlah ormas yang meminta dilibatkan dalam pengelolaan parkir minimarket di Kota Bekasi. Video itu mencuplik kerumunan sejumlah anggota ormas, ada juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bekasi, Aan Suhanda dan seorang pengelola minimarket.

Pada video itu, seorang perwakilan ormas menuntut agar pengelola minimarket bersedia bekerjasama dengan ormas. Pengelola minimarket sempat dapat ‘tekanan’ untuk bersedia bekerjasama. Video aksi Ke Hal... 3 tersebut menyebar luas. n

l Perumahan Villa Jakasetia l Perumahan Pondok Timur Mas l Perumahan Cikas l Perumahan Pondok Pekayon Indah l Perumahan Jatibening Baru l Perumahan Cahaya Kemang Permai

ingin tahu alasan adanya beberapa jenis kompensasi untuk Bekasi.

Wacana itu muncul setelah Kepala TPST Bantargebang Asep Kuswanto menganggarkan kompensasi sampah untuk Bantar Gebang sekitar Rp 300 miliar. Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik merasa Bekasi mendapatkan beberapa kali uang dari DKI Jakarta. n Ke Hal... 3

Hujan Tiba, Siaga Banjir Melanda KOTA BEKASI- Memasuki musim penghujan warga Kota Bekasi harus bersiap dengan ancaman banjir dan genangan air di perkotaan.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi melalui BPBD Kota Bekasi bahkan menyatakan titik banjir bertambah dari 49 titik menjadi 55 titik.

Kemarin saat hujan mengguyur Kota Bekasi, hampir seluru warga merasa lega akhirnya hujan turun di tengah ancaman kekeringan akibat kemarau panjang. Namun, baru hujan satu kali saja, banyak genangan air di jalan-jalan perkotaan. Pemkot diminta segera mengatisipasinya sebelum intensitas hujan

makin meninggi.

“Baru hujan sebentar, tetapi genangan sudah begini,” kata Mustakin, pengendara motor.

Ha l i t u d i s a m p a i k a n menanggapi genangan di Jl Veteran, tak jauh dari Amita Karya, yang terdapat genangan di sisi jalan. Pengendara ini sempat terkena cipratan air dari kendaraan lain akibat genangan ini.

“Ya kita kaget aja. Kerena kendaraan kenceng kita terkena cipratan,” katanya.

Menurutnya, genangan ini akibat saluran atau tali air ke saluran tidak terawat.

Sehingga tersumbat di sisi jalan. “Sayang kalau tergenang ini menjadi pemicu

kerusakan jalan,” katanya.

Sebelumnya, kepada awak media Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mendata ada penambahan enam titik banjir di tahun 2019. Sebelumnya, sejak 2017, terdapat 49 titik banjir kini bertambah menjadi 55 titik banjir.

“Keenam titik banjir baru itu adalah Perumahan Villa Jakasetia, Perumahan Pondok Timur Mas, Perumahan Cikas, Perumahan Pondok Pekayon Indah, Perumahan Jatibening Baru, dan Perumahan Cahaya Kemang Permai,” ujar Wakil Kepala BPBD Kota Bekasi, Karsono, Ke Hal... 3 Rabu (24/4). n

Hari Ini Jadwal Pamungkas Operasi Zebra Jaya 2019

Jangan Lupa, Ada Sidang di Lokasi Tilang dan Manusia Zebra Hari ini, Selasa (5/11) kepolisian merampungkan Operasi Zebra Jaya 2019. Ratusan pemotor kena tilang. Sebagian di antara mereka langsung sidang di tempat. Selain kegiatan sidang di tempat, yang cukup menjadi perhatian adalah munculnya manusia zebra yang menemani polisi melaksanakan razia.

KEMARIN (5/11) Polres Metro Bekasi Kota menggelar razia di Jalan Jenderal Ahamd Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin, (4/11). Dalam kegaiatan operasi zebra kali ini, maskot zebra muncul lagi, menari-nari di pinggir jalan sebagai tanda tengah berlangsungnya

kegaiatan satuan lalulintas tersebut.

Maskot ini juga nampak sesekali menyapa sejumlah pengedara yang melintas sambil ditemani

personel kepolisian yang tengah melakukan operasi.

Ratusan pelanggar baik sepeda motor dan kendaraan roda empat

nampak diberhentikan petugas kepolisian. Mereka langsung disapa sambil diminta menunjukkan kelengkapan berkendara terutama SIM dan STNK. “ Ha r i i n i k i t a l a ku k a n k e g iatan Operasi Zebra 2019 untuk pelanggar lalulintas yang sudah berlangsung sejak 23 Oktober 2019 sampai berakhir besok 5 November 2019,” kata Kasat Lantas Polres Metro Bekasi kota, AKBP Ojo Ruslani.

Ojo menerangkan, kehadiran maskot Zebra dalam operasinya kali ini adalah bagian dari upaya sosialisasi.

Maskot Zebra merupakan ikon Operasi Zebra Jaya.

“Ya kita ini judulnyakan Operasi Zebra Jaya 2019 wilayah hukum Polda Metro Jaya salah satu ikonnya adalah lambang zebra, semua ada tergantung dari kreativitas masing2 Ke Hal... 3 saja,” jelas dia. n